Rencana pemerintah untuk menyatukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hampir terealisasi. Rencananya penyatuan NIK dengan NPWP ini akan diberlakukan mulai tahun 2023. Hal ini berarti selain menjadi identitas kependudukan, NIK juga berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak (WP) dalam perpajakan.
Penyatuan NIK dengan NPWP ini bertujuan untuk menciptakan integrasi satu data nasional. Dengan adanya integrasi ini tentu dapat memudahkan fasilitas administrasi untuk masyarakat dan juga pemerintah. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.
<h2 style="text-align: justify;">Tidak Semua Wajib Bayar Pajak</h2>
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penghasilan kena pajak (PKP) dikenakan untuk masyarakat dengan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan Rp 60 juta per tahun</li>
<li>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di atas RP4,5 juta per bulan</li>
</ul>
Dapat diartikan masyarakat yang mempunyai gaji di bawah Rp4,5 juta per bulan atau total penghasilan Rp54 juta per tahun, tidak akan dipungut pajak. Sedangkan untuk pengusaha yang memiliki tarif UMKM, mereka tidak perlu membayar pajak sampai peredaran bruto yang dihasilkan kurang dari Rp500 juta.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Melakukan Aktivasi NIK untuk Membayar Pajak</h2>
Jika subjek pajak sudah berpenghasilan di atas PTKP maka NIK akan diaktivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Terdapat dua cara untuk melakukan pengaktivasian NIK untuk memenuhi kewajiban pajak:
<ol>
<li>Cara Pertama, wajib pajak dapat mendatangi kantor KPP untuk melakukan pengaktivasian NIK untuk kewajiban pajak</li>
<li>Cara Kedua, DJP bisa melakukan pengaktivasian secara mandiri bila diketahui wajib pajak telah memenuhi kriteria kewajiban pajak dan akan diberitahukan bahwa NIK wajib pajak tersebut sudah diaktifkan agar memberi kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya</li>
</ol>

Rencana pemerintah untuk menyatukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hampir terealisasi. Rencananya penyatuan NIK dengan NPWP ini akan diberlakukan mulai tahun 2023. Hal ini berarti selain menjadi identitas kependudukan, NIK juga berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak (WP) dalam perpajakan.

