Pandemi COVID&ndash;19 memberikan dampak yang besar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya terkait permodalan dan kas UMKM. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun mengeluarkan berbagai insentif dan juga program bantuan dana untuk membantu mereka (pelaku UMKM) yang kesusahan di tengah pandemi ini.
Salah satunya Stimulus Bangga Buatan Indonesia (BBI) milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Stimulus BBI ini diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan membuat masyarakat untuk lebih memilih produk buatan dalam negeri.&nbsp;
Cara Mendapatkan Stimulus BBI (SBBI)
Berdasarkan informasi dari laman resmi Kemenkop UKN, pemerintah menyediakan bantuan Stimulus Bangga Buatan Indonesia dalam bentuk voucer belanja Rp 100.000 untuk setiap pembelian, dengan total voucer maksimal Rp 50 juta untuk merchant yang memenuhi persyaratan.
Syaratnya untuk menerima bantuan ini adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Produk haruslah buatan lokal dan sudah tervalidasi</li>
<li>Pemilik merupakan seorang WNI</li>
<li>Produsen atau Distributor resmi yang memiliki hak kuasa atas merek untuk produk fashion, kerajinan tangan, dan kuliner</li>
<li>Sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang masih berlaku</li>
<li>Terdaftar sebagai merchant di platform digital apapun yang bekerja sama dengan Program SBBI</li>
<li>NIB (Nomor Induk Badan) atas nama sendiri ataupun badan usaha</li>
</ul>
Cara Pendaftaran Penerima Stimulus BBO
<ul>
<li style="text-align: justify;">Lakukan pendaftaran di laman <a href="https://stimulus-bbi.kemenparekraf.go.id/">https://stimulus-bbi.kemenparekraf.go.id/</a></li>
<li style="text-align: justify;">Siapkan semua berkas mulai dari data diri dan juga data merchant yang terdaftar di platform digital.</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah itu tunggu pengumuman apakah merchant kamu lolos tahap seleksi</li>
<li style="text-align: justify;">Jika terpilih, lanjutkan jualan kamu dan promosikan produk kreatifnya dengan voucher potongan harga PSBBI</li>
<li style="text-align: justify;">Untuk setiap transaksi yang terjadi, buat data rekapitulasi dengan format yang tersedia</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah itu kamu akan menerima stimulus dana dari pemerintah</li>
</ul>

Pandemi COVID–19 memberikan dampak yang besar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya terkait permodalan dan kas UMKM. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun mengeluarkan berbagai insentif dan juga program bantuan dana untuk membantu mereka (pelaku UMKM) yang kesusahan di tengah pandemi ini.

Jangan Lupa Manfaatkan Stimulus BBI Kemenparekraf!

Mungkin sebagian dari kalian belum tahu apa itu perbedaan ERP dan CRM. ERP (Enterprise Resource Planning) adalah suatu model sistem informasi atau perangkat lunak yang mengendalikan semua aspek internal perusahaan untuk meningkatkan kinerja, profitabilitas, dan produktivitas perusahaan. Sedangkan CRM (Customer Relationship Management) adalah suatu model perangkat lunak atau sistem informasi yang dirancang khusus untuk menangkap setiap detail setiap menit tentang transaksi perusahaan dengan klien dan pelanggan untuk melakukan pengendalian atas konsumen perusahaan.
Singkatnya, ERP adalah program perangkat lunak yang mengelola proses bisnis seluruh organisasi sedangkan CRM adalah perangkat lunak yang mengelola hubungan dengan konsumen dan klien organisasi.
Terdapat beberapa perbedaan antara ERP dan CRM, yaitu:
<ul>
<li style="text-align: justify;">ERP digunakan untuk mengawasi manajemen produksi, akun, dan pasokan barang. CRM untuk mengawasi interaksi dan layanan pelanggan, serta penjualan dan pemasaran</li>
<li style="text-align: justify;">CRM memfokuskan pada peningkatan penjualan. ERP lebih memfokuskan pada pengurangan biaya</li>
<li style="text-align: justify;">Aplikasi ERP memiliki tampilan lebih luas dengan menyediakan otomasi fungsi keuangan, pemasaran, penjualan, distribusi, dan manajemen proyek. CRM hanya berfokus pada interaksi yang dikelola perusahaan dengan pelanggan dan menyimpan banyak informasi data pelanggan</li>
<li style="text-align: justify;">CRM digunakan dalam melakukan aktivitas back office, sedangkan ERP digunakan untuk menyelesaikan aktivitas back office.</li>
</ul>

