Membayar pajak adalah hal yang wajib apabila bertempat tinggal di suatu negara. Apabila kita memiliki suatu usaha, pasti diwajibkan untuk membayarkan pajak. Baik usaha tersebut masih berskala kecil maupun sudah sangat besar.
Untuk pajak yang harus dibayarkan bagi pengusaha dibagi menjadi beberapa jenis seperti pajak usaha dan pajak penghasilan (PPh). Tarif pajaknya juga dibedakan sesuai dengan omzet usaha tersebut.
Pada Februari 2020, diketahui hanya 2 juta UMKM yang telah membayar pajak dari total 60 juta UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia, masih sangat banyak badan usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka menanggap membayar pajak merupakan hal yang merugikan usaha mereka karena mengurangi keuntungan.
Padahal membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dengan membayar pajak kita juga dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang dapat membantu usaha yang dijalankan, seperti:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Meningkatkan kredibilitas usaha di mata perbankan, lembaga keuangan, customer, dan juga rekan bisnis.</li>
<li>Mempermudah urusan administrasi seperti pembuatan paspor, kartu kredit, BPJS, dan lainnya yang saat ini membutuhkan NPWP. Dengan memiliki NPWP atau membayar pajak maka urusan administrasi akan lebih mudah diurus.</li>
<li>Membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, dikarenakan dengan membayar pajak seorang pelaku usaha akan belajar untuk mengelola keuangan usaha yang mereka jalankan</li>
</ol>
Dari beberapa keuntungan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh banyak manfaat yang dapat dirasakan daripada menghindari pajak, keuntungan tersebut antara lain yaitu dapat memiliki legalitas usaha, meningkatkan kredibilitas usaha, dapat membuat rencana keuangan lebih jelas, serata dapat mengajukan peminjaman ke bank hingga lebih dari Rp60 juta untuk membesarkan usaha Anda.

Pada Februari 2020, diketahui hanya 2 juta UMKM yang telah membayar pajak dari total 60 juta UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia, masih sangat banyak badan usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka menanggap membayar pajak merupakan hal yang merugikan usaha mereka karena mengurangi keuntungan.

Pentingnya Kesadaran dan Kepatuhan Pajak bagi UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unggahannya di Instagram, kembali mengingatkan mengenai batas waktu pengenaan PPh final UMKM PP23/2018.
Pada unggahannya di Instagram menyebutkan, PPh Final UMKM telah berlaku sejak bulan Juli 2018 dengan tarif pajak 0,5% dari omzet setiap bulannya. Yang artinya wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dapat menghitung omzet dan membayar PPh final UMKM setiap bulan.
Pengenaan PPh tersebut ada batas waktunya yaitu berlaku paling lama 3 tahun pajak untuk Perseroan Terbatas (PT) dan 4 tahun pajak bagi Perseroan Komanditer (CV), koperasi, atau firma.
Misalnya, apabila WP badan terdaftar pada tahun pajak 2018 atau sebelumnya, maka PPh Final UMKM tersebut berlaku hingga akhir tahun pajak 2020 untuk PT, dan 2021 untuk CV, koperasi, atau firma.
Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, maka WP badan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum UU PPh untuk tahun-tahun pajak berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unggahannya di Instagram, kembali mengingatkan mengenai batas waktu pengenaan PPh final UMKM PP23/2018.
Pada unggahannya di Instagram menyebutkan, PPh Final UMKM telah berlaku sejak bulan Juli 2018 dengan tarif pajak 0,5% dari omzet setiap bulannya. Yang artinya wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dapat menghitung omzet dan membayar PPh final UMKM setiap bulan.