Siap-Siap KTP akan Gabung dengan NPWP

Tahun 2022 ini, Pemerintah Indonesia kembali mengadakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para UMKM. Bantuan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM yang terkena dampak dari pandemi dikarenakan adanya kebijakan PPKM.
Dikarenakan hal tersebut, pemerintah berupaya untuk mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat dan para pelaku usaha dengan memberikan banyak bantuan, salah satunya adalah BLT UMKM. Pada tahun 2021, pemerintah sudah memberikan bantuan BLT sebesar Rp1,2 juta yang diberikan kepada sekitar 12,8 juta UMKM. Kemudian tahun ini, pemerintah kembali mengadakan BLT senilai Rp600 ribu.
<h2 style="text-align: justify;">Syarat untuk Menerima BLT UMKM 2022</h2>
Untuk mendapatkan BLT tersebut, pelaku usaha harus memiliki NIB dan terdaftar sebagai pelaku UMKM dengan memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Ada beberapa syarat yang lainnya yang harus dipenuhi para pelaku UMKM agar bisa mendapatkan bantuan tersebut, berikut beberapa syarat agar bisa menerima BLT UMKM 2022:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)</li>
<li>Mempunyai e-KTP</li>
<li>Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan</li>
<li>Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD</li>
<li>Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li>
<li>Dapat menunjukkan Surat Keterangan Usaha (jika memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda)</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Kelengkapan Berkas yang Dibutuhkan</h2>
Jika pelaku UMKM memenuhi syarat-syarat tersebut, selanjutnya kita akan melakukan proses pendaftaran NIB dan UIKM. Berikut beberapa berkas yang harus disiapkan dalam proses pengajuan BLT UMKM 2022:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Nomor Induk Kependudukan</li>
<li>Nomor Kartu Keluarga (KK)</li>
<li>Nama lengkap</li>
<li>Alamat tempat tinggal sesuai KTP</li>
<li>Bidang usaha</li>
<li>Nomor telepon aktif</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Proses Pembuatan NIB dan IUMK</h2>
Jika semua berkas sudah terpenuhi, maka pelaku UMKM dapat mendaftarkan diri secara offline dengan pergi ke kantor Dinas Koperasi dan UKM setempat atau melalui online dengan mengunjungi situs OSS.
Cara membuat NIB dan IUMK secara online:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Melakukan registrasi akun Online Single Submission (OSS) di situs resmi OSS oss.go.id/oss, isi form pendaftaran akun, dan lakukan aktivasi akun</li>
<li>Masuk ke halaman OSS dengan memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan</li>
<li>Klik menu &ldquo;Perizinan Mikro&rdquo; dan klik &ldquo;Pengajuan Baru&rdquo;</li>
<li>Melengkapi semua informasi yang dibutuhkan</li>
<li>Jika pelaku UMKM memiliki lebih dari satu bidang usaha, maka klik &ldquo;Tambah Usaha&rdquo;</li>
<li>Jika sudah yakin dengan semua data yang diinput, centak kotak pernyataan dan klik &ldquo;Proses NIB&rdquo;</li>
<li>NIB sudah berhasil diterbitkan, klik unduh NIB</li>
<li>Klik &ldquo;Cetak Izin Usaha&rdquo; untuk mendapatkan IUMK</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mengecek Penerima BLT UMKM 2022</h2>
Jika sudah menyelesaikan cara daftar bantuan UMKM 2022, perlu dipahami pula cara mengecek bantuan UMKM 2022 yang sama dengan cara cek bantuan UMKM pada tahun-tahun sebelumnya. Proses cara cek bantuan UMKM 2022 ini bisa dilakukan melalui pihak Bank BRI di eform.bri.co.id, berikut cara untuk mengeceknya:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Mengunjungi situs eform.bri.co.id/bpum</li>
<li style="text-align: justify;">Masukkan NIK KTP dan kode verifikasi</li>
<li style="text-align: justify;">Klik &ldquo;Proses Inquiry&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah masuk, akan muncul notifikasi apakah mendapat bantuan atau tidak</li>
<li style="text-align: justify;">Jika terdaftar sebagai penerima maka dapat mendatangi kantor BRI untuk mencairkan BLT UMKM 2022</li>
</ul>

Tahun 2022 ini, Pemerintah Indonesia kembali mengadakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para UMKM. Bantuan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM yang terkena dampak dari pandemi dikarenakan adanya kebijakan PPKM.

