Mekanisme kredit dalam transaksi merupakan hal yang lumrah di Indonesia. Kredit menjadi salah satu cara masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan baik untuk barang atau jasa. Kredit juga menjadi elemen penting dalam kelangsungan perekonomian Indonesia.
Kemudahan layanan jasa keuangan, seperti layanan kredit sangat berdampak kepada pergerakan ekonomi ke arah yang positif. Meskipun demikian, kredit tidak selalu berjalan mulus. Tingkat komitmen debitur dalam menjalankan kewajiban juga menjadi hal yang penting agar layanan kredit bisa terus berjalan.
Skor kredit, atau credit score, adalah angka yang menggambarkan risiko kredit seseorang berdasarkan riwayat kredit mereka. Skor kredit ini digunakan oleh pemberi pinjaman, seperti bank atau perusahaan kartu kredit, untuk menentukan apakah mereka akan memberikan pinjaman atau kredit kepada seseorang dan seberapa besar bunga yang akan dikenakan.
Skor kredit biasanya berkisar antara 300 hingga 850, meskipun skala ini dapat bervariasi tergantung pada negara dan agen penilaian kredit. Secara umum, skor kredit yang lebih tinggi menunjukkan bahwa seseorang memiliki risiko kredit yang lebih rendah, sementara skor kredit yang lebih rendah menunjukkan risiko kredit yang lebih tinggi.
Skor kredit dihitung berdasarkan berbagai faktor, termasuk riwayat pembayaran (apakah Anda membayar tagihan Anda tepat waktu), jumlah utang yang Anda miliki, panjang riwayat kredit, jenis kredit yang Anda miliki, dan berapa kali Anda telah mengajukan kredit baru. Data ini diambil dari laporan kredit Anda, yang adalah catatan riwayat kredit Anda yang disimpan oleh agen penilaian kredit.
Skor kredit yang baik dapat membantu seseorang mendapatkan persetujuan untuk pinjaman atau kredit dengan suku bunga yang lebih rendah, sementara skor kredit yang buruk dapat membuat lebih sulit untuk mendapatkan persetujuan dan mengakibatkan suku bunga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga skor kredit yang baik dengan membayar tagihan tepat waktu, mengelola hutang dengan bijak, dan tidak sering mengajukan kredit baru.
Sementara itu, kreditur selaku penyedia layanan dirasa harus menerapkan prinsip yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum debitur mengajukan kredit. Ada 7 prinsip pemberian kredit yang biasa digunakan oleh lembaga jasa keuangan, di antaranya adalah sebagai berikut:
<ol>
<li> Personality</li>
</ol>
Untuk menentukan apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit atau tidak, lembaga jasa keuangan perlu menggunakan indikator kepribadian calon debitur sebagai kriteria utama. Sikap dan perilaku sehari-hari calon debitur sangat mencerminkan bagaimana mereka bisa memanfaatkan layanan kredit yang diajukan.
<ol start="2">
<li> Party</li>
</ol>
Untuk memudahkan lembaga kredit dalam menilai calon debitur, biasanya mereka digolongkan ke dalam beberapa kategori. Biasanya lembaga kredit menggolongkan mereka berdasarkan kepribadian, loyalitas, modal dan asset yang dimiliki.
<ol start="3">
<li> Purpose</li>
</ol>
Kreditur harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dari calon debitur dalam mengajukan kredit. Tujuan yang biasa digunakan yakni untuk memulai usaha, investasi ataupun kebutuhan konsumtif.
<ol start="4">
<li> Prospect</li>
</ol>
Lembaga kredit perlu menilai prospek usaha dari calon debitur untuk memperkirakan seberapa besar peluang usaha dan kemampuan debitur dalam membayar kreditnya.
<ol start="5">
<li> Payment</li>
</ol>
Payment sangat berkaitan dengan prinsip sebelumnya yang mengandalkan data- data seperti sumber penghasilan atau kelancaran usaha sang debitur. Calon debitur dengan penghasilan tidak menentu atau prospek usaha yang tidak jelas akan sulit untuk mendapatkan kredit karena dianggap kemampuannya kurang.
<ol start="6">
<li> Profitability</li>
</ol>
Keuntungan atau profit tentu menjadi factor dalam memberikan dana kredit untuk calon debitur. Keuntungan suatu usaha yang tinggi akan mempermudah pemiliknya dalam pemberian kredit.
<ol start="7">
<li> Protection</li>
</ol>
Kesanggupan calon debitur terhadap jaminan yang telah ditentuka kreditur juga menjadi poin penting pertimbangan pemberian kredit. Jaminan yang biasanya digunakan adalah asset seperti rumah, perusahaan atau kendaraan.
&nbsp;
Cara Cek Skor Kredit
<ol>
<li>Pastikan gadget/device terhubung jaringan internet</li>
<li>Buka browser lalu ketik web resmi OJK www.ojk.go.id</li>
<li>Pada bagian atas menu Perbankan, pilih Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</li>
<li>Pilih permohonan daring (online) dan klik link idebku/ojk.go.id, namun bisa juga datang langsung ke kantor OJK terdekat</li>
<li>Pilih menu Status Layanan, kalau baru pertama kali mengajukan pilih menu Pendaftaran</li>
<li>Isi data seperti jenis debitur, kewarganegaraan, jenis dan nomor identitas</li>
<li>Isi data registrasi dengan lengkap</li>
<li>Upload dokumen persyaratan</li>
<li>Cek email untuk melihat nomor pendaftaran</li>
<li>Cek berkala di laman <a href="https://idebku.ojk.go.id">ojk.go.id</a> dan pilih menu Status Layanan</li>
<li>Masukkan nomor pendaftaran yang didapat via email.</li>
</ol>
&nbsp;
Manfaat Mengetahui Skor Kredit
Setelah mengetahui berapa skor kredit, ada beberapa manfaat yang bisa didapat, di antaranya sebagai berikut:
<ol>
<li>Memahami Kelayakan Kredit: Skor kredit memberikan gambaran tentang kelayakan kredit seseorang. Dengan mengetahui skor kredit, kita dapat memahami apakah kita memiliki risiko kredit yang rendah atau tinggi, dan bagaimana peringkat kita dibandingkan dengan konsumen lain.</li>
<li>Mengelola Keuangan dengan Lebih Baik: Dengan memahami skor kredit, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik. Kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan skor kredit, seperti membayar tagihan tepat waktu dan mengurangi jumlah hutang.</li>
<li>Mendapatkan Persetujuan Kredit: Mengetahui skor kredit dapat membantu kita mendapatkan persetujuan kredit dengan lebih mudah. Pemberi pinjaman lebih cenderung menyetujui pinjaman atau kredit jika skor kredit kita baik.</li>
<li>Mendapatkan Suku Bunga yang Lebih Rendah: Skor kredit yang baik dapat membantu kita mendapatkan suku bunga yang lebih rendah pada pinjaman atau kartu kredit. Ini dapat membantu menghemat uang dalam jangka panjang.</li>
<li>Menghemat Waktu dan Usaha: Mengetahui skor kredit dapat membantu kita menghemat waktu dan usaha dalam proses pengajuan kredit. Dengan memahami kelayakan kredit, kita dapat memilih pemberi pinjaman yang lebih mungkin menyetujui permohonan kita.</li>
</ol>

