CIni juga tergantung dari kesepakan antara pemegang saham dan pengurus, apakan nantinya bangunan tersebut akan dibangun dari tanah kosong, memilih untuk menyewa tempat untuk dijadikan kantor atau&nbsp;merenovasi bangunan yang sudah ada. Namun perusahaan harus memperhatikan bahwa ketiganya merupakan objek Pajak yang pajaknya harus disetor ke Negara.Apabila perusahaan memilih untuk membangun bangunan baru dan menggunakan jasa konstruksi, ada yang perlu diperhatikan untuk kewajiban perpajakannya. Biasanya antara Perusahaan dengan Kontraktor akan membuat surat perjanjian atas pembangunan tersebut. Dari deadline pengerjaan sampai ke termin pembayaran akan ada pada perjanjian yang dibuat. Perusahaan harus meminta surat Ijin Usaha Jasa konstruksi ke Kontraktor yang nantinya akan digunakan untuk pelpaoran Pajak. Surat Ijin Usaha jasa Kontruksi adalah surat yang dikeluarakan untuk ijin di bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. SIUJK ini nantinya akan memberikan informasi mengenai jenis kualifikasi dari usaha kontruksi, informasi ini menjadi acuan dalam pemotongan Pajak Penghasilan final atau Jasa konstruksi selain SIUJK surat yang perlu dilampirkan juga SBU atau Surat Badan Usaha yang menyatakan besar dan kecilnya kualifikasi suatu Kontraktor.Perusahaan yang menggunakan jasa konstruksi wajib memotong PPh Final atas penghasilan yang diberikan ke Kontraktor. Sesuai Undang – Undang Pajak Penghasilan ada beberapa tariff yang dikenakan untuk Jasa Kontruksi berdasarkan kualifikasi usahanya. Berikut kualifikasi usaha beserta tariff sesuai dengan peraturan :1. Kualifikasi Usaha Jasa konstruksi sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan antara lain Jasa Perencana Konstruksi, Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi2. Tarif Pajak Konstruksi dilihat dari sertifikat jasa konstruksiDikenakan Tarif 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha yang berkualifikasi kecil kemudian Dikenakan Tarif 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha yang berkualifikasi menengah atau besar dan yang terahir dengan tarif 4% untuk jasa perencanaaan maupun pengawasan yang berlaku baik untukpengusaha berkualifikasi kecil, menegah atau besar).&nbsp;3. Apabila tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 4%&nbsp;untuk jasa Pelaksana Konstruksi dan Tarif 6 % untuk jasa perencana dan pengawasanWajib Pajak akan menentukan tariff sesuai dengan kualifikasi usaha yang diberikan oleh Kontraktor, Pajak atas jasa konstruksi ini terhutang sejak perjanjian di tandatangani atau diterbitkannya faktur. Wajib Pajak yang dimana Perusahaan harus membayar Pajak atas PPh Final yang telah dipotong paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 4(2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.Apabila Surat Pemberitahuan Masa sudah dilaporkan, wajib Pajak memberikan bukti Potong tersebut ke kontraktor yang nantinya akan dilaporkan ke SPT PPh badan si Kontraktor, sedangkan Kontraktor akan memberikan Faktur Pajak ke pemberi penghasilan dan bisa dijadikan sebagai kredit Pajak pada Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai jika si Pemberi penghasilan merupakan Pengusaha Kena Pajak.Apabila perusahaan tidak memilih membangun bangunan menggunakan kontraktor melainkan membangun sendiri, Perusahaan memiliki kewajiban Perpajakan membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan membangun sendiri, untuk Kegiatan membangun sendiri juga diperlukan perjanjian antara perusahaan dengan mandor atau tukang. Tarif Pajak yang dikenakan jika memilih membangun sendiri&nbsp;sebesar 2%. Dan untuk mencari DPP adalah 20% dikali total biaya yang dikeluarkan atas kegiatan membangun sendiri tersebut. Pajak tersebut dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan untuk Pelaporannya tidak diwajibkan karena membayar sudah dianggap sebagai pelaporan apabila wajib Pajak Non PKP dan apabila wajib Pajak PKP atas kegiatan membangun sendiri wajib dilaporkan melalui SPT Pertambahan Nilai.

Salah satu aspek terpenting dalam mendirikan suatu perusahaan adalah Tempat atau bangunan Perusahaan itu nantinya berada. 