Cek Syarat, Cara Daftar, dan Cara Mengecek BLT UMKM Tahun 2022

Seiring berkembang teknologi hampir segala kegiatan dilakukan secara online, salah satunya pajak. Nah dalam melakukan aktifitas pajak secara online ini, kita membutuhkan EFIN.
Electronic Filling Identification Number atau EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak melakukan transaksi elektronik pajak, seperti lapor SPT melalui e-filling dan lain lain. EFIN berbentuk nomor identitas.
Umumnya terdapat 2 jenis EFIN, yaitu EFIN untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Untuk pengajuan EFIN dapat dilakukan secara online dengan mengirimkan email permohonan. Berikut langkah untuk melakukan pendaftaran EFIN secara online untuk wajib pajak orang pribadi dan badan.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Melakukan Pendaftaran EFIN</h2>
<h3>1. EFIN Orang Pribadi</h3>
Permohonan EFIN Orang Pribadi tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan. Permohonan harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan menyiapkan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN yang dapat diunduh <a href="https://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin">di sini</a>, nomor NPWP, dan NIK. Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan permohonan EFIN:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mengisi Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan lengkap (kolom EFIN dikosongkan)</li>
<li>Foto formulir permohonan tersebut</li>
<li>Melakukan selfie dengan memegang KTP asli dan NPWP asli</li>
<li>Membuat email dengan tujuan kepada KPP dimana wajib pajak bersangkutan terdaftar. Daftar email dapat dicek di pajak.go.id/unit-kerja</li>
<li>Mengisi kolom subjek &ldquo;Permintaan Nomor EFIN&rdquo;</li>
<li>Mengisi badan email dengan:</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Nomor NPWP</li>
<li>Nama lengkap</li>
<li>NIK</li>
<li>Alamat tempat tinggal</li>
<li>Alamat email aktif</li>
<li>Nomor handphone aktif</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Melampirkan foto:</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Foto selfie dengan memegang KTP asli dan NPWP asli</li>
<li>Foto KTP dan NPWP asli</li>
<li>Formulir Permohonan Aktivasi EFIN yang sudah diisi dan ditandatangani</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Pastikan data yang dimasukkan sudah benar dan tunggu respon dari KPP satu sampai tiga hari. Jika belum ada tanggapan cek lagi data yang dimasukkan dan kirim email tersebut lagi. Jika masih belum ada respon wajib pajak dapat menghubungi Kantor Pajak via telpon atau mengunjungi pajak.go.id</li>
</ul>
<h3>2. EFIN Badan</h3>
Permohonan EFIN badan dapat dilakukan oleh pengurus yang sudah ditunjuk untuk mewakilkan badannya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PER-6/PJ/2019, permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namany tercantum dalam akta pendirian WP badan. Dalam pengajuannya pengurus yang ditunjuk harus menyiapkan Form Pengajuan Aktivasi EFIN, KTP, dan NPWP Badan. Berikut beberapa langkah-langkah untuk mengajukan EFIN badan
<ul>
<li style="text-align: justify;">Mengisi Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan lengkap (kolom EFIN dikosongkan)</li>
<li style="text-align: justify;">Foto formulir permohonan tersebut</li>
<li style="text-align: justify;">Melakukan selfie dengan memegang KTP asli dan NPWP Badan asli</li>
<li style="text-align: justify;">Membuat email dengan tujuan kepada KPP dimana Wajib Pajak Badan terdaftar. Daftar email dapat dicek di pajak.go.id/unit-kerja</li>
<li style="text-align: justify;">Mengisi kolom subjek &ldquo;Permintaan Nomor EFIN&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Mengisi badan email dengan:</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Nomor NPWP Badan</li>
<li>Nama lengkap</li>
<li>NIK</li>
<li>Alamat tempat tinggal</li>
<li>Alamat email aktif</li>
<li>Nomor handphone aktif</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Melampirkan foto:</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Foto selfie dengan memegang KTP asli dan NPWP Badan asli</li>
<li>Foto KTP dan NPWP Badan asli</li>
<li>Formulir Permohonan Aktivasi EFIN yang sudah diisi dan ditandatangani</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Pastikan data yang dimasukkan sudah benar dan tunggu respon dari KPP satu sampai tiga hari. Jika belum ada tanggapan cek lagi data yang dimasukkan dan kirim email tersebut lagi. Jika masih belum ada respon wajib pajak dapat menghubungi Kantor Pajak via telpon atau mengunjungi pajak.go.id</li>
</ul>

Seiring berkembang teknologi hampir segala kegiatan dilakukan secara online, salah satunya pajak. Nah dalam melakukan aktifitas pajak secara online ini, kita membutuhkan EFIN.

