Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih merasakan imbas dari wabah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.&nbsp; Akibat dari imbas pandemi, UMKM tentunya kesulitan untuk melakukan kegiatan usaha mereka. Melihat kondisi terpuruk ini, pemerintah perlu menindaklanjuti masalah tersebut dengan serius.Adapun upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UMKM guna meringankan beban mereka selama terimbas pandemi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menjalankan strategi dengan tujuan menjalankan pemulihan kegiatan ekonomi selama masa pandemi.&nbsp;Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta bernama Sri Haryati menyampaikan bahwa terdapat tiga strategi dan mencakup tiga hal yang perlu mereka perhatikan. Pertama, relaksasi pemberian izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK. Kedua, pemberian kredit pemula serta penyaluran dana pemulihan ekonomi dari Bank DKI. Ketiga, pembentukan koperasi pada 12 kampung yang diprioritaskan.Pada strategi program pertama, demi mengupayakan kemudahan dalam melakukan pelayanan perizinan secara aktif, Dinas PMPTSP melakukan terobosan berupa mendatangi pelaku usaha.Jadi, pada relaksasi IUMK merupakan layanan jemput bola kepada pelaku UMK. Layanan tersebut memanfaatkan layanan antar jemput dengan izin bermotor yang disingkat sebagai AJIB. Selain itu, pada layanan ini terdapat simplifikasi pada persyaratan perizinan.Relaksasi IUMK tersebut sudah dijalankan sejak 6 Juli 2020 sampai dengan 8 September 2020. Relaksasi tersebut tercatat senilai 50.902 IUMK. Sejak Januari sampai Juni sebelum dilaksanakannya relaksasi tersebut, izin yang diterbitkan hanya mencapai 6.952 dengan jalur biasa.Kemudian, setelah dijalankannya relaksasi tersebut, pemerintah sudah menerima 43.950 IUMK. Total omzet yang tercatat dari pelaku UMK bahkan mencapai Rp 369 miliar.Pada program strategi kedua, terdapat penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan ‘Monas 25 Jakpreneur’ yang disalurkan Bank DKI guna tambahan modal kerja maupun investasi. Program tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh baik untuk para pelaku UMKM. Pada September, kira-kira 153 UMKM menjalani proses pengajuan kredit modal kerja dengan total penyaluran dana sebanyak Rp 38,8 miliar.Pada program ketiga, strategi ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Dinas PPKUM dengan memberikan fasilitas kepada pembentukan 12 koperasi. 12 koperasi tersebut telah dipilih sebagai prioritas yang perlu difasilitasi pembentukannya.Selain membahas ketiga program pemerintah dalam membantu UMKM, ada pula bahasan mengenai sebanyak 50 persen UMKM menghentikan produksi mereka akibat pandemi berdasarkan survey dari Asian Development Bank atau ADB.Baru-baru ini, pelaku UMKM telah menghentikan kegiatan produksi mereka akibat beban yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. ADB melakukan survey dan melibatkan sejumlah pelaku UMKM sebanyak 500 pelaku. ADB menemukan sebanyak 60 persen pelaku UMKM memangkas pegawai mereka selama pandemi.Adanya pemangkasan pegawai tersebut, membuat beberapa pelaku UMKM menjalankan bisnis berupa retail, grosir, akomodasi hingga industri rumahan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih merasakan imbas dari wabah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.  Akibat dari imbas pandemi, UMKM tentunya kesulitan untuk melakukan kegiatan usaha mereka. Melihat kondisi terpuruk ini, pemerintah perlu menindaklanjuti masalah tersebut dengan serius. Adapun upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UMKM guna meringankan beban mereka selama terimbas pandemi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menjalankan strategi dengan tujuan menjalankan pemulihan kegiatan ekonomi selama masa pandemi. 