Mengenal Skor Kredit dan Manfaatnya

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sebagai sektor yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
UMKM memiliki stakeholder yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi. Salah satu cara paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM di tingkat lokal, regional, dan nasional.
Pemilihan umum adalah momen penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih para pemimpin mereka. Bagi pemilik bisnis UMKM, pemilihan calon pemimpin yang tepat adalah suatu keharusan, karena pemimpin yang terpilih nantinya tentu akan menentukan arah kebijakannya yang akan berdampak terhadap kelanjutan usaha pemilik bisnis UMKM.
&nbsp;
Peran UMKM dalam Perekonomian
UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian. Mereka berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut beberapa alasan mengapa UMKM sangat penting.
<ol>
<li>Penciptaan Lapangan Kerja</li>
</ol>
UMKM sering kali menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara. Mereka memberikan peluang kerja bagi beragam lapisan masyarakat, termasuk para pekerja berpendidikan rendah yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal.
<ol start="2">
<li>Peningkatan Pendapatan Masyarakat</li>
</ol>
UMKM berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memberikan peluang kepada wirausaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka. Ini meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
<ol start="3">
<li>Inovasi dan Kreativitas</li>
</ol>
UMKM sering menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam ekonomi. Mereka dapat dengan cepat merespons perubahan pasar dan menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan konsumen.
<ol start="4">
<li>Mendukung Kemandirian Ekonomi</li>
</ol>
Dengan memiliki dan mengelola usaha sendiri, UMKM membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal atau perusahaan besar.
<ol start="5">
<li>Pertumbuhan Ekonomi Lokal</li>
</ol>
UMKM mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempromosikan perdagangan dan konsumsi dalam komunitas mereka sendiri. Ini berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi di tingkat daerah.
&nbsp;
Pemilihan Calon Pemimpin yang Mendukung UMKM
Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memilih calon pemimpin yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap kepentingan sektor UMKM. Berikut beberapa alasan mengapa pemilihan calon pemimpin yang tepat sangat penting.
<ol>
<li>Kebijakan yang Mendukung Pertumbuhan UMKM</li>
</ol>
Calon pemimpin yang kompeten dan pro-UMKM akan lebih cenderung mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Ini termasuk perbaikan dalam akses ke modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis.
<ol start="2">
<li>Pemangku Kepentingan yang Didengar</li>
</ol>
Calon pemimpin yang peduli terhadap UMKM akan mendengarkan masukan dan kebutuhan dari pemilik UMKM. Mereka akan berkomunikasi secara terbuka dengan para pemangku kepentingan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor UMKM.
<ol start="3">
<li>Penguatan Infrastruktur</li>
</ol>
Pemimpin yang mendukung UMKM akan berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis, seperti akses ke pasar, transportasi, dan konektivitas digital.
<ol start="4">
<li>Fasilitasi Akses ke Pembiayaan</li>
</ol>
Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan yang terjangkau.
<ol start="5">
<li>Pendidikan dan Pelatihan</li>
</ol>
Calon pemimpin yang peduli terhadap UMKM akan mendukung inisiatif pendidikan dan pelatihan untuk pemilik UMKM. Ini membantu dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola bisnis dengan baik.
&nbsp;
Bagaimana Memilih Calon Pemimpin yang Tepat
Memilih calon pemimpin yang tepat memerlukan pemahaman yang baik tentang calon-calon yang berpartisipasi dalam pemilu serta pemahaman akan kepentingan UMKM. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu UMKM memilih calon pemimpin yang tepat.
<ol>
<li>Pelajari Profil Calon</li>
</ol>
Ketahui latar belakang, pengalaman, dan visi calon pemimpin terkait UMKM. Pastikan mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang tantangan dan peluang di sektor UMKM.
<ol start="2">
<li>Mengikuti Debat dan Forum Publik</li>
</ol>
Ikuti debat dan forum publik yang diadakan oleh calon-calon. Ini memberikan kesempatan untuk mendengarkan pandangan mereka tentang isu-isu yang penting bagi UMKM.
<ol start="3">
<li>Diskusikan dengan Rekan Bisnis</li>
</ol>
Diskusikan dengan rekan bisnis dan pemilik UMKM lainnya untuk mendapatkan pandangan dan rekomendasi mengenai calon pemimpin yang tepat.
<ol start="4">
<li>Evaluasi Rekam Jejak</li>
</ol>
Tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan atau dukung dalam hal UMKM.
<ol start="5">
<li>Berpartisipasi dalam Proses Pemilihan</li>
</ol>
Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dan aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum. Suara Anda memiliki dampak besar pada hasil pemilu.
<ol start="6">
<li>Bekerja Sama dengan Organisasi UMKM</li>
</ol>
Bergabung dengan atau berkontribusi pada organisasi UMKM yang aktif dalam advokasi kebijakan. Organisasi semacam ini dapat membantu dalam menilai dan mendukung calon pemimpin yang pro-UMKM.

