Hadirnya fintech atau financial technology menjadi hal yang penting dalam mendorong percepatan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan industri fintech dinilai mampu meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Adapun, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menyebutkan peran UMKM sangat besar dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari 60 persen. Terdapat 90 persen lebih tenaga kerja di Indonesia yang dipekerjakan oleh UMKM.
Namun, diketahui pula dalam praktiknya, UMKM menghadapi kondisi yang relatif sulit perihal pendanaan. Saat berbicara terkait pendanaan dari lembaga jasa keuangan konvensional, terdapat kendala aset untuk jaminan, laporan keuangan pun masih merugi meskipun secara cash flow positif.
Hal ini menjadi aspek yang dilematis untuk UMKM, khususnya pada perusahaan rintisan. Fintech peer to peer (p2p) lending ini dapat memberikan pinjaman yang disesuaikan dengan bisnis model dan cash flow cycle, maka ketika UMKM membutuhkan pinjaman, fintech lending dapat membantu.
Adapun, berdasarkan riset AFPI sebelumnya, permintaan pembiayaan UMKM dinilai belum merata dan masih terpusat di Bali dan Jawa. Angka tersebut sebanyak 62 persen dari total pembiayaan UMKM di Indonesia pada 2022 sebesar Rp1.400 triliun. Segmen dengan pertumbuhan tertinggi ini ada di Indonesia timur dengan skala mikro dan ultramikro. Namun, sampai kini akses pendanaan masih terbata di wilayah tersebut.
Dalam upaya meningkatkan layanan pinjaman bagi UMKM ini, fintech dapat memberikan pendanaan meliputi konfirmasi kegiatan usaha, program pendampingan kegiatan usaha, monitoring perputaran dana usaha, termasuk berbagai data pemerintah untuk keperluan scoring seperti Jamsostek, data BPJS, asuransi kegiatan usaha, dan pajak.
Pendanaan UMKM ini pun tidak hanya akan meningkat jumlahnya, melainkan beragam dengan sebaran mencapai daerah di luar Bali dan Jawa. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai outstanding pinjaman fintech P2P lending pada Juli 2023 sebesar Rp55,98 triliun.
Angka ini pun termasuk atas pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia yang mengalami peningkatan dari beberapa periode sebelumnya. Lalu, secara keseluruhan, total pinjaman yang telah disalurkan fintech P2P lending di Indonesia sejak 2018 hingga Juli 2023 mencapai Rp657,85 triliun.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero pun mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan UMKM di Indonesia lebih melek digital. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah kendala berbentuk tingkat literasi yang tergolong rendah. Hal ini dikarenakan, dari segi pendidikan para pelaku UMKM berada di tingkat middle-to-low, sehingga perlu upaya bersama untuk UMKM masuk ke dunia digital.
&nbsp;
Eddy juga mengapresiasi fintech, karena sudah berada di jalur yang tepat dengan berperan sesuai kebutuhan UMKM, yaitu mempermudah proses pembiayaan dengan proses digitalisasinya. Eddy turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berperan serta atas kemajuan UMKM yang berdampak pada penguatan ekonomi nasional.
Direktur Eksekturif Forum Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (Fokus UMKM) Ari Prabowo menyebutkan dari 60 juta lebih UMKM di Indonesia, tetapi masih sedikit UMKM yang memanfaatkan permodalan melalui fintech, karena kurangnya pengetahuan atas dunia digital. Oleh karena itu, Ari menyebutkan UMKM harus berfokus pada ''4 Go'' yaitu Go legal, Go digital, Go modern, dan Go global.
Dengan adanya UMKM Indonesia yang memasuki dunia digital, maka UMKM akan mendapatkan akses permodalan yang mudah dan cepat. Ari menyebutkan Forum Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah mendukung berbagai upaya yang dilakukan fintech dalam memberikan kemudahan pengajuan pembiayaan kepada UMKM serta menyatakan siap untuk berkolaborasi dan memastikan setiap UMKM menjalankan fokus ''4 Go''.

Peran Fintech Dalam Percepatan Digitalisasi UMKM

Jastip atau Jasa Titip akhir-akhir ini menjadi salah satu opsi bisnis yang sedang menjamur. Opsi pembelian barang dengan membayar jasa kepada orang yang membeli sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang tidak punya banyak waktu untuk berbelanja langsung. Mulai dari kosmetik, skincare, tas, makanan, otomotif, hingga peralatan dapur menjadi barang barang favorit untuk dijastipkan.
Variasi tempat pembelian barang juga sangat beragam. Mulai dari pusat perbelanjaan dalam negeri hingga luar negeri. Negara-negara favorit untuk jastip antara lain Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Amerika Serikat. Bagi kamu yang menjalankan bisnis jastip, sudah tentu harus meluangkan seluruh waktu kamu untuk menjalankan bisnis ini.
Ada beberapa alasan orang menggunakan jastip, antara lain:
<ol>
<li>Waktu yang Terbatas</li>
</ol>
Untuk orang-orang yang sibuk dan tidak punya banyak waktu tentunya jastip menjadi solusi yang pas. Apalagi momentum diskon dan kesempatan untuk berkunjung langsung ke lokasi tidak bisa didapat dengan mudah. Oleh karena itu, banyak orang yang menggunakan jasa titip untuk berbelanja
<ol start="2">
<li>Jarak yang Jauh</li>
</ol>
Jika dibandingkan harus pergi ke kota atau negara lain untuk membeli suatu barang, sebagian orang lebih memilih jastip , arena dianggap lebih efektif. Hanya dengan membayar jasa dan ongkos kirimnya, kamu dengan mudah bisa mendapatkan barang yang kamu inginkan.
<ol start="3">
<li>Bisa Lebih Murah</li>
</ol>
Untuk produk dari luar negeri, sebagian produk memang lebih mahal jika kita beli di dalam negeri. Oleh karena itu jastip adalah pilihan yang tepat.
<ol start="4">
<li>Terjamin Keasliannya</li>
</ol>
Aspek kepercayaan yang besar antara konsumen dan penyedia jastip menjadi aspek yang paling penting. Penyedia jastip diharapkan menjadi kepercayaan konsumen dalam membeli barang.
Bagi pelaku bisnis jastip, harusnya sudah mengetahui tentang ketentuan jastip, khususnya pembelian barang dari luar negeri. Pembelian barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia akan dikenakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).
Impor barang melalui barang bawaan ke wilayah Indonesia akan dikategorikan menjadi personal use dan non personal use. Untuk barang personal use, bea cukai memberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai dengan besaran US$500 per penumpang. Sementara, untuk barang non personal use akan diterapkan tarif bea masuk umum dan untuk nilai pabean juga akan ditetapkan dari keseluruhan nilai pabean barang impor.
&nbsp;
Ketentuan Perpajakan Jastip
Regulasi yang mengatur tentang jastip telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Selain bea masuk, penyedia jasti juga wajib untuk membayar Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terdiri dari PPh Pasal 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kalau tergolong barang mewah.
Untuk PPh Pasal 22 Impor jika barang jastip termasuk dalam ketentuan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 maka terbagi dua jenis. Tarif sebesar 10% dan 7,5% berdasarkan Angka Pengenal Impor (API). Akan tetapi, jika tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif yang ditentukan atau dua kali lipat lebih besar.
Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 11% berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Sementara untuk PPnBM sifatnya kondisional. Jika barang jastip tergolong mewah, maka dikenakan PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200% berdasarkan pasal 8 UU 42 Tahun 2009. Selain itu, jastiper juga wajib melaporkan barang bawannya ke custom declaration yang akan diserahkan ke bea cukai saat sampai di Indonesia.
&nbsp;
Contoh Perhitungan Pajak Jastip
Mira membeli barang jastip dari Korea Selatan seharga US$600 dan telah memiliki NPWP. Diketahui kurs yang berlaku Rp15.000. Berikut perhitungan pajaknya:
Harga barang US$600
Pembebasan US$500
Harga setelah pembebasan US$100
Nilai Pabean (US$100 x kurs) = Rp1.500.000
Bea Masuk (10% x Nilai Pabean) = Rp150.000
Nilai Impor (NI) = Rp1.650.000
PPh Pasal 22 Impor 7,5% x NI = 7,5% x Rp1.650.000 = Rp123.750 (memiliki NPWP)
PPN 11% x NI = 11% x Rp1.650.000 = Rp181.500
PDRI = PPh Pasal 22 Impor + PPN = Rp305.250