Upaya Pemerintah Dukung UMKM Terdampak COVID-19

Kabar baik untuk para pengusaha UMKM, pemerintah berniat untuk mempertimbangkan melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sampai dengan tahun 2021 mendatang.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Menkop UKM, Teten Masduki menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan dalam melanjutkan program bantuan langsung tunai bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2021 yang akan datang.Bantuan yang ditawarkan pemerintah berupa dana hibah. Adapun jumlah yang ditawarkan pemerintah sebanyak Rp 2,4 juta kepada masing-masing penerima. Teten Masduki menerangkan bahwa tercatat sebanyak 28 juta UMKM yang telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan BLT.Melihat catatan tersebut, Menkop UKM mulai melakukan evaluasi dan mempertimbangkan perpanjangan pemberian bantuan langsung tunai kepada UMKM sampai dengan tahun 2021 yang akan datang.Teten Masduki dalam acara webinar berjudul Inovasi UMKM Tetap Berjaya di Tengah Pandemi pada Jumat (13/11/2020), menyampaikan bahwa besar kemungkinan pada kuartal I/ 2021, kondisi ekonomi di Tanah Air dapat pulih kembali.Walaupun demikian, UMKM masih membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa dana. Dukungan tersebut perlu dilakukan pemerintah demi menjaga keberlangsungan usaha yang dimiliki pekerja UMKM selama bertahan di masa pandemi COVID-19.Menkop UKM masih melakukan pengkajian terhadap bantuan langsung tunai UMKM dilihat dari segi restrukturisasi dan subsidi bunga. Hal tersebut akan dijalankan berdasarkan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.Sekedar informasi, pemerintah berencana untuk melakukan alokasi dana guna penanganan pandemi COVID-19. Jumlah dana yang akan dialokasikan sebesar Rp 659,2 triliun. Menurut Menteri Keuangan, dana tersebut akan disalurkan kepada beberapa sektor terutama untuk UMKM.Pemerintah akan melakukan alokasi dana kepada UMKM sebanyak Rp 114,81 triliun. Dana tersebut akan meliputi subsidi bunga dengan jumlah Rp 13,43 triliun, penempatan dana sebesar Rp 66,99 triliun, serta penjamin kredit UMKM Rp 3,2 triliun.Selanjutnya, pada insentif Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan ditanggung oleh pemerintah (PPh Final&nbsp; UMKM DTP). Jumlah insentif pajak tersebut sebesar Rp 1,08 triliun. Adapula pembiayaan investasi LPDB UMKM sebesar Rp 1,29 triliun, dan bantuan langsung tunai UMKM sebesar Rp 28,81 triliun.Melihat kondisi saat ini, penyerapan pada dana guna menjalankan program UMKM tersebut memiliki jumlah sebanyak Rp 95,25 triliun. Dengan demikian dana tersebut setara dengan 83% dari pagu sebanyak Rp 114,81 triliun.Dana tersebut sudah dialirkan guna penempatan dana sebanyak Rp 64,5 triliun, pembiayaan investasi LPDB dengan jumlah Rp 1 triliun, PPh Final UMKM DTP senilai Rp 570 miliar, subsidi bunga UMKM senilai Rp 5,49 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp 1,57 triliun serta BLT UMKM Rp 22,11 triliun.

Bantuan yang ditawarkan pemerintah berupa dana hibah. Adapun jumlah yang ditawarkan pemerintah sebanyak Rp 2,4 juta kepada masing-masing penerima. Teten Masduki menerangkan bahwa tercatat sebanyak 28 juta UMKM yang telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan BLT. Melihat catatan tersebut, Menkop UKM mulai melakukan evaluasi dan mempertimbangkan perpanjangan pemberian bantuan langsung tunai kepada UMKM sampai dengan tahun 2021 yang akan datang.

Pemerintah Perpanjang BLT UMKM Sampai 2021

Siapa yang tidak tau istilah vlogger pada era zaman sekarang ini dimana semua dapat dilakukan dengan media digital, informasi terupdate bisa langsung kita dapatkan dari smartphone kita ataupun dengan laptop ataupun computer secara cepat tapi jangan lupa untuk mengisi kuota terlebih dahulu ya teman-teman.. Nah dengan kemajuan teknologi sekarang ini banyak orang yang mengambil langkah dengan menjadi vlogger, ataupun influencer, dengan bermodalkan kreatifitas mereka bisa mendapatkan penambahan penghasilan seperti dari influencer yang khusus menerima review makanan ataupun pakaian dan untuk vlogger ada yang mengambil tentang vlog khusus kuliner dan ada juga yang membuat konten prank alias ngerjain orang lain dengan maksud ingin membuat orang yang menontonnya menjadi terhibur namun disini perlu di garis bawahi ya, untuk tidak seperti yang kita tahu saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh seluruh rakyat Indonesia karena salah satu vlogger Indonesia membuat konten prank dengan memberikan sumbangan kepada waria namun yang ada dalam sumbangan tersebut merupakan sampah. Kejadian ini sangat di sayangkan sekali karena di tengah kondisi saat ini Indonesia menjadi salah satu Negara yang terkenda dampak wabah corona seharusnya kita semua sama-sama saling bahu-membahu untuk menolong orang lain.Lalu, apakah menjadi vlogger itu perlu melaporkan pajak juga ?Profesi apapun selama mempunyai penghasilan seharusnya sudah mempunyai NPWP dan mempunyai kewajiban untuk membayar serta melaporkan pajaknya, apalagi jika membicarakan saat ini sudah banyak publik figur turut serta menjadi influencer ataupun vlogger dimana mereka mendapatkan penghasilan dengan merekomendasikan suatu produk atau jasa pada media social mereka seperti Instagram salah satunya, rasanya kalangan manapun pasti sudah tidak asing lagi mengengar nama Instagram yang sangat di gandrumi oleh generasi milenial saat ini dan ada publik figure yang ikut meramaikan youtube dengan menjadi vlogger bahkan tarif mereka mulai dari jutaan atau hingga puluhan juta rupiah dalam satu video yang mereka tayangkan. Video yang menginspirasi pun membuat orang lain tertarik sehingga saat ini sudah sangat banyak sekali orang yang ikut menjadi vlogger.Namun hal yang perlu dipahami, seperti slogan “pajak kita untuk kita” dimana pajak yang kita bayarkan sesuai dengan penghasilan akan kita nikmati juga hasilnya walaupun tidak secara langsung namun dapat di rasakan dan dilihat dari adanya pembangunan sekolah, jembatan ataupun fasilitas umum lainnya. Mari jadilah warga Negara yang baik dengan mematuhi ketentuan perpajakan apapun profesinya tidak ada pengecualian termasuk menjadi vlogger yang bukan bekerja pada salah satu instansi perusahaan. Untuk melapor dan membayarkan pajaknya yang dapat dilakukan secara self assessment atau berdasarkan kesadaran diri sendiri untuk melaporkan pajaknya kemudian pada akhir tahun, para vlogger dapat melaporkan penghasilannya selama setahun setelah itu menghitung pajaknya berapa dan melaporkannya sendiri.Kurangnya pemahaman tentang perpajakan kepada seluruh rakyat Indonesia mungkin menjadi salah faktor masih ada vlogger yang tidak pernah melaporkan pajaknya, maka dari itu perlunya pemahaman tentang pajak sangatlah penting. Apalagi saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan kemudahkan kepada wajib pajak untuk dapat melaporkan pajaknya secara online seperti e-filing yang dapat di akses kapan saja dan dimana saja. Salah satu ASP yaitu Pajakku juga menyediakan pembayaran dan pelaporan secara online loh, seperti e-filing dan e-biling. Lalu tunggu apa lagi untuk melaporkan pajak, sangat mudah bukan ?Apapun profesi kalian, ayok bersama-sama mengambil andil untuk memajukan Negara ini dengan salah satunya yaitu menjadi wajib pajak yang patuh.

