Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih merasakan imbas dari wabah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.&nbsp; Akibat dari imbas pandemi, UMKM tentunya kesulitan untuk melakukan kegiatan usaha mereka. Melihat kondisi terpuruk ini, pemerintah perlu menindaklanjuti masalah tersebut dengan serius.Adapun upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UMKM guna meringankan beban mereka selama terimbas pandemi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menjalankan strategi dengan tujuan menjalankan pemulihan kegiatan ekonomi selama masa pandemi.&nbsp;Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta bernama Sri Haryati menyampaikan bahwa terdapat tiga strategi dan mencakup tiga hal yang perlu mereka perhatikan. Pertama, relaksasi pemberian izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK. Kedua, pemberian kredit pemula serta penyaluran dana pemulihan ekonomi dari Bank DKI. Ketiga, pembentukan koperasi pada 12 kampung yang diprioritaskan.Pada strategi program pertama, demi mengupayakan kemudahan dalam melakukan pelayanan perizinan secara aktif, Dinas PMPTSP melakukan terobosan berupa mendatangi pelaku usaha.Jadi, pada relaksasi IUMK merupakan layanan jemput bola kepada pelaku UMK. Layanan tersebut memanfaatkan layanan antar jemput dengan izin bermotor yang disingkat sebagai AJIB. Selain itu, pada layanan ini terdapat simplifikasi pada persyaratan perizinan.Relaksasi IUMK tersebut sudah dijalankan sejak 6 Juli 2020 sampai dengan 8 September 2020. Relaksasi tersebut tercatat senilai 50.902 IUMK. Sejak Januari sampai Juni sebelum dilaksanakannya relaksasi tersebut, izin yang diterbitkan hanya mencapai 6.952 dengan jalur biasa.Kemudian, setelah dijalankannya relaksasi tersebut, pemerintah sudah menerima 43.950 IUMK. Total omzet yang tercatat dari pelaku UMK bahkan mencapai Rp 369 miliar.Pada program strategi kedua, terdapat penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan ‘Monas 25 Jakpreneur’ yang disalurkan Bank DKI guna tambahan modal kerja maupun investasi. Program tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh baik untuk para pelaku UMKM. Pada September, kira-kira 153 UMKM menjalani proses pengajuan kredit modal kerja dengan total penyaluran dana sebanyak Rp 38,8 miliar.Pada program ketiga, strategi ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Dinas PPKUM dengan memberikan fasilitas kepada pembentukan 12 koperasi. 12 koperasi tersebut telah dipilih sebagai prioritas yang perlu difasilitasi pembentukannya.Selain membahas ketiga program pemerintah dalam membantu UMKM, ada pula bahasan mengenai sebanyak 50 persen UMKM menghentikan produksi mereka akibat pandemi berdasarkan survey dari Asian Development Bank atau ADB.Baru-baru ini, pelaku UMKM telah menghentikan kegiatan produksi mereka akibat beban yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. ADB melakukan survey dan melibatkan sejumlah pelaku UMKM sebanyak 500 pelaku. ADB menemukan sebanyak 60 persen pelaku UMKM memangkas pegawai mereka selama pandemi.Adanya pemangkasan pegawai tersebut, membuat beberapa pelaku UMKM menjalankan bisnis berupa retail, grosir, akomodasi hingga industri rumahan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih merasakan imbas dari wabah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.  Akibat dari imbas pandemi, UMKM tentunya kesulitan untuk melakukan kegiatan usaha mereka. Melihat kondisi terpuruk ini, pemerintah perlu menindaklanjuti masalah tersebut dengan serius. Adapun upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UMKM guna meringankan beban mereka selama terimbas pandemi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menjalankan strategi dengan tujuan menjalankan pemulihan kegiatan ekonomi selama masa pandemi. 

Upaya Pemerintah Dukung UMKM Terdampak COVID-19

Kabar baik untuk para pengusaha UMKM, pemerintah berniat untuk mempertimbangkan melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sampai dengan tahun 2021 mendatang.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Menkop UKM, Teten Masduki menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan dalam melanjutkan program bantuan langsung tunai bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2021 yang akan datang.Bantuan yang ditawarkan pemerintah berupa dana hibah. Adapun jumlah yang ditawarkan pemerintah sebanyak Rp 2,4 juta kepada masing-masing penerima. Teten Masduki menerangkan bahwa tercatat sebanyak 28 juta UMKM yang telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan BLT.Melihat catatan tersebut, Menkop UKM mulai melakukan evaluasi dan mempertimbangkan perpanjangan pemberian bantuan langsung tunai kepada UMKM sampai dengan tahun 2021 yang akan datang.Teten Masduki dalam acara webinar berjudul Inovasi UMKM Tetap Berjaya di Tengah Pandemi pada Jumat (13/11/2020), menyampaikan bahwa besar kemungkinan pada kuartal I/ 2021, kondisi ekonomi di Tanah Air dapat pulih kembali.Walaupun demikian, UMKM masih membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa dana. Dukungan tersebut perlu dilakukan pemerintah demi menjaga keberlangsungan usaha yang dimiliki pekerja UMKM selama bertahan di masa pandemi COVID-19.Menkop UKM masih melakukan pengkajian terhadap bantuan langsung tunai UMKM dilihat dari segi restrukturisasi dan subsidi bunga. Hal tersebut akan dijalankan berdasarkan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.Sekedar informasi, pemerintah berencana untuk melakukan alokasi dana guna penanganan pandemi COVID-19. Jumlah dana yang akan dialokasikan sebesar Rp 659,2 triliun. Menurut Menteri Keuangan, dana tersebut akan disalurkan kepada beberapa sektor terutama untuk UMKM.Pemerintah akan melakukan alokasi dana kepada UMKM sebanyak Rp 114,81 triliun. Dana tersebut akan meliputi subsidi bunga dengan jumlah Rp 13,43 triliun, penempatan dana sebesar Rp 66,99 triliun, serta penjamin kredit UMKM Rp 3,2 triliun.Selanjutnya, pada insentif Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan ditanggung oleh pemerintah (PPh Final&nbsp; UMKM DTP). Jumlah insentif pajak tersebut sebesar Rp 1,08 triliun. Adapula pembiayaan investasi LPDB UMKM sebesar Rp 1,29 triliun, dan bantuan langsung tunai UMKM sebesar Rp 28,81 triliun.Melihat kondisi saat ini, penyerapan pada dana guna menjalankan program UMKM tersebut memiliki jumlah sebanyak Rp 95,25 triliun. Dengan demikian dana tersebut setara dengan 83% dari pagu sebanyak Rp 114,81 triliun.Dana tersebut sudah dialirkan guna penempatan dana sebanyak Rp 64,5 triliun, pembiayaan investasi LPDB dengan jumlah Rp 1 triliun, PPh Final UMKM DTP senilai Rp 570 miliar, subsidi bunga UMKM senilai Rp 5,49 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp 1,57 triliun serta BLT UMKM Rp 22,11 triliun.

Bantuan yang ditawarkan pemerintah berupa dana hibah. Adapun jumlah yang ditawarkan pemerintah sebanyak Rp 2,4 juta kepada masing-masing penerima. Teten Masduki menerangkan bahwa tercatat sebanyak 28 juta UMKM yang telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan BLT. Melihat catatan tersebut, Menkop UKM mulai melakukan evaluasi dan mempertimbangkan perpanjangan pemberian bantuan langsung tunai kepada UMKM sampai dengan tahun 2021 yang akan datang.

Pemerintah Perpanjang BLT UMKM Sampai 2021

Siapa yang tidak tau istilah vlogger pada era zaman sekarang ini dimana semua dapat dilakukan dengan media digital, informasi terupdate bisa langsung kita dapatkan dari smartphone kita ataupun dengan laptop ataupun computer secara cepat tapi jangan lupa untuk mengisi kuota terlebih dahulu ya teman-teman.. Nah dengan kemajuan teknologi sekarang ini banyak orang yang mengambil langkah dengan menjadi vlogger, ataupun influencer, dengan bermodalkan kreatifitas mereka bisa mendapatkan penambahan penghasilan seperti dari influencer yang khusus menerima review makanan ataupun pakaian dan untuk vlogger ada yang mengambil tentang vlog khusus kuliner dan ada juga yang membuat konten prank alias ngerjain orang lain dengan maksud ingin membuat orang yang menontonnya menjadi terhibur namun disini perlu di garis bawahi ya, untuk tidak seperti yang kita tahu saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh seluruh rakyat Indonesia karena salah satu vlogger Indonesia membuat konten prank dengan memberikan sumbangan kepada waria namun yang ada dalam sumbangan tersebut merupakan sampah. Kejadian ini sangat di sayangkan sekali karena di tengah kondisi saat ini Indonesia menjadi salah satu Negara yang terkenda dampak wabah corona seharusnya kita semua sama-sama saling bahu-membahu untuk menolong orang lain.Lalu, apakah menjadi vlogger itu perlu melaporkan pajak juga ?Profesi apapun selama mempunyai penghasilan seharusnya sudah mempunyai NPWP dan mempunyai kewajiban untuk membayar serta melaporkan pajaknya, apalagi jika membicarakan saat ini sudah banyak publik figur turut serta menjadi influencer ataupun vlogger dimana mereka mendapatkan penghasilan dengan merekomendasikan suatu produk atau jasa pada media social mereka seperti Instagram salah satunya, rasanya kalangan manapun pasti sudah tidak asing lagi mengengar nama Instagram yang sangat di gandrumi oleh generasi milenial saat ini dan ada publik figure yang ikut meramaikan youtube dengan menjadi vlogger bahkan tarif mereka mulai dari jutaan atau hingga puluhan juta rupiah dalam satu video yang mereka tayangkan. Video yang menginspirasi pun membuat orang lain tertarik sehingga saat ini sudah sangat banyak sekali orang yang ikut menjadi vlogger.Namun hal yang perlu dipahami, seperti slogan “pajak kita untuk kita” dimana pajak yang kita bayarkan sesuai dengan penghasilan akan kita nikmati juga hasilnya walaupun tidak secara langsung namun dapat di rasakan dan dilihat dari adanya pembangunan sekolah, jembatan ataupun fasilitas umum lainnya. Mari jadilah warga Negara yang baik dengan mematuhi ketentuan perpajakan apapun profesinya tidak ada pengecualian termasuk menjadi vlogger yang bukan bekerja pada salah satu instansi perusahaan. Untuk melapor dan membayarkan pajaknya yang dapat dilakukan secara self assessment atau berdasarkan kesadaran diri sendiri untuk melaporkan pajaknya kemudian pada akhir tahun, para vlogger dapat melaporkan penghasilannya selama setahun setelah itu menghitung pajaknya berapa dan melaporkannya sendiri.Kurangnya pemahaman tentang perpajakan kepada seluruh rakyat Indonesia mungkin menjadi salah faktor masih ada vlogger yang tidak pernah melaporkan pajaknya, maka dari itu perlunya pemahaman tentang pajak sangatlah penting. Apalagi saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan kemudahkan kepada wajib pajak untuk dapat melaporkan pajaknya secara online seperti e-filing yang dapat di akses kapan saja dan dimana saja. Salah satu ASP yaitu Pajakku juga menyediakan pembayaran dan pelaporan secara online loh, seperti e-filing dan e-biling. Lalu tunggu apa lagi untuk melaporkan pajak, sangat mudah bukan ?Apapun profesi kalian, ayok bersama-sama mengambil andil untuk memajukan Negara ini dengan salah satunya yaitu menjadi wajib pajak yang patuh.

Apapun profesi kalian, ayok bersama-sama mengambil andil untuk memajukan Negara ini dengan salah satunya yaitu menjadi wajib pajak yang patuh.

Ayo, Menjadi Vlogger yang Sadar Pajak

Dividen dapat diartikan sebagai pemberian atau pembagian&nbsp;laba&nbsp;kepada&nbsp;pemegang saham&nbsp;sesuai dengan saham yang dimiliki. Namun tidak semua laba yang diperoleh perusahaan diberikan ke pemegang saham dalam bentuk deviden, tapi sebagian akan digunakan untuk modal memperbesar usaha.&nbsp;Sebagian orang menjadi pemegang saham suatu perusahaan yang nantinya akan mendapatkan penghasilan atau pembagian laba dari perusahaannya (Dividen), bagaimana perpajakan untuk dividen yang diterima oleh Orang Pribadi ?Menurut pajak, Dividen yang diterima oleh orang pribadi merupakan objek Pajak penghasilan yang bersifat Final dengan tarif 10%. Pajak ini akan dipotong oleh pemberi penghasilan atau perusahaan dimana wajib Pajak orang pribadi tersebut mendapatkan deviden. Kapan dividen tersebut terutang pajaknya? Dividen terutang pada saat pembayaran, saat disediakan atau dibayarkan.&nbsp;Saat terutangnya perusahaan yang tidak go public adalah pada&nbsp;saat pembagian dividen diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.&nbsp;Dan saat terutangnya untuk perusahaan yang go public adalah&nbsp;pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen. Dengan kata lain Pajak atas Dividen akan terutang apabila dividen tersebut telah diumumkan walaupun belum diterima oleh pemegang saham.Setelah pembagian Dividen diumumkan, Pemotong atau perusahaan wajib menghitung Pajak Penghasilan yang diterima oleh pemegang saham dan apabila pemegang saham adalah orang pribadi Perusahaan akan memotong pajaknya sebesar 10% dari total dividen yang diterima. Pajak yang dibayarkan paling lambat disetor ke kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya apabila batas waktu penyetoran pada hari libur maka batas akhir penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya dan Perusahaan juga memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan atas pemotongan Pajak PPh 4(2) ke Kantor Pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.&nbsp;Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi pemegang saham pada perusahaan tersebut nantinya akan mendapatkan Bukti Potong Pajak Penghasilan pasal 4(2) dari Pemotong atau Perusahaan yang wajib diberikan kepada wajib Pajak penerima penghasilan. Bukti Potong tersebut digunakan untuk melaporkan SPT Orang Pribadi pemegang saham pada Tahun berjalan yang dilaporkan paling lambat tanggal 30 Maret atau tiga bulan dari berakhirnya tahun Pajak.&nbsp;Wajib Pajak Orang pribadi tersebut wajib melaporkan bukti Potong yang diterima dari pemotong atau perusahaan pada SPT tahunan Pribadinya, selain memasukan bukti Potong 1721 A1 yang diterima (Jika ada) wajib Pajak orang pribadi juga wajib melaporkan penghasilannya selain yang diterima sebagai karyawan salah satunya apabila wajib Pajak menerima penghasilan final, wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai bukti Potong Pajak Penghasilan 4(2) akan dimasukan pada Jenis Pajak Penghasilan yang bersifat final dan atas penghasilan tersebut tidak dikenakan Pajak kembali karena sudah dipotong pada saat pengumuman pembagian Dividen. Namun wajib Pajak Orang pribadi tidak boleh lupa menambahkan daftar hartanya atas kepemilikan saham pada Perusahaan tersebut. Jika SPT sudah dibuat maka wajib Pajak orang pribadi melanjutkan ke pelaporan SPT, pelaporan SPT bisa dilakukan dengan cara pelaporan Online melalui DJP Online atau melalui ASP terdaftar, selain itu dapat juga dilaporkan melalui pengiriman menggunakan kantor pos atau kurir lainnya dengan tanggal bukti pengiriman dipersamakan dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan. Untuk Bukti penerimaan surat bisa dicetak ulang ke Kantor Pajak Terdaftar dengan menunjukan bukti pengiriman SPT dan no NPWP wajib Pajak.Kesimpulannya, Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenakan 10 % yang bersifat final, penghasilan atas Dividen tersebut wajib dilaporkan pada SPT Tahunan Orang Pribadinya dan mengisi kepemilikan saham yang dimiliki pada daftar Harta.

Menurut pajak, Dividen yang diterima oleh orang pribadi merupakan objek Pajak penghasilan yang bersifat Final dengan tarif 10%. Pajak ini akan dipotong oleh pemberi penghasilan atau perusahaan dimana wajib Pajak orang pribadi tersebut mendapatkan deviden. Kapan dividen tersebut terutang pajaknya? Dividen terutang pada saat pembayaran, saat disediakan atau dibayarkan. 

Orang Pribadi Menerima Dividen, Bagaimana pelaporan pajaknya?

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Sobat Upah bantu kamu hitung gaji dan pajak gaji dengan cepat, tepat, dan mudah. Jadi gak perlu ribet lagi

Sobat Upah

Bantu kamu lapor pajak (e-filing semua pasal) cuma klik langsung nyampe, dapat deh BPE-nya (Bukti Penerimaan Elektronik)

Sobat Lapor

Sobat PPN bantu kamu buat faktur, hitung, bayar, dan lapor PPN, dengan scan faktur langsung jadi

Sobat PPN

Sobat Setor bantu kamu bayar pajak dengan pilih kode bayarnya dengan cara ngeklik doang dan bisa dibayar disini juga

Ayo bergabung bersama

sobatpajak

Layanan

Sobat Upah

Sobat Lapor

Sobat PPN

Sobat Setor

Keuntungan

Akurat

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Artikel Terbaru

Hubungi Kami

Sobat Pajak