Bagaimana Cara Mengajukan EFIN Secara Online

Dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia, pemerintah senantiasa memberikan dukungan penuh kepada UMKM. UMKM menjadi pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.
Berdasarkan survei dari Katadata Insight Center (KIC), sekitar 83% UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi dan hanya sekitar 6% UMKM yang mengalami pertumbuhan positif. Tidak sedikit UMKM yang harus menutup usahanya dikarenakan ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, Pemerintah berusaha memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia dengan membuat program-program yang dapat mendorong perekeonomian sektor UMKM.
<h2 style="text-align: justify;">Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Nasional</h2>
Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Undang-Undang Cipta Kerja</li>
</ol>
Pemerintah berusaha mengakomodasi para UMKM yang masih berada di sektor informal agar bisa didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Dari data yang diperoleh sebanyak 64,13 juta dari 64,19 juta UMKM masih berada di sektor informal. Hal ini dikarenakan Indonesia masih memiliki permasalahan dalam mengurus perizinan yang rumit dikarenakan banyaknya regulasi pusat dan daerah yang menyebabkan tumpang tindih, tidak terintegrasi, dan tidak operasional &amp; sectoral.
Oleh sebab itu, pemerintah berusaha mengatasi permasalahan itu dengan menyusun UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020. Salah satu hal yang diatur dalam UU tersebut adalah mengenai kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Hadirnya UU Cipta Kerja ini membantu para UMKM dalam membuat perizinan usaha yang dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). Tidak hanya itu biaya serifikasi halal untuk UMKM juga ditanggung pemerintah, serta kemudahan dalam mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk UMKM.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)</li>
</ol>
Di tengah pandemi pemerintah juga mencetuskan salah satu program untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dari pandemi yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini bertujuan memperpanjang ketahanan bisnis UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 yang diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020.
Berikut rincian program PEN untuk UMKM:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Subsidi bunga</li>
<li>Penjaminan loss limit kredit UMKM</li>
<li>PPh final UMKM ditanggung pemerintah</li>
<li>Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP)</li>
<li>Penempatan Dana Pemerintah di perbankan</li>
<li>Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro</li>
<li>Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPBD) koperasi UMKM</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li>
</ol>
Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan. Selain itu biaya suku bunga atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi pemerintah. Tujuan program KUR ini untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memberi permodalan yang kuat kepada UMKM.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)</li>
</ol>
Gernas BBI merupakan program yang bertujuan untuk mendorong para masyarakat Indonesia bangga menggunakan produk lokal, tidak hanya itu di sini pemerintah juga mendorong para pelaku UMKM untuk berkreasi dan memperluas pemasaran bisnisnya.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)</li>
</ol>
ASEAN Online Sale Day (AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN adalah acara belanja yang diadakan di platform niaga-elektronik di sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN yang dilakukan secara serentak. AOSD ini diadakan bertepatan dengan hari ulang tahun ASEAN, yaitu 8 Agustus yang diselenggarakan sejak 2020. AOSD ini menjadi ajang bagi negara Indonesia untuk mempromosikan serta membangun citra dari produk lokal ke negara tetangga ASEAN.

Dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia, pemerintah senantiasa memberikan dukungan penuh kepada UMKM. UMKM menjadi pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. 

Upaya Pemerintah dalam Mendukung Pelaku UMKM

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan tanda nomor yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya.
 NPWP itu sendiri memiliki banyak manfaat bagi pelaku UMKM, sangat disayangkan jika tidak membuatnya, apalagi NPWP mempermudah para pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya tanpa terjerat masalah pajak. Tidak hanya itu, dengan memiliki NPWP para pelaku UMKM juga bisa mengajukan penurunan pembayaran jumlah pajak.
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Pembuatan NPWP UMKM</h2>
Sebelum mengajukan pembuatan NPWP, pelaku UMKM harus mengetahui beberapa syarat yang harus mereka penuhi, diantaranya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fotokopi akta pendirian usaha</li>
<li>Bila merupakan kantor cabang, maka harus melampirkan surat keterangan dari kantor pusat</li>
<li>Fotokopi KTP pemilik atau salah satu pengurus badan usaha</li>
<li>Fotokopi NPWP pemilik atau salah satu pengurus badan usaha</li>
<li>Surat keterangan sebagai bukti untuk memastikan keberadaan kegiatan usaha, setidaknya diterbitkan pejabat setingkat Lurah atau Kepala Desa</li>
<li>Bukti pembayaran tagihan listrik</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Membuat NPWP UMKM</h2>
Pelaku UMKM bisa melakukan pendaftaran NPWP secara online atau secara offline dengan mengunjungi KPP di wilayah terdekat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pendaftaran Secara Online</li>
</ul>
Kini pendaftaran NPWP bisa dilakukan secara online denga menggunakan internet agar bisa melakukan pendaftaran. Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh:
1. Buka aplikasi e-Reg di situs ereg.pajak.co.id
Sebelum melakukan login, pengguna harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan mengklik &ldquo;Daftar&rdquo; di bagian bawah. Jika sudah, pengguna harus menyiapkan mengisi email, password, dan captcha untuk login.
2. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak
Pengguna harus mengirim syarat-syarat yang sudah dicantumkan sebelumnya, baik secara online maupun mengirimkan dengan Surat Pengiriman Dokumen. Dokumen tersebut harus diterima oleh KPP sebelum 14 hari kerja agar permohonan tetap dapt diproses.
3. KPP akan memproses permohonan
KPP akan mengeluarkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Lalu, KPP akan mengirimkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar melalui pos ke alamat yang sudah dicantumkan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pendaftaran melalui KPP</li>
</ul>
Pemohon juga tetap bisa melakukan pendaftaran NPWP melalui KPP terdekat agar mendapatkan arahan dari petugas lebih jelas. Beberapa langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran NPWP di KPP:
1. Mengisi Formulir
Pemohon harus mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan menandatanganinya untuk disampaikan kepada KPP.
2. Melengkapi Persyaratan
Pemohon harus melengkapi syarat yang sudah dicantumkan di atas.
3. KPP akan Memproses Permohonan
Jika dokumen yang diajukan sudah lengkap, KPP akan mengeluarkan Bukti Penerimaan Surat. Dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat, KPP akan mencetak kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar ke alamat yang tercatat.

