<p style="text-align: justify;">Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Jumlah penduduk muslim bahkan mencapai lebih dari setengah populasi Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021 yakni setara dengan 86,9% penduduk Indonesia. Melihat angka tersebut, maka permintaan pada produk halal tentunya juga lumayan besar. Negara Indonesia mengatur tentang jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Yang lebih lanjut diatur dalam pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa &ldquo;Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu&rdquo;.&nbsp; Peran pemerintah lainnya adalah bertanggung jawab untuk menyediakan produk halal bagi penduduk muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan akan meningkat.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Dokumen yang perlu disiapkan</strong></h3>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Data pelaku usaha</strong>
<ul>
<li>Terdiri dari NIB (nomor induk berusaha), jika tidak ada dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKP dll).</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Nama &amp; jenis produk</strong>
<ul>
<li>Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang disertifikasi halal.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Data produk &amp; bahan yang digunakan</strong>
<ul>
<li>Terdiri dari bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Pengolahan produk</strong>
<ul>
<li>Dijabarkan mulai dari pembelian, pengolahan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Dokumen sistem jaminan produk halal</strong>
<ul>
<li>Dalam suatu manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><strong> Mendaftar melalui portal halal.go.id</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman&nbsp;<a href="https://ptsp.halal.go.id/">https://ptsp.halal.go.id</a>. Lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email aktif.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Kemudian login dengan email yang tadi didaftarkan. Isikan asal pelaku usaha, (dari luar negeri, dalam negeri, atau instansi pemerintahan). lalu isikan NIB di kolom yang tersedia. Kemudian ikuti instruksi pendaftaran yang ada di laman tersebut.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3><strong> Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh BPJPH</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Setelah melakukan pendaftaran, selanjutnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)&nbsp;akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pelaku usaha dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan menguji kehalalan produk. Proses ini dilakukan dalam kurun waktu dua hari kerja.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3><strong> Pengujian Kehalalan Produk oleh LPH</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Selanjutnya Lembaga Pemeriksa Halal akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk yang didaftarkan, proses pengujian ini biasanya dilakukan selama 15 hari kerja.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3><strong> Penetapan Kehalalan Produk oleh MUI</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Apabila lolos pemeriksaan dan pengujian produk, maka tahap selajutnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. Proses ini berlangsung selama 3 hari kerja.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3><strong> Penerbitan Sertifikat Halal</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Langkah terakhir adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan menerbitkan sertifikat halal. Proses ini biasanya terjadi dalam waktu yang singkat yaitu satu hari kerja.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Sertifikasi Halal</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Kepercayaan Konsumen Meningkat</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya sertifikasi halal maka akan timbul ketenangan dari konsumen yang akan membeli produknya. Tidak jarang para konsumen biasanya akan mencari tahu apakah dalam produk tersebut sudah tersertifikasi halal sebelum melakukan pembelian. Hal ini memberikan keuntungan pada usaha karena penjualan akan semakin meningkat.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Kualitas Produk Lebih Terjamin</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sebelum diterbitkannya sertifikat halal, kandungan, proses pengolahan akan dinilai oleh lembaga pemeriksa halal. Apabila terdapat salah satu bagian yang tidak memenuhi kriteria halal maka sertifikasi halal tak dapat diterbitkan. Hal ini menjadi jaminan bahwa produk yang sudah diberi label halal kualitasnya akan lebih terjamin dibandingkan dengan produk tanpa label halal.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Memperluas jangkauan pemasaran</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sertifikasi halal juga dapat membantu perluasan pemasaran dari produk yang kita produksi. Pemaran dapat mencapai pasar luar negeri, terlebih lagi pada negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim.</p>

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Jumlah penduduk muslim bahkan mencapai lebih dari setengah populasi Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021 yakni setara dengan 86,9% penduduk Indonesia.

Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal bagi UMKM

<p style="text-align: justify;">BLT merupakan singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah. Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai kepada UMKM yang mana dilaksanakan per bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Pemberian BLT UMKM ini diberikan sebesar Rp1,2&nbsp; Juta yang mana diberikan kepada pelaku usaha kecil dan juga menengah yang telah memenuhi syarat.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemberian BLT ini diperuntukkan dalam penambahan modal bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hal ini menjadi suatu solusi dari pemerintah dalam anitisipasi inflasi yang dikarenakan kenaikan harga BBM. Dalam memperoleh BLT, para pelaku UMKM harus memiliki usaha yang jelas dan benar adanya. Pemberian BLT UMKM ini harus berkoordinasi dengan pemerintah dalam memperoleh BLT tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Syarat agar UMKM terdaftar sebagai penerima BLT UMKM, maka harus memenuhi beberapa ketentuan berikut ini :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).</li>
<li>Pelaku UMKM memiliki kartu identitas penduduk atau yang disebut dengan KTP.</li>
<li>Terdaftra sebagai pelaku usaha mikro yang sudah dibuktikan berdasarkan surat usulan dari calon penerima BPUM serta dari pengusul BPUM dilengkapi dengan lampirannya.</li>
<li>Tidak terdaftar sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) seperti TNI, Polri, Pegawai dari BUMN dan</li>
<li>Pelaku UMKM tidak sedang menerima kredit atau pinjaman atau pembiayaan dari bank ataupun KUR.</li>
<li>Bagi pelaku UMKM yang sudah memiliki KTP serta domisili usaha yang berbeda, maka diharuskan untuk melampirkan SKU (Surat Keterangan Usaha).</li>
<li>Segera daftarkan diri pada pihak Dinas Koperasi dan juga UKM dari setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Selain melalui dinas koperasi, bagi pelaku UMKM yang sudah terdaftar online maka pendaftaran BLT juga bisa dilakukan secara online, dan tidak perlu datang ke dinas setempat untuk melakukan pendaftaran.</p>
<p style="text-align: justify;">Cara mendaftar untuk menjadi UMKM Online yaitu sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Membuka website <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>.</li>
<li>Lalu klik Daftar.</li>
<li>Setelah itu pilih sesuai dengan skala usaha UMKM yang dimiliki oleh pelaku UMKM.</li>
<li>Lalu isi data sesuai yang diperlukan lalu klik Daftar.</li>
<li>Lalu akan muncul notifikasi pada email dan klik tombol aktivasi yang telah dikirim melalui email.</li>
<li>Lalu pilih menu &ldquo;Perizinan Berusaha&rdquo; dan klik &ldquo;Permohonan Baru&rdquo;.</li>
<li>Isi data dan lengkapi data yang diminta.</li>
<li>Jika sudah lengkap klik &lsquo;selanjutnya&rsquo;.</li>
<li>Lalu pahami dari notifikasi lalu centang Pernyataan Mandiri.</li>
<li>Kemudian periksa draf perizinan berusaha.</li>
<li>Lalu ditunggu hingga perizinan tersebut terbit.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Berikut cara cek pelaku UMKM menjadi penerima dari BLT UMKM yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Membuka website <a href="https://eform.bri.co.id/bpum">https://eform.bri.co.id/bpum</a></li>
<li>Siapkan KTP yang telah digunakan sebelumnya pada saat melakukan pendaftaran dalam mengisi data pribadi.</li>
<li>Isi NIK sesuai dengan KTP yang telah digunakan pada saat melakukan pendaftaran online.</li>
<li>Masukkan kode verifikasi yang telah dikirim.</li>
<li>Lalu klik proses inquiry.</li>
<li>Jika data yang kamu masukkan telah terdaftar sebagai penerima dari BLT UMKM, maka akan keluar hasil dari pencarian yang telah terdapat informasi mengenai e-KTP yang sudah didata sebagai penerima BPUM 2022.</li>
<li>Jika kamu bukan termasuk dari penerima BLT maka akan terlihat pesan &lsquo;Nomor e-KTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM&rsquo;.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ada UMKM yang gagal dan tidak berhasil dalam mencarikan dana BLT Rp1,2 Juta. Jika terdapat pelaku UMKM yang gagal menerima BLT maka pelaku UMKM tidak memenuhi dari syarat yang telah ditentukan. Yaitu sebagai berikut :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pelaku dari UMKM bukan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dilihat pada KTP.</li>
<li>Tidak memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha atau SKU (Surat Keterangan Usaha) dan juga surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM.</li>
<li>Terdaftar sebagai anggota POLRI, TNI, ASN (Aparatur Sipil Negara), dari pegawai BUMN, dan BUMD.</li>
<li>Pelaku UMKM yang terdaftar menjadi penerima kredit baik dari bank atau KUR.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Maka pastikan anda sebagai pelaku UMKM yang jelas dan memenuhi persyaratan agar mendapatkan BLT dari pemerintah.</p>

BLT merupakan singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah. Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai kepada UMKM yang mana dilaksanakan per bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Pemberian BLT UMKM ini diberikan sebesar Rp1,2  Juta yang mana diberikan kepada pelaku usaha kecil dan juga menengah yang telah memenuhi syarat.

Apakah Semua UMKM Mendapatkan BLT

<p style="text-align: justify;">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan majunya perempuan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menandakan kemajuan ekonomi Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Pasalnya, peranan dan konribusi UMKM dalam perekonomian nasional tahun 2021 mencapai 61%. Sementara itu, 99% dari 6,42 juta UMKM di Indonesia berada di level mikro dan 57% dikelola oleh perempuan.</p>
<p style="text-align: justify;">Melihat besarnya kontribusi UMKM terutama perempuan terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah akan terus mendorong dan memberikan berbagai fasilitas serta menggunakan instrumen kebijakan dan pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM terutama para perempuan di Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah hadir saat UMKM dihadapkan pada keterbatasan akses permodalan. Salah satu contohnya adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diakses oleh UMKM melalui perbankan dan lembaga keuangan bukan bank termasuk koperasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemerintah mencatat, sampai saat ini lebih dari 6 juta UMKM telah memperoleh KUR dengan subsidi bunga yang tentu diharapkan akan meningkatkan kemampuan usaha mereka.Berikutnya, ada juga program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang membuka penyaluran kredit dalam jumlah terbatas namun memiliki fleksibilitas, baik dalam administrasi maupun aksesnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Tercatat, 95% atau lebih dari 6,4 juta penerima pembiayaan UMi adalah perempuan loh. Tidak hanya itu, program ini juga memberikan pendampingan yang bisa membantu UMKM dalam mengembangkan keterampilan dan usaha mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">Di samping itu, pemerintah terus mengembangkan ekosistem digital Indonesia baik di bidang infrastruktur maupun akses layanan digital. Terlebih dengan teknologi digital bisa membantu UMKM di bidang pendanaan dan pemasarn.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebab, dengan teknologi digital, transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, bahkan secara real time. Artinya ini akan mengatasi masalah jarak dan waktu.</p>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan majunya perempuan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menandakan kemajuan ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Sebut Perempuan dan UMKM Dorong Perekonomian Indonesia

