Membayar pajak adalah hal yang wajib apabila bertempat tinggal di suatu negara. Apabila kita memiliki suatu usaha, pasti diwajibkan untuk membayarkan pajak. Baik usaha tersebut masih berskala kecil maupun sudah sangat besar.
Untuk pajak yang harus dibayarkan bagi pengusaha dibagi menjadi beberapa jenis seperti pajak usaha dan pajak penghasilan (PPh). Tarif pajaknya juga dibedakan sesuai dengan omzet usaha tersebut.
Pada Februari 2020, diketahui hanya 2 juta UMKM yang telah membayar pajak dari total 60 juta UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia, masih sangat banyak badan usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka menanggap membayar pajak merupakan hal yang merugikan usaha mereka karena mengurangi keuntungan.
Padahal membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dengan membayar pajak kita juga dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang dapat membantu usaha yang dijalankan, seperti:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Meningkatkan kredibilitas usaha di mata perbankan, lembaga keuangan, customer, dan juga rekan bisnis.</li>
<li>Mempermudah urusan administrasi seperti pembuatan paspor, kartu kredit, BPJS, dan lainnya yang saat ini membutuhkan NPWP. Dengan memiliki NPWP atau membayar pajak maka urusan administrasi akan lebih mudah diurus.</li>
<li>Membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, dikarenakan dengan membayar pajak seorang pelaku usaha akan belajar untuk mengelola keuangan usaha yang mereka jalankan</li>
</ol>
Dari beberapa keuntungan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh banyak manfaat yang dapat dirasakan daripada menghindari pajak, keuntungan tersebut antara lain yaitu dapat memiliki legalitas usaha, meningkatkan kredibilitas usaha, dapat membuat rencana keuangan lebih jelas, serata dapat mengajukan peminjaman ke bank hingga lebih dari Rp60 juta untuk membesarkan usaha Anda.

Pada Februari 2020, diketahui hanya 2 juta UMKM yang telah membayar pajak dari total 60 juta UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia, masih sangat banyak badan usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka menanggap membayar pajak merupakan hal yang merugikan usaha mereka karena mengurangi keuntungan.

Pentingnya Kesadaran dan Kepatuhan Pajak bagi UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unggahannya di Instagram, kembali mengingatkan mengenai batas waktu pengenaan PPh final UMKM PP23/2018.
Pada unggahannya di Instagram menyebutkan, PPh Final UMKM telah berlaku sejak bulan Juli 2018 dengan tarif pajak 0,5% dari omzet setiap bulannya. Yang artinya wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dapat menghitung omzet dan membayar PPh final UMKM setiap bulan.
Pengenaan PPh tersebut ada batas waktunya yaitu berlaku paling lama 3 tahun pajak untuk Perseroan Terbatas (PT) dan 4 tahun pajak bagi Perseroan Komanditer (CV), koperasi, atau firma.
Misalnya, apabila WP badan terdaftar pada tahun pajak 2018 atau sebelumnya, maka PPh Final UMKM tersebut berlaku hingga akhir tahun pajak 2020 untuk PT, dan 2021 untuk CV, koperasi, atau firma.
Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, maka WP badan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum UU PPh untuk tahun-tahun pajak berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unggahannya di Instagram, kembali mengingatkan mengenai batas waktu pengenaan PPh final UMKM PP23/2018.
Pada unggahannya di Instagram menyebutkan, PPh Final UMKM telah berlaku sejak bulan Juli 2018 dengan tarif pajak 0,5% dari omzet setiap bulannya. Yang artinya wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dapat menghitung omzet dan membayar PPh final UMKM setiap bulan.

Perhatian! Ini Dia Batas Waktu Pengenaan PPh Final UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% naik menjadi 12%. Hal ini tertulis dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Keuangan, kebanyakan negara menerapkan tarif PPN sebesar 11%-20%. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara diantara 21 negara yang menetapkan tarif PPN sebesar 10%.
Kenaikan pajak menjadi 12% tersebut pada awalnya bertujuan sebagai bentuk pemulihan ekonomi, namun kenaikan PPN tersebut akan memberikan dampak pada kenaikan harga yang membebani masyarakat, ditambah pada masa pandemi covid-19 yang memperburuk perekonomian.
Dilihat dari sisi pengusaha atau pedagang, adanya kenaikan PPN mempengaruhi penghasilan mereka, dengan naiknya PPN akan mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat yang menjual kebutuhan pokok.
Dari sisi pemerintah kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% akan memberikan dampak positif karena berhubungan terhadap potensi meningkatnya penerimaan pajak sehingga pemasukan pajak negara akan lebih besar.
Sedangkan dari sisi masyarakat, dengan adanya rencana kenaikan PPN tentunya akan semakin membebani mereka. Sulitnya memperoleh penghasilan dan pekerjaan, lalu ditambah dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok yang diakibatkan dengan kenaikan PPN.
Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako, meski sebelumnya sembako tidak dikenakan PPN. Ketentuan PPN sembako ini tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Kategori sembako yang dikenai PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 antara lain Beras dan Gabah, Jagung, Sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah dan sayur, gula, ubi, dan bumbu-bumbuan.
Selain sembako, jenis barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya juga dikenakan PPN, yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.
Hasil pertambangan yang dikenakan PPN berdasarkan PP Nomor 144/2000 adalah Minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Emas, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, dan Bijih Perak serta Bijih Bauksit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% naik menjadi 12%. Hal ini tertulis dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PPN Naik! Apa Saja yang termasuk?