Kontraktor Kena Pajak

Lapor Pajak?Di era serba online dan digital melaporkan pajak seharusnya bukan menjadi hal yang&nbsp;memberatkan dan menakutkan apalagi bagi kita yang tergolong sebagai kaum muda ataupun kaum milenial. Kita sebagai kaum milenial jangan sampai mengeluh dengan keadaan dan menjadikan kita sebagai pribadi yang malas untuk mengurus aktivitas perpajakan kita. Justru kita sebagai kaum milenial harusnya menjadi contoh bagi generasi lain untuk selalu melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.Bisakah Lapor Pajak Sambil Rebahan ?Tentu saja bisa, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengantri ke kantor pajak hanya untuk melaporkan atau menyampaikan SPT kita. Berdasarkan peraturan terbaru DJP, bahwa pelaporan pajak bisa dilakukan secara online, real time, dan dimana saja. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan menggunakan fasilitas pelaporan yang bernama e-filing. Dengan menggunakan e-filing maka kita tidak perlu lagi ribet untuk menyiapkan berkas secara manual dan membawanya ke KPP, data pelaporan pajak kita cukup dihitung melalui aplikasi dan dibuat file lapornya dalam bentuk CSV (Comma Separated Values), dimana nantinya file CSV itulah yang kita submit atau upload melalui e-filing. Melalui e-filing data pelaporan kita akan segera dikirim ke server DJP dan kemudian didistribusikan kembali ke masing-masing KPP terdaftar. Jadi semua bisa dilakukan dimana saja, kapan saja, bahkan sambil rebahan pun bisa.Adakah Syarat Menggunakan e-filing?Untuk menggunakan e-filing tentu saja kita sebagai wajib pajak harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu syarat utamanya adalah kita harus memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number), diman EFIN berfungsi sebagai&nbsp;nomor identitas bagi Wajib Pajak dalam melakukan transaksi secara elektronik, salah satunya ialah lapor SPT melalui e-Filing dan juga pembuatan kode&nbsp;billing untuk&nbsp;pembayaran pajak.Bagaimana Cara Mendapatkan EFIN?Menurut ketentuan terbaru dari DJP, untuk memperoleh EFIN dan melakukan aktivasi tentunya kita harus melakukan beberapa langkah baik sebagai wajib pajak pribadi atupun wajib pajak badan wajib melakukan langkah-langkah berikut :Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:1. Mengajukan permohonan nomor EFIN dengan formulir yang sudah ditentukan. Pengajuan permohonan EFIN tidak bisa dikuasakan kepada orang lain. Wajib Pajak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat, atau lokasi lain yang sudah ditentukan2. Menunjukkan kartu identitas asli (KTP) dan juga fotokopi KTP buat orang Indonesia. Sedangkan untuk orang asing dapat menggunakan paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)3.&nbsp;Menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli serta menyerahkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan juga menyampaikan alamat email yang masih aktif.Untuk Wajib Pajak Badan:1. Mengisi permohonan EFIN yang diisi oleh pengurus perusahaan2. Pengurus datang langsung ke KPP terdaftar3. Pengurus menunjukkan surat asli dan juga menyerahkan fotokopi surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan4. Jika pengurusnya adalah orang Indonesia, tunjukkan surat asli dan serahkan fotokopi KTP dan kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus5. Kalau pengurusnya adalah orang asing, tunjukkan surat asli dan serahkan fotokopi Paspor, KITAS atau KITAP, dan NPWP atau SKT-nya6. Menunjukkan NPWP asli dan serahkan atau SKT atas nama wajib pajak badan7. Menyampaikan alamat email yang masih aktif atas badan tersebutSetelah semua langkah sudah dilakukan dan sudah mendapat EFIN maka langkah selanjutnya EFIN tersebut harus diaktivasi terlbih dahulu agar bisa digunakan untuk menggunakan efiling baik efiling yang disediakan oleh pihak DJP ataupun efiling yang disediakan oleh pihak PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan).Dengan semua kemudahan yang sudah diberikan, maka kita sebagai generasi milenial seharusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak melaporkan pajak. Kita harus menjadi panutan bagi semua generasi untuk selalu menyampaikan SPT kita secara rutin dan tidak ada kata malas untuk lapor pajak.&nbsp;