Ingin Buka Usaha Jastip Internasional Cek Ketentuannya di Sini!

PPh 21 dikenakan atas seluruh Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas pekerjaan, jasa, kegiatan, maupun jabatan suatu orang pribadi dalam negeri. Penghasilan yang diperoleh dapat berbentuk gaji, upah, honor, tunjangan. Dalam pengenaan PPh 21, Besaran pajaknya dipengaruhi dengan penghasilan yang diterima yang dikurangi oleh beberapa pengurang seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak, Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, dan Iuran Jaminan Hari Tua.&nbsp;
Biaya jabatan sendiri memiliki pengertian sebagai suatu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto untuk menghitung pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk besaran pasti dari Pajak Penghasilan Pasal 21 sendiri, Sobat dapat mengurangi pendapatan yang Sobat terima dalam 1 tahun dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak dan dikurangi dengan Biaya Jabatan. Biaya jabatan sendiri akan tetap dikenakan walaupun pegawai tersebut tidak memiliki jabatan. Biaya jabatan sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 tentang Pajak Penghasilan. Didalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa pengurangan penghasilan bruto denngan Biaya Jabatan hanya berlaku bagi Karyawan Tetap. Karena pada Pasal 21 ayat 4 menjelaskan pengenaan PPh 21 bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yaitu penghasilan bruto yang dikurangi oleh bagian penghasilan yang tidakdikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.03/2008, besaran tarif dari biaya jabatan sendiri adalah 5% dengan nilai maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun. Selain itu, pada PMK tersebut menjelaskan kapan mulainya biaya jabatan akan dikenakan:&nbsp;
<ol>
<li>Jika mulai dari awal tahun pegawai/karyawan telah berstatus tetap, maka biaya jabatan akan mulai dihitung dari bulan Januari hingga akhir tahun saat karyawan/pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja</li>
<li>Jika seorang karyawan/pegawai baru diangkat statusnya menjadi tetap dalam tahun takwim/kalender, maka biaya ini akan dihitung sejak bulan pengangkatan karyawan sampai akhir tahun atau sampai berhenti kerja.&nbsp;</li>
<li>Jika seorang karyawan/pegawai telah berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya tersebut akan dihitung dari Januari hingga bulan saat karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja</li>
</ol>
&nbsp;
Contoh Perhitungan Biaya Jabatan
<ol>
<li> Biaya Jabatan di Bawah Batas Maksimal</li>
</ol>
A adalah seorang karyawan tetap dari PT XYZ yang telah bekerja selama 1 tahun. Setiap bulannya A menerima gaji sebesar Rp 6.000.000. Selain itu, A juga mendapatkan tunjangan ongkos sebesar Rp 500.000 per bulannya. Berapakah besaran biaya jabatan yang harus dibayar A?
Total pendapatan = Gaji + Tunjangan
Total pendapatan = Rp 6.000.000 + Rp 500.000
Total pendapatan = Rp 6.500.000
Biaya Jabatan = Total Pendapatan x Tarif Biaya Jabatan
Biaya Jabatan = Rp 6.500.000 x 5%
Biaya Jabatan = Rp 325.000
Maka biaya jabatan A sebesar Rp 325.000 tiap bulannya atau Rp 3.900.000 dalam setahun.
&nbsp;
<ol start="2">
<li> Biaya Jabatan di Atas Batas Maksimal</li>
</ol>
B adalah seorang karyawan tetap yang telah lama bekerja di PT XYZ. Setiap bulannya B menerima gaji sebesar Rp 15.000.000. Selain itu, B juga mendapatkan tunjangan ongkos sebesar Rp 1.000.000 per bulannya. Berapakah besaran biaya jabatan yang harus dibayar B?
Total pendapatan = Gaji + Tunjangan
Total pendapatan = Rp 25.000.000 + Rp 1.000.000
Total pendapatan = Rp 26.000.000
Biaya Jabatan = Total Pendapatan x Tarif Biaya Jabatan
Biaya Jabatan = Rp 26.000.000 x 5%
Biaya Jabatan = Rp 1.300.000
Maka biaya jabatan B sebesar Rp 1.300.000 tiap bulannya atau sebesar Rp 15.600.000 dalam setahun. Namun, dikarenakan biaya jabatan B lebih besar dari batas maksimal, maka biaya jabatan B hanya sebesar nilai maksimal yaitu Rp 500.000 tiap bulannya atau Rp 6.000.000 dalam setahun