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan tanda nomor yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya.

Simak Cara Membuat NPWP untuk UMKM

Munculnya marketplace di Indonesia membantu para pelaku UMKM agar bisa tetap melanjutkan usahanya terutama di tengah pandemi. Pandemi mendorong para pelaku UMKM untuk menerapkan digitalisasi bisnis mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan marketplace yang ada sebagai platform untuk berjualan.
Marketplace itu sendiri merupakan platform yang menjadi perantara bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Platform ini menjadi pihak ketiga dalam proses terjadinya transaksi dimana setiap dana yang masuk akan tertahan sementara di pihak marketplace tersebut. Jika pembeli sudah menerima produknya dan merasa pesanannya sudah sesuai, maka dana tersebut akan diteruskan ke penjual.
<h2 style="text-align: justify;">Keuntungan Memanfaatkan Marketplace</h2>
Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan marketplace ini tidak hanya dari sisi pembeli, namun disisi penjual juga merasakan keutungannya. Beberapa keuntungannya sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pengelolaan Lebih Mudah</li>
</ol>
Salah satu fitur yang dimiliki marketplace adalah fitur manajemen toko. Pemilik usaha bisa mengatur halaman tokonya sesuai dengan keinginan pemilik toko. Mereka bisa membuat kategori produk, manajemen stok, sampai pengaturan pengiriman barang. Fitur ini diberikan secara gratis sebagai fasilitas penjual, sehingga memudahkan para penjual melakuan manajemen usahanya.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Promo yang Berlimpah</li>
</ol>
Salah satu penyebab masyarakat berminat berbelanja melalui marketplace adalah banyaknya promo yang diberikan oleh marketplace tersebut. Tentu hal ini akan menguntungkan pihak penjual karena penjual bisa menjual produknya lebih banyak dikarenakan promo yang diberikan oleh pihak marketplace.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Potensi Pasar yang Jauh Lebih Luas</li>
</ol>
Dengan bergabung platform marketplace terkenal, tentu memiliki potensi penjualan yang lebih besar dikarenakan pelanggan yang mengunjungi marketplace tersebut lebih banyak.
Sangat amat disayangkan jika pelaku UMKM tidak memanfaatkan keberadaan dari marketplace ini. Marketplace memberikan banyak keuntungan bagi pihak pembeli dan juga penjual. Tentu dengan memanfaatkan penjualan melalui marketplace akan membantu meningkatkan penjualan para pelaku UMKM.

Munculnya marketplace di Indonesia membantu para pelaku UMKM agar bisa tetap melanjutkan usahanya terutama di tengah pandemi. Pandemi mendorong para pelaku UMKM untuk menerapkan digitalisasi bisnis mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan marketplace yang ada sebagai platform untuk berjualan.

