Apakah itu UMKM?Diantara kita semua tentunya semua pernah mendengar tentang UMKM, dimana UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sesuai dengan namanya UMKM merujuk kepada usaha&nbsp;ekonomi&nbsp;produktif yang dimiliki perorangan maupun&nbsp;badan usaha&nbsp;sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Untuk pelaku bisnis UMKM adalah masyarakat atau pengusaha yang bisa dikatakan baru (newbie) dalam memulai bisnisnya, sehingga dari sisi asset dan pendapatan yang dimilki belum terlalu tinggi. Keberadaan UMKM juga dirasa penting dan menguntungkan bagi masyarakat, selain menguntungkan untuk pemiliknya tentunya juga akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena UMKM dapat menyerap atau menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.Saat ini masih sering terjadi dilema diantara para pelaku bisnis UMKM terkait pajak yang dikenakan atas usaha yang dimilikinya. Para pelaku bisnis UMKM tidak semua mengerti tentang bagaimana proses pengenaan pajak atas usahanya, sehingga banyak diantara mereka memilih untuk diam dan tidak memproses pelaporan pajak atas usaha yang dimilikinya. Hal itu tentunya bisa menjadi permasalahan yang mengglobal jika terus dibiarkan, maka perlu segera dicarikan solusi agar para pelaku bisnis UMKM bisa dipermudah dalam menyampaikan SPT atau pelaporan pajaknya.Terkait pajak untuk UMKM pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tarif sebesar 1%. Namun peraturan tersebut sudah diperbaharui kembali oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan perubahan tarif menjadi 0,5%.Tujuan pemerintah menurunkan tarif tersebut adalah dengan harapan dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku bisnis UMKM dan juga untuk menjaga arus kas yang dimiliki agar dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk melanjutkan usaha. Berdasarkan perubahan peraturan dan tujuan tersebut sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk para pelaku bisnis UMKM untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan penurunan tarif sebesar 0,5% diharapkan dapat merevolusi mental dari para pelaku bisnis untuk lebih disiplin dalam melaporkan pajak atas usaha yang dimilikinya, denga tarif yang bisa dikatakan cukup rendah seharusnya semua pelaku bisnis tidak memanfaatkan hal tersebut untuk menunggak atau malah membuat laporan fiktif atas peredaran bruto yang dimilikinya, malah seharusnya para pelaku bisnis menjadikannya sebagai kesempatan yang bagus untuk melaporkan pajaknya secara jujur dan sesuai peraturan.Seperti yang kita ketahui terkait perhitungan pajak pada UMKM tentunya didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihasilkan atau diterima, dan usaha tersebut juga sebelumnya sudah diurus persyaratan administrasinya salah satunya adalah pengurusan NPWP.&nbsp;Persyaratan yang diperlukan saat mendaftar NPWP bagi para pelaku bisnis UMKM antara lain Fotokopi KTP, Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU), Fotokopi Kartu Keluarga, selain itu dilengkapi juga dengan cara melengkapi formulir pernyataan usaha ditandantangani dan dilengkapi materai Rp. 6000, dan juga mengisi formulir pendaftaran NPWP dengan dilengkapi tanda tangan dari pemohon.&nbsp;Jika pemohon sudah mendapatkan NPWP, maka kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak usahawan tentunya adalah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Untuk pembayaran dapat dilakukan di setiap bulannya dengan memperhitungkan nilai omzet yang diperoleh pada bulan yang bersangkutan atau yang sedang dilaporkan. Kemudian omzet tersebut dikalikan dengan tarif 0,5% berdasarkan tariff terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam hal ini DJP.Omzet yang dilaporkan tidak harus selalu sama pada setiap bulannya, karena pada jumlah omzet akan selalu mengalami fluktuasi. Pembayaran dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya. Hal ini dilakukan agar pada akhir bulan para pelaku bisnis dapat memperhitungkan terlebih dahulu berapa omzet yang didapat pada bulan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.Pembayaran dapat dilakukan secar online maupun offline. Secara online dapat melalui m-banking ataupun melalui aplikasi marketplace agar lebih menghemat waktu. Selain online pembayaran juga dapat juga dibayarkan di bank langsung melalui teller, dan juga kantor pos. Setelah melakukan pembayaran, tentunya yang terakhir dilakukan adalah melakukan pelaporan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan ini dapat dilakukan secara online melalui situs DJP online ataupun melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang bermitra resmi dengan pihak DJP.Jadi, bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai newbie di bisnis UMKM ayo segera lengkapi administrasi perpajakan anda dan segeralah membayar dan melaporkan SPT anda. Jangan takut untuk membayar pajak karena membayar pajak sudah pasti tidak akan membuat usaha anda menjadi bangkrut.