UMKM Harus Cermat Memilih Calon Pemimpin dalam Pemilu

Kini, tiktok menjadi salah satu media yang banyak digemari dan diakses oleh masyarakat, khsusunya kalangan muda. Aplikasi tiktok yang bukan hanya sekedar menjadi hiburan saja bagi masyarakat, namun juga sebagai media &ldquo;cuan&rdquo;. Banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tiktok tersebut.
Kegiatan jual-beli yang tersedia juga di aplikasi tiktok dikenal dengan sebutan tiktok shop. Namun, akhir-akhir ini salah satu platform baru yang diterbitkan oleh Tiktok yaitu &ldquo;Project S&rdquo; yang menjadi perbincangan. Namun platform ini sedikit berbeda dengan tiktok shop. Apakah Project S sebagai platform baru tiktok akan menjadi ancaman bagi UMKM?
Beberapa pihak yang ikut serta dalam menyuarakan terkait dengan kekhawatirannya atas dampak dari Project S TikTok. Salah satunya yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Beliau mencemaskan terkait dengan program tersebut serta berkomitmen dalam membentuk sebuah tim khusus (satuan tugas/satgas) dengan tujuan untuk melindungi para pelaku UMKM dari beberapa dampak buruk seperti misalnya praktik social commerce asing.
&nbsp;
Apa Itu Project S?
Project S merupakan platform baru yang baru diterbitkan oleh Tiktok. Project S menjadi salah satu inovasi sebagai platform e-commerce yang diciptakan oleh perusahaan. Namun, platform ini baru beroperasi di Inggris sejak 21 Juni 2023. Apakah Project S sama dengan Tiktok Shop?
Platform ini berbeda dengan Tiktok Shop. Perbedaan itu dapat dilihat pada platform Tiktok Shop dengan konsep penjualan yang mana para pedagangnya dapat menjajakan produk yang ditawarkan di tempat tersebut. Sedangkan untuk Project S, produk ini akan secara langsung dijual oleh perusahaan. Maksudnya adalah perusahaan tidak hanya sebagai produsen saja, namun dapat juga bertindak sebagai pelaku penjual langsung kepada konsumen.
Cara kerja dari inovasi baru ini adalah, pihak dari Tiktok yang akan menghubungi para perusahaan induk dalam rangka menawarkan untuk menjual produknya tersebut. Dari aplikasi video yang di posting tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, karena dapat secara langsung menjual produknya serta berusaha dalam menantang para pesaingnya.
Dalam penerapannya, para pemilik akun dalam Project S ini akan memanfaatkan fitur belanja baru. Di Inggris dikenal dengan sebutan Trendy Beat. Melalui fitur ini mereka akan menawarkan barang-barang yang popular.
Pada saat konsumen melakukan order atas barang tersebut maka produk ini nantinya akan secara langsung dikirim dari China. Selanjutnya, perusahaan yang terdaftar pada aplikasi Tiktok tersebutlah yang akan menjualnya secara langsung kepada konsumen, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam platform ini produk dibuat dan dipromosikan sendiri.
Dengan prosedur tersebut, maka perusahaan akan mengetahui terkait dengan pengetahuan terkait dengan produk yang sedang viral. Dengan hal tersebut, maka perusahaan akan memungkinkan untuk dapat mengolah data nya. Setelah itu, perusahaan akan mencari data serta membuat produknya dengan sendiri dan melakukan penjualan sesuai dengan trend.
Project S ini tentunya menjadi sorotan dunia terutama di Indonesia. Hal ini melihat bahwa Indonesia yang merasa bahwa dengan hadirnya Project S ini dapat mengancam UMKM yang berada di Indonesia.
&nbsp;
<ol>
<li> TikTok Menguasai Dunia</li>
</ol>
TikTok dengan aplikasi yang memiliki banyak pengguna di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data yang telah diterbitkan oleh We Are Social, bahwa pengguna dari TikTok ini telah mencapai sebesar 109,9 juta pengguna. Selain itu, faktanya bahwa Indonesia menjadi pengguna terbesar kedua setelah Amerika Serikat yang jumlahnya dapat diperkirakan telah mencapai 150 juta pengguna.
Kepopuleran aplikasi ini tentunya dapat dilihat dari perkembangan aplikasinya yang begitu pesat. Jika dilihat dari daya jangkau dari iklan TikTok Indonesia ini telah mencapai sebesar 56,8 persen. Dengan pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa platform ini memang popular, sehingga dapat dilihat oleh separuh lebih dari pengguna di Indonesia.
Tentunya ini menjadi sebuah peluang, karena jangkauannya yang luas. Memiliki potensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan pun juga akan sangat besar. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika jangkauan ini tidak dibatasi, maka hal ini juga akan menjadi sebuah ancaman bagi para pebisnis lokal yang berminat untuk menjual barang dagangannya pada berbagai platform dari jual beli online.
&nbsp;
<ol start="2">
<li> Project S, Ancaman Bagi UMKM</li>
</ol>
Menjadi isu bahwa Project S yang dikatakan dapat menjadi sebuah ancaman bagi UMKM ternyata tidak hanya sebagai bualan semata. Hal ini berdasarkan bahwa Project S yang menutup sedikit kesempatan bagi para pengusaha mikro dalam hal memenangkan sebuah persaingan. Hal ini berdasarkan prototipe yang telah diluncurkan pada bulan Juni lalu di Inggris.
Aplikasi TikTok yang menyediakan platform untuk para pengusaha dalam menjual dagangannya. Selain itu, TikTok yang juga berencana dalam menjual produknya secara mandiri.
Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi para pengusaha lainnya yang ikut serta didalamnya. Mengapa demikian? Karena TikTok yang secara langsung telah mengetahui dan memiliki informasi secara detailnya terkait dengan pasar di dalam platform tersebut.
Dapat dikatakan, jika TikTok sebagai pelaku produsen yang bias saja memanipulasi konten tersebut menjadi popular, sehingga TikTok dapat menjual produknya sendiri sesuai dengan trend popular dari platformnya sendiri.
Hal ini tentu menjadi boomerang bagi para pelaku bisnis di Indonesia, karena jika diibaratkan bahwa tidak mungkin bagi pelapak untuk dapat memenangkan persaingan dengan pemilik dari platform yang telah mengetahui secara detail seluk beluk atau logaritmanya.
&nbsp;
<ol start="3">
<li> Project S Masih Dilarang Pemerintah di Indonesia</li>
</ol>
Produk yang dijual di TikTok dengan penawaran harga produk yang relatif lebih rendah dari di pasaran tentunya menjadi hal yang membuat pegadang lainnya merasa terancam. Hal ini dikarenakan, para pedagang yang merasa kesulitan dalam menentukan harga dan menjual produknya dengan harga yang rendah. Terutama produk yang dijual tersebut tidak dapat menyaingi atas harga yang telah ditawarkan di platform tersebut.
Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UMK menyampaikan bahwa jika Project S ini tidak akan beroperasi di Indonesia karena dinilai sejalan dengan iklim bisnis yang dinilai kurang sehat. Tujuan dari pemerintah melarang adanya platform ini yaitu untuk menjaga iklim usaha UMKM tetap terjaga.
Jika sudah terjalin adanya pertemuan dengan manajemen TikTok di Indonesia. Pada pertemuan ini, telah dibahas mengenai tidak boleh adanya ritel online dalam hal menjajakan produk yang dimilikinya atau berupa afiliasi bisnis dari negara asal yang dilakukan secara langsung.
Oleh karena itu, disarankan bahwa platform digital yang akan menjual produknya dapat melalui proses impor. Jika tidak dengan menggunakan proses impor tersebut maka barang-barang yang berasal dari luar negeri akan langsung masuk tanpa adanya penyaringan, sehingga hal tersebut dapat secara langsung mengancam UMKM yang telah menjalani bisnis setelah memperoleh perizinan dan semacamnya.

Project S - Platform Baru Tiktok Apakah Menjadi Ancaman Bagi UMKM?

Pada tanggal 25 September 2023, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengumumkan rencana penandatanganan revisi Permendag No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Revisi ini lahir sebagai solusi dari pemerintah untuk masalah sepinya toko offline yang dihadapi oleh para penggiat UMKM di Indonesia. Beleid ini diharapkan akan memberikan kerangka regulasi yang lebih ketat untuk mengatur tata kelola sistem perdagangan digital dan menciptakan sistem bisnis yang setara di Indonesia.
&nbsp;
Ketentuan-Ketentuan yang Direvisi
Dalam revisi Permendag ini, terdapat enam ketentuan akan diatur ulang oleh pemerintah, antara lain:
<ul>
<li>Penggunaan Media Sosial untuk Promosi</li>
</ul>
Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah larangan transaksi langsung melalui media sosial atau social commerce. Media sosial hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi promosi barang atau jasa. Sebagai contoh, Menteri Perdagangan menyamakan media sosial dengan televisi, di mana keduanya bertugas untuk mempromosikan, tetapi tidak boleh melakukan transaksi langsung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar media sosial tidak berubah menjadi platform transaksi.
<ul>
<li>Pemisahan Social Commerce dan Platform E-Commerce</li>
</ul>
Beleid ini juga memerintahkan pemisahan antara social commerce dan platform e-commerce. Tujuannya adalah untuk mencegah satu perusahaan menguasai algoritma data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Dengan cara ini, data pribadi pengguna akan lebih aman dari penggunaan sepihak yang tidak diinginkan.
<ul>
<li>Positive List untuk Produk Impor</li>
</ul>
Revisi ini akan mengatur produk apa yang diperbolehkan untuk diimpor atau dijual di dalam negeri dengan pembuatan positive list. Contohnya adalah batik mungkin tidak akan diperbolehkan diimpor dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri dan mengendalikan impor barang yang akan bersaing dengan produk lokal.
<ul>
<li>Perlakuan yang Sama untuk Produk Impor</li>
</ul>
Produk yang diimpor dari luar negeri akan diberikan perlakuan yang sama seperti produk yang diproduksi dalam negeri. Hal ini termasuk persyaratan sertifikasi halal untuk produk makanan dan sertifikasi BPOM untuk produk kecantikan. Selain itu, produk elektronik juga harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
<ul>
<li>Larangan E-Commerce sebagai Produsen</li>
</ul>
Dalam beleid ini juga dijelaskan bahwa e-commerce tidak boleh bertindak sebagai produsen. Ini berarti platform e-commerce tidak boleh menghasilkan atau menjual barang produksi mereka sendiri.
<ul>
<li>Minimal Harga Produk Impor</li>
</ul>
Batasan harga minimal untuk produk impor yang boleh dijual melalui e-commerce, yaitu setidaknya seharga US$100 atau sekitar Rp1,5 juta.
&nbsp;
Penegakan Aturan dan Konsekuensi Pelanggaran
Kemendag berencana untuk bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengawasi pelaksanaan aturan ini. Jika ada perusahaan social commerce atau e-commerce yang melanggar ketentuan dalam revisi Permendag ini, Kemendag akan mengirimkan surat peringatan kepada Kominfo. Jika pelanggaran terus berlanjut, platform digital tersebut dapat ditutup sebagai tindakan penghukuman.