Apapun profesi kalian, ayok bersama-sama mengambil andil untuk memajukan Negara ini dengan salah satunya yaitu menjadi wajib pajak yang patuh.

Ayo, Menjadi Vlogger yang Sadar Pajak

Dividen dapat diartikan sebagai pemberian atau pembagian&nbsp;laba&nbsp;kepada&nbsp;pemegang saham&nbsp;sesuai dengan saham yang dimiliki. Namun tidak semua laba yang diperoleh perusahaan diberikan ke pemegang saham dalam bentuk deviden, tapi sebagian akan digunakan untuk modal memperbesar usaha.&nbsp;Sebagian orang menjadi pemegang saham suatu perusahaan yang nantinya akan mendapatkan penghasilan atau pembagian laba dari perusahaannya (Dividen), bagaimana perpajakan untuk dividen yang diterima oleh Orang Pribadi ?Menurut pajak, Dividen yang diterima oleh orang pribadi merupakan objek Pajak penghasilan yang bersifat Final dengan tarif 10%. Pajak ini akan dipotong oleh pemberi penghasilan atau perusahaan dimana wajib Pajak orang pribadi tersebut mendapatkan deviden. Kapan dividen tersebut terutang pajaknya? Dividen terutang pada saat pembayaran, saat disediakan atau dibayarkan.&nbsp;Saat terutangnya perusahaan yang tidak go public adalah pada&nbsp;saat pembagian dividen diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.&nbsp;Dan saat terutangnya untuk perusahaan yang go public adalah&nbsp;pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen. Dengan kata lain Pajak atas Dividen akan terutang apabila dividen tersebut telah diumumkan walaupun belum diterima oleh pemegang saham.Setelah pembagian Dividen diumumkan, Pemotong atau perusahaan wajib menghitung Pajak Penghasilan yang diterima oleh pemegang saham dan apabila pemegang saham adalah orang pribadi Perusahaan akan memotong pajaknya sebesar 10% dari total dividen yang diterima. Pajak yang dibayarkan paling lambat disetor ke kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya apabila batas waktu penyetoran pada hari libur maka batas akhir penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya dan Perusahaan juga memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan atas pemotongan Pajak PPh 4(2) ke Kantor Pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.&nbsp;Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi pemegang saham pada perusahaan tersebut nantinya akan mendapatkan Bukti Potong Pajak Penghasilan pasal 4(2) dari Pemotong atau Perusahaan yang wajib diberikan kepada wajib Pajak penerima penghasilan. Bukti Potong tersebut digunakan untuk melaporkan SPT Orang Pribadi pemegang saham pada Tahun berjalan yang dilaporkan paling lambat tanggal 30 Maret atau tiga bulan dari berakhirnya tahun Pajak.&nbsp;Wajib Pajak Orang pribadi tersebut wajib melaporkan bukti Potong yang diterima dari pemotong atau perusahaan pada SPT tahunan Pribadinya, selain memasukan bukti Potong 1721 A1 yang diterima (Jika ada) wajib Pajak orang pribadi juga wajib melaporkan penghasilannya selain yang diterima sebagai karyawan salah satunya apabila wajib Pajak menerima penghasilan final, wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai bukti Potong Pajak Penghasilan 4(2) akan dimasukan pada Jenis Pajak Penghasilan yang bersifat final dan atas penghasilan tersebut tidak dikenakan Pajak kembali karena sudah dipotong pada saat pengumuman pembagian Dividen. Namun wajib Pajak Orang pribadi tidak boleh lupa menambahkan daftar hartanya atas kepemilikan saham pada Perusahaan tersebut. Jika SPT sudah dibuat maka wajib Pajak orang pribadi melanjutkan ke pelaporan SPT, pelaporan SPT bisa dilakukan dengan cara pelaporan Online melalui DJP Online atau melalui ASP terdaftar, selain itu dapat juga dilaporkan melalui pengiriman menggunakan kantor pos atau kurir lainnya dengan tanggal bukti pengiriman dipersamakan dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan. Untuk Bukti penerimaan surat bisa dicetak ulang ke Kantor Pajak Terdaftar dengan menunjukan bukti pengiriman SPT dan no NPWP wajib Pajak.Kesimpulannya, Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenakan 10 % yang bersifat final, penghasilan atas Dividen tersebut wajib dilaporkan pada SPT Tahunan Orang Pribadinya dan mengisi kepemilikan saham yang dimiliki pada daftar Harta.