Diantara kita semua tentunya semua pernah mendengar tentang UMKM, dimana UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sesuai dengan namanya UMKM merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Untuk pelaku bisnis UMKM adalah masyarakat atau pengusaha yang bisa dikatakan baru (newbie) dalam memulai bisnisnya, sehingga dari sisi asset dan pendapatan yang dimilki belum terlalu tinggi. Keberadaan UMKM juga dirasa penting dan menguntungkan bagi masyarakat, selain menguntungkan untuk pemiliknya tentunya juga akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena UMKM dapat menyerap atau menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pajak UMKM Untuk Para Newbie

Usaha properti masih laris diminati oleh masyarakat, seperti jual beli tanah, sewa ruko, apartemen, rumah, ataupun rumah kost. Bagi mereka yang memang telah memiliki aset berupa tanah dan bangunan, pilihan yang paling sering diambil adalah membuat rumah kost. Di perkotaan sendiri rumah kost adalah hunian yang paling diminati. Selain karena biaya yang lebih murah dibandingkan jika harus membeli rumah atau menyewa rumah atau apartemen, permintaan akan hunian sementara juga sangat tinggi. Peminat rumah kost biasanya perantau yang melanjutkan pendidikan dan bekerja di kota lain.Harga tiap kamar kost biasanya berbeda antara satu dengan lainnya. Faktor yang memengaruhi harga kamar kost yaitu lokasi serta fasilitas kamar yang diberikan. Lokasi kost yang dekat dengan akses jalan raya, ataupun dengan sekolah, kampus, perkantoran, dan pusat perbelanjaan biasanya lebih mahal daripada kost yang aksesnya terbatas. Sedangkan untuk fasilitas kamar kost biasanya variatif, ada yang menyewakan kamar tanpa furniture hingga lengkap dengan berbagai furniture dan elektronik. Harga kost juga bervariasi tergantung harga sewa tanah saat itu.Pendapatan dari sewa kost juga tetap, tergantung kebijakan pemilik. Ada yang menerapkan pembayaran kost sekali selama setahun dan sekali sebulan. Ada juga yang menambahkan pembayaran jaminan diawal dan akan dikembalikan saat penyewa kost sudah tidak tinggal lagi. Penghasilan dari penyewaan kost tersebut jika ditelaah lagi merupakan objek pajak atas penyewaan kamar. Berapa tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari usaha kost-kostan?Jika melihat aturan untuk penyewaan, maka ada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 yang telah mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Namun pada PP tersebut juga diterangkan bahwa penghasilan yang tidak termasuk adalah penghasilan dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Dalam penjelasan diterangkan bahwa yang termasuk jasa pelayanan penginapan antara lain asrama untuk pelajar, pondok, dan rumah kost. Dengan kata lain penghasilan dari sewa menyewa kost tidak termasuk dalam objek pajak PP No 34 Tahun 2017.Namun telah terbit aturan terbaru yaitu PP No. 46 tahun 2013 yang telah diperbaharui menjadi PP No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bagi wajib pajak pribadi maupun badan&nbsp;yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenai tarif 0,5% dari peredaran bruto. Jadi para pemilik kost dapat menggunakan tarif ini untuk membayar pajaknya.Namun tidak semua pendapatan usaha kost dapat menggunakan aturan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dijelaskan bahwa pajak yang dikenakan pada usaha hotel menjadi pemasukan bagi kabupaten atau kota tempat hotel tersebut beroperasi. Diterangkan kembali bahwa yang dimaksud dengan hotel antara lain motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Jadi apabila pemilik rumah kost memiliki kamar yang berjumlah lebih dari 10 kamar, maka dipastikan akan dikenakan pajak daerah dengan tarif 10%.Untuk pembayaran PPh final 0,5%, pembayaran paling lambat dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

	Usaha properti masih laris diminati oleh masyarakat, seperti jual beli tanah, sewa ruko, apartemen, rumah, ataupun rumah kost. Bagi mereka yang memang telah memiliki aset berupa tanah dan bangunan, pilihan yang paling sering diambil adalah membuat rumah kost. Di perkotaan sendiri rumah kost adalah hunian yang paling diminati. Selain karena biaya yang lebih murah dibandingkan jika harus membeli rumah atau menyewa rumah atau apartemen, permintaan akan hunian sementara juga sangat tinggi. Peminat rumah kost biasanya perantau yang melanjutkan pendidikan dan bekerja di kota lain. 

