Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa industri yang melakukan riset dan pengembangan dapat menerima pengurangan pajak sampai dengan 3 kali lipat atau senilai 300 persen. Adapun industri yang dapat menerima pengurangan pajak tersebut diantaranya industri jamu dan obat herbal.Sri Mulyani dalam webinar bertajuk Krista Exhibitions pada Senin (30/11/2020),&nbsp; disampaikan olehnya bahwa pemerintah sangat memahami bahwa industri tradisional seperti jamu atau obat herbal memerlukan riset dan pengembangan. Adapun berbagai pengeluaran untuk riset tersebut dapat diklaim sebagai pengurangan pajaknya sampai sebesar 300 persen.Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pada suatu perumpamaan apabila perusahaan mengeluarkan dana sebanyak Rp 10 juta untuk melakukan riset, maka perusahaan tersebut dapat mengklaim sebanyak Rp 30 juta, dengan demikian pajak dari industri tersebut dapat diberikan keringanan berupa potongan pajak.Sri Mulyani meyakini bahwa industri jamu dan obat herbal pasti melakukan banyak riset dan pengembangan untuk produk-produk yang mereka miliki. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk.&nbsp;Kementerian Keuangan menaruh harapan kepada berbagai macam program pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama terdampak Covid-19 dapat lebih memahami dan disosialisasikan kembali kepada seluruh industri.Adapun&nbsp; manfaat yang ditawarkan kepada penggunanya melalui fasilitas potongan pajak senilai 300 persen. Salah satu manfaat diberikannya potongan pajak tersebut agar para pelaku industri jamu dan obat herbal dapat meneruskan dan mempertahankan usahanya dalam selama Covid-19 masih berlangsung.Pemerintah juga akan terus mendorong seluruh industri yang dimaksud untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan mereka. Lalu, dengan adanya kesadaran dalam aspek kesehatan, masyarakat beralih untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat demi terhindar dari virus Covid-19. Masyarakat beralih untuk mengurangi pemakaian produk-produk yang bersifat kimia menjadi produk-produk bersifat alami.Adanya kondisi tersebut membuat Sri Mulyani berpendapat, bahwa produk jamu dan herbal dari Indonesia memiliki ciri khas dan peluang yang besar untuk terus melakukan pengembangan.Pemerintah bahkan juga mendirikan lembaga penunjang ekspor Indonesia dan diberikan modal yang cukup besar, agar mampu membantu eksportir termasuk para eksportir kecil jamu dan obat herbal.Selain itu, adapun pajak ditanggung pemerintah (DTP) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kemudian, pada kegiatan impor (PPh Pasal 22: Impor) tidak dipungut biaya masuk maupun pajak masuk sesuai dengan ketentuan insentif pajak yang berlaku.Dalam rangka memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19 baik perusahaan kecil seperti UMKM maupun besar pemerintah akan selalu memfasilitasi dan memberikan dukungan berupa insentif pajak seperti diturunkannya cicilan pajak berkala sebesar 5- persen, pajak perusahaan diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa industri yang melakukan riset dan pengembangan dapat menerima pengurangan pajak sampai dengan 3 kali lipat atau senilai 300 persen. Adapun industri yang dapat menerima pengurangan pajak tersebut diantaranya industri jamu dan obat herbal.

