Ketika Sobat mendapatkan kendaraan bermotor baru, baik yang didapatkan dari hibah, tukar tambah ataupun dengan membelinya langsung, maka Sobat harus segera melakukan Balik Nama atas kendaraan tersebut.
Hal ini dilakukan, agar Sobat bisa mendaftarkan kendaraan tersebut sebagai milik Sobat. Jika sudah melakukan proses Balik Nama, nantinya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKPB) akan diterbitkan atas nama Sobat.
Hal ini akan mempermudah urusan perpajakan nantinya, karena subjek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan kedua surat. Jadi ketika tidak melakukan proses balik nama dan ingin membayar pajak kendaraan bermotor, Sobat harus membawa KTP dari pemiliki kendaraan yang sah.
Proses Balik Nama ini akan dikenakan biaya yang disebut sebagai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Biaya ini harus dibayar sebelum proses pendaftaran bermotor. Bukti pembayaran dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi syarat dalam mendaftarkan kendaraan bermotor.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 1 Ayat 29, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Kemudian, menurut UU HKPD Pasal 12 Ayat 4, BBNKB akan dikenakan atas kendaraan bermotor yang didapat dari luar negeri, kecuali:
<ol>
<li>Kendaraan untuk diperdagangkan</li>
<li>Kendaraan untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia</li>
<li>Kendaraan digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.</li>
</ol>
Pada Pasal 12 Ayat 5, menyebutkan bahwa terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c yang tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.
Dengan berlakunya peraturan yang baru ini, BBNKB hanya akan dikenakan atas penyerahan Kendaraan Bermotor yang petama kali, sehingga pembelian kendaraan bermotor bekas tidak akan dikenakan BBNKB. Hal ini dijelaskan pada UU HKPD Pasal 12 Ayat 1.
Namun, kebijakan ini baru mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung dari tanggal diundangkannya UU HKPD yaitu akan mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Lalu, tidak semua kendaraan bermotor dapat dikenakan BBNKB, berikut adalah kendaraan yang dikecualikan dari pengenaan BBNKB berdasarkan Undang-Undang HKPD Pasal 12 Ayat 3:
<ol>
<li>Kereta api</li>
<li>Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara</li>
<li>Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah</li>
<li>Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan</li>
<li>Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li>
</ol>
Besaran tarif BBNKB akan ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing melalui peraturan daerah dengan tarif paling tinggi sebesar 12%. &nbsp;Namun, khusus untuk daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB dapat ditetapkan hingga paling tinggi sebesar 20%.
Dasar pengenaan BBNKB adalah harga dari nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur.
Dengan diberikannya pembebasan pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor bekas, pemerintah berharap dapat mendorong minat masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor yang dimiliki, sehingga data terhadap kepemilikan kendaran bermotor lebih akurat, karena data yang ada adalah data terbaru.
Kemudian, dengan semakin baik dan akuratnya data kendaraan bermotor yang dimiliki pemerintah, diharapkan akan sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan pajak kendaraan bermotor didasari oleh data diri pemilik kendaraan bermotor.

Mengenal Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Pedagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Pedagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPMSE merujuk pada individu atau entitas bisnis yang terlibat dalam kegiatan perdagangan menggunakan sistem elektronik atau platform digital. Istilah ini biasanya terkait dengan e-commerce atau perdagangan elektronik di mana transaksi jual beli dilakukan secara online melalui platform atau situs web.
Pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dapat mencakup berbagai jenis bisnis, mulai dari pengecer online kecil hingga perusahaan besar yang menjalankan operasi e-commerce yang kompleks. Mereka menggunakan teknologi informasi dan internet untuk memfasilitasi transaksi, pembayaran, dan pengiriman barang atau layanan kepada konsumen melalui platform digital.
Dalam konteks ini, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dapat mencakup penjual, pedagang, atau perusahaan yang menjual produk atau layanan mereka secara online kepada pelanggan. Mereka biasanya mengelola situs web, aplikasi seluler, atau platform online lainnya untuk menawarkan produk mereka, menerima pesanan, dan mengatur pengiriman atau penyediaan layanan kepada konsumen.
Adapun, dalam peraturan baru tersebut, setidaknya ada 6 (enam) model bisnis Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPMSE dalam negeri. Enam model bisnis tersebut ialah ritel daring, lokapasar, iklan baris, platform pembanding harga, daily deals, dan social commerce.
Peraturan terbaru ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yaitu Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Pendefinisian model bisnis dalam peraturan terbaru ini menurut pemerintah bertujuan untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan kepada pelaku bisnis. Rencananya, Kemendag juga akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh pelaku PPMSE. Enam aturan baru dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 antara lain.
Pertama, pendefinisian model bisnis lokapasar dan social commerce. Untuk model bisnis lokapasar atau dalam Bahasa Inggris online marketplace didefinisikan sebagai penyedia sarana proses transaksi di dalam sistem elektronik komersial, baik itu berupa laman maupun aplikasi, serta wadah bagi pedagang untuk memasang penawaran barang maupun jasa.
Model bisnis social commerce diartikan sebagai penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat memasang penawarang barang atau jasa. Menurut Pasal 21 Ayat (3), pelaku bisnis dengan model social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya.
Model bisnis lokapasar dan social commerce tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai produsen. Hal ini untuk menghindari adanya monopoli pasar. Pelaku usaha PMSE harus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya yang dapat dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya.
Kedua, terdapat penetapan harga minimum yaitu sebesar US$100 per unit untuk setiap barang luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia lewat platform e-commerce lintas negara. Lalu, setiap pelaku usaha PMSE lintas negara wajib memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
Ketiga, adanya daftar barang dari luar negeri yang diperbolehkan untuk langsung masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce atau yang disebut positive list. Keempat, adanya syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada marketplace dalam negeri untuk menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, mencantumkan label berbahasa Indonesia di produk asal luar negeri, dan mencantumkan asal pengiriman barang.
Pedagang dari luar negeri juga wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti pada deskripsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kelima, adanya larangan online marketplace dan social-commerce untuk bertindak sebagai produsen dan memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Keenam, adanya larangan penguasaan data pelanggan oleh pelaku usaha PMSE dan afiliasinya. Pelaku usaha PMSE wajib untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan data pengguna atau pelanggannya.