<p style="text-align: justify;">Menjadi pengusaha atau pelaku bisnis tentunya sangat penting untuk memperhatikan produk yang dijual, terutama pada kualitas produk itu sendiri. Menjadi kuda hitam perekonomian Indonesia, tentunya UMKM harus benar-benar memperhatikan pengembangan terhadap produk.</p>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang kita ketahui, sejauh ini Pemerintah Indonesia secara konsisten terus mendukung pengembangan setiap UMKM dengan memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan melalui berbagai kegiatan ataupun program yang kerap kali diselenggarakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan dukungan-dukungan tersebut, tentunya pemerintah meminta bagi seluruh pelaku usaha UMKM untuk melakukan peningkatan kualitas pada produk, yang mana hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guna memiliki daya saing yang nantinya akan menumbuhkan ekonomi masyarakat.</p>
<p style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Sobat Pajak akan menginformasikan beberapa tips atau cara yang dapat para pelaku usaha UMKM terapkan dalam meningkatkan kualitas produk. Berikut di antaranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan <em>Quality Control</em> Untuk Semua Produk</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pada dasarnya, setiap pelaku usaha memiliki memiliki stAndarisasi produk yang berbeda-beda. Oleh karena itu, harus dipastikan kembali kuliatas produk yang dijual degan melakukan <em>quality control</em> secara cermat dan hati-hati. Jangan sampai menjual produk dengan keadaan belum memenuhi stAndar atau tidak seimbang dengan harga jual.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengidentifikasi Kebutuhan Pembeli</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, pelaku usaha harus memastikan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan pembeli sebagai target pasarnya. Sebagai contoh, apabila target pasar yang ditentukan memerlukan produk yang murah, maka akan sangat percuma apabila Anda melakukan rekayasa produk yang sama namun menggunakan biaya produksi lebih besar, begitupun sebaliknya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan Evaluasi Untuk Supplier Produk</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Poin ini harus diperhatikan bagi para pelaku usaha UMKM yang berfokus pada penjualan produk dari distributor atau supplier. Meskipun produk yang dijual berasal dari supplier, Anda sebagai penjual tetap harus mengevaluasi kualitas produk yang Anda dapatkan dari supplier tersebut, karena produk yang Anda jual menjadi cerminan atau branding dari tempat kegiatan usaha yang Anda jalankan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memanfaatkan Feedback Dari Pembeli</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Guna meningkatkan kualitas pada produk, hal ini merupakan salah satu cara yang paling utama meningkatkan kualitas produk. Feedback yang pembeli berikan bisa jadi acuan pelaku usaha dalam mengembangkan produk yang telah dijual. Misalnya Anda merupakan pelaku usaha yang baru ingin menawarkan produk usaha Anda, sebelum memproduksi produk tersebut dalam skala yang besar, lebih baik Anda melakukan produk beta dan uji terlebih dahulu. Dengan mengeluarkan produk beta lebih dahulu, Anda akan mendapatkan feedback pembeli, dari feedback tersebutlah Anda dapat menyempurnakan produk pertama yang akan Anda jual. Coba bayangkan apabila Anda langsung mengeluarkan produk ke pasaran dan dalam jumlah besar, namun ternyata gagal, tentu hal ini akan sangat merugikan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Belajar Dari Kompetitor</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, para pelaku usaha akan menganggap kehadiran kompetitor sebagai lawan atau acaman dari berlangsungnya bisnis. Sebenarnya jika kita mengambil sisi positifnya, hadirnya kompetitor merupakan salah satu cara yang bisa pelaku usaha manfaatkan untuk mempelajari kekurangan dan kelebihan dari produk yang dijual. Pembanding yang dilakukan terhadap produk kompetitor lah yang dapat menciptakan strategi baru yang lebih nyata. Dalam hal ini, jadikan kompetitor sebagai target dalam meingkatkan kualitas, jika kompetitor memiliki target yang baik, maka itu sudah menjadi tugas pelaku usaha bagaimana caranya mengimbangi target tersebut atau bahkan melebihinya.</p>

Menjadi pengusaha atau pelaku bisnis tentunya sangat penting untuk memperhatikan produk yang dijual, terutama pada kualitas produk itu sendiri. Menjadi kuda hitam perekonomian Indonesia, tentunya UMKM harus benar-benar memperhatikan pengembangan terhadap produk.

UMKM Diminta Meningkatkan Kualitas Produk, Berikut Tipsnya!

<p style="text-align: justify;">Salah satu faktor yang membuat seseorang bisa mendapatkan persetujuan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya adalah BI Checking. Pasalnya ketika mengajukan kredit ke bank dalam prosesnya mensyaratkan BI Checking, baik mengajukan Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maupun kartu kredit.</p>
<p style="text-align: justify;">BI Checking merupakan layanan untuk mendapatkan informasi riwayat kredit atau pinjaman dari debitur yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Informasi riwayat kredit debitur itu tercatat dalam SID (Sistem Informasi Debitur). Lewat sistem tersebut, informasi riwayat kredit debitur bakal dibagikan ke bank atau lembaga keuangan lain, sebagai penyedia jasa pinjaman. Fungsi BI Checking sendiri adalah untuk mempermudah debitur saat hendak mengajukan kredit ke penyedia jasa pinjaman.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Rincian Skor Kredit berdasarkan BI Checking</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 1: Kredit Lancar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki performa sangat baik. Debitur memiliki catatan selalu membayar cicilan kredit dengan bunganya, setiap bulan hingga lunas, tanpa ada penunggakan</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 2: Kredit DPK atau Kredit dalam Perhatian Khusus</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu 1-90 hari</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 3: Kredit Tidak Lancar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu 91-120 hari.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 4: Kredit Diragukan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu 121-180 hari.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 5: Kredit Macet</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki performa sangat buruk. Debitur tercatat telah menunggak pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu lebih dari 180 hari.</p>
<p style="text-align: justify;">Skor di atas akan menjadi bahan pertimbangan bank atau lembaga keuangan lain dalam memutuskan untuk memberi pinjaman pada calon debitur. Debitur dengan skor 3, 4, dan 5 akan dimasukkan daftar hitam atau <em>Blacklist</em> BI Checking. Bank sama sekali tidak mau mengambil risiko bila nantinya kredit yang diberikan bermasalah atau <em>non performing loan</em> (NPL). <em>Non performing loan</em> (NPL) sendiri menjadi indikator penting yang digunakan untuk mengukur seberapa sehat suatu bank. Adanya NPL mengakibatkan modal bank menjadi berkurang sehingga berimbas pada pemberian kredit yang akan datang</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, BI Checking calon debitur yang disukai bank adalah mereka yang memiliki skor 1. Kemudian skor 2 masih perlu diawasi karena dikhawatirkan sewaktu-waktu kredit dalam perhatian khusus ini bisa berdampak pada NPL.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mengecek Skor BI Checking</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Informasi SID ini bisa diakses publik dalam hal ini masyarakat. Saat ini bagi masyarakat yang ingin mengetahui catatan kreditnya bisa mengajukan informasi SID ke kantor OJK ataupun secara online di mana layanan ini tidak dipungut biaya. Berikut penjelasan melihat BI Checking seperti dikutip dari laman OJK.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h3><strong>Prosedur Mengecek BI checking secara offline (Sekarang sudah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK))</strong></h3>
<ul>
<li>Menyiapkan kartu identitas asli, KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk debitur perorangan. Sedangkan, untuk debitur badan usaha wajib membawa fotokopi identitas badan usaha dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas asli badan usaha.</li>
<li>Datang ke kantor OJK pusat atau kantor-kantor perwakilan OJK di daerah, kemudia isi formulir permohonan SLIK.</li>
<li>Jika dokumen lengkap, maka petugas OJK akan melakukan pencetakan hasil iDEB (informasi debitur).</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Prosedur Mengecek BI checking secara online</strong></h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Buka laman permohonan SLIK <a href="https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi">https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi</a></li>
<li style="text-align: justify;">Isi formulir dan nomor antrean</li>
<li style="text-align: justify;">Upload foto scan dokumen yang dibutuhkan yakni KTP untuk WNI dan paspor untuk WNA. Untuk badan usaha wajib melampirkan identitas pengurus, NPWP, dan akta pendirian perusahaan</li>
<li style="text-align: justify;">Jika seluruhnya sudah selesaikan, klik tombol "Kirim" setelah sebelumnya mengisi kolom captcha</li>
<li style="text-align: justify;">Tunggu email konfirmasi dari OJK berisi bukti registrasi antrean SLIK online</li>
<li style="text-align: justify;">OJK akan melakukan verifikasi data, dan pemohon akan menerima pemberitahuan dari OJK berupa hasil verifikasi antrean SLIK online paling lambat H-2 dari tanggal antrean</li>
<li style="text-align: justify;">Apabila data yang disampaikan valid, maka nasabah bisa mencetak atau print formulir pada email dan memberikan tanda tangan sebanyak 3 kali</li>
<li style="text-align: justify;">Foto atau scan formulir yang telah ditandatangani harus dikirim ke nomor WhatsApp yang tertera pada email beserta foto selfie dengan menunjukan KTP</li>
<li style="text-align: justify;">OJK akan melakukan verifikasi lanjutan via WhatsApp dan melakukan video call apabila diperlukan</li>
<li style="text-align: justify;">Jika lolos verifikasi, maka OJK akan mengirimkan hasil iDeb SLIK melalui email</li>
</ul>
</li>
</ul>