Potongan Pajak 300% Industri Jamu dan Herbal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam (PNBP SDA) dari sektor perikanan tangkap mencapai jumlah sebesar Rp 600, 4 miliar pada tahun 2020. Jumlah tersebut setara dengan nilai 66,69% dari target tahunan Rp 900,3 miliar.Walaupun tidak mencapai target, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan realisasi tersebut setidaknya sudah melampaui realisasi tahun 2019 dengan catatan realisasi PNBP perikanan tangkap sebesar Rp 521,37 miliar. Menurut catatan realisasi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan sebesar 15,15% dari tahun 2019.Muhammad Zaini menyampaikan bahwa adapun peningkatan pada realisasi PNBP perikanan tangkap tahun 2020 disebabkan oleh proses izin perikanan tangkap melalui informasi izin layanan cepat (SILAT) dijalankan lebih cepat dari sebelumnya.Adapun proses perizinan perikanan hanya membutuhkan waktu satu jam yang mana merupakan proses yang terbilang cepat. Banyaknya permohonan izin yang masuk, membuat layanan izin perikanan tangkap pun dibuka selama 24 jam.Selain itu, terdapat 8.438 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap yang telah diterbitkan oleh sitem SILAT. Dengan demikian, jumlah dokumen meningkat dibandingkan masa sebelum peresmian sistem SILAT sejak 31 Desember 2019.Sementara itu, pada rinciannya, dokumen perizinan usaha perikanan tangkap yang sudah diterbitkan terdiri dari 2..499 surat izin usaha perikanan (SIUP), 5.516 surat izin penangkapan ikan (SIPI)&nbsp; dan 423 surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI).Seiring dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, Muhammad Zaini meyakini bahwa proses perizinan perikanan tangkap akan dapat beroperasi lebih cepat lagi pada masa mendatang. Sebab, pada masa tersebut aka nada berbagai izin yang akan terintegrasi dalam satu sistem lalu diterbitkan menjadi satu perizinan usaha.Hal tersebut mampu diperkirakan mampu meningkatkan layanan perizinan kepada nelayan. Adapun dampak luas yang bisa meningkatkan PNBP ke Tanah Air serta turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tengah Covid-19.Tidak hanya itu, hal ini juga sejalan dengan harapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia berkeinginan agar PNBP perikanan tangkap dapat mengalami peningkatan untuk tahun 2021. Sebab bagaimanapun juga dilihat dari estimasi tangkapan ikan terus mengalami pertumbuhan yang dilihat dari tahun ke tahun.Hal ini tentu dapat dijadikan sebagai peluang baik bagi pelaku UMKM. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peluang dalam periode pandemi ini.Prediksi peluang tersebut diungkap oleh Muhammad Zaini, berdasarkan data KPP terdapat peningkatan PNBP sebesar 23% dilihat dari tahun ke tahun setelah KPP menerapkan sistem SILAT yang memudahkan proses perizinan usaha bidang kelautan dan perikanan.Adapun peningkatan signifikan pada PNBP bidang pengelolaan ruang laut sebesar Rp 3,7 miliar pada 2019 menjadi Rp 6,9 miliar pada 2020 terhitung hingga bulan September.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam (PNBP SDA) dari sektor perikanan tangkap mencapai jumlah sebesar Rp 600, 4 miliar pada tahun 2020. Jumlah tersebut setara dengan nilai 66,69% dari target tahunan Rp 900,3 miliar.

Peluang UMKM Perikanan Terbuka, Realisasi PNBP Naik 15,15%

Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2021 Indonesia dihantam keterpurukan dari berbagai bidang, terutama bidang perekonomian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh pandemi Covid-19.&nbsp;Adapun dampak nyata yang dirasakan akibat pandemi seperti menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli, munculnya ketidakpastian yang berkepanjangan pada kondisi dunia usaha terutama pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), investasi melemah, turunnya aktivitas ekspor Indonesia ke beberapa negara.Meski demikian, pemerintah tetap berusaha memberikan beragam bantuan kepada masyarakat demi bertahan dan diharapkan dapat membangkitkan berbagai kalangan yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020.Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, sembako, sampai dengan pelatihan khusus guna meningkatkan kemampuan mempertahankan dunia usaha setiap pelaku usaha. Upaya tersebut dijalankan demi mempertahankan dunia usaha dan menjaga kondisi ekonomi agar roda ekonomi dapat berputar kembali.Menurut informasi dari Kompas.com yang dikutip pada Rabu (06/01/2021), disampaikan bahwa bantuan tersebut masih disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2021. Adapun enam program bantuan yang akan dijalankan pemerintah.Adapun bantuan yang disalurkan pemerintah ditujukan kepada pelaku UMKM, karyawan atau pekerja,&nbsp; bantuan pra kerja, guru honorer sampai dengan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).&nbsp;Pada program pertama, bantuan untuk kartu prakerja. Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan konfirmasi ulang bahwa kartu pra kerja dapat dilanjutkan pada tahun 2021.Kedua, bantuan untuk subsidi listrik.&nbsp; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bernama Erick Thohir juga memastikan bahwa subsidi listrik dapat diperpanjang pada tahun 2021.Ketiga, bantuan tunai langsung (BLT) kepada pelaku UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memastikan bahwa program BLT UMKM dapat diperpanjang pada tahun 2021. Adapun jumlah uang yang disalurkan sebesar Rp 2,4 juta.Adapun syarat yang berlaku yaitu UMKM merupakan WNI, memiliki NIK dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, tidak menerima kredit modal dan investasi perbankan, bukan anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD.Keempat, program keluarga harapan (PKH). Program ini merupakan layanan pemberian bantuan sosial dengan ketentuan yang berlaku kepada Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan PKH. Adapun total penerima PKH mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Kelima, sembako diperpanjang hingga 2021. Khusus warga Jabodetabek yang semula mendapatkan bantuan sembako akan diganti menjadi bantuan berupa BLT dan tidak mendapatkan sembako.Keenam, bantuan sosial tunai (BST). Kementerian Sosial akan kembali menyalurkan BST kepada masyarakat yang terdampak pandemi hingga 2021. BST akan disalurkan kepada KPM melalui pos. Pada program BST tersebut uang tunai yang diberikan sebanyak Rp 300.000 dan akan diberikan selama empat bulan berturut-turut terhitung mulai periode Januari sampai dengan April 2021.

Pemerintah tetap berusaha memberikan beragam bantuan kepada masyarakat demi bertahan dan diharapkan dapat membangkitkan berbagai kalangan yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, sembako, sampai dengan pelatihan khusus guna meningkatkan kemampuan mempertahankan dunia usaha setiap pelaku usaha.

