Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, aspek perpajakan menjadi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh para pengusaha. Mereka harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan pajak terbaru untuk memastikan bahwa perusahaan mereka tetap mematuhi hukum dan sekaligus mengoptimalkan manfaat dari perencanaan pajak yang mereka terapkan.
Terutama dalam beberapa tahun terakhir, ranah peraturan pajak telah mengalami transformasi yang cukup signifikan, menciptakan tantangan baru dan peluang dalam strategi keuangan dan perpajakan perusahaan. Perubahan-perubahan ini mencakup revisi aturan, insentif pajak baru, serta peningkatan kompleksitas regulasi pajak yang mengharuskan pengusaha untuk selalu beradaptasi.
Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peraturan pajak di saat ini dan masa depan adalah sebuah keharusan bagi para pengusaha agar mereka dapat merencanakan pajak dengan cermat dan efektif.
&nbsp;
Mengenal Tax Planning
Perencanaan pajak juga dikenal sebagai manajemen pajak, melibatkan upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, sehingga jumlah yang dibayar tidak melebihi kewajiban sebenarnya. Praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga penghematan pajak dicapai dalam kerangka hukum.
Dalam konteks hukum, hal ini berarti penghematan pajak dicapai dengan memanfaatkan strategi yang tidak dilarang oleh Undang-Undang (celah hukum), sehingga tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi atau Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
Secara teoretis, seperti yang dijelaskan oleh William H. Hoffman dalam bukunya berjudul "The Accounting Review" (1961), perencanaan pajak adalah upaya sistematis wajib pajak untuk mencapai penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.
&nbsp;
Tujuan dari Tax Planning
Perencanaan pajak dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu:
<ol>
<li>Mengurangi biaya perusahaan dalam membayar pajak sehingga pengeluaran menjadi lebih efisien.</li>
<li>Menghitung dan menyusun pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk menghindari timbulnya sanksi atau denda yang bisa meningkatkan pengeluaran pajak.</li>
<li>Tujuannya bukan untuk menghindari membayar pajak, melainkan untuk mengatur agar jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan.</li>
</ol>
&nbsp;
Syarat yang Harus Diperhatikan dalam Melakukan Tax Planning
Dalam melakukan tax planning, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:
<ol>
<li>Kepatuhan Hukum: Tax planning harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti tidak boleh melibatkan pelanggaran atau penyalahgunaan Undang-Undang perpajakan.</li>
<li>Transparansi: Semua transaksi dan strategi perencanaan pajak harus transparan dan terdokumentasi dengan baik. Informasi harus tersedia untuk pihak berwenang, jika diperlukan.</li>
<li>Tujuan Bisnis: Tax planning harus selalu sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan. Strategi perencanaan pajak seharusnya tidak hanya dilakukan untuk alasan pajak semata, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.</li>
<li>Risiko Terukur: Setiap tindakan perencanaan pajak harus diukur risikonya dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut. Risiko yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif pada perusahaan.</li>
<li>Kepatuhan dengan Prinsip-prinsip Akuntansi: Transaksi yang terlibat dalam tax planning harus diproses sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan tetap akurat.</li>
<li>Konsultasi Ahli Pajak: Seringkali, tax planning memerlukan bantuan ahli pajak atau konsultan pajak yang kompeten. Konsultasi dengan ahli pajak yang berpengalaman dapat membantu memastikan bahwa strategi perencanaan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li>
<li>Penilaian Risiko: Penting untuk melakukan penilaian risiko terhadap setiap strategi perencanaan pajak yang diusulkan, termasuk potensi dampaknya pada reputasi perusahaan dan kemungkinan pemeriksaan pajak.</li>
<li>Kelangsungan: Strategi perencanaan pajak harus berkelanjutan dan dapat diintegrasikan dalam rencana jangka panjang perusahaan.</li>
<li>Transparansi dengan Stakeholder: Pada beberapa kasus, perusahaan mungkin perlu memberi tahu pemegang saham dan pihak-pihak terkait tentang strategi perencanaan pajak yang signifikan.</li>
</ol>
Dengan mematuhi syarat-syarat di atas, perusahaan dapat melakukan tax planning secara etis dan efektif, meminimalkan beban pajaknya, dan tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.
&nbsp;
Jenis-Jenis Tax Palnning
Perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
<ol>
<li>Perencanaan pajak nasional, yang sangat mengikuti hukum pajak domestik. Biasanya, perencanaan pajak nasional ini dilakukan oleh perusahaan badan yang hanya beroperasi di Indonesia atau melakukan transaksi dengan pihak lain di dalam negeri.</li>
<li>Perencanaan pajak internasional, yang sering kali diterapkan oleh perusahaan badan yang memiliki aktivitas baik di dalam maupun di luar negeri. Perencanaan pajak internasional umumnya digunakan jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak asing dan harus mematuhi hukum pajak, perjanjian pajak, atau perjanjian perpajakan internasional yang berlaku.</li>
</ol>
&nbsp;
Jenis Pajak yang Menjadi Kewajiban Bagi Pengusaha
<ol>
<li>Pajak Penghasilan</li>
</ol>
Pajak Penghasilan (PPh) adalah hasil dari pendapatan yang diperoleh oleh subjek pajak. Oleh karena itu, pengenaan PPh tergantung pada keberadaan pendapatan yang dimiliki oleh subjek pajak. Jika subjek pajak memiliki pendapatan, maka PPh akan dikenakan, dan yang membayar PPh adalah subjek yang menerima pendapatan tersebut.
Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pendapatan dan pengenaan PPh, seperti PPh 21/26 untuk imbalan individu, PPh 23/26 untuk jasa, sewa, dan badan usaha, PPh 4(2) untuk sewa, dividen, dan pendapatan lainnya, PPh 25 untuk cicilan pajak, PPh 22 untuk objek dan pihak tertentu, PPh 24 untuk kredit luar negeri, PPh 15 untuk industri tertentu, dan PPh akhir tahun.
<ol>
<li>Pajak Pertambahan Nilai</li>
</ol>
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). PPN hanya dapat diatur oleh Pengusaha Kena Pajak, baik perusahaan maupun individu, yang telah terdaftar sebagai PKP.
<ol>
<li>Pajak Daerah dan Bea Cukai</li>
</ol>
Dalam konteks perencanaan pajak, penting juga untuk memahami pajak daerah dan bea cukai. Jika industri yang dioperasikan terkait dengan kewajiban pajak provinsi, pajak kota/kabupaten, bea masuk, dan cukai, maka pajak daerah dan bea cukai juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pajak.
&nbsp;
Perubahan Peraturan Perpajakan yang Harus Diperhatikan Pemilik Usaha
Pada aturan Pajak Penghasilan Dari tahun 2022, tarif pajak penghasilan (PPh) badan kembali ditetapkan sebesar 22%. Hal ini merupakan perubahan dari ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk periode 2020-2021 yang awalnya direncanakan akan diturunkan menjadi 20%.
Selain itu, wajib pajak juga harus memahami tentang PPh natura yang berkaitan dengan pemberian jenis-jenis barang atau fasilitas tertentu kepada karyawan yang kini tidak lagi dikenakan pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 (d) UU PPh, beberapa jenis barang yang bukan objek pajak meliputi:
<ol>
<li>Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman untuk seluruh pegawai</li>
<li>Barang-barang yang diberikan sebagai akibat penugasan di suatu daerah</li>
<li>Barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti seragam</li>
<li>Barang-barang yang dibiayai oleh APBN/APBD</li>
<li>Barang-barang tertentu dengan ketentuan dan batasan tertentu.</li>
</ol>
Aturan Pajak Pertambahan Nilai Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami peningkatan sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan akan meningkat lagi menjadi 12% secara bertahap pada Januari 2025. Selain itu, beberapa komoditas tertentu yang sebelumnya bebas dari PPN kini telah dikenakan PPN. Komoditas tersebut meliputi:
<ol>
<li>Barang-barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya</li>
<li>Jasa pengiriman surat yang menggunakan perangko</li>
<li>Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan</li>
<li>Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam</li>
<li>Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.</li>
</ol>
Oleh karena itu, wajib pajak badan yang beroperasi dalam sektor-sektor terkait harus melakukan penyesuaian terhadap biaya produk atau jasa yang mereka hasilkan.
Aturan Pajak Karbon Mulai tahun 2022, pemerintah akan memperkenalkan pajak karbon dengan tarif sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida untuk semua wajib pajak yang menghasilkan atau menggunakan emisi karbon dioksida.
Meskipun pada tahun 2022 ini, pajak karbon diuji coba terlebih dahulu di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, wajib pajak sebaiknya mulai mempersiapkan penyesuaian yang diperlukan, karena rencana perluasan objek pajak karbon akan diimplementasikan pada tahun 2025.
Aturan Sanksi Pelanggaran Pajak Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Bagian II yang berisi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada perubahan skema sanksi untuk pelanggaran pajak yang lebih sederhana. Beberapa perubahan dalam skema sanksi meliputi:
<ol>
<li>Sanksi atas ketidakpenyampaian SPT dan ketidakpatuhan wajib pajak</li>
<li>Sanksi yang berlaku setelah adanya upaya hukum, namun keputusan yang mengikuti keberatan atau pengadilan memutuskan untuk mengesahkan ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, Undang-Undang ini juga mengubah besaran sanksi atas kerugian negara.</li>
</ol>

Ini Peraturan Pajak yang Pengusaha Harus Tahu dalam Perencanaan Pajak

NPWP wajib dimiliki setiap orang yang sudah memenuhi syarat secara subjektif ataupun objektif untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Proses pendaftaran NPWP sendiri dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat sesuai dengan KTP ataupun secara online melalui website <a href="http://www.ereg.pajak.go.id">www.ereg.pajak.go.id</a>.
Nantinya, seluruh kewajiban perpajakan dapat dilakukan di KPP atapun KP2KP Wajib Pajak terdaftar. Namun, jika Wajib Pajak pindah tempat tinggal, Wajib Pajak tetap harus melakukan kewajiban perpajakannya di KPP atapun KP2KP wajib pajak terdaftar. Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pemindahan tempat untuk mempermudah urusan perpajakan, yaitu dengan cara mengajukan permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak.
Menurut&nbsp;Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak 60/PJ/2013&nbsp;angka 3 huruf f, Wajib Pajak dapat mengajukan pemindahan tempat jika Wajib Pajak orang pribadi pindah tempat tinggal atau Wajib Pajak badan pindah tempat kedudukan ke tempat yang berdasarkan keadaan sebenarnya merupakan wilayah kerja KPP lain.
Namun, tidak semua wajib pajak dapat mengajukan pemindahan. Wajib Pajak yang berstatus cabang tidak dapat melakukan pemindahan, pemindahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak pusat. Jika Wajib pajak orang pribadi dan/atau badan dengan NPWP yang berstatus sebagai cabang, maka berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020 wajib untuk:
<ul>
<li>Mengajukan permohonan penghapusan NPWP Cabang ke KPP Lama</li>
<li>Mengajukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak cabang baru ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha baru.</li>
</ul>
Selain Wajib Pajak cabang, Wajib Pajak yang sedang dalam proses verifikasi atas penerbitan SKP, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, ataupun penyidikan tidak dapat untuk mengajukan pemindahan. Pemindahan baru bisa dilakukan jika proses verifikasi penerbitan SKP, pemeriksaan atau penyidikan sudah selesai.
Proses pengajuan pemindahan tempat dapat dilakukan secara online atapun offline dengan cara datang langsung ke&nbsp;KPP dan/atau KP2KP lama dan KPP dan/atau KP2KP baru. Jika ingin mengajukan pemindahan tempat secara online, Wajib Pajak dapat mengunjungi website <a href="http://www.ereg.pajak.go.id">www.ereg.pajak.go.id</a>.
Kemudian, melakukan pengisian Formulir Pemindahan Wajib Pajak dan mengunggah softcopy dokumen pendukung. Dokumen pendukung menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-04/PJ/2020 Pasal 17 Ayat 4 adalah dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak pindah ke wilayah kerja KPP lain.
Sedangkan, untuk permohonan pemindahan tempat secara offline Wajib Pajak dapat mendatangi langsung KPP Lama, KPP Baru, atau KP2KP Baru. Kemudian, mengisi Formulir Pemindahan serta menyertakan dokumen pendukung.
Dapat pula mengirim formulir pemindahan yang telah diisi serta dokumen pendukung dan mengirimkannya melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP Lama, KPP Baru, atau KP2KP Baru.
Nantinya, jika permohonan telah memenuhi ketentuan, maka pihak Kepala KPP Lama, KPP Baru, atau KP2KP Baru akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak yang mengajukan secara offline atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) kepada Wajib Pajak yang mengajukan secara online
Setelah itu, pihak KPP lama akan melakukan penelitian untuk memverifikasi permohonan pemindahan tempat. Keputusan permohonan pemindahan tempat akan diberikan selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja terhitung sejak BPS atau BPE diterbitkan. Jika dalam rentang waktu 5 hari belum ada keputusan, maka permohonan pemindahan tempat akan dianggap dikabulkan dan Kepala KPP Lama harus menerbitkan Surat Pindah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu.
Surat Pindah juga akan diteruskan ke KPP Baru atau KP2KP Baru. Setelah menerima Surat Pindah pihak KPP Baru akan menerbitkan Kartu NPWP paling lama 1 hari kerja setelah Surat Pindah diterima atau pihak KPP Baru atau KP2KP Baru dapat melakukan penelitian untuk melakukan verifikasi status PKP paling lama 10 hari kerja setelah Surat Pindah diterima oleh KPP Baru.

Mengenal Pemindahan Tempat Wajib Pajak

Sektor pertanian adalah salah satu sektor vital pada negara kita. Sektor ini berhubungan langsung dengan permasalahan pangan masyarakat, maka dari itu dapat mempengaruhi langsung perekonomian negara kita. Barang hasil pertanian akan selalu diperjualbelikan, sehingga dapat menggerakan perekonomian negara.
Barang hasil pernanian juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara kita. Tentunya, sektor pertanian kita didukung dengan keadaan tanah yang subur di seluruh wilayah negara kita. Dengan tanah yang subur dapat meningkatkan keberhasilan produksi para petani. Pemerintah pun menargetkan pada tahun 2045 Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia.
Di Indonesia sendiri, sektor pertanian terbagi menjadi 2, yaitu:&nbsp;
<ul>
<li>Sektor Perkebunan Besar Milik Negara ataupun Milik Swasta&nbsp;</li>
<li>Produksi Petani Kecil</li>
</ul>
Barang dari hasil kegiatan pertanian yang dijual kepada pihak pembeli ini termasuk dalam penyerahan barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Dapat diperhatikan bahwa hasil pertanian yang diserahkan oleh para petani dengan peredaran usaha lebih dari Rp4,8 miliar dianggap sebagai barang kena pajak kepada pembeli. Jadi, bagi para pertani yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun atau Rp 400 juta per bulan tidak akan dikenakan PPN ketika melakukan penyerahan barang hasil pertanian.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatur jenis-jenis barang hasil pertanian tertentu serta besaran tarif pajaknya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Peraturan ini dibuat dengan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dijelaskan bahwa ada beberapa barang dan jasa akan dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Salah satunya adalah penyerahan barang hasil pertanian. Dimana besaran tarif PPN dari penyerahan barang hasil pertanian tertentu akan dikenakan sebesar 1,1% dari harga jual. Tarif 1,1% ini didapat dari hasil perkalian 10% dengan tarif PPN pada umumnya yaitu sebesar 11%. Nantinya tarif 1,1% akan mengalami kenaikan menjadi 1,2% ketika tarif umum PPN 12% diberlakukan paling lama 1 Januari 2025.
Pada bagian lampiran peraturan di atas, pemerintah membagi barang hasil pertanian tertentu menjadi 4 kategori yaitu:
<ol>
<li>Barang hasil perkebunan yang terdiri dari 24 jenis komoditi, yaitu:</li>
</ol>
Kelapa sawit, kakao, kopi, aren, jambu mete, lada, pala, cengkeh, karet, teh, tembakau, tebu, kapas, kapuk, rami, rosella, jute, kenaf, abaca dan lainnya, kayu manis, kina, panili, nilam, jarak pagar, sereh, atsiri, kelapa, tanaman perkebunan dan sejenisnya.
<ol start="2">
<li>Tanaman pangan yang terdiri dari 4 jenis komoditi, yaitu:</li>
</ol>
Padi, jagung, kacang-kacangan yang terdiri dari kacang tanah dan kacang hijau, serta umbi-umbian yang terdiri dari ubi kayu, ubi jalar, talas, garut, gembili, dan umbi lainnya.
<ol start="3">
<li>Tanaman hias dan obat yang terdiri dari 3 komoditi, yaitu:</li>
</ol>
Tanaman hias, tanaman potong, dan tanaman obat.
<ol start="4">
<li>Hasil hutan, yang dibagi menjadi 2 sub kelompok, yaitu:</li>
</ol>
<ul>
<li>Hasil hutan kayu terdiri dari, kayu, kelapa sawit, dan karet</li>
<li>Hasil hutan bukan kayu yang terdiri dari, bambu, rotan, gaharu, agathis, shorea, kemiri dan tengkawang.</li>
</ul>
Para Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan PPN dengan menggunakan besaran tertentu wajib untuk membuat faktur pajak saat penyerahan barang hasil pertanian sesuai dengan ketentuan pembuatan faktur pajak yang berlaku, kemudian menyetorkan hasil pemungutan dan melakukan pelaporan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.
Namun, para Pengusaha Kena Pajak tetap diberikan pilihan untuk memungut PPN dengan menggunakan tarif umum atau menggunakan tarif dengan besar tertentu. Hal ini dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 2, tetapi apabila telah menggunakan tarif umum, para Pengusaha Kena Pajak tidak dapat lagi melakukan pemungutan PPN hasil pertanian dengan besar tertentu.

Mengenal Pengenaan Pajak atas Hasil Pertanian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Mereka berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inklusi sosial.
Meskipun UMKM telah tumbuh pesat di dalam negeri, ada peluang besar yang terbuka di pasar ekspor yang dapat membantu mengangkat UMKM Indonesia ke tingkat internasional. Artikel ini akan membahas perkembangan UMKM di Indonesia dan strategi yang dapat digunakan oleh mereka untuk tembus pasar ekspor.
&nbsp;
Perkembangan UMKM di Indonesia
UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Mereka menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini dan menciptakan lebih dari 97% lapangan kerja. Pertumbuhan UMKM telah menjadi prioritas dalam berbagai program pemerintah dan strategi pembangunan ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan UMKM di Indonesia:
<ol>
<li> Dukungan Pemerintah</li>
</ol>
Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program untuk mendukung UMKM. Misalnya, ada program pelatihan, pembiayaan khusus untuk UMKM, insentif pajak, dan kemudahan regulasi. Pemerintah juga telah mengembangkan platform online seperti e-Commerce untuk memfasilitasi penjualan produk UMKM.
<ol start="2">
<li> Teknologi dan Akses Internet</li>
</ol>
Peningkatan akses internet dan perkembangan teknologi telah membuka pintu bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. UMKM sekarang dapat menggunakan platform online untuk memasarkan produk mereka, mencari pelanggan baru, dan mengelola bisnis mereka secara lebih efisien.
<ol start="3">
<li> Kreativitas dan Inovasi</li>
</ol>
Banyak UMKM di Indonesia memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Mereka sering menghasilkan produk unik dan tradisional yang memiliki nilai tambah. Misalnya, kerajinan tangan, makanan khas daerah, dan produk-produk alam.
<ol start="4">
<li> Daya Saing Global</li>
</ol>
UMKM di Indonesia semakin bersaing dalam skala global. Mereka telah meningkatkan kualitas produk mereka dan mencari pasar baru di luar negeri.
Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam mencapai pasar ekspor. Beberapa di antaranya termasuk:
<ul>
<li>Keterbatasan Sumber Daya: UMKM sering kali memiliki sumber daya yang terbatas, baik dalam hal modal, teknologi, atau sumber daya manusia.</li>
<li>Pengelolaan Risiko: Ekspansi ke pasar internasional membawa risiko yang lebih besar, dan UMKM perlu mengelolanya dengan hati-hati.</li>
<li>Peraturan dan Persyaratan Ekspor: Masing-masing negara memiliki aturan dan persyaratan ekspor yang berbeda, yang memerlukan pemahaman yang mendalam.</li>
</ul>
&nbsp;
Tantangan UMKM Menghadapi Persaingan Perdagangan di Pasar Ekspor
UMKM yang memutuskan untuk memasuki pasar ekspor akan menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi dengan bijak. Beberapa tantangan utama meliputi:
<ol>
<li> Persaingan yang Ketat</li>
</ol>
Pasar ekspor seringkali sangat kompetitif, dengan banyak pesaing lokal dan internasional. UMKM perlu mencari cara untuk membedakan produk dan menciptakan nilai tambah untuk pelanggan.
<ol start="2">
<li> Biaya Ekspor</li>
</ol>
Mengirimkan produk ke pasar ekspor dapat mahal. Biaya yang terkait dengan logistik, sertifikasi, dan pemenuhan persyaratan ekspor dapat membebani UMKM, terutama yang bermodal terbatas.
<ol start="3">
<li> Pemasaran Internasional</li>
</ol>
Pemasaran produk di pasar ekspor memerlukan pemahaman tentang pasar yang berbeda, preferensi konsumen, dan budaya yang beragam. UMKM harus mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan relevan untuk setiap pasar.
<ol start="4">
<li> Regulasi dan Perijinan</li>
</ol>
UMKM harus memahami dan mematuhi regulasi dan perijinan yang berlaku di pasar ekspor mereka. Ini mencakup persyaratan perdagangan, perpajakan, dan regulasi lingkungan.
<ol start="5">
<li> Risiko Mata Uang</li>
</ol>
Perubahan nilai tukar mata uang dapat memengaruhi harga dan profitabilitas produk UMKM di pasar ekspor. UMKM perlu mengelola risiko mata uang dengan bijak.
<ol start="6">
<li> Perubahan Kebijakan Pemerintah</li>
</ol>
Perubahan kebijakan pemerintah di pasar ekspor dapat memiliki dampak signifikan pada bisnis UMKM. Mereka perlu memantau perkembangan politik dan perubahan kebijakan dengan cermat.
<ol start="7">
<li> Pengelolaan Rantai Pasokan</li>
</ol>
Pengelolaan rantai pasokan yang efisien dan andal sangat penting untuk memastikan produk sampai ke pelanggan dengan baik. Masalah dalam rantai pasokan dapat menyebabkan keterlambatan dan biaya tambahan.
&nbsp;
Strategi UMKM Tembus Pasar Ekspor
Mencapai pasar ekspor dapat membantu UMKM meningkatkan pendapatan, memperluas pangsa pasar, dan menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan oleh UMKM untuk sukses di pasar ekspor:
<ol>
<li> Penelitian Pasar yang Mendalam</li>
</ol>
Langkah awal yang penting adalah melakukan penelitian pasar yang mendalam. UMKM perlu memahami tren pasar global, preferensi konsumen, dan persaingan di pasar ekspor yang ingin mereka masuki. Ini akan membantu mereka mengidentifikasi peluang dan menghindari risiko yang tidak perlu.
<ol start="2">
<li> Pengembangan Produk yang Relevan</li>
</ol>
Produk yang sukses di pasar domestik mungkin tidak sesuai dengan pasar ekspor. UMKM harus mempertimbangkan untuk mengembangkan produk yang relevan dan menyesuaikan produk mereka dengan selera dan kebutuhan pasar ekspor.
<ol start="3">
<li> Kualitas yang Tinggi</li>
</ol>
Kualitas produk sangat penting di pasar ekspor. UMKM harus fokus pada pengendalian kualitas dan memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar internasional.
<ol start="4">
<li> Pemasaran yang Efektif</li>
</ol>
Pemasaran adalah kunci untuk sukses di pasar ekspor. UMKM harus memanfaatkan platform online, media sosial, dan strategi pemasaran digital untuk mencapai pelanggan potensial di seluruh dunia.
<ol start="5">
<li> Kemitraan dan Aliansi</li>
</ol>
UMKM dapat mencari kemitraan dan aliansi dengan perusahaan lokal di pasar ekspor. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan distribusi dan pemasaran.
<ol start="6">
<li> Sertifikasi dan Standarisasi</li>
</ol>
Sertifikasi dan standarisasi produk adalah penting dalam pasar ekspor. UMKM perlu memahami persyaratan dan proses sertifikasi yang berlaku di pasar ekspor mereka.
<ol start="7">
<li> Pengelolaan Logistik dan Suplai</li>
</ol>
Logistik dan rantai pasokan harus efisien dan andal. UMKM perlu mengelola pengiriman, persediaan, dan proses suplai dengan baik.
<ol start="8">
<li> Diversifikasi Pasar</li>
</ol>
UMKM sebaiknya tidak bergantung pada satu pasar ekspor saja. Diversifikasi pasar dapat membantu mengurangi risiko dan menciptakan kesempatan baru.
<ol start="9">
<li> Pelatihan dan Pengembangan Karyawan</li>
</ol>
UMKM perlu memastikan bahwa karyawan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk beroperasi di pasar ekspor. Pelatihan dan pengembangan karyawan sangat penting.
<ol start="10">
<li> Kepatuhan Terhadap Peraturan</li>
</ol>
UMKM harus mematuhi semua peraturan dan aturan yang berlaku di pasar ekspor mereka. Hal ini mencakup perpajakan, regulasi perdagangan, dan peraturan lingkungan.
<ol start="11">
<li> Menggunakan Layanan Dukungan Pemerintah</li>
</ol>
Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai layanan dukungan bagi UMKM yang ingin mencapai pasar ekspor. Ini termasuk informasi, pelatihan, dan bantuan finansial.
&nbsp;
Studi Kasus: UMKM Indonesia di Pasar Ekspor
Untuk memberikan contoh nyata tentang bagaimana UMKM Indonesia dapat mencapai pasar ekspor, mari kita lihat studi kasus tentang "Kopi Java". "Kopi Java" adalah sebutan yang digunakan untuk kopi yang diproduksi di wilayah Jawa, Indonesia, yang terkenal akan kualitasnya.
Seorang petani kopi di Jawa memiliki usaha kecil yang menghasilkan kopi berkualitas tinggi, tetapi sebagian besar penjualannya hanya di pasar lokal. Untuk memperluas pasar dan mencapai konsumen internasional, petani ini memutuskan untuk mengikuti beberapa langkah strategis:
<ol>
<li>Penelitian Pasar: Dia melakukan penelitian pasar mendalam untuk memahami preferensi konsumen di pasar ekspor dan mengidentifikasi pesaing utama.</li>
<li>Pengembangan Produk: Produsen batik ini mengembangkan desain dan pola baru yang sesuai dengan selera pasar ekspor.</li>
<li>Kualitas Produk: Dia meningkatkan pengendalian kualitas dan memastikan bahwa produk batiknya memenuhi standar internasional.</li>
<li>Sertifikasi: Untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor, dia memperoleh sertifikasi perdagangan adil dan sertifikasi lingkungan.</li>
<li>Pemasaran Digital: Dia menggunakan media sosial dan situs web untuk memasarkan produknya kepada pelanggan di seluruh dunia. Dia juga bermitra dengan agen pemasaran digital lokal.</li>
<li>Kemitraan Distribusi: Produsen batik ini menjalin kemitraan dengan perusahaan distribusi lokal yang memiliki pengalaman dalam ekspor. Mereka membantu dalam hal logistik, pengepakan, dan pemenuhan pesanan.</li>
</ol>
Hasilnya, produk kopi Java mulai menarik perhatian konsumen internasional. Petani ini berhasil memasuki pasar ekspor, mengalami peningkatan penjualan yang signifikan, dan memberikan dampak positif pada komunitas setempat.
UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk memasuki pasar ekspor dan bersaing di tingkat internasional. Dengan pemahaman pasar yang mendalam, pengembangan produk berkualitas, strategi pemasaran yang efektif, dan pengelolaan yang baik, mereka dapat meraih kesuksesan di pasar ekspor.
Penting untuk mengatasi tantangan dengan bijak dan memanfaatkan dukungan pemerintah serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Mencapai pasar ekspor dapat membantu UMKM Indonesia tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional serta menciptakan peluang bagi pengusaha dan petani lokal.

Strategi UMKM Tembus Pasar Ekspor

Perkembangan ekspor di Indonesia telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan yang signifikan dalam sektor ekspor telah menjadi motor utama untuk menggali potensi ekonomi negara ini.
Di tengah persaingan global yang semakin sengit, peran yang semakin penting dimainkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung perekonomian nasional. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga mengenalkan produk-produk Indonesia ke pasar internasional, mempromosikan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia di seluruh dunia.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, perubahan kebijakan yang menjadi sorotan adalah pengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekspor yang dilakukan oleh UMKM. Keputusan ini memicu berbagai diskusi dan pertanyaan tentang dampaknya pada UMKM, sektor ekspor, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Dalam artikel ini, kami akan mendalami lebih lanjut perkembangan fenomena ekspor yang tengah berlangsung di Indonesia dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengenakan PPN pada ekspor oleh UMKM. Kami juga akan mencoba merinci implikasi positif dan negatifnya dalam konteks perekonomian nasional yang sangat dinamis saat ini.
&nbsp;
Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekspor di Indonesia
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu pilar utama dalam menggalakkan pertumbuhan ekspor Indonesia. Mereka memainkan peran penting dalam berbagai aspek ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia ke pasar global. Berbagai aspek berikut menjelaskan betapa vitalnya peran UMKM dalam mendukung perkembangan ekspor Indonesia:
<ol>
<li>Diversifikasi Produk: UMKM sering kali menciptakan produk-produk kreatif dan unik yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Hal ini memberikan kontribusi positif dalam diversifikasi portofolio ekspor negara, mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional</li>
<li>Mendorong Inovasi: UMKM adalah lumbung inovasi. Skala operasional yang lebih kecil memungkinkan mereka lebih fleksibel dalam eksperimen dan pengembangan produk baru. Inovasi ini bisa mencakup penggunaan teknologi terbaru, perancangan produk yang lebih efisien, atau bahkan penerapan model bisnis yang berkelanjutan</li>
<li>Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM memainkan peran utama dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran, mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat</li>
<li>Akses ke Pasar Global: Melalui platform ekspor dan perdagangan internasional, UMKM memiliki akses ke pasar global yang luas. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan produk mereka dan memberikan kontribusi tambahan terhadap perekonomian nasional.</li>
</ol>
Pentingnya UMKM dalam konteks pertumbuhan ekspor Indonesia sangat signifikan. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan harus terus memberikan dukungan dan solusi yang memungkinkan sektor UMKM untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan, termasuk masalah regulasi seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada ekspor.
Dengan bantuan yang tepat, UMKM dapat terus berperan sebagai motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekspor dan mengokohkan posisi ekonomi Indonesia di panggung global.
Kontroversi Pengenaan PPN Ekspor bagi UMKM
Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekspor oleh UMKM telah menjadi topik yang sangat kontroversial dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun, di satu sisi, PPN ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Ada sejumlah isu yang memicu perdebatan mengenai dampak kebijakan ini terhadap UMKM dan ekspor Indonesia secara keseluruhan:
<ol>
<li>Beban Finansial bagi UMKM: Salah satu kritik utama terhadap pengenaan PPN ekspor adalah bahwa ini dapat meningkatkan beban finansial bagi UMKM yang seringkali beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis. Menambahkan pajak ekspor bisa mengurangi daya saing mereka di pasar internasional</li>
<li>Potensi Penurunan Ekspor: Beberapa pengamat khawatir bahwa pengenaan PPN ekspor dapat menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia secara keseluruhan. Jika UMKM kesulitan bersaing di pasar internasional akibat pajak ini, potensi penurunan volume ekspor bisa menjadi kenyataan</li>
<li>Pemerataan Dampak: Penting untuk mempertimbangkan bahwa dampak pengenaan PPN tidak selalu merata di semua sektor UMKM. Beberapa UMKM mungkin lebih rentan terhadap beban pajak ini dibandingkan dengan yang lain, tergantung pada jenis produk, pasar ekspor, dan kapasitas keuangan</li>
<li>Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan ini juga memiliki dampak lebih luas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengurangan ekspor, terutama dari sektor UMKM, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.</li>
</ol>
Dalam mengatasi kontroversi ini, pemerintah harus berusaha untuk menemukan keseimbangan antara meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan UMKM serta ekspor. Hal ini bisa melibatkan pengembangan insentif atau kebijakan yang lebih terfokus untuk membantu UMKM beradaptasi dengan pengenaan PPN, memperkuat daya saing mereka, dan mempromosikan ekspor produk Indonesia di pasar internasional. Kesinambungan pertumbuhan ekspor Indonesia dan kesejahteraan UMKM harus menjadi prioritas untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di tingkat nasional dan global.
Implikasi Pengenaan PPN terhadap Ekonomi Nasional
Dikutip dari Website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), yang mencakup pembebasan PPN dan PPN impor untuk IKM/UMKM yang terlibat dalam pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya akan diekspor. Selain itu, terdapat juga klinik ekspor yang bertujuan untuk memberikan literasi dan edukasi ekspor kepada UMKM/IKM.
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekspor, khususnya yang berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki sejumlah implikasi yang signifikan terhadap ekonomi nasional Indonesia. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan berbagai aspek dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan:
<ol>
<li>Penerimaan Negara: Salah satu dampak yang paling langsung terlihat adalah peningkatan penerimaan negara dari pengenaan PPN pada ekspor. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk mendanai berbagai program pembangunan dan proyek strategis, serta mengurangi defisit anggaran yang mungkin ada</li>
<li>Dampak pada UMKM: Meskipun demikian, pengenaan PPN pada UMKM dapat memengaruhi daya saing mereka di pasar internasional. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan volume ekspor UMKM dan mungkin menghambat pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruha</li>
<li>Kesempatan Diversifikasi Ekonomi: Pemberlakuan PPN pada ekspor juga dapat memaksa Indonesia untuk mencari kesempatan diversifikasi ekonomi lebih lanjut. Negara harus mencari cara untuk meningkatkan daya saing dalam sektor-sektor yang tidak terlalu terpengaruh oleh PPN, seperti sektor jasa atau industri lainnya</li>
<li>Ketahanan Ekonomi: Kebijakan pengenaan PPN ekspor juga dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional. Dengan memvariasikan pendapatan negara, pemerintah dapat memiliki sumber daya tambahan untuk menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak terduga</li>
<li>Perluasan Pasar Ekspor: Bagi produsen UMKM yang masih ingin menjaga tingkat ekspor mereka, pengenaan PPN mungkin memicu pencarian pasar ekspor alternatif atau upaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk mereka, yang pada gilirannya dapat memperluas jangkauan pasar ekspor.</li>
</ol>
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan pengenaan PPN pada ekspor, terutama terhadap sektor UMKM yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam mengambil langkah-langkah berikutnya, penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara mengoptimalkan penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM serta ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pengenaan PPN Ekspor bagi UMKM di Indonesia

TikTok Shop: Fenomena dan Kontroversi
TikTok Shop muncul sebagai jawaban terhadap meningkatnya popularitas TikTok sebagai platform berbagi video yang digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh Indonesia. UMKM mulai menggunakan TikTok untuk mempromosikan produk mereka melalui konten video yang kreatif dan interaktif. Pengguna TikTok dapat mengakses produk dan layanan ini melalui komentar atau pesan langsung kepada penjual.
&nbsp;
Namun, popularitas TikTok Shop juga menyebabkan sejumlah isu, terutama terkait dengan hak cipta dan keamanan transaksi. Banyak produk yang dijual di TikTok Shop diduga merupakan barang palsu atau produk ilegal. Selain itu, ada beberapa kasus penipuan yang merugikan pembeli. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menutup TikTok Shop dan memberikan peringatan terhadap praktik-praktik ilegal di platform tersebut.
&nbsp;
TikTok Shop: Sebuah Penutupan yang Mengejutkan
TikTok Shop merupakan platform e-commerce yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka dengan cepat dan efisien. Dengan menggunakan berbagai fitur video dan gambar, penjual dapat membuat kampanye promosi yang menarik bagi calon pembeli.
&nbsp;
TikTok Shop adalah salah satu platform e-commerce yang sedang populer di kalangan masyarakat. Menawarkan berbagai produk dari berbagai UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). TikTok Shop telah menjadi wadah bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen yang lebih luas.
&nbsp;
TikTok Shop berhasil memenangkan hati banyak pengusaha kecil dan menengah, serta pembeli online yang mencari produk yang unik dan berkualitas. Namun, baru-baru ini, TikTok Shop mengumumkan penutupan platform mereka secara tiba-tiba. Keputusan ini mengejutkan banyak orang dan meninggalkan ribuan penjual UMKM tanpa platform untuk berjualan. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, yang sudah terbiasa dengan model bisnis TikTok Shop. Penutupan TikTok Shop merupakan kabar yang mengejutkan bagi banyak pelaku UMKM yang telah bergantung pada platform ini untuk menjual produk mereka.
&nbsp;
Alasan di balik penutupan TikTok Shop dapat bervariasi, mulai dari masalah peraturan perpajakan hingga perubahan strategi bisnis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang nasib ribuan UMKM yang telah memanfaatkan platform ini untuk berkembang.
&nbsp;
Pentingnya Kolaborasi UMKM dan E-Commerce
Kolaborasi antara UMKM dan platform e-commerce telah menjadi model bisnis yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terbukti bermanfaat bagi kedua pihak. UMKM dapat memanfaatkan infrastruktur dan jangkauan e-commerce untuk memasarkan produk mereka, sementara platform e-commerce dapat memperluas katalog produk mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Di bawah ini adalah beberapa alasan mengapa kolaborasi ini sangat penting:
<ol>
<li> Akses ke Pangsa Pasar yang Lebih Luas</li>
</ol>
Platform e-commerce memiliki jangkauan yang luas dan seringkali memiliki basis pengguna yang besar. Dengan berkolaborasi dengan e-commerce, UMKM dapat mencapai konsumen yang mungkin sulit dijangkau secara mandiri. Hal ini membantu meningkatkan penjualan dan kesadaran merek.
<ol start="2">
<li> Infrastruktur dan Teknologi yang Tersedia</li>
</ol>
Platform e-commerce telah mengembangkan infrastruktur dan teknologi untuk mengelola proses penjualan dan pengiriman. Hal ini dapat membantu UMKM mengurangi biaya operasional mereka dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan bisnis.
<ol start="3">
<li> Keamanan dan Kepercayaan Konsumen</li>
</ol>
Konsumen seringkali merasa lebih percaya pada platform e-commerce yang telah dikenal dan memiliki reputasi baik. Dengan bergabung dengan platform e-commerce terkemuka, UMKM dapat memanfaatkan kepercayaan ini dan menarik lebih banyak konsumen.
<ol start="4">
<li> Dukungan dalam Pemasaran dan Promosi</li>
</ol>
e-commerce sering kali memberikan dukungan dalam pemasaran dan promosi produk. Hal ini termasuk berbagai alat dan fitur untuk membantu UMKM menjangkau audiens yang lebih besar, seperti iklan terarah dan promosi khusus.
&nbsp;
&nbsp;
Potensi Kolaborasi Setelah Penutupan TikTok Shop
Pasca penutupan TikTok Shop, para UMKM yang sebelumnya menjual produk mereka di platform tersebut sekarang mencari alternatif untuk memasarkan produk mereka. Inilah di mana kolaborasi dengan platform e-commerce lainnya dapat menjadi solusi yang menjanjikan. Berikut beberapa skenario kolaborasi yang dapat dijajaki:
<ol>
<li> Bergabung dengan Platform E-Commerce Terkemuka</li>
</ol>
UMKM yang mencari alternatif setelah penutupan TikTok Shop dapat mempertimbangkan bergabung dengan platform e-commerce terkemuka seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Bergabung dengan platform yang sudah mapan dapat memberikan akses ke jangkauan konsumen yang lebih luas dan infrastruktur yang solid.
<ol start="2">
<li> Membangun Toko Online Sendiri</li>
</ol>
Sebagian UMKM mungkin memilih untuk membangun toko online mereka sendiri. Ini memungkinkan mereka memiliki kendali penuh atas merek dan bisnis mereka. Namun, ini juga memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur dan teknologi e-commerce.
<ol start="3">
<li> Kolaborasi dengan Komunitas UMKM Lain</li>
</ol>
Kolaborasi tidak selalu harus melibatkan platform e-commerce besar. UMKM dapat bekerja sama dengan komunitas UMKM lainnya untuk menciptakan platform e-commerce bersama yang melayani kebutuhan mereka. Hal ini dapat menjadi cara yang efektif untuk bersatu dan membagi sumber daya.
<ol start="4">
<li> Mendiversifikasi Saluran Penjualan</li>
</ol>
Selain berkolaborasi dengan platform e-commerce, UMKM juga dapat mempertimbangkan diversifikasi saluran penjualan mereka. Hal ini termasuk menjual produk melalui media sosial, pasar online, atau bahkan offline, seperti toko fisik atau pasar tradisional.
&nbsp;
Tantangan dan Kendala
Meskipun kolaborasi antara UMKM dan platform e-commerce memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan dan kendala yang perlu dihadapi:
<ol>
<li> Persaingan yang Ketat</li>
</ol>
Kompetisi di ruang e-commerce sangat ketat, dan UMKM harus bersaing dengan ribuan penjual lainnya. Untuk berhasil, mereka perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif.
<ol start="2">
<li> Biaya dan Investasi Awal</li>
</ol>
Bergabung dengan platform e-commerce atau membangun toko online sendiri memerlukan investasi awal, termasuk biaya untuk pengembangan situs web, pemasaran, dan persediaan.
<ol start="3">
<li> Kemampuan Teknologi</li>
</ol>
UMKM mungkin memerlukan pelatihan atau bantuan tambahan untuk mengelola operasi online mereka, terutama jika mereka kurang memiliki pengetahuan teknologi.
<ol start="4">
<li> Pengaturan Pajak dan Hukum</li>
</ol>
UMKM perlu memahami persyaratan pajak dan hukum yang berlaku ketika mereka menjalankan bisnis online. Ini termasuk perpajakan e-commerce dan perizinan yang sesuai.
&nbsp;
Dampak Penutupan TikTok Shop telah meninggalkan banyak UMKM dalam pencarian alternatif untuk memasarkan produk mereka. Kolaborasi dengan platform e-commerce lainnya adalah salah satu solusi yang menjanjikan.
&nbsp;
Meskipun tantangan ada, banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui kolaborasi ini, termasuk akses ke pasar yang lebih luas dan dukungan teknologi. UMKM yang mempertimbangkan langkah ini perlu mempertimbangkan dengan hati-hati opsi yang tersedia dan menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk sukses dalam lingkungan e-commerce yang kompetitif.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Selain itu, berkolaborasi dengan platform e-commerce memberi UMKM akses ke basis pelanggan yang besar, infrastruktur dan teknologi yang kuat, dukungan pemasaran, dan kepercayaan pelanggan. Namun, tantangan seperti persaingan ketat, biaya, kompetensi digital, dan persyaratan regulasi juga harus diatasi.
&nbsp;
UMKM yang berhasil berkolaborasi dengan platform e-commerce mungkin menemukan pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis mereka dan menjadi bagian dari ekosistem perdagangan online yang terus berkembang. Dengan kesempatan yang tersedia, UMKM dapat terus mengembangkan bisnis mereka dan memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia.
&nbsp;
Meskipun tantangan tetap ada, UMKM yang fleksibel dan inovatif mungkin menemukan peluang baru dalam kemitraan dengan platform e-commerce. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya bagi UMKM untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar agar dapat tetap relevan dalam era digital.

TikTok Shop Tutup, UMKM dan e-Commerce Berkolaborasi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pilar ekonomi yang kuat di banyak negara. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan penting dalam pengembangan komunitas lokal.
&nbsp;
Namun, seperti semua bisnis, UMKM juga harus mematuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak adalah salah satu cara pemerintah memastikan bahwa UMKM mematuhi peraturan perpajakan. Artikel ini akan membahas pemeriksaan pajak bagi UMKM, mengapa hal ini penting, dan strategi yang efektif untuk menghadapinya.
&nbsp;
Mengapa UMKM Penting dalam Ekonomi?
UMKM memainkan peran vital dalam ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa UMKM sangat penting:
<ul>
<li>Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM sering menjadi penghasil utama lapangan kerja di suatu negara, membantu mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan kesempatan bagi individu untuk berkontribusi pada perekonomian</li>
<li>Pertumbuhan Ekonomi: UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, peningkatan produktivitas, dan ekspansi bisnis. Mereka juga mendukung pertumbuhan sektor-spesifik seperti manufaktur dan perdagangan</li>
<li>Pemberdayaan Masyarakat Lokal: UMKM sering memiliki akar yang kuat dalam komunitas lokal mereka. Mereka dapat membantu memajukan komunitas melalui pembangunan infrastruktur, dukungan acara lokal, dan kontribusi lainnya.</li>
</ul>
&nbsp;
Perpajakan dan Kontribusi UMKM
Perpajakan adalah cara pemerintah membiayai layanan dasar dan proyek-proyek pembangunan. UMKM juga berperan dalam menyumbangkan pendapatan pajak melalui berbagai cara:
<ol>
<li>Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Badan (PPH Badan): UMKM yang menghasilkan keuntungan harus membayar PPh atau PPH Badan sesuai dengan aturan perpajakan. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah</li>
<li>Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Beberapa UMKM juga mungkin terlibat dalam pengenaan PPN pada barang dan jasa yang mereka jual. PPN yang diterima oleh UMKM harus dikumpulkan dan disetorkan ke pemerintah</li>
<li>Pajak Daerah: UMKM juga membayar pajak daerah, seperti pajak properti atau pajak reklame, yang digunakan untuk mendukung proyek-proyek lokal.</li>
</ol>
&nbsp;
Mengapa Pemeriksaan Pajak bagi UMKM Penting?
Pemeriksaan pajak adalah proses di mana Otoritas Pajak memeriksa catatan keuangan dan pajak suatu bisnis untuk memastikan bahwa pajak telah dibayar dengan benar. Bagi UMKM, pemeriksaan pajak memiliki beberapa tujuan penting:
<ul>
<li>Memastikan Kepatuhan Pajak: Pemeriksaan pajak membantu memastikan bahwa UMKM memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan hukum</li>
<li>Mengoptimalkan Penerimaan Pajak: Pemeriksaan pajak adalah alat penting bagi pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan pajak yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan layanan</li>
<li>Mendeteksi Kesalahan dan Penipuan: Pemeriksaan pajak dapat mendeteksi kesalahan dalam pelaporan pajak yang tidak disengaja atau penipuan pajak yang disengaja</li>
<li>Memberikan Edukasi: Pemeriksaan pajak dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memahami peraturan perpajakan dengan lebih baik dan memperbaiki proses internal mereka</li>
<li>Mendeteksi Kesalahan dan Penipuan Pajak: Melalui pemeriksaan pajak, Otoritas Pajak dapat mendeteksi kesalahan dalam pelaporan pajak yang mungkin terjadi secara tidak sengaja atau penipuan pajak yang disengaja. Hal ini membantu menjaga integritas sistem perpajakan</li>
<li>Mendorong Kepatuhan Pajak: UMKM yang mengetahui bahwa mereka dapat diperiksa lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak yang konsisten dapat menjadi alat untuk mendorong kepatuhan</li>
<li>Peningkatan Kesadaran Perpajakan: Pemeriksaan pajak juga dapat meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan UMKM. Mereka menjadi lebih sadar akan kewajiban pajak mereka dan bagaimana memenuhinya dengan benar</li>
<li>Menghindari Masalah Pajak di Masa Depan: Melalui pemeriksaan pajak, UMKM dapat mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan atau ketidaksesuaian perpajakan. Hal ini membantu menghindari masalah pajak yang lebih besar di masa depan</li>
<li>Memberikan Keyakinan kepada Investor dan Kreditur: UMKM yang menjalankan bisnis secara patuh terhadap peraturan perpajakan cenderung mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari investor dan kreditur. Hal ini dapat memfasilitasi akses ke pendanaan atau investasi yang lebih baik</li>
<li>Peningkatan Efisiensi Keuangan: Melalui pemeriksaan pajak, UMKM dapat memahami lebih baik manajemen keuangan mereka. Hal ini dapat membantu mereka mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan profitabilitas</li>
<li>Menghindari Sanksi dan Denda: Jika ada pelanggaran perpajakan yang tidak disengaja, pemeriksaan pajak memberikan kesempatan untuk mengidentifikasinya dan membayar pajak yang seharusnya. Hal ini dapat menghindari sanksi dan denda yang dikenakan jika pelanggaran tersebut tidak terungkap.</li>
</ul>
&nbsp;
Langkah Proses Pemeriksaan Pajak Berlangsung
Proses pemeriksaan pajak dapat bervariasi tergantung pada negara dan jenis pajak yang diperiksa. Namun, secara umum, langkah-langkah dalam proses ini melibatkan:
<ul>
<li>Pemberitahuan Pemeriksaan: Individu atau bisnis yang akan diperiksa akan menerima pemberitahuan resmi dari Otoritas Pajak yang menyatakan niat mereka untuk melakukan pemeriksaan</li>
<li>Pemilihan Sampel atau Lingkup Pemeriksaan: Otoritas Pajak akan menentukan sampel atau lingkup pemeriksaan, yang mencakup aspek keuangan atau transaksi tertentu yang akan diperiksa</li>
<li>Penyiapan Dokumen: Subjek pemeriksaan harus menyiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan, termasuk catatan keuangan, laporan pajak, dan bukti transaks</li>
<li>Pelaksanaan Pemeriksaan: Pemeriksa pajak akan mengunjungi individu atau bisnis untuk melakukan pemeriksaan. Mereka akan memeriksa dokumen, menganalisis data, dan dapat melakukan wawancara</li>
<li>Diskusi Hasil Pemeriksaan: Pemeriksa pajak akan berkomunikasi hasil pemeriksaan kepada individu atau bisnis yang diperiksa. Ini dapat mencakup penjelasan tentang temuan pemeriksaan, potensi kesalahan, atau kepatuhan pajak yang harus diperbaiki</li>
<li>Koreksi dan Perbaikan: Jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian perpajakan, individu atau bisnis harus melakukan koreksi dan perbaikan sesuai dengan petunjuk dari Otoritas Pajak</li>
<li>Penyelesaian dan Penutupan: Setelah koreksi dan perbaikan telah dilakukan, pemeriksaan akan ditutup, dan individu atau bisnis akan menerima konfirmasi tertulis dari Otoritas Pajak yang menunjukkan bahwa pemeriksaan telah selesai.</li>
</ul>
&nbsp;
Strategi Efektif dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak UMKM
Dalam menghadapi pemeriksaan pajak, UMKM dapat menerapkan strategi berikut ini untuk memastikan proses yang lebih efisien dan mengurangi potensi kesalahan:
<ol>
<li>Mempersiapkan Dokumen dan Catatan dengan Baik Langkah pertama yang penting adalah mempersiapkan dokumen dan catatan pajak dengan baik. UMKM harus menjaga catatan yang rapi dan akurat tentang pendapatan, pengeluaran, dan transaksi pajak lainnya. Hal ini akan memudahkan proses pemeriksaan dan memastikan bahwa data yang disajikan kepada Otoritas Pajak adalah benar</li>
<li>Konsultasi dengan Ahli Pajak Bekerja sama dengan seorang ahli pajak atau konsultan perpajakan dapat membantu UMKM memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan bahwa mereka mematuhi aturan tersebut. Ahli pajak juga dapat memberikan panduan dan nasihat yang diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak</li>
<li>Menggunakan Perangkat Lunak Akuntansi atau Perpajakan. Penggunaan perangkat lunak akuntansi atau perpajakan dapat sangat membantu UMKM dalam mengelola catatan pajak mereka. Perangkat lunak ini dapat mengotomatisasi proses pencatatan dan pelaporan, yang mengurangi risiko kesalahan manusia</li>
<li>Menyusun Rencana Pembayaran Pajak yang Tepat Waktu. UMKM harus dapat memastikan bahwa mereka membayar pajak dengan tepat waktu. Penundaan pembayaran pajak dapat mengakibatkan sanksi dan bunga tambahan. Oleh karena itu, menyusun rencana pembayaran pajak yang tepat waktu adalah langkah penting dalam menghindari masalah pajak</li>
<li>Tetap Mengikuti Perkembangan Peraturan Pajak. Peraturan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu. UMKM harus tetap mengikuti perkembangan ini dan memastikan bahwa mereka selalu mematuhi aturan yang berlaku saat ini</li>
<li>Menyimpan Salinan Dokumen Pajak dengan Baik. Setelah proses pemeriksaan selesai, UMKM harus menyimpan salinan semua dokumen terkait pajak dengan baik. Ini mencakup dokumen laporan pajak, bukti pembayaran, dan catatan lainnya. Penyimpanan yang baik dapat membantu jika ada keperluan ulang dalam jangka waktu tertentu</li>
<li>Berkomunikasi dengan Otoritas Pajak dengan Jujur. Jika UMKM memiliki pertanyaan atau ketidakjelasan tentang perpajakan, penting untuk berkomunikasi dengan Otoritas Pajak dengan jujur. Jangan menyembunyikan informasi atau mencoba menghindari pertanyaan. Kerjasama dan transparansi selalu dihargai oleh Otoritas Pajak.</li>
</ol>

Strategi Pemeriksaan Pajak Bagi UMKM

Pembiayaan UMKM adalah suatu proses dimana para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan modal atau sumber daya keuangan untuk memulai, mengembangkan, atau menjalankan bisnis mereka.
UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara termasuk Indonesia, karena mereka menyumbang sebagian besar pekerjaan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembiayaan UMKM menjadi kunci penting untuk meningkatkan kegiatan bisnis di sektor ini.
Ada beberapa jenis pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memulai bisnisnya, antara lain:
<ol>
<li>Pembiayaan Konvensional</li>
</ol>
Hal ini adalah jenis pembiayaan yang paling umum dan melibatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam skema ini, UMKM akan menerima pinjaman dengan suatu persentase bunga yang telah ditentukan dan harus mengembalikan pinjaman beserta bunganya dalam periode waktu yang ditentukan
<ol start="2">
<li>Pembiayaan Syariah</li>
</ol>
Hal ini adalah jenis pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Pembiayaan syariah tidak melibatkan bunga tetapi menggunakan skema berbagi keuntungan dan kerugian. Salah satu bentuk pembiayaan syariah yang populer adalah Mudharabah, dimana bank atau lembaga keuangan menyediakan modal dan UMKM mengelola bisnisnya. Keuntungan dan kerugian kemudian dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati
<ol start="3">
<li>Pembiayaan Modal Ventura</li>
</ol>
Hal ini adalah jenis pembiayaan dimana investor menyediakan modal untuk UMKM dengan imbalan saham atau kepemilikan dalam bisnis. Modal ventura biasanya diinvestasikan dalam bisnis yang berisiko tinggi tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Dalam skema ini, investor akan mendapatkan keuntungan jika bisnis berhasil dan tumbuh
<ol start="4">
<li>Pembiayaan Pemerintah</li>
</ol>
Beberapa pemerintah menyediakan program pembiayaan khusus untuk UMKM dalam bentuk pinjaman lunak, subsidi, atau bantuan. Program ini biasanya dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di suatu negara
<ol start="5">
<li>Crowdfunding</li>
</ol>
Hal ini adalah metode pembiayaan di mana sejumlah individu atau investor menyumbangkan uang untuk mendukung suatu proyek atau bisnis. Crowdfunding biasanya dilakukan melalui platform online dan memungkinkan UMKM untuk mengakses sumber daya keuangan dari banyak orang.
Dari beberapa contoh pembiayan di atas, pembiayaan syariah melalui bank syariah merupakan salah satu metode yang saat ini sedang naik daun. Perbankan syariah saat ini juga tengah melakukan ekspansi dengan memacu pembiayaan kepada sektor UMKM. Salah satu contoh bank syariah yang sedang gencar ekspansi ke sektor UMKM adalah Bank Mega Syariah. Tercatat hingga kuartal 3 2023 telah mencatatkan pembiayaan UMKM hingga Rp1,44 triliun, atau berumbuh 20,42% dari tahun sebelumnya (year on year). Angka tersebut terfokus untuk pembiayaan perdagangan besar dan eceran serta yang sanggup bertahan dari pandemi COVID-19.
Sejalan dengan Bank Mega Syariah, Bank Syariah Indonesia juga berhasil mencatat penyaluran pembiayaan kepada UMKM sebesar 18,82% dari total pembiayaan pada bulan Juni 2023. Hingga akhir Juni 2023 penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia mencapai Rp221,9 triliun atau mengalami pertumbuhan 16% dari tahun kemarin (year on year). Pencapaian tersebut juga turut mendorong tumbuhnya penyaluran pembiayaan UMKM sebesar Rp41,6 triliun dengan pertumbuhan 0,56% year on year.
Adapun, sektor yang disasar oleh BSI adalah sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan industri pengolahan &amp; jasa. Di sisi pelaku bisnis UMKM, mengajukan pembiayaan ke bank syariah juga memiliki alasan tertentu. Berikut beberapa alasan mengapa UMKM mengajukan pinjaman ke bank syariah.
<ol>
<li>Prinsip Berbasis Syariah</li>
</ol>
Dalam agama islam, terdapat larangan untuk melakukan riba, sehingga banyak pelaku bisnis UMKM yang memiliki prinsip syariah lebih memilih mengajukan pinjaman ke bank syariah. Bank syariah menggunakan skema berbagi keuntungan dan kerugian, sehingga banyak UMKM yang lebih memilih bank syariah
<ol start="2">
<li>Mitigasi Risiko</li>
</ol>
Dalam pembiayaan syariah, risiko bisnis dibagi antara bank dan nasabah, yang berarti bahwa beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Hal ini berbeda dengan pembiayaan konvensional, dimana nasabah harus membayar pinjaman dan bunga meskipun bisnis mengalami kerugian
<ol start="3">
<li>Kejelasan dan Transparansi</li>
</ol>
Salah satu prinsip lain dari pembiayaan syariah adalah kejelasan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Bank syariah diharuskan untuk menjelaskan secara rinci tentang skema pembiayaan, pembagian keuntungan dan kerugian, serta kondisi lain yang terkait dengan pembiayaan
<ol start="4">
<li>Lingkungan Bisnis yang Kompetitif</li>
</ol>
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan syariah telah berkembang pesat dan menjadi lebih kompetitif. Hal ini menyebabkan bank syariah menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif, fleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM.
Dengan demikian, selain bank konvensional, pelaku bisnis UMKM kini dapat menjadikan bank syariah sebagai tempat untuk mengajukan pembiayaan bisnis mereka. Selain sistem yang transparan, bank syariah juga memiliki banyak penawaran menarik untuk UMKM.

Pembiayaan UMKM ke Bank Syariah Meningkat, Apa Alasannya?

Warung Tegal (Warteg) adalah jenis warung makan atau restoran kecil yang umum ditemukan di Indonesia. Istilah ini berasal dari warung-warung kecil yang awalnya didirikan oleh para pendatang dari daerah Tegal, Jawa Tengah, di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Warteg biasanya menyediakan berbagai jenis masakan rumahan Indonesia yang disajikan secara prasmanan, sehingga pelanggan dapat memilih dan mencampurkan berbagai hidangan yang mereka inginkan. Menu di warteg sering kali mencakup lauk-pauk seperti ayam goreng, rendang, telur dadar, tempe goreng, dan berbagai jenis sayuran serta tumisan. Warteg juga sering menyediakan nasi putih atau nasi uduk sebagai hidangan utama.
Warteg terkenal karena harga makanannya yang terjangkau dan rasa masakannya yang otentik. Oleh karena itu, warteg menjadi pilihan populer bagi berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kelas pekerja kantoran hingga mahasiswa.
Kini, bisnis warteg kian digemari oleh masyarakat Indonesia. Terlebih di daerah dengan padat penduduk seperti area perkantoran, area sekitar kampus hingga kawasan niaga dan bisnis pun sudah mudah untuk menemui warteg. Dahulu kala sistem bisnis warteg menggunakan sistem konvensional, yaitu dengan satu pemillik memiliki satu warteg yang beroperasi. Namun kini, sistem franchise dapat diterapkan dalam bisnis warteg.
Salah satu merk warteg terkenal di Jabodetabek dengan ciri khas berwarna hijau pada kiosnya merupakan salah satu bisnis warteg yang paling awal menerapkan sistem franchise (waralaba). Sistem franchise ini diterapkan oleh pemilik bisnis dengan sistem bagi hasil bergantung kesepakatan. Mitra yang tergabung dalam bisnis ini dapat dengan mudah mengelola wartegnya walaupun belum ada pengalaman sebelumnya di bisnis warteg.
Meskipun mudah, namun sang empunya bisnis (franchisor) harus menerapkan beberapa persyaratan kepada mitra (franchisee). Syarat yang harus dipenuhi oleh mitra antara lain lokasi yang disediakan oleh mitra, membayar biaya franchise dan menyetujui beberapa aspek lainnya.
Dengan demikian, seseorang yang ingin memulai bisnis warteg tanpa repot mengatur banyak aspek di dalamnya, mengambil opsi franchise merupakan salah satu pilihan yang tepat. Hal ini karena prospek bisnis F&amp;B di Jabodetabek yang masih sangat besar, terlebih di daerah padat penduduk. Harga yang ditawarkan oleh franchisor juga bervariasi, mulai dari 130 jutaan belum termasuk biaya sewa lokasi, bisa langsung memulai bisnis warteg.
Namun, meskipun terkesan mudah dan sudah dibantu oleh franchisor, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bisnis warteg dapat berlajan lancar, di antaranya:
<ol>
<li>Pilih Lokasi Strategis: Pilih lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh calon pelanggan, seperti dekat dengan kampus, kantor, atau tempat keramaian lainnya</li>
<li>Pertahankan Kualitas Makanan: Pastikan kualitas makanan yang disajikan tetap konsisten dan memiliki rasa yang lezat. Gunakan bahan-bahan berkualitas dan resep autentik</li>
<li>Sediakan Menu yang Variatif: Sediakan berbagai pilihan menu untuk menarik berbagai kalangan pelanggan. Jangan ragu untuk melakukan inovasi dan menambahkan menu baru sesuai dengan selera pasar</li>
<li>Harga yang Kompetitif: Tentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas makanan yang Anda tawarkan. Jangan terlalu mahal atau terlalu murah</li>
<li>Berikan Pelayanan yang Baik: Berikan pelayanan yang ramah dan cepat. Pelanggan akan merasa nyaman dan senang jika dilayani dengan baik</li>
<li>Promosi dan Pemasaran: Lakukan promosi dan pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan. Franchisee bisa memanfaatkan media sosial, brosur, atau kerjasama dengan aplikasi pemesanan makanan online</li>
<li>Manajemen Keuangan yang Baik: Pantau pengeluaran dan penerimaan dengan baik. Buat laporan keuangan yang rinci agar Anda dapat mengontrol cash flow bisnis dengan baik</li>
<li>Pelatihan Karyawan: Berikan pelatihan yang memadai kepada karyawan, baik dari segi pelayanan maupun teknik memasak, agar mereka dapat bekerja dengan efisien dan memuaskan pelanggan</li>
<li>Kebersihan: Pastikan kebersihan warteg selalu terjaga, baik di area dapur maupun di area pelanggan. Kebersihan adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan.</li>
</ol>

Tips Memulai Bisnis Warteg Franchise

Pada tahun 2022, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan bahwa pemungutan pajak atas transaksi pengadaan barang/jasa yang menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) tidak akan lagi dipungut pajaknya oleh instansi pemeritah, karena kewajiban pemungutan pajaknya akan dialihkan ke pihak lain.
Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 pasal 1 ayat 23 menjelaskan bahwa Pihak Lain adalah Marketplace Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan, yang telah ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah atau yang telah ditetapkan oleh pejabat Instansi Pemerintah yang bertugas untuk membuat pedoman pengadaan barang dan/atau jasa.
Hingga saat ini, marketplace dan retail daring yang sudah termasuk dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) adalah Toko Daring LKPP dan SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) yang dibuat oleh Kemendikbud Ristek. Pada Toko Daring LKPP, sudah terdapat sekitar 70-an mitra yang tergabung dalam SIPP. &nbsp;Contoh Mitra Toko Daring LKPP adalah Grab, Gojek, Blibli.
Hal ini dikarenakan, Pihak Lain ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak, maka Pihak Lain wajib memiliki NPWP, Kemudian Pihak Lain juga wajib melaporkan usahanya ke pihak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk nantinya Pihak Lain ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Nantinya, setiap terjadinya transaksi pengadaan barang oleh Instansi Pemerintah yang menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, Pajak Penghasilan Pasal 22 akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pihak Lain. Jadi kewajiban pemungutan dan pemotongan pajak beralih dari yang sebelumnya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, dengan berlakunya peraturan ini akan dilakukan oleh Pihak Lain.
Pada setiap marketplace dan retail daring memiliki Rekanan yang menjual barang atau dagangannya. Untuk menjadi pihak Rekanan pada suatu marketplace dan retail daring diwajibkan untuk memiliki NPWP serta mendaftarkan usahanya untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun ada pengecualian untuk beberapa pengusaha yaitu:
<ol>
<li>Pengusaha yang hanya melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li>
<li>Orang pribadi yang hanya menyediakan jasa angkutan umum melalui Pihak Lain.</li>
</ol>
Selain itu, pada PMK Nomor 58/PMK.03/2022 pasal 4 ayat 1, pihak Rekanan juga harus menyampaikan salinan dokumen kepada Pihak Lain berupa:
<ol>
<li>Surat keterangan terdaftar atau Nomor Pokok Wajib Pajak</li>
<li>Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, kecuali Rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).</li>
</ol>
&nbsp;
Mekanisme Pemungutan Pajak
Instansi Pemerintah yang melakukan pembelian pada Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah akan melakukan pembayaran secara penuh yaitu harga barang ditambah PPN. Kemudian, pihak Rekanan atau Pihak Lain akan menerbitkan bukti tagihan atau invoice melalui sistem. Nantinya, bukti ini harus dilampirkan pada Surat Perintah bayar (SPBy) pada saat pengajuan penggantian Uang Persediaan (GUP).
Pembuatan bukti tagihan (invoice) wajib dibuat sendiri oleh Rekanan atau dapat dibuat melalui sarana/sistem yang disediakan oleh Pihak Lain atas nama Rekanan. Pada pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa Invoice dari Rekanan wajib setidaknya memuat delapan informasi berikut:
<ol>
<li>Nama dan NPWP Rekanan</li>
<li>Nama dan NPWP Pembeli atau Penerima Jasa</li>
<li>Nama dan NPWP Pihak Lain</li>
<li>Jenis barang dan/atau jasa</li>
<li>Seluruh nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain</li>
<li>Jumlah Pajak Penghasilan yang dipungut</li>
<li>Jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah yang dipungut</li>
<li>Nomor dan tanggal pembuatan dokumen tagihan.</li>
</ol>
Untuk penomoran dokumen tagihan dapat ditentukan sendiri oleh pihak Rekanan, atau dapat dihasilkan melalui sarana atau sistem yang disediakan oleh Pihak Lain.
Setelah transaksi selesai, Pihak Lain wajib untuk melakukan pemungutan PPh dan/atau PPN kemudian menyetorkannya ke kas negara. Khusus untuk PPh yang dipungut oleh Pihak Lain akan menggunakan tarif PPh pasal 22 yang berbeda dengan tarif PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.
Tarif PPh yang dipungut atas transaksi melalui Pihak Lain adalah sebesar 0,5%, sedangkan untuk tarif PPN tetap menggunakan tarif 11%. Kemudian, Pihak Lain melakukan penyetoran pajak yang dipungut dan melakukan pelaporan pada SPT Masa PPN 1107 PUT dan PPh dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

Mekanisme Pemungutan Pajak Belanja Instansi Pemerintah

TikTok Shop adalah platform e-commerce yang diintegrasikan ke dalam aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk dan layanan langsung melalui aplikasi. TikTok Shop diluncurkan oleh perusahaan induk TikTok, ByteDance, sebagai upaya untuk menggabungkan pengalaman belanja dengan konten kreatif di aplikasi tersebut. Platform ini sangat memungkinkan pembeli untuk berinteraksi dengan penjual melalui fitur seperti livestream dan pesan langsung, serta menyediakan berbagai macam produk mulai dari pakaian dan aksesoris hingga makanan dan barang elektronik.
Akan tetapi, pada 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB, Tiktok Shop telah menutup layanannya. Penutupan ini tidak lepas dari peraturan pemerintah yang tidak membolehkan transaksi jual beli ada dalam sosial media. Setelah pemerintah menutup Tiktok Shop, kini banyak masyarakat yang merindukan kehadiran Tiktok Shop untuk kembali lagi. Penutupan Tiktok Shop sendiri merupakan akibat dari pelanggaran regulasi pemerintah Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa media sosial tidak bisa digabung dengan e-commerce. &nbsp;
Salah satu poin yang membuat Tiktok Shop ditutup adalah Tiktok memfasilitasi transaksi jual beli dalam aplikasi. Sementara itu, dalam aturan pemerintah dilarang untuk melakukan transaksi dalam platform media sosial. Social-commerce merupakan penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu untuk pedagang yang bisa memasang penawarah terhadap barang dan/atau jasa.
Menurut pasal 21 ayat (3) Permendag Nomor 31 Tahun 2023, social-commerce dilarang untuk melakukan transaksi dalam platform dna hanya boleh melakukan promosi barang dan jasa yang dijual saja. Meskipun demikian, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka kesempatan bagi Tiktok Shop untuk membuka lagi bisnisnya dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah.
Menurut Permendag Nomor 31 Tahun 2023 pasal 37-38, layanan seperti Tiktok Shop bisa beroperasi kembali dengan cara menunjuk perwakilan di Indonesia atau yang bisa disebut Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A). Pada pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI wajib menunjuk KP3A bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE).
Sementara itu dalam pasal 38, PMSE harus melakukan pendaftaran, termasuk memiliki SIUP3A (Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing). Perusahaan itu juga harus mengajukan permohonan kepada lembaga OSS dengan melengkapi beberapa dokumen seperti bukti penunjukan, bukti diri pimpinan perwakilan di Indonesia, jumlah tenaga kerja dan tanda pendaftaran penyelenggara sistem elektronik.
Dengan melengkapi syarat tersebut, Tiktok Shop dapat membuka keblai layanan yang sempat ditutup dengan berdiri sendiri sebagai platform e-commerce. Di media sosial pun sempat dihebohkan dengan pernyataan netizen terkait pembukaan Kembali Tiktok Shop pada 10 November 2023. Akan tetapi, pemerintah melalui Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan belum ada komunikasi terkait pembukaan Kembali Tiktok Shop pada 10 November mendatang. Pihaknya juga belum menerima pengajuan atau perizinan untuk berbisnis e-commerce dari Tiktok Indonesia.
Tiktok Shop sendiri sebelumnya telah mengalami penutupan di beberapa negara karena masalah regulasi dan kebijakan privasi. Beberapa pemerintah khawatir bahwa data pengguna yang dikumpulkan oleh platform tersebut dapat disalahgunakan atau dibagikan dengan pihak ketiga tanpa izin pengguna. Selain itu, Tiktok Shop juga dihadapkan pada persaingan ketat dengan platform e-commerce lainnya yang telah memiliki nama besar di pasar.
Namun, dengan adanya wacana pembukaan kembali, Tiktok Shop tampaknya telah melakukan perubahan dan peningkatan pada platform mereka untuk mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku dari pemerintah. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat kebijakan privasi dan perlindungan data pengguna. Tiktok Shop juga berupaya untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan para penjual dan pembeli mengenai proses transaksi dan kebijakan pengembalian barang.
Pembukaan kembali Tiktok Shop tentu saja memberikan peluang bagi para penjual kecil dan menengah untuk kembali menjangkau pelanggan mereka melalui platform ini. Banyak dari penjual ini yang telah menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk membangun toko online mereka di Tiktok Shop sebelumnya, dan sekarang mereka dapat melanjutkan bisnis mereka dengan lebih mudah.

Tiktok Shop Bisa Buka Lagi, Apa Syaratnya?

Artikel Sobat Pajak