Syarat dan Ketentuan Umum Platform Sobat Pajak & Sobat Buku

Dalam pelaku UMKM tentunya menyediakan pembayaran menggunakan QRIS sangat praktis dan efisien serta higienis. Di zaman yang serba cashless ini, penggunaan QRIS sudah menjadi kebutuhan bagi pembeli maupun penjual.
&nbsp;
Masih Bingung Apa itu QRIS?
QRIS adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, yang di mana merupakan standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk pembayaran digital di Indonesia. Ini memungkinkan pedagang untuk menerima pembayaran dari berbagai dompet digital dan aplikasi pembayaran dengan menggunakan satu kode QR yang universal. Tentunya QRIS bertujuan untuk memudahkan transaksi pembayaran elektronik di Indonesia dengan standar yang seragam, sehingga mempercepat adopsi pembayaran digital di seluruh negeri.
&nbsp;
Kenapa Harus QRIS?
Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) seharusnya memanfaatkan QRIS sebagai solusi pembayaran digital karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan:
<ol>
<li>Penggunaannya yang Mudah</li>
</ol>
QRIS memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran dengan mudah hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran digital. Hal ini mempercepat proses pembayaran, mengurangi antrian, dan meningkatkan efisiensi transaksi.
<ol start="2">
<li>Biaya Rendah</li>
</ol>
Dengan menggunakan QRIS sebagai solusi pembayaran digital, QRIS menggunakan teknologi yang membuatnya lebih murah daripada metode pembayaran konvensional seperti kartu kredit atau debit. Hal ini dapat membantu pelaku UMKM mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan profitabilitas usaha mereka.
<ol start="3">
<li>Universal</li>
</ol>
Pelaku UMKM dapat menerima pembayaran dari berbagai dompet digital dan aplikasi pembayaran, tanpa perlu memiliki banyak perangkat atau kode QR yang berbeda. Hal ini memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tanpa harus khawatir tentang jenis dompet digital yang kalian gunakan.
<ol start="4">
<li>Keamanan</li>
</ol>
Tentunya QRIS menyediakan lapisan keamanan tambahan dalam transaksi pembayaran digital. Kode QR yang dihasilkan biasanya memiliki enkripsi yang kuat, sehingga lebih sulit untuk dipalsukan atau dicuri oleh pihak yang tidak sah.
<ol start="5">
<li>Penjualan Meningkat</li>
</ol>
Dengan menyediakan opsi pembayaran digital melalui QRIS, pelaku UMKM dapat menjangkau lebih banyak pelanggan yang cenderung lebih memilih pembayaran digital karena kemudahannya. Tentunya hal ini dapat membantu meningkatkan jumlah transaksi dan penjualan mereka.
<ol start="6">
<li>Meningkatkan Branding</li>
</ol>
Menerima pembayaran melalui QRIS, usaha kalian akan menjadi lebih up-to-date dan tentunya bisa meningkatkan branding usaha.
&nbsp;
Bagaimana Cara Mendaftar QRIS Merchant?
Tentunya membuat QRIS untuk merchant sangatlah mudah, berikut caranya:
<ol>
<li> Pilihlah PJP QRIS yang Berizin Bank Indonesia</li>
</ol>
Sangat perlu memilih Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang berizin oleh Bank Indonesia.
<ol start="2">
<li> Mengunjungi PJP QRIS</li>
</ol>
Kalian dapat mengunjungi kantor PJP penyelenggara QRIS yang berizin Bank Indonesia. Jika tersedia, kalian juga dapat mendaftar secara online melalui situs web PJP tersebut.
<ol start="3">
<li> Tunggu Proses Verifikasi dan Pembuatan Merchant ID</li>
</ol>
Jika dokumen kalian telah diverifikasi, PJP akan membuatkan Merchant ID dan Kode QRIS khusus untuk usaha yang bersangkutan.
<ol start="4">
<li> QRIS Merchant siap digunakan</li>
</ol>
Setelah cara diatas sudah terselesaikan, QRIS Merchant siap untuk digunakan, sehingga usaha yang bersangkutan dapat menampilkan QRIS di tempat pembayaran usaha kalian.
&nbsp;
Hal yang Perlu Diperhatikan UMKM untuk QRIS
Ketika menyediakan pembayaran dengan QRIS, UMKM perlu memperhatikan beberapa hal agar proses berjalan lancar dan tentunya tetap memberikan manfaat yang maksimal:
<ul>
<li>Koneksi internet pelanggan: jika terjadi gangguan pada koneksi internet pelanggan, maka pemilik UMKM harus memperhatikan apakah transaksi pembayaran gagal atau berhasil. Jika gagal, lebih baik memberikan tethering kepada pelanggan yang memiliki koneksi buruk, sehingga tidak ada untuk mengefisiensikan waktu.</li>
<li>Pastikan UMKM memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung transaksi pembayaran dengan QRIS. Ini termasuk memiliki perangkat yang kompatibel dengan pembaca kode QR dan koneksi internet yang stabil.</li>
<li>UMKM perlu mendaftar dengan penyedia layanan pembayaran digital yang mendukung QRIS dan mengintegrasikan sistem pembayaran QRIS ke dalam proses penjualan kalian, baik di toko fisik maupun online.</li>
<li>Penting untuk memberikan edukasi kepada pelanggan tentang cara menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran. UMKM dapat menyediakan informasi tentang proses pembayaran, aplikasi pembayaran yang kompatibel, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pelanggan untuk memindai kode QR;</li>
<li>UMKM harus memastikan bahwa sistem pembayaran QRIS yang mereka gunakan aman dan terlindungi dari serangan siber. Hal ini termasuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap pencurian identitas;</li>
<li>Pada saat pelanggan selesai melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS, jika memungkinkan lebih baik pelaku UMKM dokumentasikan untuk bukti transaksi bahwa sudah berhasil dilakukan;</li>
<li>UMKM perlu memiliki proses pelaporan dan rekonsiliasi yang efisien untuk memantau dan mengelola transaksi pembayaran dengan QRIS. Hal ini termasuk pemantauan transaksi, pelacakan pendapatan, dan rekonsiliasi pembayaran dengan catatan penjualan;</li>
<li>UMKM dapat memanfaatkan promosi dan pemasaran untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang opsi pembayaran dengan QRIS. Hal tersebut menggunakan materi pemasaran di situs web dan media sosial untuk mengedukasi pelanggan tentang manfaat QRIS dan mendorong pelanggan untuk menggunakannya.</li>
</ul>
&nbsp;
Dapat ditarik benang merah, jika memanfaatkan QRIS sebagai solusi pembayaran digital dapat membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan keamanan, dan memperluas jangkuan pasar mereka, sehingga mendungkung pertumbuhan dan kesuksesan bisnis tersebut.

UMKM Dapat Manfaatkan QRIS sebagai Solusi Pembayaran Digital

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi besar dalam merangsang perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. UMKM mempunyai potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkat kontribusinya terhadap lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, UMKM juga dapat menjadi sektor penopang perekonomian Indonesia.
Dengan potensinya yang sangat besar, UMKM tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Akses terhadap permodalan, pelatihan, pemasaran dan infrastruktur yang memadai tentunya penting dalam menjalankan bisnis. Pemerintah juga telah mengambil berbagai langkah strategis, termasuk kebijakan dan regulasi terkait kepabeanan.
&nbsp;
Program Klinik Ekspor dari Bea Cukai
Kementerian Bea dan Cukai terus mendukung UMKM untuk memperluas ekspornya guna meningkatkan daya saing perekonomian. Salah satu program dukungan terhadap UMKM adalah Klinik Ekspor yang memberikan edukasi, literasi, dukungan, dan koordinasi kepabeanan kepada perusahaan yang sudah melakukan ekspor dan UMKM yang baru mulai melakukan ekspor.
Tujuan dari Klinik Ekspor adalah untuk memberikan informasi mengenai peraturan dan ketentuan terkait ekspor serta mencari solusi atas kendala yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan UMKM. Klinik Ekspor merupakan program DJBC yang misinya mendukung dan memajukan ekspor UMKM. Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM dapat lebih terbantu dalam memahami proses ekspor dan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.
Melalui program ini, DJBC mendukung pemangku kepentingan UMKM mulai dari proses edukasi hingga koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait ekspor. Lebih khusus lagi, Program Klinik Ekspor akan memulai pelatihan prosedur perizinan ekspor bagi UMKM, memberikan pemahaman komprehensif mengenai peraturan dan regulasi terkait ekspor kepada para pemangku kepentingan ekonomi.
Selain itu, perusahaan eksportir akan didukung dalam mencari solusi atas kendala yang mereka hadapi. Berikutnya adalah sosialisasi fasilitas kepabeanan dan tata cara kepabeanan bagi pelaku ekonomi. Terakhir, Klinik Ekspor DJBC akan membantu koordinasi dengan K/L dan otoritas daerah terkait untuk memfasilitasi rencana ekspor para pelaku UMKM secara efektif dan efisien.
&nbsp;
Kontribusi Klinik Ekspor Dukung UMKM Tembus Ekspor
Selain memantau pertumbuhan ekspor UMKM, Bea Cukai juga melaksanakan program klinik ekspor secara besar-besaran. Melalui program ini, Bea dan Cukai akan mendampingi dan mendukung calon pelaku UMKM mulai dari proses edukasi hingga koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat di bidang ekspor.
Saat ini terdapat 3.988 UMKM yang berada dalam pengawasan bea cukai dan 836 di antaranya berhasil melakukan ekspor. Ekspor didominasi oleh usaha kecil dan menengah di bidang pertanian, hortikultura, kelautan dan perikanan, diikuti oleh usaha mikro di sektor makanan dan minuman, manufaktur, furnitur, pakaian, kosmetik, serta barang-barang kerajinan.

Mengenal Klinik Ekspor: Program Bea Cukai untuk Mendukung Ekspor UMKM

Di era serba digital ini, apapun dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui aplikasi di smartphone. Ini merupakan salah satu peluang besar bagi pelaku bisnis khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Contohnya di bidang penjualan makanan dan minuman dapat dilakukan dengan menjadi mitra layanan Online Food Delivery (OFD) melalui aplikasi seperti Grabfood, Gofood, dan Shopee Food. Namun, dengan bekerjasama atau menjadi mitra layanan Online Food Delivery (OFD) tentu terdapat kesepakatan pembagian hasil atau komisi atas penjualan dalam aplikasi dan penyedia jasanya.
Adanya komisi dalam skema kerja sama tersebut merupakan sesuatu yang menuntut para pelaku bisnis agar menaikkan harga yang dijual dalam memperoleh keuntungan yang sama. Komisi ini tentu wajib dipertimbangkan oleh pelaku bisnis dalam menetapkan harga jual baru. Berikut besarnya komisi dan cara untuk menentukan harga jual sesuai dengan aplikasi pesanan baik di Gofood, Grabfood maupun Shopee Food.
&nbsp;
Besarnya Komisi Yang Dikenakan
Dalam bekerja sama dengan layanan Online Food Delivery (OFD), kita akan dikenakan sejumlah biaya-biaya. Biaya tersebut biasanya diperoleh melalui produk yang dijual, baik berupa makanan maupun minuman. Maka dari itu, kita perlu menentukan harga jual yang sesuai dengan tidak memberatkan pelanggan.
Berikut komisi yang dikenakan terhadap mitra atas masing-masing produk yang terjual.
<ul>
<li>Komisi Aplikasi Gofood</li>
</ul>
Sesuai dengan perjanjian, syarat dan ketentuan dengan GoFood si penyedia layanan, setiap produk atau order yang terjual oleh mitra memiliki perbandingan pembagian sebesar 8:2. Artinya penjualan produk sebesar 80% akan diterima mitra GoFood, sedangkan sisanya sebesar 20% diserahkan kepada penyedia layanan GoFood.
<ul>
<li>Komisi Aplikasi Grabfood</li>
</ul>
Berbeda dengan aplikasi Gofood, perbandingan pembagian hasil dengan penyedia Grabfood lebih besar yaitu 7:3. Artinya penjualan produk sebesar 70% akan diterima mitra, sedangkan sisanya sebesar 30% diserahkan kepada penyedia layanan Grabfood.
<ul>
<li>Komisi Aplikasi Shopeefood</li>
</ul>
Sama seperti penyedia layanan Gofood, Shopeefood juga menerapkan besarnya potongan komisi di setiap transaksinya. Shopee food yang mulai beroperasi pada Januari 2021 ini menerapkan pembagian hasil penjualan sebesar 20% untuk penyedia Shopeefood dan 80% untuk mitra.
&nbsp;
&nbsp;
Menentukan Harga Jual
Setelah mengetahui persentase pembagian hasil, maka selanjutnya kita wajib menentukan harga jual produk khusus pada penyedia layanan Online Food Delivery (OFD). Salah satu caranya dapat berupa menaikan harga jual untuk menutupi biaya persentase pembagian hasil tanpa membebaninya kepada pelanggan/konsumen. Cara lainnya dapat dilakukan dengan menetapkan menjual harga normal tanpa ada kenaikan harga dan menutup biaya pembagian tersebut dengan mengurangi harga pokok penjualan/modal dasar produk yang dijual.
&nbsp;
Contoh Perhitungan Menetapkan Harga Jual
GoFood mengumumkan bahwa pembagian komisi yang diberlakukan adalah 20% per transaksi. Berikut contoh penghitungan keuntungan bersih atas penjualan.
Jika suatu pelanggan memesan makanan atau minuman ke restoran A seharga Rp500.000, maka perhitungannya komisi GoFood sebesar 20% x Rp50.000 = Rp10.000. Sedangkan, jumlah penjualan bersih yang diterima adalah sebesar Rp50.000 - Rp10.000 = Rp40.000. Begitu pula perhitungan dengan penyedia lainnya hanya komisi yang membedakan.
Mitra usaha wajib melakukan penyesuaian harga jual yang tertera di menu penyedia layanan untuk menutup biaya komisi yang harus dibayarkan, sehingga keuntungan yang diperoleh mitra akan tetap dalam menutupi modal produksi.
&nbsp;
Perbandingan Antara Gofood, Grabfood, dan Shopeefood
Dalam kecepatan pengantaran, ketiga aplikasi layanan tidak berbeda jauh. Sebagai contoh saat pembelian kopi baik di Gofood, Grabfood, maupun Shopeefood umumnya akan datang dan sampai pada pelanggan sekitar 25 menit. Tetapi khusus Shopeefood memiliki beberapa masalah dimana pelanggan mengalami kendala terkait alamatnya karena perbedaan antara titik alamat di aplikasi pelanggan dengan alamat di aplikasi driver.
Contoh pada aplikasi Shopee terdapat dua alamat yang tersimpan, yaitu alamat kantor dan alamat rumah. Ketika ingin memesan makanan dengan Shopeefood, alamat di aplikasi dapat otomatis berubah menjadi alamat rumah. Dengan memastikan alamatnya telah sesuai maka pelanggan kemudian baru melakukan proses pembayaran.
Akan tetapi, ketika driver ingin mengantar makanan, alamat pada aplikasi driver merupakan alamat kantor bukan alamat rumah.&nbsp; Atas kejadian seperti ini telah beberapa kali terjadi pada pelanggan. Hal seperti ini wajib segera diperbaiki oleh penyedia Shopeefood jika ingin bersaing dengan Gofood atau Grabfood.
Hal tersebut juga tentu akan berdampak pada kualitas layanan pelaku usaha walaupun memang tidak terkait secara langsung. Pelanggan akan lebih memilih aplikasi Gofood dan Grabfood karena pengantarannya yang tepat, cepat, dan praktis.
&nbsp;
Selain itu, untuk metode pembayaran di aplikasi Gofood saat ini bisa menggunakan berbagai metode, seperti tunai, kartu kredit, saldo Gopay, GopayLater, Link Aja, Kantong Jago, dan lain sebagainya. Sedangkan, untuk aplikasi Grabfood saat ini hanya bisa dengan pembayaran melalui saldo OVO dan tunai. Sementara untuk aplikasi Shopeefood hanya dapat dibayar melalui dua cara saja yaitu dengan saldo ShopeePay dan tunai. Sehingga dalam metode pembayaran akan lebih diuntungkan dengan menggunakan aplikasi Gofood karena terdapat berbagai pilihan untuk memudahkan bertransaksi.
Dari berbagai aplikasi penyedia saat ini memang lebih diuntungkan jika menggunakan aplikasi Gofood, namun pelaku usaha perlu mempertimbangkan aplikasi Shopeefood karena bagi pelanggan akan lebih banyak terdapat promo/diskon pembelian yang tentunya akan dapat meningkatkan penjualan dengan komisi yang sama besarnya dengan Gofood.
&nbsp;

Ketahui Besarnya Komisi Online Food Delivery bagi UMKM!

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sedang menghadapi berbagai perubahan yang cepat dan mendasar dalam menghadapi resesi global saat ini yang akan mengarah pada situasi perekonomian yang lebih stabil. Secara umum, resesi dapat diartikan sebagai keadaan di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan berdasarkan produk domestik bruto (PDB), jumlah pengangguran, dan pertumbuhan ekonominegatif selama dua kuartal berturut-turut.
Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, ancaman resesi didorong oleh kenaikan inflasi global akibat gangguan pasokan akibat pandemi, perang Rusia-Ukraina, dan perang Israel-Palestina, serta pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, apalagi di saat krisis. Hal ini terbukti dari UMKM yang mampu bertahan di masa krisis mata uang tahun 1998 dan pandemi Covid-19.
&nbsp;
Isu Ancaman Resesi
Menurut International Monetary Fund (IMF), perlambatan ekonomi akibat pandemi virus corona akan berlanjut hingga tahun 2024. Tren melambatnya pertumbuhan ekonomi, yang masih mengacu pada penilaian IMF, juga akan terjadi di beberapa negara lain, termasuk China dan Amerika Serikat.
Ketidakpastian perekonomian global jelas menjadi kekhawatiran global. Banyak negara termasuk Indonesia, yang bersiaga karena cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Oleh karena itu, hendaknya kita mengambil langkah dari situasi perekonomian dunia yang jelas-jelas sedang tidak dalam kondisi baik dan menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk mengambil tindakan-tindakan yang tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional di masa depan.
&nbsp;
Peran UMKM dalam Ancaman Resesi
Peran UMKM dalam ancaman resesi UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB. Banyak UMKM menyerap tenaga kerja dan merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan. UMKM juga berpotensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit terbesar.
UMKM merupakan bagian yang mandiri dalam perekonomian Indonesia yang memiliki tiga peran, antara lain sebagai sarana pemerataan perekonomian masyarakat kecil, sarana pengentasan kemiskinan, dan sarana pendapatan atau penerimaan devisa negara. Dalam peran tersebut, UMKM dinilai mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
UMKM mampu menyerap 97 persen total tenaga kerja dan menarik hingga 60,4 persen total investasi di Indonesia. Maka, UMKM di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pondasi yang kokoh bagi perekonomian nasional karena memiliki jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang tinggi.
Penelitian yang dilakukan oleh Gumelar et al., (2023) menyatakan potensi resesi ekonomi dapat dicegah dengan memberdayakan UMKM. UMKM dapat dengan cepat mencari pasar ekspor jika terjadi dampak resesi, seperti hilangnya lapangan kerja dan kenaikan harga akibat&nbsp; inflasi. Sebaiknya pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memajukan UMKM, khususnya dalam hal permodalan. Upaya yang bisa dilakukan antara lain menyederhanakan proses perizinan dan sertifikasi produk UMKM serta memberikan dukungan bunga Kredit Usaha&nbsp; Rakyat (KUR).
&nbsp;
Tantangan Bagi UMKM
Tantangan masa depan bagi UMKM yang perlu diatasi oleh para pemangku kepentingan meliputi inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, serta standardisasi dan sertifikasi. Terkait dengan tantangan tersebut, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola cara bertransaksi bisnis tradisional (offline) hingga online membuat pelaku UMKM harus dapat mempelajari dan memahami teknologi yang mendukung aktivitas bisnisnya.

Peran UMKM dalam Mencegah Badai Resesi

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bahwa banyaknya UMKM tahun 2022 telah mencapai 64,2 juta, dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap produk domestik bruto (PDB) negara, senilai Rp 8.573,89 triliun. Sektor bisnis ini dapat menyerap 97% pegawai kerja dan dapat menghimpun 60,42% dari total investasi di Indonesia.
UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini bukanlah tanpa alasan, sebab UMKM dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. UMKM berperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan baru serta mengatasi kesenjangan pendapatan masyarakat.
Besarnya peran UMKM tersebut, dipandang perlu untuk menerapkan pencatatan akuntansi yang baik sesuai dengan SAK, namun yang terjadi di lapangan banyak pelaku UMKM tidak menerapkan pencatatan sebagaimana mestinya karena anggapan usahanya masih kecil. Lalu, apakah sebenarnya peran SAK (khususnya SAK EMKM) terhadap UMKM? Berikut ini adalah penjelasannya!
&nbsp;
Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro dan Menengah (SAK EMKM)
Seperti namanya, Standar Akuntansi Keuangan memiliki tujuan untuk menciptakan standar keseragaman bentuk laporan keuangan agar dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna informasi keuangan tersebut. Standar ini disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Tugasnya adalah untuk mengatur dan memberikan panduan terkait tata cara penyusunan laporan keuangan entitas bisnis di Indonesia.
Pedoman-pedoman yang diatur dalam SAK berisi informasi antara lain sebagai berikut:
<ol>
<li>Mengatur transaksi beserta kelengkapannya</li>
<li>Mengatur insiden transaksi dan segala informasi yang harus diungkap agar tidak menyesatkan pengguna informasi</li>
</ol>
SAK EMKM adalah bagian dari SAK yang diterbitkan oleh dewan IAI untuk mengedukasi dan memberikan pedoman kepada pelaku usaha UMKM tentang tata cara pembuatan laporan keuangan secara lengkap, detail, dan komprehensif. Laporan Keuangan UMKM menurut SAK EMKM terdiri dari tiga jenis laporan keuangan antara lain:
<ol>
<li>Laporan posisi keuangan</li>
<li>Laporan laba rugi</li>
<li>Catatan atas laporan keuangan</li>
</ol>
&nbsp;
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, istilah UMKM merujuk pada usaha milik perorangan atau kelompok. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:
<ul>
<li>Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih hingga Rp50.000.000</li>
<li>Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 &ndash; Rp 500.000.000 dengan hasil penjualan per tahun antara Rp 300.000.000 &ndash; Rp 2.500.000.000.</li>
<li>Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp500.000.000 dengan penjualan pertahunnya lebih dari Rp2.500.000.000 &ndash; Rp 50.000.000.000.</li>
</ul>
&nbsp;
Peran SAK EMKM 
SAK EMKM memiliki beberapa manfaat bagi UMKM, antara lain sebagai berikut:
<ol>
<li> Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Laporan Keuangan</li>
</ol>
Memberikan kemudahan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
<ol start="2">
<li> Kredibilitas &amp; Transparansi</li>
</ol>
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi UMKM di hadapan pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, perbankan, investor, mitra usaha, dan masyarakat.
<ol start="3">
<li> Fasilitas Pembiayaan</li>
</ol>
SAK EMKM dapat memfasilitasi UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan, entah itu dari lembaga keuangan formal maupun informal.
<ol start="4">
<li> Kepatuhan UMKM</li>
</ol>
Kehadiran SAK EMKM dapat mendorong pelaku UMKM agar lebih tertib dalam mencatat dan melaporkan transaksi usahanya.
<ol start="5">
<li> Decision Making</li>
</ol>
Pengambilan Keputusan merupakan hal yang sangat penting. SAK EMKM dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan bisnis yang tepat.
&nbsp;
Tantangan Pemanfaatan SAK EMKM dalam Lingkup Pelaku UMKM
Terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanujut oleh pemerintah. Tentunya pemerintah diharapkan dapat membantu mencarikan alternatif atau solusi agar tantangan-tantangan tersebut dapat segera dihempaskan agar pelaku UMKM dapat menerapkan pencatatan keuangan sesuai SAK-EMKM, yaitu:
<ol>
<li> Pengetahuan akuntansi masih kurang</li>
</ol>
Latar belakang pendidikan pengusaha UMKM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemanfaatan SAK EMKM. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jaffar et al. (2011) menyatakan bahwa pelaku UMKM yang pernah menempuh pendidikan akuntansi memiliki persepsi yang lebih baik terkait penerapan SAK dibandingkan dengan yang sebaliknya (non akuntansi). Penelitian lainnya menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara kualifikasi pendidikan pelaku UMKM dengan pelaporan keuangan UMKM.
<ol start="2">
<li> Pemahaman SAK-EMKM yang tidak memadai</li>
</ol>
Faktor lainnya yang dapat menghambat adalah kurangnya pemahaman terhadap tata cara pemanfaatan SAK UMKM sebagai dasar membuat laporan keuangan. Kurangnya informasi dan sosialisasi juga menjadi alasannya karena kebanyakan para pelaku UMKM tidak paham apa, bagaimana, dan di mana dia bisa menemukan informasi tentang SAK EMKM tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh Sian dan Roberts (2009) menemukan bahwa standar akuntansi yang dibuat untuk UMKM harus dibuat dengan sederhana dan mudah dimengerti, sebab kebanyakan pelaku usaha tidak berasal dari kualifikasi pendidikan akuntansi atau bidanh yang terkait dengan itu.
<ol start="3">
<li> Tidak memiliki waktu untuk menerapkan pencatatan yang sesuai SAK EMKM</li>
</ol>
Faktor lainnya yang juga berpotensi menghambat adalah faktor waktu. Tidak jarang para pelaku UMKM melaksanakan sendiri usaha dan mengurus operasional, keuangan, dan sebagainya. Mereka beranggapan melakukan pencatatan akuntansi hanya membuang waktu dan biaya. Bagi mereka hal yang terpenting adalah menghasilkan laba sebanyak mungkin tanpa dibebani dengan pencatatan akuntansi.

Peran SAK EMKM untuk UMKM 

Lelang suatu istilah yang digunakan dalam kegiatan jual beli khususnya dalam dunia bisnis dan investasi dengan sistem melakukan penawaran harga tertinggi. Kegiatan lelang ini menjadi kegiatan jual beli yang telah dilaksanakan sejak lama.
Dalam artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai kegiatan lelang serta mekanismenya.
&nbsp;
Apa Itu Lelang?
Lelang dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan auction merupakan sebuah proses jual beli terhadap barang atau jasa dengan memberikan penawaran harga tertinggi. Barang dan jasa akan terjual kepada seseorang dengan memberikan penawaran harga yang paling tinggi.
Sistem lelang yang juga dikenal dengan istilah tender yang telah berlangsung di beberapa negara, termasuk di Indonesia dalam beberapa jumlah platform.
Salah satu platform dengan menggunakan sistem lelang adalah Lelang Indonesia. Lelang Indonesia merupakan salah satu platform yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jenis barang yang sering dilakukan secara lelang, yaitu kendaraan, property, serta komoditas tertentu.
&nbsp;
Fungsi Lelang
Fungsi lelang dibedakan menjadi dua yang terdiri dari:
<ol>
<li> Fungsi Publik</li>
</ol>
Fungsi publik ketika terdapat instrumen khusus terkait dengan tugas umum dari pemerintahan dari aparatur negara. Pelayanan terkait dengan lelang publik akan lebih aman, cepat, tertib, serta harga yang wajar.
Lelang dengan fungsi publik memiliki tujuan dalam menambah pendapatan negara yang berasal dari bea lelang. Selain itu, lelang memiliki fungsi dalam meningkatkan efisiensi serta menciptakan administrasi yang lebih tertib dalam penanganan aset negara.
&nbsp;
<ol start="2">
<li> Fungsi Private</li>
</ol>
Fungsi private dalam lelang muncul ketika kegiatan auction yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Dalam kondisi tersebut, penjual dan pembeli hanya memiliki kaitan dalam kegiatan auction yang terjadi pada hari itu saja.
&nbsp;
Jenis-Jenis Lelang
Terdapat beberapa jenis dari kegiatan lelang yang bergantung pada beberapa kondisi di antaranya adalah:
<ol>
<li>Berdasarkan Media Penawaran</li>
</ol>
<ul>
<li>Lelang Online</li>
</ul>
Kegiatan pelelangan yang dilaksanakan menggunakan situs lelang yang mana para peserta lelang melakukan penawaran secara online/daring. Lelang secara online dikatakan lebih efisien sebab peserta tidak perlu untuk meninggalkan pekerjaannya dan keluar rumah untuk melakukan sistem penawaran.
<ul>
<li>Lelang Konvensional</li>
</ul>
Lelang konvensional masih menjadi suatu altenatif meskipun lelang online dikatakan lebih efisien. Lelang ini dilaksanakan secara langsung dengan dihadiri oleh para panitia pelaksana dan peseta lelang. Lelang jenis konvensional ini masih banyak peminatnya sebab peserta lelang yang ingin melihat secara langsung proses dari kegiatannya dan objek lelang. Ajang ini juga dapat dijadikan ajang pertemuan oleh para kolektor atau sebagai ajang dalam mencari koneksi.
&nbsp;
<ol start="2">
<li>Berdasarkan Hukum</li>
</ol>
<ul>
<li>Lelang Non Eksekusi Sukarela</li>
</ul>
Jenis lelang ini, yaitu dilaksanakan dengan mencairkan aset milik swasta dalam bentuk perorangan maupun badan usaha yang dilaksanakan secara sukarela. Lelang ini dilaksanakan oleh Balai Lelang yang kemudian aset yang dimenangkan peserta lelang diserahkan oleh Balai Lelang.
Bea lelang yang dikenakan yaitu sebesar 0,3% dari harga hasil lelang yang dibayarkan pada kas negara. Contoh jenis lelang ini adalah harta likuidasi, lelang aset milik swasta, lelang aset dari perwakilan negara luar.
&nbsp;
<ul>
<li>Lelang Non Eksekusi Wajib</li>
</ul>
Jenis lelang di mana penjualan aset dinilai wajib untuk dilakukan sesuai dengan Undang-Undang. Balai Lelang bukan menjadi pemohon atau kuasa lelang, melainkan pemilik baranglah yang menjadi pemohon serta mengajukan permohonan kepada para instansi atas nama Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Contohnya yaitu lelang aset atas harta tak terurus, lelang aset BUMN dan BUMD, lelang aset BPJS, lelang aset negara maupun daerah, lelang kayu serta lelang aset bank.
&nbsp;
<ul>
<li>Lelang Eksekusi</li>
</ul>
Jenis lelang eksekusi ini, yaitu pelaksanaannya berdasarkan kewajiban untuk melaksanakan hasil dari sidang. Balai Lelang memiliki tugas dalam penyediaan dari pelaksanaan pra lelang. Pra lelang merupakan kegiatan dimana dilakukannya pengumuman terkait dengan informasi melalui beberapa media, yaitu media massa dengan mengundang para peserta untuk melakukan penawaran atas barang lelang. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
&nbsp;
Mekanisme Pelaksanaan Lelang
Pelaksanaan lelang biasanya dilaksanakan secara terbuka pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara lelang. Kemajuan teknologi menyebabkan kini lelang dapat dilaksanakan secara online. berikut beberapa proses dari kegiatan lelang yang berlaku:
<ol>
<li>Pemandu kegiatan lelang akan memberikan pengumuman atas objek yang akan dilelang.</li>
<li>Pemandu akan memberikan penawaran atas objek lelang tersebut dengan memberikan harga dasar yang sesuai dengan barang tersebut sebagai harga pembukanya.</li>
<li>Para calon pembeli akan memberikan penawaran harga yang lebih tinggi dari harga pembuka yang ditawarkan oleh penyelenggara sebelumnya.</li>
<li>Setelah tidak ada lagi peserta yang melakukan penawaran harga, maka bagi peserta yang memberikan harga paling tertinggi dapat membeli barang auction </li>
</ol>
&nbsp;
Cara Mengikuti Lelang
Mengikuti kegiatan lelang bisa menjadi proses yang menarik namun membutuhkan beberapa langkah tertentu. Berikut adalah langkah-langkah umum yang bisa Anda ikuti:
<ol>
<li>Cari Informasi Lelang</li>
</ol>
Temukan lelang yang sesuai dengan kebutuhan atau minat Anda melalui situs web lelang online, di surat kabar lokal, sosial media, melalui pengumuman di kantor pemerintah, atau melalui agen lelang.
<ol start="2">
<li>Pahami Syarat dan Ketentuan</li>
</ol>
Bacalah dengan seksama syarat serta ketentuan lelang. Ini mencakup persyaratan pendaftaran, waktu dan tempat lelang, serta persyaratan pembayaran.
<ol start="3">
<li>Daftar dan Dapatkan Nomor Peserta</li>
</ol>
Jika diperlukan, daftarkan diri Anda untuk mendapatkan nomor peserta lelang. Proses pendaftaran dapat bervariasi tergantung pada jenis lelang dan penyelenggaranya.
<ol start="4">
<li>Persiapkan Dana</li>
</ol>
Pastikan Anda memiliki dana yang cukup untuk mengikuti lelang. Seringkali Anda perlu membayar deposit atau memiliki dana yang siap diakses jika Anda memenangkan penawaran.
<ol start="5">
<li>Hadiri Pratinjau Barang</li>
</ol>
Banyak lelang menyelenggarakan sesi pratinjau barang yang dilelang. Manfaatkan kesempatan ini untuk melihat barang secara langsung dan mengevaluasi kondisinya.
<ol start="6">
<li>Ketahui Strategi Penawaran</li>
</ol>
Tentukan batas harga yang Anda siapkan untuk barang yang akan Anda beli dan pertimbangkan untuk tidak melebihi anggaran tersebut.
<ol start="7">
<li>Ikuti Lelang</li>
</ol>
Pada hari lelang, pastikan Anda hadir tepat waktu. Ikuti proses lelang dengan cermat dan berikan penawaran saat barang yang Anda minati dilelang.
<ol start="8">
<li>Konfirmasi Pembayaran dan Penyerahan</li>
</ol>
Jika Anda memenangkan lelang, pastikan untuk segera konfirmasi pembayaran dan pengambilan barang. Patuhi semua prosedur yang diberlakukan oleh penyelenggara lelang.
&nbsp;

Mengenal Kegiatan Lelang dan Mekanismenya

Nilai tukar rupiah sempat anjlok 84 poin atau 0,52% menjadi Rp16.263 per dolar AS dari Rp 16.179 per dolar AS pada pertengahan April 2024. Nilai tukar rupiah yang cenderung terdepresiasi terhadap dolar Amerika tentunya akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, termasuk dampaknya terhadap kehadiran UMKM di Indonesia.
Para pelaku ekonomi dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku di pasaran, terutama yang harus mengimpor bahan baku seluruhnya dari luar negeri terpaksa menaikkan harga jual produknya kepada konsumen.
UMKM menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM saat ini berjumlah 64,2 juta dengan kontribusi 61,07% terhadap PDB dan berjumlah Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan menarik hingga 60,4% dari total investasi.
Namun banyaknya UMKM di Indonesia tidak lepas dari tantangan yang ada. Akibat ketidakpastian perekonomian global, banyak sektor domestik yang terkena dampak depresiasi nilai tukar rupiah. Mulai dari industri skala besar hingga industri skala kecil. Dari infrastruktur skala besar hingga infrastruktur skala kecil. Semua pihak merasakan dampaknya.
&nbsp;
Faktor-Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Rupiah
Terdepresiasinya nilai tukar rupiah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi melemahnya nilai rupiah:
<ul>
<li>Nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh depresiasi yuan China. Jika mata uang yuan terdepresiasi, maka nilai tukar rupiah bisa terkena dampak buruknya</li>
<li>Status rupiah juga dipengaruhi oleh kekuatan dolar AS. Jika dolar AS menguat, aliran masuk dari Pasar Surat Berharga Negara (SBN) bisa menyebabkan rupiah melemah</li>
<li>Data inflasi juga mempengaruhi nilai tukar rupiah. Pada bulan Maret 2024, inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, terutama pada sektor volatile food, turut berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah</li>
<li>Depresiasi nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir juga disebabkan oleh ketidakpastian arah suku bunga global. Bank-bank sentral utama di dunia menerapkan kebijakan moneter mereka sendiri dan pendekatan-pendekatan yang berbeda ini dapat berdampak pada nilai tukar rupiah.</li>
</ul>
&nbsp;
Dampak Pelemahan Rupiah bagi UMKM
<ul>
<li>Peningkatan impor bahan baku akan mempengaruhi biaya operasional (biaya operasional harian) usaha kecil, menengah, dan mikro. Suku bunga yang lebih tinggi dari bank sentral AS akan memulangkan likuiditas dolar AS dan melemahkan nilai tukar rupiah. Jika dolar menguat terhadap rupiah, maka UMKM yang mengimpor bahan baku akan menghadapi tekanan kenaikan harga yang tajam.</li>
<li>Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menjaga inflasi dan nilai tukar dengan menaikkan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman UMKM bagi UMKM. Hal ini membuat UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman perbankan karena harus bergantung pada agunan. Akibatnya, UMKM kesulitan menggalang dana untuk mengembangkan usahanya sehingga berdampak negatif pada keuntungannya. Selain itu, UMKM juga mungkin menghadapi kebingungan mengenai ekspansi usaha dalam kondisi yang kurang memuaskan karena tidak adanya alternatif kredit. UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian bisa terpuruk jika masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk menggerakkan perekonomian melalui konsumsi.</li>
<li>Jika krisis terus berlanjut dan terjadi PHK massal (PHK), maka UMKM pendukung sektor manufaktur akan kesulitan mendapatkan pesanan.</li>
</ul>
&nbsp;
Upaya Meminimalisir Dampak Pelemahan Rupiah bagi UMKM
<ul>
<li>Meningkatkan proporsi penggunaan bahan baku lokal</li>
</ul>
Kualitas bahan baku lokal kini sudah sangat handal dan mampu menjadi pengganti bahan baku impor produk UMKM. Selain peluang penghematan biaya, penggunaan bahan baku lokal menunjukkan rasa hormat dan kecintaan terhadap produk lokal.
<ul>
<li>Memperluas jaringan </li>
</ul>
Lewatlah sudah zaman ketika para pelaku UMKM hanya fokus pada pasar dalam negeri. Kini saatnya memperluas jaringan sebagai basis pengembangan ekspor produk UMKM. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu belajar untuk lebih memahami tren pasar global dan teknik ekspor produk.
<ul>
<li>Meningkatkan produksi </li>
</ul>
Bagi perusahaan yang sudah berorientasi ekspor, saat ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan produksi. Tentunya hal ini juga harus dibarengi dengan perhitungan permintaan konsumen di luar negeri. Jika kita dapat memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, kita akan merasakan manfaat dari penguatan dolar dalam jangka panjang.
Di sisi lain, sebagian UMKM khususnya UMKM yang berorientasi ekspor justru pada situasi ini merupakan kesempatan yang bagus bagi mereka. Pemerintah sangat mendorong UKM jenis ini untuk meningkatkan kinerjanya. UMKM tidak boleh hanya fokus pada pasar dalam negeri, apalagi kita semua tahu bahwa UMKM mempunyai produk yang layak bersaing di pasar global.
Tentu saja hal ini tentu disertai dengan penggunaan bahan baku produksi yang tidak berasal dari impor. Hal ini akan dapat menguntungkan bagi barang-barang dalam negeri, karena dolar digunakan untuk transaksi di pasar dunia. Banyak UMKM yang memiliki kreativitas tinggi untuk menghasilkan produk berkualitas berdasarkan sumber daya kreatif dan budayanya, sehingga memungkinkan mereka memasuki pasar global. Oleh karena itu, UMKM yang juga bersaing di pasar global dapat lebih mampu bertahan dalam krisis dibandingkan UMKM yang tidak berpartisipasi di pasar global.

Nilai Rupiah Melemah, Bagaimana Dampaknya terhadap UMKM?

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penting sekali untuk mempertahankan keunggulan produknya agar tetap dapat dinikmati dan memperluas jangkauan usaha yang telah dikembangkan sejauh ini. Dengan begitu, UMKM akan dapat meningkatkan peluang keuntungan usahanya dan meminimalkan risiko bisnis yang mungkin akan terjadi.
Pastinya untuk melakukan hal itu, perlu digunakan strategi yang baik untuk mengelola usaha tersebut. Salah satu strategi yang bisa digunakan untuk memperluas jangkauan UMKM adalah diversifikasi. Strategi diversifikasi merupakan upaya untuk memberikan inovasi terhadap suatu bisnis dengan memvariasi produk tanpa menghilangkan ciri khas yang sudah melekat pada produk tersebut. Selengkapnya, mari mengenal lebih dalam tentang strategi diversifikasi untuk membantu UMKM meningkatkan profitabilitas bisnis.
&nbsp;
Apa itu Strategi Diversifikasi?
Strategi diversifikasi adalah strategi yang paling sering dan umum digunakan oleh suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, karena selain dapat memperluas jangkauan bisnisnya, perusahaan juga dapat menekan risiko kerugian yang mungkin terjadi. Pengertian diversifikasi sendiri adalah strategi dengan memproduksi beberapa produk baru dengan target pasar yang berbeda tetapi memiliki unsur intrinsik yang mirip.
Dalam aspek produksi, perbedaannya bisa dari ukuran, warna, varian rasa, tipe, jenis, dan sebagainya tergantung pada produk yang diproduksi sebelumnya. Dalam aspek bisnis, perusahaan bisa memperluas usaha mereka dalam bidang yang berbeda, kemudian disesuaikan kembali dengan target pasar dan tujuan perusahaan melakukan diversifikasi. Dalam aspek keuangan, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk berinvestasi, diversifikasi membantu perusahaan dengan menginvestasikan ke dalam bentuk yang beragam, seperti saham, obligasi, reksadana, ataupun properti, kemudian dievaluasi kembali untuk dilihat mana yang lebih menguntungkan perusahaan.
&nbsp;
Tujuan Dilakukannya Strategi Diversifikasi
Pelaku UMKM harus memiliki pondasi yang kuat untuk mempertahankan usahanya agar tetap stabil meski sedang menghadapi kesulitan. Penting untuk dipahami bahwa kebutuhan konsumen sangatlah beraneka ragam, sebagai pelaku UMKM jika ingin bisnis dapat terus berlanjut, perlu meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimiliki agar dapat menambah nilai jual dari produk atau jasanya.
Tujuan awal dilakukannya strategi diversifikasi adalah untuk menghindari ketergantungan pada sumber penghasilan yang satu saja. Karena dalam berbisnis, jika UMKM melakukan hal tersebut dan bergantung pada satu produk saja dan produk tersebut ternyata tidak laku di pasaran, maka tidak ada penghasilan yang dihasilkan sehingga memiliki risiko lebih tinggi mengalami kegagalan.
Maka dari itu, penting bagi UMKM memiliki beraneka ragam produk atau jasa yang ditawarkan untuk menunjang kerugian dari produk yang tidak laku di pasaran dan menghasilkan lebih banyak keuntungan yang setidaknya mampu menopang biaya operasional.
Selain itu, diversifikasi juga bertujuan untuk dapat bertahan di atas persaingan sengit sesama pelaku usaha. Seperti contohnya, suatu UMKM menjual produknya di pasar. Seperti yang kita ketahui bersama, semakin hari teknologi semakin canggih, konsumen tidak lagi harus membeli produk dengan cara ke pasar, mereka bisa membeli produk hanya dengan sekali klik.
Nah, diversifikasi ini membantu UMKM dalam beradaptasi dengan kecanggihan teknologi yang ada agar mampu bersaing dengan baik dan melebarkan sayap bisnisnya melalui kecanggihan teknologi seperti e-commerce. Penting juga untuk tidak tinggal diam dalam melihat alur tren yang sedang hangat di pasaran agar bisnis tetap digemari oleh semua kalangan.
&nbsp;
Jenis-jenis Strategi Diversifikasi
Dengan beberapa tujuan yang ada, strategi diversifikasi dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:
<ol>
<li>Diversifikasi Horizontal</li>
</ol>
Jenis diversifikasi ini merupakan pengembangan produk baru yang tidak jauh berbeda dari produk sebelumnya. Biasanya produk tersebut tetap seperti jenis sebelumnya, hanya dibedakan melalui ukuran, merk, dan target pasarnya. Tujuannya agar dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan menarik pelanggan loyal yang telah lama menggunakan produk tetapi ingin mencoba varian lainnya. Contoh dari diversifikasi ini adalah keragaman rasa mie instan, minuman perasa, kosmetik, dan sebagainya.
<ol start="2">
<li>Diversifikasi Vertikal</li>
</ol>
Berbeda dengan horizontal, diversifikasi jenis ini adalah strategi dengan membuat produk dengan fungsi yang berbeda tetapi masih saling berkaitan atau masi bisa melengkapi satu sama lain. Misalnya, dalam bisnis salon, tidak hanya menawarkan jasa tapi juga menjual cat rambut, vitamin rambut, skincare wajah, dan sebagainya.
<ol start="3">
<li>Diversifikasi Konglomerat</li>
</ol>
Berbeda dengan dua jenis di atas, jenis ini menghadirkan produk baru yang tidak berkaitan dengan produk sebelumnya. Diversifikasi ini digunakan karena terlihat peluang bagus untuk melebarkan sayap di dunia bisnis yang berbeda. Misalnya, terdapat bisnis salon, yang ternyata 5 dari 10 konsumen merupakan seorang Kpopers. Karena terlihat peluang disini, pemilik salon membuka usaha baru yang menjual merchandise K-pop untuk menarik para Kpopers tersebut.
<ol start="4">
<li>Diversifikasi Defensif</li>
</ol>
Diversifikasi jenis ini dilakukan karena melihat pasar yang mulai sepi, penjualan yang menurun, atau bahkan terdapat pesaing baru yang jauh lebih menarik.
<ol start="5">
<li>Diversifikasi Ofensif</li>
</ol>
Berbeda dengan defensif yang merupakan strategi bertahan, diversifikasi ofensif merupakan strategi yang dilakukan perusahaan sukses dan berkembang untuk memasuki segmen pasar baru dan mencuri lebih banyak perhatian konsumen.
&nbsp;
Nah, itu dia penjelasan mengenai strategi diversifikasi. Dengan diversifikasi produk, diharapkan mampu meningkatkan minat konsumen dan memperluas target pasar dengan keberagaman produk atau jasa yang dimiliki, membantu meningkatkan penjualan dan menghasilkan lebih banyak keuntungan, serta yang lebih penting yaitu meminimalisir risiko terjadinya kerugian ataupun kegagalan. Bagi pelaku UMKM, strategi ini sangat disarankan karena UMKM berkesempatan memperluas jangkauan usahanya dengan risiko yang sekecil-kecilnya.

Mengenal Strategi Diversifikasi untuk Memperluas Jangkauan UMKM

Pemasaran digital telah menjadi elemen kunci dalam strategi pertumbuhan bisnis di era digital ini. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, penting bagi UMKM untuk mengadopsi strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan omzet mereka. Dengan semakin banyaknya konsumen yang berinteraksi secara online, UMKM harus bisa memanfaatkan strategi pemasaran digital untuk mencapai dan mempengaruhi audiens mereka, Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai strategi pemasaran digital yang dapat membantu meningkatkan omzet bisnis UMKM Sobat.
&nbsp;
<ol>
<li> Memahami Target Pasar</li>
</ol>
Langkah pertama dalam mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif adalah memahami siapa target pasar Sobat. Melalui analisis demografis, perilaku, dan preferensi konsumen, Sobat dapat menyesuaikan pesan pemasaran Sobat agar lebih tepat sasaran.
<ol start="2">
<li>Optimasi Mesin Pencari (SEO)</li>
</ol>
Search Engine Optimization atau SEO adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat situs web Sobat di hasil pencarian organik mesin pencari seperti Google. Dengan mengoptimalkan konten Sobat untuk kata kunci yang relevan dengan bisnis UMKM Sobat, Sobat dapat meningkatkan visibilitas situs web Sobat dan menarik lebih banyak pengunjung potensial. Ini juga membantu dalam membangun otoritas online bagi merek Sobat.
<ol start="3">
<li> Konten Berkualitas</li>
</ol>
Konten adalah salah satu aspek paling penting dalam pemasaran digital. Konten yang relevan dan berkualitas tinggi dapat membantu menarik perhatian audiens Sobat dan menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan mereka. Mulailah dengan membuat blog, video, infografis, atau konten interaktif lainnya yang menarik dan bermanfaat bagi target pasar Sobat.
<ol start="4">
<li> Pemasaran Media Sosial</li>
</ol>
Media sosial telah menjadi salah satu alat paling berdaya dalam pemasaran digital modern. Dengan jangkauan yang luas dan kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan audiens, platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan LinkedIn memberikan peluang besar bagi UMKM untuk membangun kesadaran merek, terlibat dengan pelanggan potensial, dan meningkatkan penjualan. Dari konten visual yang menarik di Instagram hingga diskusi yang berfokus di LinkedIn, media sosial memungkinkan UMKM untuk menciptakan koneksi yang berarti dengan audiens mereka dan memperluas jangkauan pemasaran mereka secara signifikan.
<ol start="5">
<li> Kampanye Email Marketing</li>
</ol>
Email marketing tetap menjadi salah satu cara paling efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan Sobat. Dengan membangun daftar email yang tersegmentasi dengan baik, Sobat dapat mengirimkan konten yang relevan dan penawaran khusus kepada pelanggan potensial dan yang sudah ada. Pastikan untuk membuat judul email yang menarik dan konten yang bernilai bagi penerima.
<ol start="6">
<li> Pengiklanan Online</li>
</ol>
Pengiklanan online termasuk iklan PPC (Pay-Per-Click) dan iklan media sosial, dapat membantu meningkatkan visibilitas merek Sobat secara signifikan. Dengan menggunakan platform seperti Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads, Sobat dapat menargetkan audiens yang tepat berdasarkan demografi, minat, dan perilaku, serta mengukur kinerja iklan Sobat secara langsung.
<ol start="7">
<li> Analisis dan Optimalisasi</li>
</ol>
Tidak cukup hanya meluncurkan kampanye pemasaran digital. Penting untuk terus memantau dan menganalisis kinerja kampanye Sobat untuk mengidentifikasi area di mana Sobat dapat meningkatkan dan mengoptimalkan strategi Sobat. Gunakan alat analisis untuk dapat melacak metrik kunci seperti konversi, lalu lintas, dan tingkat keterlibatan, serta mengambil tindakan yang sesuai.
&nbsp;
Dengan mengadopsi strategi pemasaran digital yang tepat, Sobat dapat meningkatkan omzet bisnis UMKM Sobat secara signifikan. Mulailah dengan memahami target pasar Sobat, mengoptimalkan situs web Sobat untuk mesin pencari, dan menciptakan konten berkualitas yang menarik. Manfaatkan kekuatan media sosial, email marketing, dan pengiklanan online untuk mencapai audiens Sobat secara efektif. Teruslah mengukur, menganalisis, dan mengoptimalkan strategi Sobat untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.

Tingkatkan Omzet dengan Strategi Pemasaran Digital

Tahun 2024 merupakan kesempatan terakhir bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar sejak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23/2018. Maka dari itu, wajib pajak orang pribadi khususnya pelaku UMKM pada tahun 2025 akan kembali menggunakan skema perhitungan pajak penghasilan secara umum atau dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).
&nbsp;
Pengertian Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)
Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan perhitungan pajak tertentu yang digunakan dalam menentukan penghasilan neto wajib pajak. NPPN dapat digunakan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan batasan omzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Tujuan adaya NPPN ini untuk memudahkan dan memfasilitasi wajib pajak orang pribadi dalam menghitung penghasilan neto. Sehingga dengan memperoleh besaran penghasilan neto, Wajib Pajak dapat menentukan sendiri besarnya Pajak Penghasilan untuk memenuhi pembayaran dan pelaporan yang seharusnya.
&nbsp;
Syarat Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)
Peraturan PER-17/2015 mengatakan, wajib pajak dapat menggunakan NPPN dengan syarat sebagai berikut:
<ol>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahunnya, maka dapat menyelenggarakan pencatatan dan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN. Sedangkan, wajib pajak dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahunnya, maka wajib menyelenggarakan pembukuan dan tidak dapat menggunakan NPPN.</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan dan memperoleh penghasilan yang tidak dikenakan PPh final, maka dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN.</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata Wajib Pajak tersebut tidak mengetahui atau belum menyelenggarakan pembukuan atau tidak dapat menunjukkan pembukuan, pencatatan, atau bukti lainnya, maka penghasilan neto akan dihitung dengan menggunakan NPPN.</li>
</ol>
&nbsp;
Tarif Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)
Dalam perhitungan penghasilan neto, tarif NPPN akan berbeda-beda. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Pasal 4 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto, tarif perhitungan norma ditentukan dalam beberapa kondisi.
<ol>
<li>Pembagian tarif dikelompokkan berdasarkan wilayah di 10 ibukota provinsi, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak, serta ibukota provinsi lainnya, dan daerah lainnya.</li>
<li>Tarif tersebut digunakan Wajib Pajak orang pribadi untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).</li>
<li>Tarif bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak sepenuhnya terbukti menyelenggarakan atau memperlihatkan pembukuannya.</li>
<li>Tarif bagi Wajib Pajak badan yang tidak sepenuhnya terbukti menyelenggarakan atau memperlihatkan pembukuannya.</li>
</ol>
&nbsp;
Contoh Perhitungan Pajak Dengan Menggunakan NPPN
Tuan A seorang pengusaha restoran yang berdomisili di Denpasar. Memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp4 miliar setahun dengan menyelenggarakan pencatatan. Tuan A berstatus menikah dan memiliki 3 anak (K/3).
Berikut cara menghitungnya:
<ol>
<li>Mencari tarif persentase penghitungan netonya</li>
</ol>
Kode KLU Restoran (56101)
Tarif persentase NPPN Restoran untuk wilayah Ibukota Provinsi Bali sebesar 25%
<ol start="2">
<li>Menghitung Penghasilan Neto</li>
</ol>
Penghasilan Neto = Rp4.000.000.000 &times; 25%
Penghasilan Neto = Rp1.000.000.000
<ol start="3">
<li>Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)</li>
</ol>
PKP = Penghasilan Neto &ndash; PTKP (K/3)
PKP = Rp1.000.000.000 &ndash; Rp72.000.000
PKP = Rp928.000.000
<ol start="4">
<li>Menghitung Pajak Terutang</li>
</ol>
= Penghasilan Kena Pajak x Tarif Progresif UU PPh Pasal 17
= 5% x Rp60.000.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Rp3.000.000
= 15% x Rp190.000.000&nbsp; = Rp28.500.000
= 25% x Rp250.000.000&nbsp; = Rp62.500.000
= 30% x Rp500.000.000&nbsp; = Rp150.000.000
<ol start="5">
<li>Total Pajak Terutang</li>
</ol>
= Rp3.000.000 + Rp28.500.000 + Rp62.500.000 + Rp150.000.000
= Rp244.000.000
&nbsp;
Dengan memahami ketentuan penggunaan NPPN, maka wajib pajak akan lebih mudah menghitung pajak penghasilan terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Sehingga pembayaran pajak penghasilan yang menganut self assessment system ini dapat diterapkan dengan baik dan benar agar terhindar dari kekeliruan maupun sanksi perhitungan pajak yang salah.

PPh Final Berakhir, Kenali Tarif NPPN bagi UMKM!

Di Indonesia, sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM kuliner karena mayoritas penduduknya adalah muslim dan memiliki kebutuhan akan makanan halal. Sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM kuliner karena membantu perlaku usaha dalam memenuhi permintaan pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis mereka.
&nbsp;
Apa Itu Sertifikasi Halal?
Sertifikasi halal adalah proses di mana sebuah produk, proses produksi, atau layanan diuji dan dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sertifikasi ini menegaskan bahwa produk atau layanan tersebut halal dan sesuai dengan hukum Islam.
Proses sertifikasi halal biasanya melibatkan pemeriksaan dari otoritas yang berwenang, badan sertifikasi halal, atau lembaga keagamaan yang mengkhususkan diri dalam urusan halal. Mereka akan memeriksa bahan-bahan yang digunakan, metode produksi, pengolahan, dan bahkan lingkungan tempat produksi untuk memastikan bahwa tidak ada bahan haram yang digunakan dan proses produksinya tidak melanggar prinsip-prinsip halal.
Setelah produk atau proses produksi dianggap memenuhi standar halal, sertifikasi halal diberikan dalam bentuk label atau sertifikat resmi. Label atau sertifikat ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk atau layanan tersebut telah melewati pengujian dan evaluasi yang ketat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Sertifikasi halal menjadi sangat penting dalam industri makanan dan minuman, serta dalam industri lain seperti kosmetik, farmasi, dan perbankan, di mana konsumen mencari produk dan layanan yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip Islam.
&nbsp;
Manfaat UMKM Kuliner Memiliki Sertifikasi Halal
Sertifikasi halal memiliki beberapa manfaat penting bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di bidang kuliner:
<ol>
<li>Akses Pasar Yang Lebih Luas</li>
</ol>
Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM kuliner dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk konsumen yang memprioritaskan makanan halal. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang bagi pelaku usaha dalam meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis.
<ol start="2">
<li> Kepercayaan Konsumen</li>
</ol>
Sertifikasi halal menunjukkan komitmen UMKM terhadap kebersihan, kualitas, dan kehalalan produk mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama bagi konsumen yang memiliki kekhawatiran khusus terhadap kehalalan makanan yang mereka konsumsi.
<ol start="3">
<li> Kompetitif Di Pasar Global</li>
</ol>
Dalam perdagangan internasional, sertifikasi halal menjadi semakin penting karena permintaan produk halal meningkat di banyak negara. Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM kuliner dapat lebih mudah masuk dan bersaing di pasar global, membuka peluang ekspor yang lebih besar.
<ol start="4">
<li> Kepatuhan Terhadap Peraturan</li>
</ol>
Di beberapa negara, ada regulasi yang mengharuskan produk makanan tertentu memiliki sertifikasi halal untuk dijual. Dengan memiliki sertifikasi ini, UMKM kuliner memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum dan tidak terkena masalah hukum terkait penjualan produk mereka.
<ol start="5">
<li> Inovasi Dan Peningkatan Kualitas</li>
</ol>
Proses perolehan sertifikasi halal sering kali mendorong UMKM untuk memperhatikan lebih detail proses produksi mereka, termasuk pemilihan bahan baku, pengolahan, dan sanitasi. Hal ini bisa merangsang inovasi dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan.
<ol start="6">
<li>Pemberdayaan Komunitas Lokal</li>
</ol>
Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM kuliner dapat menjadi sumber penghasilan dan pemberdayaan ekonomi bagi komunitas lokal, karena mereka dapat menarik wisatawan dan memperluas jaringan bisnis mereka.
Dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat tersebut, sertifikasi halal bisa menjadi langkah penting bagi UMKM kuliner untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis mereka.
&nbsp;
Cara Memperoleh Sertifikasi Halal UMKM Kuliner
Cara untuk mengurus sertifikasi halal UMKM telah disampaikan pada UU No. 33 Tahun 2004 membahas mengenai Jaminan Produk Halal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan serta telah tersedia secara online.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperoleh sertifikasi halal UMKM kuliner adalah sebagai berikut:
<ol>
<li> Siapkan data dan dokumen yang diperlukan</li>
</ol>
Data yang disiapkan, yaitu meliputi data pelaku usaha yang terdiri dari NPWP, SIUP, dan IUMK. Setelah itu dengan melampirkan nama serta jenis produk dan bahan yang dugunakan, pengolahan produk, sampai distribusi dari produk tersebut.
<ol start="2">
<li> Menunggu notifikasi lanjutan</li>
</ol>
Jika seluruh data yang diminta telah sesuai maka selanjutnya pihak dari BPJPH akan melakukan pemeriksaan atas dokumen tersebut yang akan diberikan notifikasi lanjutan.
Notifikasi lanjutan tersebut akan berisikan informasi terkait dengan daftar Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dapat dipilih oleh pengaju dari sertifikasi serta telah memenuhi akreditasi khusus dari Kementerian Agama.
<ol start="3">
<li> Pemeriksaan usaha</li>
</ol>
Ketika telah selesai memilih LPH yang digunakan oleh pelaku usaha maka pihak LPH akan melakukan pemeriksaan atas proses produksi serta seluruh sistem yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut yang dapat digunakan sebagai pertimbangan.
Perlu dipahami bahwa sertifikasi halal tidak semata-mata hanya menandakan bahwa produk tersebut sebagai produk yang halal/tidak, namun juga harus memastikan keseluruhan dari proses pembuatan hingga distribusi dari produk tersebut.
<ol start="4">
<li> Menunggu sertifikasi halal keluar</li>
</ol>
Ketika surat ketetapan telah resmi dikeluarkan, maka selanjutnya yaitu hasil dari ketetapan sebagai kunci dari BPJPH dalam mengeluarkan sertifikasi halal.

Artikel Sobat Pajak