Pemerintah Masih Salurkan Bantuan di Tahun 2021

Halo Wajib Pajak! Tahukah kalian bahwa saat ini rokok elektronik resmi dikenakan cukai oleh pemerintah? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah meresmikan penetapan barang kena cukai pada cartridge.Seperti yang diketahui, rokok elektronik terdiri dari alat pemanas dan cairan yang disebut sebagai cartridge. Dengan demikian, cartridge resmi menjadi bagian dari hasil pengolahan tembakau lainnya atau disebut sebagai HPTL.Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2020 (PKM 176/2020), HTPL atau hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Adapun HTPL yang dibuat secara berbeda untuk menyesuaikan selera konsumen dan perkembangan teknologi saat ini.Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Syarif Hidayat mengatakan kebijakan pada pengenaan cukai cartridge rokok elektrik tersebut sudah diresmikan dalam PMK 176/2020.Syarif Hidayat juga mengatakan bahwa terdapat ketentuan baru yang juga sudah tertuang dalam kebijakan PMK 176/2020. Adapun ketentuan yang disebutkan yaitu HPTL merupakan hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris.Ketentuan tersebut dirilis untuk menyesuaikan perkembangan selera konsumen dan perkembangan teknologi terkini yang terjadi di antara konsumen. Penyesuaian yang dimaksud meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau hirup,tembakau molasses, ataupun tembakau kunyah.Adapun produk-produk rokok elektrik diantaranya yaitu cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik atau electrically heated tobacco product, kapsul tembakau atau tobacco capsule, hingga cairan dan pemanas dalam satu kesatuan atau cartridge.Dalam hal ini, pemerintah memastikan kembali bahwa pada ekstrak ataupun esens tembakau yang disebutkan dalam kebijakan PMK 176/2020 termasuk dan disediakan kepada konsumen dalam kemasan penjualan eceran yang kemudian dikonsumsi dengan cara memanaskan cairan tembakau dengan alat pemanas elektrik. Kemudian, asap yang dihasilkan tersebut dihirup oleh konsumen.Selain itu, pada kebijakan peraturan menteri keuangan tersebut juga ditegaskan kembali bahwa barang kena cukai dengan pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai yang isi kemasan ecerannya tidak sesuai.Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai pada kemasan, maka hal tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran ketentuan peraturan perundangan dalam PMK 176/2020.Adapun perluasan definisi pada barang kemasan untuk eceran melalui PMK 176/2020. Pada kebijakan sebelumnya, kemasan didefinisikan sebagai barang pelunasan cukainya yang dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya perlu dilakukan dalam satu kemasan.Sementara pada PMK baru, dikatakan sebagai kemasan apabila kemasan yang bersentuhan langsung dengan barang kena cukai dan hanya dapat dibuka pada satu sisi.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2020 (PKM 176/2020), HTPL atau hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Adapun HTPL yang dibuat secara berbeda untuk menyesuaikan selera konsumen dan perkembangan teknologi saat ini.

Rokok Elektrik Resmi Dikenakan Cukai

Kamu punya bisnis? Ayo, kelola penjualan, penggajian dan perpajakan bisnismu dengan Sobat Pajak

Kelola penjualan, penggajian dan perpajakan bisnismu dengan Sobat Pajak

Bayar pajak, kelola penjualan dan atur penggajian dengan satu klik di Sobat Pajak

Bayar pajak, kelola penjualan dan atur penggajian dengan satu klik di Sobat Pajak

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Sobat PPN bantu kamu buat faktur, hitung, bayar, dan lapor PPN, dengan scan faktur langsung jadi

Sobat PPN

Bantu kamu lapor pajak (e-filing semua pasal) cuma klik langsung nyampe, dapat deh BPE-nya (Bukti Penerimaan Elektronik)

Sobat Lapor

Sobat pasar bantu kamu untuk mengelola penjualan hanya dari 1 aplikasi mobile, terpantau kapan saja dimana saja

Sobat Pasar

Sobat Upah bantu kamu hitung gaji dan pajak gaji dengan cepat, tepat, dan mudah. Jadi gak perlu ribet lagi

Sobat Upah

Sobat Setor bantu kamu bayar pajak dengan pilih kode bayarnya dengan cara ngeklik doang dan bisa dibayar disini juga

Sobat Setor

Sobat Daftar Bantu kamu buat NPWP dengan mudah dari HP dan online hanya klik langsung beres

Sobat Daftar

Sobat buku bantu kamu melakukan pencatatan serta pembukuan agar usahamu menjadi lebih modern, proses sederhana dan mudah dipahami.

Ayo bergabung bersama

sobatpajak

Layanan

Sobat PPN

Sobat Lapor

Sobat Pasar

Sobat Upah

Sobat Setor

Sobat Daftar

Sobat Buku

Keuntungan

Akurat

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Artikel Terbaru

Hubungi Kami

Sobat Pajak