Dalam sebuah usaha, tentunya ada kegiatan transaksi yang menjadi sumber pendapatan yang membuat usaha tersebut dapat tetap bertahan hingga saat ini. Salah satu aspek yang membuat usaha dapat terus bertahan adalah dengan adanya pemasukan yang diperoleh dari transaksi sehari-hari.
Untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran dari sebuah usaha, diperlukan pembukuan pada transaksi yang terjadi setiap hari. Selain pemasukan dan pengeluaran, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pembukuan seperti berapa keuntungan yang diperoleh hari ini, kerugian yang dialami, jumlah modal yang tersisa, dan lain sebagainya.
Namun, dalam melakukan pembukuan tidak akan semudah yang dipikirkan. Untuk melakukan pembukuan diperlukan keahlian dan pemahaman bagaimana cara mencatat transaksi dan menghitungnya. Biasanya perusahaan yang sudah besar akan menggunakan jasa akuntan professional dalam mengatasi masalah pembukuannya, sedangkan untuk UMKM pembukuan dapat dilakukan sendiri dikarenakan jumlah transaksi yang tidak sebanyak perusahaan besar.
Ada beberapa tantangan yang dialami UMKM dalam melakukan pembukuan yaitu seperti kesalahan penginputan data, biasanya kesalahan kecil ini terjadi apabila masih melakukan pembukuan secara manual atau konvensional.
Selain salah menginput data, dengan melakukan pembukuan secara manual juga memungkinkan terjadinya kehilangan data atau rusak, hal ini mungkin terjadi karena penumpukan kertas di tempat usaha sehingga membuat kita harus merapikan data yang sudah tertumpuk dan ada kemungkinan data tersebut hilang selama dirapikan.
Hal tersebut bukan hanya bisa terjadi dalam pembukuan manual, meski sudah menggunakan pembukuan digital seperti software akuntansi, tetap ada kemungkinan terjadinya kesalahan atau kehilangan data meski risikonya jauh lebih minim.
Untuk meminimalisir kesalahan atau kehilangan data, pelaporan keuangan dapat dipantau secara realtime guna meminimalisir hal tersebut. Software akuntansi akan selalu membackup setiap data yang diinput sehingga akan mempermudah bagi kita untuk melacak data yang ingin dicari.

Dalam sebuah usaha, tentunya ada kegiatan transaksi yang menjadi sumber pendapatan yang membuat usaha tersebut dapat tetap bertahan hingga saat ini. Salah satu aspek yang membuat usaha dapat terus bertahan adalah dengan adanya pemasukan yang diperoleh dari transaksi sehari-hari. 

Tantangan Utama UMKM dalam Pembukuan Transaksi

Kamu punya bisnis? Ayo, kelola penjualan, penggajian dan perpajakan bisnismu dengan Sobat Pajak

Kelola penjualan, penggajian dan perpajakan bisnismu dengan Sobat Pajak

Bayar pajak, kelola penjualan dan atur penggajian dengan satu klik di Sobat Pajak

Bayar pajak, kelola penjualan dan atur penggajian dengan satu klik di Sobat Pajak

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Sobat PPN bantu kamu buat faktur, hitung, bayar, dan lapor PPN, dengan scan faktur langsung jadi

Sobat PPN

Bantu kamu lapor pajak (e-filing semua pasal) cuma klik langsung nyampe, dapat deh BPE-nya (Bukti Penerimaan Elektronik)

Sobat Lapor

Sobat pasar bantu kamu untuk mengelola penjualan hanya dari 1 aplikasi mobile, terpantau kapan saja dimana saja

Sobat Pasar

Sobat Upah bantu kamu hitung gaji dan pajak gaji dengan cepat, tepat, dan mudah. Jadi gak perlu ribet lagi

Sobat Upah

Sobat Setor bantu kamu bayar pajak dengan pilih kode bayarnya dengan cara ngeklik doang dan bisa dibayar disini juga

Sobat Setor

Sobat Daftar Bantu kamu buat NPWP dengan mudah dari HP dan online hanya klik langsung beres

Sobat Daftar

Sobat buku bantu kamu melakukan pencatatan serta pembukuan agar keuangan bisnis dapat diatur dengan ringkas, efisien, dan modern melalui proses sederhana yang mudah dipahami

Ayo bergabung bersama

sobatpajak

Layanan

Sobat PPN

Sobat Lapor

Sobat Pasar

Sobat Upah

Sobat Setor

Sobat Daftar

Sobat Buku

Keuntungan

Akurat

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Artikel Terbaru

Hubungi Kami

Sobat Pajak