Marketplace Bantu Tingkatkan Penjualan Usahamu

Dampak dari pandemi COVID-19 berhasil memperlambat pergerakan roda ekonomi Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian, bahkan harus menutup usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, seiring berjalannya waktu perputaran roda ekonomi di Indonesia mulai berjalan kembali, salah satu faktor penyebabnya adalah keterlibatan para pelaku UMKM.
 Sektor UMKM ini memiliki partisipasi yang besar dalam kebangkitan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi ini. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada Maret 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai sekitar 64 juta dengan kontribusi terhadap produk domestic bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai sekitar Rp 8.500 triliun. Lalu, kontribusi UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta mampu menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.
<h2 style="text-align: justify;">Pentingnya UMKM terhadap Perekonomian Indonesia</h2>
Menurut Tulus Tambunan dalam buku yang berjudul &ldquo;Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia&rdquo;, ada beberapa sebab pentingnya UMKM terhadap perekonomian Indonesia:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh daerah baik perkotaan sampai daerah terpencil</li>
<li>UMKM memiliki potensi dalam memberikan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan bagi para pelaku UMKM</li>
<li>Sektor pertanian menjadi UMKM yang paling banyak di Indonesia dimana hal ini memberikan efek secara tidak langsung dalam pembangunan nasional</li>
<li>Sektor UMKM tidak memandang tingkat jenjang Pendidikan, baik tinggi sampai rendah semua bisa menjadi pelaku UMKM</li>
<li>Bisnis UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi 1997/1998</li>
<li>UMKM bisa menjadi alat investasi di daerah pedesaan serta meningkatkan kemampuan berwirausaha</li>
<li>Produk dari UMKM relative murah sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia bisa dialihkan menjadi tabungan</li>
<li>UMKM mampu beradaptasi dengan cepat mengikuti perkembangan zaman, salah satunya adalah semakin banyak UMKM memanfaatkan platform digital</li>
<li>UMKM memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan beragam dimana produk yang dijual bisa bebas mengikuti kreatifitas pelaku UMKM</li>
</ol>
Dengan semua pertimbangan itu tentu pemerintah senantiasa mendukung kemajuan dari UMKM Indonesia. Segala upaya dikerahkan oleh pemerintah agar UMKM Indonesia senantiasa bisa maju dan berkembang. UMKM memberi kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dimana menjadi sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil, sarana mengetaskan kemiskinan, dan menjadi sarana pemasukan devisa negara.

Dampak dari pandemi COVID-19 berhasil memperlambat pergerakan roda ekonomi Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian, bahkan harus menutup usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, seiring berjalannya waktu perputaran roda ekonomi di Indonesia mulai berjalan kembali, salah satu faktor penyebabnya adalah keterlibatan para pelaku UMKM.

Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tidak semua usaha yang berdiri dapat digolongkan sebagai UMKM. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar usahanya bisa tergolong sebagai UMKM. Terdapat perbedaan kewajiban pajak yang harus dipenuhi antara usaha UMKM dengan non-UMKM. Oleh karena itu, UMKM ini harus dilihat dari berbagai aspek.
Penggolongan UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (PP UMKM). PP UMKM ini merupakan perubahan dari Undang- Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).
<h2 style="text-align: justify;">Kategori UMKM</h2>
Berdasarkan PP UMKM pasal 35 sampai pasal 36, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kategori UMKM Berdasarkan Modal Usaha</li>
</ul>
Modal usaha yang dimaksud disini adalah besar nominal modal yang digunakan untuk mendirikan atau mendaftarkan kegiatan usahanya. Berikut pengolongan UMKM berdasarkan modal usaha:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</li>
<li>Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan</li>
<li>Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</li>
</ol>
<ul>
<li>Kategori UMKM Berdasarkan Hasil Penjualan Tahunan</li>
</ul>
Teruntuk UMKM yang sudah berdiri sebelum PP UMKM ini berlaku, pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Berikut kriteria penggolongan UMKM berdasarkan kriteria hasil penjualan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</li>
<li>Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan</li>
<li>Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Kategori Pengenaan Pajak pada UMKM</h2>
Perlu diketahui bahwa pengenaan pajak di bidang UMKM dibedakan menjadi 2 kategori berdasarkan besar tarif pajak yang harus dibayarkan
<ol style="text-align: justify;">
<li>UMKM dengan penghasilan bruto dibawah Rp4,8 miliar setahun</li>
</ol>
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018, UMKM dengan penghasilan bruto dibawah Rp4,8 miliar setahun dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>UMKM berstatus PKP</li>
</ol>
UMKM yang sudah berstatus PKP sudah dipastikan memiliki penghasilan lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Untuk UMKM yang berstatus PKP hanya boleh dikenakan tarif PPh normal dengan tarif 22% berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1b.

Tidak semua usaha yang berdiri dapat digolongkan sebagai UMKM. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar usahanya bisa tergolong sebagai UMKM. Terdapat perbedaan kewajiban pajak yang harus dipenuhi antara usaha UMKM dengan non-UMKM. Oleh karena itu, UMKM ini harus dilihat dari berbagai aspek.

