<p style="text-align: justify;"><em>Benchmarking </em>menjadi istilah yag umum digunakan dalam dunia bisnis dalam hal membandingkan sesuatu. Kata benchmark ini berasal dari bahasa Inggris</p>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, <em>benchmarking </em>adalah diartikan sebagai suatu standar yang dimanfaatkan sebagai pembanding antara satu hal dengan lainnya yang sejenis.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam ilmu manajemen, <em>benchmarking </em>adalah upaya mengukur kebijakan perusahaan, meliputi produk, program, strategi, dan hal lain dengan cara membandingkannya dengan kompetitor perusahaan tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya mendapat informasi seputar apa saja yang perlu diperbaiki guna meningkatkan performa perusahaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Melihat penjelasan tersebut, maka <em>benchmarking </em>adalah salah satu cara yang bagus dalam menilai performa layanan, produk, atau proses suatu perusahaan agar ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Fungsi <em>Benchmarking </em>untuk Bisnis</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut beberapa fungsi <em>benchmarking </em>dalam bisnis:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menetapkan Tujuan Bisnis yang Jelas</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Untuk menentukan tjuan bisnis bisa melalui <em>benchmarking</em>. Dengan memahami bagaimana kompetisi berhasil dengan produknya akan memberi wawasan penting yang memungkinkan membuat tujuan terukur menuju kesuksesan, mengembangkan strategi inovatif untuk memberi dampak, dan memantau kemajuan perusahaan dari waktu ke waktu.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Membantu Meningkatkan Penjualan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>benchmarking </em>menjadi salah satu cara untuk menyusun strategi bisnis. Strategi bisnis yang tepat dapat meningkatkan penjualan secara efektif dan signifikan. Melakukan <em>benchmarking </em>akan membantu memahami bagaimana kinerja dan performa perusahaan sendiri dengan kompetitor. Dengan ini, pengusaha dapat menganalisis bagaimana performa penjualan kompetitor dan bagaimana cara meningkatkannya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Memotivasi Karyawan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Membandingan kinerja karyawan dengan karyawan lain yang berasal dari perusahaan sejenis dalam bisnis juga memberikan peluang besar untuk meremajakan karyawan dan meningkatkan motivasi dan kontribusi mereka secara keseluruhan kepada organisasi. Tolak ukur dalam meningkatkan motivasi karyawan adalah tes tolok ukur yang mengevaluasi tingkat kompetisi masing-masing departemen. Kemudian membandingkan hasilnya dengan departemen dalam organisasi perusahaan sendiri atau perusahaan lain.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan program pengakuan atau penghargaan untuk memastikan karyawan diakui atas upaya mereka dan tetap termotivasi.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Meningkatkan Kualitas Produk</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pengusaha dapat menuggunakan <em>benchmarking </em>untuk mengukur bagaimana kualitas produk sendiri dengan kompetitor. Misalnya menganalisis bagaimana apa yang berbeda dengan produk kompetitor dan bagaimana cara mengunggulinya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Membantu Menemukan Inovasi</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Benchmarking </em>dapat membantu perusahaan memberikan peluang untuk menemukan inovasi baru. Dengan Melakukan tolok ukur, memungkinkan perusahaan mengidentifikasi apa yang perlu ditingkatkan agar perusahaan setara dengan pertumbuhan dan kesuksesan organisasi lain dalam industri yang sejenis.</p>

Benchmarking menjadi istilah yag umum digunakan dalam dunia bisnis dalam hal membandingkan sesuatu. Kata benchmark ini berasal dari bahasa Inggris

Fungsi Benchmarking dalam Berbisnis

<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, etika berbisnis dibutuhkan dalam perusahaan agar bisa berfungsi sebagai pedoman dan sebagai pondasi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Menurut Muslich, etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan pengetrapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.</p>
<p style="text-align: justify;">Etika bisnis ini tidak hanya bermanfaat untuk membangun hubungan yang adil dan sehat antar karyawan ang bekerja dalam perusahaan, juga hubungan dengan pelanggan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Penerapan Etika Bisnis dalam Perusahaan</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memberikan nilai reputasi yang baik</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan penerapan etika bisnis dapat memberikan citra baik kepada para pelanggan. Dengan ini, bisnis bisa semakin dikenal oleh banyak orang.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan yang berlaku jujur dalam bisnisnya akan dipercaya oleh para konsumennya dan bisa mendapatkan pelanggan tetap.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Meningkatkan Keuntungan Perusahaan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya etika bisnis, akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan dapat menambah jumlah pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan penjualan pengusaha.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menjunjung Nilai Moral</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Etika selalu berkaitan erat dengan nilai moral, dengan penerapan etika akan membantu meningkatkan nilai moral para karyawan perusahaan, sehingga akan membantu meningkatkan nilai perusahaan</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Prinsip-Prinsip Etika Berbisnis</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Etika bisnis memiliki prinsip yang kuat dan bertujuan agar mengarahkan bisnis ke jalan yang benar. Berikut beberapa prinsip dari etika bisnis:</p>
<h3 style="text-align: justify;">1. Prinsip Kejujuran</h3>
<p style="text-align: justify;">Prinsip pertama dan yang paling mendasar dalam berbisnis adalah prinsip kejujuran. Kejujuran menjadi hal penting dan bisa sangat berpengaruh pada kepercayaan. Kejujuran ini sangat mempengaruhi kesusksesan suatu bisnis karena tanpa adanya kejujuran maka bisnis tidak dapat bertahan lama. Prinsip kejujuran ini bisa diterapkan melalui banyak kegiatan dalam berbisnis contohnya dalam menjelaskan produk kepada konsumen.</p>
<h3 style="text-align: justify;">2. Otonomi</h3>
<p style="text-align: justify;">Prinsip otonomi ini berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan serta tindakan yang semestinya. Seorang pengusaha harus memiliki sikap yang tegas dalam membuat semua keputusan dengan kesadaran yang penuh sesuai dengan kewajibannya. Tentunya Prinsip otonomi tersebut pastinya tidak boleh bertentangan dengan nilai moral dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.</p>
<h3 style="text-align: justify;">3. Integritas Moral</h3>
<p style="text-align: justify;">Prinsip integritas moral ini harus diterapkan kepada semua pihak internal perusahaan agar nama baik perusahaan bisa terjaga. Integritas yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat akan bertambah namun, jika ada pihak dari perusahaan yang melakukan hal yang bertentangan dengan moral maka semua bagian dalam perusahaan akan terkena dampaknya.</p>
<h3 style="text-align: justify;">4. Prinsip Loyalitas</h3>
<p style="text-align: justify;">Prinsip loyalitas atau kesetiaan berkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pihak yang berkontribusi dalam berjalannya bisnis. Prinsip kesetiaan dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis berdasarkan visi dan misi perusahaan.</p>
<h3 style="text-align: justify;">5. Prinsip Keadilan</h3>
<p style="text-align: justify;">Prinsip keadilan ini berhubungan dengan hak bahwa semua orang diperlakukan sama dengan yang lainnya. Perusahaan tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usahanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Etika bisnis merupakan aturan tidak tertulis yang berfungsi membentuk nilai, norma, dan perilaku semua pihak internal perusahaan dalam rangka membangun hubungan yang adil dan sehat, baik antar karyawan maupun dengan pelanggan. Dalam praktiknya, etika berbisnis dapat saling menguntungkan dalam proses bisnis. Terutama bagi perusahaan yang menjaga hubungan baik dalam jangka panjang dengan konsumen.</p>

Dalam berbisnis, etika berbisnis dibutuhkan dalam perusahaan agar bisa berfungsi sebagai pedoman dan sebagai pondasi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Menurut Muslich, etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan pengetrapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. 

Ketahui Etika dalam Berbisnis

<p style="text-align: justify;">Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Di Indonesia ini terdapat sistem pemungutan pajak sendiri yang menjadi acuan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3 Sistem Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:</p>
<p>1<em>. Self Assessment System</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Self Assessment System </em>merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi wajib pajak disini berperan aktif dalam menghiutng, membayar sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Disini pemerintah berperan sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan di pajak pusat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sistem ini diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Self Assessment System</em> ini memberikan keluasaan kepada wajib pajak, tapi terdapat konsekuensi dimana wajib pajak akan berusaha untuk menyetor besar pajak sekecil mungkin.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciri-ciri <em>Self Assesment system</em>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Besar pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri</li>
<li>Wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya mulai darimenghitung, membayar hingga melapor pajak sendiri.</li>
<li>Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terkecuali, jika wajib pajak telat lapor, telat melunasi pajak terutang, atau terdapat pajak yang tidak dibayar.</li>
</ul>
<p>2. <em>Official Assessment System</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sistem pemungutan satu ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan <em>official assessment system</em> ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Official Assessment System</em> ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya dimana KPP sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Walau fiskus (pemegang wewenang pajak) cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang pajak, namun setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini tidak lagi berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciri-ciri <em>Official Assessment System</em>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib pajak bersifat pasif karena perhitungan pajak terutang dihitung oleh aparat pajak (fiskus) yang ditunjuk dalam pengelolaan pajak</li>
<li>Pajak yang terutang muncul setelah aparat pajak menghitung pajak terutang dan diterbitkan SKP</li>
<li>Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besar pajak yang menjadi kewajiban bayar oleh wajib pajak</li>
</ul>
<p>3. <em>Withholding Assessment System</em></p>
<p style="text-align: justify;">Untuk w<em>ithholding system</em>, besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Contoh penerapan sistem ini adalah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi KPP untuk membayar pajak terutang tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Jenis-jenis pengenaan pajak yang menggunakan w<em>ithholding assessment system</em>, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 (PPh Final), dan PPN. Dengan sistem pemungutan ini, wajib pajak akan mendapatkan bukti potong atau Surat Setoran Pajak (SSP) yang berfungsi sebagai bukti atas pelunasan pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Itulah semua jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia, sebagai wajib pajak hendaknya memahami ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari jenis-jenis pajak yang berlaku dan sistem pemungutan pajaknya agar mempermudah saat membayar pajak.</p>

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Di Indonesia ini terdapat sistem pemungutan pajak sendiri yang menjadi acuan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. 

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

<p style="text-align: justify;">Dalam bisnis, metode pencatatan persediaan menjadi cara yang tepat untuk mengelola persediaan atau stok secara tepat. Pencatatan persediaan ini penting untuk diterapkan bisnis yang bergerak di bidang retail dan manufaktur.</p>
<p style="text-align: justify;">Pencatatan persediaan barang ini berfungsi agar bisa melacak aset barang dagangnya dan bisa memperkirakan besar laba yang didapat. Selain itu dengan menerapkan metode pencatatan maka, kemungkinan barang hilang atau terjadinya pencurian stok barang bisa diminimalisir.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Metode Pencatatan Persediaan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Terdapat dua jenis metode pencatatan untuk persediaan barang yang dapat digunakan:</p>
<h3>1. Metode Pencatatan Periodik</h3>
<p style="text-align: justify;">Metode pencatatan periodik dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak akan langsung dicatat pada saat terjadinya transaksi. Metode periodik ini juga disebut sebagai metode &lsquo;fisik&rsquo; karena pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode (<em>stock opname</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Metode periodik ini cocok diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki volume barang dan frekuensi penjualan yang tinggi, contohnya adalah perusahaan yang menjual produk makanan.</p>
<p style="text-align: justify;">Kelebihan dari penggunaan metode ini, perusahaan bisa mengetahui besarnya persediaan dalam gudang, sehingga stok dapat tercatat dengan akurat.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>2. Metode Pencatatan Perpetual</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Metode pencatatan perpetual berbeda dengan periodik dimana metode pencatatan perpetual mencatat seluruh teransaksi pembelian dan penjualan barang dagang langsung dalam akun persediaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Metode ini biasanya digunakan untuk barang yang bernilai jual tinggi dan untuk barang yang mudah dicatat ketika keluar masuk gudang, contohnya mobil.</p>
<p style="text-align: justify;">Salah satu keuntungan dari sistem pencatatan persediaan metode perpetual itu sendiri, perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik (<em>stock opname</em>) pada stok yang tersisa karena perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah sebab pencatatan yang dilakukan setiap transaksi terjadi.</p>
<p style="text-align: justify;">Setiap metode pencatatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Para pengusaha bisa memillih metode pencatatan yang ingin mereka gunakan untuk persediaan dagang mereka. Perlu diingat, tidak hanya pencatatan persediaan yang perlu diperhatikan, namun pencatatan keuangan usaha juga perlu diperhatikan.</p>

Dalam bisnis, metode pencatatan persediaan menjadi cara yang tepat untuk mengelola persediaan atau stok secara tepat. Pencatatan persediaan ini penting untuk diterapkan bisnis yang bergerak di bidang retail dan manufaktur.

Mengenal Metode Pencatatan Persediaan

<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, pembukuan menjadi salah satu komponen penting dalam menjalankan usaha. Dengan pembukuan, pengusaha dapat mengatur keuangan usahanya walaupun masih usahannya masih dalam skala kecil.</p>
<p style="text-align: justify;">Membuat pembukuan untuk UMKM sebenarnya tidaklah sulit. Pembukuan ini dianjurkan untuk dilakukan sejak awal usaha bisnis dimulai agar seiring berkembangnya usaha yang dijalankan, pengusaha terbiasa untuk melakukan pembukuan. Pembukuan ini bisa dilakukan oleh seorang diri tanpa harus memiliki keahlian khusus,</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Langkah-Langkah Membuat Pembukuan Sederhana</strong></h2>
<h3 style="text-align: justify;">1. Membuat Buku Pemasukan</h3>
<p style="text-align: justify;">Buku pemasukan berfungsi untuk mencatat segala pemasukan yang terjadi dengan mencatat jumlah barang/jasa yang terjual per harinya dan piutang usaha yang lunas dibayar.</p>
<h3 style="text-align: justify;">2. Membuat Buku Pengeluaran</h3>
<p style="text-align: justify;">Buku pemasukan dan pengeluaran harus dibuat secara terpisah. Falam buku pengeluaran, Semua pengeluaran mulai dari biaya operasional, pembelian bahan baku, hingga gaji karyawan dapat dikelompokkan dalam satu tabel. Jika usaha terkena pajak, maka biaya pajak juga dimasukkan ke dalam tabel tersebut.</p>
<h3 style="text-align: justify;">3. Membuat Buku Kas Utama</h3>
<p style="text-align: justify;">Buku kas ini merupakan penggabungan antara transaksi yang terjadi di buku pengeluaran dan buku pemasukan. Buku kas ini membantu pelaku UMKM untuk memonitor keuangan bisnisnya.</p>
<h3 style="text-align: justify;">4. Membuat Buku Stok Barang</h3>
<p style="text-align: justify;">Tidak hanya pembukuan keuangan, namun pencatatan stok barang juga perlu dibuat. Pencatatan stok barang ini harus dilakukan setiap ada barang yang keluar atau masuk. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemilik usaha memantau stok barang yang dimiliki serta mencegah adanya kecurangan.</p>
<h3 style="text-align: justify;">5. Melakukan pencatatan Inventaris Barang</h3>
<p style="text-align: justify;">Inventaris barang adalah daftar yang berisi barang milik perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Pelaku UMKM diharuskan untuk mencatat semua asset yang dibeli untuk mendukung kegiatan usahanya agar mempermudah mengawasi asset dan mencegah agar tidak ada asset yang hilang.</p>
<h3 style="text-align: justify;">6. Membuat Buku Laba-Rugi</h3>
<p style="text-align: justify;">Laporan laba-rugi sangat penting untuk mengetahui apakah pemilik usaha tersebut mengalami kerugian atau keutungan. Laporan laba-rugi juga membantu mengetahui bagaimana kinerja keuangan bisnis dan menjadi bahan dasar pengambilan keputusan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam membangun usaha, pembukuan menjadi panduan pengusaha mengenai informasi keuangan usaha kita dalam menjalankan usaha. Pengusaha dapat mengetahui besar modal yang sudah terpakai, sisa modal, dan besar utang yang dimiliki. Pembukuan ini sebaiknya dibuat dengan lengkap dan terperinci karena akan digunakan terus selama bisnis masih berjalan.</p>

Dalam berbisnis, pembukuan menjadi salah satu komponen penting dalam menjalankan usaha. Dengan pembukuan, pengusaha dapat mengatur keuangan usahanya walaupun masih usahannya masih dalam skala kecil. 

Cara Membuat Pembukuan Sederhana

<p style="text-align: justify;">Ekonomi Hijau atau <em>Green Economy</em> adalah sebuah gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Program Ekonomi Hijau bertujuan untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang juga menitikberatkan pada proteksi lingkungan. Ekonomi Hijau ini dapat diartikan juga sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.</p>
<p style="text-align: justify;">Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa dengan melakukan transisi usaha menuju ekonomi hijau dapat memberikan peluang bisnis yang besar dan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Menurut Teten, praktik ekonomi hijau ini harus diimplementasikan pada bisnis yang sudah ada maupun bisnis baru di berbagai sektor industri, walau memang beradaptasi dengan ekonomi hijau dilakukan terlihat menantang.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tujuan Program Ekonomi Hijau </strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Program ini dirancang bertujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan standar kehidupan yang berkelanjutan dan adil, dan secara bersamaan juga mengurangi polusi, membangun infrastruktur bersih dan tangguh, menggunakan sumber daya secara lebih efisien, dan menghargai aset-aset alam yang sering kali tidak dapat dirasakan secara ekonomi, meskipun telah memberikan keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia selama berabad-abad. Selain itu, program ini juga berperan sebagai fasilitator yang menyatukan beragam kebutuhan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor nasional dan internasional, serta para pengembang proyek, agar modal hijau dapat mengalir.</p>
<p style="text-align: justify;">Saat ini sebagian UMKM lokal yang sudah mempraktikkan ekonomi hjiau dengan nilai tradisional dan kearifan lokal. Dengan mendorong praktek ekonomi hijau, Hal ini akan membantu pemulihan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan. TIdak hanya itu namun juga membantu mewujudkan tujuan Pembangunan Bekelanjutan (SDGs).</p>

Ekonomi Hijau atau Green Economy adalah sebuah gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Program Ekonomi Hijau bertujuan untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang juga menitikberatkan pada proteksi lingkungan. Ekonomi Hijau ini dapat diartikan juga sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.

Pemerintah Dorong Ekonomi Hijau untuk UMKM

<p>Dalam bidang perpajakan, restitusi pajak merupakan permohonan pengembalian pembayran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Dasar hukum tentang restitusi pajak ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</p>
<p>Terdapat 2 kondisi dimana restitusi pajak bisa diajukan:</p>
<p>1. Mengalami lebih bayar pajak penghasilan (PPh), PPN, dan/atau PPnBM</p>
<p>Restitusi bisa diajukan jika jumlah pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau yang seharusnya dibayarkan, misalkan Pak Rudi terutang PPN sebesar Rp2.500.000, namun ia menyetor sebesar Rp4.000.000, ia bisa mengajukan restitusi atas kelebihan PPN yang ia setor.</p>
<p>2. Melakukan Pembayaran Pajak yang Seharusnya tidak Terutang</p>
<p>Restitusi juga bisa diajukan jika wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada pajak yang seharusnya tidak terutang pajak, contohnya Pak Rudi mempunyai penghasilan 40 juta dalam tahun 2021, namun ia menyetor pajak atas penghasilan. Padahal seharusny Pak Rudi tidak memiliki pajak terutang yang harus dibayar. Dengan begitu, Pak Rudi bisa mengajukan restitusi atas hal tersebut.</p>
<p>Tujuan dari adanya restitusi pajak ini tentunya bertujuan untuk melindungi hak wajib pajak karena pelaporan kelebihan pembayaran paja ini juga sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak</p>
<p><strong>Ketentuan Restitusi</strong></p>
<ol>
<li>Mengalami lebih bayar pajak penghasilan (PPh), PPN, dan/atau PPnBM</li>
</ol>
<p>Dalam hal pengajuan pengembalian kelebihan bayar atau restitusi PPN, PKP bisa memilih untuk dilakukan proses pengembalian pendahuluan atau proses restitusi biasa. Tapi, proses pengembalian pendahuluan lebih cepat hanya dapat dilakukan untuk PKP tertentu. Berdasarkan Pasal 17D UU KUP dan PMK No. 39/PMK.03/2018, salah satu syarat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN wajib pajak tertentu adalah:</p>
<ul>
<li>WP Badan</li>
</ul>
<p>Nilai restitusi atau jumlah lebih bayar PPN paling banyak Rp1 miliar</p>
<ul>
<li>WP pribadi</li>
</ul>
<p>Nilai restitusi kelebihan pembayaran pajak paling banyak Rp100 juta</p>
<p>Dengan keluarnya aturan terbaru PMK No. 39/PMK.03/2018, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak hingga Rp5 miliar.</p>
<p>Ketentuan restitusi untuk PPN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut langkah-langkahnya:</p>
<ul>
<li>Melakukan pengajuan restitusi pajak yang akan dilanjutkan dengan penelitian oleh DJP</li>
<li>DJP kemudian akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan permohonan pengembalian pendahuluan PPN ini paling lama 1 bulan.</li>
<li>Untuk proses restitusi biasa, proses pengembalian dilakukan melalui pemeriksaan.</li>
<li>Jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima dalam kondisi lengkap.</li>
</ul>
<ol start="2">
<li>Melakukan Pembayaran Pajak yang Seharusnya tidak Terutang</li>
</ol>
<p>Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan, ketentuan dan syarat pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya Tidak Terutang dipisahkan berdasarkan hal yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran tersebut.</p>
<p>Setidaknya, ada 3 jenis restitusi dari penyebab terjadi kelebihan bayar pajak yang seharusnya Tidak Terutang, di antaranya:</p>
<p>1. Restitusi Pajak atas Pembayaran Pajak oleh Pembayar</p>
<p>Ketentuan dan syarat restitusi lebih bayar pajak yang seharusnya Tidak Terutang karena pembayaran pajak oleh pihak pembayar ini harus memenuhi syarat:</p>
<ul>
<li>Pengajuan restitusi pajak secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia</li>
<li>Permohonan pengembalian pajak harus ditandatangani oleh pembayar / melampirkan surat kuasa jika pengajuan restitusi tidak dilakukan oleh pembayar sendiri</li>
<li>Harus melampirkan dokumen bukti asli pembayaran berupa SSP (Surat Setoran Pajak), penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan pengajuan restitusi</li>
<li>Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau KPP wilayah kerjanya</li>
<li>Pengajuan restitusi juga bisa melalui pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat permohonan</li>
</ul>
<p>2. Restitusi Pajak atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan</p>
<p>Syarat pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak adalaht:</p>
<ul>
<li>Diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia</li>
<li>Harus ditandatangani oleh WP atau pihak lain dengan membuat surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</li>
</ul>
<p>3. Restitusi Pajak dalam Rangka Impor</p>
<p>Syarat pengajuan restitusi pajak atas kelebihan pembayaran pajak dalam rangka impor adalah:</p>
<ul>
<li>Diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia</li>
<li>Permohonan restitusi harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bila diwakilkan pihak lain, melampirkan surat kuasa</li>
<li>Melampirkan dokumen seperti fotokopi surat setoran pabean cukai dan pajak atau yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak, fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen berisi pembatalan impor, fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, penghitunagn pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan pengajuan restitusi</li>
<li>Diserahkan langsung ke KPP tempat WP terdaftar</li>
<li>Pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui pos atau jasa ekspedisi /jasa kurir</li>
<li>Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat</li>
</ul>

Dalam bidang perpajakan, restitusi pajak merupakan permohonan pengembalian pembayran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Dasar hukum tentang restitusi pajak ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Apa itu Restitusi Pajak?

<p style="text-align: justify;">Dalam dunia berbisnis, tentu kita sering mendengar istilah profit dan omzet. Tapi, tidak sedikit orang yang masih salah menaknai dua kata ini. Padahal dua kata ini merupakan hal yang berbeda dan menjadi tolak ukur yang penting dalam keberhasilan bisnis.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengertian Profit</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profit memiliki arti untung, keuntungan, atau manfaat. Dalam bisnis, profit bisa diartikan sebagai pendapatan bersih atau besar uang yang didapatkan dari penjualan sesudah dikurangi Harga Pokok Produksi (HPP) dan biaya.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai contoh, Bu Rima mendapatkan penjualan sebesar Rp30.000.000 dalam satu periode. Besar HPP dalam satu periode adalah Rp15.000.000 dan biaya lain-lainnya sebesar Rp 10.000.000. Dengan informasi tersebut, besar profit yang diperoleh oleh Bu Rime dalam periode tersebut sebesar Rp5.000.000.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengertian Omzet</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan, omzet adalah besar pendapatan dari hasil penjualan produk usaha dalam periode waktu tertentu. Omzet ini belum dikurangi dengan HPP dan beban lainnya. Secara kesimpulan, omzet ini bisa juga disebut sebagai penghasilan bruto atau laba kotor. Merujuk pada pengertiannya, omzet bisa dihitung dengan cara mengalikan harga jual produk dengan kuantitas produk yang dijual.</p>
<p style="text-align: justify;">Contoh perhitungan omzet, Pak Ari berhasil menjual 100 pasang sepatu dengan harga jual Rp 400.000 per pasang. Berarti disini kita bisa menghitung besar omzet Pak Ari dalam periode tersebut adalah Rp 40.000.000.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Omzet dan Profit dalam Bisnis</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam dunia bisnis, pengusaha bisa memilih mana yang mereka lebih utamakan, apakah profit atau omzet. Jika pengusaha mengejar profit yang besar dengan omzet yang kecil, begitu juga sebaliknya maka pengusaha harus memperhatikan jenis usaha yang dijalankan.</p>
<p style="text-align: justify;">Bagi mereka yang mengejak omzet yang besar, mereka cocok dengan bisnis yang bersifat <em>fast moving</em> atau produk cepat kadaluarsa karena perputaran invetori produk jauh lebih penting agar menghindari produk kadaluarsa yang berakibat fatal untuk perusahaan. Namun, pengusaha juga harus mengukur <em>cashflow </em>dan profit yang tepat agar bisa mengetahui seberapa lancar perputaran inventori.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika ingin mengejar profit yang besar, maka bisnis yang cocok untuk dijalankan adalah tipe bisnis dengan produk pasar ritel atau juga menjual produk yang tidak memiliki waktu kadaluarsa. Namun, untuk mendapatkan profit yang besar biasanya biasanya pengusaha memilih bisnis dengan orientasi jangka pendek dan persaingan yang ketat.</p>
<p style="text-align: justify;">Tidak lupa juga agar bisa mencapai omzet dan profit yang tinggi, pengusaha harus bisa mengatur keuangannya dengan baik dan bisa menjaga aliran kas mengalir dengan lancar. Pengelolaan keuangan juga menjadi faktor yang penting agar bisa mencapai omzet dan profit yang maksimal.</p>

Dalam dunia berbisnis, tentu kita sering mendengar istilah profit dan omzet. Tapi, tidak sedikit orang yang masih salah menaknai dua kata ini. Padahal dua kata ini merupakan hal yang berbeda dan menjadi tolak ukur yang penting dalam keberhasilan bisnis.

Jangan Salah Membedakan Omzet dengan Profit

<p style="text-align: justify;">Dalam ilmu akuntansi, terdapat dua jenis metode pencatatan akuntansi yang digunakan, yaitu metode pencatatan berbasis kas (<em>cash basis</em>) dan metode pencatatan berbasis akrual (<em>accrual basis</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Tiap metode tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri dalam penggunaannya. Pengusaha dapat memilih metode mana yang ingin mereka gunakan tergantung pada kebutuhan bisnis mereka sendiri.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Metode Pencatatan Akuntansi</strong></h2>
<h3 style="text-align: justify;">A. Berbasis Kas (<em>Cash Basis</em>)</h3>
<p style="text-align: justify;">Konsep pencatatan akuntansi yang menggunakan basis kas dimana pengakuan pendapatan atau pengeluaran ketika terjadi transaksi dimana uang diterima atau dikeluarkan.&nbsp; Sebagai contoh, Pak Budi menagih klien sebesar 20 ribu rupiah pada tanggal 20 Mei, namun baru menerima pembayarannya pada tanggal 5 Juni, maka Pak Budi akan melakukan pencatatan pendapatan pada bulan Juni ketika uang diterima dan sudah di tangannya. Dengan cara yang sederhana dan tidak sulit untuk diterapkan, metode basis kas ini banyak digunakan oleh para pemilik usaha kecil menengah.</p>
<p style="text-align: justify;">Konsep pencatatan pada basis kas:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pengakuan pendapatan</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pengakuan pendapatan dengan kas basis dilakukan saat organisasi menerima uang tunai. Dalam konsep cash basis ini, hak penagihan utang tidak terlalu diperhatikan. Oleh karena itu, tidak ada estimasi piutang tak tertagih dan terdaoat metode penghapusan piutang.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Pengakuan biaya</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pengakuan biaya dilakukan saat melakukan pembayaran secara tunai langsung, sehingga pada saat sudah melakukan pembayaran maka biaya diakui di saat itu juga.</p>
<h3 style="text-align: justify;">B. Berbasis Akrual (<em>Accrual Basis</em>)</h3>
<p style="text-align: justify;">Metode pencatatan berbasis akrual adalah teknik pencatatan akuntaasi dimana ketika terjadi pengakuan pendapatan atau pengeluaran di masa depan maka akan dilakukan pencatatan. Sederhananya, pencatatan transaksi tetap akan dilakukan walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Metode pencatatan ini banyak diterapkan di perusahaan selain menguntungkan dalam mencatat segala jenis pembayaran, juga berguna untuk menilai keadaan finansial perusahaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Konsep pencatatan menggunakan metode akrual:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pengakuan pendapatan</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pengakuan pendapatan pada akrual basis adalah saat organinasi mempunyai hak untuk melakukan penagihan, maka akan dilakukan pencatan, walau belum ada uang yang diterima. Kapan kas akan diterima bukan menjadi hal yang begitu penting. Oleh karena itu sering muncul estimasi piutang tak tertagih karena pendapatan sudah diakui namun belum menerima kas.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Pengakuan biaya</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar belum terjadi dan belum dilunasi. Dengan kata lain, biaya sudah diperhitungkan terlebih dahulu sebagai kewajiban yang harus dibayar di masa depan, sehingga terdapat nama akun <em>accrued expenses</em> atau beban akrual.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Perbedaan Metode Akuntansi Basis Kas dan Basis Akrual</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Setelah mengetahui penjelasan mengenai tiap metode pencatatan, berikut adalah pembahasan mengenai perbedaan antara metode akrual dan metode basis:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Waktu Pencatatan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perbedaan signifikan antara pencatatan basis kas dengan basis akrual adalah waktu pencatatan. Pada basis kas, pencatatan dilakukan setelah uang diterima, sedangkan pada basis akrual, pencatatan dilakukan setelah transaksi terjadi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Keakuratan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Metode basis akrual dinilai lepih tepat dan akurat karena menggambarkan dimana keadaan keuangan suatu bisnis secara <em>real-time</em>. Oleh karena itu metode ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan dengan tingkat produksi dan modal yang besar</p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan basis kas khusus untuk usaha yang penerimaan dana dari hasil penjualan dalam waktu yang relatif lama membuatnya kurang efektif digunakan sebagai pencatatan untuk jangka panjang.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kemudahan Penggunaan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Metode pencatatan dengan basis kas tentunya lebih mudah untuk diterapkan dikarenakan tidak banyak entri jurnal yang dibutuhkan. Untuk Metode berbasis akrual, membutuhkan lebih banyak entri jurnal ketika transaksi terjadi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Arus Kas</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Basis kas memberikan gambaran yang jauh lebih akurat terhadap arus kas yang masuk dan keluar, berbeda dengan basis akrual karena harus membuat laporan arus kas secara terpisah.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Analisis Tren</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Representasi pada basis akrual lebih akurat daripada basis kas karena semua transaksi pada basis akrual tercatat. Dalam basis kas hanya saat terjadi perpindahan dana.</p>
<p style="text-align: justify;">Para pengusaha bisa memilih metode pencatatan mana yang mereka ingin gunakan. Pengusaha hanya perlu memilih metode mana yang mereka rasa sesuai dengan kebutuhan mereka karena jika melihat dari sisi mana yang lebih baik, itu semua tergantung dari jenis usaha yang dijalankan.</p>

Dalam ilmu akuntansi, terdapat dua jenis metode pencatatan akuntansi yang digunakan, yaitu metode pencatatan berbasis kas (cash basis) dan metode pencatatan berbasis akrual (accrual basis).

Mengenal 2 Metode Pencatatan Akuntansi

<p style="text-align: justify;">Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara karena menjadi pemasukan terbesar negara dimana pajak ini dikenakan ke setiap warga negara yang menjadi wajib pajak. Dalam penerapannya, terdapat asas pemungutan pajak yang dibuat agar tercipta keadilan untuk semua wajib pajak yang ada di Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Asas pemungutan pajak ini dibuat agar menjadi pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan di Indonesia. Secara umum, asas pajak yang diterapkan di dunia terdapat tiga saja, yaitu asas kebangsaan, asas tempat tinggal, dan asas sumber. Namun, di Indonesia diterapkan setidaknya terdapat tujuh asas dalam pemungutan pajak. Tujuh asas ini bukan berarti berbeda secara keseluruhan, hanya dipecah menjadi beberapa bagian mendetail agar dalam penerapannya, semua subjek pajak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya dalam perpajakan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>7 Asas Pemungutan Pajak di Indonesia</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Asas Kebangsaan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Asas ini berdasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal atau menetap di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Asas Umum</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan asas ini, pajak di Indonesia didasarkan pada keadilan umum yang artinya pengenaan pajak ini dari dan untuk masyarakat Indonesia untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas umum.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Asas Sumber</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak yang berpedoman pada tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Artinya, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diperuntukkan untuk wajib pajak yang tinggal dan berkerja di Indonesia. Jadi, jika terdapat wajib pajak WNI yang bekerja di perusahaan asing luar negeri dan mendapat penghasilan di luar negeri, wajib pajak tersebut tidak wajib dikenai pajak penghasilan pemerintah Indonesia, begitu pun sebaliknya, jika WNA bekerja di Indonesia maka wajib dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Asas Yuridis</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Asas yuridis atau hukum di Indonesia yang dijadikan landasan pemungutan pajak adalah Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. Kemudian, pemungutan pajak lainnya juga diatur dalam undang-undang, seperti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan</li>
<li>UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</li>
<li>UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan</li>
<li>UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Asas Ekonomis</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dengan asas ekonomis ini, pajak tidak boleh menjadi penyebab merosotnya perekonomian rakyat. Dengan adanya pajak, diharapkan pemerintah bisa secara maksimal mendapatkan pembiayaan melalui pungutan pajak</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Asas Wilayah</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Asas wilayah memiliki kemiripan dengan asas tempat tinggal. Asas ini didasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Jadi, wajjib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun selama masih didalam wilayah Indonesia akan dikenakan pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sama halnya dengan WNA yang memiliki aset objek pajak di Indonesia, maka akan dikenakan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>
<h3>Asas Finansial</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dengan asas ini, besar pungutan pajak yang dikenakan ditentukan berdasarkan keadaaan finansial (keuangan) atau besar pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pendapatan 50 juta rupiah akan dikenakan besaran pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak yang memiliki pendapatan 1 miliah rupiah. Kemudian, berdasarkan asas ini juga penetapan pemungutan pajak yang harus dibayarkan harus lebih kecil dari pendapatan mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">Setiap wajib pajak harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, salah satu caranya dengan tepat waktu dalam membayar pajak. Dengan membayar pajak, kita ikut berpartisipasi membantu menyejahterahkan kehidupan masyarakat Indonesia.</p>

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara karena menjadi pemasukan terbesar negara dimana pajak ini dikenakan ke setiap warga negara yang menjadi wajib pajak. Dalam penerapannya, terdapat asas pemungutan pajak yang dibuat agar tercipta keadilan untuk semua wajib pajak yang ada di Indonesia.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak

Sekilas Sobat Pajak

Alamat