Sobat Belajar: Mari mengenal Biaya Jabatan

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia kian meningkat. Semua lini industri UMKM kini sudah mulai menjamur di mana-mana. Mulai dari kuliner, transportasi, jasa, kerajinan, hingga pengolahan limbah. Para pelaku UMKM Indonesia juga sangat cepat beradaptasi dengan dunia digital sekarang ini.
Sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% pada triwulan ke-2 tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh UMKM. Oleh karena itu, pemerintah sangat menaruh perhatian kepada para pelaku bisnis UMKM. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur bisnis skala kecil dan menengah ini.
Perkembangan dunia digital akhir-akhir ini juga sejalan dengan perkembangan UMKM. Kondisi ini pula yang dimanfaatkan oleh pelaku bisnis UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Mulai dari promosi penjualan, pembukuan, hingga sistem kepegawaian. Akan tetapi, sisi positif dari perkembangan digitaliasi UMKM tersebut bukannya tanpa risiko.
Ancaman siber untuk pelaku bisnis UMKM kian hari kian menghantui. Dalam laporan terbarunya, Kaspersky mengungkapkan banyak sekali pihak-pihak jahat dan tidak bertanggung jawab mengincar sektor UMKM dengan segala cara dan taktik. Peneliti Kaspersky mengungkapkan sepanjang Januari hingga Juni 2023 sebanyak 730 karyawan UMKM di Indonesia menjadi korban malware atau perangkat lunak berbahaya yang menyamar menjadi aplikasi bisnis.
Sebenarnya, angka ini menunjukkan penurunan dari sisi karyawan terdampak dibandingkan tahun kemarin. Akan tetapi, masalah seperti ini harus menjadi perhatian serius bagi pelaku UMKM. Jenis malware seperti trojan dan virus dapat merusak perangkat serta jaringan, bahkan dalam kuantitas yang lebih besar dapat membahayakan data pelanggan dan karyawan.
Dari data Kaspersky juga diperoleh data jumlah file unik yang digunakan oleh penjahat siber meningkat hingga 123,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mereka juga telah berhasil memblokir lebih dari 11.000 file berbahaya yang memang menargetkan UMKM di Indonesia selama semester pertama tahun 2023. Angka ini meningkat sebesar 83,18% dibandingkan dengan tahun lalu.
General Manager Asia Tenggara Kaspersky, Yeo Siang Tiong, mengungkapkan sektor UMKM Indonesia harus membangun pertahanan siber yang lebih dari sebelumnya. Sebagai Langkah preventif pertama bagi pelaku bisnis UMKM yaitu melakukan pemetaan gangguan yang sering dihadapi yang berkaitan dengan keamanan siber. Hal ini sangat perlu dilakukan dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di Indonesia terutama di sektor UMKM.
Pelaku bisnis UMKM disarankan untuk meningkatkan keamanan siber. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain memetakan potensi gangguan keamanan siber, menerapkan kebijakan pengendalian karyawan, dan memahami tindakan yang tepat yang dapat diambil untuk bisnis mereka baik tidakan mandiri maupun kolaboratif.
Penjahat siber menargetkan UMKM dengan segala jenis ancamannya bukannya tanpa alasan. Mereka beranggapan UMKM tidak memiliki sistem keamanan siber yang kuat, terlebih perputaran uang di industri UMKM yang tidak sedikit. Alasan itulah yang membuat para penjahat siber bisa terus menjalankan aksinya. Jenis ancaman yang biasa ditemui yakni penyamaran malware sebagai perangkat lunak bisnis hingga phishing dan penipuan melalui email. Serangan siber semacam ini dapat membuat kerugian finansial bagi bisnis tersebut dan kerugian reputasi yang cukup besar.
Upaya lain yang dapat dilakukan pemilik bisnis UMKM untuk mengamankan bisnis mereka antara lain menambah pengetahuan tentang ancaman siber yang dapat diikuti dengan pelatihan keamanan siber. Pelatihan semacam ini sudah mulai banyak digelar baik dari pemerintah maupun swasta dengan tujuan yang sama yaitu membuat pelaku bisnis UMKM dapat mencegah dan menanggulangi masalah yang berkaitan dengan keamanan siber.
Pemerintah sebagai pengawas dan regulator juga perlu untuk membuat aturan yang komprehensif berkaitan dengan keamanan siber ini. Pencegahan dan penanggulangan masalah terkait ancaman siber terutama untuk pelaku UMKM perlu digalakkan, karena kendali perekonomian nasional ini ada di tangan mereka.

Cara Mengatasi Ancaman Siber Pada UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, memberikan pernyataan yang mengundang kontroversi, dimana ia tidak menyetujui TikTok menjalankan bisnis sosial media dan e-commerce secara bersamaan. Teten menyebut penolakannya ini untuk membuat ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal dapat berkembang secara sehat. Teten juga membandingkan dengan negara besar lain yang sudah melarang TikTok sebagai tempat untuk berjualan seperti Amerika Serikat dan India.
Seperti yang sudah kita ketahui, TikTok memiliki fitur TikTok Shop yang memungkinkan seller untuk memasarkan produknya secara langsung kepada pembeli. Namun, yang dikhawatirkan Teten yakni monopoli pasar yang dilakukan oleh TikTok dengan menjalan kedua bisnis secara bersamaan. Teten meminta agar adanya peraturan terkait impor langsung (cross border) di e-commerce.
Pelaku ritel dari luar negeri diharuskan untuk mengekspor dengan mekanisme yang berlaku terlebih dahulu sebelum menjual produknya kepada konsumen. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh seller yang menggunakan TikTok Shop. Jika pelaku ritel langsung menjual barang dari luar negeri tanpa prosedur eskpor impor, yang dikhawatirkan adalah pelaku UMKM tidak dapat bersaing, karena mereka harus mengurus beberapa hal seperti izin edar, sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan lain sebagainya.
Pemerintah sebetulnya telah menanyakan hal ini kepada perwakilan TikTok di Indonesia, namun jawaban dari mereka tidak memuaskan karena menyerahkan sistem pricing sepenuhnya kepada seller. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga mengemukakan hal yang sama. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan jika sosial media ingin melakukan bisnis e-commerce, harus mengurus izin untuk menjadi e-commerce. Tapi pertanyaan di lapangan, apakah benar TikTok membunuh keberadaan UMKM? Kita coba analisis secara singkat.
TikTok Shop menawarkan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga ritel di supermarket atau minimarket. Hal ini disebabkan karena seller yang biasanya juga bertidak sebagai supplier atau produsen dapat menjual langsung ke pembeli tanpa melalui reseller. Hal inilah yang membuat pemerintah takut akan mematikan ekosistem UMKM lokal.
Pembeli juga tidak bisa disalahkan, secara natural, pembeli tentunya akan mencari harga termurah di pasar dan inilah yang ditawarkan oleh TikTok. Namun, beberapa pelaku bisnis UMKM juga menyatakan mereka masih bisa bertahan dengan gempuran produk impor meskipun harus bersusah payah. Pelaku UMKM juga beranggapan yang sangat terdampak dari TikTok ini adalah reseller, karena TikTok memutus rantai pasok langsung ke konsumen.
Sebagian dari reseller merupakan ibu rumah tangga yang penghasilannya sangat bergantung pada TikTok. Mereka menggunakan video dan foto konten dari supplier yang diposting di akun mereka untuk memasarkan produk. Kalangan seperti inilah yang justru sangat terdampak dengan adanya produk impor di Tiktok.
Pemerintah perlu memerhatikan hal ini dengan serius karena jika dibiarkan terus menerus, situasi seperti ini akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi mikro nasional. Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan selaku pemangku kebijakan harus bekerja sama untuk menyelamatkan pelaku bisnis UMKM lokal agar tidak semakin tergerus oleh mekanisme seperti ini.&nbsp;