Ayo Ketahui Kategori Bisnis UMKM-mu

Pembukuan menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan bisnis. Namun, nyatanya masih banyak UMKM yang mengabaikan pembukuan ini, terutama UMKM dengan skala kecil.
Banyak yang merasa proses pembukuan ini tidaklah penting dikarenakan usaha bisnis yang masih kecil. Ada beberapa juga yang merasa bahwa sistem pembukuan ini merepotkan mereka. Padahal pembukuan merupakan hal yang penting ketika menjalankan suatu bisnis, pembukuan juga bisa dilakukan disaat ada waktu senggang, tidak harus setiap saat. Tidak sedikit UMKM yang ada mengalami kesulitan dalam melakukan manajemen keuangan bisnisnya. Hal ini tentunya disebabkan kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan manajemen keuangan dan melakukan pembukuan usahanya. Pembukuan yang sederhana dan mudah dimengerti memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan bisnis. Dengan adanya pembukuan, pelaku UMKM bisa memantau keadaan keuangan usahanya, serta mengetahui kinerja bisnis yang dilakukannya.
<h2 style="text-align: justify;">Pentingnya Pembukuan Untuk Usaha Bisnis</h2>
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
Pembukuan mencakup segala informasi keuangan yang ada, sehingga keadaan finansial suatu bisnis dapat dipantau dengan mudah. Penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan aliran kas, baik itu pemasukan, pengeluaran, utang, dan piutang agar pelaku usaha bisa menghitung besar margin bisnisnya. Pembukuan membantu pemilik UMKM untuk mengetahui besar keuntungan atau kerugian yang didapat dari setiap transaksi yang tercatat. Alangkah baiknya pembukuan dibuat dalam format yang rapi dan mudah dimengerti, agar pelaku bisnis bisa lebih mudah dalam melakukan analisis dan mempermudah pengambilan keputusan. Dengan adanya aplikasi pembukuan, pelaku UMKM bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan pembukuan, serta pembukuan bisa diakses secara online dimana saja.


Pembukuan menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan bisnis. Namun, nyatanya masih banyak UMKM yang mengabaikan pembukuan ini, terutama UMKM dengan skala kecil.

Pentingnya UMKM Menguasai Pembukuan Sederhana

Usaha online shop (olshop) semakin marak saat ini. Tidak sedikit UMKM yang bahkan merubah sistem bisninya menjadi olshop. Perlu diingat bahwa setiap pelaku perdagangan online atau UMKM tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak selama memenuhi kriteria.
 Pajak pada transaksi e-commerce bukanlah suatu hal yang baru. Pada dasarnya setiap pelaku usaha pada sector e-commerce juga pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak seperti pelaku usaha sektor lainnya. Untuk itu, bagi mereka yang memiliki usaha online shop, mereka juga wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.
<h2 style="text-align: justify;">Bagaimana Aturan Pajak Penjualan Online?</h2>
Untuk wajib pajak baik orang pribadi maupun badan selama wajib pajak tersebut memiliki penghasilan bruto atas penjualan online tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun, maka akan dikenakan pajak UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto dengan catatan wajib pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Biaya pajak tersebut disetorkan setiap bulan tetapi tidak perlu dilaporkan setiap bulan atas pembayaran tersebut.
Untuk wajib pajak dengan dengan hasil penjualan online melebihi Rp 4,8 miliar per tahun, maka skema perhitungan pajaknya diberlakukan secara normal mengikuti Undang-Undang PPh Pasal 17.
Per tahun pajak 2022, salah satu kebijakan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 2a yaitu adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk WP orang pribadi UMKM. PTKP ini sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun dimana artinya penghasilan UMKM orang pribadi dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 500 juta setahun, maka tidak perlu membayar PPh final sebesar 0,5%.
Sebagai ilustrasi, suatu warung makan memiliki penghasilan bruto Rp 100 juta perbulan atau Rp 1,2 miliar per tahun. Dengan berlakunya UU HPP, PTKP akan dikenakan pada 5 bulan pertama, kemudian PKP dikenakan pada bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-12.