Enam Aturan Baru Bisnis Online Sesuai Permendag No. 31 Tahun 2023

Tak terasa tahun 2022 akan segera berakhir. Menjelang natal dan tahun baru, ada banyak orang yang menantikan momentum ini sejak lama. Sebagian diantaranya bahkan ada yang sudah menabung cuti dan uang sejak awal tahun. Pasalnya, momen akhir tahun ini memang seringkali diisi dengan liburan atau berkumpul bersama orang-orang terkasih.
Menariknya, momentum tersebut juga bisa Sobat manfaatkan untuk membuka bisnis musiman. Sebab, acara natal dan tahun baru kerap kali diisi dengan kegiatan tukar kado, makan-makan, hingga berlibur bersama keluarga. Selain itu, membuka bisnis ini juga bisa mengisi waktu libur Sobat loh, sehingga lebih produktif dengan mendatangkan pendapatan tambahan.
Meskipun bersifat musiman, ide bisnis ini bisa meraup banyak keuntungan jika dilakukan dengan tepat. Berikut ini ide bisnis natal dan tahun baru yang patut dicoba:
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">1. Bisnis Parsel / Hampers Natal</h3>
Permintaan parsel dan hampers diperkirakan bakal laris manis menjelang Natal. Isinya cukup beragam, mulai dari makanan ringan seperti biskuit, kue kering, buah-buahan dan minuman, hingga pernak-pernik alat rumah tangga.
Dalam penyajian atau kemasan parsel dan hamper, Sobat harus menggunakan kreativitas, ciptakan kemasan dan susunan isi parsel semenarik dan sekreatif mungkin, agar banyak yang suka dan membeli parsel dan hampers dari Sobat. Supaya Sobat bisa memperbesar keuntungan, tapi tetap bisa menghemat biaya produksi, sebaiknya cari bahan-bahan dengan harga murah untuk membuat parsel, namun juga perlu memperhatikan kualitas. Selanjutnya, promosikan parsel Natal di media sosial Sobat dan tawarkan ke teman-teman dekat.
Kemudian, buatlah bingkisan parsel atau hamper Natal kekinian yang personal dan berbeda. Orang akan menyukai hal-hal yang unik dan berbeda dari yang sudah ada.
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">2. Bisnis Kue Natal</h3>
Kue selalu hadir dalam banyak perayaan, tidak terkecuali saat Natal. Setiap tamu yang berkunjung, baik saudara maupun sahabat, tentunya akan disuguhkan kue oleh tuan rumah. Kue natal ini tentunya beragam, mulai dari kue kering manis, kue buah, kue coklat, atau kue kering asin. Beragam jenis dan rasa kue ini bisa menjadi bisnis sampingan yang dijamin akan laris manis menjelang Natal tahun ini. Jangan lupa, promosikan bisnis kue Sobat di media sosial agar orang-orang tertarik dan dapat menjangkau calon pembeli lebih banyak lagi.&nbsp;
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">3. Bisnis Hiasan Natal</h3>
Sama seperti bisnis kue yang menjamur, bisnis pernak-pernik Natal juga demikian. Potensi untung bisnis pernak-pernik natal ini cukup positif, bisa dibilang peminatnya tidak akan susut.
Ragam pernak-pernik natal kian beragam dan unik, mulai dari pohon natal, ornamen-ornamen untuk pohon natal, hiasan rumah, hiasan kamar, hiasan kantor, hiasan sekolah hingga hiasan natal untuk di kafe-kafe.
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">4. Bisnis Katering</h3>
Tidak sedikit keluarga yang merayakan Natal dengan acara makan-makan, namun beberapa tidak memiliki waktu luang untuk masak sendiri. Hingga akhirnya, katering menjadi pilihan. Bagi Sobat yang tertarik di bisnis kuliner ala rumahan, bisnis katering ini bisa dicoba. Sebagai promosi awal, Sobat dapat melakukannya dari mulut ke mulut, tawarkan kepada teman kantor, tetangga, atau teman dekat Sobat. Cara kedua, Sobat bisa memanfaatkan media sosial seperti Whatsapp, Facebook, atau Instagram untuk mempromosikan katering Anda.
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">5. Bisnis Kado Natal</h3>
Bisnis berikutnya yang masih menjadi peluang bisnis yang cukup besar menjelang perayaan natal, yaitu bisnis kado natal atau suvenir. Jenis bisnisnya pun bisa bervariatif, Sobat bisa menjual barang-barang yang lucu dan unik yang bernuansa Natal. Selain bisnis jual kado, Sobat juga bisa mengembangkan ide bisnis ini dengan cara menyediakan jasa bungkus kado yang unik dan menarik. Saat Natal akan ada banyak acara tukar kado atau bagi-bagi kado kepada para anggota keluarga maupun teman di kantor. Tidak semua punya waktu untuk membungkus kado. Jadi memberikan jasa bungkus kado juga bisa melengkapi bisnis bertema Natal tahun ini loh Sobat.
Itu dia beberapa ide bisnis menjelang natal yang bisa menjadi peluang bisnis bagi Sobat untuk menambah tambahan penghasilan Sobat, menutup akhir tahun.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook.</a>

Ide Bisnis yang Patut Dicoba Menjelang Hari Natal

Platform sosial media asal Tiongkok, Tiktok, mengumumkan telah kembali beroperasi di tanah air dengan bekerja sama dengan grup GOTO. Hal ini sekaligus mengonfirmasi rumor beberapa waktu ke belakang yang santer menyebut Tiktok akan hadir kembali dengan menggandeng platform lokal.
Menurut keterangan tertulis resmi dari Tiktok, pihaknya dan Tokopedia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia yang mana Tiktok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia. Fitur layanan belanja dalam aplikasi Tiktok juga akan diperasikan oleh PT Tokopedia.
Tiktok mengonfirmasi nilai investasi lebih dari US$1,5 miliar atau Rp23 triliun sebagai komitmen jangka Panjang dalam mendukung operasional Tokopedia. Untuk kepemilikan saham, Tiktok akan memegang 75,01%, sementara GOTO akan mempertahankan kepemilihan 24,99% saham di Tokopedia. GOTO dan Tiktok juga berencana menjajaki peluang kolaborasi strategi lanjutan termasuk di bidang financial services dan on-demand services. 
Kerja sama antara Tiktok dan Tokopedia ini diyakini akan membawa keuntungan bagi GOTO, yang menjadi ekosistem bagi Tokopedia. Kerja sama ini akan dimulai dengan periode uji coba yang dilakukan dengan konsultasi serta pengawasan dari kementerian dan lembaga terkait yang akan dimulai pada 12 Desember 2023 yang juga bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12.
Proyeksinya, Tiktok dan Tokopedia bersama Grup GOTO akan memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku bisnis UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan platform e-commerce serta mendorong penciptaan jutaan lapangan kerja dalam waktu lima tahun mendatang.
Lebih dari 90% merchant UMKM akan mendapat beberapa keuntungan dari bergabungnya Tiktok dengan Tokopedia, antara lain.
<ol>
<li>Promosi produk-poduk Indonesia pada kedua platform baik Tiktok maupun Tokopedia</li>
<li>Peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM Indonesia melalui program yang mendorong pengembangan keahlian serta sumber daya mulai dari hulu sampai ke hilir</li>
<li>Dukungan dalam hal pemasaran, branding dan praktik bisnis berkelanjutan bagi pedagang</li>
<li>Dukungan untuk mempromosikan produk di pasar internasional</li>
<li>Membuka pusat pengembangan talenta digital di berbagai daerah di Indonesia</li>
<li>Memberi kepastian lokapasar yang memungkinkan persaingan secara wajar.</li>
</ol>
Dengan bergabungnya Tiktok dengan Tokopodia juga menjadi titik cerah untuk pelaku bisnis UMKM di Indonesia setelah lesunya sektor UMKM, terutama yang sebelumnya mengandalkan Tiktok Shop sebagai media pemasaran sekaligus tempat transaksi. Kini, dengan kembalinya Tiktok Shop sebagai platform jual beli diharapkan mampu dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM sebaik mungkin untuk pengembangan bisnis.
Kesepakatan ini juga sejalan dengan Langkah Grup GOTO untuk memperkuat posisi keuangan serta strategi untuk memperluas cakupa pasar. Rencananya, akan dibuat pula komita untuk memfasilitasi transisi dan integrasi yang diketuai oleh Patrick Walujo, tentunya dengan dukungan dan perwakilan Tiktok dan Tokopedia.
Sebelumnya, Tiktok khususnya layanan Tiktok Shop telah menutup layanannya pada Rabu 4 Oktober 2023 silam. ByteDance sebagai pemilik Tiktok menutup layanan Tiktok Shop sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
Menurut Permendag terbaru tersebut, social commerce di Indonesia seperti Tiktok, Instagram dan Facebook hanya boleh memfasilitasi promosi barang dan jasa yang dijual oleh pedagang dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi jual beli di masing-masing platform. Untuk bisa melakukan transaksi jual beli di platformnya, penyelenggara layanan elektronik seperti Tiktok wajib memiliki surat izin berusaha bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
PMSE adalah izin perdagangan di mana transaksi dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (e-commerce). Sementara, PSE adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh badan usaha, orang, penyelenggara negara, dan masyarakat untuk pelayanan publik maupun non-publik.

Tiktok Shop Resmi Kembali, Kini Gabung dengan Tokopedia

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa alat berat bukan termasuk dari jenis kendaraan bermotor yang dapat dikenai pajak kendaraan bermotor. Keputusan ini tertuang dalam keputusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017. Kebijakan ini diambil karena terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena peraturan yang berlaku saat itu.
Pada peraturan yang berlaku saat itu, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa alat berat termasuk dari kendaraan motor, sehingga dapat dikenai pajak kendaraan bermotor. Atas keputusan tersebut pengenaan pajak alat berat harus dipisahkan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor.
&nbsp;
Pengertian Pajak Alat Berat (PAB)
Untuk menanggapi keputusan MK, pemerintah memperkenalkan pemungutan pajak baru, yaitu pajak alat berat. Pajak ini diatur pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 1 ayat 31, dijelaskan bahwa pajak alat berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
Sedangkan, yang menjadi wajib pajak dari PAB ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan yang menguasai alat berat. Kemudian, pada Pasal 4 Ayat 1 dijelaskan pemungutan PAB akan dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi.
Menurut UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 32, alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
<ul>
<li>Sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia</li>
<li>Beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda</li>
<li>Tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.</li>
</ul>
Sedangkan, pada UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 17 hingga Pasal 22 menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan pajak alat berat.
&nbsp;
Tarif Pajak Alat Berat (PAB)
Tarif tertinggi untuk pengenaan PAB adalah sebesar 0.2%. Setiap pemerintah provinsi dapat menentukan tarif PAB nya masing-masing dengan menetapkannya melalui Peraturan Daerah. PAB yang terutang akan dipungut di wilayah daerah tempat penguasaan alat berat berada. Kemudian, PAB akan dikenakan setiap 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut selama masih ada kepemilikan dan/atau penguasaan aIat berat. PAB yang terutang wajib dibayar lunas dimuka.
&nbsp;
Pengecualian Objek Pajak Alat Berat (PAB)
Namun, pada UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 17 Ayat 2 menjelaskan bahwa terdapat alat berat yang dikecualikan dari objek PAB. Untuk dikategorikan sebagai pengecualian dari objek PAB, alat berat tersebut harus dimiliki dan/atau penugasan atas:
<ol>
<li>Alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia</li>
<li>Alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah</li>
<li>Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam Perda.</li>
</ol>
&nbsp;
Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat (DPP PAB)
Pada UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 19, menjelaskan mekanisme perhitungan besaran pajak yang dikenakan untuk alat berat. Dasar pengenaan pajak (DPP) dari PAB adalah nilai jual dari alat berat itu sendiri.
&nbsp;Namun, nilai jual alat berat bukanlah nilai pembelian alat berat tersebut, melainkan nilai jual akan ditentukan dengan cara melihat harga rata-rata di pasaran umum alat berat yang bersangkutan. Harga rata-rata pasaran umum ini ditentukan pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya dengan melihat harga rata-rata yang didapatkan dari berbagai sumber data yang akurat.
Penetapan dasar pengenaan PAB akan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri. Kemudian, Dasar pengenaan PAB akan dilakukan peninjauan kembali paling lama setiap 3 tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Apa Itu Pajak Alat Berat (PAB)?

Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas menjadi momen yang ditunggu-tunggu sebagian masyarakat untuk berbelanja barang yang dibutuhkan secara online. Fenomena harbolnas biasanya diperingati setiap tanggal kembar antara hari dan bulan di setiap bulannya. Beberapa e-commerce memberikan promo yang cukup fantastis mulai dari potongan harga, cashback, hingga gratis ongkos kirim.
Harbolnas pertama kali dicetuskan pada 12 Desember 2012 oleh para e-commerce yang tergabung dalam Asosiasi Ecommerce Indonesia. Beberapa e-commerce yang tergabung dalam asosiasi tersebut antara lain Bukalapak, Lazada, Zalora, PinkEmma, Blanja, Traveloka dan Berrybenka. Tanggal 12 Desember (12.12) sengaja dipilih, karena dianggap memiliki simbol kesuksesan dan keberuntungan.
Pada awalnya, Harbolnas dibuat untuk memberikan edukasi pada masyarakat untuk melakukan transaksi online melalui e-commerce denga naman dan nyaman, mendukung produk-produk lokal, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disambut baik oleh masyakarat, sehingga e-commerce meraup keuntungan yang sangat besar pada saat harbolnas. Berkaca kesuksesan Harbolnas perdana tersebut, masing-masing e-commerce serentak memberikan promo besar-besaran di tanggal kembar tiap bulannya hingga saat ini.
Dengan kemajuan teknologi, peran e-commerce semakin mendominasi dalam Harbolnas. Hampir semua e-commerce menawarkan berbagai kemudahan dalam berbelanja seperti diskon, cashback, hingga promo eksklusif bagi konsumen. Dengan masifnya promo Harbolnas, menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang konvensional sekaligus membuka peluang bagi pedagang yang mau memanfaatkan momentum Harbolnas untuk meningkatkan awareness produknya.
Peran konsumen dalam Harbolnas juga tidak kalah penting. Konsumen berperan tidak hanya sebagai penerima manfaat diskon dan penawaran yang diberikan e-commerce, namun juga sebagai penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perilaku konsumen yang berbelanja secara berkelanjutan dapat membantu industri ekonomi nasional. Harbolnas menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk memilih dan mendukung produk dalam negeri, produk ramah lingkungan, dan memperjuangkan hak-hak pekerja.
Dalam satu tahun setidaknya ada 12 kali Harbolnas yang diperingati setiap tanggal kembar di setiap bulannya. Setiap Harbolnas sudah dapat dipastikan akan bertebaran penawaran menarik di masing-masing e-commerce. Salah satu e-commerce yang merasakan dampak langsung dari Harbolnas yakni Shopee. E-commerce yang identic dengan warna oranye tersebut mendapatkan peningkatan transaksi hingga 7 kali lipat pada periode Harbolnas 11.11 bulan lalu.
Selain menjadi ajang untuk meningkatkan transaksi, Harbolnas juga menjadi kesempatan produk lokal karya UMKM untuk mendapatkan tempat di kalangan konsumen. Pemerintah terus berupaya untuk menjadikan produk lokal dapat dipasarkan secara masif di e-commerce.
Ada beberapa faktor yang membuat Harbolas sukses dijalankan setiap bulan, di antaranya adalah.
<ol>
<li>Belanja dengan Mudah</li>
</ol>
Konsumen di e-commerce manapun hanya perlu mengunduh aplikasi untuk bisa memanfaatkan Harbolnas. Kemudahan belanja online ini memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk belanja di mana saja tanpa perlu antre dan hanya membutuhkan sinyal internet.
<ol start="2">
<li>Fasilitas Pengiriman Produk</li>
</ol>
Banyak e-commerce yang menyediakan fasilitas pengiriman produk dengan berbagai macam penawaran menarik. Mulai dari gratis ongkos kirim (ongkir), diskon pengiriman, hingga pengiriman instan dengan bekerja sama dengan beragam perusahan ekspedisi. Dengan adanya fasilitas ini, konsumen dapat menggunakan waktunya untuk kegiatan lain sembari menunggu barang pesanannya sampai.
<ol start="3">
<li>Banyak Metode Pembayaran</li>
</ol>
Kemudahan lain yang dapat diperoleh konsumen sehingga menyukseskan Harbolnas adalah tersedianya banyak metode pembayaran. Dengan beragamnya metode pembayaran, sangat memudahkan konsumen untuk segera membayar barang yang sudah dipesan.
<ol start="4">
<li>Promosi Besar-besaran</li>
</ol>
Setiap Harbolnas, masing-masing e-commerce akan mengeluarkan promosi secara masif sebelum Harbolnas berlangsung, sehingga konsumen akan teringat terus bahwa aka nada Harbolnas. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat mengatur pengeluaran mereka pada Harbolnas memanfaatkan promo yang diberikan.

Manfaatkan Diskon Fantastis Harbolnas Bagi Pedagang dan Konsumen

Salah satu instrumen perekonomian yang digunakan oleh pemerintah atau sebuah bank sentral adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian dan mempengaruhi tingkat bunga.
Kebijakan moneter memiliki dua tujuan utama yaitu memastikan stabilitas harga dan menjaga tingkat pengangguran yang rendah. Di Indonesia, kebijakan moneter dipegang oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia.
Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif atau kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif, juga dikenal sebagai kebijakan moneter yang longgar, adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian dan menurunkan suku bunga.
Kebijakan moneter ekspansif biasanya diterapkan ketika perekonomian mengalami resesi atau ketika tingkat pengangguran tinggi. Kebijakan moneter kontraktif, juga dikenal sebagai kebijakan moneter yang ketat, adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter kontraktif biasanya diterapkan ketika perekonomian mengalami inflasi yang tinggi.
Kebijakan moneter sangat memengaruhi keberlangsungan bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan, pengaruhnya terhadap suku bunga, nilai tukar rupiah, ketersediaan kredit dan inflasi yang berujung pada biaya pinjaman, akses modal, daya saing dan biaya produksi UMKM. Berikut merupakan rincian aspek yang memengaruhi UMKM dari kebijakan moneter yang diterapkan.
<ol>
<li>Suku Bunga</li>
</ol>
Salah satu cara kebijakan moneter memengaruhi industri UMKM adalah melalui suku bunga. Suku bunga adalah harga uang atau biaya untuk meminjam uang. Ketika suku bunga mengalami kenaikan, biaya pinjaman untuk UMKM juga akan naik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan investasi dan ekspansi bisnis. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, biaya pinjaman akan turun. Penurunan ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan bisnis. Maka dari itu, kebijakan moneter ini akan berdampak secara langsung terhadap UMKM.
<ol start="2">
<li>Likuiditas Pasar</li>
</ol>
Kebijakan moneter juga dapat memengaruhi lukuiditas pasar. Likuiditas pasar adalah kemampuan pasar untuk memfasilitasi transaksi jual beli tanpa memengaruhi harga pasar. Ketika likuiditas pasar tinggi, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan biaya transaksi rendah. Sebaliknya, ketika likuiditas pasar rendah, transaksi lebih sulit dilakukan dan biaya transaksi lebih tinggi. Kebijakan moneter yang meningkatkan likuiditas pasar, seperti operasi pasar terbuka yang membeli surat berharga pemerintah, dapat membantu UMKM dengan meningkatkan akses terhadap kredit dan menurunkan biaya transaksi.
<ol start="3">
<li>Akses Terhadap Kredit</li>
</ol>
Akses terhadap kredit adalah faktor penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup UMKM. UMKM sering kali membutuhkan pinjaman untuk membiayai investasi, memperluas bisnis, atau mengatasi masalah arus kas. Kebijakan moneter yang meningkatkan akses terhadap kredit, seperti menurunkan suku bunga acuan atau menurunkan persyaratan cadangan bank, dapat membantu UMKM dengan menyediakan modal yang lebih murah dan lebih mudah diakses. Sebaliknya, kebijakan moneter yang membatasi akses terhadap kredit, seperti menaikkan suku bunga acuan atau menaikkan persyaratan cadangan bank, dapat membatasi pertumbuhan dan ekspansi bisnis UMKM.
<ol start="4">
<li>Nilai Tukar Rupiah</li>
</ol>
Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap UMKM yang terlibat dalam perdagangan internasional. Ketika nilai tukar rupiah meningkat, ekspor menjadi lebih mahal bagi negara-negara lain, sementara impor menjadi lebih murah. Sebaliknya, ketika nilai tukar rupiah menurun, ekspor menjadi lebih murah bagi negara-negara lain, sementara impor menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya saing UMKM di pasar internasional dan mempengaruhi keputusan ekspor dan impor mereka.
<ol start="5">
<li>Inflasi</li>
</ol>
Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi tingkat inflasi, yang merupakan kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli konsumen dan mempengaruhi permintaan produk dan jasa UMKM. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat meningkatkan biaya produksi bagi UMKM, karena harga bahan baku dan tenaga kerja cenderung naik. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang berhasil mengendalikan tingkat inflasi dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup UMKM.
<ol start="6">
<li>Kestabilan Ekonomi</li>
</ol>
Kebijakan moneter yang berhasil dalam mencapai stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Kestabilan ekonomi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor, yang dapat mendorong konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Kestabilan ekonomi juga dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko bagi UMKM, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan menginvestasikan sumber daya mereka secara lebih efisien.
Bedasarkan data di atas, dapat kita simpulkan dampak kebijakan moneter terhadap UMKM dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor seperti situasi ekonomi, jenis kebijakan yang diterapkan, dan sektor bisnis UMKM itu sendiri. Bank Indonesia selaku bank sentral juga berusaha untuk menjaga inflasi tetap rendah serta pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Industri UMKM

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (1) huruf b sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, dinyatakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Pada ayat (1) huruf c, PPh 22 impor dapat dikenakan juga atas transaksi yang dilakukan wajib pajak badan yang memperdagangkan barang mewah. Jika dilihat dari kedua ayat tersebut, PPh 22 ini dikenakan pada perusahaan yang melakukan kegiatan impor. Impor sendiri adalah suatu kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
&nbsp;
Tarif PPh 22 Impor
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.03/2022 Pasal 1 ayat (3), PPh Pasal 22 Impor adalah PPh yang dipungut berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU PPh. Maka berdasarkan peraturan tersebut, dapat dikatakan PPh Pasal 22 ayat 1 huruf b adalah pengertian dari PPh Pasal 22 Impor.
Tarif PPh 22 impor sendiri memiliki beberapa variasi tergantung dari objek serta pemungut dan jenis transaksinya. Berikut ini adalah perhitungan tarif khusus PPh 22 impor:
<ul>
<li>Tarif PPh 22 dengan menggunakan Angka Pengenal Importir = 2,5% x nilai impor</li>
<li>Tarif PPh 22 tanpa menggunakan Angka Pengenal Importir = 7,5% x nilai impor</li>
<li>Tarif PPh 22 untuk impor yang tidak dikuasai = 7,5% x harga lelang</li>
</ul>
Pengertian nilai impor sendiri adalah nilai yang didapat dari hasil penambahan bea masuk dengan nilai impor suatu barang.
&nbsp;
Ketentuan Pemotongan PPh 22 Impor
PPh Pasal 22 Impor akan dipungut pada saat pihak importir melakukan impor barang oleh pihak bank devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). PPh Pasal 22 Impor harus dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Jika pembayaran bea masuk ditunda, mendapatkan insentif dibebaskan, atau tidak termasuk dalam pengecualian, maka Pasal 22 impor terutang harus dilunasi ketika penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
Pemungutan PPh Pasal 22 impor dilakukan dengan cara menyetorkan pemungutan yang dilakukan oleh pihak importir yang bersangkutan atau pihak DJBC ke kas negara melalui kantor Pos, bank devisa, atau bank yang telah ditunjuk oleh Menkeu menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
&nbsp;
Pengecualian Pemotongan PPh 22 Impor
Namun, ada beberapa kegiatan impor yang dapat menyebabkan PPh 22 impor tidak dipungut. Berikut ini adalah beberapa kegiatan impor yang mendapat pengecualian pemungutan PPh 22 impor:
<ul>
<li>Impor atas barang-barang dan/atau penyerahan barang yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh</li>
<li>Impor atas barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Contohnya adalah impor yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat</li>
<li>Impor sementara, yaitu impor atas barang-barang yang nantinya dimaksudkan untuk diekspor kembali</li>
<li>Impor kembali (re-impor), yaitu impor atas barang-barang yang telah diekspor sebelumnya kemudian diimpor kembali dengan jumlah yang sama, kualitas yang sama, atau atas barang-barang yang telah diekspor namun karena untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian harus diimpor kembali.</li>
</ul>
&nbsp;
Surat Keterangan Bebas PPh 22 Impor
Khusus untuk impor atas barang-barang dan/atau penyerahan barang yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, syarat mendapatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 pihak importir adalah dengan memiliki Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor yang diterbitkan pihak DJP.
Pihak Importir dapat membuat Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor di KPP tempat importir telah terdaftar. Nantinya jika permohonan disetujui, Kepala KPP akan menerbitkan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor paling lama 5 hari kerja dihitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor dapat dinikmati Wajib Pajak sejak Surat Keterangan Bebas terbit.

Mengenal Pemungutan PPh 22 Impor dan Pengecualiannya

Pasca penutupan Tiktok Shop oleh pemerintah pada Oktober lalu, banyak pelaku bisnis UMKM yang menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, melalui Tiktok Shop mereka dapat meraup omzet yang sangat besar. Tiktok Shop dianggap sangat membantu perekonomian khususnya pelaku bisnis UMKM untuk menjual produknya. Meskipun, tidak semua produk yang dijual di Tiktok Shop adalah produk lokal, namun sudah banyak pihak yang terbantu dengan adanya platform tersebut.
Saat ini, Tiktok Indonesia selaku perusahaan media sosial yang beroperasi di Indonesia sedang mematangkan rencana untuk kembali sebagai platform jual beli. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Tiktok Shop saat ini sedang mengurus perizinan yang berkaitan dengan operasional sebagai aplikasi jual beli di Indonesia. Jerry menambahkan, dalam waktu dekat Tiktok Shop akan segera beroperasi khusus sebagai platform untuk jual beli.
Menurut Jerry, pada dasarnya pemerintah tidak melarang platform jual beli masuk ke Indonesia, asalkan platform tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk terpisahnya sosial media dan platform e-commerce. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
Selain pemisahan antara platform e-commere dengan media sosial, Tiktok Shop juga diminta untuk mengutamakan produk-produk UMKM untuk dijual. Permintaan itu dilontarkan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting. Loto menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke Tiktok untuk mengutamakan produk-produk UMKM ketika nanti Tiktok Shop sudah beroperasi.
Tujuan permintaan mengkhususkan produk lokal di Tiktok Shop ini tidak lain adalah pemerintah menginginkan produk lokal menjadi raja di negeri sendiri. Sebelumnya, gempuran produk impor khususnya dari Tiongkok menjadi ancaman bagi produl lokal. Namun, dengan adanya upaya pemerintah ini diharapkan menjadi titik balik untuk produk lokal bisa ekspansi.
Produk lokal memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Mendukung dan menghargai produk lokal merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat identitas dan kedaulatan ekonomi negara.
Ada beberapa alasan mengapa produk lokal perlu dihargai lebih dibandingkan produk impor, antara lain:
<ol>
<li>Pemberdayaan Ekonomi Lokal</li>
</ol>
Dengan mendukung produk lokal, masyarakat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Bisnis lokal menjadi sumber lapangan kerja, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan berkembang di daerahnya sendiri. Hal ini menciptakan lingkaran ekonomi yang positif, karena uang yang dihasilkan dari penjualan produk lokal cenderung tetap berputar di komunitas setempat. Dengan demikian, dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat di tingkat lokal.
<ol start="2">
<li>Keanekaragaman Budaya dan Tradisi</li>
</ol>
Produk lokal sering kali mencerminkan keanekaragaman budaya dan tradisi suatu daerah. Dengan mendukung produk lokal, masyarakat turut memelihara dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini dapat mencakup kerajinan tangan tradisional, pangan lokal, tekstil khas daerah, dan berbagai produk lainnya. Memberi nilai pada produk lokal juga berarti memberi penghormatan terhadap keunikan dan keberagaman kultural yang ada di Indonesia.
<ol start="3">
<li>Kedaulatan Ekonomi</li>
</ol>
Bergantung pada impor berlebihan dapat membuat sebuah negara rentan terhadap perubahan kondisi global, termasuk fluktuasi harga dan ketersediaan produk. Dengan mendukung produk lokal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kedaulatan ekonomi. Selain itu, mendukung produksi pangan lokal dapat memberikan keamanan pangan, mengurangi risiko kelangkaan, dan memastikan ketersediaan makanan yang cukup untuk masyarakat.
<ol start="4">
<li>Mendukung Keberlangsungan Ekologi</li>
</ol>
Produk lokal cenderung memiliki jejak ekologis yang lebih rendah dibandingkan dengan produk impor. Dengan meminimalkan jarak tempuh dan rantai pasok, produk lokal dapat mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya. Selain itu, mendukung praktik produksi lokal yang berkelanjutan dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan, yang penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di masa depan.
<ol start="5">
<li>Menciptakan Identitas Brand Nasional</li>
</ol>
Mendukung produk lokal juga membantu dalam pembentukan identitas brand nasional. Dengan membanggakan dan menghargai produk-produk dalam negeri, Indonesia dapat membangun citra positif di mata dunia. Produk lokal yang berkualitas tinggi dapat menjadi daya tarik bagi pasar internasional, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Pemerintah Minta Tiktok Shop Utamakan Produk UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu strategi penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. UMKM memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, melestarikan budaya lokal, dan mendiversifikasi struktur ekonomi.
Dalam mendukung pemberdayaan UMKM, beberapa strategi dapat diimplementasikan, dan dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pentingnya pemberdayaan UMKM tentu tidak dapat diabaikan. UMKM menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja.
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melibatkan serangkaian strategi untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan bisnis. Adapun, sejumlah strategi pemberdayaan UMKM dapat diterpakan melalui pendidikan, pelatihan, fasilitas akses keuangan, pengembangan infrastruktur, penguatan kemitraan, dan pelibatan pemerintah dan dukungan kebijakan.
Dengan memberdayakan UMKM, peluang pekerjaan baru terbuka, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan UMKM membantu mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu yang dapat membawa dampak positif terhadap ketahanan ekonomi suatu negara.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terbatas terhadap sumber daya finansial. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan harus mencakup peningkatan akses keuangan, termasuk melalui skema kredit mikro, investasi swasta, dan dukungan keuangan pemerintah. Akses keuangan yang lebih baik akan memungkinkan UMKM untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan produksi, dan bersaing lebih efektif di pasar.
Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam pemberdayaan UMKM. Program pelatihan bisnis, manajemen, pemasaran, dan teknologi dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pemilik UMKM. Dengan demikian, mereka dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efisien, mengadopsi praktik bisnis terbaik, dan berinovasi dalam produk atau layanan yang mereka tawarkan.
Infrastruktur dan teknologi juga berperan penting dalam pemberdayaan UMKM. Peningkatan akses terhadap teknologi informasi, infrastruktur yang mendukung distribusi, dan platform e-commerce dapat membantu UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing mereka, tetapi juga membuka peluang untuk ekspansi bisnis di tingkat nasional dan internasional.
Salah satu bentuk pemanfaatan infrastruktur untuk pemberdayaan UMKM adalah penyewaan properti milik negara untuk kebutuhan operasional. Penyewaan properti milik negara ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi para UMKM, seperti biaya yang terjangkau, lokasi yang strategis dan kepastian. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi menjelaskan, harga penyewaan properti milik negara dipastikan lebih terjangkau dibandingkan dengan properti komersial.
Menurut Basuki, properti yang disewakan LMAN memiliki harga yang didasarkan oleh valuasi yang wajar, sehingga tidak ada biaya tersembunyi pada harga sewa. Apalagi, properti milik negara ini seringkali terletak di lokasi strategis yang akan membantu UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas. UMKM dapat mengakses katalog aset milik negara melalui aesia.kemenkeu.go.id.
Status hukum aset negara juga relatif lebih jelas dan bebas sengketa, sehingga nantinya masyarakat maupun pelaku bisnis UMKM yang telah menyewa dapat memulai operasional usahanya langsung setelah memulai proses sewa. Secara tidak langsung dengan hadirnya BUMN dalam bentuk properti yang bisa disewa UMKM ini dapat menjadi katalis pemberdayaan UMKM, sehingga semakin banyak dampak positif yang lahir dari adanya UMKM.
Dampak dari pemberdayaan UMKM sangatlah luas. Pertama, terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan usaha UMKM. Kedua, ketidaksetaraan ekonomi dapat berkurang, karena pemberdayaan memberikan peluang kepada lapisan ekonomi rendah untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi. Ketiga, pemberdayaan UMKM dapat memperkuat kapasitas lokal dalam keahlian dan manajemen bisnis, yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah.

Optimalisasi Aset Negara Untuk Pemberdayaan UMKM

Menurut Badan Pusat Statistik, pada pertengahan tahun 2023, Indonesia memiliki kurang lebih 278 juta penduduk. Dari jumlah penduduk yang begitu banyak, tentunya tidak sedikit Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Baik yang tinggal dikarenakan pekerjaan, sekolah ataupun memutuskan untuk menetap di luar negeri.
Jika pada suatu saat, mereka memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Lalu, ingin membawa barang-barang pribadi ataupun barang keperluan rumah tangga, maka barang-barang tersebut akan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Namun, untuk barang pindahan berupa kendaraan bermotor ataupun barang jualan tidak akan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2015 Pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa pembebasan bea masuk atas barang pindahan kendaraan bermotor hanya diberikan kepada Pejabat Diplomatik.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2008, barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah&nbsp;tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri,&nbsp;kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Pada peraturan yang sama yaitu pada pasal 3 menjelaskan bahwa pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan dapat diberikan kepada:
<ol>
<li>Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria:</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat satu tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan.</li>
<li>Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat satu tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol start="2">
<li>Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri paling singkat satu tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.</li>
<li>Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat satu tahun secara terus-menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri.</li>
<li>Warga Negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat satu tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.</li>
<li>Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan:</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat satu tahun.</li>
<li>Izin kerja sementara dari kementerian yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat satu tahun.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, pemilik barang pindahan perlu melengkapi beberapa dokumen agar dapat mengeluarkan barang dari pabean. Berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu disiapkan:
<ul>
<li>Dokumen yang menjelaskan rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas barang pindah yang ingin diberikan pembebasan bea masuk yang telah ditandasahkan.</li>
<li>Dokumen-dokumen yang terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2008 Pasal 3.</li>
<li>Fotokopi Paspor.</li>
</ul>
Barang-barang&nbsp;pindahan&nbsp;yang&nbsp;diimpor&nbsp;dapat tiba bersamaan dengan pemilik barang ataupun paling lama 3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang&nbsp;bersangkutan tiba di Indonesia. Setelah barang tiba, pemilik barang dapat datang langsung ke kantor kepabeanan tempat pemasukan barang impor dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan yang telah disebutkan diatas di atas.
Lalu, mengajukan Pemberitahuan lmpor Barang Khusus kepada kepala kantor pabean. Untuk membuat Pemberitahuan lmpor Barang Khusus pemilik barang perlu menyiapkan dokumen seperti invoice, packing list, Bill of Lading, atau Airway Bill.
Setelah menerima Pemberitahuan lmpor Barang Khusus pihak kepabeanan akan melakukan pemeriksaan atas barang-barang tersebut. Jika hasil pemeriksaan barang dinyatakan aman, maka pihak kepabeanan akan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.

Ketentuan Pengenaan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan

Setiap tahunnya, pemerintah provinsi diwajibkan untuk melakukan penyesuaian nilai Upah Mininum Provinsi. Hal ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023. Pada Pasal 26 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyesuaian penyesuaian nilai Upah Mininum wajib mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Indeks tertentu adalah sebuah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota. Penyesuaian UMP ini ditetapkan paling lambat tanggal 21 November tiap tahunnya.
Hingga 21 November 2023, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bahwa hanya 30 gubernur dari 38 provinsi yang telah menetapkan nilai UMP untuk tahun 2024. Berikut adalah besaran UMP seluruh provinsi berdasarkan persentase kenaikan:
<table width="604">
<tbody>
<tr>
<td width="36">
No.
</td>
<td width="171">
Provinsi
</td>
<td width="104">
UMP 2023 (Rp)
</td>
<td width="95">
UMP 2024 (Rp)
</td>
<td width="106">
Jumlah Kenaikan (Rp)
</td>
<td width="93">
Persentase Kenaikan
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
1
</td>
<td width="171">
Maluku Utara
</td>
<td width="104">
2.976.720
</td>
<td width="95">
3.200.000
</td>
<td width="106">
223.280
</td>
<td width="93">
7,50%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
2
</td>
<td width="171">
DI Yogyakarta
</td>
<td width="104">
1.981.782
</td>
<td width="95">
2.125.897
</td>
<td width="106">
144.115
</td>
<td width="93">
7,27%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
3
</td>
<td width="171">
Jawa Timur
</td>
<td width="104">
2.040.244
</td>
<td width="95">
2.165.244
</td>
<td width="106">
125.000
</td>
<td width="93">
6,13%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
4
</td>
<td width="171">
Sulawesi Tengah
</td>
<td width="104">
2.599.546
</td>
<td width="95">
2.736.698
</td>
<td width="106">
137.152
</td>
<td width="93">
5,28%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
5
</td>
<td width="171">
Kalimantan Timur
</td>
<td width="104">
3.201.396
</td>
<td width="95">
3.360.858
</td>
<td width="106">
159.462
</td>
<td width="93">
4,98%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
6
</td>
<td width="171">
Maluku
</td>
<td width="104">
2.812.827
</td>
<td width="95">
2.949.953
</td>
<td width="106">
137.125
</td>
<td width="93">
4,87%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
7
</td>
<td width="171">
Sulawesi Tenggara
</td>
<td width="104">
2.758.984
</td>
<td width="95">
2.885.964
</td>
<td width="106">
126.980
</td>
<td width="93">
4,60%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
8
</td>
<td width="171">
Kalimantan Selatan
</td>
<td width="104">
3.149.977
</td>
<td width="95">
3.282.812
</td>
<td width="106">
132.835
</td>
<td width="93">
4,22%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
9
</td>
<td width="171">
Papua
</td>
<td width="104">
3.864.696
</td>
<td width="95">
4.024.270
</td>
<td width="106">
159.574
</td>
<td width="93">
4,13%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
10
</td>
<td width="171">
Papua Tengah
</td>
<td width="104">
3.864.700
</td>
<td width="95">
4.024.270
</td>
<td width="106">
159.570
</td>
<td width="93">
4,13%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
11
</td>
<td width="171">
Bangka Belitung
</td>
<td width="104">
3.498.479
</td>
<td width="95">
3.640.000
</td>
<td width="106">
141.521
</td>
<td width="93">
4,04%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
12
</td>
<td width="171">
Jawa Tengah
</td>
<td width="104">
1.958.169
</td>
<td width="95">
2.036.947
</td>
<td width="106">
78.778
</td>
<td width="93">
4,02%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
13
</td>
<td width="171">
DKI Jakarta
</td>
<td width="104">
4.900.798
</td>
<td width="95">
5.067.381
</td>
<td width="106">
166.583
</td>
<td width="93">
3,80%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
14
</td>
<td width="171">
Kepulauan Riau
</td>
<td width="104">
3.279.194
</td>
<td width="95">
3.402.492
</td>
<td width="106">
123.298
</td>
<td width="93">
3,76%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
15
</td>
<td width="171">
Bali
</td>
<td width="104">
2.713.672
</td>
<td width="95">
2.813.672
</td>
<td width="106">
100.000
</td>
<td width="93">
3,68%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
16
</td>
<td width="171">
Sumatera Utara
</td>
<td width="104">
2.710.493
</td>
<td width="95">
2.809.915
</td>
<td width="106">
99.422
</td>
<td width="93">
3,67%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
17
</td>
<td width="171">
Kalimantan Barat
</td>
<td width="104">
2.608.601
</td>
<td width="95">
2.702.616
</td>
<td width="106">
94.015
</td>
<td width="93">
3,60%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
18
</td>
<td width="171">
Jawa Barat
</td>
<td width="104">
1.986.670
</td>
<td width="95">
2.057.495
</td>
<td width="106">
70.825
</td>
<td width="93">
3,57%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
19
</td>
<td width="171">
Bengkulu
</td>
<td width="104">
2.418.280
</td>
<td width="95">
2.507.079
</td>
<td width="106">
88.799
</td>
<td width="93">
3,38%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
20
</td>
<td width="171">
Kalimantan Utara
</td>
<td width="104">
3.251.702
</td>
<td width="95">
3.361.653
</td>
<td width="106">
109.951
</td>
<td width="93">
3,38%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
21
</td>
<td width="171">
Papua Barat
</td>
<td width="104">
3.282.000
</td>
<td width="95">
3.393.000
</td>
<td width="106">
111.000
</td>
<td width="93">
3,38%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
22
</td>
<td width="171">
Riau
</td>
<td width="104">
3.191.662
</td>
<td width="95">
3.294.625
</td>
<td width="106">
102.963
</td>
<td width="93">
3,20%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
23
</td>
<td width="171">
Jambi
</td>
<td width="104">
2.943.000
</td>
<td width="95">
3.037.121
</td>
<td width="106">
94.121
</td>
<td width="93">
3,20%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
24
</td>
<td width="171">
Lampung
</td>
<td width="104">
2.633.284
</td>
<td width="95">
2.716.497
</td>
<td width="106">
83.213
</td>
<td width="93">
3,16%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
25
</td>
<td width="171">
Nusa Tenggara Barat
</td>
<td width="104">
2.371.407
</td>
<td width="95">
2.444.067
</td>
<td width="106">
72.660
</td>
<td width="93">
3,06%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
26
</td>
<td width="171">
Nusa Tenggara Timur
</td>
<td width="104">
2.123.994
</td>
<td width="95">
2.186.826
</td>
<td width="106">
62.832
</td>
<td width="93">
2,96%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
27
</td>
<td width="171">
Sumatera Barat
</td>
<td width="104">
2.742.476
</td>
<td width="95">
2.811.449
</td>
<td width="106">
68.973
</td>
<td width="93">
2,74%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
28
</td>
<td width="171">
Kalimantan Tengah
</td>
<td width="104">
3.181.013
</td>
<td width="95">
3.261.616
</td>
<td width="106">
80.603
</td>
<td width="93">
2,53%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
29
</td>
<td width="171">
Banten
</td>
<td width="104">
2.661.280
</td>
<td width="95">
2.727.812
</td>
<td width="106">
66.532
</td>
<td width="93">
2,50%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
30
</td>
<td width="171">
Sulawesi Utara
</td>
<td width="104">
3.485.000
</td>
<td width="95">
3.545.000
</td>
<td width="106">
60.000
</td>
<td width="93">
1,67%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
31
</td>
<td width="171">
Sumatera Selatan
</td>
<td width="104">
3.404.177
</td>
<td width="95">
3.456.874
</td>
<td width="106">
52.697
</td>
<td width="93">
1,55%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
32
</td>
<td width="171">
Sulawesi Barat
</td>
<td width="104">
2.871.794
</td>
<td width="95">
2.914.958
</td>
<td width="106">
43.164
</td>
<td width="93">
1,50%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
33
</td>
<td width="171">
Sulawesi Selatan
</td>
<td width="104">
3.385.145
</td>
<td width="95">
3.434.298
</td>
<td width="106">
49.153
</td>
<td width="93">
1,45%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
34
</td>
<td width="171">
Aceh
</td>
<td width="104">
3.413.666
</td>
<td width="95">
3.460.672
</td>
<td width="106">
47.006
</td>
<td width="93">
1,38%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
35
</td>
<td width="171">
Gorontalo
</td>
<td width="104">
2.989.350
</td>
<td width="95">
3.025.100
</td>
<td width="106">
35.750
</td>
<td width="93">
1,19%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
36
</td>
<td width="171">
Papua Pegunungan
</td>
<td width="104">
-
</td>
<td width="95">
4.024.270
</td>
<td colspan="2" width="198">
(Mengikuti UMP Provinsi Papua)
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
37
</td>
<td width="171">
Papua Barat Daya
</td>
<td width="104">
-
</td>
<td width="95">
4.024.270
</td>
<td colspan="2" width="198">
(Mengikuti UMP Provinsi Papua)
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
38
</td>
<td width="171">
Papua Selatan
</td>
<td width="104">
-
</td>
<td width="95">
4.024.270
</td>
<td colspan="2" width="198">
(Mengikuti UMP Provinsi Papua)
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Sedangkan, untuk pengenaan pajak penghasilan pada tahun 2024 tetap akan mengikuti peraturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada peraturan tersebut, pemerintah menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.&nbsp;
Namun, angka ini dapat bertambah tergantung dengan status kawin dan tanggungan dari Wajib Pajak. Berikut adalah rincian besaran PTKP:
<ul>
<li>PTKP wajib pajak orang pribadi: Rp54.000.000</li>
<li>PTKP wajib pajak yang sudah kawin: Rp58.500.000</li>
<li>PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami: Rp112.500.000</li>
<li>Jika wajib pajak memiliki tanggungan dengan maksimal tanggungan 3, maka wajib pajak akan mendapatkan tambahan Rp4.500.000 per tanggungan. (Tanggungan hanya bisa keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat)</li>
</ul>
Nantinya, penghasilan bruto Wajib Pajak akan dikurangi PTKP. Lalu, hasil dari pengurangan inilah yang akan dikenakan pajak atau dinamakan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besaran tarifnya akan mengikuti perhitungan progresif yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut adalah tarif progresif yang telah ditetapkan pemerintah:
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="94">
Lapisan Tarif&nbsp;
</td>
<td width="151">
Rentang PKP&nbsp;
</td>
<td width="66">
Tarif&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
I&nbsp;
</td>
<td width="151">
0 &ndash; Rp 60 juta&nbsp;
</td>
<td width="66">
5%&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
II&nbsp;
</td>
<td width="151">
&gt; Rp 60 &ndash; 250 juta&nbsp;
</td>
<td width="66">
15%&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
III&nbsp;
</td>
<td width="151">
&gt; Rp 250 &ndash; 500 juta&nbsp;
</td>
<td width="66">
25%&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
IV&nbsp;
</td>
<td width="151">
&gt; Rp 500 juta &ndash; 5 miliar&nbsp;
</td>
<td width="66">
30%&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
V&nbsp;
</td>
<td width="151">
&gt; 5 miliar&nbsp;
</td>
<td width="66">
35%
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Jika dilihat dari nilai UMP 2024 di atas hanya Wajib Pajak yang bekerja di provinsi DKI Jakarta saja yang pendapatannya dapat dikenakan pajak. Sedangkan, provinsi lainnya akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Tidak Efektif (WP NE) yang tidak perlu menyampaikan SPT.

UMP 2024 Naik, Ketahui Potongan Pajak Profesinya!

Artikel Sobat Pajak