Perhatian! Ini Dia Batas Waktu Pengenaan PPh Final UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% naik menjadi 12%. Hal ini tertulis dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Keuangan, kebanyakan negara menerapkan tarif PPN sebesar 11%-20%. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara diantara 21 negara yang menetapkan tarif PPN sebesar 10%.
Kenaikan pajak menjadi 12% tersebut pada awalnya bertujuan sebagai bentuk pemulihan ekonomi, namun kenaikan PPN tersebut akan memberikan dampak pada kenaikan harga yang membebani masyarakat, ditambah pada masa pandemi covid-19 yang memperburuk perekonomian.
Dilihat dari sisi pengusaha atau pedagang, adanya kenaikan PPN mempengaruhi penghasilan mereka, dengan naiknya PPN akan mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat yang menjual kebutuhan pokok.
Dari sisi pemerintah kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% akan memberikan dampak positif karena berhubungan terhadap potensi meningkatnya penerimaan pajak sehingga pemasukan pajak negara akan lebih besar.
Sedangkan dari sisi masyarakat, dengan adanya rencana kenaikan PPN tentunya akan semakin membebani mereka. Sulitnya memperoleh penghasilan dan pekerjaan, lalu ditambah dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok yang diakibatkan dengan kenaikan PPN.
Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako, meski sebelumnya sembako tidak dikenakan PPN. Ketentuan PPN sembako ini tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Kategori sembako yang dikenai PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 antara lain Beras dan Gabah, Jagung, Sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah dan sayur, gula, ubi, dan bumbu-bumbuan.
Selain sembako, jenis barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya juga dikenakan PPN, yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.
Hasil pertambangan yang dikenakan PPN berdasarkan PP Nomor 144/2000 adalah Minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Emas, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, dan Bijih Perak serta Bijih Bauksit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% naik menjadi 12%. Hal ini tertulis dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PPN Naik! Apa Saja yang termasuk?

Dalam sebuah usaha, tentunya ada kegiatan transaksi yang menjadi sumber pendapatan yang membuat usaha tersebut dapat tetap bertahan hingga saat ini. Salah satu aspek yang membuat usaha dapat terus bertahan adalah dengan adanya pemasukan yang diperoleh dari transaksi sehari-hari.
Untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran dari sebuah usaha, diperlukan pembukuan pada transaksi yang terjadi setiap hari. Selain pemasukan dan pengeluaran, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pembukuan seperti berapa keuntungan yang diperoleh hari ini, kerugian yang dialami, jumlah modal yang tersisa, dan lain sebagainya.
Namun, dalam melakukan pembukuan tidak akan semudah yang dipikirkan. Untuk melakukan pembukuan diperlukan keahlian dan pemahaman bagaimana cara mencatat transaksi dan menghitungnya. Biasanya perusahaan yang sudah besar akan menggunakan jasa akuntan professional dalam mengatasi masalah pembukuannya, sedangkan untuk UMKM pembukuan dapat dilakukan sendiri dikarenakan jumlah transaksi yang tidak sebanyak perusahaan besar.
Ada beberapa tantangan yang dialami UMKM dalam melakukan pembukuan yaitu seperti kesalahan penginputan data, biasanya kesalahan kecil ini terjadi apabila masih melakukan pembukuan secara manual atau konvensional.
Selain salah menginput data, dengan melakukan pembukuan secara manual juga memungkinkan terjadinya kehilangan data atau rusak, hal ini mungkin terjadi karena penumpukan kertas di tempat usaha sehingga membuat kita harus merapikan data yang sudah tertumpuk dan ada kemungkinan data tersebut hilang selama dirapikan.
Hal tersebut bukan hanya bisa terjadi dalam pembukuan manual, meski sudah menggunakan pembukuan digital seperti software akuntansi, tetap ada kemungkinan terjadinya kesalahan atau kehilangan data meski risikonya jauh lebih minim.
Untuk meminimalisir kesalahan atau kehilangan data, pelaporan keuangan dapat dipantau secara realtime guna meminimalisir hal tersebut. Software akuntansi akan selalu membackup setiap data yang diinput sehingga akan mempermudah bagi kita untuk melacak data yang ingin dicari.

Dalam sebuah usaha, tentunya ada kegiatan transaksi yang menjadi sumber pendapatan yang membuat usaha tersebut dapat tetap bertahan hingga saat ini. Salah satu aspek yang membuat usaha dapat terus bertahan adalah dengan adanya pemasukan yang diperoleh dari transaksi sehari-hari. 

Tantangan Utama UMKM dalam Pembukuan Transaksi

Di saat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia, saat ini pemerintah menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai program prioritas utama untuk masyarakat Indonesia. Program vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan di berbagai daerah secara cepat agar vaksinasi dapat diperoleh masyarakat luas.
Pengadaan vaksinasi massal ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun vaksinasi ini dapat diperoleh gratis oleh seluruh masyarakat berkat uang pajak yang kita bayarkan. Tercatat dana yang dialokasikan pemerintah untuk membeli dan melakukan vaksinasi Covid-19 tergolong besar yakni mencapai Rp 58,11 triliun. Dana ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.
Anggaran sebesar Rp 58,11 triliun tidak hanya untuk pembelian vaksin, namun juga sebagai dana untuk distribusi dan pelaksanaan vaksin tersebut. Pembiayaan ini digunakan untuk memvaksinasi 185 juta penduduk Indonesia dengan dosis dua kali yang artinya membutuhkan sekitar 360 juta dosis vaksin. Negara pun telah mengimpor jutaan dosis vaksin untuk diberikan gratis kepada masyarakat, dan program ini telah berjalan dengan memprioritaskan tenaga medis, lansia, dan pekerja pelayanan publik.

Di saat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia, saat ini pemerintah menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai program prioritas utama untuk masyarakat Indonesia. Program vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan di berbagai daerah secara cepat agar vaksinasi dapat diperoleh masyarakat luas.

Wah, Ternyata Vaksin Gratis Berkat Pajak

Pada awal tahun 2021, melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diumumkan bahwa terdapat perubahan pada skema perhitungan pajak bagi Wajib Pajak yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Bagi UMKM yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat lagi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM tahun 2018 meski omzet dari usaha tersebut belum melebihi Rp 4,8 miliar. Berdasarkan dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018</a> Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam aturan tersebut, kemudahan terwujud dalam penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang awalnya 1% (satu persen) menjadi 0,5% (setengah persen). Dengan penyederhanaan metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu tarif yang dikalikan dengan omzet bulanan, serta jenis Pajak Penghasilan (PPh) Final diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak pelaku UMKM yang belum mahir dalam membuat pembukuan usahanya.
Tetapi, dengan berkaca pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018</a> pula, diketahui bahwa skema perhitungan tersebut hanya dapat digunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Untuk jangka waktu ini terhitung sejak tahun pajak 2018 bagi Wajib Pajak yang terdaftar sebelum kebijakan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018</a> ini berlaku, yaitu per 1 Juli 2018 atau tahun pajak terdaftar bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar setelah kebijakan ini berlaku.
Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan (PPh), yaitu tarif Pasal 17, yaitu tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak badan ini dihitung berasal dari penghasilan neto fiskal yang dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal.
Berikut merupakan tarif yang digunakan oleh Wajib Pajak badan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>25% (dua puluh lima persen) untuk tahun pajak 2019</li>
<li>22% (dua puluh dua persen) untuk tahun pajak 2020 dan 2021</li>
<li>20% (dua puluh persen) untuk mulai tahun pajak 2022</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Bagi UMKM Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)</h3>
Bagi UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tidak dapat lagi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sejak tahun pajak 2021, maka Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu memahami bagaimana menggunakan cara perhitungan angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) karena angsuran ini dapat mengurangi nilai dari Pajak Penghasilan (PPh) badan yang harus dibayarkan pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 nanti.
Pergantian skema bagi UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang digantikan dengan aturan terkait angsuran tahun berjalan ini diatur dalam Pasal 9 PMK-99/PMK.03/2018 yang berlaku sejak 27 Agustus 2018. Adapun skema yang ditetapkan bagi Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Untuk perhitungan besaran angsuran pajak, sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak yang tertera dalam Pasal 25 Ayat (7) Huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)</li>
<li>Untuk perhitungan besarnya angsuran pajak ditetapkan seperti halnya Wajib Pajak baru selain Wajib Pajak yang tertera dalam Pasal 25 Ayat (7) Huruf B dan Huruf C pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), yaitu:</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bank</li>
<li>Badan Usaha Milik Negara</li>
<li>Badan Usaha Milik Daerah</li>
<li>Wajib Pajak masuk bursa</li>
<li>Wajib Pajak lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang harus membuat laporan keuangan secara berkala</li>
</ul>
</li>
</ul>
Untuk itu, Wajib Pajak yang menjalan usahanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu mengetahui posisi perusahaan mereka, apakah termasuk ke dalam Wajib Pajak berdasarkan Pasal 25 Ayat (7) Huruf B atau sebagai Wajib Pajak yang masuk ke dalam golongan yang diperlakukan seperti Wajib Pajak baru. Bagi Wajib Pajak yang sesuai dengan Pasal 25 Ayat (7) Huruf B, maka metode perhitungan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 secara rinci terdapat dalam kebijakan PMK-99/PMK.03/2018. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang diberlakukan seperti halnya Wajib Pajak baru, maka untuk angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 per bulannya akan ditetapkan nihil. Melalui skema ini, maka diharapkan akan memudahkan Wajib Pajak dikarenakan angsuran pajak tahun berjalan yang ditetapkan nihil ini nantinya akan melancarkan aliran dari uang kas.
Namun, di sisi lain untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 (PPh Pasal 29) nilainya akan cukup signifikan karena dampak dari nihilnya angsuran pajak tahun berjalan. Maka, Wajib Pajak diwajibkan untuk lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan dan perencanaan pajak, agar nantinya ada dana yang cukup atau lebih untuk melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badannya.

Bagi UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tidak dapat lagi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sejak tahun pajak 2021, maka Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu memahami bagaimana menggunakan cara perhitungan angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) karena angsuran ini dapat mengurangi nilai dari Pajak Penghasilan (PPh) badan yang harus dibayarkan pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 nanti.

Skema Perubahan atas Tarif PPh UMKM Berbadan PT Tahun 2021

Pandemi COVID-19 tentu telah menimbulkan berbagai kendala bagi wajib pajak, baik UMKM, IKM maupun wajib pajak lainnya dalam menjalankan usahanya sehingga terdapat penurunan produktivitas dalam dunia usaha. Hal ini bukan hanya berdampak bagi pelaku usaha, namun juga bagi perekonomian Indonesia. Persaingan antara pelaku usaha kini semakin sulit, terutama dalam pengeksporan.
Selama pandemi COVID-19, Wajib Pajak akan merasa dibebankan karena sulitnya melakukan kegiatan ekspor, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan, dan secara tidak langsung akan berdampak pada sektor ekonomi Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara Indonesia memberikan sebuah kesempatan kepada para wajib pajak, terutama kepada para pelaku usaha, agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha serta meningkatkan kinerja usaha dibidang ekspor, sampai menembus pasar ekspor.
Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah adalah insentif perpajakan. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan ekonomi nasional yang sudah menurun selama terjadinya pandemi COVID-19. Pemerintah mengharapkan para pelaku usaha dapat memanfaatkan insentif perpajakan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas kinerja usaha terutama dibidang ekspor selama pandemi COVID-19.
Insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah ada berbagai macam, yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), Pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor, Pemotongan Angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan, &nbsp;Penurunan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat.
Para pelaku usaha harus dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut secepat mungkin, dikarenakan insentif perpajakan tersebut tidak bersifat permanen, melainkan memiliki batas waktu. Batas waktu atas pemberian insentif perpajakan tersebut akan berakhir pada Juni 2021. Oleh karena itu, diharapkan para pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut secara maksimal mungkin, sebelum melewati batas waktu, agar dapat meningkatkan produktivitas kinerja dan hasil usaha.
Selain pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ikut turun tangan membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usahanya, agar dapat membantu Negara Indonesia memulihkan keadaan ekonomi nasional, terutama dari bidang ekspor. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sebuah layanan yang disebut dengan Business Development Services (BDS). Dengan adanya BDS ini,&nbsp; Direktorat Jenderal Pajak membantu para UMKM mendapatkan pengetahuan lebih untuk mengembangkan usahanya, serta membantu para UMKN dalam mengembangkan usahanya, yang dimulai dari membantu pemasaran produk para UMKM, membantu keragaman produk para UMKM (diversifikasi produk), serta membantu para UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan ekspansi usaha para UMKM.
Tujuan diadakannya layanan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak selain untuk meningkatkan dan membantu para UMKM dalam melakukan kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap para UMKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sebuah layanan, yang disebut dengan klinik ekspor. Klinik Ekspor bertujuan untuk membantu serta mendukung para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar dapat mencapai pasar ekspor hingga Go International.

Tujuan diadakannya layanan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak selain untuk meningkatkan dan membantu para UMKM dalam melakukan kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap para UMKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sebuah layanan, yang disebut dengan klinik ekspor. Klinik Ekspor bertujuan untuk membantu serta mendukung para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar dapat mencapai pasar ekspor hingga Go International.

Insentif Pajak Genjot Ekspor UMKM

Di era digital ini, banyak bermunculan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diikuti dengan berkembangnya situs e-commerce di Indonesia. Melihat hal ini pemerintah pun akan menggali potensi penerimaan pajak dari UMKM guna memenuhi setoran penerimaan pajak.
Meski saat ini penerimaan pajak dari UMKM tidak sebesar PPh 21, namun partisipasinya kedepan akan terus bertambah, mengingat jumlah pelaku UMKM yang sangat besar.
Tarif yang dipatok pemerintah pada UMKM adalah sebesar 0,5% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) target penerimaan PPh final sebesar Rp 153,3 triliun tumbuh 17,6% dari target tahun 2019.
Pemerintah yakin pada tahun 2021 penerimaan PPh final akan semakin bertambah karena jumlah UMKM terus bertambah seiringnya perkembangan e-commerce. Hal itu terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang melaporkan pada tahun 2019 terdapat 3,79 juta UMKM sudah menggunakan platform online dan menjual produknya. Angka tersebut setara 8% dari total UMKM di Indonesia yaitu 59,2 juta.
Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas mudah untuk pembayaran pajak dengan berbagai macam inovasi. Seperti memperluas kanal pembayaran pajak melalui marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Pada tahun ini pemerintah menargetkan 10 platform baru yang mencakup dua toko ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret.
Saat ini sudah ada peraturan yang mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur kesetaraan antara pedagang online dan offline yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019. Dan diharapkan dengan adanya peraturan tersebut para UMKM yang sudah memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak maka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau belum memenuhi syarat&nbsp; berarti tidak perlu memiliki NPWP. Lalu bukan berarti kalau tidak punya NPWP tidak bisa berjualan di e-commerce, karena ada beberapa pedagang di e-commerce hanya ingin mencoba menjual hasil dari hadiah, barang bekas, dsb.

Tarif yang dipatok pemerintah pada UMKM adalah sebesar 0,5% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) target penerimaan PPh final sebesar Rp 153,3 triliun tumbuh 17,6% dari target tahun 2019.

Penerimaan Negara dari Pajak UMKM: Sudah Sebesar Apa?

Sudah bukan hal baru bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Lebih dari 62,9 juta unit usaha di Indonesia merupakan UMKM, lebih dari 60% Produk Domestik Bruto merupakan kontribusi dari UMKM, dan lebih dari 96% tenaga kerja diserap oleh UMKM. Dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang dilanda pandemi Covid-19, UMKM memiliki potensi untuk menguasai pasar dalam negeri. Khususnya kebutuhan impor yang tidak dapat dipenuhi.
UMKM dapat menjadi &nbsp;solusi strategis untuk mengakomodasi kebutuhan impor yang saat ini tengah macet. Namun, tentunya terdapat berbagai kendala dalam merealisasikan hal tersebut. Contohnya, kegiatan impor bahan baku masih dibuka dan juga terjadi penurunan volume perdagangan UMKM yang melakukan ekspor ke luar negeri. Banyaknya UMKM akan membuat mereka merasakan dampak dari pandemi dan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Prioritas dukungan</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM pada program penanganan COVID &ndash; 19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Memrioritaskan itu dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun dari Rp 695,2 triliun khusus untuk mendukung UMKM. Bentuk dukungan prioritas lainnya adalah upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan banyaknya kementerian yang menangani UMKM. Banyak kementerian yang memiliki program khusus untuk membantu UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Restrukturisasi kredit UMKM</h3>
</li>
</ul>
Kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi kredit UMKM dilakukan dengan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Relaksasi penilaian kualitas aset</li>
<li>Menunda pokok dan subsidi bunga</li>
</ol>
Restrukturisasi yang pertama dilakukan dengan relaksasi penilai kualitas aset berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan 14/PJOK.05/2020. Ditetapkan kualitas aset pada kredit hingga RP 10 miliar dapat hanya berdasarkan pada ketetapan pembayaran pokok/bunga.
Dilakukan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi serta dilakukan tanpa batasan jenis pembiayaan ataupun plafon.
Dilakukan juga penundaan pokok dan subsidi dengan memberikan subsidi bunga atau margin kepada debitur UMKM dengan plafon kredit atau pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar dengan jangka waktu paling lama 6 bulan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kredit modal kerja UMKM</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah memberikan kredit modal kerja berbunga murah dengan cara penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Sebesar Rp 30 triliun rupiah ditempatkan pemerintah di bank umum mitra selama 6 bulan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Dukungan lainnya</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah juga memberikan dukungan lainnya untuk membantu UMKM pada masa pandemi. Dikeluarkannya insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan produktif usaha mikro.
Pemerintah menetapkan untuk UMKM dengan penghasilan Rp 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final. Dilakukan juga pemberian banpres produktif usaha mikro (BUM). Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong pekerja UMKM untuk memanfaatkan program Kartu Prakerja.

Banyaknya UMKM akan membuat mereka merasakan dampak dari pandemi dan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM.

Di Masa Pandemi, Bagaimana Peran Pemerintah dalam Membina UMKM?

Kewajiban Pajak yang berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bermacam-macam jenisnya. Salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Pajak Penghasilan Final. Tarif dasar yang dikenakan oleh Pajak Penghasilan Final berbeda dengan pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Artinya, Pajak Penghasilan Final tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan nanti.
Sehingga, penghasilan yang sudah dikenakan PPh tidak akan dihitung lagi PPhnya pada Surat Pemberitahuan (SPT) dengan penghasilan lainnya yang bersifat non final. Walaupun tidak dihitung, tetapi PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Perhitungan PPh Final berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Secara umum ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh Final pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan dari Bunga Deposito dan Tabungan lainnya, Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (SUN), dan Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.</li>
<li>Penghasilan dari Hadiah Undian</li>
<li>Penghasilan yang berasal dari Transaksi Sekuritas, Transaksi Derivatif, Transaksi Penjualan Saham, atau Pengalihan Penyertaan Modal</li>
<li>Penghasilan dari Transaksi Pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan, Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Real Estate</li>
<li>Penghasilan tertentu lainnya</li>
</ol>
UMKM yang dapat memanfaatkan skema Pajak Penghasilan Final ini adalah UMKM yang omzet pendapatannya per tahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Tujuan pemerintah dalam memberlakukan PPh final adalah untuk mengurangi beban Wajib Pajak dan menunaikan kewajiban perpajakan. PPh final diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian rakyat dikarenakan beban pajak yang ditanggung oleh UMKM menjadi lebih kecil.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan dimana UMKM dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 5 PP 23/2018, PPh final berlaku 3 tahun untuk UMKM yang berbentuk PT. Sedangkan pengenaan PPh final beralu paling lama 4 tahun bagi wajib pajak UMKM berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
Awalnya khusus untuk UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT), pemerintah menetapkan bahwa mereka hanya dapat memanfaatkan skema Pajak Penghasilan Final tarif 0,5 % hanya 3 tahun mulai dari 2018 seperti yang disebutkan pada Pasal PP No. 23 tahun 2018. Hal tersebut berarti mulai awal tahun 2021 ini, UMKM berbentuk PT yang terdaftar pada 2018 mulai menggunakan Pajak Penghasilan Badan. Tetapi pemerintah mengeluarkan keputusan baru dimana insentif diperpanjang, sehingga UMKM berbentuk PT masih dapat menggunakan skema Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5 % sampai dengan 30 Juni 2021.

Pajak Penghasilan Final tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan nanti. Sehingga, penghasilan yang sudah dikenakan PPh tidak akan dihitung lagi PPhnya pada Surat Pemberitahuan (SPT) dengan penghasilan lainnya yang bersifat non final. Walaupun tidak dihitung, tetapi PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Perhitungan PPh Final berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Secara umum ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh Final pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008:

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak