Apa itu faktur pajak?Faktur pajak ialah bukti pungutan PPN oleh PKP yang melakukan peneyerahan BKP (Barang Kena Pajak) ataupun penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) sehingga faktur pajak tersebut menjadi tanda bukti bahwa seseorang telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang ataupun jasa mereka. Sedangkan untuk pihak pembeli dengan menerima faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan PPN yang harus di bayar dalam satu masa yang sama.Dalam penerbitan faktur pajak diperlukannya informasi yang harus dilengkapi sebagai berikut :a. Identitas lawan transaksi (PKP Pembeli)b. Nama BKP atau JKP yang ditransaksikanc. Harga jualDalam penerapan penggunaan faktur pajak elektronik ada juga tanpa NPWP pembeli, maka adanya pertanyaan timbul apakah pengusaha kena pajak di izinkan untuk tetap menerbitkan faktur pajak tanpa adanya NPWP pembeli?NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah tanda pengenal diri atau identitas pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dalam bentuk nomor yang di berikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam pembuatan faktur pajak pun juga memerlukan NPWP maka dari itu banyak pertanyaan apakah diperbolehkan menerbitkan faktur tanpa NPWP. Pada surat edaran Dirjen Pajak No. SE-56/PJ/2010 yang menegaskan apabila dokumen-dokumen tersebut kedudukannya dapat dipersamakan dengan faktur pajak jika memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Beberapa keterangannya seperti :1. Jenis barang/jasa dan juga jumlah harga jual2. Jumlah PPN yang di pungut<ol><li class="ql-align-justify">Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut</li><li class="ql-align-justify">Kode, nomor seri dan&nbsp;tanggal pembuaan faktur pajak serta nama atau tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur pajak.</li></ol>Dengan adanya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang di atur dalam PER-26/PJ/2017 tentang faktur pajak tanpa NPWP pembeli yang di berlakukan mulai tanggal 29 November 2017 dengan penjelasan sebaagi berikut :<ol><li class="ql-align-justify">Faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) di wajibkan untuk mencatumkan informasi di mulai dari identitas pembeli Barang Kena Pajak atau&nbsp;penerima Jasa Kena Pajak termasuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pembeli BKP atau penerima JKP.</li><li class="ql-align-justify">Jika sebagai pelaku pembeli&nbsp;BKP atau penerima JKP&nbsp;merupakan&nbsp;Orang&nbsp;Pribadi dan&nbsp;tidak&nbsp;mempunyai&nbsp;NPWP,&nbsp;maka&nbsp;di perlukan identitas pembeli&nbsp;BKP atau penerima JKP&nbsp;tersebut&nbsp;diwajibkan untuk mengisi dengan&nbsp;NPWP&nbsp;00.000.000.0-000.000&nbsp;&nbsp;serta wajib&nbsp;&nbsp;mencantumkan&nbsp;&nbsp;Nomor&nbsp;&nbsp;Induk&nbsp;&nbsp;Kependudukan&nbsp;&nbsp;(NIK)&nbsp;&nbsp;atau jika warga negara asing menggunakan Nomor&nbsp;Paspor dalam&nbsp;kolom&nbsp;referensi aplikasi e-Faktur.</li><li class="ql-align-justify">E-faktur yang di terbitkan untuk pembeli BKP atau penerima JKP orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dan tidak mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sejak tanggal 1 Desember 2017 maka silahkan melakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan akan dikenai sanksi.</li><li class="ql-align-justify">Khusus untuk PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang termasuk sebagai pedagang eceran, akan tetap menggunakan faktur pajak sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau Nomor Paspor bagi pembeli untuk warga Negara asing.</li></ol> Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-26/PJ/2017 di atas maka diperbolehkan untuk tetap menerbitkan faktur pajak tanpa NPWP pembeli dengan memperhatikan ketentuannya diatas.

Faktur pajak ialah bukti pungutan PPN oleh PKP yang melakukan peneyerahan BKP

Penerbitan Faktur Pajak Untuk Pembeli Tanpa NPWP

Saat ini kita hidup di dunia serba digital dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat. Inovasi yang muncul dari para penggiat teknologi memungkinkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita menjadi hal yang menarik dan menyenangkan. Salah satu teknologi yang paling terasa menghibur dan menyenangkan tentunya adalah permainan virtual atau game. Saat ini game sudah bukan permainan yang hanya dimainkan dikala waktu senggang saja atau hanya sebatas hobi, namun game sudah dijadikan sebagai suatu rutinitas bahkan dijadikan sebagai suatu profesi yang menjanjikan. Bahkan saat ini sudah ada kompetisi akbar yang diadakan baik di level nasional maupun internasional yang lebih dikenal dengan kompetisi e-sport.Kompetisi e-sport tentunya terdiri dari berbagai jenis game yang diperlombakan, dari jenis game FPS, mobile game, ataupun jenis game lainnya. Dalam suatu kompetisi biasanya diikuti oleh peserta yang bermain secara team dan juga single player (sendiri). Hingga saat ini e-sport juga sudah dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga yang diakui setara dengan cabang olahraga jenis lainnya, terbukti dengan dengan dimasukkannya e-sport sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di ASEAN Games dan ASIAN games beberapa waktu yang lalu. Dengan semua hal tersebut tentunta e-sport menjadi salah satu cabang olahraga baru yang saat ini digemari oleh kaum milenial, dimana dari hari ke hari jumlah peminatnya selalu mengalami peningkatan.Mari kita sejenak melakukan throwback ke masa lalu, diantara kita pastinya pernah memiliki paradigma bahwa bermain game secara terus menurus merupakan kegiatan yang membuang waktu dan mempengaruhi produktivitas harian kita. Hal tersebut juga tentunya dirasakan oleh orang tua, dimana mereka akan selalu menegur anaknya jika terlalu lama bermain game karena dirasa tidak ada manfaatnya. Semenjak adanya e-sport tentunya paradigma akan hal tersebut perlahan mulai sirna, para orang tua mulai menyadari bahwa bermain game adalah suatu bakat, profesi, kebanggan, dan bisa menghasilkan profit bagi siapapun yang menekuninya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa suatu kompetisi e-sport selalu menawarkan jumlah hadiah yang sangat fantastis, sebut saja kompetisi e-sport untuk Piala Presiden 2019 yang menawarkan hadiah sebesar Rp 1.500.000.000. Jumlah itu tentunya bukan jumlah yang sedikit untuk ukuran kompetisi games virtual, lalu terkait hadiah tersebut apakah dikenakan pajak?Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan yang berasal dari hadiah undian, perlombaan, atau kegiatan serupa lainnya merupakan objek PPh&nbsp;Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final.Tarif pajak yang dikenakan atas hadiah tergantung pada jenis hadiah yang diperoleh. Jika hadiah tersebut berhubungan dengan undian, maka tarif yang digunakan adalah sebesar 25% baik untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Untuk hadiah sehubungan dengan kegiatan, maka tarif yang dikenakan yaitu :a. Jika penerima penghasilan adalah orang pribadi (Wajib Pajak dalam negeri), maka potongan yang dikenakan didasarkan pada tarif Pasal 17.b. Jika penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah brutoc. Jika penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan brutoJadi sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut maka para gamers ataupun pemenang kompetisi e-sport tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana pajak yang dibayarkan tersebut juga nantinya bisa dijadikan sumber pendapatan bagi negara untuk membangun fasilitas e-sport yang lebih baik dan bisa lebih memperkenalkan e-sport ke semua kalangan masyarakat.

Saat ini kita hidup di dunia serba digital dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat.

Pajak Untuk Para Gamers

Jika saat ini anda memiliki usaha disektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), tetapi belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Ayo, buruan daftarkan NPWP , tak sulit dan tak butuh waktu yang lama kok. Saat ini bisa daftar secara Online, jadi tidak perlu khawatir harus menunggu lama-lam di kantor pajak. Cukup stay focus in your business. Silahkan siapkan persyaratan yang diperlukan, yaitu: Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi SKU (Surat Keterangan Usaha) dari kelurahan ataupun Instansi yang berkaitan dengan bidang usaha yang dijalankan, Fotokopi KK (Kartu Keluarga) jika yang mendaftar adalah sebagai istri ya, Selanjutnya mengisi Blangko formulir pernyaytaan usaha yang ditandatangani di atas materai Rp.6000 dan Jangan lupa mengisi blangko formulir pendaftaran NPWP yang sudah tersedia. Bisa dengan mengakses situs ini ya <a href="https://ereg.pajak.go.id/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ereg.pajak.go.id</a> ,jika data sudah sesuai, pihak KPP terdaftar akan mengirimkan NPWP fisik via POS, selamat mencoba…Sudah saatnya sih, pelaku UMKM wajib memiliki NPWP di era sekarang. Jadi tidak hal yang perlu ditakuti, pemerintah selalu berupaya memberikan kebijakan yang baik demi kepentingan bersama, ibaratnya kupu-kupu dan bunga, adanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan hehehe. NPWP juga dapat digunakan para pelaku UMKM dalam mengajukan peminjaman modal Kredit Usaha Rakyat. Untuk tariff yang dikenakan juga tidak besar-besar amat hanya dikenakan Tarif PPh Finasl sebesar 0,5% x Omzet dalam sebulan. Oiyaa, untuk omzet tidak melebihi Rp.4,8 miliar per tahun yaa.Beberapa kemudahan dan keuntungan yang dapat dirasakan:Pertama, perhitungan, pembayaran dan pelaporan sangat&nbsp;mudah dan sederhana. Dari segi perhitungan karena bersifat final, hanya menjumlahkan peredaran bruto sebulan dikalikan tarif. Cara bayar dan lapornya, cukup menggunakan aplikasi di ponsel kalian, aplikasi recommended yaitu Sobat Pajak. Mudah, bukan?Kedua, Bisa juga mengurangi beban pajak para pelaku UMKM tersebut. Dengan dikenakan tariff yang murah, sisa omset bersih setelah dipotong pajak dapat digunakan pengusaha dalam mengembangkan usahanya lebih besar lagi.Ketiga, UMKM bisa naik kelas, ciee udah kayak anak sekolahan. Dalam artian begini, ketika sudah bisa menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi jalan mereka untuk mengakses permodalan lewat bank dalam mengembangkan usahanya.Ditambah, baru saja pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu PMK 44/2020 tentang Insentintif pajak untuk WP terdampak pandemic Covid-19 ditetapkan tanggal 27 April 2020. Melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jendral Pajak, Hestu Yoga menjelaskan “insentif PPh final Ditanggung Pemerintah (DTP) tidak hanya berlaku bagi wajib pajak UMKM yang selama ini sudah terdaftar, UMKM yang mendaftar sekarang, kemudian meminta surat keterangan PP 23/2018, maka yang bersangkutan berhak untuk memanfaatkan insentif PPh final 0,5% ini.” ungkapnya (13/5/2020). Permohona Surat Keterangan PP 23/2018&nbsp;ini bisa diajukan secara online melalui situs www.pajak.go.id. Pihak DJP akan melakukan pengecekan atas permohanan yang diajukan. Apabila sudah memenuhi kriteria dalam PP 23/2018 maka SK yang diterbitkan oleh Kepala KPP terdaftar atas nama Dirjen Pajak. Dengan berisikan keterangan bahwa wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018 melalui situs tersebut. Kebijakan insentif PPh final DTP ini berlaku selama 6 bulan terhitung dari masa pajak April Hingga Masa Pajak September 2020.Dengan adanya kebijakan insentif bagi UMKM, diharapkan tidak hanya sebagai cara DJP dalam membantu Dunia Usaha. Namun juga sebagai sarana dalam mengedukasi yang diluar kelas untuk mau mulai melaksanakan Kewajiban Pajak tanpa beban pajak yang haru ditanggung dalam bebarapa waktu ke depan. Bagaimana, sudah mengerti?&nbsp;

Jika saat ini anda memiliki usaha disektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), tetapi belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

DJP: UMKM Dengan NPWP Baru Bisa Mendapatkan Insentif PPh Final

Diterbitkannya aturan dibidang perpajakan dengan memberikan keringanan melalui fasilitas insentif pajak sebagai bentuk jawaban terhadap kondisi seperti sekarang ini, dimana akibat menganasnya virus corona telah banyak melumpuhkan aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pemerintah melalui aturannya telah menerbitkan PMK44/PMK.03/2020 sebagai aturan terbaru&nbsp;terkait tanggap darurat Covid-19. Dimana aturan tersebut mengatur mengenai pemberian insentif terhadap beberapa pasal diantaranya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan PPh Pasal 25 dan restitusi PPN yang dipercepat. Melalui pemberian insentif tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat dan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.Dalam realisasi pelaksanaan dari pemberian insentif tersebut adalah dengan dilaporkannya realisasi pemanfaatan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19 tercantum dalam PMK 44/2020. Melalui surat Surat Edaran No.<a href="https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-29pj2020" rel="noopener noreferrer" target="_blank">SE-29/PJ/2020</a>. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghitung jumlah beserta nilai dari insentif yang diberikan. Selain untuk kepentingan pengawasan agar insentif yang diberikan tepat sasaran.Melalui PMK44/PMK.03/2020 disebutkan PPh 21 yang di tanggung nantinya oleh pemerintah adalah penghasilan dari pegawai dengan kreteria tertentu (PMK44/PMK.03/2020 pasal 2 ayat 2). Berdasarkan ayat 2, yang dimaksud sebagai pegawai kreteria tertentu tersebut adalah:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja dengan kreteria: <ul><li class="ql-align-justify">Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha</li><li class="ql-align-justify">Ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Import Tujuan Ekport (KITE)</li><li class="ql-align-justify">Mendapatkam ijin terkait pengusaha kawasan berikat, ijin PDKB, dan penyelenggaraan kawasan berikat</li></ul>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajakc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendapatkan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur tidak lebih Rp 200 jutaLalu bagaimana jika perusahaan sudah memenuhi syarat sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 sesuai pasal 2 ayat 2 tapi di tolak? Pertama pastikan dahulu apakah perusahaan memang sudah memiliki KLU dan sudah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Klasifikasi lapangan usaha (KLU ) sendiri digunakan sebagai penentu pemberian insentif pajak dan sudah diatur pada PMK No.23/2020 sebelum PMK44/PMK.03/2020 diterbitkan, dimana perusahaan yang tergolong dari salah satu dari 440 kode KLU dan atau perusahaan yang memiliki KITE. Untuk klasifikasi dari lapangan usaha yang tergolong penerima tersebut adalah:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sudah melaporkan SPT Tahunan 2018 perusahaanb.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Data yang ada dalam administrasi perpajakan wajib pajak, bagi wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintahJadi, apabila memang benarDalam kondisi kode KLU yang dicantumkan kedalam SPT tahunan tahun 2019 tetapi tidak masuk kedalam golongan KLU penerima insentif tetapi sebenarnya memang termasuk kedalam golongan industri penerima fasilitas maka dapat dilakukan pembetulan atas SPT tahunan dengan mengubah kode KLU dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam hal kepemilikan KITE, jika tidak ada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang menetapkan suatu perusahaan sebagai perusahaan KITE maka perusahaan tersebut tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh pasal 21 DTP dengan status perusahaan KITE.Dapat disimpulkan jika salah satu dari syarat tersebut terpenuhi baik tergolong perusahaan berstatus KITE yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ataupun tergolong KLU yang masuk ke dalam PMK44/PMK.03/2020, seharusnya perusahaan tersebut dapat menerima dan dapat memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP. Namun apabila masih terdapat kendala terknis diluar kedua syarat tersebut didalam penyampaian surat pemberitahuannya maka perusahaan selaku Wajib Pajak dapat berkonsultasi ke Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dari NPWP tersebut terdaftar. Demikian disampaikan semoga dapat dipahami bersama mengapa meskipun sudah terpenuhi sebagai katagori penerima insentif tetapi ditolak oleh sistem. Semoga bermanfaat.

Diterbitkannya aturan dibidang perpajakan dengan memberikan keringanan melalui fasilitas insentif pajak sebagai bentuk jawaban 

Pengajuan Insentif PPH 21 DTP Ditolak, Harus Bagaimana?

Header 1

Pelaporan pajak bisa dilakukan dari rumah

Pajak WFH

Kebiasaan Baru dari Perpajakan Indonesia

Kebiasaan Baru dari Perpajakan Indonesia

Mobilitas

Jaminan Kemudahan

Lengkap

Jaminan Perhitungan

Sobat Setor bantu kamu bayar pajak dengan pilih kode bayarnya dengan cara ngeklik doang dan bisa dibayar disini juga

Sobat Setor

Sobat PPN bantu kamu buat faktur, hitung, bayar, dan lapor PPN, dengan scan faktur langsung jadi

Sobat PPN

Bantu kamu lapor pajak (e-filing semua pasal) cuma klik langsung nyampe, dapat deh BPE-nya (Bukti Penerimaan Elektronik)

Sobat Lapor

Sobat Upah bantu kamu hitung gaji dan pajak gaji dengan cepat, tepat, dan mudah. Jadi gak perlu ribet lagi

Ayo bergabung bersama

sobatpajak

Layanan

Sobat Setor

Sobat PPN

Sobat Lapor

Sobat Upah

Keuntungan

Mobilitas

Mudah

Lengkap

Akurat

Artikel Terbaru

Hubungi Kami

Sobat Pajak