Benarkah TikTok Ancam Keberlangsungan UMKM?

Seperti yang telah diketahui, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mengalami kesulitan dalam mendapat modal, padahal UMKM telah menjadi pendorong penting dalam perekonomian Asia Tenggara (ASEAN), bahkan menyumbang 69% dari Angkatan kerja nasional dari tahun 2010 hingga 2019.
UMKM adalah bagian integral dari Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Adapun, terdapat 70 juta UMKM di ASEAN yang mencakup antara 97,2%-99,9% dari total usaha di negara-negara anggota ASEAN.
Secara regional, UMKM telah menyumbangkan 85% terhadap lapangan kerja, 44,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan 18% terhadap ekspor nasional. Seperti yang telah diketahui, terdapat enam dari sepuluh Masyarakat ASEAN masih belum memiliki rekening bank atau tidak memiliki rekening bank saat ini.
Sedangkan, dalam studi tahun 2021 yang dilakukan oleh Tech for Good Institute, terdapat lebih dari 60% UMKM yang disurvei tidak dapat memperoleh pinjaman ketika membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu, digitalisasi layanan keuangan (DFS) dapat menjadi solusi. DFS pun menyediakan alat-alat baru untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selalu terjadi terhadap inklusi keuangan dan ASEAN menjadi negara yang akan merasakan manfaatnya.
Sebagai catatan, berdasarkan pada laporan Alliance for Financial Inclusion 2021 menunjukkan bahwa DFS di ASEAN telah mencapai sebesar US$11 miliar pada tahun 2018 di enam negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ini dan diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial pada decade berikutnya di semua segmen produk, khususnya di bidang digital pengiriman uang dan pembayaran.
Potensi DFS di ASEAN sangat besar dikarenakan penetrasi telepon seluler di sebagian besar negara ASEAN melewati pertumbuhan jumlah kartu kredit atau rekening bank. Misalnya, di Indonesia terdapat sekitar 75% penduduknya yang memiliki telepon seluler, sementara kepemilikan kartu kredit sangat sedikit dan hanya sebagian penduduk yang memiliki rekening bank. Selain itu, terdapat sekitar separuh penduduk ASEAN yang berusia di bawah 30 tahun dan memahami teknologi telah mengadopsi pembayaran online dengan cukup cepat.
Adapun, penyedia DFS menggunakan data yang besar seperti riwayat pembelian online dan pendapatan pekerja informal untuk mengembangkan profil risiko pelanggan bagi yang tidak memiliki nilai kredit. Misalnya di Indonesia, Perusahaan Grab berkolaborasi dengan JULO sebagai penyedia kredit digital untuk memberikan pinjaman mikro pada hari yang sama pada mitra pengiriman dan pengemudi.
Data pun dapat berguna dalam memberikan pinjaman kepada UMKM, misalnya Grab menilai data pendapatan bisnis yang diperoleh melalui aplikasi Grab, review pelanggan, dan transaksi lainnya untuk menentukan kelayakan kredit sebelum memberikan pinjaman.
Perusahaan pun tidak dapat melakukannya sendirian, diperlukan koordinasi dan kerjsama dengan pemerintah yang lebih erat untuk mencapai hasil saling menguntungkan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan digitalisasi di layanan keuangan untuk UMKM di antaranya ialah dengan akses dan mengadopsi pembayaran digital. Penyedia DFS dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang program penjangkauan bagi kelompok yang belum menerapkan sistem non-tunai atau sistem digital, termasuk usaha kecil tradisional, masyarakat lanjut usia atau pedesaan, dan memberikan dukungan serta insentif penting untuk memacu adopsi DFS secara nasional.
Kemudian, perusahaan teknologi keuangan, lembaga pemerintah, dan lembaga pemerintah yang dapat bekerjasama untuk mendorong literasi keuangan, hal ini penting dikarenakan Semakin banyak produk keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat yang sebelumnya memiliki sedikit paparan pada produk tersebut.
Pengguna baru dapat diberikan pelatihan untuk cara mengelola uang mereka menggunakan produk keuangan digital dan cara mengelola privasi data serta menjaga terhadap risiko keamanan siber. Selain itu, diperlukan kerja sama pemerintah dan penyedia DFS untuk bersama-sama mengembangkan kerangka peraturan yang mengukung adopsi layanan keuangan baru yang aman, termasuk topik seperti penggunaan data pribadi yang bertanggung jawab.

ASEAN Upayakan Bantu UMKM, Ini Langkahnya

Dengan berkembangnya teknologi, pemerintah berencana untuk melakukan pembaruan dan pengembangan sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah merencanakan pada tahun 2024 tepatnya bulan mei, sistem perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan dengan adanya implementasi sistem core tax atau lebih dikenal dengan sebutan PSIAP yang merupakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Pengembangan&nbsp;Core Tax Administration System&nbsp;ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembaruan dan pengembangan sistem perpajakan ini memiliki 4 tujuan yaitu:
<ul>
<li>Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien</li>
<li>Membangun sinergi antar lembaga yang optimal</li>
<li>Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak</li>
<li>Meningkatkan penerimaan negara.</li>
</ul>
Salah satu proses bisnis yang akan diimplementasikan dalam sistem core tax adalah penggunaan Taxpayer Account Management (TAM). TAM menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. <a title="Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua " href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/5614/pp-no-46-tahun-2015">PER &ndash; 46/PJ/2015</a> adalah aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengakses data perpajakannya sendiri seperti riwayat aktivitas pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan SPT, hutang pajak, atau piutang pajak.
Penggunaan TAM ini akan memudahkan proses pengurusan perpajakan di Indonesia baik memudahkan pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawas maupun pihak Wajib Pajak yang mengurus perpajakannya masing-masing. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, sistem TAM ini dibuat untuk menjadi sebuah wadah untuk berkomunikasi antara wajib pajak dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam mengurus masalah perpajakan.
TAM ini akan sangat membantu pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi dari Wajib Pajak, karena adanya fitur Tax Clearance. Dengan adanya fitur ini memungkinkan pihak Direktorat Jenderal Pajak melihat dan memeriksa jumlah tunggakan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.
Sistem TAM juga dibuat untuk &nbsp;memudahkan Wajib Pajak untuk mengurus urusan perpajakan. Karena sistem TAM akan memiliki aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam urusan perpajakan. Wajib Pajak akan memiliki akses untuk melihat dan mengurus perpajakan sendiri atau self-assessment. &nbsp;
Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan seperti melakukan pendaftaran, melihat hutang dan piutang pajak, pembayaran pajak, melakukan penyampaian <a title="Perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan" href="https://www.sobatpajak.com/article/62b43c0f1f70cd04219527a8/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">SPT</a>, dan dapat melihat riwayat pelaporan pajak serta nominal yang telah dibayarkan dan disetorkan ke kas negara dengan mudah, karena sistem TAM ini dapat digunakan kapanpun secara online dengan menggunakan browser. Kemudian, jika adanya penyalahgunaan akun oleh pihak lain, Wajib Pajak dapat mengadukannya secara langsung melalui sistem TAM.

Mengenal Taxpayer Account Management (TAM)

Sobat Belajar: Mengenal Taxpayer Account Management (TAM)

Kini, lima negara ASEAN telah menyepakati kerja sama pembayaran lintas negara ASEAN menggunakan QR Code atau e-wallet. Negara tersebut ialah Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Dengan kerjasama tersebut, kelima negara ASEAN menyepakati penggunaan QR Code, data, fast payment, RTGS, dan transaksi mata uang lokal sebagai salah satu metode pembayaran di kawasan.
Perlu diketahui, Bank Sentral dari lima negara ASEAN tersebut ialah Bank Indonesia (BI), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BOT), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), dan Bank Negara Malaysia (BNM). Seluruhnya telah menyepakati kerja sama dalam mewujudkan pembayaran lintas negara ASEAN yang lebih cepat, murah, inklusif, dan transparan.
Dengan adanya kesepakatan ini, setiap bank sentral berkomitmen menggunakan mata uang lokal lintas negara ASEAN sebagai pembayaran resmi yang dikonversikan berdasarkan nilai kurs yang berlaku di masing-masing negara.
Pada Januari 2023, Indonesia dan Malaysia melakukan uji coba sistem pembayaran lintas negara berbasis QR Code. Sistem ini menjadi metode pembayaran resmi lintas negara per tanggal 8 Mei 2023. Sebelumnya, kerjasama pembayaran lintas negara dengan QR Code ini telah berhasil dijalankan di Thailand dan Indonesia.
Adapun, data dari Bank Indonesia menyebutkan jumlah transaksi turis Indonesia yang berbelanja di Thailand dengan Thai QR Codes telah mencapai 14.555 transaksi hingga mencapai nilai transaksi Rp8,54 miliar. Kemudian, terdapat jumlah transaksi turis Thailand di Indonesia dengan QRIS sebanyak 492 transaksi dan nilai mencapai Rp114 Juta.
Oleh karena itu, Bank Indonesia pun mendorong penggunaan <a title="Qris" href="https://www.sobatpajak.com/article/643925e999fb81039b3e60ea/Pembayaran%20Lebih%20Mudah%2C%20Saatnya%20Sobat%20Beralih%20ke%20QRIS!">QRIS </a>sebagai pembayaran resmi lintas negara ASEAN lainnya agar setiap bank sentral dapat melakukan standarisasi pembayaran digital pada berbagai Aplikasi keuangan digital, seperti mobile banking atau e-wallet.
Hal ini mengartikan, QRIS menyatukan berbagai macam QR dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) agar transaksi lebih praktis dan terpusat, sehingga konsumen tidak perlu memiliki akun atau menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang beda. Hal ini membuat transaksi digital melalui QR Code lebih cepat, aman, dan mudah.
Pembayaran mudah dan cepat ini berguna untuk meningkatkan perdagangan ataupun pariwisata di kawasan ASEAN, misalnya wisatawan asal Indonesia bertransaksi di Malaysia, sehingga tidak perlu lagi membawa uang Ringgit karena sistem pembayaran QRIS akan mengonversi saldo dalam bentuk Rupiah ke Ringgit, sesuai kurs yang berlaku saat terjadinya transaksi.
Dengan penggunaan <a title="Qris Usaha" href="https://www.sobatpajak.com/article/63171f05dc605704039a8f5b/Cara%20Mendaftarkan%20QRIS%20sebagai%20Metode%20Pembayaran%20Usaha">QRIS</a> di lintas negara ASEAN ini, negara-negara yang tergabung tidak perlu lagi bergantung dengan nilai Dolar AS. Selain itu, kerja sama negara di ASEAN akan semakin terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat ekonomi di kawasan ASEAN dalam tingkat global.
Pembayaran di berbagai negara ASEAN dengan menggunakan QR Code ini dapat digunakan untuk membayar berbagai hal seperti belanja di toko, mall, dan membeli tiket wisata. Sebelum menikmati kemudahan dalam bertransaksi menggunakan <a title="QRIS Usaha" href="https://www.sobatpajak.com/article/63171f05dc605704039a8f5b/Cara%20Mendaftarkan%20QRIS%20sebagai%20Metode%20Pembayaran%20Usaha">QRIS </a>antarnegara, Anda dapat mengunduh aplikasi perbankan atau jasa keuangan di smartphone dengan langkah-langkah berikut:
<ul>
<li>Buka aplikasi pembayaran dan klik pada menu &lsquo;&rsquo;Scan <a title="Qris" href="https://www.sobatpajak.com/article/643925e999fb81039b3e60ea/Pembayaran%20Lebih%20Mudah%2C%20Saatnya%20Sobat%20Beralih%20ke%20QRIS!">QRIS</a>&rsquo;&rsquo;</li>
<li>Masukkan nominal yang harus dibayar atau ditransfer dalam mata uang negara asal, misalnya 10 baht (฿)</li>
<li>Cek kembali tujuan dan nominal dalam Rupiah (nominal akan otomatis terkonversi ke Rupiah, misalnya dari 10 ฿ berubah menjadi Rp4.500)</li>
<li>Masukkan PIN terdaftar. Apabila berhasil, Anda akan menerima notifikasi bahwa transaksi telah sukses dilakukan</li>
<li>Lalu, pembayaran dengan QRIS antarnegara telah selesai dilakukan.</li>
</ul>

Kini, lima negara ASEAN telah menyepakati kerja sama pembayaran lintas negara ASEAN menggunakan QR Code atau e-wallet.

Kabar Gembira, Kini Pembayaran Seluruh ASEAN Bisa Pakai QRIS!

<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a2da58c6df9c22701df700/Sobat%20Belajar%3A%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20">Pajak Bumi dan Bangunan</a> adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun&nbsp;badan atas kepemilikan suatu tanah atau bangunan, mendapatkan manfaat atas suatu tanah atau bangunan. PBB sendiri diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=6c97018f03b26fc5JmltdHM9MTY5Mzg3MjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+1+Tahun+2022+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyNDEzL1VVLzElMjBUYWh1biUyMDIwMjI&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</a> tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di Indonesia, PBB dibagi menjadi 2, yaitu PBB-P2 dan PBB-P3. Perbedaan dari kedua PBB ini berada di pihak yang mengelola pajaknya. Untuk PBB-P2 diatur dan dikelola oleh masing-masing pemerintah kota/kabupaten daerah setempat, sedangkan untuk PBB-P3 diatur oleh dan dikelola pemerintah pusat. Untuk lebih lengkap nya, simak artikel ini sampai akhir ya!&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">PBB-P2&nbsp;</h2>
PBB-P2 adalah pengenaan pajak atas kepemilikan suatu tanah atau bangunan atau mendapatkan manfaat atas suatu tanah atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa besaran tarif PBB-P2 memiliki tarif maksimal sebesar 0,5%. Nantinya, masing- masing pemerintah kota/kabupaten dapat menetapkan besaran tarif pada daerahnya sendiri melalui peraturan daerah.&nbsp;
Objek yang akan dikenakan PBB-P2 dapat berupa bangunan di perkotaan atau pedesaan, seperti hotel, rumah, pabrik. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 38 ayat 2 ada beberapa objek yang tidak akan dikenakan PBB, yaitu:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi yang menerpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.&nbsp;</li>
</ol>
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual objek pajak (NJOP).&nbsp; NJOP dapat dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dengan besaran paling rendah sebesar 10 juta rupiah bagi setiap Wajib Pajak. Pada perhitungan PBB-P2 tidak menggunakan nilai jual kena pajak (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/64352ab999fb81039b3e5fab/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20NJOP%20dan%20NJKP">NJKP</a>) dimana NJKP adalah suatu persentase tertentu dari NJOP.&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">PBB P3&nbsp;</h2>
Sedangkan untuk PBB-P3 akan dikenakan pada sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=e8d2ab658dbc3a4bJmltdHM9MTY5Mzg3MjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PER-20%2fPJ%2f2015+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEwODEwL1BFUl9ESVJKRU5fUEpLL1BFUi0yMC9QSi8yMDE1&amp;ntb=1">PER-20/PJ/2015</a> Pasal 2 Ayat 1 sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12415/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%2023/PJ/2021">PER-23/PJ/2021</a>, yang termasuk dalam sektor lainnya pada PBB-P3 adalah perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, kabel telekomunikasi, kabel listrik dan jalan tol. Tarif pajak untuk PBB-P3 hanya memiliki tarif tunggal yaitu sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah menggunakan NJKP paling sedikit 20% dan paling tinggi 100% dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64352ab999fb81039b3e5fab/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20NJOP%20dan%20NJKP">NJOP</a>. NJOPTKP untuk PBB-P3 dikenakan sebesar 12 juta rupiah.&nbsp;
Pasal 1 <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=5de4aaacc9c20d79JmltdHM9MTY5Mzg3MjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4Mg&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PP+No.+25+Tahun+2002+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzQ2NTcvUFAvMjUlMjBUQUhVTiUyMDIwMDI&amp;ntb=1">PP No. 25 Tahun 2002</a> menjelaskan khusus untuk objek pajak PBB pada sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan sebesar akan menggunakan NJKP dengan tarif sebesar 40 % dari nilai NJOP. Untuk sektor lainnya, NJKP nya sebesar 40% dari NJOP, jika nilai dari NJOP sebesar Rp 1 miliar atau lebih. Sedangkan, untuk NJOP dibawah 1 miliar, maka NJKP akan sebesar 20% dari NJOP.&nbsp;
&nbsp;
Demikianlah sekilas pembahasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan tepatnya pada PBB-P2 dan PBB-P3. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi ataupun badan atas kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan, mendapatkan manfaat atas suatu bumi atau bangunan. PBB sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.Di Indonesia PBB dibagi menjadi 2 yaitu PBB-P2 dan PBB-P3. Perbedaan dari kedua PBB ini berada di pihak yang mengelola pajaknya. Untuk PBB-P2 diatur dan dikelola oleh masing-masing pemerintah kota/kabupaten daerah setempat, sedangkan untuk PBB-P3 diatur oleh dan dikelola pemerintah pusat.  

Sobat Belajar: Mengetahui Perbedaan PBB P2 dan PBB P3 

Saat ini, tanda tangan digital semakin sering digunakan, didukung dengan semakin <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629848811f70cd04219525f4/Tantangan%20dalam%20Menghadapi%20Era%20Ekonomi%20Digital">berkembangnya zaman</a> dan semakin sering digunakannya dokumen-dokumen digital. Tanda tangan digital atau elektronik merupakan tanda tangan secara elektronik, baik berupa goresan tangan atau simbol. Jadi, tanda tangan digital sama saja dengan tanda tangan biasa hanya saja tanda tangan digital berformat digital.&nbsp;
Tentunya tanda tangan digital ini hanya dapat digunakan untuk dokumen elektronik saja dan dilakukan secara virtual. Jadi, dengan tanda tangan elektronik, Sobat tidak perlu mencetak dokumen, menandatanganinya secara manual, melakukan scan, dan baru mengirimnya. Cukup langsung tanda tangan di file-nya saja, maka persetujuan yang dilakukan sudah dianggap sah.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Legalitas TTD Digital&nbsp;</h2>
Peraturan mengenai penggunaan tanda tangan digital atau elektronik sendiri telah diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=1ae5006ad69d8b38JmltdHM9MTY5Mzc4NTYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+11+Tahun+2008+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzczNzUvVVUvMTElMjBUQUhVTiUyMDIwMDg&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008</a> tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, tanda tangan digital ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).&nbsp;&nbsp;
Didalam Peraturan dan Undang-Undang tersebut telah dinyatakan bahwa tanda tangan jenis digital sudah memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.&nbsp; Tentunya, tanda tangan elektronik yang sah perlu memenuhi beberapa persyaratan, diantarnya:&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait pada penanda tangan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada pada kuasa penanda tangan saat prosesnya dilakukan&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">perubahan tanda tangan elektronik setelah penandatanganan dilakukan dapat diketahui&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">perubahan pada informasi elektronik yang ditandatangani secara digital dapat diketahui&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">terdapat cara untuk mengidentifikasi penanda tangan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">terdapat cara untuk menunjukkan bahwa penanda tangan setuju terhadap informasi elektronik yang ada&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kegunaan TTD Digital&nbsp;</h2>
Beberapa contoh penggunaan tanda tangan secara digital dalam berbagai industri, antara lain:&nbsp;&nbsp;
- Bisnis kecil dan menengah&nbsp;
Dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6364d8b8c6df9c22701df380/Mitos-%20Mitos%20dalam%20Menjalankan%20Bisnis">menjalankan bisnis</a> nya, tentu saja kecepatan dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/635b9c8fc6df9c22701df1de/Pentingnya%20Kerjasama%20UMKM%20dengan%20Perusahaan%20Besar%20untuk%20Masuk%20Pasar%20Global">bekerja sama</a> sangat diperlukan, agar usaha bisa berkembang secara pesat. Maka itu, segala pergerakan juga harus lebih cepat. Dengan menggunakan tanda tangan secara elektronik, pelaku usaha lebih mudah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a321c81f70cd04219526ab/Tips%20Meningkatkan%20Target%20Penjualan">meningkatkan siklus penjualan</a>, dan sebagainya. Selain itu, penandatanganan kontrak juga menjadi lebih singkat, cepat dan efektif.&nbsp;&nbsp;
- Hukum&nbsp;
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tanda tangan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, ini bisa digunakan oleh notaris, misalnya ketika menangani kasus penandatanganan wasiat dan kasus hukum lainnya.&nbsp;
- Keuangan&nbsp;
Hal-hal terkait keuangan juga bisa merasakan manfaat penggunaan tanda tangan elektronik. Saat ini, formulir kartu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64d9f1b5908061a1adf709c1/Apa%20itu%20Kredit%20Multiguna%3F%20Bagaimana%20Cara%20Mengelolanya%20Bagi%20UMKM%20">kredit</a> dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64ba5783742e2c2df2225e54/Kekurangan%20Modal%20Usaha%3F%20Tenang%2C%20Ada%20Kredit%20Usaha%20Rakyat!%20%20">pinjaman lainnya</a> bisa menggunakan tanda tangan elektronik sehingga lebih mudah bagi orang untuk mendaftar dan mendapat pinjaman.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Keunggulan TTD Digital&nbsp;&nbsp;</h2>
<h3>1. Hemat waktu&nbsp;</h3>
Tanda tangan digital dinilai dapat mempercepat proses tanda tangan. Bahkan untuk membubuhkan tanda tangan elektronik pun, Sobat hanya akan menghabiskan waktu beberapa detik saja dan dokumennya pun langsung siap untuk dikirim tanpa perlu melakukan proses lainnya. Selain itu, tanda tangan secara digital sangat bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan di perangkat manapun. Jadi, jika ada dokumen yang harus secara mendadak ditandatangani, Sobat bisa dengan sigap melakukan ttd nya secara langsung.&nbsp;&nbsp;
<h3>2. Persetujuan dan implementasi keputusan yang lebih cepat&nbsp;</h3>
Jika Sobat bekerja di lingkungan yang serba cepat, maka proses kerja yang sederhana menjadi lebih penting. Salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan tanda tangan secara digital. Karena prosesnya nya jauh lebih cepat, persetujuan terhadap suatu keputusan menjadi lebih singkat juga.&nbsp;&nbsp;
<h3>3. Menekan biaya&nbsp;</h3>
Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, Sobat bisa jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan tanda tangan tradisional. Dalam tanda tangan elektronik Sobat tidak perlu lagi membeli kertas, mencetak dokumen, menggunakan pulpen untuk tanda tangan, atau bahkan mengirimkan dokumen jika pihak penerimanya jauh karena semuanya beralih menjadi digital. Tidak hanya itu, tanda tangan elektronik juga membantu menurunkan biaya yang disebabkan dari kesalahan saat melakukan tanda tangan.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">4. Mengurangi risiko kerusakan dan pemalsuan&nbsp;</h3>
Dokumen dalam bentuk kertas akan jauh lebih berisiko rusak, apalagi jika harus mengirimkannya lewat pos. Nah, dengan tanda tangan digital, Sobat bisa secara langsung menandatangani dokumen di perangkat Sobat dan mengirimkannya melalui email atau cara lainnya tanpa harus khawatir akan rusak. Selain itu, tanda tangan elektronik juga terdapat sistem yang meningkatkan keamanan dokumen karena telah memiliki algoritma enkripsi yang canggih. Jadi, tidak akan ada lagi yang dapat memalsukan tanda tangan.&nbsp;
&nbsp;
Jadi saat ini, semua hal sudah jauh lebih efisien ya, begitu pula dengan tanda tangan yang menjadi hal penting dalam bisnis. Saat ini hampir seluruh dokumen sudah berformat digital sehingga tanda tangan digital pun sangat diperlukan.&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Saat ini tanda tangan digital semakin sering digunakan, didukung dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin sering digunakannya dokumen-dokumen digital. Tanda tangan digital atau elektronik merupakan tanda tangan secara elektronik, baik berupa goresan tangan atau simbol. Jadi, tanda tangan digital sama saja dengan tanda tangan biasa hanya saja tanda tangan digital berformat digital. 

Jauh Lebih Aman dan Efesien Dengan Tanda Tangan Digital 

Pajak adalah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62c2bc1f1f70cd042195286a/Sistem%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">pemungutan</a> yang sifatnya memaksa. Maka dari itu setiap orang ataupun badan yang dikenakan pajak wajib membayarnya. Didalam perpajakan, pajak dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan pemungutannya, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Keduanya memiliki karakteristiknya sendiri.&nbsp;Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut terkait perbedaan keduanya, tetap simak artikel ini sampai habis ya Sobat!&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Langsung&nbsp;</h2>
Pajak langsung berarti pemugutan pajaknya akan langsung dibebankan kepada Wajib Pajak dan harus langsung dibayar dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain. Biasanya pajak langsung ini bersifat teratur atau dilakukan secara berkala. Selain itu, pengenaan pajaknya akan memiliki <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aace433e4ece4dab2445d/Sobat%20Belajar%3A%20%20Mengenal%20Surat%20Ketetapan%20Pajak%20">surat ketetapan pengenaan pajak</a>.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Contoh Pajak Langsung&nbsp;</h3>
1. Pajak Penghasilan (PPh)&nbsp;
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62ecf4991f70cd0421952ad5/Pajak%20Penghasilan%20dan%20Jenis-Jenisnya">Pajak Penghasilan</a> dapat dikategorikan sebagai pajak langsung karena pajak ini akan dikenakan secara langsung kepada penghasilan sesorang, maka dari itu PPh tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain.&nbsp;&nbsp;
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)&nbsp;
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a2da58c6df9c22701df700/Sobat%20Belajar%3A%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20">Pajak Bumi dan Bangunan</a> dikenakan atas kepemilikan suatu bangunan atau tanah. Nantinya pemilik bangunan akan mendapatkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64d203ee908061a1adf7093b/Sobat%20Belajar%3A%20Surat%20Pemberitahuan%20Pajak%20Terutang%20dalam%20PBB%20">Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang</a> setelah pemilik bangunan selaku Wajib Pajak melakukan pemberitahuan dan mendaftarkan objek pajak melalui <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64edbb1e908061a1adf70b07/Sobat%20Belajar%3A%20Kenali%20Apa%20Itu%20Surat%20Pemberitahuan%20Objek%20Pajak%C2%A0">Surat Pemberitahuan Objek Pajak</a>&nbsp;ke pihak DJP. Nantinya, pada surat tersebut akan menginformasikan jumlah pajak yang harus dibayar dan jangka waktu pembayaran. Jadi hanya pemilik bangunan atau tanah yang sah saja yang dapat dibebankan pajak bumi dan bangunan.&nbsp;
3. Pajak Kendaraan Bermotor&nbsp;
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63468720c6df9c22701df0e3/Jatim%20Layani%20Pembayaran%20Pajak%20Bermotor%20Melalui%20Samkopi%20UMKM">Pajak kendaran bermotor</a> dikategorikan sebagai pajak langsung karena pengenaan pajak hanya bisa dikenakan kepada pemilik kendaraan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan. Maka dari itu pajak kendaraan bermotor tidak dapat dibebankan kepada pihak lain&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Tidak Langsung&nbsp;</h2>
Pajak tidak langsung berarti pajak yang proses pembayaran nya dapat dibebankan kepada pihak lain. Sehingga, Wajib Pajak dapat menyerahkan pembayaran pajak dengan menunjuk pihak lain untuk menjadi wakil dalam mengurus perpajakannya. Namun, penunjukan pihak lain untuk menjadi wakil harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian, untuk pajak tidak langsung pemungutannya dilakukan tidak menentu atau tidak secara berkala. Pajak tidak langsung biasanya adalah pajak-pajak yang dikenakan terhadap suatu perusahaan atau badan&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh Pajak Tidak Langsung&nbsp;</h3>
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)&nbsp;
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">Pajak Pertambahan Nilai</a> dikenakan atas suatu transaksi atas penyerahan barang ataupun jasa. Nantinya, pihak pembeli yang akan membayar PPn dan pihak penjual yang akan menyetorkan PPN. PPn dikategorikan pajak tidak langsung karena penanggung pajak yaitu pembeli hanya membayar pajak namun tidak menyetorkan pajaknya. Pihak penjual yang akan menyetorkan pajaknya. &nbsp;
2. Bea Masuk&nbsp;
Pajak <a href="https://www.sobatpajak.com/article/648c273bf949f8b009275d92/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20Serbi%20Pajak%20Bea%20Cukai">Bea Masuk</a> adalah pungutan resmi yang dikenakan atas setiap barang yang masuk ke dalam daerah pabean. Bea masuk dikategorikan pajak tidak langsung karena penanggung pajak atas bea masuk adalah kepada seseorang yang melakukan transaksi tersebut, bukan kepada pihak-pihak yang berkontribusi atas masuknya barang tersebut kedalam daerah pabean, seperti produsen atau freight forwarder.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
3. Pajak Ekspor&nbsp;
Pajak <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64799b9599fb81039b3e65dd/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20%E2%80%93%20Serbi%20Pajak%20Ekspor%20">ekspor</a> merupakan pungutan resemi yang dikenakan atas barang ekspor tertentu. Pajak ekspor dikategorikan sebagai pajak tidak langsung karena dalam melakukan ekspor, pemilik barang dapat menunjuk perwakilan untuk mengurus permasalahan ekspor barang.&nbsp;
&nbsp;
Itulah pembahasan kita kali ini mengenai bedanya pajak langsung dengan&nbsp;pajak tidak langsung. Gimana Sobat? Setelah membaca artikel ini sampai habis, kira-kira Sobat sudah bisa belum nih membedakan yang mana jenis pajak langsung dan juga tidak lansgung.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Pajak adalah pemungutan yang sifatnya memaksa. Maka dari itu setiap orang ataupun badan yang dikenakan pajak wajib membayarnya. Didalam perpajakan, pajak dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan pemungutannya yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Keduanya memiliki karakteristiknya sendiri.  

Artikel Sobat Pajak