Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau, hal tersebut juga berarti kalau Indonesia terdiri dari banyak masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia banyak yang membuka usaha mereka sendiri demi keberlangsungan hidup mereka. Banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk mendirikan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau sering dikenal dengan sebutan UMKM. Data saat ini menunjukkan bahwa terdapat 65 juta UMKM di Indonesia yang sudah tercatat. UMKM sendiri memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dijadikan sarana untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian masyarakat, dan dapat juga memberikan pemasukan devisa bagi negara. Lewat UMKM juga, negara dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Tidak hanya itu, lewat UMKM, negara juga dapat meningkatkan APBN mereka dari pajak yang dibayarkan Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah. Sama seperti pengusaha lainnya, pengusaha UMKM juga memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar pajak. Seperti yang kita ketahui, pajak tersebut merupakan bentuk kontribusi kepada negara dan nantinya pajak tersebut akan digunakan kembali oleh negara untuk kepentingan kita sendiri. Pertanyaannya, bagaimana perbandingan antara banyaknya UMKM di Indonesia dengan UMKM di Indonesia yang sudah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak? Bagaimanakah kesadaran mereka?
Jika dilihat dari data 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara.
Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil.
Penerimaan pajak dari kontribusi UMKM terhadap PDB yang sebesar 60% hanya sebesar Rp 2 triliun. Beberapa aspek yang menyebabkan pembayaran pajak dari UMKM tergolong rendah salah satunya adalah banyaknya UMKM yang masih belum bisa menyusun laporan keuangan sehingga tidak bisa menyusun laporan keuangan dan akhirnya tidak bias melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.
Dari yang telah disebutkan diatasi, kita dapat menarik kesimpulan jika UMKM di Indonesia masihlah rendah tingkat kesadaran pajaknya. Pada 2020 hanya terdapat 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan banyaknya UMKM di Indonesia terdapat 60 Juta. Kontribusi UMKM terhadap pajak pun pada 2021 tergolong sangatlah kecil. Hanya Rp 2 triliun, padahal kontribusinya terhadap PDB sebesar 60%.

Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil.

Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?

Seperti halnya yang kita tahu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang saat ini dapat dikatakan menjadi tombak bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Dianggap dapat membawa pengaruh besar bagi Indonesia, maka pemerintah menetapkan kebijakan yang menjadi dasar dalam pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bagi pelaku UMKM yang masih minim pengetahuannya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan diperlukan pendampingan khusus agar hak dan kewajiban perpajakan dari UMKM yang dimiliki dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Salah satu hal dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan seorang konsultan pajak untuk membantu kegiatan perpajakan dari bisnis UMKM yang dimiliki.
Karena berdasarkan dengan penilaian yang ada, kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah seringkali hanya fokus pada kegiatan usaha yang dijalankannya, namun tidak mementingkan urusan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila suatu saat bisnis dari UMKM tersebut berkembang dan menjadi bisnis yang besar, maka para pelaku UMKM kadang kala dapat merasa kelabakan dan kebingungan dalam proses pengelolaan pajaknya.
Sedangkan di satu sisi otoritas pajak yang berwenang akan selalu memeriksa usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis, termasuk pelaku bisnis UMKM untuk dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan untuk mengenakan pajak secara jabatan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Dengan berdasar pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10464/PER_MENKEU/111/PMK.03/2014">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2014</a> Tentang Konsultan Pajak, yang dimaksud dengan konsultan pajak sendiri merupakan seseorang yang memberikan konsultasi terkait bidang perpajakan kepada Wajib Pajak dengan tujuan untuk meminta hak dan persetujuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
<h3 style="text-align: justify;">Peran Konsultan Pajak Bagi Bisnis UMKM</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sebagai Administrasi Perpajakan</li>
</ol>
Dengan peran ini, konsultan pajak dapat membantu dalam hal pengurusan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang bersangkutan. Contohnya dapat membantu apabila pelaku UMKM hendak mendirikan usahanya, dengan memberikan masukkan terkait pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), EFIN, dan lain sebagainya
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Konsultan Pajak dapat Memberikan Konsultasi Perpajakan</li>
</ol>
Dalam hal ini, konsultan pajak dapat memberikan konsultasi terkait perpajakan yang berkaitan dengan kebijakan peraturan pajak yang sering mengalami perubahan dalam ketentuannya. Maka konsultan pajak dapat bertindak untuk memberikan manajemen pajak yang baik dan benar kepada Wajib Pajak
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Sebagai Perantara</li>
</ol>
Konsultan pajak disini berperan untuk membantu para pelaku UMKM untuk dapat patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, konsultan pajak juga berperan sebagai perantara antara pelaku UMKM dan otoritas pajak yang berwenang. Membantu dalam hal mempersiapkan penyetoran dan pelaporan pajak, meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, dan lain sebagainya
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Memiliki Peran untuk Mewakilkan Wajib Pajak</li>
</ol>
Sebagai Wajib Pajak yang hendak menjalankan kewajiban perpajakannya, pelaku UMKM juga memiliki hak untuk dapat diwakilkan oleh kuasa Wajib Pajak, oleh karena itu konsultan pajak dapat mengambil peran untuk menjadi kuasa bagi Wajib Pajak apabila diperlukan
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Memiliki Peran dalam Mencari Keadilan</li>
</ol>
Konsultan pajak dapat memberikan bantuan kepada Wajib Pajak dalam hal perpajakan yang berkaitan dengan pemeriksaan oleh aparat pajak yang berwenang, mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Membantu dalam Hal Efisiensi Waktu dan Bisnis</li>
</ol>
Dengan adanya konsultan pajak yang membantu dalam hal perpajakan para pelaku UMKM, maka pelaku bisnis akan lebih efisien dalam hal waktu dan bisnis usaha karena urusan perpajakan sudah ada yang mengurusnya.

Kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM adalah seringkali hanya fokus pada kegiatan usaha yang dijalankannya, namun tidak mementingkan urusan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila suatu saat bisnis dari UMKM tersebut berkembang dan menjadi bisnis yang besar, maka para pelaku UMKM kadang kala dapat merasa kelabakan dan kebingungan dalam proses pengelolaan pajaknya.

Peran Konsultan Pajak Bagi UMKM

Pandemi COVID-19 telah menjadi kasus yang besar bagi negara di dunia sejak awal tahun 2020 silam dan telah merambah ke berbagai sektor termasuk juga sektor perekonomian negara dan warga negaranya. Untuk itu, salah satu cara memulihkan roda ekonomi bagi warga negaranya yang terdampak, pemerintah Indonesia menggulirkan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Program ini dilakukan pemerintah untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak akibat pandemi COVID-19, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang belum tersentuh kredit perbankan sekalipun. Saat ini program pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 1,2 juta yang akan didapatkan oleh para pelaku UMKM.
Pemerintah menargetkan sebayak 12,8 juta pelaku usaha mikro yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 2021 dengan total anggaran yang telah disiapkan adalah sebesar Rp 15,36 triliun.
Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan BLT UMKM 2021 sebesar Rp 1,2 Juta, maka dapat mengajukan secara langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat tingkat kabupaten/kota. Pengajuan ini juga dapat dilakukan secara online, karena beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan pendaftaran berkas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara online. Untuk selanjutnya dari dinas tersebut akan menyampaikan kepada dinas di tingkat provinsi dan dilanjutkan lagi kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM Deputi Bidang Usaha Mikro.
<h3 style="text-align: justify;">Kelengkapan Berkas yang Diperlukan</h3>
Berikut merupakan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses pengajuan atau pendaftaran:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li>
<li>Kartu Keluarga (KK)</li>
<li>Nama lengkap</li>
<li>Alamat tempat tinggal</li>
<li>Bidang Usaha</li>
<li>Nomor telepon</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Syarat yang Perlu Diperhatikan</h3>
Bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan pengajuan atau pendaftaran untuk mencairkan BLT UMKM 2021, maka syarat yang diperlukan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Warga Negara Indonesia (WNI)</li>
<li>Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li>
<li>Memiliki usaha mikro</li>
<li>Tidak terdaftar sebagai PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN, atau BUMD</li>
<li>Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li>
<li>Apabila alamat domisili bagi pelaku UMKM yang tertera di KTP dan domisili usaha berbeda, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).</li>
</ol>
Setelah semua berkas dan syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, maka para pelaku usaha mikro dapat langsung mendaftarkan diri ke kantor Dinas Koperasi dan UKM setempat atau dapat melalui online. 
Nantinya, Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pengusul akan melalukan proses seleksi pembersihan data calon penerima BLT UMKM 2021. Pembersihan data ini akan dilakukan melalui verifikasi identitas kependudukan (NIK) dan pengecekan kelengkapan dokumen yang menjadi syarat lainnya. Apabila semua sudah terpenuhi, maka proses akan dilanjutkan ke Dinas Koperasi dan UMKM setempat sesuai domisili dari pemohon.
<h3 style="text-align: justify;">Pengajuan BLT UMKM 2021 Melalui Online</h3>
Setelah mengetahui alur pengajuan secara langsung ke kantor, maka kini saatnya mengetahui cara pendaftaran atau pengajuan UMKM secara online:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Panduan pengajuan dapat diakses melalui situs <a href="https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil">https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil</a></li>
<li>Melakukan login di OSS v1.1 melalui laman <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> dengan akun yang telah dimiliki</li>
<li>Kemudian klik &lsquo;Perizinan Berusaha&rsquo;, lalu klik &lsquo;Perseorangan&rsquo; dan pilih untuk skala usaha Mikro Lalu klik &lsquo;Pendaftaran NIB Perseorangan Mikro&rsquo;. Sedangkan untuk skala usaha Kecil, maka klik &lsquo;Pendaftaran NIB Perseorangan Kecil&rsquo;</li>
</ol>
<h3>Proses Pembuatan NIB dan Izin Usaha</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pada bagian formulir &lsquo;Data Profil&rsquo;, dilengkapi dengan data/informasi yang sesuai. Kemudian klik &lsquo;Simpan&rsquo; dan &lsquo;Lanjutkan&rsquo;</li>
<li>Untuk formulir &lsquo;Data Usaha&rsquo;, klik &lsquo;Tambah Usaha&rsquo; dan lengkapi data-data yang sesuai. Kemudian klik &lsquo;Simpan&rsquo; dan &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Apabila memiliki lebih dari satu usaha, maka sebelum klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo; dapat melakukan penambahan data/informasi sesuai dengan usaha lainnya yang dimiliki. Kemudian klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Pada formulir &lsquo;Komitmen Prasarana Usaha&rsquo;, bagi usaha skala kecil maka dapat mengajukan permohonan &lsquo;Izin Lokasi&rsquo; dan &lsquo;Izin Lingkungan&rsquo; apabila dipersyaratkan. Kemudian klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Draft NIB&rsquo; dan &lsquo;Izin Usaha&rsquo; calon pemohon dapat melihat rangkuman data NIB dan Izin Usaha yang telah diisi sebelumnya untuk melakukan preview. Jika sudah sesuai, dapat memberi tanda centang pada kotak disclaimer dan kemudian klik &lsquo;Proses NIB&rsquo;</li>
<li>Pada tampilan &lsquo;Output NIB dan Izin Usaha&rsquo; maka dapat melihat cetak dari NIB, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin Usaha yang telah selesai dibuat. Calon pemohon juga dapat mencetak Izin Usaha melalui &lsquo;Preview Izin Usaha QR&rsquo;.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Proses Izin Komersial atau Operasional</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bila calon pemohon membutuhkan untuk Izin Komersial atau Operasional, maka dapat memilih menu &lsquo;Permohonan&rsquo; kemudian &lsquo;IUMK&rsquo; dan &lsquo;Izin Komersial/Operasional</li>
<li>Kemudian dapat klik nomor &lsquo;NIB/Nama Kegiatan Usaha&rsquo; dan klik &lsquo;NIB&rsquo;. Nanti akan muncul daftar kegiatan usaha yang calon pemohon lakukan, kemudian klik &lsquo;Pilih Kegiatan Usaha&rsquo;</li>
<li>Pada formulir &lsquo;Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat memilih Izin Komersial/Operasional sesuai keperluan dan melengkapi data yang diperlukan. Setelah itu klik &lsquo;Lanjut&rsquo; dan &lsquo;Simpan&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Draft Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat klik &lsquo;Preview Izin&rsquo; untuk dapat melihat tampilan draft yang telah dipilih. Kemudian klik &lsquo;Lanjut&rsquo; dan &lsquo;Simpan&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Output Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat klik tombol &lsquo;Preview Izin Komersial/Operasional&rsquo; yang telah diterbitkan oleh OSS dan pilih &lsquo;Simpan&rsquo;.</li>
</ol>
 Berikut merupakan tata cara pendaftaran atau pengajuan BLT UMKM 2021 yang dapat dilakukan secara langsung ke kantor Dinas Koperasi dan UKM maupun melalui online. Semoga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terbantu dengan adanya tata cara yang telah diberikan.

Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan BLT UMKM 2021 sebesar Rp 1,2 Juta, maka dapat mengajukan secara langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat tingkat kabupaten/kota. Pengajuan ini juga dapat dilakukan secara online, karena beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan pendaftaran berkas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara online.

Cara Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta Bagi UMKM Tahun 2021

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit bisnis yang dijalankan oleh orang pribadi maupun sekumpulan orang yang bergerak dalam hal perdagangan dan menyangkut aktivitas atau kegiatan berwirausaha.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ternyata terbukti mampu untuk bertahan di tengah kondisi perekonomian global yang tidak dapat diprediksi ini. Menurut penelitian, nyatanya saat krisis global melanda tahun 1998 dan 2012 lalu, banyak unit usaha dan perbankan yang mengalami kebangkrutan, namun disisi lain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini justru tetap tumbuh dan berkembang.
Dianggap sebagai pemberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dibebankan dengan kewajiban perpajakan oleh pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan pajak lainnya, karena pajak ini memiliki sifat mengikat dan memaksa, maka jenis pajak yang dibebankan kepada UMKM ini juga bersifat memaksa dan mengikat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun bersifat memaksa dan mengikat, namun tarif pajak yang ditetapkan atau dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan disesuaikan dengan kapasitas dari usahanya.
<h3 style="text-align: justify;">Dasar-Dasar Hukum Pajak UMKM</h3>
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan pajak yang dibebankan atau ditetapkan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan pada aturan berikut ini, yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/42/UU/6%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 6 Tahun 1983</a> dan Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8071/UU/16%20TAHUN%202009">Undang-Undang No. 16 Tahun 2009</a> Tentang Ketentuan Umum Perpajakan</li>
</ol>
Dengan adanya Undang-Undang ini menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah atas dasar pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/44/UU/7%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 7 Tahun 1983</a> yang Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 36 Tahun 2008</a> Tentang Pajak Penghasilan</li>
</ol>
Kebijakan atau aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini secara garis besar mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh dari pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dan dari Undang-Undang ini pula lahir besaran tarif pajak yang diberlakukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> Peraturan Pemerintah dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/43/UU/8%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 8 Tahun 1983</a> yang Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Kali Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009">Undang-Undang No. 42 Tahun 2009</a> Tentang Pajak Pertambahan Nilai</li>
</ol>
Kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang ini mengarah pada semua komoditi usaha yang ditetapkan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tidak hanya sebatas penghasilan dan omzet yang didapatkan saja yang akan dikenakan atau dibebankan pajak, namun untuk komoditi barangnya juga akan dikenakan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, Peraturan Pemerintah ini hanya sebagai landasan hukum sementara
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7513/UU/20%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 20 Tahun 2008</a> Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah</li>
</ol>
Dalam Undang-Undang ini, pemerintah menetapkan tarif pajak yang dibebankan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjalan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membantu pembangunan dan pengembangan fasilitas negara.
<h3 style="text-align: justify;">Kriteria UMKM</h3>
Setelah mengetahui dasar-dasar hukum yang mengikat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satu landasan dasar hukum yang disebutkan di atas juga mengatur kebijakan mengenai kriteria penggolongan UMKM berdasarkan dengan jumlah karyawan atau pegawainya. Berikut merupakan kriteria dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7513/UU/20%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 20 Tahun 2008</a> Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Usaha Mikro &ndash; Usaha Rumah Tangga</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini dilakukan oleh perorangan atau badan</li>
<li>Memiliki aset di bawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang mencapai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun</li>
<li>Memiliki karyawan yang tidak lebih dari 4 (empat) orang</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Usaha Kecil</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini memiliki jumlah pegawai antara 5 &ndash; 19 (lima sampai sembilan belas) orang</li>
<li>Memiliki aset yang berkisar antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang berkisar antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000 (dua setengah miliar rupiah) dalam satu tahun</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Usaha Menengah</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini memiliki jumlah karyawan antara 20-99 (dua puluh sampai sembilan puluh sembilan) orang</li>
<li>Memiliki aset bersih sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang berkisar antara Rp 2.500.000.000.000 (dua setengah miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Usaha Besar</li>
</ol>
Selain dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga terdapat usaha besar dengan kriteria:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Usaha ini memiliki jumlah karyawan di atas 100 (seratus) orang</li>
<li style="text-align: justify;">Memiliki total aset yang mencapai lebih dari Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)</li>
<li style="text-align: justify;">Memiliki omzet yang melebihi Rp 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)</li>
</ul>

Dianggap sebagai pemberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka UMKM juga dibebankan dengan kewajiban perpajakan oleh pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan pajak lainnya, karena pajak ini memiliki sifat mengikat dan memaksa, maka jenis pajak yang dibebankan kepada UMKM ini juga bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM.

Dasar Hukum Perpajakan UMKM

Kamu punya bisnis? Ayo, kelola penjualan, penggajian dan perpajakan bisnismu dengan Sobat Pajak

Kelola penjualan, penggajian dan perpajakan bisnismu dengan Sobat Pajak

Bayar pajak, kelola penjualan dan atur penggajian dengan satu klik di Sobat Pajak

Bayar pajak, kelola penjualan dan atur penggajian dengan satu klik di Sobat Pajak

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Sobat PPN bantu kamu buat faktur, hitung, bayar, dan lapor PPN, dengan scan faktur langsung jadi

Sobat PPN

Bantu kamu lapor pajak (e-filing semua pasal) cuma klik langsung nyampe, dapat deh BPE-nya (Bukti Penerimaan Elektronik)

Sobat Lapor

Sobat pasar bantu kamu untuk mengelola penjualan hanya dari 1 aplikasi mobile, terpantau kapan saja dimana saja

Sobat Pasar

Sobat Upah bantu kamu hitung gaji dan pajak gaji dengan cepat, tepat, dan mudah. Jadi gak perlu ribet lagi

Sobat Upah

Sobat Setor bantu kamu bayar pajak dengan pilih kode bayarnya dengan cara ngeklik doang dan bisa dibayar disini juga

Sobat Setor

Sobat Daftar Bantu kamu buat NPWP dengan mudah dari HP dan online hanya klik langsung beres

Sobat Daftar

Sobat buku bantu kamu melakukan pencatatan serta pembukuan agar usahamu menjadi lebih modern, proses sederhana dan mudah dipahami.

Ayo bergabung bersama

sobatpajak

Layanan

Sobat PPN

Sobat Lapor

Sobat Pasar

Sobat Upah

Sobat Setor

Sobat Daftar

Sobat Buku

Keuntungan

Akurat

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Artikel Terbaru

Hubungi Kami

Sobat Pajak