Kost-Kostan Wajib Bayar Pajak?

Siapa sih yang tidak pernah mendengar bisnis rumahan atau usaha kecil-kecilan ? Kegiatan tersebut atau usaha tersebut termasuk dalam UMKM loh jenis usaha ini juga di harapkan menjadi usaha bisnis yang akan menjadi penopang perekonomian di saat ekonomi sedang turun seperti contohnya saat krisis moneter pada tahun 1997.Tapi, ada beberapa orang yang masih belum mengetahui apa itu UMKM dan apa saja jenisnya ya. UMKM ialah singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah, jadi pada UMKM ini ada 3 jenis usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lalu, apakah ada ciri-ciri usaha yang termasuk dalam UMKM itu ?Untuk ciri-ciri nya yang termasuk dalam UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yaitu :a) Jenis komiditi/ barang tidak tetap pada usahanya sewaktu-waktu.b) Tempat usaha nya juga bisa berpindah sewaktu-waktuc) Manajemen keuangannya belum tersusun rapi atau uang usaha dan uang pribadi masih dijadikan satu.d) Sumber daya manusia (SDM) tergolong rendahe) Pada umumnya pelaku usaha UMKM sulit mengakses perbankan namun sebagian ada juga yang sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bankf) Biasanya belum mempunyai izin usaha termasuk NPWPg) SDMnya belum mempunyai jiwa wirausahaSetelah membahas ciri-cirinya, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis usahanya seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM dalam Keppres RI No. 19 Tahun 1998 yaitu sebagai kegiatan rakyat dalam skala kecil yang harus dilindungi dan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat. Jenis-jenis usahanya yaitu, sebagai berikut :1. Usaha KulinerDimana usaha yang berhubungan dengan makanan yang merupakan usaha yang paling sering di minati oleh para UMKM dan banyak juga pembelinya, seperti warung makan, café, dan juga jualan cemilan2. Usaha FashionDalam dunia usaha ini pun juga, menjadi perbincangan hangat karena banyka orang yang suka mengikuti tren fashion terbaru, seperti usaha butik, toko seragam sekolah dan baju muslim.3. Usaha PertanianDalam perkarangan rumah yang bisa di rubah menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan seperti jual bibit buah-buahan, jual bibit sayuran dan sebagainya.4. Usaha ElektronikDalam bidang ini misalnya seperti menjual peralatan lampu dan kabel atau perlengkapan music.5. Usaha FurnitureDalam bidang ini seperti menjual perlengkapan dapur, lukis-lukisan dan material bangunan.6. Usaha Bidang JasaPada bidang ini seperti tukang potong rambut, fotografer dan service laptop.Berbagai macam jenis usaha yang merupakan termasuk UMKM loh, untuk pajak yang dikenakan kepada pengusaha akan dikenakan PPh Final. PPh Final adalah nama lain dari PPh Pasal 4 Ayat 2 dan ada berbagai macam objek PPh final seperti sewa bangunan dan juga pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha.Menurut peraturan nomor 46 Tahun 2013, PPh final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang di terima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Apapun jenis usahanya jadi tetap membayar atau menyetor PPh Final sebesar 0,5%

	Siapa sih yang tidak pernah mendengar bisnis rumahan atau usaha kecil-kecilan ? Kegiatan tersebut atau usaha tersebut termasuk dalam UMKM loh jenis usaha ini juga di harapkan menjadi usaha bisnis yang akan menjadi penopang perekonomian di saat ekonomi sedang turun seperti contohnya saat krisis moneter pada tahun 1997.