Tentu saja bisa, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengantri ke kantor pajak hanya untuk melaporkan atau menyampaikan SPT kita

Lapor Pajak Sambil Rebahan

Seiiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, kini banyak pengusaha beralih memasarkan produknya melalui e-commerce. Tidak dipungkiri lagi dijaman yang serba teknologi da digital, pemasaran produk usaha melalui teknologi sangat membantu dan efektif. Pemasaran produk melalui e-commerce jangkauannya luas tak terbatas bahkan menjangkau seluruh dunia. Banyak dampak positif yang didapat oleh pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui e-commerce, bahkan manfaat besar juga dirasakan oleh para konsumen atau para pengguna e-commerce. Karena tak terbatas, konsumen bisa menjelajah dan mencari barang yang ia mau atau kebutuhan yang ia perlukan tak hanya pada lingkungan sekitar, di Indonesia melainkan hingga seluruh dunia.	Untuk kamu yang suka banget belanja online, terutama barang-barang import atau dari luar negeri kamu harus tau mengenai peraturan baru bea cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Keuangan menurunkan nilai ambang batas bea masuk untuk transaksi belanja online via e-commerce. Sebelumnya tariff yang dikenakan atas barang impor masuk yaitu maksimal US$ 75 atau setara dengan Rp 1.125.000 (akumulasi kurs Rp 15.000 per US$), kini diturunkan menjadi UD$ 3 (Rp 45.000).&nbsp;Itu artinya, kalau kamu belanja barang import secara online mulai dari Rp 45.000 sudah dikenakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Perlakuan tersebut mulai diberlakukan sejak bulan Januari 2020. Dan perlakuan tersebut berlaku untuk barang yang dikirim dari luar negeri yaa, bukan barang yang dibawa langsung dari luar negeri (hand carry).	Sebelumnya pemerintah sudah dua kali menurunkan nilai pembebasan bea masuk, yang pertama dilakukan pada tahun 2018 batas bea masuk sebesar US$ 100, kemudian diturunkan kembali menjadi sebesar US$ 75 yang terdiri dari bea masuk sebesar 7,5%, PPN sebesar 10%, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 10% untuk yan berNPWP sedangkan 20% untuk yang tidak memiliki NPWP, dan kini diturunkan kembali menjadi US$ 3. Syarif Hidayat mengatakan “Nilai import yang sering dilaporkan pada pemberitahuan impor barang kiriman yaitu sebesar US$ 3,8 per kiriman, sehingga de Penurunan ambang batas bea masuk tersebut diterapkan agar usaha masyarakat Indonesia dapat terlindungi dan memberikan keadilan kepada pelaku usaha mikro menengah dalam negeri, yang kita lihat saat ini timpang antara barang impor dan produk local.	Perlu kalian ketahui perhitungan bea masuk, yaitu perhitungan nilai dasar pengenaan bea masuk, yang terdiri dari harga barang (cost), nilai asuransi beserta ongkos kirim atau biasa kita sebut dengan nilai CIF. Dalam hal ini hanya berlaku pada pembatasan bea masuk saja yaa..sedangkan pungutan dari Pajak Dalam Rangka Impor diberlakukan tidak ada batas ambang bawah. Perlu diketahui juga, memesan barang dari luar negeri dari situs e-commerce dibawah US$ 3 bebas dari bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Pemerintah juga melakukan rasionalisasi tariff dengan menghapus PPh 22, kini hanya manjadi Bea Masuk sebesar 7,5% dan PPN sebesar 10%. Khusus untuk barang impor seperti tas, sepatu beserta produk garment atau tekstil dikenakan dengan tariff yang berbeda. Untuk produk tas dikenakan bea masuk sebesar 15-20%, untuk produk sepatu dikenakan tariff sebesar 25-30%, sedangkan untuk produk garmen atau tekstil dikenakjan tariff sebesar 15-25%.

Seiiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, kini banyak pengusaha beralih memasarkan produknya melalui e-commerce

Bea Masuk Belanja Barang di Luar Negeri

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Pajak. Tanggal 14 Juli 2018 akan diperingati sebagai Hari Pajak Pertama. Kepdirjan tersebut menetapkan bahwa tanggal 14 Juli 1945 diperingati sebagai hari pajak. Secara garis besarnya, latar belakang penetapan Hari Pajak mengacu pada kata pajak yang timbul dalam “rancangan UUD kedua” yang disampaikan pada tanggal 14 Juli 1945 pada Bab VII Hal Keuangan, Pada Pasal 23, pada butir kedua, disebutkan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara adalah berdasarkan Undang-undang. Adapun kutipan dari peraturan tersebut adalah “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.”	Dalam Kepdirjen tersebut dijelaskan bahwa mekanisme peringatan dari Hari Pajak antara lain berupa upacara bendera, kegiatan olah raga, kegiatan seni, kegiatan sosial, dan kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan rasa kebanggaan terhadap tanah air Indonesia serta institusi Direktorat Jenderal Pajak, menguatkan rasa kebersamaan satu sama lainnya, dan juga membantu memberikan nilai manfaat bagi para pemangku kepentingan. Jika diperhatikan, sekilas dari batang tubuh Kepdirjan dan penjelasannya, peringatan Hari Pajak tak ubahnya seperti peringatan Hari Oeang, akan tetapi secara spesifik yang memperingati hanya dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.	Peringatan hari pajak pada tahun 2020 ini hadir dalam suasana yang berbeda dikarenakan terjadinya corona virus disease 2019 atau secara lebih umum dikenal dengan covid-19. Pada tahun 2020 ini, pajak sangat diharapkan untuk menjadi salah satu instrumen untuk membantu memberikan dorongan pada pemulihan ekonomi nasional. Umumnya, pajak lebih sering dilihat dari fungsi penerimaan yang digunakan untuk memberikan pendanaan belanja negara. Pada kali ini, fungsi mengatur dari pajak lebih menonjol. Oleh dikarenakan hal tersebut, pada tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong” dalam peringatan Hari Pajak. Namun demikian, pemerintah tetap mengusahakan agar pendanaan APBN melalui pajak tetap terjaga untuk belanja negara.	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperkuat sinergi dalam rangka menjadikan pajak sebagai instrumen dalam memberikan bantuan dorongan untuk mengumpulkan pendapatan negara, terutama dikarenakan krisis yang dikarenakan pandemi corona virus disease 2019 atau yang secara lebih umum dikenal dengan covid-19. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa dengan sinergi yang dilakukan secara terus menerus, Ia optimis bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan selalu dapat untuk diandalkan dalam hal mengolah penerimaan negara. “Dengan sinergi yang terus kita lakukan bersama, saya optimis bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan selalu bsia diandalkan dalam mengelola penerimaan negara.”	Suryo Utomo juga menyatakan berbagai macam perubahan yang terjadi secara cepat telah memiliki implikasi pada pengelolaan keuangan negara seperti dilakukannya perevisian APBN sampai pada upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa perpajakan memiliki dua fungsi utama. Adapun dua fungsi tersebut adalah budgeter dan regulerend sehingga pengelolaan dengan baik sangat diperlukan untuk memberikan pembiayaan belanja dan juga menentukan besaran jumlah dari pembiayaan yang harus disiapkan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Pajak.

Memperingati Hari Pajak Nasional 2020

Header 1

Pelaporan pajak bisa dilakukan dari rumah

Pajak WFH

Kebiasaan Baru dari Perpajakan Indonesia

Kebiasaan Baru dari Perpajakan Indonesia

Mobilitas

Jaminan Kemudahan

Lengkap

Jaminan Perhitungan

Sobat Setor bantu kamu bayar pajak dengan pilih kode bayarnya dengan cara ngeklik doang dan bisa dibayar disini juga

Sobat Setor

Sobat PPN bantu kamu buat faktur, hitung, bayar, dan lapor PPN, dengan scan faktur langsung jadi

Sobat PPN

Bantu kamu lapor pajak (e-filing semua pasal) cuma klik langsung nyampe, dapat deh BPE-nya (Bukti Penerimaan Elektronik)

Sobat Lapor

Sobat Gaji bantu kamu hitung gaji dan pajak gaji dengan cepat, tepat, dan mudah. Jadi gak perlu ribet lagi

Ayo bergabung bersama

sobatpajak

Layanan

Sobat Setor

Sobat PPN

Sobat Lapor

Sobat Gaji

Keuntungan

Mobilitas

Mudah

Lengkap

Akurat

Artikel Terbaru

Hubungi Kami

Sobat Pajak