Usaha online shop (olshop) semakin marak saat ini. Tidak sedikit UMKM yang bahkan merubah sistem bisninya menjadi olshop. Perlu diingat bahwa setiap pelaku perdagangan online atau UMKM tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak selama memenuhi kriteria.

Bagaimana Aturan Pajak untuk Online Shop?

Seiring berkembangnya zaman, teknologi berkembang terus menerus. Teknologi memiliki peran yang penting dalam segala aspek kehidupan.
Pelaku UMKM harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan usahanya agar bisnisnya tetap bisa berjalan dan terus mendapatkan pemasukan. Di sini pelaku UMKM bisa melakukan digitalisasi UMKM dimana UMKM melakukan perubahan sistem yang bersifat konvensional menjadi digital agar bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis.
Pemasaran dengan menggunakan platform digital akan lebih memiliki efek yang lebih besar terhadap kemajuan UMKM dibandingkan jika melakukan pemasaran konvensional. Di samping itu, UMKM dengan memanfaatkan platform digital akan jauh lebih efisien terhadap modal usaha, karena dapat mengurangi biaya promosi, biaya sewa dan biaya karyawan. Dapat membuat jam buka operasional dan target pasar menjadi tidak terbatas. Pelaku UMKM perlu memiliki kreatifitas yang lebih dalam memanfaatkan era digital. Kemajuan teknologi yang ada sudah harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya, jika tidak maka usaha kita akan sulit untuk bersaing dengan usaha yang sudah berbasis digital.

Seiring berkembangnya zaman, teknologi berkembang terus menerus. Teknologi memiliki peran yang penting dalam segala aspek kehidupan.

Tantangan UMKM dalam Menghadapi Era Digitalisasi

Pada sebuah usaha, karyawan berperan penting dalam menentukan kesuksesan bisnis usaha tersebut. Sebagai timbal balik, karyawan umumnya diberi penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah segala aspek perpajakannya.
Pajak atas penghasilan karyawan pun beragam, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21.
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Apa itu PPh 21?</h2>
PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayar PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai Wajib Pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai Objek Pajak.
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Objek Pajak Penghasilan Pasal 21</h2>
PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:
<ul style="text-align: justify;">
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahan serupa</li>
<li class="ql-align-justify">Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Tarif Progresif PPh 21</h2>
Menurut Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000,- adalah 5%</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000, - Rp 250.000.000,- adalah 15%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000,- Rp 500.000.000,- adalah 25%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000, - adalah 30%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.</li>
</ul>
&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.049%; background-color: #5FB130; border-color: #5FB130;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 97.7013%;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Update: Perubahan Tarif Progresif PPh 21</h2>
Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisai Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 Karyawan perusahaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 0 sampai Rp 60.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%.</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%.</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 35%</li>
</ul>
Berdasarkan perubahan tersebut tarif PPh 21 UU HPP terdapat 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kemudian, pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari Rp 0 sampai dengan Rp 50 Juta menjadi dari 0 sampai dengan Rp 60 Juta.
&nbsp;
Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut:
<ol>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://ktln.setneg.go.id/pdf/Fasilitas/UU_7_1983.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983</a> hingga <a href="https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008</a> tentang Pajak Penghasilan.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/252~PMK.03~2008Per.HTM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008</a> tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/68TAHUN2009PP.HTM#:~:text=%3A-,PERATURAN%20PEMERINTAH%20TENTANG%20TARIF%20PAJAK%20PENGHASILAN%20PASAL%2021%20ATAS%20PENGHASILAN,HARI%20TUA%20YANG%20DIBAYARKAN%20SEKALIGUS.&amp;text=Dalam%20Peraturan%20Pemerintah%20ini%2C%20yang,1." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Pemerintah No. 68/2009</a> tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/16~PMK.03~2010Per.HTM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010</a> tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016</a> tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/111866/PMK%20Nomor%20101%20Tahun%202016.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016</a> tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="http://www.ditkeu.itb.ac.id/wp/wp-content/uploads/2016/07/PMK-102-0102016-Penetapan-Pekerjaan-Peg-Harian-Mingguan-peg-TDK-TETAP-DLL.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016</a> tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.</li>
<li><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</li>
</ol>

PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Artikel Sobat Pajak