Aturan tentang Social Commerce dan E-Commerce Direvisi, Apa Saja yang Berubah?

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah merislis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuturkan, Permendag Nomo 31 Tahun 2023 ini merupakan penyempurnaan dari Permendag sebelumnya dan merupakan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM untuk meningkatkan upaya perlindungan UMKM dan pelaku usaha dalam negeri.
Setidaknya ada enam perbedaan signifikan dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Berikut perbedaannya:
<ol>
<li>Dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 terdapat poin baru terkait definisi model bisnis Penyelenggara Perdaganga Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) seperti lokapasar (marketplace) dan social-commerce. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan. Jika dilihat lebih dalam lagi pada pasal 2 ayat 3 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ada beberapa model bisnis PPMSE seperti ritel online, marketplace, iklan baris online, daily deals, platform pembanding harga dan social-commerce.</li>
</ol>
Definisi lokapasar (marketplace) adalah penyedia sarana yang keseluruhan atau sebagian proses transaksinya berada di dalam sistem elektronik yang dapat berupa situs web atau aplikasi secara komersial sebagai wadah pedagang untuk bisa memasang penawaran barang dan/atau jasa. Sementara, social-commerce merupakan penyelenggara sosial media yang menyediakan menu, fitur atau fasilitas tertentu yang dapat digunakan pedagang untuk memasang penawaran barang atau jasa.
<ol start="2">
<li>Dalam pasal 19 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tercantum penetapan harga minimum sebesar US$100 per unit untuk barang jadi dari luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang atau merchant ke Indonesia lewat platform e-commerce lintas negara. Di sisi lain, dalam pasal 20 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menyatakan setiap PMSE lintas negara wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor-impor serta informasi dan transaksi elektronik.</li>
<li>Adanya daftar barang asal luar negeri (Positive List) yang diperbolehkan langsung masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce (crossborder).</li>
<li>Syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada marketplace dalam negeri wajib menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal pedagang, pemenuhan standar SNI dan halal, serta pencantuman label berbahasa Indonesia. Dalam pasal 5 ayat 2 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 juga mewajibkan pedagang dari luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia yang gampang dimengerti pada deskripsi barang yang dijual serta menyertakan informasi negara asal pengiriman.</li>
<li>Pada pasal 21 ayat 2 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tertulis adanya larangan marketplace dan social-commerce bertindak sebagai produsen. Selain itu, PPMSE dengan model bisnis seperti social commerce juga tidak boleh memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektronik.</li>
<li>PPMSE dan afiliasi dilarang untuk menguasai data masyarakat serta wajib memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data pengguna untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya.</li>
</ol>
Social-commerce juga dilarang untuk menyadiakan transaksi pembayaran dan hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi promosi barang atau jasa. Sementara itu, sosial media boleh melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik hanya dalam bentuk social-commerce. Hal inilah yang belum diatur dalam Permendag Nomor 50 Tahun 2020.
Social-commerce akhir-akhir ini marak menjadi sorotan karena banyaknya protes yang dilayangkan kepada Tiktok. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan saat ini Tiktok Shop belum dikenakan pajak e-commerce, meskipun Tiktok sudah melayani transaksi jual beli di platformnya. DJP menyatakan Tiktok hanya terdaftar sebagai perusahaan yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Hal ini mengartikan, DJP hanya menerima pajak dari iklan yang ditayangkan di Tiktok.

Kemendag Terbitkan Aturan Baru, UMKM Wajib Tahu

Bea Meterai adalah sebuah tanda pemungutan pajak atas suatu dokumen, baik yang dibubuhkan dengan ditempel langsung ataupun secara elektronik ataupun dengan cara lainnya dan memiliki ciri-ciri dan unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah republik Indonesia. Besaran bea meterai sendiri sebesar Rp 10.000. Pada dasarnya meterai harus dibubuhkan untuk dokumen-dokumen seperti:&nbsp;
<ol>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pembuatan dokumen sebagai alat keterangan tentang sebuah kejadian yang sifatnya perdata. </li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Penggunaan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan.&nbsp;</li>
</ol>
Bea meterai sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Pada pasal 3 ayat 2 menjelaskan contoh-contoh dokumen bersifat perdata yang harus dibubuhi meterai. Berikut adalah contohnya:&nbsp;
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
<ol>
<li data-leveltext="%2." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%2.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="2">menyebutkan penerimaan uang; atau&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%2." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%2.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="2">berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan</li>
</ol>
</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.&nbsp;</li>
</ol>
Namun pemerintah memberikan pengecualian untuk beberapa dokumen atas pengenaan bea meterai. Sehingga nantinya dokumen-dokumen ini dibebaskan dari bea meterai. Pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 pasal 22 menjelaskan dokumen apa saja yang mendapatkan fasilitas pembebabas bea meterai. Berikut adalah jenis-jenis dokumennya:&nbsp;
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah danl atau kebijakan Lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan; dan/atau</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.&nbsp;</li>
</ol>
Penjelasan mengenai dokumen apa saja yang mendapatkan fasilitas pembebabas bea meterai dijelaskan lebih detail pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2022.&nbsp;
Pada bagian a dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang diperlukan ketika memproses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk penanggulangan bencana alam. Namun hanya untuk bencana alam yang telah ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana.&nbsp;&nbsp;
Sedangkan dokumen yang dimaksud pada bagian b adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diberikan dengan cara:&nbsp;
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Wakaf;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hibah atau hibah wasiat kepada badan keagamaan atau badan sosial; atau</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pembelian yang dilakukan oleh badan keagamaan atau badan sosial.&nbsp;</li>
</ol>
Kemudian untuk bagian c, Dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen atas:&nbsp;&nbsp;
<ol>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai paling banyak Rp5.000.000</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi dengan nilai paling banyak Rp10.000.000&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp5.000.000&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10.000.000&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp5.000.000&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
Dan pada bagian d yang dimaksud dengan dokumen adalah dokumen yang dibebaskan dari bea meterai adalah dokumenyang dibuat oleh:&nbsp;
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="15" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Organisasi Internasional serta Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional; atau</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="15" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing</li>
</ol>

Ini Dia Dokumen yang Diberikan Fasilitas Pembebasan Bea Meterai

Telah diketahui, platform media sosial Tiktok, secara resmi tidak lagi memfasilitasi transaksi jual beli per tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. Kebijakan ini merupakan imbas dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020.
Larangan ini tentunya akan sangat berdampak pada turunnya produksi sampai omzet. Pelaku bisnis UMKM yang selama ini menggantungkan penjualan di Tiktok Shop pun harus memutar otak untuk bisa bertahan. Mereka harus mengatur strategi lain agar usahanya bisa terus berjalan. Beberapa cara yang bisa ditempuh oleh pelaku bisnis UMKM adalah tetap berjualan live di platform e-commerce lain hingga menambah reseller.
Sementara itu, Tiktok Indonesia menyatakan akan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, pihak Tiktok akan menyetop fasilitas transaksi jual beli per tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. Pihak Tiktok juga telah memberikan surat perpisahan kepada seller yang biasa berjualan di Tiktok Shop.
Tiktok juga memberikan layanan terkait pesanan yang belum selesai. Pihak Tiktok meminta setiap penjual untuk segera memastikan pesanan pembeli telah diserahkan kepada mitra logistik untuk segera dikirimkan. Pesanan yang belum terkirim paling lambat tanggal 5 November akan dibatalkan otomatis oleh Tiktok. Sementara itu, untuk barang yang sifatnya pre-order, prosedurnya akan sama dengan non pre-order. 
Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM setelah Tiktok Shop ditutup? Berikut adalah beberapa di antaranya:
<ol>
<li>Beralih ke Platform E-Commerce Lain</li>
</ol>
Bisnis UMKM yang telah berhasil berjualan di Tiktok Shop sudah harus ancang-ancang untuk beralih ke platform e-commerce lain. Platform dengan nama besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada atau Bukalapak bisa menjadi pilihan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
<ol start="2">
<li>Bangun Toko Online Sendiri</li>
</ol>
Opsi untuk membangun toko online sendiri bisa jadi pertimbangan. Toko online ini nantinya bisa secara bebas dikelola secara mandiri oleh UMKM. Namun, UMKM perlu modal tambahan untuk membuat toko online.
<ol start="3">
<li>Manfaatkan Media Sosial</li>
</ol>
Manfaatkan media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, atau YouTube untuk mempromosikan produk juga menjadi salah satu cara beralih dari Tiktok Shop. Posting teratur, berinteraksi dengan pelanggan, dan menggunakan fitur iklan di platform-platform ini dapat membantu meningkatkan eksposur bisnis.
<ol start="4">
<li>Bekerja Sama Dengan Influencer</li>
</ol>
Bermitra dengan influencer atau Key Opinion Leader (KOL) yang memiliki audiens yang relevan dengan produk yang dijual juga menjadi salah satu cara promosi yang sering ditempuh oleh banyak pelaku bisnis UMKM. Tarif yang ditawarkan pun beragam bergantung kepada jumlah pengikut di media sosialnya.
<ol start="5">
<li>Memberikan Penawaran Khusus</li>
</ol>
Untuk menarik pelanggan baru atau mendorong pembelian ulang, pertimbangkan untuk menawarkan promosi atau diskon khusus untuk produk yang Anda jual.
<ol start="6">
<li>Kelola Stok dan Inventaris dengan Bijak</li>
</ol>
Memastikan stok produk yang cukup untuk memenuhi permintaan dan menghindari over stock yang menyebabkan kerugian.
<ol start="7">
<li>Membuat Strategi Pemasaran yang Lebih Komprehensif</li>
</ol>
Selain hanya mengandalkan satu platform, pertimbangkan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih komprehensif yang mencakup email marketing, iklan online, dan strategi pemasaran digital lainnya.
<ol start="8">
<li>Evaluasi</li>
</ol>
Pelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak serta lakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren adalah kunci untuk bertahan dalam bisnis.

Tiktok Shop Tutup Hari Ini, Apa yang Harus Dilakukan UMKM?

Perkembangan Pinjaman Online atau Pinjol di Indonesia bagai 2 sisi mata uang. Di satu sisi sangat membantu individu atau pelaku bisnis UMKM untuk mengajukan pinjaman dengan cepat, namun di sisi lain ada ancaman teror dari debt collector jika tidak mampu melunasi pinjaman.
Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, jika pihak peminjam tidak mampu membayar tagihannya, akan diteror dengan berbagai cara. Mulai dari teror ke kontak yang ada di handphone si peminjam, dipesankan order makanan fiktif, hingga teror ke tempat kerja si peminjam.
Di sisi lain, Indonesia memiliki banyak sekali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara ini. UMKM menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, UMKM semakin rentan terhadap bahaya pinjaman online (Pinjol) ilegal.
&nbsp;
Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia
UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka sangat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong distribusi pendapatan, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 64 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2020. Namun, UMKM sering menghadapi kendala dalam hal akses ke modal, dan itulah mengapa banyak dari mereka mencari bantuan melalui Pinjol.
&nbsp;
Alasan UMKM Memilih Pinjol
Lalu, mengapa UMKM lebih memilih pinjol? UMKM sering menghadapi tantangan dalam mengamankan pinjaman dari lembaga keuangan, contohnya bank. Berikut beberapa alasan mengapa UMKM lebih memilih pinjol untuk mengambil pinjaman.
<ol>
<li>Proses Peminjaman yang Cepat dan Mudah</li>
</ol>
Pinjol menawarkan proses peminjaman yang cepat dan mudah melalui aplikasi seluler atau situs web. UMKM dapat mengajukan pinjaman dalam hitungan menit dan mendapatkan persetujuan dalam waktu singkat
<ol start="2">
<li>Tidak Diperlukan Jaminan Fisik</li>
</ol>
Sebagian besar pinjol tidak memerlukan jaminan fisik seperti aset atau properti. Hal ini sangat memudahkan UMKM yang tidak memiliki aset untuk digunakan sebagai jaminan.
<ol start="3">
<li>Penawaran Pinjaman dengan Skala Kecil</li>
</ol>
Pinjol sering menawarkan pinjaman kecil yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Mereka dapat meminjamkan jumlah yang relatif kecil, bahkan beberapa juta rupiah.
<ol start="4">
<li>Dukungan Teknologi</li>
</ol>
Pinjol menggunakan teknologi untuk menilai risiko kredit dan menawarkan pinjaman kepada UMKM yang dianggap berisiko oleh lembaga keuangan tradisional.
&nbsp;
&nbsp;
Bahaya Pinjol Bagi UMKM
Meskipun sangat membantu UMKM dalam pengajuan pinjaman dengan cepat dan mudah, pelaku bisnis UMKM perlu menyadari risiko besar berkaitan dengan pinjol yang illegal. Berikut beberapa bahaya yang harus diwaspadai pelaku bisnis UMKM.
<ol>
<li>Bunga Tinggi dan Biaya Tersembunyi</li>
</ol>
Banyak Pinjol ilegal mengenakan bunga yang sangat tinggi, yang dapat menjadi beban keuangan yang tidak terkendali bagi UMKM. Selain itu, mereka sering menyertakan biaya tersembunyi yang tidak diungkapkan secara jelas pada awal transaksi.
<ol start="2">
<li>Praktik Pemerasan dan Ancaman</li>
</ol>
Beberapa Pinjol ilegal menerapkan praktik pemerasan dan ancaman jika UMKM tidak dapat membayar pinjaman mereka tepat waktu. Hal ini menciptakan tekanan psikologis dan ketidaknyamanan bagi peminjam.
<ol start="3">
<li>Penyalahgunaan Data Pribadi</li>
</ol>
Pinjol ilegal sering kali mengumpulkan data pribadi peminjam dengan cara yang tidak sah dan dapat menyalahgunakannya untuk kepentingan mereka sendiri, seperti pemerasan.
<ol start="4">
<li>Penyitaan Barang Pribadi</li>
</ol>
Dalam beberapa kasus ekstrem, Pinjol ilegal dapat menuntut penyitaan barang pribadi atau aset peminjam sebagai jaminan.
<ol start="5">
<li>Peningkatan Hutang</li>
</ol>
UMKM yang terjebak dalam Pinjol ilegal dapat dengan cepat terjerat dalam lingkaran hutang yang sulit dikelola. Mereka seringkali harus mengambil pinjaman lain hanya untuk melunasi hutang yang ada.
&nbsp;
Cara Menghindari Pinjol Ilegal
Pelaku bisnis UMKM harus mengetahui cara untuk menghindari pinjol ilegak agar ancaman seperti yang sudah dijelaskan di atas dapat dihindari. Berikut beberapa cara menhindari pinjol illegal.
<ol>
<li>Mengevaluasi Kredibilitas Pinjol</li>
</ol>
Sebelum mengambil pinjaman dari pinjol apa pun, UMKM harus melakukan penelitian mendalam tentang perusahaan tersebut. Mereka perlu memeriksa apakah perusahaan memiliki izin dan lisensi yang sah dari otoritas yang berwenang. Selain itu, mencari ulasan dari pelanggan sebelumnya dapat memberikan gambaran tentang reputasi perusahaan.
<ol start="2">
<li>Memahami Persyaratan dan Biaya</li>
</ol>
UMKM harus membaca dan memahami dengan cermat semua persyaratan dan biaya yang terkait dengan pinjaman. Hal ini mencakup tingkat bunga, biaya admin, denda keterlambatan, dan biaya lainnya. Semua informasi ini harus diungkapkan secara jelas oleh pinjol yang sah.
<ol start="3">
<li>Membandingkan Penawaran</li>
</ol>
Sebelum memutuskan pinjol mana yang akan dipilih, UMKM harus membandingkan penawaran dari beberapa penyedia pinjaman. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih penawaran terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
<ol start="4">
<li>Menyimpan Bukti Transaksi</li>
</ol>
UMKM harus selalu menyimpan bukti transaksi, seperti salinan perjanjian pinjaman, bukti pembayaran, dan komunikasi dengan pinjol. Dokumentasi ini akan menjadi bukti jika terjadi perselisihan atau masalah di masa depan.
<ol start="5">
<li>Konsultasikan dengan Ahli Keuangan</li>
</ol>
Jika UMKM merasa bingung atau tidak yakin tentang pinjaman yang akan diambil, mereka dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan atau penasihat hukum. Ahli ini dapat memberikan pandangan yang objektif dan membantu membuat keputusan yang bijak.

UMKM Hati-Hati, Kenali Bahaya Pinjol Ilegal

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 lalu sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Di sektor UMKM yang notabene penggerak ekonomi nasional pun ikut terkena imbasnya. Terlebih di sektor kuliner yang pada saat itu sangat berpotensi menjadi perantara tersebarnya virus COVID-19. Berdasarkan data dari Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), sekitar 30 juta UMKM di Indonesia gulung tikar akibat pandemic COVID-19.
Di era digital seperti sekarang ini platform sosial media seperti Youtube, Tiktok dan Instagram sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui platform inilah muncul peluang-peluang yang dimanfaatkan sebagian orang untuk membuat konten review/ulasan yang berhubungan dengan dunia kuliner. Mulai dari figur publik hingga orang biasa kini dapat dengan mudah menjadi reviewer kuliner di berbagai platform.
Di sisi lain, adanya platform sosial media tersebut memudahkan pihak yang ingin mencari (audience) tahu apakah restoran atau tempat makan yang dicari sesuai dengan keinginan. Namun tak jarang juga banyak pihak yang justru menjatuhkan bisnis UMKM khususnya di bidang kuliner dan dipublikasikan melalui sosial media. &nbsp;Hal ini lah yang seringkali menjadi perbincangan dan trending topic di masyarakat.
Dari sisi pembuat konten, tentunya mereka sangat berperan bagi keberlangsungan UMKM kuliner. Hal ini karena mereka bisa mempublikasikan revienya dan ditonton oleh banyak pengikut di media sosial. Sebuah UMKM bisa menjadi viral ataupun bangkrut juga bisa diakibatkan oleh andil dari para food vlogger. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran akan dampak yang ditimbullkan dari konten yang dibuat oleh kreator.
Sejatinya food vlogger yang mereview UMKM kuliner memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh pelaku bisnis UMKM. Mulai dari viral di sosial media hingga ujungnya adalah peningkatan omzet demi keberlangsungan bisnis. Berikut beberapa peran penting food vlogger terhadap UMKM kuliner di Indonesia.
<ol>
<li>Peningkatan Visibilitas dan Reputasi UMKM</li>
</ol>
Salah satu manfaat utama yang diberikan oleh food vlogger adalah peningkatan visibilitas dan reputasi bagi UMKM kuliner. Ketika food vlogger merekomendasikan atau mengulas makanan dari sebuah warung atau restoran kecil, itu dapat menghasilkan eksposur yang signifikan bagi bisnis tersebut. Ulasan positif dari food vlogger yang memiliki pengikut setia dapat membantu menarik perhatian calon pelanggan dan meningkatkan citra positif dari UMKM tersebut.
<ol start="2">
<li>Menciptakan Antusiasme</li>
</ol>
Food vlogger memiliki kemampuan untuk menciptakan dan antusiasme di sekitar bisnis kuliner tertentu. Ketika sebuah restoran atau kafe mendapatkan ulasan positif dari seorang food vlogger yang populer, itu bisa menjadi sorotan dalam komunitas makanan dan memicu minat yang lebih besar dari masyarakat. Antusiasme seperti ini dapat berdampak langsung pada peningkatan penjualan dan pengunjung bagi UMKM tersebut.
<ol start="3">
<li>Edukasi Produk dan Menu</li>
</ol>
Sebagian besar food vlogger tidak hanya mengulas makanan, tetapi juga memberikan informasi rinci tentang menu, harga, dan suasana di tempat-tempat yang mereka kunjungi. Ini membantu calon pelanggan untuk membuat keputusan yang lebih informan tentang tempat makan yang mereka pilih. Bagi UMKM, ini adalah kesempatan untuk mengedukasi pelanggan potensial tentang produk mereka dan menarik minat lebih lanjut.
<ol start="4">
<li>Jangkauan Audiens yang Lebih Luas</li>
</ol>
Food vlogger sering memiliki pengikut dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis. Ini berarti ketika mereka merekomendasikan UMKM kuliner, pesan tersebut dapat menjangkau audiens yang lebih luas daripada hanya mengandalkan pemasaran lokal. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang ingin menarik pelanggan dari luar daerah atau bahkan wisatawan.
<ol start="5">
<li>Memberikan Masukan yang Berharga</li>
</ol>
Food vlogger sering memberikan umpan balik yang jujur dan tajam tentang makanan dan layanan yang mereka ulas. Meskipun ini bisa menjadi tantangan bagi UMKM jika ulasannya negatif, umpan balik ini juga dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga. Dengan mendengarkan masukan dari food vlogger dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.
<ol start="6">
<li>Mendukung Industri Pariwisata</li>
</ol>
Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman kuliner regional. Food vlogger dapat membantu mempromosikan makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini tidak hanya mendukung bisnis lokal, tetapi juga mempromosikan pariwisata kuliner, yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.
Food vlogger memang memiliki peran yang vital dalam promosi UMKM kuliner. Akan tetapi, perlu adanya kesadaran dari pembuat konten untuk memberikan ulasan yang objektif. Mencantunkan disclaimer (sangkalan) juga dapat membuat audiens tahu kalau ulasan yang mereka buat memiliki sisi subjektivitas.

Peran Food Vlogger Bagi UMKM Bidang Kuliner

Hadirnya fintech atau financial technology menjadi hal yang penting dalam mendorong percepatan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan industri fintech dinilai mampu meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Adapun, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menyebutkan peran UMKM sangat besar dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari 60 persen. Terdapat 90 persen lebih tenaga kerja di Indonesia yang dipekerjakan oleh UMKM.
Namun, diketahui pula dalam praktiknya, UMKM menghadapi kondisi yang relatif sulit perihal pendanaan. Saat berbicara terkait pendanaan dari lembaga jasa keuangan konvensional, terdapat kendala aset untuk jaminan, laporan keuangan pun masih merugi meskipun secara cash flow positif.
Hal ini menjadi aspek yang dilematis untuk UMKM, khususnya pada perusahaan rintisan. Fintech peer to peer (p2p) lending ini dapat memberikan pinjaman yang disesuaikan dengan bisnis model dan cash flow cycle, maka ketika UMKM membutuhkan pinjaman, fintech lending dapat membantu.
Adapun, berdasarkan riset AFPI sebelumnya, permintaan pembiayaan UMKM dinilai belum merata dan masih terpusat di Bali dan Jawa. Angka tersebut sebanyak 62 persen dari total pembiayaan UMKM di Indonesia pada 2022 sebesar Rp1.400 triliun. Segmen dengan pertumbuhan tertinggi ini ada di Indonesia timur dengan skala mikro dan ultramikro. Namun, sampai kini akses pendanaan masih terbata di wilayah tersebut.
Dalam upaya meningkatkan layanan pinjaman bagi UMKM ini, fintech dapat memberikan pendanaan meliputi konfirmasi kegiatan usaha, program pendampingan kegiatan usaha, monitoring perputaran dana usaha, termasuk berbagai data pemerintah untuk keperluan scoring seperti Jamsostek, data BPJS, asuransi kegiatan usaha, dan pajak.
Pendanaan UMKM ini pun tidak hanya akan meningkat jumlahnya, melainkan beragam dengan sebaran mencapai daerah di luar Bali dan Jawa. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai outstanding pinjaman fintech P2P lending pada Juli 2023 sebesar Rp55,98 triliun.
Angka ini pun termasuk atas pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia yang mengalami peningkatan dari beberapa periode sebelumnya. Lalu, secara keseluruhan, total pinjaman yang telah disalurkan fintech P2P lending di Indonesia sejak 2018 hingga Juli 2023 mencapai Rp657,85 triliun.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero pun mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan UMKM di Indonesia lebih melek digital. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah kendala berbentuk tingkat literasi yang tergolong rendah. Hal ini dikarenakan, dari segi pendidikan para pelaku UMKM berada di tingkat middle-to-low, sehingga perlu upaya bersama untuk UMKM masuk ke dunia digital.
&nbsp;
Eddy juga mengapresiasi fintech, karena sudah berada di jalur yang tepat dengan berperan sesuai kebutuhan UMKM, yaitu mempermudah proses pembiayaan dengan proses digitalisasinya. Eddy turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berperan serta atas kemajuan UMKM yang berdampak pada penguatan ekonomi nasional.
Direktur Eksekturif Forum Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (Fokus UMKM) Ari Prabowo menyebutkan dari 60 juta lebih UMKM di Indonesia, tetapi masih sedikit UMKM yang memanfaatkan permodalan melalui fintech, karena kurangnya pengetahuan atas dunia digital. Oleh karena itu, Ari menyebutkan UMKM harus berfokus pada ''4 Go'' yaitu Go legal, Go digital, Go modern, dan Go global.
Dengan adanya UMKM Indonesia yang memasuki dunia digital, maka UMKM akan mendapatkan akses permodalan yang mudah dan cepat. Ari menyebutkan Forum Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah mendukung berbagai upaya yang dilakukan fintech dalam memberikan kemudahan pengajuan pembiayaan kepada UMKM serta menyatakan siap untuk berkolaborasi dan memastikan setiap UMKM menjalankan fokus ''4 Go''.

Peran Fintech Dalam Percepatan Digitalisasi UMKM

Jastip atau Jasa Titip akhir-akhir ini menjadi salah satu opsi bisnis yang sedang menjamur. Opsi pembelian barang dengan membayar jasa kepada orang yang membeli sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang tidak punya banyak waktu untuk berbelanja langsung. Mulai dari kosmetik, skincare, tas, makanan, otomotif, hingga peralatan dapur menjadi barang barang favorit untuk dijastipkan.
Variasi tempat pembelian barang juga sangat beragam. Mulai dari pusat perbelanjaan dalam negeri hingga luar negeri. Negara-negara favorit untuk jastip antara lain Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Amerika Serikat. Bagi kamu yang menjalankan bisnis jastip, sudah tentu harus meluangkan seluruh waktu kamu untuk menjalankan bisnis ini.
Ada beberapa alasan orang menggunakan jastip, antara lain:
<ol>
<li>Waktu yang Terbatas</li>
</ol>
Untuk orang-orang yang sibuk dan tidak punya banyak waktu tentunya jastip menjadi solusi yang pas. Apalagi momentum diskon dan kesempatan untuk berkunjung langsung ke lokasi tidak bisa didapat dengan mudah. Oleh karena itu, banyak orang yang menggunakan jasa titip untuk berbelanja
<ol start="2">
<li>Jarak yang Jauh</li>
</ol>
Jika dibandingkan harus pergi ke kota atau negara lain untuk membeli suatu barang, sebagian orang lebih memilih jastip , arena dianggap lebih efektif. Hanya dengan membayar jasa dan ongkos kirimnya, kamu dengan mudah bisa mendapatkan barang yang kamu inginkan.
<ol start="3">
<li>Bisa Lebih Murah</li>
</ol>
Untuk produk dari luar negeri, sebagian produk memang lebih mahal jika kita beli di dalam negeri. Oleh karena itu jastip adalah pilihan yang tepat.
<ol start="4">
<li>Terjamin Keasliannya</li>
</ol>
Aspek kepercayaan yang besar antara konsumen dan penyedia jastip menjadi aspek yang paling penting. Penyedia jastip diharapkan menjadi kepercayaan konsumen dalam membeli barang.
Bagi pelaku bisnis jastip, harusnya sudah mengetahui tentang ketentuan jastip, khususnya pembelian barang dari luar negeri. Pembelian barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia akan dikenakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).
Impor barang melalui barang bawaan ke wilayah Indonesia akan dikategorikan menjadi personal use dan non personal use. Untuk barang personal use, bea cukai memberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai dengan besaran US$500 per penumpang. Sementara, untuk barang non personal use akan diterapkan tarif bea masuk umum dan untuk nilai pabean juga akan ditetapkan dari keseluruhan nilai pabean barang impor.
&nbsp;
Ketentuan Perpajakan Jastip
Regulasi yang mengatur tentang jastip telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Selain bea masuk, penyedia jasti juga wajib untuk membayar Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terdiri dari PPh Pasal 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kalau tergolong barang mewah.
Untuk PPh Pasal 22 Impor jika barang jastip termasuk dalam ketentuan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 maka terbagi dua jenis. Tarif sebesar 10% dan 7,5% berdasarkan Angka Pengenal Impor (API). Akan tetapi, jika tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif yang ditentukan atau dua kali lipat lebih besar.
Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 11% berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Sementara untuk PPnBM sifatnya kondisional. Jika barang jastip tergolong mewah, maka dikenakan PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200% berdasarkan pasal 8 UU 42 Tahun 2009. Selain itu, jastiper juga wajib melaporkan barang bawannya ke custom declaration yang akan diserahkan ke bea cukai saat sampai di Indonesia.
&nbsp;
Contoh Perhitungan Pajak Jastip
Mira membeli barang jastip dari Korea Selatan seharga US$600 dan telah memiliki NPWP. Diketahui kurs yang berlaku Rp15.000. Berikut perhitungan pajaknya:
Harga barang US$600
Pembebasan US$500
Harga setelah pembebasan US$100
Nilai Pabean (US$100 x kurs) = Rp1.500.000
Bea Masuk (10% x Nilai Pabean) = Rp150.000
Nilai Impor (NI) = Rp1.650.000
PPh Pasal 22 Impor 7,5% x NI = 7,5% x Rp1.650.000 = Rp123.750 (memiliki NPWP)
PPN 11% x NI = 11% x Rp1.650.000 = Rp181.500
PDRI = PPh Pasal 22 Impor + PPN = Rp305.250

Ingin Buka Usaha Jastip Internasional Cek Ketentuannya di Sini!

PPh 21 dikenakan atas seluruh Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas pekerjaan, jasa, kegiatan, maupun jabatan suatu orang pribadi dalam negeri. Penghasilan yang diperoleh dapat berbentuk gaji, upah, honor, tunjangan. Dalam pengenaan PPh 21, Besaran pajaknya dipengaruhi dengan penghasilan yang diterima yang dikurangi oleh beberapa pengurang seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak, Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, dan Iuran Jaminan Hari Tua.&nbsp;
Biaya jabatan sendiri memiliki pengertian sebagai suatu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto untuk menghitung pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk besaran pasti dari Pajak Penghasilan Pasal 21 sendiri, Sobat dapat mengurangi pendapatan yang Sobat terima dalam 1 tahun dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak dan dikurangi dengan Biaya Jabatan. Biaya jabatan sendiri akan tetap dikenakan walaupun pegawai tersebut tidak memiliki jabatan. Biaya jabatan sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 tentang Pajak Penghasilan. Didalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa pengurangan penghasilan bruto denngan Biaya Jabatan hanya berlaku bagi Karyawan Tetap. Karena pada Pasal 21 ayat 4 menjelaskan pengenaan PPh 21 bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yaitu penghasilan bruto yang dikurangi oleh bagian penghasilan yang tidakdikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.03/2008, besaran tarif dari biaya jabatan sendiri adalah 5% dengan nilai maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun. Selain itu, pada PMK tersebut menjelaskan kapan mulainya biaya jabatan akan dikenakan:&nbsp;
<ol>
<li>Jika mulai dari awal tahun pegawai/karyawan telah berstatus tetap, maka biaya jabatan akan mulai dihitung dari bulan Januari hingga akhir tahun saat karyawan/pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja</li>
<li>Jika seorang karyawan/pegawai baru diangkat statusnya menjadi tetap dalam tahun takwim/kalender, maka biaya ini akan dihitung sejak bulan pengangkatan karyawan sampai akhir tahun atau sampai berhenti kerja.&nbsp;</li>
<li>Jika seorang karyawan/pegawai telah berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya tersebut akan dihitung dari Januari hingga bulan saat karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja</li>
</ol>
&nbsp;
Contoh Perhitungan Biaya Jabatan
<ol>
<li> Biaya Jabatan di Bawah Batas Maksimal</li>
</ol>
A adalah seorang karyawan tetap dari PT XYZ yang telah bekerja selama 1 tahun. Setiap bulannya A menerima gaji sebesar Rp 6.000.000. Selain itu, A juga mendapatkan tunjangan ongkos sebesar Rp 500.000 per bulannya. Berapakah besaran biaya jabatan yang harus dibayar A?
Total pendapatan = Gaji + Tunjangan
Total pendapatan = Rp 6.000.000 + Rp 500.000
Total pendapatan = Rp 6.500.000
Biaya Jabatan = Total Pendapatan x Tarif Biaya Jabatan
Biaya Jabatan = Rp 6.500.000 x 5%
Biaya Jabatan = Rp 325.000
Maka biaya jabatan A sebesar Rp 325.000 tiap bulannya atau Rp 3.900.000 dalam setahun.
&nbsp;
<ol start="2">
<li> Biaya Jabatan di Atas Batas Maksimal</li>
</ol>
B adalah seorang karyawan tetap yang telah lama bekerja di PT XYZ. Setiap bulannya B menerima gaji sebesar Rp 15.000.000. Selain itu, B juga mendapatkan tunjangan ongkos sebesar Rp 1.000.000 per bulannya. Berapakah besaran biaya jabatan yang harus dibayar B?
Total pendapatan = Gaji + Tunjangan
Total pendapatan = Rp 25.000.000 + Rp 1.000.000
Total pendapatan = Rp 26.000.000
Biaya Jabatan = Total Pendapatan x Tarif Biaya Jabatan
Biaya Jabatan = Rp 26.000.000 x 5%
Biaya Jabatan = Rp 1.300.000
Maka biaya jabatan B sebesar Rp 1.300.000 tiap bulannya atau sebesar Rp 15.600.000 dalam setahun. Namun, dikarenakan biaya jabatan B lebih besar dari batas maksimal, maka biaya jabatan B hanya sebesar nilai maksimal yaitu Rp 500.000 tiap bulannya atau Rp 6.000.000 dalam setahun

Sobat Belajar: Mari mengenal Biaya Jabatan

Artikel Sobat Pajak