Apapun Usaha Jualannya, Setengah Persen Pajaknya

Gaji/upah semua orang tau betul merupakan hasil jerih payah yang diterima setelah lelah melakukan aktivitas pekerjaan yang diwajibkan kepada kita dalam wujud uang. Apa sih arti gaji tersebut? Menurut Wikipedia, gaji merupakan suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang&nbsp;majikan kepada&nbsp;karyawannya&nbsp;yang dinyatakan dalam suatu&nbsp;kontrak kerja.Namun kali ini kita akan membahas bagaimana nasib gaji karyawan di tengah pandemic Covid-19 seperti sekarang ini. Seperti diketahui bersama, adanya Wabah Pandemi Covid-19 telah merubah keadaan global terutama dari segi ekonomi, yang mana paling terdampak atas hal tersebut. Dikutip dari DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-202o) bertajuk ‘Global Tax Policy Responses to Covid-19 Crisis’ Pemerintah mencatat akibat pandemi ini pertumbuhan ekonomi tahun ini minus di angka 0.4% karena IMF menyatakan implikasi penyebaran Covid-19 berpengaruh besar terhadap perekenomian dunia dibandingkan ketika krisis keuangan 2007-2008. Selain itu berbagai institusi internasional juga memprediksi terjadinya kontraksi ekonomi dari sebesar 1,1% hingga 2,9%.Jika dilihat lebih dalam, yang sangat merasakan dampak terbesar dari pandemi ini adalah masyarakat kecil dan para pegawai yang menggantungkan nasibnya kepada perusahaan. Sebagian besar pemberitaan menayangkan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya ataupun terpaksa mem-PHK mereka karena tidak adanya pemasukan. Mengutip dari kompas.com melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha. Dalam edaran tersebut mengatur kebijakan hak perlindungan dan pengupahan bagi buruh yang harus dijaga oleh para pelaku usaha..Adapun isi Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 terkait perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait adanya Pandemi Covid-19 dituangkan kedalam empat butir aturan, yaitu sebagai berikut :1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (OOP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bagi pekerja/buruh yang masuk katagori kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, atas upahnya dibayarkan secara penuh selama masa karantina/isolasi3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bagi pekerja/buruh yang tidak kerja disebabkan sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah wilayah masing-masing perusahaan, sehingga sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai kesepakatan antar pengusaha dengan pekerja/buruhDisamping perlindungan terhadap upah pekerja, adapun upaya pencegahan penyebaran dan penangganan Covid-19 di lingkungan kerja perlu diterapkan dengan cara sebagai berikut:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Membina dan mengawasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Memberikan informasi ke semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasannya.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendata dan melaporkan ke instansi terkait setiap kasus/ yang patut diduga kasus COVID-19 yang berada di tempat kerja4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menginformasikan Pimpinan Perusahaan untuk antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendorong setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan terhadap pandemi COVID-19 untuk memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.Melalui aturan tersebut diharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat yang berstatus pegawai untuk dapat menerima haknya secara adil dan bagi pengusaha dapat menjalankan kewajiban kepada pekerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku karena pemerintah telah memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha membayarkan hak karyawannya sesuai surat edaran untuk menjaga masalah besaran upah sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerjanya.&nbsp;

Gaji/upah semua orang tau betul merupakan hasil jerih payah yang diterima setelah lelah melakukan aktivitas pekerjaan yang diwajibkan kepada kita dalam wujud uang. Apa sih arti gaji tersebut? Menurut Wikipedia, gaji merupakan suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan kepada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja.

Bagaimana Pembayaran Upah Karyawan Ditengah Pandemi Covid-19?

Header 1

Pelaporan pajak bisa dilakukan dari rumah

Pajak WFH

Kebiasaan Baru dari Perpajakan Indonesia

Kebiasaan Baru dari Perpajakan Indonesia

Mobilitas

Jaminan Kemudahan

Lengkap

Jaminan Perhitungan

Sobat Setor bantu kamu bayar pajak dengan pilih kode bayarnya dengan cara ngeklik doang dan bisa dibayar disini juga

Sobat Setor

Sobat PPN bantu kamu buat faktur, hitung, bayar, dan lapor PPN, dengan scan faktur langsung jadi

Sobat PPN

Bantu kamu lapor pajak (e-filing semua pasal) cuma klik langsung nyampe, dapat deh BPE-nya (Bukti Penerimaan Elektronik)

Sobat Lapor

Sobat Gaji bantu kamu hitung gaji dan pajak gaji dengan cepat, tepat, dan mudah. Jadi gak perlu ribet lagi

Ayo bergabung bersama

sobatpajak

Layanan

Sobat Setor

Sobat PPN

Sobat Lapor

Sobat Gaji

Keuntungan

Mobilitas

Mudah

Lengkap

Akurat

Artikel Terbaru

Hubungi Kami

Sobat Pajak