Sejumlah gerai hipermarket PT Trans Retail Indonesia atau yang lebih dikenal Transmart milik pengusaha Chairul Tanjung, tutup permanen karena sepi pengunjung. Manajemen menilai penutupan tersebut merupakan langkah efisiensi agar bisnis Transmart bisa melangkah lebih baik ke depan. Terpuruknya Transmart juga sejalan dengan laporan keuangan sejumlah perusahaan ritel yang kurang memuaskan.
<h2 style="text-align: justify;">7 Gerai Transmart Tutup</h2>
Sepanjang 2021-2023, ada sekitar 39 gerai Transmart yang tutup secara permanen. Namun, setidaknya ada 7 gerai Transmart yang baru-baru saja ini ditutup, yakni Transmart Mangga Dua Square (Jakarta), Transmart ITC Kuningan (Jakarta), Transmart ITC Permata Hijau (Jakarta), Transmart ITC Cempaka Mas (Jakarta), Transmart Mall Ambasador (Jakarta), Transmart Tamini Square (Jakarta), dan Transmart Kepri Mall (Batam).
Vice President Corporate Communication Transmart, Satria Hamid, mengatakan jumlah Transmart yang masih beroperasi di seluruh Indonesia hingga saat ini mencapai 95 gerai. &ldquo;Ada sekitar 95 toko di seluruh Indonesia. Kita masih buka,&rdquo; kata Satria.
<h2 style="text-align: justify;">Komentar Konsumen</h2>
Penutupan gerai hipermarket itu ramai diperbincangkan di media sosial Twitter. Salah satu pemicunya karena harga yang tergolong mahal.
"Dulu saat masih Carrefour, lumayan ramai karena harga kompetitif. Saat sudah jadi Transmart, banyak yang jadi sepi kayak gini," cuit dari @strategi_bisnis pada Rabu (2/2/2023).
Para konsumen bilang, Transmart sekarang mahal-mahal. Pelanggannya price sensitive.
"Kalau tidak ada perubahan, banyak gerai Transmart yang akan tutup,"
<h2 style="text-align: justify;">Price Sensitive</h2>
Price sensitivity atau sensitivitas harga adalah cara di mana biaya suatu produk mempengaruhi keputusan pembelian para konsumen. Price sensitivity juga menunjukkan bagaimana permintaan produk dapat berubah karena adanya kenaikan atau penurunan harga produk.
Hal yang paling menantang dari price sensitive ini adalah menemukan keseimbangan kisaran harga sehingga pelanggan mau membeli produk Sobat, dan pada saat yang sama, Sobat juga mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Sobat harus menyadari kepekaan harga untuk menetapkan harga yang sesuai dengan Sobat dan pelanggan.
Jika Sobat sudah memiliki produk atau layanan yang baik, tetapi tidak laku, mungkin itu karena masalah sensitivitas harga. Pelanggan tidak dapat membeli produk Sobat karena terlalu mahal bagi mereka, walau harganya mungkin sudah tepat bagi Sobat.
Oleh karena itu, ada baiknya memahami secara mendalam target konsumen Sobat dan orang-orang yang membeli. Masing-masing dari mereka akan merasakan nilai produk Sobat secara berbeda, yang berarti mereka akan memiliki sensitivitas harga yang berbeda. Jika mereka merasa cocok dengan kualitas yang diberikan, konsumen akan bersedia membayar harga yang disebutkan, bahkan dapat membayar lebih.
Nah, itu dia pentingnya memperhatikan Sensitivitas harga dalam menentukan harga produk yang ingin dijual. Dengan dapat menganalisa sensitivitas harga dengan baik, maka Sobat akan dapat menentukan harga produk yang sesuai dengan konsumen.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Sejumlah gerai hipermarket PT Trans Retail Indonesia atau yang lebih dikenal Transmart milik pengusaha Chairul Tanjung, tutup permanen karena sepi pengunjung. Manajemen menilai penutupan tersebut merupakan langkah efisiensi agar bisnis Transmart bisa melangkah lebih baik ke depan. Terpuruknya Transmart juga sejalan dengan laporan keuangan sejumlah perusahaan ritel yang kurang memuaskan.

Dulu Ramai, Sekarang Gerai Transmart Berguguran, Ada Apa?

Canggihnya teknologi tidak menutup kemungkinan untuk adanya penipuan-penipuan, baik dalam bentuk apapun. Hal yang harus tetap dilakukan adalah tetap waspada dan berhati-hati dalam setiap hal yang ditemui. Maraknya penipuan pun mulai beragam sehingga banyak yang tertipu dan teledor.
Mari kita bahas beberapa jenis penipuan online yang harus Sobat waspadai.
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Link Hadiah atau Promo</h3>
</li>
</ol>
Siapa yang tidak tergiur jika mendapatkan hadiah ataupun promo menarik? Tentunya banyak yang tergiur bukan? Namun,&nbsp; jangan terlalu gegabah dan langsung klik link yang diperoleh tersebut ya Sobat, karena modus penipuan dengan mengklik link tersebut akan membuat dan-data yang tersimpan dari perangkat Sobat dapat diambil.
Apalagi link yang dikirimkan, saat di klik harus mengisi data-data identitas diri yang bersifat privasi, lalu menautkan ke website yang mencurigakan dan tidak jelas.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Tautan Yang Berstatus .APK</h3>
</li>
</ol>
Tautan dengan status &ldquo;.apk&rdquo; sedang marak terjadi, baik itu berupa tautan undangan pernikahan, dan sejenisnya yang tidak seharusnya berbentuk aplikasi. Jika mendapat pesan tersebut, maka harus diwaspadai dan lebih baik untuk tidak meng-klik tautan tersebut.
Apalagi jika Sobat diharuskan untuk menyebarkan tautan tersebut, lebih baik tidak melakukannya dan segera untuk menghapus pesan tersebut untuk terhindar dari modus penipuan.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Meminta Kode OTP / Rahasia</h3>
</li>
</ol>
Kode OTP dikirimkan pada saat melakukan registrasi atau login pada suatu aplikasi tertentu. Baik dari sosial media, e-commerce, perbankan, dan sejenisnya. Kode ini bersifat rahasia, sehingga tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun. Oleh karena itu, Sobat bisa abaikan saja jika ada seseorang yang meminta kode OTP sekalipun mereka mengaku dari suatu instansi tertentu.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Transfer Dana</h3>
</li>
</ol>
Penipuan dalam hal ini, sering kali para penipu meminta para korban untuk mentransfer sejumlah dana dengan mengiming-imingi untuk menebus bahwa Sobat menjadi pemenang undian, seperti mobil, motor, atau alat elektronik. Penipuan ini sering terjadi, baik melalui pesan maupun via telepon. Oleh karena itu, Sobat harus terus mewaspadainya ya.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li> 
<h3>Pengambilalihan Akun Pribadi</h3>
</li>
</ol>
Pengambilalihan akun pribadi dapat dilakukan jika penipu sudah mendapatkan informasi atau data-data pribadimu. Dengan hal tersebut, penipu akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyamar menjadi Sobat untuk melakukan penipuan kepada orang-orang terdekat, contohnya dengan minta ditransferkan uang, minta dikirimkan pulsa, dan sebagainya.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li> 
<h3>Penipuan Via Email</h3>
</li>
</ol>
Penipuan via email ini sering terjadi dengan dikirimkannya sebuah link atau tautan yang mana nantinya Sobat diharuskan untuk mengisi username serta password, untuk mendapatkan informasi data-data Sobat.
<h2 style="text-align: justify;">Tips Dalam Mencegah Penipuan Online </h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Jangan sembarangan untuk klik link yang diberikan</h3>
</li>
</ol>
Pastikan website yang akan Sobat kunjungi sudah aman. Dengan melihat alamat website (URL) pada browser yang dikirimkan. Pastikan alamat website tersebut dimulai dengan https bukan http), serta terdapat ikon gembok kecil dengan tulisan aman, maka dapat dikatakan bahwa website tersebut telah memiliki sertifikat Secure Sockets Layer (SSL) yang akan melindungi informasi yang kalian masukkan pada browser tersebut.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Jangan mudah terpengaruh dengan pesan dari nomor tak dikenal</h3>
</li>
</ol>
Jika sebuah pesan dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal dengan mengaku sebagai salah satu bagian dari suatu instansi tertentu, maka Sobat harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Dapat juga dengan mendeteksi nomor yang telah mengirimkan pesan pada aplikasi pendeteksi kontak untuk memastikan nomor tersebut.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Pastikan tidak memberikan kode rahasia kepada siapapun</h3>
</li>
</ol>
Jangan membagikan kode OTP yang telah kamu terima dari pihak-pihak yang kerahasiaan informasinya perlu dijaga, seperti misalnya perbankan, aplikasi atau operator seluler, kepada siapapun, terutama ke orang yang tidak Sobat kenal termasuk yang mengatasnamakan bagian dari instutisi penerbit OTP.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Gunakan password dengan kombinasi angka dan huruf</h3>
</li>
</ol>
Lebih baik gunakan password yang unik dan berkombinasi antara angka dan huruf agar penipu tidak dengan mudah untuk mengetahui password dari akun Sobat.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li> 
<h3>Ganti password secara berkala</h3>
</li>
</ol>
Gantilah password setidaknya 3 sampai 6 bulan sekali serta hindari untuk menggunakan password tersebut untuk semua aplikasi yang Sobat miliki.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li> 
<h3>Hati-hati saat mengunduh aplikasi</h3>
</li>
</ol>
Jangan sembarangan mengunduh aplikasi apapun itu, serta pastikan aplikasi tersebut memang aman. Karena, jika aplikasi tersebut tidak aman, maka akan bisa menyadap data pribadi. Oleh karena itu, pastikan terlebih dahulu aplikasi yang diunduh adalah terpercaya.
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li> 
<h3>Jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran yang menarik</h3>
</li>
</ol>
Jangan mudah percaya apalagi tergiur jika Sobat mendapat kabar bahwa memenangi sebuah undian atau tawaran diskon fantastis produk tertentu yang tidak masuk akal tentunya. Sobat perlu melakukan konfirmasi terlebih dahulu mengenai informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait dan jangan langsung menuruti perintah dari pelaku.
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li> 
<h3>Aktifkan fitur keamanan dalam perangkat</h3>
</li>
</ol>
Perlunya untuk mengaktifkan fitur keamanan ganda seperti misalnya Two-Factor Authentication (2FA) atau verifikasi dua langkah yang dapat Sobat aktifkan untuk melindungi situs belanja, email, media sosial, aplikasi pesan, dan layanan perbankan dari ancaman peretasan. Fitur ini akan menampilkan notifikasi jika ada pihak lain yang mengakses atau login pada akun dari browser yang tidak dikenali oleh sistem.
Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya juga memberikan dampak yang baik dalam memperoleh suatu informasi, namun Sobat harus tetap waspada dengan banyaknya modus-modus. Semakin maraknya penipuan, membuat Sobat harus selalu berhati-hati dalam melakukan segala tindakan ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Canggihnya teknologi tidak menutup kemungkinan untuk adanya penipuan-penipuan, baik dalam bentuk apapun. Hal yang harus tetap dilakukan adalah tetap waspada dan berhati-hati dalam setiap hal yang ditemui. Maraknya penipuan pun mulai beragam sehingga banyak yang tertipu dan teledor.

Ragam Modus Penipuan Online Yang Harus Diwaspadai

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Sedangkan NPPKP atau Nomor Pengukuhan PKP merupakan nomor identitas bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah disematkan kepada pengusaha saat sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak melalui Surat Pengukuhan PKP, yang mana juga tertera identitas dari Wajib Pajak lainnya, seperti misalnya Nama, NPWP, KLU, Status Usaha, dan kewajiban pajaknya.
Tentunya NPWP dan NPPKP merupakan dua hal yang berbeda. NPWP merupakan identitas atau bukti dari keikutsertaan dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan. Sedangkan, NPPKP merupakan identitas WP Perorangan atau Badan yang terikat dalam kewajiban perpajakannya untuk PKP.
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi NPWP</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.</li>
<li>Sebagai identitas diri atau pengenal Wajib Pajak dalam hal nya yaitu melaksanakan hak serta kewajibannya di bidang perpajakan.</li>
<li>Diperuntukkan dalam menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan dari administrasi perpajakan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi NPPKP</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Diperuntukkan sebagai identitas bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan, selain dari NPWP.</li>
<li>Diperuntukkan sebagai identitas atau pengenal bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memiliki yang diperuntukkan dalam melaksanakan hak serta kewajibannya dalam perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).</li>
<li>Diperuntukkan sebagai pengawasan dalam sarana administrasi perpajakan</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Untuk Memperoleh Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP)</h2>
Syarat yang harus dimiliki, baik itu pribadi maupun badan adalah Pengusaha Kena Pajak harus memiliki peredaran bruto atau omzet sebesar di atas Rp 4,8 miliar per tahunnya. Bagi PKP yang ingin dikukuhkan sebagai PKP, namun omzet atau peredaran bruto nya belum mencapai Rp 4,8 miliar, maka harus mengajukan permohonan untuk pengukuhan PKP untuk dapat memperoleh surat pengukuhan dan NPPKP.
<h2 style="text-align: justify;">Dokumen Persyaratan NPPKP Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Wajib Pajak yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) harus mempersiapkan fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap, atau Kartu Izin Tinggal Terbatas yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang.</li>
<li>Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperoleh dari pihak Pemerintah Daerah, baik itu lurah maupun kepala desa.</li>
<li>Dokumen izin kegiatan usaha yang telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Dokumen Persyaratan NPPKP Untuk Wajib Pajak Badan:</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian serta perubahan bagi WP Badan Dalam Negeri, untuk bentuk usaha tetap dapat melampirkan surat keterangan penunjukan dari kantor pusat yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang.</li>
<li>Fotokopi NPWP dari salah satu pengurus atau paspor dan surat keterangan tempat tinggal yang diperoleh dari Pemerintah Daerah yaitu minimal lurah atau kepala desa.</li>
<li>Dokumen izin usaha ataupun kegiatan yang telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang.</li>
<li>Surat keterangan tempat dari kegiatan usaha tersebut yang diperoleh dari Pemerintah Daerah yaitu minimal lurah atau kepala desa.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Sebagai PKP Secara Spesifik</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Memungut pajak terutang.</li>
<li>Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayarkan yang mana pajak keluaran lebih besar dibandingkan dengan pajak masukan untuk dapat dikreditkan serta untuk menyetorkan PPnBM yang terutang.</li>
<li>Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, wajib melnyetorkan serta melaporkan pajaknya (PPN) paling lambat adalah tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.</li>
</ol>
Nah, itu dia informasi seputar NPWP dan NPPKP, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. 

Sobat Belajar – Mengenal NPWP dan NPPKP

Hingga hari ini, modus penipuan dan pembobolan data terus berkembang setiap hari. Sebelumnya ada modus pembobolan rekening berkedok kurir paket, kini ada modus terbaru dimana penipu mengirim undangan pernikahan melalui WhatsApp.
Keduanya menggunakan metode penipuan yang serupa, yaitu sama-sama mengirimkan file berekstensi APK. File APK ini merupakan jenis file aplikasi android yang biasa digunakan untuk distribusi dan menginstall software. Jika penerima chat sudah mengklik dan menginstal file APK tersebut, maka data-data yang ada termasuk rekening bank bisa tersedot dan dicuri. Teknik ini dinamakan sniffing. Jadi, mereka mencuri data-data yang ada di dalam handphone orang yang telah menginstal, lalu data pribadi diambil dan memulai eksekusi pembobolan rekening.
Selain itu, ada juga berita yang tengah viral dimana seorang tukang becak yang membobol rekening BCA akibat kelalaian korban dalam menjaga privasi rekeningnya. Karena kelalaian tersebut, bank tidak mau mengganti total kerugian yang harus ditanggung oleh korban.
<h2 style="text-align: justify;">Tips Menjaga Keamanan Rekening Bank</h2>
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagikan tips untuk menjaga rekening agar tetap aman. Berikut 6 tips menjaga keamanan rekening yang bisa Anda jalankan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Aktifkan fitur notifikasi SMS transaksi</h3>
</li>
</ul>
Jika ada transaksi di rekening Sobat, baik dana masuk atau keluar, maka bank akan mengirimkan SMS pemberitahuan ke nomor telepon yang terdaftar di rekening tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Cek riwayat rekening atau saldo secara berkala</h3>
</li>
</ul>
Saat ini, Sobat bisa sangat mudah untuk mengecek riwayat rekening dan saldo melalui aplikasi mobile banking atau internet banking dari Bank yang Sobat miliki.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Aktifkan fitur verifikasi dua arah</h3>
</li>
</ul>
Untuk menjaga keamanan data, amankan perangkat seluler Sobat dengan mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah seperti menggunakan pemindai sidik jari atau wajah
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Hindari menggunakan WiFi Publik</h3>
</li>
</ul>
Saat melakukan transaksi perbankan, lebih baik menggunakan jaringan internet pribadi dibandingkan WiFi Publik atau Free WiFi.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Berhati-hati saat menggunakan ATM</h3>
</li>
</ul>
Pastikan tidak ada benda mencurigakan berupa tempelan alat lain atau nomor telepon bank yang tidak resmi di mesin ATM untuk menghindari terjadinya skimming. Selain itu, Sobat juga harus berhati-hati terhadap orang di sekitar ATM yang menawarkan bantuan karena mereka berisiko bisa mengetahui kata sandi atau melakukan kloning kartu Sobat. Apabila mengalami kesulitan dalam menggunakan mesin ATM, lebih baik segera datang langsung ke bank.
Selain enam tips diatas, para pemilik tabungan harus bisa menjaga privasi rekening mereka. Jangan pernah memberitahukan User ID, password, kode OTP, PIN rekening, atau nama lbu Kandung ke siapa pun, termasuk pihak Bank. Selain itu, bagi para pengguna mobile banking, jangan sembarang mengklik link atau file mencurigakan dari orang-orang yang dikenal karena privasi data Sobat bisa bocor dan isi rekening anda bisa dibobol oleh penipu.
Nah, itu dia beberapa tips untuk menjaga keamanan rekening bank, harus terus waspada dan selalu berhati-hati ya Sobat. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Hingga hari ini, modus penipuan dan pembobolan data terus berkembang setiap hari. Sebelumnya ada modus pembobolan rekening berkedok kurir paket, kini ada modus terbaru dimana penipu mengirim undangan pernikahan melalui WhatsApp.

Tips dalam Menjaga Keamanan Rekening Bank

Keberhasilan negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dapat bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara tersebut. Namun, banyak negara yang masih saja berkutat pada masalah-masalah perpajakan yang menghambat stabilitas ekonominya. Masalah kepatuhan pajak (tax compliance) yang mash rendah merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara yang menerapkan sistem perpajakan yang mengakibatkan adanya implikasi terhadap rasio penerimaan pajak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti modernisasi perpajakan, sosialisasi regulasi dan kebijakan berkesinambungan, penyempurnaan perangkat aturan yang sudah tidak kondusif, pengenalan kegiatan usaha Wajib Pajak, melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, serta mengembangkan sistem pengelolaan database yang akurat, lengkap, terintegrasi dan terjamin kerahasiaanya.
Sebagai seorang Wajib Pajak, tentunya pribadi maupun badan yang memperoleh &lsquo;gelar&rsquo; ini tak lepas dari adanya Hak yang bisa didapatkan, dan Kewajiban yang harus dilakukan, Menjadi seorang Wajib Pajak tidak serta-merta hanya sebatas &lsquo;gelar&rsquo;, namun kepadanya dilimpahkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut ini adalah Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, seperti:
<ol style="text-align: justify;">
<li> Hak Wajib Pajak</li>
</ol>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Hak saat dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak berhak memastikan tanda pengenal pemeriksa, mengkonfirmasi apakah ada surat perintah untuk pemeriksaan, memperoleh penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan, memperoleh rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak mengajukan permohonan keberatan, banding, dan peninjauan kembali Adanya perbedaan persepsi antara hitungan Wajib Pajak dengan hitungan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka&nbsp; Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan keberatan, banding dan peninjauan kembali.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak atas pajak lebih bayar Wajib Pajak berhak menerima pajak yang lebih dibayarnya dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan, apabila pajak yang dibayar melebihi dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Hak mendapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak untuk PPN dalam jangka waktu minimal satu bulan, dan untuk PPh dengan jangka waktu tiga bulan yang terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima oleh DJP, namun tidak semua Wajib Pajak dapat dengan mudah mendapatkan pengembalian pendahuluan ini, hanya bagi Wajib Pajak yang patuh dan tidak memiliki utang pajak lain.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak mengangsur dan menunda pembayaran pajak Wajib Pajak juga berhak meminta permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perpajakan, seperti bencana alam atau dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak kerahasiaan Wajib Pajak memiliki hak untuk dijaga kerahasiaannya terhadap semua informasi yang disampaikan kepada DJP sehubungan perpajakan. Seperti data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak menunda penyampaian SPT Wajib Pajak memiliki hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan atas kondisi tertentu yang diatur berdasarkan undang-undang.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak insentif perpajakan Wajib Pajak memperoleh hak untuk mendapatkan insentif perpajakan, seperti dalam hal sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berhak untuk diberikan fasilitas pembebasan PPN. Contohnya, seperti pesawat udara, kereta api, kapal laut, atau perlengkapan TNI/Polri impor atau oleh Wajib Pajak tertentu diserahkan sekitar area pabean.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak Pajak yang ditanggung pemerintah Wajib Pajak berhak mendapatkan bantuan terkait aspek perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.</li>
</ul>
&nbsp;
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> Kewajiban Wajib Pajak</li>
</ol>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Kewajiban Mendaftar Sesuai dengan ketentuan, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Untuk Wajib Pajak Badan yang memenuhi ketentuan yakni melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dengan jumlah omzet melebihi 4,8 milyar setahun, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).</li>
<li style="text-align: justify;">Kewajiban dalam hal Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Wajib Pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri yang sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia, yaitu self-assessment system.</li>
<li style="text-align: justify;">Kewajiban saat Diperiksa Kewajibannya seperti memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Menunjukkan seluruh data dan informasi yang menjadi dasar yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas. Wajib Pajak juga wajib memberikan akses untuk memeriksa dan menyimpan data, memberi izin untuk memasuki tempat/ruang yang dianggap perlu dan membantu memperlancar proses pemeriksaan. Kewajiban lainnya adalah wajib menyampaikan tanggapan tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.</li>
<li style="text-align: justify;">Kewajiban Memberikan Informasi/Data Wajib Pajak wajib menyampaikan informasi orang pribadi atau badan yang mewakili kegiatan/usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan orang yang bersangkutan. Serta informasi mengenai debitur, informasi transaksi keuangan, lalu lintas devisa, kartu kredit, dan laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada lembaga lain selain DJP.</li>
</ul>
Nah, itu dia informasi terkait Hak dan Kewajiban sebagai Wajib Pajak, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Keberhasilan negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dapat bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara tersebut. Namun, banyak negara yang masih saja berkutat pada masalah-masalah perpajakan yang menghambat stabilitas ekonominya.

Sobat Belajar-Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang menghasilkan banyak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun serapan tenaga kerja. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kemajuan UMKM tanah air, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui platform digital PaDi UMKM mengadakan acara Business Matching yang berlangsung di Aryaduta Hotel, Jakarta (19/1).
Melalui acara Business Matching ini, Telkom mencatat nilai transaksi hingga lebih dari Rp30 miliar dengan peningkatan sebesar 2,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan nilai transaksi sepanjang tahun 2022.
<h2 style="text-align: justify;">Apa itu Business Matching</h2>
Business matching merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku bisnis dengan calon mitra distribusi, calon mitra supplier, calon mitra pendanaan, dan juga calon mitra investor. Biasanya acara business matching ditemukan di berbagai acara yang memberikan kesempatan bagi Sobat, pebisnis, untuk bertatap muka dan mendiskusikan bisnis secara langsung, salah satunya Business Matching yang diadakan oleh PaDi UMKM.
Dalam acara ini, kegiatan berbisnis dilakukan secara berkolaborasi dengan memperkuat sisi konektivitas antara semua pihak yang terlibat. Tujuan utama business matching tak lain adalah terciptanya koneksi antara pebisnis satu dengan pebisnis lainnya, yang memiliki pola latar belakang bisnis yang mirip.
<h2 style="text-align: justify;">UMKM Memberi Kontribusi</h2>
Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rasyid memaparkan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi lebih dari 60% bagi PDB nasional pada tahun 2022. Kehadiran PaDi UMKM yang berada di bawah payung Leap-Telkom Digital, merupakan langkah nyata Telkom dalam menjawab arahan Presiden dan Menteri BUMN RI untuk menghubungkan BUMN dan UMKM melalui ekosistem digital.
&ldquo;Ini semakin penting untuk diperhatikan di tahun 2023 untuk menghindari isu resesi dunia.&nbsp; Meskipun banyak pihak juga yang mengatakan Indonesia masih akan kuat dan ekonomi nasional tetap akan tumbuh. Untuk itu, diharapkan masyarakat terutama BUMN dapat meningkatkan transaksi kepada UMKM,&rdquo; ujar Fajrin.
Lebih lanjut Fajrin menyampaikan, sebagai upaya dalam mengakselerasi transaksi antara BUMN dan UMKM, PaDi UMKM telah mengadakan banyak kegiatan, salah satunya melalui Business Matching. Selain itu, PaDi UMKM telah menyelenggarakan tujuh kegiatan Business Matching di tujuh kota berbeda di Indonesia dengan nilai transaksi terbesar di Kota Balikpapan dengan jumlah lebih dari Rp12 miliar.
<h2 style="text-align: justify;">Pemda dan BUMN Diimbau Menggunakan PaDi UMKM</h2>
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, mengingatkan kepada para BUMN untuk selalu menjaga proses pengadaan masing-masing perusahaan. Sebelumnya, KPK serta arahan Menteri BUMN kepada Direksi BUMN beberapa waktu lalu mengimbau bahwa salah satu yang rawan akan penyelewengan adalah proses pengadaan.
&ldquo;Untuk itu dengan hadirnya PaDi UMKM harapannya meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi tersebut,&rdquo; ungkap Loto.&nbsp;
Selain itu, Loto juga turut mengajak para Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN lainnya untuk memprioritaskan produk UMKM dalam negeri dengan memanfaatkan platform PaDi UMKM.
&ldquo;Bagi UMKM juga terus tingkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena untuk UMKM ada fasilitas sertifikasi TKDN gratis. Rencananya, kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mensosialisasikan terkait hal ini. UMKM harus semangat terus untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya,&rdquo; ujar Loto.
<h2 style="text-align: justify;">Total Transaksi dan Pengguna PaDi UMKM</h2>
Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, menuturkan bahwa kegiatan Business Matching dari PaDi UMKM selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan dan mendorong kemajuan UMKM.
Sejak diluncurkan pada pertengahan 2020, nilai transaksi yang dihasilkan antara BUMN dan UMKM lewat PaDi UMKM mencapai lebih dari Rp5,1 triliun dari 240 ribu jumlah transaksi.
Hingga saat ini, sudah ada 92 BUMN yang tergabung di PaDi UMKM dan lebih dari 55 ribu UMKM yang terdaftar sebagai pengguna.
PaDi UMKM juga terintegrasi dengan produk digital lain yang berada di bawah payung &ldquo;Leap&rdquo;, sebagai upaya dalam akselerasi digital yang merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia serta mewujudkan kedaulatan digital nasional.
Nah, itu dia informasi terkait kegiatan Business Matching yang diadakan oleh Platform Digital Pengadaan Barang UMKM kepada BUMN atau biasa dikenal dengan PaDi UMKM, dalam rangka pemberdayaan dan mendorong kemajuan UMKM.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang menghasilkan banyak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun serapan tenaga kerja. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kemajuan UMKM tanah air, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui platform digital PaDi UMKM mengadakan acara Business Matching yang berlangsung di Aryaduta Hotel, Jakarta (19/1).

Nilai Transaksi Business Matching PaDi UMKM Mencapai Lebih Rp30 Miliar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat porsi pembiayaan lembaga keuangan untuk UMKM di Indonesia hanya 20 persen, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan. Rendahnya penyaluran kredit yang diberikan lembaga keuangan formal seperti bank kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentu menjadi perhatian Sri Mulyani. Padahal, UMKM sangat penting karena perkembangannya menggambarkan denyut nadi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, UMKM didominasi sektor perdagangan yang menjadi penopang selama pandemi.
"Kalau kita tahu UMKM itu penting, namun dari sisi persentase saja Indonesia hanya sebesar 20 persen total pinjamannya dari lembaga keuangan untuk UMKM,' kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2023 yang diadakan secara virtual, Kamis (26/1/2023).
Maka dari itu, ia meminta seluruh pihak terutama lembaga keuangan bisa membantu UMKM lantaran pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri.
<h2 style="text-align: justify;">Dibandingkan dengan Negara Korea</h2>
Sri Mulyani pun membandingkan dengan lembaga keuangan di negara-negara sekitar Indonesia yang bisa memberikan pinjaman kepada UMKM hingga 50 persen dari porsi kredit mereka, bahkan lembaga keuangan di Korea Selatan bisa menyalurkan kredit hingga 80 persen kepada sektor tersebut.
Berkat pembiayaan yang cukup besar dari lembaga keuangan di Negeri Ginseng itu, UMKM Korea Selatan memiliki potensi untuk bertumbuh yang sangat besar karena likuiditas dan akses modalnya cukup.
<h2 style="text-align: justify;">Jumlah UMKM yang Belum Mendapatkan Pembiayaan</h2>
Dari 45 juta pelaku UMKM yang butuh tambahan pembiayaan itu, sebanyak 18 juta pelaku UMKM termasuk nasabah ultra mikro yang belum mendapatkan akses pembiayaan. Bahkan 5 juta UMKM masih bergantung pada pembiayaan melalui rentenir. Padahal pinjaman melalui rentenir membuat para pelaku UMKM harus membayar biaya bunga yang sangat tinggi.
"Kita lihat, ada 18 juta (UMKM) yang belum mendapatkan pembiayaan, 5 juta masih (andalkan) rentenir, very high cost. Hanya sedikit yang enjoy lending yang dibiayai pemerintah," ujarnya dalam BRI Microfinance Outlook 2023, Kamis (26/1).
Oleh karenanya, ia berharap ke depannya makin banyak UMKM yang digandeng oleh sektor lembaga keuangan. Sebab, menggandeng UMKM dan memberikan pembiayaan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri.
<h2 style="text-align: justify;">Perbankan Diminta Kucurkan Kredit untuk UMKM</h2>
Oleh karena itu, dia meminta lembaga keuangan seperti perbankan untuk memberikan kredit yang lebih banyak lagi kepada UMKM. Peran perbankan menjadi sangat penting, terutama menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang anggarannya diberikan pemerintah. KUR ini diharapkan bisa membantu UMKM mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah.
Terlebih, kata dia, perbankan tetap akan mengantongi keuntungan dengan menyalurkan kredit ke pelaku UMKM. Mengingat 5 juta dari mereka bersedia meminjam dari rentenir yang memberikan bunga yang sangat tinggi.
<h2 style="text-align: justify;">Pemerintah Anggarkan Rp 45,8 T untuk Belanja UMKM</h2>
Tahun ini, anggaran KUR yang diberikan bahkan sangat besar, yakni Rp 45,8 triliun. Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan 2022 yang sebesar Rp 30,8 triliun.
"Tahun 2023 ini kita naikkan seluruh belanja di dalam rangka untuk UMKM mencapai Rp 45,8 triliun. Ini sudah termasuk mengcover berbagai subsidi bunga dan juga di dalam rangka untuk penjaminan," ungkapnya.
Di sisi lain, Menkeu berharap inklusi keuangan di Indonesia yang terus meningkat bisa mendorong pembiayaan yang lebih besar kepada UMKM, lantaran UMKM saat ini terus menjadi fokus pemerintah.
&ldquo;Namun tidak hanya pembiayaannya saja yang didorong, tetapi kualitas dan produktivitas UMKM di Indonesia pun perlu ditingkatkan,&rdquo; tegasnya.
Nah, itu dia upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, diharapkan dengan meningkatnya anggaran KUR yang diberikan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM di Indonesia.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat porsi pembiayaan lembaga keuangan untuk UMKM di Indonesia hanya 20 persen, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan. Rendahnya penyaluran kredit yang diberikan lembaga keuangan formal seperti bank kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentu menjadi perhatian Sri Mulyani. Padahal, UMKM sangat penting karena perkembangannya menggambarkan denyut nadi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, UMKM didominasi sektor perdagangan yang menjadi penopang selama pandemi.

Sri Mulyani Ungkap Kredit UMKM dari Perbankan Masih Minim

PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak lain/pihak ketiga. Pihak tersebut nantinya dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulannya atau pada masa pajak tersebut. Objek penghasilan yang harus dikenakan PPh pasal 22 dapat dibedakan menjadi tiga macam, seperti berikut ini:
<ol style="text-align: justify;">
<li>PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah</li>
<li>PPh pasal 22 impor barang</li>
<li>PPh pasal 22 industri tertentu, misalnya:</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Industri kertas</li>
<li>Industri baja</li>
<li>Industri otomotif</li>
</ul>
</li>
</ul>
1. PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah
Setiap transaksi yang terjadi antara Wajib Pajak dengan bendaharawan pemerintah yang mengeluarkan dana dari APBN atau APBD, oleh bendaharawan pemerintah akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%, yang oleh Wajib Pajak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak.
Contoh.
Dharma mendapat pesanan kebaya dari Dispenda yang akan disumbangkan pada masyarakat sebesar Rp 200.000.000. Bendaharawan Dispenda akan memotong PPN dan memungut PPh pasal 22 seperti berikut ini:
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 22.000.000, perhitungan 11% x Rp 200.000.000 = Rp 22.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 3.000.000, perhitungan 1,5% x Rp 200.000.000 =Rp 3.000.000</li>
</ul>
Jurnal dari penghasilan yang diterima PT. Dharma adalah sebagai berikut:
Piutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 195.000.000
PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 3.000.000
PPN Dibayar Dimuka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 22.000.000
Penjualan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 198.000.000
PPN Keluaran&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 22.000.000
Jurnal pelunasan piutang dagang
Kas/bank&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 195.000.000
Piutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 195.000.000
&nbsp;
2. PPh Pasal 22 Impor Barang
Atas pengadaan barang yang dilakukan Wajib Pajak dari luar pabean atau dari luar negeri akan dikenakan PPh pasal 22 impor sebesar 2,5% (yang menggunakan API) dan 7,5% (tidak menggunakan API) dari nilai impornya dengan menggunakan kurs pajak.
Contoh. 
Made mendatangkan bahan baku obat dari Singapura senilai 100,000 USD dengan biaya asuransi yang dibayar di Singapura sebesar 5% dari nilai faktur serta biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Kurs pada waktu itu yang ditetapkan adalah Rp10.000=USD1. Bea Masuk 20% dan Bea Masuk Tambahan 10%, PT Made memiliki API.
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.9949%; height: 189.656px; border-color: #ffffff; border-style: hidden;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Harga Transaksi (Faktur)&nbsp;</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD100.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Biaya Asuransi (5% X 100.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD5.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Biaya Angkut (10% x 100.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD10.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Cost, Insurance, &amp; Freight&nbsp;</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD115.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">&nbsp;</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">CIF (dalam rupiah) USD115.000 X Rp 10.000</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">Rp1.150.000.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Bea Masuk (20% X Rp 1.150.000.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">Rp230.000.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Bea Masuk Tambahan (10% x Rp1.150.000.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">Rp115.000.000</td>
</tr>
<tr style="height: 10.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 10.4062px;">Nilai Impor (NI)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 10.4062px;">Rp1.495.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Sehingga PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Made (yang memiliki API) =
2,5% x 1.495.000.000 = Rp 37.375.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
3. PPh Pasal 22Industri Tertentu
<ol style="text-align: justify;">
<li> PPh Industri Kertas</li>
</ol>
Setiap distributor kertas membeli produk kertas pada industri kertas sebagai pabrikan, distributor akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 0,1% dari DPP PPN
Contoh. 
Nakula sebagai distributor kertas membeli produk kertas sebesar RP 333.000.000 (sudah termasuk PPN) dari perusahaan kertas PT. ABC. Besarnya PPN dan PPh pasal 22 yang dipotong oleh PT ABC adalah sebagai berikut
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 33.000.000, dengan perhitungan (10/111) X Rp 333.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 300.000 dengan perhitungan 0,1% X Rp 300.000.000</li>
</ul>
Jumal pembelian kertas oleh PT. Nakula (pihak pembeli) tersebut adalah sebagai berikut:
Pembelian kertas&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 300.000.000
PPN masukan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 33.000.000
Hutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 299.700.000
Bukti pungut PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 300.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 33.000.000
Bukti pungut PPh pasal 22 sebesar Rp 300.000 merupakan kredit pajak bagi PT. Nakula yang dapat mengurangi PPh yang terhutang. Adapun PPN dibayar di muka dikreditkan dengan Hutang PPN. Apabila hutang PPN sebesar Rp 35.000.000, maka jurnal pelunasan selisih PPN tersebut adalah sebagai berikut:
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 35.000.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 33.000.000
Kas&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 2.000.000
Bagi PT. ABC sebagai Pihak Penjualan (Pabrikan). Jurnal penjualan kertas oleh PT. ABC tersebut adalah sebagai berikut:
Piutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 299.700.000
Hutang PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 300.000
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 33.000.000
Penjualan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 300.000.000
PPN Keluaran&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 33.000.000
PPh pasal 22 yang sudah dibayar oleh PT. ABC, bukti pungutnya diberikan kepada PT. Nakula yang dapat dikreditkan atas PPh yang terhutang. Sementara itu, hutang PPN dijumlah dengan PPN yang dibayar di muka. Jika hutang PPN lebih besar maka selisihnya harus dilunasi. Misalnya PPN dibayar di mukanya sebesar Rp 25.000.000, maka jurnal pelunasan selisih PPN tersebut adalah:
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 33.000.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 25.000.000 &nbsp;
Kas/bank&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 8.000.000
&nbsp;
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> PPh Industri Baja </li>
</ol>
Pada setiap pembelian industri baja dari pabrikan, distributor akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 0,3% dari DPP. PPN.
Contoh
Ruby Jane sebagai distributor baja membeli produk baja sebesar RP 444.000.000 (termasuk PPN) dari perusahaan baja PT. Java Steel. Perhitungan PPN dan PPh pasal 22 yang dipungut adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 44.000.000 dengan perhitungan (11/111) X Rp 444.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 1.200.000. dengan perhitungan 0,3 % X Rp 400.000.000</li>
</ul>
&nbsp;
Bagi PT. RubyJane sebagai Pihak Pembeli. Jurnal pembelian kertas oleh PT. RubyJane tersebut adalah sebagai berikut:
Pembelian baja&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rp 400.000.000
PPN Masukan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 44.000.000
Hutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 398.800.000
Bukti pungut PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 1.200.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 44.000.000
Bukti pungut PPh pasal 22 sebesar Rp 1.200.000, merupakan kredit pajak bagi PT.RubyJane yang dapat mengurangi PPh yang terhutang. Sementara, PPN dibayar di muka dikreditkan dengan akun hutang PPN. Apabila hutang PPN-nya pada masa tersebut adalah sebesar Rp 45.000.000 maka jurnal pelunasan selisih PPN tersebut adalah sebagai berikut:
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 45.000.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 44.000.000
Kas&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 1.000.000
&nbsp;
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> PPh Industri Otomotif</li>
</ol>
Setiap pembelian produk otomotif dari pabrikan dari perusahaan sebagai ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), APM (Agen Pemegang Merek) serta sebagai importir umum maka distributor otomotif akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN.
Contoh,
TXT sebagai distributor otomotif membeli produk Toyota sebesar RP 999.000.000 (termasuk PPN) dari PT. Nova Indo sebagai ATPM Toyota. Perhitungan PPN dan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 99.000.000, dengan perhitungan (11/111) X Rp 999.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 4.050.000, dengan perhitungan 0,45% X Rp 900.000.000</li>
</ul>
Nah, itu dia informasi seputar pengenaan Pajak Penghasilan 22 (PPh 22), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak lain/pihak ketiga. 

Sobat Belajar- Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 22

<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan</li>
<li>UU No. 7 tahun 2021 yakni mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</li>
<li>PP No. 29 tahun 1996 telah diubah terakhir dengan PP No. 5 tahun 2002 yang mengatur tentang PPh dari persewaan tanah dan/atau bangunan</li>
<li>PP No. 29 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 59 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)</h2>
Yang termasuk objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan berupa:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia</li>
<li>Bunga atau Diskonto Obligasi</li>
<li>Sewa tanah dan/atau bangunan</li>
<li>Penghasilan dari pengalihan hak tanah dan/atau bangunan</li>
<li>Usaha jasa kontruksi (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah usaha yang memberikan jasa perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, instalasi, perbaikan dan renovasi termasuk pembongkaran bangunan, serta pengawasan manajemen konstruksi).</li>
<li>Atas hadiah undian</li>
<li>Atas transaksi derivatif berupa kontrak jangka panjang yang diperdagangkan di bursa (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah transaksi yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang merupakan turunan dari acuan pokok, contohnya saham dan obligasi).</li>
<li>Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak).</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak penghasilan atas penghasilan Deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia</h2>
Pengenaan pajak ini diatur dengan PP No. 131 tahun 2000 sebagai berikut:
1. Atas bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya berasal dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri, dikenakan tarif sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jangka waktu 1 bulan = 10% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 3 bulan = 7,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 6 bulan = 2,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu lebih dari 6 bulan = 0% dari jumlah bruto</li>
</ul>
2. Atas bunga deposito mata uang rupiah yang dananya berasal dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri, dikenakan tarif sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jangkwa waktu 1 bulan = 7,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 3 bulan = 5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 6 bulan atau lebih = 0% dari jumlah bruto</li>
</ul>
3. Atas bunga tabungan diskonto dan diskonto sertifikat bank Indonesia, dikenai tarif sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri BUT = 20% dari jumlah bruto</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri = 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi</h2>
Ketentuan ini diatur dalam PP No. 16 tahun 2009, dimana menurut peraturan ini, atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak berupa diskonto dan bunga yang diperdagangkan di bursa efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif yang dikenakan sebagai berikut:
1. Bunga obligasi dengan kupon
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
Dihitung dari jumlah bruto bunga yang disesuaikan dengan masa kepemilikan obligasi.
2. Diskonto obligasi kupon
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
Dihitung dari selisih lebih harga jual, tidak termasuk bunga berjalan.
3. Diskonto obligasi tanpa bunga
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
Dihitung dari selisih lebih harga jual diatas harga perolehan obligasi.
4. Bunga/diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana, investasi infrastruktur berupa kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat, dan efek beragun asset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar di OJK
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tahun 2020 = 5%</li>
<li>Tahun 2021 dan seterusnya = 10%</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan</h2>
Ketentuan ini diatur dalam PP No. 29 tahun 1996. Besarnya tarif atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.
Contoh : 
PT Sintya menyewa ruko dari Nyonya Anis untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa Rp40.000.000, maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sintya adalah
10% x Rp 40.000.000 = Rp 4.000.000.
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan atas Undian </h2>
Ketentuan ini diatur dalam&nbsp; PP No 132 tahun 2000, yang mengatur tentang penghasilan berupa undian yang dipotong PPh final. Besarnya tarif yang dikenakan adalah 25% dari jumlah bruto dari undian.
Contoh 
PT Sintya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000. Maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sintya adalah:
25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000.
Nah, itu informasi sekitar Pajak Penghasilan Pasal 4(2) atau yang biasa dikenal dengan PPH Final, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Pajak Peghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, dan pajak penghasilan final ini dikenakan terhadap jenis penghasilan tertentu, seperti bunga, sewa, serta imbalan jasa konsultan dan jasa kontruksi. 

Serba-Serbi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh final)

Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia membuat banyak pelaku bisnis memanfaatkan platform digital agar bisa memasarkan produknya secara online. Para pemerintah pun juga mengajak para pelaku UMKM untuk mulai melek teknologi dan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan barang jualan nya. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan platform digital untuk para pelaku UMKM, salah satu di antaranya adalah PaDi UMKM.
<h2 style="text-align: justify;">Apa Itu PaDi UMKM</h2>
Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) merupakan platform hasil buatan Telkom Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. PaDi UMKM ini diresmikan pada 17 Agustus 2020 bertepatan pada dalam perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia. PaDi UMKM dibentuk dengan tujuan untuk mempertemukan BUMN dengan UMKM dengan tujuan untuk mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Jadi, melalui platform tersebut, UMKM diberi untuk menjadi pemasok dan vendor BUMN dalam berbagai produk yang disalurkan.
Melansir laman PaDi UMKM, saat ini PaDi UMKM telah memiliki lebih dari 20 kategori produk dan jasa utama, antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bahan Kimia</li>
<li>Barang &amp; Jasa Lainnya</li>
<li>Buku</li>
<li>Dapur</li>
<li>Elektronik</li>
<li>Fashion</li>
<li>Fashion Anak &amp; Bayi</li>
<li>Fashion Muslim</li>
<li>Fashion Pria</li>
<li>Film &amp; Musik</li>
<li>Gaming</li>
<li>Handphone &amp; Tablet</li>
<li>lbu &amp; Bayi</li>
<li>Jasa Advertising (Periklanan)</li>
<li>Jasa Ekspedisi &amp; Pengepakan</li>
<li>Jasa Event Organizer</li>
<li>Jasa Konstruksi &amp; Renovasi</li>
<li>Jasa Konsultan &amp; Penilaian</li>
<li>Jasa Mandor &amp; Tenaga Kerja Lainnya</li>
<li>Dan masih banyak lagi</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Keuntungan Bergabung PaDi UMKM</h2>
Ada banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pelaku UMKM di Indonesia jika mengikuti dan mendaftar di platform ini, di antaranya adalah:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Para pelaku UMKM akan mendapatkan akses lokal dan global e-commerce yang tentunya akan semakin memperluas jaringan bisnis mereka.</li>
<li>Adanya kemudahan dalam proses pembiayaannya, dimana para pelaku bisnis UMKM dapat mengajukan pembiayaan dari BUMN terpercaya (seperti Bank BRI, Pegadaian, atau PNM).</li>
<li>Adanya pasar yang pasti dari perusahaan BUMN.</li>
<li>Para pelaku bisnis UMKM akan mendapatkan kepastian pembayaran, lantaran sistem pembayarannya akan termonitor langsung oleh manajemen dan kementerian BUMN.</li>
<li>Para pelaku bisnis UMKM juga akan mendapatkan feedback serta masukan-masukan yang bermanfaat bagi perkembangan kualitas produk dan jasa yang mereka miliki.</li>
</ul>
Cara Bergabung PaDi UMKM
<ol>
<li>Kunjungi laman PaDi UMKM di alamat website : <a href="https://padiumkm.id/">https://padiumkm.id/</a>, pilih menu &ldquo;Daftar&rdquo;, lalu pilih &ldquo;Daftar Sebagai Penjual&rdquo; atau Sobat bisa langsung melalui link berikut: <a href="https://padiumkm.id/auth/register">https://padiumkm.id/auth/register</a></li>
<li>Akan muncul form isian yang harus Sobat isi,
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Bagian perusahaan: Profil tentang perusahaan Sobat. Isilah data-data tersebut secara lengkap. Mulai dari Nama Perusahaan, Jenis Badan Usaha, Status Perusahaan, Kategori UMKM, Jenis Kegiatan Usaha Utama, No. NPWP perusahaan, Nomor Telepon Perusahaan, dan NIK/KTP Direktur (data ini wajib diisi). Sementara itu, ada beberapa kolom isian opsional yang juga bisa Sobat isi, seperti: BUMN Pengampu UMKM (jika ada), Organisasi/Himpunan (jika ada) dan NIB (jika Sobat memiliki NIB, maka segala perizinan usaha Sobat akan lebih mudah)</li>
<li>Bagian alamat perusahaan: memuat informasi mengenai Alamat kantor pusat/ utama perusahaan. Isikan data alamat perusahaan dengan jelas, pilih Provinsi/Kota/Kecamatan, dan masukkan Kode Pos Perusahaan Sobat. Kemudian, Sobat juga bisa mengisikan data geolokasi (tidak wajib).</li>
<li>Pada bagian penanggung jawab: memuat informasi orang (penanggung jawab) akan dihubungi terkait pertanggungjawaban atas semua transaksi di platform PaDi UMKM B2B. Data yang harus Sobat isi berupa: Nama Penanggung Jawab, Email Perusahaan (email aktif yang dipakai perusahaan), Nomor Telepon Kantor, dan Nomor Handphone penanggung jawab.</li>
<li>Bagian Dokumen: Sobat harus melengkapi dokumen legalitas perusahaan Sobat untuk mempermudah proses verifikasi dan memperbesar peluang Sobat dipercaya oleh calon pembeli BUMN. Dokumen yang harus Sobat upload antara lain: KTP Direktur, NPWP, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).</li>
<li>Klik, &ldquo;Daftar&rdquo;, Setelah itu, Sobat harus menunggu paling lambat 3 hari kerja untuk proses review dan verifikasi.&nbsp; Jika Sobat lolos, maka Sobat akan mendapatkan email notifikasi untuk melakukan aktivasi akun. Klik link email notifikasi tersebut dan buat password baru. Selamat, Sobat telah bergabung dalam program PaDi UMKM B2B. Selanjutnya Sobat bisa melengkapi Data dan Dokumen UMKM Sobat. Caranya, klik menu &ldquo;Pengaturan&rdquo;, lengkapi dokumen yang dibutuhkan dan isilah data-data yang masih kosong, kemudian klik &ldquo;Simpan&rdquo;.</li>
</ol>
</li>
</ol>
Nah, itu dia informasi sekitar Platform Digital Pengadaan Barang UMKM kepada BUMN atau biasa dikenal dengan PaDi UMKM. Dengan adanya PaDi UMKM ini, diharapkan para pelaku UMKM untuk mulai melek teknologi dan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan barang jualan nya. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini ya Sobat, PaDi UMKM juga banyak manfaatnya loh Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia membuat banyak pelaku bisnis memanfaatkan platform digital agar bisa memasarkan produknya secara online. Para pemerintah pun juga mengajak para pelaku UMKM untuk mulai melek teknologi dan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan barang jualan nya. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan platform digital untuk para pelaku UMKM, salah satu di antaranya adalah PaDi UMKM.

Mengenal PaDi UMKM, Platform Digital Pengadaan Barang UMKM Kepada BUMN

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Orang Pribadi terdapat beberapa macam formulir, tergantung dari statusnya. Statusnya dilihat dari apakah sebagai pekerja/karyawan atau sebagai pengusaha dan dengan jumlah penghasilan tertentu.
Dalam penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Penyampaian SPT dari Pajak Penghasilan ini dapat dilakukan melalui aplikasi DJP Online ataupun Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang mana mitra resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti Sobat Pajak.
Lalu apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan? Hal yang harus dipersiapkan adalah EFIN (Electronic Filing Identification Number) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lalu, menyiapkan formulir atas bukti potong yang akan digunakan dalam mengisi SPT.
Dalam mengisi SPT, tentu Wajib Pajak harus paham mengenai formulir-formulir dari SPT yang harus diisi. Mari simak artikel berikut untuk mengetahui jenis dari formulir SPT Tahunan Orang Pribadi.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi</h2>
Dalam penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan tiga jenis formulir yang digunakan untuk penyampaian SPT Tahunan, yaitu Formulir SPT 1770, Formulir SPT 1770 S, dan Formulir SPT 1770 SS.
Ketiga formulir yang telah disebutkan diatas diklasifikasikan berdasarkan dengan jumlah serta sumber dari penghasilan yang telah diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam satu tahun pajak. Mari kita bahas mengenai penjelasan dari masing-masing formulir SPT Tahunan.
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770</h3>
</li>
</ol>
Formulir SPT Tahunan 1770 ini diperuntukkan dalam formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status pekerjaan, yaitu sebagai pemilik dari suatu usaha tersebut atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Contohnya, yaitu pengacara, dokter, notaris, katering, konsultan, penulis dan sejenisnya.
Formulir SPT Tahunan 1770 ini juga dapat diperuntukkan bagi seseorang&nbsp; yang memiliki pekerjaan lebih dari satu perusahaan ataupun instansi dengan PPh Final, ataupun memiliki penghasilan,&nbsp; baik dari dalam negeri (royalti, penghasilan dari perbedaan mata uang, serta bunga) mauapun luar negeri. Dapat juga diperuntukkan bagi WPOP yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan. Bersumber dari pendapatan tetap ataupun pekerjaan paruh waktu, upah, ataupun honor.
Untuk WPOP yang tidak lagi memiliki penghasilan, maka dapat menggunakan Formulir SPT 1770 ini dengan menyertakan surat pernyataan di atas meterai dengan mengisi jumlah nominal &ldquo;0&rdquo; pada kolom penghasilan yang telah disediakan.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770 S</h3>
</li>
</ol>
Formulir SPT Tahunan 1770 S diperuntukkan untuk jenis SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan tahunan melebihi Rp60 juta. Serta, diperuntukkan bagi pegawai yang bekerja pada dua atau lebih perusahaan dalam waktu satu tahun.
Tetapi, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan pertahun dibawah dari Rp60 juta, namun memiliki pekerjaan di dua atau lebih perusahaan, maka tetap akan melapor pajak menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 S.
Formulir SPT Tahunan 1770 S terdiri dari dua lampiran yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan benar dan apa adanya. Meliputi, bukti potong, anggota keluarga, data penghasilan, dan lain sebagainya.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770 SS</h3>
</li>
</ol>
Terakhir yaitu Formulir SPT Tahunan 1770 SS diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan tidak lebih atau sama dengan Rp60 juta dalam satu tahun.
Formulir SPT Tahunan 1770 SS juga diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan ataupun instansi&nbsp; selama satu tahun. Penghasilan tambahan yang diperoleh dari bunga koperasi ataupun bunga bank juga merupakan penggunaan formulir 1770 SS.
Formulir SPT 1770 SS ini dapat juga dikatakan dengan memindahkan data dari formulir atau bukti potong 1712 A1 bagi pekerja swasta dan formulir 1712 A2 bagi pekerja sipil.
Nah, itu dia informasi seputar Formulir SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Jangan sampai salah menggunakan formulir SPT Tahunan ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Orang Pribadi terdapat beberapa macam formulir, tergantung dari statusnya. Statusnya dilihat dari apakah sebagai pekerja/karyawan atau sebagai pengusaha dan dengan jumlah penghasilan tertentu.

Sobat Belajar – Mengenal Macam Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik sudah final. Luhut mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik akan diumumkan pada pekan depan.
"Ya kita harapkan minggu depan. Mudah-mudahan nggak ada hambatan lagi. Nanti, kita dengerin, sudah, tapi kan saya minta supaya detail mudah-mudahan ya minggu depan lah, tanggal Februari awal," kata Luhut.
Hal itu disampaikan Luhut usai menjadi pembicara di Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
<h2 style="text-align: justify;">Motor Listrik Baru Dapat Subsidi 7 Juta</h2>
Untuk motor listrik, subsidi akan dikelompokkan menjadi dua. Sebutnya, pertama, untuk motor yang dikonversi menjadi motor listrik.
"Nanti ada dua, satu yang ada di-convert dari sepeda motor biasa menjadi sepeda motor listrik," ujarnya.
Luhut memastikan bahwa skema subsidi motor listrik diberikan dalam bentuk pembelian unit baru. Adapun subsidi yang diberikan sebesar Rp 7 juta.
Saat ditanya apakah subsidi juga diberikan untuk konversi alias modifikasi ke kendaraan listrik, Luhut belum memberikan keterangan yang jelas. Luhut mengatakan, nanti akan diumumkan. Luhut memastikan subsidi ini diberikan untuk mendorong pembelian motor listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Nanti akan diumumkan semua, pasti nanti akan diprioritaskan rakyat-rakyat yang sederhana," ujarnya.
<h2 style="text-align: justify;">Mobil Listrik Akan Dapat Pengurangan Pajak</h2>
Menurut Luhut, mobil listrik juga akan mendapat subsidi. Bentuknya nanti berupa pengurangan pajak.
"Mobil akan diberikan nanti, mungkin pajaknya yang mungkin 11%, mungkin akan dikurangi berapa persen," kata Luhut
<h2 style="text-align: justify;">Indonesia Tertinggal Negara Lain</h2>
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan subsidi untuk pembelian motor listrik baru diberikan sebesar Rp 8 juta. Sedangkan bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik akan diberikan subsidi Rp 5 juta.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana memberikan subsidi untuk setiap pembelian mobil listrik sebesar Rp 80 juta.
Agus mengatakan saat ini Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara-negara lain soal keberadaan kendaraan listrik. Menurutnya, negara-negara di Eropa bahkan Thailand sudah lebih dahulu memberikan insentif untuk kendaraan listrik.
"Negara yang sebetulnya menjadi kompetitor kita, Thailand juga memberikan insentif. Insentif ini tentu masing-masing negara mempunyai kebijakan berbeda, tapi intinya memberikan insentif," ucap Agus.
<h2 style="text-align: justify;">Kesempatan untuk UMKM</h2>
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, program pengalihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik ini merupakan kesempatan besar untuk para pelaku UMKM, khususnya pembuat komponen termasuk para pemilik bengkel.
Pemerintah akan menyiapkan UMKM itu bagian dari industri sehingga UMKM dapat memproduksi komponen-komponen bagian dari kendaraan listrik.
&ldquo;Kami di SMESCO sejak tahun 2020 bekerja sama dengan bengkel sudah menkonversi vespa-vespa tua dan bersama dengan Kementerian BUMN juga sudah kemitraan dalam konsep rantai pasok dimana UMKM menjadi rantai pasok kebutuhan industri di BUMN dan ini akan kita efektifkan,&rdquo; ujar Teten dalam acara&nbsp; konvoi 200 motor listrik di acara Electric Vehicle (EV) Funday di kota Bandung, Jawa Barat.
Nah, itu dia informasi terkait subsidi kendaraan listrik yang akan diberikan oleh Pemerintah, semoga dapat cepat terealisasikan ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik sudah final. Luhut mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik akan diumumkan pada pekan depan.

Artikel Sobat Pajak