Mungkin sebagian dari kalian belum tahu apa itu perbedaan ERP dan CRM. ERP (Enterprise Resource Planning) adalah suatu model sistem informasi atau perangkat lunak yang mengendalikan semua aspek internal perusahaan untuk meningkatkan kinerja, profitabilitas, dan produktivitas perusahaan. Sedangkan CRM (Customer Relationship Management) adalah suatu model perangkat lunak atau sistem informasi yang dirancang khusus untuk menangkap setiap detail setiap menit tentang transaksi perusahaan dengan klien dan pelanggan untuk melakukan pengendalian atas konsumen perusahaan.

Perbedaan Enterprise Resource Planning dan Customer Relationship Management

Dalam sebuah bisnis yang dijalankan, penting untuk melakukan pencatatan atas hasil penjualan sehari-hari. Hal ini harus dilakukan karena pentingnya mencatat arus aliran kas pada sebuah usaha dan detail keuntungan yang diperoleh dapat diketahui oleh perintis usaha.
Maka dari itu, sebuah usaha perlu melakukan pembukuan, baik penjualan masih sedikit, lama kelamaan akan semakin meningkat sehingga jumlah transaksi yang dilakukan pun akan semakin banyak. Dengan mengabaikan pencatatan keuangan, banyak hal yang bisa terjadi mulai dari tertundanya proses usaha, kecurangan, bahkan kebangkrutan karena pemilik usaha tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat.
Untuk membuat pembukuan, bisa dilakukan oleh pemilik usaha sendiri. Namun perusahaan besar biasanya akan meminta seorang akuntan profesional atau bagian keuangan untuk menuntaskan hal tersebut.
Berikut beberapa cara membuat catatan keuangan bagi UMKM yang baru memulai usaha:
<h3 style="text-align: justify;">1.&nbsp; Membuat catatan pengeluaran</h3>
Pada awal memulai usaha, seorang pengusaha harus membuat catatan pengeluaran.
Pencatatan pengeluaran harus dipisah mulai dari pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan biaya operasional. Dengan begitu pemilik usaha akan mengetahui berapa modal usaha yang sudah dikeluarkan.
<h3 style="text-align: justify;">2.&nbsp; Catatan pemasukan</h3>
Selain pencatatan pengeluaran, tentunya pemasukan juga harus dicatat.
Catatan ini digunakan untuk menghitung pendapatan yang diperoleh, baik dari penjualan atau piutang yang berhasil dibayar. Disarankan untuk membuat catatan ini secara rutin supaya pemilik usaha dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang diperolehnya.
<h3 style="text-align: justify;">3.&nbsp; Membuat buku kas utama</h3>
Buku kas utama menggabungkan transaksi antara buku kas pemasukan dan pengeluaran.
Dengan menggabungkan keduanya, pemilih usaha dapat mengetahui secara detail keuntungan ataupun kerugian perusahaan. Sedangkan dalam UMKM, buku ini berperan dalam membuat perencanaan seperti cadangan kas darurat.
<h3 style="text-align: justify;">4.&nbsp; Membuat buku stok barang</h3>
Buku stok barang digunakan saat terjadi penjualan barang, seorang pemilik usaha dapat memastikan ketersediaan produk dan pada akhir periode sebaiknya tidak terlalu banyak stok yang menumpuk sehingga tidak menyebabkan kerugian.
Pencatatan stok dilakukan secara rutin apabila ada barang keluar masuk setiap hari. Tujuannya untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dan supplier.
<h3 style="text-align: justify;">5.&nbsp; Catat inventaris barang</h3>
Pembukuan inventaris barang berisi catatan aset yang dimiliki oleh pemilik usaha untuk menunjang usaha tersebut.
Setia pada barang inventaris yang dibeli, perlu dicatat dalam buku pengeluaran kas. Manfaat lain dari pembukuan inventaris adalah mempermudah pengawasan aset dan mencegah agar barang tidak mudah hilang.
<h3 style="text-align: justify;">6.&nbsp; Buku Laba Rugi</h3>
Pencatatan laba rugi digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban perusahaan dalam suatu periode. Pencatatan ini dilakukan supaya pemilik perusahaan mengetahui apakah sedang mengalami kerugian atau keuntungan.
Selain itu buku laba rugi juga dapat memberikan informasi jumlah pajak yang harus dibayarkan, jumlah modal yang sudah terpakai, sisa modal, serta jumlah utang.
Pembukuan yang lengkap dan terperinci dapat menjadi alat analisis terhadap kinerja bisnis yang dijalankan. Hasil dari analisis ini nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta pengembangan bisnis selanjutnya.