Salah satu faktor yang membuat seseorang bisa mendapatkan persetujuan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya adalah BI Checking. Pasalnya ketika mengajukan kredit ke bank dalam prosesnya mensyaratkan BI Checking, baik mengajukan Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maupun kartu kredit.

BI Checking, Faktor Penting dalam Mengajukan Pinjaman Kredit

<p style="text-align: justify;">Kondisi gejolak ekonomi global diprediksi masih akan terus berlanjut hingga tahun 2023 mendatang. Risiko resesi global yang makin menguat sangat memungkinkan berdampak pada perekonomian Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa dunia usaha menjadi salah satu penompang perekonomian di tahun 2023, terutama UMKM. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat menembus 5.3% di 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Suahasil Nazara mengatakan, untuk menggerakkan roda perekonomian di tengah gejolak ekonomi, belanja dalam negeri sangat diandalkan, terutama produk lokal. Untuk itu, peran UMKM sebagai produsen produk dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting.</p>
<p style="text-align: justify;">Oleh karena itu, pemerintah mendorong alokasi kredit perbankan untuk UMKM dapat mencapai 30%. Sebab, dengan tersedianya penyaluran kredit akan membantu permodalan UMKM untuk memenuhi kebutuhan produksi ataupun penyediaan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, kredit ini dapat menjadi benteng penyelamat bagi UMKM.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain dari sisi pendanaan, upaya mendorong UMKM untuk naik kelas juga diperlukan dari sisi pendampingan agar mempunyai kemampuan entrepreneur, interpersonal skill, serta akses pasar. Maka, pemerintah pun mendorong adanya kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan menengah atau kecil.</p>
<p style="text-align: justify;">Suahasil Nazara juga menuturkan, untuk mendorong UMKM pada tahun 2022 saja, pemerintah telah memberikan anggaran Rp 747 triliun khusus membeli produk UMKM.</p>

Kondisi gejolak ekonomi global diprediksi masih akan terus berlanjut hingga tahun 2023 mendatang. Risiko resesi global yang makin menguat sangat memungkinkan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Pemerintah Sebut UMKM Diandalkan untuk Topang Ekonomi Dalam Resesi Global

<p style="text-align: justify;">Setelah Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan perekonomian Indonesia tahun 2023 gelap, banyak masyarakat yang mulai ketar-ketir dan panik terlebih para pelaku usaha UMKM.</p>
<p style="text-align: justify;">Sri Mulyani mengatakan hal tersebut bukanlah bualan semata untuk meningkatkan rasa takut di masyarakat, melainkan didasari dengan kondisi perekonomian global yang hingga saat ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan sudah banyak para ahli di bidangnya yang memprediksi bahwa peningkatan ini akan terus berjalan hingga akhir tahun 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Bayang-bayangan resesi hingga saat ini semakin terlihat nyata selaras dengan meningkatnya komoditas energi, ancaman inflasi, hingga penaikan suku bunga. Menjadi kuda hitam perekonomian Indonesia, UMKM terus diwanti-wanti oleh pemerintah untuk siap dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global ini. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting bagi pelaku usaha UMKM untuk mulai mempersiapkan beberapa hal untuk bertahan dalam ancaman resesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut adalah beberapa cara yang sudah Sobat Pajak siapkan bagi kalian para pelaku usaha UMKM dalam bertahan diketidakpastian ini:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengelola Keuangan dan Buat Dana Darurat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ketidakpastian pada kegiatan ekonomi ini merupakan dampak resesi yang sangat perlu diantisipasi, khususnya bagi para pelaku usaha/bisnis. Dengan adanya pengelolaan keuangan dan dana darurat yang baik, maka dapat dipastikan hal ini bisa membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi, karena adanya ancaman resesi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Evaluasi dan Kembangkan Bisnis</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Poin ini sangatlah penting, tidak hanya membantu dalam bersaing dengan kompetitor, tetapi bisa juga membantu usaha Anda untuk bertahan di tengah ketidakpastian kegiatan ekonomi ini. Dengan melakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut dikembangkan, maka dapat dipastikan bisnis Anda mampu bertahan lantaran sudah mengetahui potensi hambatan-hambatan yang ada dalam bisnis pada saat dilakukan evaluasi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Buat Jaringan Pasar Lebih Luas</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, beberapa sumber telah menyebutkan ini merupakan salah satu cara yang perlu dikakukan dalam menghadapi resesi ekonomi di masa depan. emperluas jaringan pasar dapat membantu para pelaku usaha UMKM dalam memperkenalkan produknya, sehinggaproduk yang dijual semakin banyak dikenal dan mampu bersaing dan bertahan di tengah resesi ekonomi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Berani Adaptasi Bisnis/Usaha</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya ancaman resesi, tentunya akan merubah kebiasaan atau perilaku setiap konsumen dalam mengeluarkan dananya. Maka dari itu, sangat penting bagi pelaku usaha UMKM dalam mengadaptasi bisnis berdasarkan tren atau perilaku konsumen di eranya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Buat Catatan dan Laporan Keuangan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan. Pencatatan dan laporan keuangan ini merupakan bagian terpenting agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi arus kas dan keuangannya selama berjalannya usaha. Dalam kondisi ini, para pelaku usaha harus lebih teliti dalam melakukan pencatatan dan laporan keuangannya. Dengan begitu, para pelaku usaha bisa lebih memanfaatkannya untuk pengajuan dana, hingga membuat keputusan finansial yang baik berdasarkan data yang akurat.</p>

Setelah Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan perekonomian Indonesia tahun 2023 gelap, banyak masyarakat yang mulai ketar-ketir dan panik terlebih para pelaku usaha UMKM.

Resesi 2023? Ini Dia Cara Agar Bisnis UMKM Anda Bisa Bertahan

<p style="text-align: justify;">Seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar disebut dengan wajib pajak. Lantas apa sajakah yang menjadi kriteria seseorang yang dapat dikatakan sebagai wajib pajak?</p>
<p style="text-align: justify;">Pada artikel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi dari wajib pajak itu sendiri lo.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Definisi Wajib Pajak Pribadi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak pribadi merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Selain membayar pajak, wajib pajak wajib untuk melakukan pemotongan pajak. Selain hal tersebut, wajib pajak memiliki hak serta kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Seseorang dapat dikatakan sebagai wajib pajak jika seseorang telah menerima atau memiliki penghasilan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kriteria dari Wajib Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak orang pribadi atau dapat disingkat dengan WPOP, memiliki 2 kriteria, yaitu sebagai berikut :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Wajib Pajak subjek Dalam Negeri (WPDN)</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Hal mengenai wajib pajak subjek dalam negeri telah diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008. Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Subjek Dalam Negeri, yaitu sebagai berikut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Orang pribadi yang bertempat tinggal di atau yang telah menetap di Indonesia.</li>
<li>Orang pribadi yang telah berada di Indonesia sudah melebihi 183 hari dengan jangka waktu 12 bulan, atau</li>
<li>Orang pribadi yang berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><strong>Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN)</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Hal mengenai wajib pajak subjek luar negeri telah diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008. Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN), yaitu sebagai berikut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia maupun bagi orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia melebihi 183 dari jangka waktu 12 bulan yang sedang menjalankan usaha atau sedang melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.</li>
<li>Bagi orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau bagi orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dari jangka waktu 12 bulan yang telah menerima atau mendapat penghasilan di Indonesia, dan tidak menjalankan usaha atau dari kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Seperti ulasan diatas, bahwa wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Beberapa kewajiban tersebut yaitu sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>1. Melakukan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang disingkat dengan NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri yang wajib dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai wajib pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang digunakan sebagai sarana untuk mengurus segala administrasi perpajakan dari wajib pajak itu sendiri.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya NPWP ini tidak diperkenankan atau tidak digunakan sebagai sarana untuk mencari pekerjaan, mendapatkan pinjaman dari bank, dan lain sebagainya.</p>
<p style="text-align: justify;">Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima dan mendapatkan penghasilan melebihi batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka wajib untuk mendaftarkan diri nya agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke kantor pajak terdekat.</p>
<p style="text-align: justify;">Kini pendaftaran NPWP tidak mengharuskan untuk langsung datang ke kantor pajak atau yang sering disebut dengan KPP, karena kini dapat dilakukan secara online.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>2. Menghitung Besar Pajak Terutang</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Besaran dari pajak terutang maupun Penghasilan Kena Pajak yang telah dikenakan tarif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan UU PPh Pasal 17, yaitu sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP)</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="113">
<p><strong>Tarif Pajak</strong></p>
</td>
<td width="441">
<p><strong>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>5%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Penghasilan sampai dengan batas Rp50.000.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>15%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Penghasilan dengan Rp50.000.000,00 &ndash; Rp250.000.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>25%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Penghasilan dengan Rp250.000.000,00 &ndash; Rp500.000.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>30%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Melebihi dari Rp500.000.000,00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Orang Pribadi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif sebesar 28%</li>
</ul>
<ol style="list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;">
<li>Sebagaimana tarif tertinggi yang dimaksud pada ayat 1 huruf a bahwa dapat diturunkan menjadi paling rendah sebesar 25% yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).</li>
<li>Besarnya batasan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat diubah sesuai dengan peraturan dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK).</li>
<li>Mengenai penetapan tarif pajak, mengenai jumlah batas penghasilan kena pajak tersebut dengan dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.</li>
<li>Mengenai besarnya pajak terutang yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terutang yaitu dalam bagian tahun pajak dihitung dengan jumlah hari dalam bagian tahun pajak lalu dibagi dengan 360 setelah mendapatkan hasil maka itu dapat dikalikan dengan pajak yang terutang satu tahun pajak.</li>
<li>Bagi perhitungan pajak tiap bulan penuh maka dihitung 30 hari.</li>
<li>Untuk PP, tarif pajak tersendiri yaitu dari penghasilan, dan tidak melebihi tarif pajak lebih dari tarif pajak tertinggi sesuai dengan ayat 1.</li>
</ol>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>3. Membayar Pajak</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Setelah wajib pajak mengetahui perhitungan pajak terutang nya, maka wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak nya. Besarnya pajak yang dibayarkan sesuai dengan pajak yang terutang. Tahapan dari pembayaran pajak yaitu sebagai berikut :</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;">
<li>Pertama, wajib pajak harus membuat kode <em>billing </em>atau dapat disebut dengan ID Billing. Membuat kode <em>billing </em>atau ID Billing dapat melalui website DJP Online maupun dengan ASP resmi seperti Pajakku.</li>
<li>Kedua, wajib pajak melakukan pembayaran yang dapat dilakukan di Bank, Kantor Pos, Mesin ATM, SMS <em>Banking, </em>Internet <em>Banking</em>, hingga melalui Mesin EDC. Seperti diketahui bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan bahwa wajib pajak tidak perlu bayar pajak dengan langsung datang ke kantor pajak.</li>
</ol>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>4. Melaporkan SPT Pajak Tahunan</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Selain berkewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, wajib pajak juga berkewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan yang kini menggunakan sistem <em>Self-Assessment. Self Assessment </em>merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang telah diberi kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak nya ke kantor pajak secara mandiri. Pelaporan juga dapat dilakukan secara online dengan aplikasi e-Filing Online dari Pajakku.</p>
<p style="text-align: justify;">Setiap wajib pajak diharapkan untuk selalu menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sehingga mendapatkan hak perpajakannya juga.</p>

Seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar disebut dengan wajib pajak. Lantas apa sajakah yang menjadi kriteria seseorang yang dapat dikatakan sebagai wajib pajak?

Ketentuan Seseorang Yang Dapat Dikatakan Wajib Pajak

<p style="text-align: justify;">Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga namun juga perlu memperhatikan adanya hak dan kewajiban baru yang harus dikerjakan oleh suami istri, salah satunya dalam mengelola keuangan dan perpajakan sebagai suami istri. Terlebih lagi jika pasangan telah menerapkan perjanjian pisah harta (PH) setelah menikah.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam menjalani kewajiban pajak sebagai suami dan istri yang sudah menikah, UU PPh memberlakukan kewajiban yang berbeda bagi suami dan istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak wanita yang sudah menikah diperbolehkan memilih untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sendiri atau bersama-sama dengan suaminya. Diperbolehkannya Wajib Pajak wanita yang telah menikah untuk melakukan kewajiban perpajakan bersama dengan suaminya berdasarkan dengan bahwa keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi jika dinilai dari sudut pandang perpajakan.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun UU Perkawinan, perjanjian Pisah Harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Pisah harta memiliki kaitan dengan pengenaan Pajak Penghasilan setelah menikah, apalagi keluarga merupakan satu kesatuan ekonomi. Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga dianggap sebagai satu kesatuan yang pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.</p>
<p style="text-align: justify;">Terdapat ketentuan mengenai pisah harta dalam Putusan MK No.69/PU-XIII/2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana mengubah ketentuan pasal 29 UU Perkawinan sehingga:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perjanjian pisah harta secara tertulis dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.</li>
<li>Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain di dalamnya.</li>
<li>Selama perkawinan berlangsung, perjanjian berisi mengenai harta atau perjanjian lainnya. Perjanjian pisah harta setelah menikah tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila ada persetujuan kedua belah pihak.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Status Pisah Harta berarti bahwa penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena telah dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Dalam hal Pisah Harta, suami dan istri sudah menjalankan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, yang membuat istri memiliki NPWP sendiri dengan NPWP yang berbeda dengan suami.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk perhitungan pajak dengan status Pisah Harta, tentunya berbeda dengan perhitungan pajak pada umumnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk perhitungan pajak dengan status Pisah Harta, pajak terutang dihitung dari menggabungkan penghasilan neto suami dan istri, kemudian dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan neto suami dan istri. Dalam hal pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, suami dan istri juga harus melaporkan penghasilan dan harta masing-masing karena menggunakan NPWP masing-masing.</p>

Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga namun juga perlu memperhatikan adanya hak dan kewajiban baru yang harus dikerjakan oleh suami istri, salah satunya dalam mengelola keuangan dan perpajakan sebagai suami istri. Terlebih lagi jika pasangan telah menerapkan perjanjian pisah harta (PH) setelah menikah.

Mengenal Istilah Pisah Harta (PH) dalam Perpajakan

<p style="text-align: justify;">UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara khususnya dalam hal penggerak peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini merupakan metode yang dapat dilakukan agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi para pelaku UMKM di daerah. Peran UMKM tidak dapat diragukan lagi dalam dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat serta berimbas positif pada perekonomian negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Keberadaan UMKM sering dipandang sebelah mata, padahal sebenarnya memiliki kontribusi yang penting dan krusial dalam perekonomian negara. Selain yang telah disebutkan, masih banyak terdapat fakta-fakta unik mengenai UMKM yang telah dirangkum sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>UMKM Tangguh</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">UMKM adalah usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Keberadaan UMKM yang mampu bertahan dalam situasi apapun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketangguhan UMKM telah terbukti saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, dimana banyak usaha-usaha besar yang gulung tikar namun UMKM tetap bertahan bahkan semakin bertambah jumlahnya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Bertambah Satu UMKM Bertambah Satu Lapangan Pekerjaan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dalam prosesnya, UMKM tidak akan dapat berjalan tanpa adanya tenaga kerja sebagai pendukung. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor UMKM secara langsung dapat membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentunya sangat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Solusi bagi Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Peran UMKM penting adalah sebagai sarana untuk mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Selain itu, apabila masyarakat kecil ingin mendirikan sebuah bisnis UMKM maka untuk memperoleh modal untuk membuka usaha ini tidaklah sulit karena banyak lembaga pemerintah yang membantu memberikan bantuan dana modal dengan nilai kredit yang kecil. Bank yang ada bekerja sama dengan pemerintah dan juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil. Pemerintah juga telah menerapkan program dukungan bagi UMKM, meliputi bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, serta strategi jangka Panjang untuk menaikkan kelas UMKM sesuai yang tercantum dalam UU Cipta Kerja</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Menyejahterakan Masyarakat</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Peranan UMKM dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja sangat besar. Sebagian besar kasus di beberapa negara, sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi langsung pada pembentukan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Pendorong Perekonomian Masyarakat</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">UMKM menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa jumlah UMKM pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Sumber Pemasukan Devisa Negara</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;Peran UMKM selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Saat ini UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, mencapai Rp88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Indonesia dihadapkan pada beberapa risiko ketidakpastian ekonomi global, salah satunya ialah <em>Middle Income Trap</em> atau Jebakan Pendapatan Kelas Menengah hal ini menggambarkan situasi dalam suatu negara yang berhasil mencapai peningkatan dari segi ekonomi pada tingkat menengah tetapi tetap terjebak pada level yang sama. Sehingga, negara tersebut mengalami kesulitan untuk menjadi negara maju atau memiliki&nbsp;<em>high income</em>.di tahun 2045, untuk mengatasinya Indonesia memerlukan system ekonomi yang kuat agar terhindar dan keluar dari risiko tersebut. Salah satu bentuk sistemnya ialah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya kemandirian domestik melalui UMKM.</p>

UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara khususnya dalam hal penggerak peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini merupakan metode yang dapat dilakukan agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi para pelaku UMKM di daerah. Peran UMKM tidak dapat diragukan lagi dalam dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat serta berimbas positif pada perekonomian negara.

Ingin Mendirikan UMKM? Yuk Ketahui 6 Peran Penting UMKM bagi Perekonomian Indonesia

<p style="text-align: justify;">Konsep <em>Sustainable Development</em> atau pembangunan berkelanjutan memang tengah digalakkan pemerintah dalam berbagai sektor di Indonesia. Tentu saja, dampaknya adalah kebutuhan dana yang diperlukan semakin tinggi. Salah satu penyumbang dana pembangunan tertinggi negara Indonesia adalah berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari rasa bakti sebagai seorang warga negara kepada negaranya, yang kemudian dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilaitas sosial yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat, seperti sekolah, jembatan, halte dan lain-lain.</p>
<p style="text-align: justify;">Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar negara, penerimaan ini diharapkan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha. Pemerintah telah menerapkan kebijakan bagi Pajak Penghasilan yaitu disebut dengan <em>PPh Final</em>. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung pajak terutang serta diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, masih banyak wajib pajak yang belum memahami betul apa perbedaan PPh Final dengan PPh Non-Final. Kapan bisa menggunakan tarif PPh Final dan saat kapan harus menggunakan PPh Non-Final. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pajak Penghasilan Final (PPh Final) </strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan yang sifatnya langsung saat wajib pajak menerima penghasilan dan tidak akan dihitung lagi dalam SPT Tahunan, tetapi hanya dilaporkan.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>Pajak Penghasilan Non-Final (PPh Non-Final)</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang, pajak ini perlu diperhitungkan kembali dalam SPT bersamaan dengan penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh Final.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Objek Pajak PPH Final dan PPH Non-Final</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Objek pajak PPh final sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 2 UU PPh adalah penghasilan dari:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, surat utang negara, diskonto pasar uang, bunga simpanan koperasi</li>
<li>Hadiah undian</li>
<li>Transaksi Saham dan sekuritas lainnya</li>
<li>Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</li>
<li>Penghasilan dari pengalihan real estate dan sewa tanah/bangunan</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Objek Pajak pph non-Final</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Non-Final adalah penghasilan dari:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penggantian/imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa</li>
<li>Hadiah yang berasal dari pekerjaan dan penghargaan</li>
<li>Laba usaha</li>
<li>Keuntungan penjualan atau pengalihan harta</li>
<li>Penerimaan kembali pajak yang dibebankan sebagai biaya serta pembayaran tambahan pengembalian pajak</li>
<li>Bunga premium, diskonto, serta imbalan jaminan pengembalian utang</li>
<li>Dividen</li>
<li>Royalti atau imbalan atas penggunaan hak</li>
<li>Sewa dan peghasilan penggunaan harta</li>
<li>Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala</li>
<li>Keuntungan apabila terjadi pembebasan utang</li>
<li>Keuntungan selisih kurs mata uang asing</li>
<li>Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva</li>
<li>Premi asuransi</li>
<li>Iuran perkumpulan dari anggotanya yaitu Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas</li>
<li>Tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak</li>
<li>Penghasilan dari usaha berbasis syariah</li>
<li>Imbalan bunga yang diatur undang-undang</li>
<li>Surplus Bank Indonesia.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tarif PPh Final pasal 4 ayat 2</strong></h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, jasa giro : 20%</li>
<li>Bunga simpanan koperasi yang dibayar kepada orang probadi (anggota koperasi) : 10%</li>
<li>Bunga obligasi dan surat utang negara lebih dari 12 bulan</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bunga obligasi dengan kupon WPDN BUT : 15%</li>
<li>Bunga obligasi dengan kupon WPLN non-BUT : 20%</li>
<li>Diskonto obligasi dengan kupon WPLN non-BUT : 15%</li>
<li>Diskonto obligasi dengan kupon WPLN non-BUT (sesuai P3B) : 20%</li>
<li>Diskonto obligasi tanpa bunga WPLN non-BUT : 20%</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri : 10%</li>
<li>Hadiah undian : 25%</li>
<li>Pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Rumah sederhana : 1%</li>
<li>Real estate : 5%</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tarif PPh Non-Final</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan tarif PPh tidak final, diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 17</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk wajib pajak orang pribadi</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Sampai dengan Rp60.000.000 : 5%</li>
<li>Rp60.000.000 &ndash; Rp250.000.000 : 15%</li>
<li>Rp250.000.000 &ndash; Rp500.000.000 : 25%</li>
<li>Rp500.000.000 &ndash; Rp5.000.000.000 : 30%</li>
<li>Diatas Rp5.000.000.000 : 35%</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Untuk wajib pajak badan</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Tarif yang ditetapkan sebesar 22 %, tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2022</li>
</ul>

Konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan memang tengah digalakkan pemerintah dalam berbagai sektor di Indonesia. Tentu saja, dampaknya adalah kebutuhan dana yang diperlukan semakin tinggi. Salah satu penyumbang dana pembangunan tertinggi negara Indonesia adalah berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari rasa bakti sebagai seorang warga negara kepada negaranya, yang kemudian dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat, seperti sekolah, jembatan, halte dan lain-lain.

PPh Final dan Non-Final Bedanya Apa?

<p style="text-align: justify;">Di Era <em>Sustainable Development</em> atau yang biasa dikenal dengan pembangunan berkelanjutan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha bisnis masyarakat, termasuk bisnis UMKM yang kian berkembang seiring dengan perkembangan teknologi serta merambahnya tren pasar digital di kalangan masyarakat.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun di beberapa kalangan, masih banyak para calon pebisnis UMKM yang terdoktrin &ldquo;ragu&rdquo; untuk memulai bisnisnya karena mempercayai mitos-mitos yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini tentu saja membuat calon pebisnis tersebut berpikir dua kali untuk memperoleh keyakinan apakah usahanya akan sukses atau justru gulung tikar.</p>
<p style="text-align: justify;">Rasa takut memang sesuatu yang wajar dirasakan apabila ingin memulai suatu usaha, kekhawatiran ini seharusnya dijadikan landasan dalam menyusun strategi perusahaan agar sistematika didalamnya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Pebisnis dituntut untuk jeli dalam menemukan dan mengolah informasi yang diperolehnya, sehingga tidak mudah termakan mitos-mitos tentang usaha yang akan dijalankannya di masa mendatang. Berikut ini adalah beberapa mitos yang seringkali beredar di kalangan calon pebisnis, antara lain:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Bisnis itu Sulit</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;Bisnis itu berat, biar orang lain saja&rdquo;, itu sih Dilan. Dalam hidup ini, apabila kita ingin mencapai sesuatu kita harus berani mengorbankan sesuatu. Salah satunya adalah waktu, tenaga, dan biaya. Segala sesuatu yang akan menimbulkan kebahagiaan dan uang, tentunya tidak akan mudah untuk dilakukan, begitu pun dalam hal memulai bisnis. Apabila kita perjelas lagi di kehidupan ini hampir semua hal akan sulit dilakukan, ingin sehat itu sulit, ingin jadi orang sukses itu sulit, ingin cari jodoh juga sulit. Jadi, pada prinsipnya kita harus memiliki pendirian yang kuat, tahan banting serta berani. Berani untuk memulai kembali, berani ditolak, berani mengambil keputusan, berani menawarkan produk, berani mengambil risiko dan lain-lain. Ibarat bayi yang baru belajar berjalan, seorang pebisnis perlu pengalaman untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Kesulitan-kesulitan itu bukanlah penghalang untuk mencapai apa yang anda inginkan. Sulit itu pasti, tapi berani itu harus, jika tidak begitu maka anda akan tetap berdiam diri di tempat sementara yang lain telah memulai jalannya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><strong>Modal Harus Besar</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Memulai bisnis tidak harus menunggu sampai modal besar. Bisnis yang dijalankan juga tidak harus bisnis yang besar. Pebisnis harus cermat berinovasi menciptakan produk yang memiliki ciri khas tersendiri, dimulai dari usaha rumahan terus dikembangkan sedikit-demi sedikit sesuai kemampuan lalu keuntungan di awal digunakan untuk menambah modal dan begitu seterusnya. Bisnis memang tidk bisa dijalankan tanpa modal, akan tetapi jangan sampai hanya karena ingin mencari modal yang besar pebisnis menjadi out of control dan mencari pinjaman yang jumlahnya diluar jangkauan kemampuan membayar. Hal ini biasanya sering dilupakan oleh para pebisnis, padahal pinjaman yang besar akan mempengaruhi jalannya perusahaan di masa mendatang.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3><strong>Persaingan Ketat</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dalam prakteknya di lapangan persaingan memang selalu ada, pebisnis dituntut untuk memberikan sesuatu yang diminati khalayak ramai dan sesuatu dengan sentuhan berbeda sehingga orang-orang akan penasaran dan tertarik untuk membelinya. Terkadang ada pebisnis yang sangat lihai dalam membuat produk sehingga tidak ada pesaing lain dalam pemasarannya, tetapi terkadang ada juga pebisnis yang salah perencanaan produk, karena menawarkan sesuatu yang sudah ada, dan banyak pesaing lain yang bahkan menjual produknya dengan harga yang lebih rendah daripada pebisnis tersebut. Studi pasar menjadi kajian yang penting sebelum pebisnis memutuskan produk apa yang akan ditawarkannya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3><strong>Hidup Santai Karena Mengatur Jadwal Sendiri</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sebagai pebisnis yang mengatur usaha sendiri, orang-orang kerap menganggap hidup seorang pebisnis santai karena tidak ada yang mengatur. Padahal sebenarnya seorang pebisnis harus mengorbankan waktu pribadinya untuk memastikan bisnisnya tetap berjalan dengan lancar. Seorang pebisnis harus bertanggung jawab terhadap staf, stakeholders dan seluruh komponen dalam usaha bisnisnya. Hal ini tentunya sulit dilakukan, karena antara pekerjaan dan me time sulit diseimbangkan.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3><strong>Tidak Pernah Gagal</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dalam usaha kegagalan dn kesuksesan menjadi suatu hal yang selalu berdampingan dalam menjalankan usaha bisnis. Untuk mencapai kesuksesan seorang pebisnis pasti akan mengalami kegagalan-kegagalan yang terjadi berulang kali sampai akhirnya sampai pada titik puncak dimana kesuksesan itu tercapai. Indikator kesuksesan dalam bisnis meliputi volume penjualan yang semakin meningkat, memiliki banyak pelanggan, break event point dapat tercapai serta menghasilkan laba yang real.</p>
<p style="text-align: justify;">Setiap bisnis pasti memiliki risiko kegagalan, risiko tersebut tidak dapat kita hilangkan menjadi benar-benar 0%. Tetapi yang bis akita lakukan adalah menurunkan tingkat risiko kegagalan tersebut menjadi low level yang bis akita terima.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3><strong>Latar Belakang Pendidikan Tinggi</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Bisnis bisa dilakukan oleh setiap orang, entah itu memiliki latar belakang berpendidikan atau tidak dapat memulai bisnis. Ada banyak pebisnis yang sukses walaupun mereka tidak menyelesaikan pendidikan kuliahnya seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ralph Lauren dan masih banyak lagi. Mereka berani mengambil risiko serta memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sehingga dapat menghasilkan bisnis yang sukses seperti sekarang ini.</p>

Di Era Sustainable Development atau yang biasa dikenal dengan pembangunan berkelanjutan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha bisnis masyarakat, termasuk bisnis UMKM yang kian berkembang seiring dengan perkembangan teknologi serta merambahnya tren pasar digital di kalangan masyarakat.

Artikel Sobat Pajak