Pandemi COVID-19 tentu telah menimbulkan berbagai kendala bagi wajib pajak, baik UMKM, IKM maupun wajib pajak lainnya dalam menjalankan usahanya sehingga terdapat penurunan produktivitas dalam dunia usaha. Hal ini bukan hanya berdampak bagi pelaku usaha, namun juga bagi perekonomian Indonesia. Persaingan antara pelaku usaha kini semakin sulit, terutama dalam pengeksporan.
Selama pandemi COVID-19, Wajib Pajak akan merasa dibebankan karena sulitnya melakukan kegiatan ekspor, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan, dan secara tidak langsung akan berdampak pada sektor ekonomi Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara Indonesia memberikan sebuah kesempatan kepada para wajib pajak, terutama kepada para pelaku usaha, agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha serta meningkatkan kinerja usaha dibidang ekspor, sampai menembus pasar ekspor.
Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah adalah insentif perpajakan. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan ekonomi nasional yang sudah menurun selama terjadinya pandemi COVID-19. Pemerintah mengharapkan para pelaku usaha dapat memanfaatkan insentif perpajakan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas kinerja usaha terutama dibidang ekspor selama pandemi COVID-19.
Insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah ada berbagai macam, yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), Pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor, Pemotongan Angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan, &nbsp;Penurunan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat.
Para pelaku usaha harus dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut secepat mungkin, dikarenakan insentif perpajakan tersebut tidak bersifat permanen, melainkan memiliki batas waktu. Batas waktu atas pemberian insentif perpajakan tersebut akan berakhir pada Juni 2021. Oleh karena itu, diharapkan para pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut secara maksimal mungkin, sebelum melewati batas waktu, agar dapat meningkatkan produktivitas kinerja dan hasil usaha.
Selain pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ikut turun tangan membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usahanya, agar dapat membantu Negara Indonesia memulihkan keadaan ekonomi nasional, terutama dari bidang ekspor. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sebuah layanan yang disebut dengan Business Development Services (BDS). Dengan adanya BDS ini,&nbsp; Direktorat Jenderal Pajak membantu para UMKM mendapatkan pengetahuan lebih untuk mengembangkan usahanya, serta membantu para UMKN dalam mengembangkan usahanya, yang dimulai dari membantu pemasaran produk para UMKM, membantu keragaman produk para UMKM (diversifikasi produk), serta membantu para UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan ekspansi usaha para UMKM.
Tujuan diadakannya layanan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak selain untuk meningkatkan dan membantu para UMKM dalam melakukan kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap para UMKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sebuah layanan, yang disebut dengan klinik ekspor. Klinik Ekspor bertujuan untuk membantu serta mendukung para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar dapat mencapai pasar ekspor hingga Go International.

Tujuan diadakannya layanan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak selain untuk meningkatkan dan membantu para UMKM dalam melakukan kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap para UMKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sebuah layanan, yang disebut dengan klinik ekspor. Klinik Ekspor bertujuan untuk membantu serta mendukung para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar dapat mencapai pasar ekspor hingga Go International.

Insentif Pajak Genjot Ekspor UMKM

Di era digital ini, banyak bermunculan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diikuti dengan berkembangnya situs e-commerce di Indonesia. Melihat hal ini pemerintah pun akan menggali potensi penerimaan pajak dari UMKM guna memenuhi setoran penerimaan pajak.
Meski saat ini penerimaan pajak dari UMKM tidak sebesar PPh 21, namun partisipasinya kedepan akan terus bertambah, mengingat jumlah pelaku UMKM yang sangat besar.
Tarif yang dipatok pemerintah pada UMKM adalah sebesar 0,5% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) target penerimaan PPh final sebesar Rp 153,3 triliun tumbuh 17,6% dari target tahun 2019.
Pemerintah yakin pada tahun 2021 penerimaan PPh final akan semakin bertambah karena jumlah UMKM terus bertambah seiringnya perkembangan e-commerce. Hal itu terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang melaporkan pada tahun 2019 terdapat 3,79 juta UMKM sudah menggunakan platform online dan menjual produknya. Angka tersebut setara 8% dari total UMKM di Indonesia yaitu 59,2 juta.
Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas mudah untuk pembayaran pajak dengan berbagai macam inovasi. Seperti memperluas kanal pembayaran pajak melalui marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Pada tahun ini pemerintah menargetkan 10 platform baru yang mencakup dua toko ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret.
Saat ini sudah ada peraturan yang mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur kesetaraan antara pedagang online dan offline yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019. Dan diharapkan dengan adanya peraturan tersebut para UMKM yang sudah memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak maka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau belum memenuhi syarat&nbsp; berarti tidak perlu memiliki NPWP. Lalu bukan berarti kalau tidak punya NPWP tidak bisa berjualan di e-commerce, karena ada beberapa pedagang di e-commerce hanya ingin mencoba menjual hasil dari hadiah, barang bekas, dsb.