Dalam sebuah bisnis yang dijalankan, penting untuk melakukan pencatatan atas hasil penjualan sehari-hari. Hal ini harus dilakukan karena pentingnya mencatat arus aliran kas pada sebuah usaha dan detail keuntungan yang diperoleh dapat diketahui oleh perintis usaha.

Langkah Mudah Melakukan Pembukuan

Membayar pajak adalah hal yang wajib apabila bertempat tinggal di suatu negara. Apabila kita memiliki suatu usaha, pasti diwajibkan untuk membayarkan pajak. Baik usaha tersebut masih berskala kecil maupun sudah sangat besar.
Untuk pajak yang harus dibayarkan bagi pengusaha dibagi menjadi beberapa jenis seperti pajak usaha dan pajak penghasilan (PPh). Tarif pajaknya juga dibedakan sesuai dengan omzet usaha tersebut.
Pada Februari 2020, diketahui hanya 2 juta UMKM yang telah membayar pajak dari total 60 juta UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia, masih sangat banyak badan usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka menanggap membayar pajak merupakan hal yang merugikan usaha mereka karena mengurangi keuntungan.
Padahal membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dengan membayar pajak kita juga dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang dapat membantu usaha yang dijalankan, seperti:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Meningkatkan kredibilitas usaha di mata perbankan, lembaga keuangan, customer, dan juga rekan bisnis.</li>
<li>Mempermudah urusan administrasi seperti pembuatan paspor, kartu kredit, BPJS, dan lainnya yang saat ini membutuhkan NPWP. Dengan memiliki NPWP atau membayar pajak maka urusan administrasi akan lebih mudah diurus.</li>
<li>Membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, dikarenakan dengan membayar pajak seorang pelaku usaha akan belajar untuk mengelola keuangan usaha yang mereka jalankan</li>
</ol>
Dari beberapa keuntungan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh banyak manfaat yang dapat dirasakan daripada menghindari pajak, keuntungan tersebut antara lain yaitu dapat memiliki legalitas usaha, meningkatkan kredibilitas usaha, dapat membuat rencana keuangan lebih jelas, serata dapat mengajukan peminjaman ke bank hingga lebih dari Rp60 juta untuk membesarkan usaha Anda.

Pada Februari 2020, diketahui hanya 2 juta UMKM yang telah membayar pajak dari total 60 juta UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia, masih sangat banyak badan usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka menanggap membayar pajak merupakan hal yang merugikan usaha mereka karena mengurangi keuntungan.

Pentingnya Kesadaran dan Kepatuhan Pajak bagi UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unggahannya di Instagram, kembali mengingatkan mengenai batas waktu pengenaan PPh final UMKM PP23/2018.
Pada unggahannya di Instagram menyebutkan, PPh Final UMKM telah berlaku sejak bulan Juli 2018 dengan tarif pajak 0,5% dari omzet setiap bulannya. Yang artinya wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dapat menghitung omzet dan membayar PPh final UMKM setiap bulan.
Pengenaan PPh tersebut ada batas waktunya yaitu berlaku paling lama 3 tahun pajak untuk Perseroan Terbatas (PT) dan 4 tahun pajak bagi Perseroan Komanditer (CV), koperasi, atau firma.
Misalnya, apabila WP badan terdaftar pada tahun pajak 2018 atau sebelumnya, maka PPh Final UMKM tersebut berlaku hingga akhir tahun pajak 2020 untuk PT, dan 2021 untuk CV, koperasi, atau firma.
Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, maka WP badan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum UU PPh untuk tahun-tahun pajak berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unggahannya di Instagram, kembali mengingatkan mengenai batas waktu pengenaan PPh final UMKM PP23/2018.
Pada unggahannya di Instagram menyebutkan, PPh Final UMKM telah berlaku sejak bulan Juli 2018 dengan tarif pajak 0,5% dari omzet setiap bulannya. Yang artinya wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dapat menghitung omzet dan membayar PPh final UMKM setiap bulan.

Perhatian! Ini Dia Batas Waktu Pengenaan PPh Final UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% naik menjadi 12%. Hal ini tertulis dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Keuangan, kebanyakan negara menerapkan tarif PPN sebesar 11%-20%. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara diantara 21 negara yang menetapkan tarif PPN sebesar 10%.
Kenaikan pajak menjadi 12% tersebut pada awalnya bertujuan sebagai bentuk pemulihan ekonomi, namun kenaikan PPN tersebut akan memberikan dampak pada kenaikan harga yang membebani masyarakat, ditambah pada masa pandemi covid-19 yang memperburuk perekonomian.
Dilihat dari sisi pengusaha atau pedagang, adanya kenaikan PPN mempengaruhi penghasilan mereka, dengan naiknya PPN akan mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat yang menjual kebutuhan pokok.
Dari sisi pemerintah kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% akan memberikan dampak positif karena berhubungan terhadap potensi meningkatnya penerimaan pajak sehingga pemasukan pajak negara akan lebih besar.
Sedangkan dari sisi masyarakat, dengan adanya rencana kenaikan PPN tentunya akan semakin membebani mereka. Sulitnya memperoleh penghasilan dan pekerjaan, lalu ditambah dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok yang diakibatkan dengan kenaikan PPN.
Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako, meski sebelumnya sembako tidak dikenakan PPN. Ketentuan PPN sembako ini tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Kategori sembako yang dikenai PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 antara lain Beras dan Gabah, Jagung, Sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah dan sayur, gula, ubi, dan bumbu-bumbuan.
Selain sembako, jenis barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya juga dikenakan PPN, yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.
Hasil pertambangan yang dikenakan PPN berdasarkan PP Nomor 144/2000 adalah Minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Emas, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, dan Bijih Perak serta Bijih Bauksit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% naik menjadi 12%. Hal ini tertulis dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PPN Naik! Apa Saja yang termasuk?

Dalam sebuah usaha, tentunya ada kegiatan transaksi yang menjadi sumber pendapatan yang membuat usaha tersebut dapat tetap bertahan hingga saat ini. Salah satu aspek yang membuat usaha dapat terus bertahan adalah dengan adanya pemasukan yang diperoleh dari transaksi sehari-hari.
Untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran dari sebuah usaha, diperlukan pembukuan pada transaksi yang terjadi setiap hari. Selain pemasukan dan pengeluaran, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pembukuan seperti berapa keuntungan yang diperoleh hari ini, kerugian yang dialami, jumlah modal yang tersisa, dan lain sebagainya.
Namun, dalam melakukan pembukuan tidak akan semudah yang dipikirkan. Untuk melakukan pembukuan diperlukan keahlian dan pemahaman bagaimana cara mencatat transaksi dan menghitungnya. Biasanya perusahaan yang sudah besar akan menggunakan jasa akuntan professional dalam mengatasi masalah pembukuannya, sedangkan untuk UMKM pembukuan dapat dilakukan sendiri dikarenakan jumlah transaksi yang tidak sebanyak perusahaan besar.
Ada beberapa tantangan yang dialami UMKM dalam melakukan pembukuan yaitu seperti kesalahan penginputan data, biasanya kesalahan kecil ini terjadi apabila masih melakukan pembukuan secara manual atau konvensional.
Selain salah menginput data, dengan melakukan pembukuan secara manual juga memungkinkan terjadinya kehilangan data atau rusak, hal ini mungkin terjadi karena penumpukan kertas di tempat usaha sehingga membuat kita harus merapikan data yang sudah tertumpuk dan ada kemungkinan data tersebut hilang selama dirapikan.
Hal tersebut bukan hanya bisa terjadi dalam pembukuan manual, meski sudah menggunakan pembukuan digital seperti software akuntansi, tetap ada kemungkinan terjadinya kesalahan atau kehilangan data meski risikonya jauh lebih minim.
Untuk meminimalisir kesalahan atau kehilangan data, pelaporan keuangan dapat dipantau secara realtime guna meminimalisir hal tersebut. Software akuntansi akan selalu membackup setiap data yang diinput sehingga akan mempermudah bagi kita untuk melacak data yang ingin dicari.

Dalam sebuah usaha, tentunya ada kegiatan transaksi yang menjadi sumber pendapatan yang membuat usaha tersebut dapat tetap bertahan hingga saat ini. Salah satu aspek yang membuat usaha dapat terus bertahan adalah dengan adanya pemasukan yang diperoleh dari transaksi sehari-hari. 

Tantangan Utama UMKM dalam Pembukuan Transaksi

Di saat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia, saat ini pemerintah menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai program prioritas utama untuk masyarakat Indonesia. Program vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan di berbagai daerah secara cepat agar vaksinasi dapat diperoleh masyarakat luas.
Pengadaan vaksinasi massal ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun vaksinasi ini dapat diperoleh gratis oleh seluruh masyarakat berkat uang pajak yang kita bayarkan. Tercatat dana yang dialokasikan pemerintah untuk membeli dan melakukan vaksinasi Covid-19 tergolong besar yakni mencapai Rp 58,11 triliun. Dana ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.
Anggaran sebesar Rp 58,11 triliun tidak hanya untuk pembelian vaksin, namun juga sebagai dana untuk distribusi dan pelaksanaan vaksin tersebut. Pembiayaan ini digunakan untuk memvaksinasi 185 juta penduduk Indonesia dengan dosis dua kali yang artinya membutuhkan sekitar 360 juta dosis vaksin. Negara pun telah mengimpor jutaan dosis vaksin untuk diberikan gratis kepada masyarakat, dan program ini telah berjalan dengan memprioritaskan tenaga medis, lansia, dan pekerja pelayanan publik.

Di saat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia, saat ini pemerintah menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai program prioritas utama untuk masyarakat Indonesia. Program vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan di berbagai daerah secara cepat agar vaksinasi dapat diperoleh masyarakat luas.

Wah, Ternyata Vaksin Gratis Berkat Pajak

Pada awal tahun 2021, melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diumumkan bahwa terdapat perubahan pada skema perhitungan pajak bagi Wajib Pajak yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Bagi UMKM yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat lagi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM tahun 2018 meski omzet dari usaha tersebut belum melebihi Rp 4,8 miliar. Berdasarkan dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018</a> Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam aturan tersebut, kemudahan terwujud dalam penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang awalnya 1% (satu persen) menjadi 0,5% (setengah persen). Dengan penyederhanaan metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu tarif yang dikalikan dengan omzet bulanan, serta jenis Pajak Penghasilan (PPh) Final diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak pelaku UMKM yang belum mahir dalam membuat pembukuan usahanya.
Tetapi, dengan berkaca pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018</a> pula, diketahui bahwa skema perhitungan tersebut hanya dapat digunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Untuk jangka waktu ini terhitung sejak tahun pajak 2018 bagi Wajib Pajak yang terdaftar sebelum kebijakan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018</a> ini berlaku, yaitu per 1 Juli 2018 atau tahun pajak terdaftar bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar setelah kebijakan ini berlaku.
Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan (PPh), yaitu tarif Pasal 17, yaitu tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak badan ini dihitung berasal dari penghasilan neto fiskal yang dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal.
Berikut merupakan tarif yang digunakan oleh Wajib Pajak badan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>25% (dua puluh lima persen) untuk tahun pajak 2019</li>
<li>22% (dua puluh dua persen) untuk tahun pajak 2020 dan 2021</li>
<li>20% (dua puluh persen) untuk mulai tahun pajak 2022</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Bagi UMKM Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)</h3>
Bagi UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tidak dapat lagi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sejak tahun pajak 2021, maka Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu memahami bagaimana menggunakan cara perhitungan angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) karena angsuran ini dapat mengurangi nilai dari Pajak Penghasilan (PPh) badan yang harus dibayarkan pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 nanti.
Pergantian skema bagi UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang digantikan dengan aturan terkait angsuran tahun berjalan ini diatur dalam Pasal 9 PMK-99/PMK.03/2018 yang berlaku sejak 27 Agustus 2018. Adapun skema yang ditetapkan bagi Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Untuk perhitungan besaran angsuran pajak, sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak yang tertera dalam Pasal 25 Ayat (7) Huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)</li>
<li>Untuk perhitungan besarnya angsuran pajak ditetapkan seperti halnya Wajib Pajak baru selain Wajib Pajak yang tertera dalam Pasal 25 Ayat (7) Huruf B dan Huruf C pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), yaitu:</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bank</li>
<li>Badan Usaha Milik Negara</li>
<li>Badan Usaha Milik Daerah</li>
<li>Wajib Pajak masuk bursa</li>
<li>Wajib Pajak lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang harus membuat laporan keuangan secara berkala</li>
</ul>
</li>
</ul>
Untuk itu, Wajib Pajak yang menjalan usahanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu mengetahui posisi perusahaan mereka, apakah termasuk ke dalam Wajib Pajak berdasarkan Pasal 25 Ayat (7) Huruf B atau sebagai Wajib Pajak yang masuk ke dalam golongan yang diperlakukan seperti Wajib Pajak baru. Bagi Wajib Pajak yang sesuai dengan Pasal 25 Ayat (7) Huruf B, maka metode perhitungan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 secara rinci terdapat dalam kebijakan PMK-99/PMK.03/2018. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang diberlakukan seperti halnya Wajib Pajak baru, maka untuk angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 per bulannya akan ditetapkan nihil. Melalui skema ini, maka diharapkan akan memudahkan Wajib Pajak dikarenakan angsuran pajak tahun berjalan yang ditetapkan nihil ini nantinya akan melancarkan aliran dari uang kas.
Namun, di sisi lain untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 (PPh Pasal 29) nilainya akan cukup signifikan karena dampak dari nihilnya angsuran pajak tahun berjalan. Maka, Wajib Pajak diwajibkan untuk lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan dan perencanaan pajak, agar nantinya ada dana yang cukup atau lebih untuk melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badannya.

Bagi UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tidak dapat lagi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sejak tahun pajak 2021, maka Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu memahami bagaimana menggunakan cara perhitungan angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) karena angsuran ini dapat mengurangi nilai dari Pajak Penghasilan (PPh) badan yang harus dibayarkan pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 nanti.

Skema Perubahan atas Tarif PPh UMKM Berbadan PT Tahun 2021

Pandemi COVID-19 tentu telah menimbulkan berbagai kendala bagi wajib pajak, baik UMKM, IKM maupun wajib pajak lainnya dalam menjalankan usahanya sehingga terdapat penurunan produktivitas dalam dunia usaha. Hal ini bukan hanya berdampak bagi pelaku usaha, namun juga bagi perekonomian Indonesia. Persaingan antara pelaku usaha kini semakin sulit, terutama dalam pengeksporan.
Selama pandemi COVID-19, Wajib Pajak akan merasa dibebankan karena sulitnya melakukan kegiatan ekspor, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan, dan secara tidak langsung akan berdampak pada sektor ekonomi Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara Indonesia memberikan sebuah kesempatan kepada para wajib pajak, terutama kepada para pelaku usaha, agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha serta meningkatkan kinerja usaha dibidang ekspor, sampai menembus pasar ekspor.
Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah adalah insentif perpajakan. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan ekonomi nasional yang sudah menurun selama terjadinya pandemi COVID-19. Pemerintah mengharapkan para pelaku usaha dapat memanfaatkan insentif perpajakan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas kinerja usaha terutama dibidang ekspor selama pandemi COVID-19.
Insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah ada berbagai macam, yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), Pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor, Pemotongan Angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan, &nbsp;Penurunan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat.
Para pelaku usaha harus dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut secepat mungkin, dikarenakan insentif perpajakan tersebut tidak bersifat permanen, melainkan memiliki batas waktu. Batas waktu atas pemberian insentif perpajakan tersebut akan berakhir pada Juni 2021. Oleh karena itu, diharapkan para pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut secara maksimal mungkin, sebelum melewati batas waktu, agar dapat meningkatkan produktivitas kinerja dan hasil usaha.
Selain pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ikut turun tangan membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usahanya, agar dapat membantu Negara Indonesia memulihkan keadaan ekonomi nasional, terutama dari bidang ekspor. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sebuah layanan yang disebut dengan Business Development Services (BDS). Dengan adanya BDS ini,&nbsp; Direktorat Jenderal Pajak membantu para UMKM mendapatkan pengetahuan lebih untuk mengembangkan usahanya, serta membantu para UMKN dalam mengembangkan usahanya, yang dimulai dari membantu pemasaran produk para UMKM, membantu keragaman produk para UMKM (diversifikasi produk), serta membantu para UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan ekspansi usaha para UMKM.
Tujuan diadakannya layanan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak selain untuk meningkatkan dan membantu para UMKM dalam melakukan kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap para UMKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sebuah layanan, yang disebut dengan klinik ekspor. Klinik Ekspor bertujuan untuk membantu serta mendukung para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar dapat mencapai pasar ekspor hingga Go International.

Tujuan diadakannya layanan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak selain untuk meningkatkan dan membantu para UMKM dalam melakukan kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap para UMKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sebuah layanan, yang disebut dengan klinik ekspor. Klinik Ekspor bertujuan untuk membantu serta mendukung para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar dapat mencapai pasar ekspor hingga Go International.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak