Dalam sebuah bisnis yang dijalankan, penting untuk melakukan pencatatan atas hasil penjualan sehari-hari. Hal ini harus dilakukan karena pentingnya mencatat arus aliran kas pada sebuah usaha dan detail keuntungan yang diperoleh dapat diketahui oleh perintis usaha.
Maka dari itu, sebuah usaha perlu melakukan pembukuan, baik penjualan masih sedikit, lama kelamaan akan semakin meningkat sehingga jumlah transaksi yang dilakukan pun akan semakin banyak. Dengan mengabaikan pencatatan keuangan, banyak hal yang bisa terjadi mulai dari tertundanya proses usaha, kecurangan, bahkan kebangkrutan karena pemilik usaha tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat.
Untuk membuat pembukuan, bisa dilakukan oleh pemilik usaha sendiri. Namun perusahaan besar biasanya akan meminta seorang akuntan profesional atau bagian keuangan untuk menuntaskan hal tersebut.
Berikut beberapa cara membuat catatan keuangan bagi UMKM yang baru memulai usaha:
<h3 style="text-align: justify;">1.&nbsp; Membuat catatan pengeluaran</h3>
Pada awal memulai usaha, seorang pengusaha harus membuat catatan pengeluaran.
Pencatatan pengeluaran harus dipisah mulai dari pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan biaya operasional. Dengan begitu pemilik usaha akan mengetahui berapa modal usaha yang sudah dikeluarkan.
<h3 style="text-align: justify;">2.&nbsp; Catatan pemasukan</h3>
Selain pencatatan pengeluaran, tentunya pemasukan juga harus dicatat.
Catatan ini digunakan untuk menghitung pendapatan yang diperoleh, baik dari penjualan atau piutang yang berhasil dibayar. Disarankan untuk membuat catatan ini secara rutin supaya pemilik usaha dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang diperolehnya.
<h3 style="text-align: justify;">3.&nbsp; Membuat buku kas utama</h3>
Buku kas utama menggabungkan transaksi antara buku kas pemasukan dan pengeluaran.
Dengan menggabungkan keduanya, pemilih usaha dapat mengetahui secara detail keuntungan ataupun kerugian perusahaan. Sedangkan dalam UMKM, buku ini berperan dalam membuat perencanaan seperti cadangan kas darurat.
<h3 style="text-align: justify;">4.&nbsp; Membuat buku stok barang</h3>
Buku stok barang digunakan saat terjadi penjualan barang, seorang pemilik usaha dapat memastikan ketersediaan produk dan pada akhir periode sebaiknya tidak terlalu banyak stok yang menumpuk sehingga tidak menyebabkan kerugian.
Pencatatan stok dilakukan secara rutin apabila ada barang keluar masuk setiap hari. Tujuannya untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dan supplier.
<h3 style="text-align: justify;">5.&nbsp; Catat inventaris barang</h3>
Pembukuan inventaris barang berisi catatan aset yang dimiliki oleh pemilik usaha untuk menunjang usaha tersebut.
Setia pada barang inventaris yang dibeli, perlu dicatat dalam buku pengeluaran kas. Manfaat lain dari pembukuan inventaris adalah mempermudah pengawasan aset dan mencegah agar barang tidak mudah hilang.
<h3 style="text-align: justify;">6.&nbsp; Buku Laba Rugi</h3>
Pencatatan laba rugi digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban perusahaan dalam suatu periode. Pencatatan ini dilakukan supaya pemilik perusahaan mengetahui apakah sedang mengalami kerugian atau keuntungan.
Selain itu buku laba rugi juga dapat memberikan informasi jumlah pajak yang harus dibayarkan, jumlah modal yang sudah terpakai, sisa modal, serta jumlah utang.
Pembukuan yang lengkap dan terperinci dapat menjadi alat analisis terhadap kinerja bisnis yang dijalankan. Hasil dari analisis ini nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta pengembangan bisnis selanjutnya.

Dalam sebuah bisnis yang dijalankan, penting untuk melakukan pencatatan atas hasil penjualan sehari-hari. Hal ini harus dilakukan karena pentingnya mencatat arus aliran kas pada sebuah usaha dan detail keuntungan yang diperoleh dapat diketahui oleh perintis usaha.

Langkah Mudah Melakukan Pembukuan

Membayar pajak adalah hal yang wajib apabila bertempat tinggal di suatu negara. Apabila kita memiliki suatu usaha, pasti diwajibkan untuk membayarkan pajak. Baik usaha tersebut masih berskala kecil maupun sudah sangat besar.
Untuk pajak yang harus dibayarkan bagi pengusaha dibagi menjadi beberapa jenis seperti pajak usaha dan pajak penghasilan (PPh). Tarif pajaknya juga dibedakan sesuai dengan omzet usaha tersebut.
Pada Februari 2020, diketahui hanya 2 juta UMKM yang telah membayar pajak dari total 60 juta UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia, masih sangat banyak badan usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka menanggap membayar pajak merupakan hal yang merugikan usaha mereka karena mengurangi keuntungan.
Padahal membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dengan membayar pajak kita juga dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang dapat membantu usaha yang dijalankan, seperti:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Meningkatkan kredibilitas usaha di mata perbankan, lembaga keuangan, customer, dan juga rekan bisnis.</li>
<li>Mempermudah urusan administrasi seperti pembuatan paspor, kartu kredit, BPJS, dan lainnya yang saat ini membutuhkan NPWP. Dengan memiliki NPWP atau membayar pajak maka urusan administrasi akan lebih mudah diurus.</li>
<li>Membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, dikarenakan dengan membayar pajak seorang pelaku usaha akan belajar untuk mengelola keuangan usaha yang mereka jalankan</li>
</ol>
Dari beberapa keuntungan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh banyak manfaat yang dapat dirasakan daripada menghindari pajak, keuntungan tersebut antara lain yaitu dapat memiliki legalitas usaha, meningkatkan kredibilitas usaha, dapat membuat rencana keuangan lebih jelas, serata dapat mengajukan peminjaman ke bank hingga lebih dari Rp60 juta untuk membesarkan usaha Anda.

Pada Februari 2020, diketahui hanya 2 juta UMKM yang telah membayar pajak dari total 60 juta UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia, masih sangat banyak badan usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka menanggap membayar pajak merupakan hal yang merugikan usaha mereka karena mengurangi keuntungan.

Pentingnya Kesadaran dan Kepatuhan Pajak bagi UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unggahannya di Instagram, kembali mengingatkan mengenai batas waktu pengenaan PPh final UMKM PP23/2018.
Pada unggahannya di Instagram menyebutkan, PPh Final UMKM telah berlaku sejak bulan Juli 2018 dengan tarif pajak 0,5% dari omzet setiap bulannya. Yang artinya wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dapat menghitung omzet dan membayar PPh final UMKM setiap bulan.
Pengenaan PPh tersebut ada batas waktunya yaitu berlaku paling lama 3 tahun pajak untuk Perseroan Terbatas (PT) dan 4 tahun pajak bagi Perseroan Komanditer (CV), koperasi, atau firma.
Misalnya, apabila WP badan terdaftar pada tahun pajak 2018 atau sebelumnya, maka PPh Final UMKM tersebut berlaku hingga akhir tahun pajak 2020 untuk PT, dan 2021 untuk CV, koperasi, atau firma.
Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, maka WP badan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum UU PPh untuk tahun-tahun pajak berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unggahannya di Instagram, kembali mengingatkan mengenai batas waktu pengenaan PPh final UMKM PP23/2018.
Pada unggahannya di Instagram menyebutkan, PPh Final UMKM telah berlaku sejak bulan Juli 2018 dengan tarif pajak 0,5% dari omzet setiap bulannya. Yang artinya wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dapat menghitung omzet dan membayar PPh final UMKM setiap bulan.

Perhatian! Ini Dia Batas Waktu Pengenaan PPh Final UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% naik menjadi 12%. Hal ini tertulis dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Keuangan, kebanyakan negara menerapkan tarif PPN sebesar 11%-20%. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara diantara 21 negara yang menetapkan tarif PPN sebesar 10%.
Kenaikan pajak menjadi 12% tersebut pada awalnya bertujuan sebagai bentuk pemulihan ekonomi, namun kenaikan PPN tersebut akan memberikan dampak pada kenaikan harga yang membebani masyarakat, ditambah pada masa pandemi covid-19 yang memperburuk perekonomian.
Dilihat dari sisi pengusaha atau pedagang, adanya kenaikan PPN mempengaruhi penghasilan mereka, dengan naiknya PPN akan mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat yang menjual kebutuhan pokok.
Dari sisi pemerintah kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% akan memberikan dampak positif karena berhubungan terhadap potensi meningkatnya penerimaan pajak sehingga pemasukan pajak negara akan lebih besar.
Sedangkan dari sisi masyarakat, dengan adanya rencana kenaikan PPN tentunya akan semakin membebani mereka. Sulitnya memperoleh penghasilan dan pekerjaan, lalu ditambah dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok yang diakibatkan dengan kenaikan PPN.
Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako, meski sebelumnya sembako tidak dikenakan PPN. Ketentuan PPN sembako ini tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Kategori sembako yang dikenai PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 antara lain Beras dan Gabah, Jagung, Sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah dan sayur, gula, ubi, dan bumbu-bumbuan.
Selain sembako, jenis barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya juga dikenakan PPN, yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.
Hasil pertambangan yang dikenakan PPN berdasarkan PP Nomor 144/2000 adalah Minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Emas, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, dan Bijih Perak serta Bijih Bauksit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% naik menjadi 12%. Hal ini tertulis dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PPN Naik! Apa Saja yang termasuk?

Kamu punya bisnis? Ayo, kelola penjualan, penggajian dan perpajakan bisnismu dengan Sobat Pajak

Kelola penjualan, penggajian dan perpajakan bisnismu dengan Sobat Pajak

Bayar pajak, kelola penjualan dan atur penggajian dengan satu klik di Sobat Pajak

Bayar pajak, kelola penjualan dan atur penggajian dengan satu klik di Sobat Pajak

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Sobat PPN bantu kamu buat faktur, hitung, bayar, dan lapor PPN, dengan scan faktur langsung jadi

Sobat PPN

Bantu kamu lapor pajak (e-filing semua pasal) cuma klik langsung nyampe, dapat deh BPE-nya (Bukti Penerimaan Elektronik)

Sobat Lapor

Sobat pasar bantu kamu untuk mengelola penjualan hanya dari 1 aplikasi mobile, terpantau kapan saja dimana saja

Sobat Pasar

Sobat Upah bantu kamu hitung gaji dan pajak gaji dengan cepat, tepat, dan mudah. Jadi gak perlu ribet lagi

Sobat Upah

Sobat Setor bantu kamu bayar pajak dengan pilih kode bayarnya dengan cara ngeklik doang dan bisa dibayar disini juga

Sobat Setor

Sobat Daftar Bantu kamu buat NPWP dengan mudah dari HP dan online hanya klik langsung beres

Sobat Daftar

Sobat buku bantu kamu melakukan pencatatan serta pembukuan agar keuangan bisnis dapat diatur dengan ringkas, efisien, dan modern melalui proses sederhana yang mudah dipahami

Ayo bergabung bersama

sobatpajak

Layanan

Sobat PPN

Sobat Lapor

Sobat Pasar

Sobat Upah

Sobat Setor

Sobat Daftar

Sobat Buku

Keuntungan

Akurat

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Artikel Terbaru

Hubungi Kami

Sobat Pajak