Tarif yang dipatok pemerintah pada UMKM adalah sebesar 0,5% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) target penerimaan PPh final sebesar Rp 153,3 triliun tumbuh 17,6% dari target tahun 2019.

Penerimaan Negara dari Pajak UMKM: Sudah Sebesar Apa?

Sudah bukan hal baru bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Lebih dari 62,9 juta unit usaha di Indonesia merupakan UMKM, lebih dari 60% Produk Domestik Bruto merupakan kontribusi dari UMKM, dan lebih dari 96% tenaga kerja diserap oleh UMKM. Dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang dilanda pandemi Covid-19, UMKM memiliki potensi untuk menguasai pasar dalam negeri. Khususnya kebutuhan impor yang tidak dapat dipenuhi.
UMKM dapat menjadi &nbsp;solusi strategis untuk mengakomodasi kebutuhan impor yang saat ini tengah macet. Namun, tentunya terdapat berbagai kendala dalam merealisasikan hal tersebut. Contohnya, kegiatan impor bahan baku masih dibuka dan juga terjadi penurunan volume perdagangan UMKM yang melakukan ekspor ke luar negeri. Banyaknya UMKM akan membuat mereka merasakan dampak dari pandemi dan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Prioritas dukungan</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM pada program penanganan COVID &ndash; 19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Memrioritaskan itu dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun dari Rp 695,2 triliun khusus untuk mendukung UMKM. Bentuk dukungan prioritas lainnya adalah upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan banyaknya kementerian yang menangani UMKM. Banyak kementerian yang memiliki program khusus untuk membantu UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Restrukturisasi kredit UMKM</h3>
</li>
</ul>
Kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi kredit UMKM dilakukan dengan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Relaksasi penilaian kualitas aset</li>
<li>Menunda pokok dan subsidi bunga</li>
</ol>
Restrukturisasi yang pertama dilakukan dengan relaksasi penilai kualitas aset berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan 14/PJOK.05/2020. Ditetapkan kualitas aset pada kredit hingga RP 10 miliar dapat hanya berdasarkan pada ketetapan pembayaran pokok/bunga.
Dilakukan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi serta dilakukan tanpa batasan jenis pembiayaan ataupun plafon.
Dilakukan juga penundaan pokok dan subsidi dengan memberikan subsidi bunga atau margin kepada debitur UMKM dengan plafon kredit atau pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar dengan jangka waktu paling lama 6 bulan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kredit modal kerja UMKM</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah memberikan kredit modal kerja berbunga murah dengan cara penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Sebesar Rp 30 triliun rupiah ditempatkan pemerintah di bank umum mitra selama 6 bulan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Dukungan lainnya</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah juga memberikan dukungan lainnya untuk membantu UMKM pada masa pandemi. Dikeluarkannya insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan produktif usaha mikro.
Pemerintah menetapkan untuk UMKM dengan penghasilan Rp 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final. Dilakukan juga pemberian banpres produktif usaha mikro (BUM). Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong pekerja UMKM untuk memanfaatkan program Kartu Prakerja.

Banyaknya UMKM akan membuat mereka merasakan dampak dari pandemi dan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM.

Di Masa Pandemi, Bagaimana Peran Pemerintah dalam Membina UMKM?

Kewajiban Pajak yang berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bermacam-macam jenisnya. Salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Pajak Penghasilan Final. Tarif dasar yang dikenakan oleh Pajak Penghasilan Final berbeda dengan pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Artinya, Pajak Penghasilan Final tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan nanti.
Sehingga, penghasilan yang sudah dikenakan PPh tidak akan dihitung lagi PPhnya pada Surat Pemberitahuan (SPT) dengan penghasilan lainnya yang bersifat non final. Walaupun tidak dihitung, tetapi PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Perhitungan PPh Final berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Secara umum ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh Final pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan dari Bunga Deposito dan Tabungan lainnya, Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (SUN), dan Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.</li>
<li>Penghasilan dari Hadiah Undian</li>
<li>Penghasilan yang berasal dari Transaksi Sekuritas, Transaksi Derivatif, Transaksi Penjualan Saham, atau Pengalihan Penyertaan Modal</li>
<li>Penghasilan dari Transaksi Pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan, Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Real Estate</li>
<li>Penghasilan tertentu lainnya</li>
</ol>
UMKM yang dapat memanfaatkan skema Pajak Penghasilan Final ini adalah UMKM yang omzet pendapatannya per tahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Tujuan pemerintah dalam memberlakukan PPh final adalah untuk mengurangi beban Wajib Pajak dan menunaikan kewajiban perpajakan. PPh final diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian rakyat dikarenakan beban pajak yang ditanggung oleh UMKM menjadi lebih kecil.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan dimana UMKM dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 5 PP 23/2018, PPh final berlaku 3 tahun untuk UMKM yang berbentuk PT. Sedangkan pengenaan PPh final beralu paling lama 4 tahun bagi wajib pajak UMKM berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
Awalnya khusus untuk UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT), pemerintah menetapkan bahwa mereka hanya dapat memanfaatkan skema Pajak Penghasilan Final tarif 0,5 % hanya 3 tahun mulai dari 2018 seperti yang disebutkan pada Pasal PP No. 23 tahun 2018. Hal tersebut berarti mulai awal tahun 2021 ini, UMKM berbentuk PT yang terdaftar pada 2018 mulai menggunakan Pajak Penghasilan Badan. Tetapi pemerintah mengeluarkan keputusan baru dimana insentif diperpanjang, sehingga UMKM berbentuk PT masih dapat menggunakan skema Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5 % sampai dengan 30 Juni 2021.

Pajak Penghasilan Final tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan nanti. Sehingga, penghasilan yang sudah dikenakan PPh tidak akan dihitung lagi PPhnya pada Surat Pemberitahuan (SPT) dengan penghasilan lainnya yang bersifat non final. Walaupun tidak dihitung, tetapi PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Perhitungan PPh Final berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Secara umum ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh Final pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008:

Fasilitas PPh Final bagi UMKM di Tengah Pandemi

Kamu punya bisnis? Ayo, kelola penjualan, penggajian dan perpajakan bisnismu dengan Sobat Pajak

Kelola penjualan, penggajian dan perpajakan bisnismu dengan Sobat Pajak

Bayar pajak, kelola penjualan dan atur penggajian dengan satu klik di Sobat Pajak

Bayar pajak, kelola penjualan dan atur penggajian dengan satu klik di Sobat Pajak

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Sobat PPN bantu kamu buat faktur, hitung, bayar, dan lapor PPN, dengan scan faktur langsung jadi

Sobat PPN

Bantu kamu lapor pajak (e-filing semua pasal) cuma klik langsung nyampe, dapat deh BPE-nya (Bukti Penerimaan Elektronik)

Sobat Lapor

Sobat pasar bantu kamu untuk mengelola penjualan hanya dari 1 aplikasi mobile, terpantau kapan saja dimana saja

Sobat Pasar

Sobat Upah bantu kamu hitung gaji dan pajak gaji dengan cepat, tepat, dan mudah. Jadi gak perlu ribet lagi

Sobat Upah

Sobat Setor bantu kamu bayar pajak dengan pilih kode bayarnya dengan cara ngeklik doang dan bisa dibayar disini juga

Sobat Setor

Sobat Daftar Bantu kamu buat NPWP dengan mudah dari HP dan online hanya klik langsung beres

Sobat Daftar

Sobat buku bantu kamu melakukan pencatatan serta pembukuan agar keuangan bisnis dapat diatur dengan ringkas, efisien, dan modern melalui proses sederhana yang mudah dipahami

Ayo bergabung bersama

sobatpajak

Layanan

Sobat PPN

Sobat Lapor

Sobat Pasar

Sobat Upah

Sobat Setor

Sobat Daftar

Sobat Buku

Keuntungan

Akurat

Lengkap

Mudah

Mobilitas

Artikel Terbaru

Hubungi Kami

Sobat Pajak