Menurut pajak, Dividen yang diterima oleh orang pribadi merupakan objek Pajak penghasilan yang bersifat Final dengan tarif 10%. Pajak ini akan dipotong oleh pemberi penghasilan atau perusahaan dimana wajib Pajak orang pribadi tersebut mendapatkan deviden. Kapan dividen tersebut terutang pajaknya? Dividen terutang pada saat pembayaran, saat disediakan atau dibayarkan. 

Orang Pribadi Menerima Dividen, Bagaimana pelaporan pajaknya?

Penyebaran virus Covid-19 sudah meluas di seluruh wilayah Indonesia, berbagai langkah dilakukan Pemerintah agar penyebaran virus dapat diminimalisir, seperti dilarang keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker pada saat berpergian. Banyak aktivitas masyarakat juga dihentikan, seperti banyak pekerja yang bekerja dari rumah (Work from Home), toko bahan pangan yang buka dengan waktu yang telah ditentukan Pemerintah Daerah setempat, dan para pelajar yang diharuskan belajar dari rumah.Walaupun Perusahaan dan karyawan bekerja dari rumah, mereka tidak boleh melupakan kewajiban mereka sebagai wajib Pajak yaitu melaporkan SPT masa dan tahunan badan untuk Wajib Pajak badan dan SPT Tahunan Orang Pribadi untuk wajib Pajak Orang Pribadi. Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak saat ini dimudahkan dengan adanya pelaporan secara online, wajib Pajak dapat melakukan pelaporan melalui DJP Online atau melalui ASP yang terdaftar. Namun untuk pelaporan Online tersebut, Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi harus memiliki Efin. Apakah yang dimaksud dengan Efin? Efin (Electronic Filing Identification Number) merupakan nomor identifikasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak dan diberikan kepada wajib pajak yang akan melakukan pelaporan online (efiling) atau membuat id biling untuk melalukan pembayaran pajak.Saat ini pelayanan Kantor Pajak dilakukan secara online untuk pencegahan penyebaran covid-19, jadi bagi Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki Efin harus mengajukan permohonan aktivasi Efin terlebih dahulu untuk bisa melakukan pelaporan menggunakan Efiling.Berikut cara untuk mengaktivasi Efin atau Lupa Efin :<ol><li class="ql-align-justify">Mengisi formulir permohonan pengajuan Efin, bisa diunduh pada laman www.pajak.go.id</li><li class="ql-align-justify">Permohonan tersebut disampaikan melalui email ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar</li><li class="ql-align-justify">Satu permohonan aktivasi efin hanya bisa dilakukan oleh satu alamat email, jadi dalam satu email tidak boleh digunakan lagi untuk permohonan efin atas NPWP yang lain.</li><li class="ql-align-justify">Mengirimkan swafoto/selfie dengan memegang NPWP dan KTP (untuk wajib Pajak badan, bisa diwakilkan oleh penanggung jawab dan untuk wajib Pajak orang pribadi tidak boleh diwakilkan)</li><li class="ql-align-justify">Jika semua data sudah terkumpul, silahkan kirim ke email masing-masing KPP, petugas Pajak akan mengecek kelengkapan data pada system DJP terlebih dahulu</li><li class="ql-align-justify">Apabila semua data telah sesuai dengan yang ada pada system DJP, petugas Pajak akan mengirimkan pemberitahuan Efin dalam bentu pdf melalui email.</li></ol> Untuk mengetahui email masing-masing Kantor Pelayanan Pajak bisa dilihat pada link berikut <a href="https://pajak.go.id/unit-kerja" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://pajak.go.id/unit-kerja</a> . jika wajib Pajak tidak mengetahui Kantor Pelayanan tempat NPWP nya terdaftar, Wajib Pajak dapat melihat dari kode yang ada pada NPWP, untuk kode KPP ada pada 3 angka di 6 digit terakhir NPWP, misalkan : xx.xxx.xxx-x.(xxx).xxx , tanda silang yang ada didalam kurung tersebut merupakan kode KPPnya, jadi pada saat pengecekan KPP terdaftar bisa menggunakan kode KPP yang ada pada NPWP.Apabila wajib Pajak telah memiliki efin, mereka sudah bisa menggunakan atau melakukan pelaporan secara online (efiling), membuat di biling untuk pembayaran dan melakukan pengajuan atas penggunaan fasilitas perpajakan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini sangat memudahkan bagi wajib Pajak yang bekerja melalui rumah, sehingga diharapkan untuk seluruh wajib Pajak untuk tetap melaporkan Surat Pemberitahuan masa maupun Tahunan tepat waktu agar tidak dikenakan denda atas keterlambatan pelaporan.

Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak saat ini dimudahkan dengan adanya pelaporan secara online, wajib Pajak dapat melakukan pelaporan melalui DJP Online atau melalui ASP yang terdaftar. Namun untuk pelaporan Online tersebut, Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi harus memiliki Efin. Apakah yang dimaksud dengan Efin? Efin (Electronic Filing Identification Number) merupakan nomor identifikasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak dan diberikan kepada wajib pajak yang akan melakukan pelaporan online (efiling) atau membuat id biling untuk melalukan pembayaran pajak. 

Pengajuan dan Aktivasi Efin saat Corona

Saat ini Dunia sedang dilanda musibah dengan adanya penyebaran Virus Corona (COVID-19), termasuk Negara Indonesia, banyak masalah-masalah yang terjadi akibat dari penyebaran virus COVID-19 seperti aktivitas seluruh masyarakat menjadi dihentikan, seluruh sekolah melakukan pembelajaran dari rumah dan perekonomian melemah. Pemerintah sudah mengupayakan cara-cara untuk mengatasi penyebaran virus ini namun upaya yang dilakukan Pemerintah ini juga perlu dana yang tidak sedikit.Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan Negara terbesar didapatkan dari Pajak, namun karena kondisi saat ini pendapatan Negara juga menjadi berkurang. Pemerintah memberikan Insentif untuk wajib Pajak yang terkena dampak Virus Corona ini, Insentif ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020. Dalam peraturan tersebut ada beberapa insentif yang dapat digunakan wajib Pajak untuk meringankan kewajiban perpajakannya.&nbsp;Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan Surat Pers bahwa untuk pelaporan SPT Masa Februari 2020 dan SPT Tahunan Orang Pribadi diperpanjang sampai akhir bulan April 2020, namun walaupun sudah dilakukan perpanjangan pelaporan oleh DJP masih banyak wajib Pajak yang belum melaporkan SPTnya terlebih lagi untuk wajib Pajak Orang pribadi. Apa sanksi yang didapat apabila wajib Pajak Orang pribadi telat melaporkan SPT Tahunan pribadinya?Wajib Pajak orang Pribadi melaporkan SPT tahunannya paling lambat 3 bulan setelah tahun Pajak berakhir atau tanggal 30 Maret setiap tahun, apabila telat melakukan pelaporan akan dikenakan denda atas telat lapor sebesar 100.000, sanksi ini tercantum pada Undang-undang no.28 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 7.&nbsp;Bagaimana cara membayar denda atas telat lapor tersebut? Denda tersebut dapat dibayarkan apabila Kantor Pajak telah mengeluarkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pelaporan. Surat Tagihan Pajak ini akan dikirim ke alamat wajib Pajak. Setelah menerima surat tagihan Pajak dari KPP Wajib Pajak orang pribadi wajib membayar denda tersebut ke kantor pos atau bank persepsi dengan membawa Surat setoran Pajak yang berisi Id billing yang sudah dibuat sebelumnya, surat setoran Pajak dibuat terlebih dahulu dengan jenis setoran 411125 untuk jenis Pajak PPh 25 orang pribadi dan kode jenis setoran 300 untuk Surat tagihan Pajak (STP) Orang Pribadi.Apabila sudah membayar dan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara, Wajib Pajak berhak menyimpan atau membackup bukti pembayaran tersebut untuk digunakan sewaktu-waktu pada saat dilakukannya pemeriksaan dari Kantor Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi juga bisa melakukan konfirmasi ke Account representative atas Surat tagihan Pajak yang telah dibayarkan. Namun tidak perlu dilaporkan kembali karena sudah masuk pada system DJP atas pembayaran denda atas telat lapor tersebut. Jika wajib Pajak tidak membayar denda telat lapor tersebut dalam jangka waktu 1 bulan dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, Kantor Pajak akan mengeluarkan Surat Teguran atas STP yang belum dibayarkan. Setelah jika wajib Pajak juga tidak membayar atas STP tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kantor Pajak akan mengeluarkan Surat Paksa yaitu&nbsp;surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Namun banyak wajib Pajak yang tidak menerima Surat tagihan Pajak namun langsung menerima Surat Paksa, atas kasus ini wajib Pajak berhak menanyakan ke Kantor Pajak terdaftar mengenai dasar atas dikeluarkannya Surat Paksa tersebut karena Wajib Pajak belum menerima Surat Tagihan Pajak sebelumnya.Jadi agar terhindar dari denda telat lapor, Wajib Pajak diharapkan melaporkan SPT tahunan pribadinya tepat waktu, pelaporan saat ini juga sangat dipermudah dengan adanya pelaporan melalui online dan tidak perlu datang ke KPP lagi.

Wajib Pajak orang Pribadi melaporkan SPT tahunannya paling lambat 3 bulan setelah tahun Pajak berakhir atau tanggal 30 Maret setiap tahun, apabila telat melakukan pelaporan akan dikenakan denda atas telat lapor sebesar 100.000, sanksi ini tercantum pada Undang-undang no.28 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 7. 

Telat lapor SPT tahunan Pribadi, apa sanksinya?

Apa kalian tahu arti bea materai? Bea materai merupakan pemajakan atas dokumen. Jenis dokumen yang dimaksud adalah dokumen perdata dan dokumen yang digunakan untuk pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai hanya membahas dokumen tertulis. Dokumen digital tidak dibahas dalam Undang-Undang tersebut.Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 untuk mengatur pemajakan dokumen terkini. Pada Undang-Undang tersebut telah ditambahkan peraturan baru seputar pemajakan dokumen digital. Tidak hanya itu, tetapi Undang-Undang tersebut juga membahas penegasan hukum dalam jenis dokumen, hingga sanksi hukum pemalsuan, penggandaan, pemakaian materai bekas terkait bea materai.Seperti yang kita ketahui, materai yang kita gunakan hingga kini adalah meterai dengan tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000. Tetapi, adanya perubahan tersebut membuat pemerintah untuk merubah tarif bea materai menjadi Rp 10.000.Materai Rp 10.000 ini hanya berlaku untuk dokumen yang kurang dari atau senilai dengan Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Dokumen yang memiliki nilai di atas Rp 5.000.000 wajib dikenakan pajak bea materai. Kebijakan pada perubahan pemajakan ini tentunya sangat menguntungkan dan meringankan beban Usaha Kecil dan Menengah, loh!Menurut peraturan sebelumnya, dokumen yang memiliki nilai di atas Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) diwajibkan untuk membayar bea materai. Peraturan ini tentunya dapat menyulitkan pihak UKM dan UMKM atau masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19. Dengan demikian, dibuatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai guna meringankan beban masyarakat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan dokumen terkini.Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Cukai, yaitu : <ol><li class="ql-align-justify">Melakukan optimalisasi pada penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional.</li><li class="ql-align-justify">Kepastian hukum dalam pemajakan bea materai.</li><li class="ql-align-justify">Menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li><li class="ql-align-justify">Keadilan perpajakan bea materai.</li><li class="ql-align-justify">Menyesuaikan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</li></ol> Lalu, Bagaimana dengan sanksi terkait bea materai? Pada bab IX Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 membahas dan menegaskan ketentuan pidana pada bea materai. Pada Pasal 24 membahas ketentuan pidana berupa memalsukan, meniru materai tempel atau materai elektronik. Pihak yang melakukan hal-hal tersebut akan dipenjara selama tujuh tahun atau denda Rp 500.000.000.Pada Pasal 25 membahas ketentuan pidana berupa pihak yang memanfaatkan dengan memakai, menjual, menyerahkan, bahkan menawarkan atau memiliki persediaan untuk dijual kembali dapat dipenjara selama tujuh tahun atau denda Rp 500.000.000.Sementara itu, pada Pasal 26 membahas ketentuan pidana berupa bagi pihak yang menghilangkan tanda atau ciri-ciri pada materai, bahkan memperjualbelikan materai bekas akan dipenjara selama 3 tahun atau denda Rp 200.000.000.

Materai Rp 10.000 ini hanya berlaku untuk dokumen yang kurang dari atau senilai dengan Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Dokumen yang memiliki nilai di atas Rp 5.000.000 wajib dikenakan pajak bea materai. Kebijakan pada perubahan pemajakan ini tentunya sangat menguntungkan dan meringankan beban Usaha Kecil dan Menengah, loh!

Apa Saja Yang Perlu Diketahui Dalam Materai Rp 10.000 ?

Gaji/upah semua orang tau betul merupakan hasil jerih payah yang diterima setelah lelah melakukan aktivitas pekerjaan yang diwajibkan kepada kita dalam wujud uang. Apa sih arti gaji tersebut? Menurut Wikipedia, gaji merupakan suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang&nbsp;majikan&nbsp;pada&nbsp;karyawannya&nbsp;yang dinyatakan dalam suatu&nbsp;kontrak kerja.Namun kali ini kita akan membahas bagaimana nasib gaji karyawan di tengah pandemic Covid-19 seperti sekarang ini. Seperti diketahui bersama, adanya Wabah Pandemi Covid-19 telah merubah keadaan global terutama dari segi ekonomi, yang mana paling terdampak atas hal tersebut. Dikutip dari DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-202o) bertajuk ‘Global Tax Policy Responses to Covid-19 Crisis’ Pemerintah mencatat akibat pandemi ini pertumbuhan ekonomi tahun ini minus di angka 0.4% karena IMF menyatakan implikasi penyebaran Covid-19 berpengaruh besar terhadap perekenomian dunia dibandingkan ketika krisis keuangan 2007-2008. Selain itu berbagai institusi internasional juga memprediksi terjadinya kontraksi ekonomi dari sebesar 1,1% hingga 2,9%.Jika dilihat lebih dalam, yang sangat merasakan dampak terbesar dari pandemi ini adalah masyarakat kecil dan para pegawai yang menggantungkan nasibnya kepada perusahaan. Sebagian besar pemberitaan menayangkan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya ataupun terpaksa mem-PHK mereka karena tidak adanya pemasukan. Mengutip dari kompas.com melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha. Dalam edaran tersebut mengatur kebijakan hak perlindungan dan pengupahan bagi buruh yang harus dijaga oleh para pelaku usaha..Adapun isi Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 terkait perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait adanya Pandemi Covid-19 dituangkan kedalam empat butir aturan, yaitu sebagai berikut :<ol><li class="ql-align-justify">Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (OOP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh</li><li class="ql-align-justify">Bagi pekerja/buruh yang masuk katagori kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, atas upahnya dibayarkan secara penuh selama masa karantina/isolasi</li><li class="ql-align-justify">Bagi pekerja/buruh yang tidak kerja disebabkan sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan</li><li class="ql-align-justify">Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah wilayah masing-masing perusahaan, sehingga sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai kesepakatan antar pengusaha dengan pekerja/buruh</li></ol> Disamping perlindungan terhadap upah pekerja, adapun upaya pencegahan penyebaran dan penangganan Covid-19 di lingkungan kerja perlu diterapkan dengan cara sebagai berikut:<ol><li class="ql-align-justify">Membina dan mengawasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</li><li class="ql-align-justify">Memberikan informasi ke semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasannya.</li><li class="ql-align-justify">Mendata dan melaporkan ke instansi terkait setiap kasus/ yang patut diduga kasus COVID-19 yang berada di tempat kerja</li><li class="ql-align-justify">Menginformasikan Pimpinan Perusahaan untuk antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh</li><li class="ql-align-justify">Mendorong setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan terhadap pandemi COVID-19 untuk memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha</li><li class="ql-align-justify">Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.</li></ol> Melalui aturan tersebut diharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat yang berstatus pegawai untuk dapat menerima haknya secara adil dan bagi pengusaha dapat menjalankan kewajiban kepada pekerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku karena pemerintah telah memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha membayarkan hak karyawannya sesuai surat edaran untuk menjaga masalah besaran upah sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerjanya.

Dampak perkonomian yang disebabkan oleh corona membuat banyak pengusaha dan perusahaan kebingungan bagaimana dapat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan upah para karyawan, simak peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk meringankan beban perusahaan.

Bagaimana Pembayaran Upah Para Karyawan Ditengah Covid-19?

Usaha properti masih laris diminati oleh masyarakat, seperti jual beli tanah, sewa ruko, apartemen, rumah, ataupun rumah kost. Bagi mereka yang memang telah memiliki aset berupa tanah dan bangunan, pilihan yang paling sering diambil adalah membuat rumah kost. Di perkotaan sendiri rumah kost adalah hunian yang paling diminati. Selain karena biaya yang lebih murah dibandingkan jika harus membeli rumah atau menyewa rumah atau apartemen, permintaan akan hunian sementara juga sangat tinggi. Peminat rumah kost biasanya perantau yang melanjutkan pendidikan dan bekerja di kota lain.Harga tiap kamar kost biasanya berbeda antara satu dengan lainnya. Faktor yang memengaruhi harga kamar kost yaitu lokasi serta fasilitas kamar yang diberikan. Lokasi kost yang dekat dengan akses jalan raya, ataupun dengan sekolah, kampus, perkantoran, dan pusat perbelanjaan biasanya lebih mahal daripada kost yang aksesnya terbatas. Sedangkan untuk fasilitas kamar kost biasanya variatif, ada yang menyewakan kamar tanpa furniture hingga lengkap dengan berbagai furniture dan elektronik. Harga kost juga bervariasi tergantung harga sewa tanah saat itu.Pendapatan dari sewa kost juga tetap, tergantung kebijakan pemilik. Ada yang menerapkan pembayaran kost sekali selama setahun dan sekali sebulan. Ada juga yang menambahkan pembayaran jaminan diawal dan akan dikembalikan saat penyewa kost sudah tidak tinggal lagi. Penghasilan dari penyewaan kost tersebut jika ditelaah lagi merupakan objek pajak atas penyewaan kamar. Berapa tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari usaha kost-kostan?Jika melihat aturan untuk penyewaan, maka ada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 yang telah mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Namun pada PP tersebut juga diterangkan bahwa penghasilan yang tidak termasuk adalah penghasilan dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Dalam penjelasan diterangkan bahwa yang termasuk jasa pelayanan penginapan antara lain asrama untuk pelajar, pondok, dan rumah kost. Dengan kata lain penghasilan dari sewa menyewa kost tidak termasuk dalam objek pajak PP No 34 Tahun 2017.Namun telah terbit aturan terbaru yaitu PP No. 46 tahun 2013 yang telah diperbaharui menjadi PP No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bagi wajib pajak pribadi maupun badan&nbsp;yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenai tarif 0,5% dari peredaran bruto. Jadi para pemilik kost dapat menggunakan tarif ini untuk membayar pajaknya.Namun tidak semua pendapatan usaha kost dapat menggunakan aturan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dijelaskan bahwa pajak yang dikenakan pada usaha hotel menjadi pemasukan bagi kabupaten atau kota tempat hotel tersebut beroperasi. Diterangkan kembali bahwa yang dimaksud dengan hotel antara lain motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Jadi apabila pemilik rumah kost memiliki kamar yang berjumlah lebih dari 10 kamar, maka dipastikan akan dikenakan pajak daerah dengan tarif 10%.Untuk pembayaran PPh final 0,5%, pembayaran paling lambat dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.Kalian dapat membuat SSP PPh Final pada ebilling Pajakku di laman ebilling.pajakku.com. Tidak hanya untuk satu, tapi kalian juga bisa membuat billing dengan lebih dari satu NPWP. Kalau masih belum paham mengenai PPN KMS, silahkan langsung saja hubungi support Pajakku via telepon atau email.

