Pengertian dari aliansi strategis atau strategic alliance merupakan hubungan antar beberapa kelompok yang mempunyai visi dan misi yang sama serta melibatkan beberapa bidang bisnis lainnya. Dalam hal ini, pihak yang melakukan kegiatan aliansi tidak akan menjadi kompetitor secara langsung walaupun memang memiliki produk dan target pasar yang sama.

Pengertian Aliansi Strategis pada Bisnis

<p style="text-align: justify;">Para pelaku UMKM tentunya juga memiliki kewajiban pajak yang harus diemban juga. Namun, untuk para pelaku UMKM tentunya akan mendapatkan keringanan dan bantuan dari pemerintah juga, mengingat kontribusi pemasukan negara sebagian besar didominasi dari kegiatan ekonomi UMKM. Berikut penjelasan mengenai perhitungan pajak untuk UMKM.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tarif Pajak UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">UMKM dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final. Pelaku UMKM yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dimana tarif tersebut mengalami penurunan dari yang semula sebesar 1%. Alasan penurunan tarif UMKM ini, agar dapat membantu pengembangan usaha para UMKM dan menjaga arus kas agar dapat digunakan sebagai tambahan modal.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mekanisme Perhitungan Pajak UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pertama-tama, para pelaku UMKM harus memiliki NPWP yang merupakan nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas. Jika sudah memiiki NPWP, maka pelaku UMKM memiliki kewajiban melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak atas usaha yang dijalankannya. Pembayaran pajak dilakukan setiap bulan dengan menghitung perolehan omzet pada bulan yang bersangkutan. Selanjutnya, hasil omzet dikalikan dengan tarif 0,5 persen. Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan selama suatu masa jual.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai contoh, Ibu Lia memiliki usaha UMKM yang menjual kue dan snack dengan omzet pada bulan Juli sebesar 10 juta rupiah, maka besar pajak yang harus disetor adalah</p>
<p style="text-align: justify;">Rp 10.000.000 x 0,5% = Rp50.000</p>
<p style="text-align: justify;">Jadi, besar pajak yang harus dilunasi oleh Ibu Lia pada bulan Juli sebesar 50 ribu rupiah</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Omzet Dibawah 500 Juta Tidak Dikenakan Pajak UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengatur bahwa pelaku UMKM mendapat pembebasan tarif PPh final UMKM dengan omzet Rp 500 juta/tahun. Jadi, Jika omzet usaha masih belum mencapai Rp 500 juta per tahun, maka pelaku UMKM dapat mengabaikan perhitungan di atas dan tidak perlu menyetor PPh Final. Namun, jika mempunyai omzet lebih dari 500 juta rupiah dalam setahun, maka pelaku UMKM harus membayar pajak dengan tarif 0,5%.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai contoh, Pak Jaya memiliki usaha kerajinan dengan penghasilan sebesar 1,2 miliar rupiah dalam 1 tahun atau 100 juta rupiah per tahun.</p>
<p style="text-align: justify;">Yang harus dilakukan pertama adalah mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP), dengan mengurangi besar omzet per tahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 500 juta rupiah. Jadi, PKP usaha Pak Jaya sebesar:</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;Rp 1.200.000.000 - Rp 500.000.000 = Rp 700.000.000 atau hanya 7 bulan.</p>
<p style="text-align: justify;">Maka, besaran PPh Final yang harus Pak Jaya bayar:</p>
<p style="text-align: justify;">Rp 700.000 x 0,5% = Rp 3.500.000 per 7 bulan,</p>
<p style="text-align: justify;">atau sebesar Rp 3.500.000 : 7 =<strong> </strong>Rp 500.000 per bulan.</p>

Para pelaku UMKM tentunya juga memiliki kewajiban pajak yang harus diemban juga. Namun, untuk para pelaku UMKM tentunya akan mendapatkan keringanan dan bantuan dari pemerintah juga, mengingat kontribusi pemasukan negara sebagian besar didominasi dari kegiatan ekonomi UMKM. Berikut penjelasan mengenai perhitungan pajak untuk UMKM.

Cara Menghitung Pajak UMKM

<p style="text-align: justify;">Salah satu cita-cita pelaku UMKM dalam memasarkan produknya adalah bisa menembus pasar global. Dengan menembus pasar global, tentu skala binsis UMKM tersebut akan lebih besar dan omzet yang didapatkan juga lebih besar.</p>
<p style="text-align: justify;">Produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Hanya saja, masih banyak yang tidak tau dan memahami bagaimana prosedur dan mekanisme yang harus dilalui supaya produknya bisa dieskpor ke luar negeri.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tips UMKM Bisa Menembus Pasar Ekspor</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk merambah pasar internasional sebenarnya bukanlah perkara sulit. Terlebih saat ini teknologi telah berkembang pesat sehingga semakin memudahkan UMKM Indonesia untuk menyasar pasar global.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mempelajari Cara dan Peraturan Ekspor</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sudah seharusnya jika pelaku UMKM ingin melakukan eskpor, maka UMKM perlu mempelajari tata cara ekspor, mulai dari memenuhi syarat administrasi seperti dokumen ekspor, menyiapkan legalitas yang harus dimiliki eksportir, hingga mempelajari aturan ekspor yang dikeluarkan oleh negara tersebut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Membuat Website Sendiri</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya website, UMKM akan terlihat lebih profesional sehingga membuat konsumen tertarik untuk membeli. Website online shop juga akan memudahkan pelanggan dari luar negeri untuk membeli produk yang dijual di website. Namun, hal ini bisa terwujud jika menyediakan opsi pembayaran dan ekspedisi yang mampu mengakomodir pengiriman ke luar negeri.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Memahami Pasar Luar Negeri</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Penting untuk mengerti keadaan pasar internasional terlebih dahulu. Pengusaha harus tahu kalau keadaan pasar luar negeri berbeda dari pasar lokal. Oleh karenaitu, perlu riset terlebih dahulu agar bisa menyesuaikan produk yang dijual dengan tren pasar luar negeri. Kemudian, mencari informasi tentang produk pesaing yang ada di luar negeri serta mempelajari tata cara ekspor barang ke negara tujuan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Berinovasi Produk yang Unik</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pengusaha UMKM harus bisa berinovasi membuat produk yang unik, menarik, dan memiliki kualitas yang baik. Keunikan bisa diciptakan dengan menggunakan ciri khas budaya lokal. Dengan membuat produk yang unik, maka produk tersebut bisa bersaing dengan produk di pasar negara yang dituju.</p>
<p style="text-align: justify;">Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga akan terus memberikan asistensi ekspor bagi para pelaku UMKM dalam negeri, agar potensi eskpor dari berbagai daerah di Indonesia meningkat, sehingga pelaku UMKM dapat memiliki kesempatan untuk menggembangkan usahanya hingga pasar internasional.</p>

Salah satu cita-cita pelaku UMKM dalam memasarkan produknya adalah bisa menembus pasar global. Dengan menembus pasar global, tentu skala binsis UMKM tersebut akan lebih besar dan omzet yang didapatkan juga lebih besar.

UMKM Tembus Pasar Ekspor

<p style="text-align: justify;">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perempuan adalah pelaku yang penting dan berperan besar dalam usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pernyataan tersebut didukung dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.</p>
<p style="text-align: justify;">Di tingkat usaha mikro, tercatat 52% dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Kemudian untuk tingkat usaha kecil, terdapat 56% dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya merupakan perempuan. Sementara, untuk usaha menengah, 34% dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan. Dengan data yand didapatkan ini, perempuan merupakan pelaku UMKM yang sungguh penting dalam memajukan perekonomian Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Arif Rahman Hakim mengatakan, sampai saat ini UMKM Indonesia masih mendominasi struktur perekonomian dengan sekitar 99,9%, sementara usaha besar hanya 0,01%. Jika dilihat dari jumlahnya, ada sekitar 64 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi melebihi 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap 97% tenaga kerja, dan kontribusi terhadap ekspor sebesar 14%.</p>
<p style="text-align: justify;">Dilihat dari sisi keragaman atau variasi produk yang ditawarkan oleh UMKM, banyak produk yang memang berkaitan dengan perempuan, seperti produk <em>fashion</em>, kuliner, kecantikan, dan kerajinan tangan. Lebih lanjut, berbagai kejadian yang menerpa ekonomi pada masa pandemi Covid-19 seperti yang sekarang terjadi, juga menjadi salah satu momen di mana semakin banyaknya usaha-usaha para pelaku UMKM bermunculan, tak terkecuali para pelaku UMKM perempuan. Adanya pengurangan jam kerja yang berimbas juga pada penurunan pembayaran upah, bahkan hingga pemutusan hubungan kerja, membuat para perempuan (yang mungkin awalnya tidak begitu terlibat dalam kegiatan mencari nafkah dan berusaha), menjadi memulai usahanya sendiri. Hal yang baik, entah itu dilihat dari sisi mikro maupun makro ekonomi.</p>
<p style="text-align: justify;">Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa dan tidak dapat terpisahkan dari upaya memajukan peradaban di Indonesia. Menurutnya, potensi yang luar biasa tersebut perlu didorong bersama untuk semakin maju lagi dalam perencanaan program tingkat pemerintah pusat maupun daerah dengan mengarus-utamakan gender yang tidak boleh terlewatkan.</p>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perempuan adalah pelaku yang penting dan berperan besar dalam usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pernyataan tersebut didukung dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.

Perempuan Berperan Penting dalam UMKM

<p style="text-align: justify;">Tidak sedikit pelaku UMKM yang memanfaatkan platform sosial media untuk mempromosikan jualannya. Sosial media menjadi alat yang sangat efektif digunakan untuk mempromosikan produk yang dijual.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, sosial media yang digunakan untuk akun bisnis harus dikelola secara efektif. Dengan membuat profil usaha yang menarik di mata konsumen, tentunya akan membuat mereka penasaran dan ingin membeli produk tersebut.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Tips Membuat Profil Usaha Menarik</h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan oleh UMKM pemula dalam mengelola akun media sosial bisnis mereka.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Gunakan visual logo brand yang jelas sebagai foto profil, hindari menggunakan gambar produk sebagai foto profil</li>
<li>Gunakan <em>username</em> sosial media sesuai nama brand</li>
<li>Tulis kategori produk di kolom Nama (misal: Brownies Kukus/Makaroni Pedas/dsb), sebagai kata kunci sesuai brand. Jangan memasang nama brand di kolom <em>username</em> dan nama</li>
<li>Kolom deskripsi disi dengan tagline brand (misal: Brownies Paling Mantap/Makaroni Terdebest/dsb) untuk info singkat produk. Hindari mengisi kolom deskripsi terlalu panjang</li>
<li>Di kolom deskripsi tulis area atau kota/lokasi toko fisik jika ada. Jika tidak ada, bisa menggunakan kota domisili dari mana pengiriman dilakukan</li>
<li>Membuat kategori informative untuk postingan highlight (menu/ price list, promo, lokasi outlet, review konsumen, dsb)</li>
<li>Di kolom Website, tulis link yang mempermudah konsumen untuk pembelian (link ke toko online)</li>
<li>Menyediakan nomor telepon yang dapat dihubungi</li>
<li>Menyertakan <em>hashtah </em>atau tagar di bio sesuai dengan produk yang dijual untuk meningkatkan <em>engagement</em> ke postingan dan profil bisnis.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Penting bagi pengusaha zaman sekarang untuk membuat akun sosial media dan membuat profil yang menarik untuk usaha mereka. Cakupan pasar konsumen di sosial media sangatlah luas, oleh karena itu penting untuk memanfaatkan sosial media sebagai profil usaha.</p>

Tidak sedikit pelaku UMKM yang memanfaatkan platform sosial media untuk mempromosikan jualannya. Sosial media menjadi alat yang sangat efektif digunakan untuk mempromosikan produk yang dijual.

Tips Membuat Profil Usaha di Social Media

<p style="text-align: justify;">Saat ini sudah banyak sekali usaha UMKM yang menjual produk makanan dan minuman. Namun, masih banyak UMKM yang belum mengetahui pentingnya memiliki lisensi dari BPOM untuk produknya. Memiliki Lisensi BPOM satu bukti bahwa produk tersebut sudah teruji dan memiliki kandungan yang aman untuk digunakan dan dikonsumsi. Dengan begitu masyarakat atau calon konsumen akan semakin yakin dengan produk tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi semua produk obat-obatan dan produk makanan yang beredar di Indonesia. Sistem pengawasan yang dilakukan BPOM biasanya dengan cara mendeteksi, mengawasi, memberi izin, serta mencegah peredarannya.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Fungsi Izin Edar BPOM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Izin edar BPOM menjadi syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label BPOM pada kemasan produk. Dengan adanya label BPOM tersebut, menandakan bahwa produk yand dijual memiliki status produk yang sudah terjamin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya sertifikat BPOM untuk produk, konsumen dan calon konsumen lebih merasa aman dan percaya untuk mengonsumsi atau menggunakan produk yang dijual.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Biaya Izin Edar BPOM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Mengingat prosesnya yang panjang dan membutuhkan uji klinis untuk memastikan produk yang dijual aman untuk dikonsumsi dan dipakai, maka pendaftaran Izin Edar BPOM ini dikenakan biaya. Biaya ini akan masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk registrasi di BPOM mulai Rp100.000 per produk untuk obat-obatan dan mulai Rp100.000 per produk untuk makanan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Mendaftar Produk ke BPOM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengakses situs website <a href="https://e-bpom.pom.go.id/">https://e-bpom.pom.go.id/</a>. Dengan demikian, proses registrasi izin edar atas setiap produk menjadi lebih mudah. Untuk mendaftarkan produk pangan, obat, serta kosmetik agar mendapatkan izin edar BPOM, terlebih dahulu mendaftarkan perusahaan produsen dari produk yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Daftar Perusahaan</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Buka <a href="https://e-bpom.pom.go.id/">https://e-bpom.pom.go.id/</a></li>
<li>Pilih opsi Registrasi Baru</li>
<li>Isi formulir pendaftaraan perusahaan yang tersedia, mulai dari data usaha, data penanggung jawab, dan data user</li>
<li>Klik Halaman Selanjutnya</li>
<li>Masukkan data Pemeriksaan Sarana Bangunan (BPOM) yang dimiliki oleh pabrik</li>
<li>Unggah berkas-berkas persyaratan</li>
<li>Tunggu hasil pemeriksaan.</li>
<li>Bila hasil verifikasi dinyatakan benar dan lengkap, maka akan menerima notifikasi email user yang berisi User ID dan Password untuk mendaftarkan produk pangan.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">2. Daftar produk</p>
<p style="text-align: justify;">Setelah berhasil mendaftarkan usaha, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan izin BPOM untuk produk yang dijual agar mempunyai izin edar. Berikut ini langkah-langkah untuk mendapatkan izin produk edar di BPOM.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Kunjungi situs web e-BPOM di <a href="https://e-reg.pom.go.id">https://e-reg.pom.go.id</a> atau juga bisa mengunduh aplikasi e-BPOM di Google Play Store ataupun Apple Store.</li>
<li style="text-align: justify;">Pada halaman utama, carilah bagian e-Registrasi Pangan, lalu klik Login.</li>
<li style="text-align: justify;">Silakan masukkan user ID serta Password sesuai yang telah didaftarkan sebelumnya saat membuat akun baru.</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah berhasil masuk, isilah data-data yang dibutuhkan, mulai dari Data Produk, Data Hasil Analisa, Data Bahan Baku, Data Informasi Nilai Gizi (ING), hingga Data Klaim Produk.</li>
<li style="text-align: justify;">Apabila semua bagian formulir sudah diisi, unggahlah semua syarat berkas yang diminta.</li>
<li style="text-align: justify;">Lalu, wajib mengirimkan berkas fisik yang telah diunggah ke alamat kantor BPOM yang tertera di halaman registrasi.</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah semua langkah-langkah di atas dijalankan, berikutnya akan menjalani proses verifikasi data permohonan serta rancangan label.</li>
<li style="text-align: justify;">Kemudian, melakukan pembayaran perizinan dan unggah bukti pembayarannya ke website e-BPOM. Selanjutnya, pembayaran tersebut akan diverifikasi dan berkas akan divalidasi oleh pihak BPOM.</li>
<li style="text-align: justify;">Jika Surat Persetujuan Pendaftaran (SPP) sudah keluar, pemiik usaha juga akan diminta menyerahkan berkas fisik mengenai Rancangan Label dan bukti pembayaran ke kantor BPOM</li>
<li style="text-align: justify;">Kemudian, tunggu persetujuan BPOM untuk Nomor Izin Edar produk yang akan dijual. Biasanya akan memakan waktu maksimal 30 hari kerja sejak pendaftaran.</li>
</ul>

Saat ini sudah banyak sekali usaha UMKM yang menjual produk makanan dan minuman. Namun, masih banyak UMKM yang belum mengetahui pentingnya memiliki lisensi dari BPOM untuk produknya. Memiliki Lisensi BPOM satu bukti bahwa produk tersebut sudah teruji dan memiliki kandungan yang aman untuk digunakan dan dikonsumsi. Dengan begitu masyarakat atau calon konsumen akan semakin yakin dengan produk tersebut.

Pentingnya Izin Edar BPOM untuk Pelaku UMKM Pangan

<p style="text-align: justify;">Saat ini sudah banyak pengusaha yang menyediakan pembayaran menggunakan QRIS. Bahkan jumlah penggunaanya meningkat cukup signifikan pada tahun 2020 dimana meningkat hingga 3,64 juta <em>merchant</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">QRIS yang merupakan singkatan dari <em>Quick Response Code Indonesian Standard</em> merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS ini merupakan standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">QR <em>Code </em>sendiri adalah sebuah kode matriks dua dimensi, terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi, titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter dan simbol.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat QRIS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">QRIS ini tentunya tidak hanya menguntungkan pihak konsumen saja, namun tentunya juga mempermudah para pemilik <em>merchant</em> terutama para pelaku UMKM. Dengan adanya QRIS ini tentunya para konsumen diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Para konsumen tidak perlu repot membawa uang tunai, hanya perlu menggunakan <em>smartphone</em> yang mereka bawa setiap saat. Apalagi di tengah pandemi, pemerintah menghimbau agar masyarakat menggunakan uang digital agar mencegah penyebaran virus.</p>
<p style="text-align: justify;">Di sisi lain, para pemilik <em>merchant</em> tentunya juga mendapatkan keuntungan dengan adanya penggunaan QRIS untuk pembayaran. Berikut beberapa manfaat QRIS bagi <em>merchant</em>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penjualan berperluang mengalami peningkatan karena menerima pembayaran berbasis QR apapun</li>
<li>Mengurangi biaya untuk pengelolaan kas</li>
<li>Terhindar dari uang palsu</li>
<li>Riwayat transaksi tercatat otomatis</li>
<li>Membangun informasi <em>credit profile</em> untuk mempermudah mendapatkan kredit kedepannya</li>
<li>Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis Pembayaran QRIS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Terdapat beberapa jenis pembayaran menggunakan QRIS, berikut adalah jenis-jenisnya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Merchant Presented Mode</em> (MPM) Statis</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jenis pembayaran ini paling umum dan paling mudah digunakan untuk para pengusaha karena pengusaha hanya perlu memajang sticker atau print-out QRIS. Pengguna hanya melakuk​an scan, masukkan nominal, masukkan PIN dan klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima pengguna ataupun <em>merchant</em>. Jenis pembayaran ini cocok untuk para pelaku UKM.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Merchant Presented Mode</em> (MPM) Dinamis</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">QR dikeluarkan melalui suatu device seperti mesin EDC atau smartphone. Pengusaha harus me-masukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan akan melakukan scan QRIS yang tampil atau tercetak di selembar struk. Untuk jenis QRIS ini cocok untuk pengusaha skala menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Customer Presented Mode</em> (CPM)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan agar discan oleh pemilik <em>merchant</em>. Untuk jenis pembayaran ini cocok untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Mendapatkan QRIS untuk Merchant</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan situs website dari Bank Indonesia, berikut adalah cara mendapatkan QRIS untuk pemilik <em>merchant</em>:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Apabila belum memiliki akun, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS yang berada terdaftar ​<a href="https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/default.aspx">disini.</a></li>
<li style="text-align: justify;">Melengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut.</li>
<li style="text-align: justify;">Tunggu proses verifikasi, pembuatan Merchant ID dan pencetakan kode QRIS oleh PJSP.</li>
<li style="text-align: justify;">PJSP akan mengirimkan sticker QRIS.</li>
<li style="text-align: justify;">Install aplikasi sebagai merchant QRIS.</li>
<li style="text-align: justify;">PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran.</li>
</ul>

Saat ini sudah banyak pengusaha yang menyediakan pembayaran menggunakan QRIS. Bahkan jumlah penggunaanya meningkat cukup signifikan pada tahun 2020 dimana meningkat hingga 3,64 juta merchant. 

Pemasaran dan Penggunaan QRIS

<p style="text-align: justify;">Pemerintah akan selalu senantiasa berusaha untuk mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Begitu juga Kementerian Agama yang ikut mendukung kemajuan UMKM di Indonesia dengan membuka pengajuan sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam rangka menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis 2022 bagi UMK (Usaha Mikro Kecil), melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Program Sehati ini sudah berjalan dari bulan Maret dan akan berakhir pada Desember 2022 nanti. Kementerian Agama menyediakan kuota sebanyak 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini. Kuota sebanyak itu hanya diperuntukkan fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan <em>halal-self-declare</em>. <em>Self-declare</em> meliputi sejumlah kriteria khusus, seperti produk sederhana dan tidak berisiko, serta proses produksi menggunakan bahan yang dapat dipastikan kehalalannya. Untuk proses pendaftaran program sehati ini bisa dilakukan secara online&nbsp; dengan mengakses situs <a href="https://sehati.halal.go.id/">https://sehati.halal.go.id/</a> agar memberikan kemudahan untuk para pelaku usaha yang berada di daerah terpencil.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Syarat Program Sertifikasi Halal Gratis 2022</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dikutip dari situs resmi <a href="https://sehati.halal.go.id/">https://sehati.halal.go.id/</a> , berikut daftar lengkap syarat syarat untuk mengajukan Program Sehati 2022 Usaha Mikro Kecil (UMK) kategori <em>self-declare</em>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.</li>
<li>Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.</li>
<li>Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.</li>
<li>Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</li>
<li>Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.</li>
<li>Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT).</li>
<li>Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.</li>
<li>Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.</li>
<li>Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.</li>
<li>Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).</li>
<li>Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keptusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.</li>
<li>Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.</li>
<li>Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.</li>
<li>Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.</li>
<li>Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomaris (usaha rumahan bukan usaha pabrik).</li>
<li>Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).</li>
<li>Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tarif Layanan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk UMK yang menggunakan mekanisme <em>self-declare</em> atau deklarasi halal secara mandiri maka akan dikenakan tarif sebesar 0 rupiah atau bebas biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk para pelaku UMK yang ingin menggunakan layanan regular, para pelaku UKM juga mendapatkan keringanan biaya dimana semulanya biaya yang dikenakan bisa sekitar 3 sampai 4 juta rupiah. Untuk para pelaku UKM hanya dikenakan biaya sebesar Rp 650.000,00 dimana terdiri dari biaya permohonan sertifikat halal barang dan jasa milik UMK adalah Rp300.000,00 ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk UMK oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maksimal sebesar Rp350.000,00. Pendaftaran bisa dilakukan melalui situs <a href="https://ptsp.halal.go.id">https://ptsp.halal.go.id</a>.</p>

Pemerintah akan selalu senantiasa berusaha untuk mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Begitu juga Kementerian Agama yang ikut mendukung kemajuan UMKM di Indonesia dengan membuka pengajuan sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM.

Cara Mendapatkan Sertifikat Halal bagi Pelaku UMKM

<p style="text-align: justify;">Ketika ingin memulai usaha UMKM hal pertama yang tentunya dipikirkan adalah modal untuk mendirikan usaha. Pendanaan untuk modal usaha UMKM merupakan hal yang penting karena untuk memajukan usaha itu sendiri. Saat ini, masalah yang sering ditemukan pada para pengusaha UMKM adalah modal usaha. Tidak sediki pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal yang menyebabkan kegagalan di tengah jalannya usaha. Tidak sedikit juga para pelaku UMKM yang berusaha mencari dana tambahan dari berbagai pihak.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Sumber Permodalan untuk Usaha </strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk mendapatkan modal usaha UMKM, tentu bisa didapatkan dengan banyak cara. Berikut beberapa sumber-sumber pendanaan untuk UMKM:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Modal Sendiri</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pendanaan UMKM tentunya bisa didapat dari dana pribadi, tidak harus berupa tabungan, namun bisa menggunakan aset pribadi untuk memenuhi kebutuhan modal. Kebanyakan pelaku UMKM menggunakan dana pribadi untuk usahanya karena risiko akan ditanggung sendiri. Namun tentunya tidak mudah untuk mengumpulkan dana sendiri dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkannya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Bantuan Dana dari Pemerintah</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pemerintah Indonesia senantiasa mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. UMKM telah memberikan jasa yang besar dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Salah satu wujud dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha UMKM adalah pendanaan untuk modal usaha UMKM, contohnya adalah Bantuin Langsung Tunai (BLT) di tengah pandemi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pinjaman Bank</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pinjaman dari bank cukup perlu dipertimbangkan. Bank hanya akan memberikan pinjaman kepada usaha yang sudah memiliki data keuangan yang baik. Bank akan melihat bagaimana aliran kasnya, apakah banyak hutang, dan kondisi lain-lainnya. Bagi pengusaha yang ditengah jalannya usaha membutuhkan tambahan modal, pinjaman bank bisa menjadi salah satu solusi. Namun, jika pengusaha belum menjalankan usaha sama sekali maka pengusaha belum dapat mengajukan pinjaman.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cara lain untuk mendapatkan modal untuk usaha UMKM adalah dengan pinjaman melalui lembaga keuangan bukan bank. Saat ini sudah banyak jenis lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan pinjaman, seperti koperasi simpan pinjam, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain. Perlu diingat ada beban bunga pinjaman yang harus dilunasi juga walaupun pinjaman bukan dari bank.</p>
<p style="text-align: justify;">Banyak cara untuk mendapatkan modal usaha untuk mendirikan UMKM. Namun, perlu diingat pengusaha juga perlu memikirkan risiko-risiko yang mungkin terjadi di tengah berjalannya usaha agar siap untuk melalui segala risiko yang terjadi.</p>

Ketika ingin memulai usaha UMKM hal pertama yang tentunya dipikirkan adalah modal untuk mendirikan usaha. Pendanaan untuk modal usaha UMKM merupakan hal yang penting karena untuk memajukan usaha itu sendiri. Saat ini, masalah yang sering ditemukan pada para pengusaha UMKM adalah modal usaha. Tidak sediki pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal yang menyebabkan kegagalan di tengah jalannya usaha. Tidak sedikit juga para pelaku UMKM yang berusaha mencari dana tambahan dari berbagai pihak.

Akses Permodalan bagi UMKM

<p style="text-align: justify;">Dalam menjalankan usaha, terdapat beberapa jenis usaha kelompok yang dapat dijadikan pilihan utama untuk menjalankan usaha. Semua tergantung dari pilihan dan modal yang mereka miliki.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut ahli seperti Hughes dan Kapoor pun berpendapat bahwa, usaha merupakan seluruh kegiatan individu untuk dapat melakukan suatu hal dengan terorganisir untuk menghasilkan serta menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengertian usaha itu sendiri, jadi kelompok usaha merupajan usaha yang didirikan dan dikelola bersama atau berkelompok guna mendapatkan keuntungan bersama.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis-Jenis Usaha Kelompok yang ada di Indonesia</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Usaha kelompok terdiri dari anggotanya yang memiliki peran tersendiri untuk menjalankan usaha tersebuit, termasuk modal yang menggunakan modal bersama dan keuntungannya juga dibagi rata bersama. Berikut jenis usaha kelompok yang berada di Indonesia:</p>
<h3 style="text-align: justify;">1. Koperasi</h3>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi ini memiliki banyak jenisnya yang telah diakui di Indonesia, seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Jasa serta Koperasi Serba Usaha.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciri-ciri kelompok usaha koperasi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bersifat sukarela</li>
<li>Kerugian dan keuntungan dibagi bersama</li>
<li>Bertujuan menyejahterahkan anggotanya</li>
<li>Modal usaha terbagi dari beberapa anggota</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">2. Firma</h3>
<p style="text-align: justify;">Firma didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 16 -35 dan KUHPerdata pasal 1618-1652. Firma itu sendiri adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan menggunakan satu nama bersama.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciri-ciri kelompok usaha firma adalah:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pendirian menggunakan nama bersama</li>
<li>Jangka waktu firma bersifat sementara karena bila salah satu pendiri firma mengundurkan diri, maka firma dianyatakan bubar</li>
<li>Setiap pendiri firma memiliki tanggung jawab tidak terbatas</li>
<li>Memiliki anggota yang aktif dalam menjalankan perusahaan</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><em>3. Commanditaire Vennootschap</em> (CV)</h3>
<p style="text-align: justify;"><em>Commanditaire Vennootschap</em> merupakan kata yang diambil dari bahasa Belanda. <em>Commanditaire Vennootschap </em>atau persekutuan komanditer adalah&nbsp;bentuk usaha&nbsp;yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian penanam modal maupun penanam saham mempercayakan modal yang dimiliki kepada pendiri usaha. Pendiri perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan tersebut dan modal yang telah ditanamkan oleh para investor.&nbsp;Biasanya CV adalah perusahaan firma yang telah berkembang, bila bisnis firma telah berjalan dengan baik, maka firma tersebut membutuhkan suntikan dana dari investor sehingga firma tersebut dapat dilanjutkan atau dikembangkan menjadi CV. Dasar hukum untuk CV sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Huku Dagang (KUHD) pasal 19, 20, dan 21.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam CV terdapat dua jenis keanggotaan dalam CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu aktif. Sekutu aktif merupakan anggota yang menjalankan usaha, sedangkan sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal tanpa ikut serta dalam menjalankan usaha.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciri-ciri badan usaha berbentuk CV sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pendiri lebih terdiri dari dua orang atau lebih</li>
<li>Terdapat dua jenis keanggotaan dalam usaha CV (sekutu aktif dan sekutu pasif)</li>
<li>Modal pendiriannya tidak terbatas</li>
<li>Sekutu aktif berperan menjalankan usaha, sedangkan sekutu pasif hanya berperan menanamkan modal</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">4. Perseroan Terbatas (PT)</h3>
<p style="text-align: justify;">Pengertian Perseroan Terbatas atau PT menurut UU No.40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciri-Ciri usaha PT:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Modal berbentuk saham</li>
<li>Berbadan hukum</li>
<li>Dipimpin oleh seorang direksi</li>
<li>TIdak mendapatkan fasilitas dari negara</li>
<li>Karyawan bersatatus pegawai swasta</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">5. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN</h3>
<p style="text-align: justify;">Menurut UU No.19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi, BUMN merupakan usaha yang seluruh modalnya berasal dari negara. BUMN dapat digolongkan sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciri-ciri BUMN sebagai berikut:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Berada di bawah kuasa pemerintah</li>
<li style="text-align: justify;">Segala risiko dan kerugian ditanggung pemerintah</li>
<li style="text-align: justify;">BUMN didirikan untuk melayani kepentingan umum</li>
<li style="text-align: justify;">BUMN menjadi kas pemasukan negara</li>
</ul>

Dalam menjalankan usaha, terdapat beberapa jenis usaha kelompok yang dapat dijadikan pilihan utama untuk menjalankan usaha. Semua tergantung dari pilihan dan modal yang mereka miliki.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak

Sekilas Sobat Pajak

Alamat