Pendapatan dari sewa kost juga tetap, tergantung kebijakan pemilik. Ada yang menerapkan pembayaran kost sekali selama setahun dan sekali sebulan. Ada juga yang menambahkan pembayaran jaminan diawal dan akan dikembalikan saat penyewa kost sudah tidak tinggal lagi. Penghasilan dari penyewaan kost tersebut jika ditelaah lagi merupakan objek pajak atas penyewaan kamar. Berapa tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari usaha kost-kostan?

Kost-kostan Wajib Bayar Pajak?

Jika pada artikel sebelumnya dibahas terkait aturan mengenai perlakuan gaji yang diterima oleh karyawan ditengah Pandemi Covid-19 yang telah di atur dalam Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 terkait perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh. Pada bahasan kali ini kita bahas tatacara perhitungan dan ketentuan terkait status kepegawainnya. Kali ini kita akan membahas salah satu katagori dari jenis pegawai yaitu pegawai tidak tetap. APA ITU PEGAWAI TIDAK TETAP?Dari pengertiannya menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui PER 16/PJ/2016 dapat diartikan bahwa pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan jika bekerja yang dihitung berdasarkan jumlah hari dan besarnya jumlah unit maupun penyelesaian akan suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Bentuk penghasilan yang diterima biasa disebut dengan upah baik satuan, harian, mingguan maupaun borongan yang umumnya dibayarkan mengunakan system bulanan. KETENTUAN TERKAIT PEGAWAI TIDAK TETAPTerkait pemotongan pajak antaar pegawai tidak tetap dengan pegawai tetap terdapat perbedaan dalam perhitungan pph 21nya, berikut dapat dijabarkan terkait ketentuan khusus tersebut: <ol><li class="ql-align-justify">Jika penghasilannya belum melebihi 300.000 maka tidak terdapat pemotongan pajak pph 21 namun jika melebihi 450.000 dalam sehari maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto</li><li class="ql-align-justify">Jika mendapatkan penghasilan kumulatif dalam sebulan (1 bulan kalender) melebihi 4.500.000 maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto</li><li class="ql-align-justify">Penghasilan yang diterima biasanya disebut upah yang pembayarannya dapat mingguan, satuan atau borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan</li><li class="ql-align-justify">PTKP dalam seharinya di hitung dari PTKP pertahun 54.000.000 di bagi dengan 360 hari</li><li class="ql-align-justify">Jika menerima tunjangan berupa JHT maka iuran yang dibayarkan sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto</li></ol> CONTOH PERHITUNGAN PEGAWAI TIDAK TETAPBapak Bagus bekerja pada perusahaan elektronik Sepatu dan hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari yang diterima adalah Rp 200.000. Bapak Bagus menikah tetapi belum memiliki anak.Penghitungan PPh Pasal 21Upah Januari 2020 = 20 x Rp250.000 = Rp 5.000.000Penghasilan neto setahun = 12 x Rp5.000.000 = Rp 60.000.000PTKP (K/-) adalah sebesar- Untuk WP sendiri = Rp 54.000.000- tambahan karena menikah = Rp 4.500.000Total = Rp 58.500.000Penghasilan Kena Pajak = Rp 1.500.000PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:5% x Rp 1.500.000 = Rp 75.0000PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar:Rp 75.000 : 12 = Rp&nbsp;6.250Jadi besarnya pajak terutang dari Bapak Bagus adalah Rp 6.250.Dari perhitungan tersebut dapat dikatakan jika pegawai tidak tetap akan menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan. APLIKASI PENGOLAHAN GAJI DAN PAJAK KARYAWANSebagai perusahan yang baik sudah seharusnya taat akan hukum dan salah satunya taat melaporkan pajak karyawannya dengan menyetorkan tepat waktu ke pemerintah. Namun terkadang HR dari perusahaan tersebut merasa pengolahan pajak itu rumit karena mereka sudah sibuk mengitung gaji karyawannya dan harus melaporkan besarnya pajak terutang karyawannya. Pajakku memberikan solusi atas permasalahan yang diterima oleh perusahaan dalam megngelola gaji hingga melaporkan pajak dari pegawainya, salah satunya melalui aplikasi sobat gaji, dimana perusahaan dapat menginput data karyawan hingga mendapatkan besarnya nilai take home pay bahkan melaporkan pajak karyawannya hanya dengan satu aplikasi saja dan aplikasi tersebut dapat didownload melalui play store bagi pengguna android.

Disini kami akan mengulas bagaimana cara melakukan perhitungan pegawai tidak tetap dari seorang pegawai, serta ketentuan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh wajib pajak tersebut

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak