Setelah melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pajak Pratama (KPP) dapat menerbitkan surat ketetapan ataupun Surat Keputusan jika terjadi SPT yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pembuatan surat ketetapan maupun Surat Keputusan tidak luput dari kesalahan. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan ketetapan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pembetulan.
Pembetulan yang dapat dilakukan hanyalah kesalahan, seperti:
<ul>
<li>Kesalahan penulisan seperti pada nama, alamat, NPWP, nomor surat, jenis pajak, Masa dan/atau Tahun Pajak, atau tanggal jatuh tempo.</li>
<li>Kesalahan Perhitungan seperti salah dalam melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian, atau kesalahan hitung karena adanya penerbitan SKP, STP, SK yang berkaitan dalam bidang perpajakan, Putusan Banding, atapun Putusan Peninjauan Kembali</li>
<li>Kekeliruan dalam menerapkan ketentuan tertentu dalam peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan</li>
</ul>
Hal ini biasanya terjadi pada penerapan tarif, persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), sanksi administrasi, penentuan PTKP, penghitungan PPh dalam tahun berjalan, atau pengkreditan pajak.
Jika kekeliruan yang terjadi ada pada pengkreditan Pajak Masukan PPN, maka pembetulan tersebut hanya bisa dilakukan jika:
<ul>
<li>Adanya perbedaan pada besaran Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak</li>
<li>Pajak Masukan tidak memiliki permasalahan yang berujung konflik antara fiskus dengan Wajib Pajak</li>
</ul>
&nbsp;
Jenis Surat Ketetapan dan Keputusan dalam Pembetulan
Berikut adalah jenis-jenis ketetapan atau keputusan yang dapat dilakukan pembetulan:
<ul>
<li>Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), serta Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)</li>
<li>Surat Tagihan Pajak (STP)</li>
<li>Surat Keputusan Pembetulan (SKP)&nbsp;</li>
<li>Surat Keputusan Keberatan (SKK)</li>
<li>Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi&nbsp;</li>
<li>Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi</li>
<li>Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak (dapat dalam bentuk Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak)</li>
<li>Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak (SKPKP)</li>
<li>Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (dapat dalam bentuk Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak)</li>
<li>Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB)</li>
<li>Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)</li>
<li>Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKPPBB)</li>
<li>Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB)</li>
<li>Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan</li>
<li>Surat Keputusan Pengurangan Denda Pajak Bumi dan Bangunan</li>
</ul>
&nbsp;
Cara Permohonan Pembetulan Pajak 
Untuk melakukan permohonan pembetulan Wajib Pajak wajib menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Permohonan pembetulan wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan permohonan serta menggunakan format yang sesuai. Kemudian jika surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, maka pada surat permohonan tersebut wajib dilampiri surat kuasa khusus. Perlu diketahui untuk setiap permohonan yang diajukan hanya berlaku untuk satu surat ketetapan pajak atau surat keputusan.
Hasil keputusan pembetulan akan diberikan dengan cara penerbitan Surat Keputusan Pembetulan. Surat ini akan terbit paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Nantinya pada surat tersebut akan berisi Keputusan bahwa permohonan dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan yang telah diajukan tidak memenuhi syarat, permnohonan tersebut akan dikembalikan disertai dengan pemberitahuan sebelum jangka waktu 6 bulan berakhir. Namun Wajib Pajak tetap dapat mengajukan permohonan yang sama kembali.
Untuk memutuskan permohonan dikabulkan atau ditolak pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta data ataupun informasi yang diperlukan ke pada pihak pemohon. Kemudian jika dalam jangka waktu 6 bulan sudah terlewati, maka permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan sesuai permohonan.

Mengenal Pembetulan Ketetapan Pajak

Ketika Sobat telah menyelesaikan masa kerja ataupun ada terjadi pemutusan hubungan kerja maka Sobat berhak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.&nbsp; Pengertian Uang Pesangon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
Dikarenakan uang pesangon adalah sebuah pendapatan yang berhubungan dengan pekerjaan, maka pendapatan ini dapat dikenakan PPh Pasal 21. &nbsp;Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pesangon ini dapat dipotong baik secara final maupun tidak final. Skema pemotongan ini dipengaruhi dengan cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja atas yang pesangon.
&nbsp;
Skema Pemotongan PPh 21 atas Uang Pesangon
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 menjelaskan keadaan yang membuat uang pesangon dapat dipotong secara final ataupun tidak final. Dimana pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan skema pemotongan PPh pasal 21 final, berikut adalah penjelasannya:
<ol>
<li>Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.</li>
<li>Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender</li>
</ol>
Sedangkan pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 menjelaskan skema pemotongan PPh pasal 21 tidak final, berikut adalah penjelasannya:
<ol>
<li>Dalam hal terdapat bagian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan.</li>
<li>Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.</li>
</ol>
Penghasilan bruto adalah seluruh uang pesangon yang diterima sebelum dipotong pajak. Jika uang pesangon dibayarkan secara bertahap, maka penghasilan bruto adalah jumlah uang pesangon yang dibayarkan dalam satu tahun kalender. Namun jika uang pesangon langsung dibayarkan sekaligus, maka besaran penghasilan bruto adalah sejumlah dengan uang pesangon tersebut.
&nbsp;
Tarif PPh 21 atas Uang Pesangon
Untuk besaran tarif pajak yang akan dikenakan pada PPh Pasal 21 Final adalah sebagai berikut:
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="302">
Lapisan Penghasilan
</td>
<td width="99">
Tarif Pajak
</td>
</tr>
<tr>
<td width="302">
Penghasilan bruto sampai dengan Rp 50 juta
</td>
<td width="99">
0%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="302">
Penghasilan bruto di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta
</td>
<td width="99">
5%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="302">
Penghasilan bruto di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta
</td>
<td width="99">
15%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="302">
Penghasilan bruto di atas Rp 500 juta
</td>
<td width="99">
25%
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
&nbsp;
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Final atas Uang Pesangon
<ol start="300">
<li>ABC melakukan pembayaran uang pesangon sebesar Rp 300.000.000 secara langsung kepada Bapak X pada Desember 2023. Maka besaran pajak yang harus dipotong dari uang pesangon adalah:</li>
</ol>
Penghasilan bruto = Rp 300.000.000
PPh Pasal 21 terutang:
0%&nbsp;x Rp 50.000.000 = Rp 0
5%&nbsp;x Rp 100.000.000 = Rp&nbsp;5.000.000
15% x Rp150.000.000&nbsp;=&nbsp;Rp 22.500.000
Total PPh Pasal 21 yang dipotong = Rp 27.500.000
&nbsp;
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Tidak Final atas Uang Pesangon
<ol>
<li>ABC melakukan pembayaran uang pesangon sebesar Rp 300 juta secara bertahap yaitu 1 kali selama 3 tahun kepada Bapak X. Pada setiap pembayaran Bapak X akan menerima uang sebesar Rp 100 juta. Maka besaran pajak yang harus dipotong dari uang pesangon adalah:</li>
</ol>
Desember 2021
0%&nbsp;x Rp 50.000.000 = Rp 0
5%&nbsp;x Rp 100.000.000 = Rp&nbsp;5.000.000
Total PPh Pasal 21 yang dipotong = Rp 5.000.000
Desember 2022
0%&nbsp;x Rp 50.000.000 = Rp 0
5%&nbsp;x Rp 100.000.000 = Rp&nbsp;5.000.000
Total PPh Pasal 21 yang dipotong = Rp 5.000.000
Desember 2023
Karena pembayaran ketiga sudah memasuki tahun ketiga, maka akan dikenakan PPh Pasal 21 tidak final, dan akan dikenakan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) dan bersifat tidak final.
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bulan Desember 2023:
5% x Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000
15% x Rp 40.000.000 = Rp 6.000.000
Total PPh Pasal 21 yang dipotong = Rp 9.000.000

Mengenal PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan sebuah peraturan yang mengatur Penyusutan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. Peraturan ini dibuat sebagai sebuah aturan pelaksana dari UU HPP yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
&nbsp;
Pengertian Penyusutan
Penyusutan sendiri adalah sebuah pembebanan atas pengeluaran-pengeluaran seperti pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penyusutan akan dimulai ketika dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud.
Pada PMK Nomor 72 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa penyusutan dapat menggunakan 2 metode. Pada ayat 1 menjelaskan bahwa pertama atau biasa disebut metode garis lurus adalah metode yang penyusutannya dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
Sedangkan pada ayat 2 menjelaskan pengertian metode kedua atau biasa disebut metode saldo menurun adalah metode yang menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, namun harus dilakukan dengan syarat dilakukan secara taat asas. Namun metode saldo menurun tidak dapat digunakan untuk kelompok harta berwujud bangunan.
&nbsp;
Tarif Penyusutan
Berikut adalah besaran tarif penyusutan berdasarkan kelompok harta serta metode penyusutan:
<table style="width: 484px; height: 602.541px;" width="484">
<tbody>
<tr style="height: 0.333313px;">
<td style="width: 153.854px; height: 167.375px; text-align: center;" rowspan="3" width="168">
Kelompok Harta Berwujud
</td>
<td style="width: 98.4688px; height: 167.375px; text-align: center;" rowspan="3" width="103">
Masa Manfaat
</td>
<td style="width: 177.177px; height: 112.979px; text-align: center;" colspan="2" rowspan="2" width="199">
Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud pada
</td>
</tr>
<tr style="height: 112.646px;"></tr>
<tr style="height: 54.3958px;">
<td style="width: 88.5729px; height: 54.3958px; text-align: center;" width="99">
Ayat 1
</td>
<td style="width: 88.6042px; height: 54.3958px; text-align: center;" width="99">
Ayat 2
</td>
</tr>
<tr style="height: 54.3958px;">
<td style="width: 153.854px; height: 54.3958px;" width="168">
Bukan Bangungan
</td>
<td style="width: 98.4688px; height: 54.3958px;" width="103">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 88.5729px; height: 54.3958px;" width="99">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 88.6042px; height: 54.3958px;" width="99">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 54.3958px;">
<td style="width: 153.854px; height: 54.3958px;" width="168">
Kelompok 1
</td>
<td style="width: 98.4688px; height: 54.3958px;" width="103">
4 Tahun
</td>
<td style="width: 88.5729px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
25%
</td>
<td style="width: 88.6042px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
50%
</td>
</tr>
<tr style="height: 54.3958px;">
<td style="width: 153.854px; height: 54.3958px;" width="168">
Kelompok 2
</td>
<td style="width: 98.4688px; height: 54.3958px;" width="103">
8 Tahun
</td>
<td style="width: 88.5729px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
12.5%
</td>
<td style="width: 88.6042px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
25%
</td>
</tr>
<tr style="height: 54.3958px;">
<td style="width: 153.854px; height: 54.3958px;" width="168">
Kelompok 3
</td>
<td style="width: 98.4688px; height: 54.3958px;" width="103">
16 Tahun
</td>
<td style="width: 88.5729px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
6.25%
</td>
<td style="width: 88.6042px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
12.5%
</td>
</tr>
<tr style="height: 54.3958px;">
<td style="width: 153.854px; height: 54.3958px;" width="168">
Kelompok 4
</td>
<td style="width: 98.4688px; height: 54.3958px;" width="103">
20 Tahun
</td>
<td style="width: 88.5729px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
5%
</td>
<td style="width: 88.6042px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
10%
</td>
</tr>
<tr style="height: 54.3958px;">
<td style="width: 153.854px; height: 54.3958px;" width="168">
Bangunan
</td>
<td style="width: 98.4688px; height: 54.3958px;" width="103">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 88.5729px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 88.6042px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 54.3958px;">
<td style="width: 153.854px; height: 54.3958px;" width="168">
Permanen
</td>
<td style="width: 98.4688px; height: 54.3958px;" width="103">
20 Tahun
</td>
<td style="width: 88.5729px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
5%
</td>
<td style="width: 88.6042px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
-
</td>
</tr>
<tr style="height: 54.3958px;">
<td style="width: 153.854px; height: 54.3958px;" width="168">
Tidak Permanen
</td>
<td style="width: 98.4688px; height: 54.3958px;" width="103">
10 Tahun
</td>
<td style="width: 88.5729px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
10%
</td>
<td style="width: 88.6042px; text-align: center; height: 54.3958px;" width="99">
-
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Jenis Kelompok Harta Berwujud
Dilihat dari tabel diatas harta berwujud dibagi menjadi bangunan dan bukan bangunan. Dimana pada kelompok bukan bangunan dibagi menjadi 4 kelompok. Contoh dari harta berwujud bukan bangunan adalah barang seperti kendaraan, mesin, furnitur, dan lain-lain. Pada bagian lampiran PMK 72 Tahun 2023 terdapat daftar yang menjelaskan dengan lengkap tiap-tiap kelompok. Namun jika barang atau harta tidak terdapat pada lampiran tersebut, maka akan langsung dikelompokkan menjadi kelompok 3.
Sedangkan pada harta berwujud bangunan, dibagi menjadi 2 kelompok yaitu bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Pada pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa jika bangunan permanen memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun, Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak atau menggunakan masa manfaat 20 tahun. Namun untuk dapat menggunakan penyusutan bangunan permanen sesuai dengan masa manfaat sebenarnya, wajib melakukan pemberitahuan sebelum 30 April 2024.
&nbsp;
Penyusutan atas Biaya Perbaikan
Pada Pasal 7 ayat 3 mengatur penyusutan atas biaya perbaikan, dimana jika perbaikan yang dilakukan tidak menambah masa manfaat, penyusutan akan dilakukan atas dasar nilai sisa buku fiskal ditambah biaya yang dikapitalisasi, sesuai dengan sisa masa manfaat fiskal harta berwujud yang diperbaiki. Sedangkan jika perbaikan yang dilakukan menambah masa manfaat, penyusutan akan dilakukan sesuai dengan sisa masa manfaat fiskal ditambah tambahan masa manfaat karena perbaikan. Namun, jumlah masa manfaat tidak bisa lebih dari masa manfaat kelompok harta berwujud.
&nbsp;
Penyusutan di Bidang Usaha Tertentu
Pada PMK ini juga mengatur harta berwujud yang digunakan di bidang usaha tertentu. Berikut adalah bidang usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha tertentu:
<ol>
<li>Bidang usaha kehutanan, yang baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun;</li>
<li>Bidang usaha perkebunan tanaman keras, yang baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun;</li>
<li>Bidang usaha peternakan:</li>
<li>Yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan. setelah dipelihara lebih dari 1 tahun</li>
<li>Yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau sampai dengan 1 tahun.</li>
</ol>
Nantinya harta berwujud dari bidang usaha kelompok a, b, dan c1 akan dikelompokan menjadi:
<ul>
<li>Bidang usaha kehutanan: kelompok 4</li>
<li>Bidang usaha perkebunan tanaman keras: kelompok 4</li>
<li>Bidang usaha peternakan: kelompok 2</li>
</ul>
Wajib Pajak dibidang tersebut dapat menggunakan masa manfaat sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan atau dapat menggunakan masa manfaat yang sebenarnya, namun untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya wajib untuk mengajukan permohonan agar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Sedangkan berdasarkan PMK 72 Tahun 2023 Pasal 16 Ayat 1 para wajib pajak bidang usaha tertentu kelompok c2 wajib melakukan:
<ol>
<li>Pembebanan sekaligus atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang memiliki masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun;</li>
<li>Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat harta tersebut.</li>
</ol>

Mengenal Penyusutan dalam PMK 72 Tahun 2023

Pelayanan medis adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Maka, pemerintah menetapkan bahwa jasa kesehatan sebagai jasa yang tidak dikenakan pajak. Hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 Pasal 10.
&nbsp;
Jasa Pelayanan Kesehatan Medis 
Jasa pelayanan kesehatan medis adalah salah satu jasa yang bersifat strategis sehingga pemanfaatan jasa ini tidak dikenakan PPN. Ketentuan ini berlaku untuk jasa pelayanan kesehatan medis terhadap pelayanan untuk perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan untuk kesehatan hewan/veteriner.
Pada Pasal 11 ayat (2) PP 49/2022, dijelaskan yang termasuk dari jasa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah:
<ol>
<li>Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya;</li>
<li>Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan</li>
<li>Pelayanan yang diberikan oleh selain tenaga kesehatan.</li>
</ol>
&nbsp;
Tenaga Medis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pada Pasal 11 ayat (3), (4), dan (5) PP 49/2022, dijabarkan hal-hal yang termasuk dalam bagian huruf a, b, dan c di mana yang dimaksud dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya adalah:
<ol>
<li>Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis;</li>
<li>Ahli kesehatan;</li>
<li>Kebidanan;</li>
<li>Perawat; dan</li>
<li>Psikiater</li>
</ol>
Kemudian yang termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan adalah:
<ol>
<li>Rumah sakit,</li>
<li>Rumah bersalin,</li>
<li>Klinik kesehatan,</li>
<li>Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut</li>
<li>Laboratorium Kesehatan</li>
<li>Sanatorium</li>
</ol>
Dan yang termasuk dalam kategori jasa pelayanan yang diberikan selain tenaga kesehatan adalah:
<ol>
<li>Ahli gigi;</li>
<li>Dukun bayi;</li>
<li>Paramedis;</li>
<li>Psikolog; dan</li>
<li>Tenaga pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.</li>
</ol>
&nbsp;
Pengenaan PPN untuk Klinik Kecantikan
Jika dilihat dari daftar jasa di atas, klinik kecantikan tidak disebut sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui klinik kecantikan adalah salah satu jasa menawarkan perawatan tubuh atau bisa dibilang jasa yang berada dibidang kesehatan.
Namun mengapa klinik kecantikan tidak masuk dari jasa kesehatan medis yang tidak dikenakan PPN? Hal ini disebabkan karena klinik kecantikan dianggap sebagai bukan kebutuhan manusia yang mendasar atau bisa dibilang kebutuhan sekunder, yang mana biasanya pengguna dari jasa klinik kecantikan ini berasal dari kalangan menengah ke atas. Maka dari itu pemerintah menetapkan jasa klinik kecantikan sebagai jasa yang dikenai pajak.
&nbsp;
Mengapa Obat-Obatan Dikenakan PPN?
Obat-obatan sendiri adalah salah satu Barang Kena Pajak (BKP). Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 tentang PPN atas Penggantian Obat di Rumah Sakit, disebutkan bahwa instalasi farmasi melayani rumah sakit yang terdiri dari pasien rawat inap, pasien rawat jalan, dan pasien gawat darurat. Mengingat instalasi farmasi melakukan pelayanan kepada pasien rawat jalan sebagaimana lazimnya sebuah apotek, maka atas penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan tetap terutang PPN.
Seperti yang dikatakan pada surat edaran, rumah sakit menangani pasien rawat inap, pasien gawat darurat, dan pasien rawat jalan. Terdapat perlakuan perpajakan yang berbeda untuk pembelian obat bagi pasien rawat jalan dengan pasien rawat inap dan pasien gawat darurat.
Untuk pasien rawat inap dan pasien gawat darurat, setiap obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien tersebut akan dikenakan PPN. Hal itu disebabkan karena pemberian obat-obatan untuk pasien rawat inap dan pasien gawat darurat dianggap sebagai satu hal yang tidak terpisahkan dari pelayanan jasa kesehatan medis.
Sedangkan untuk pasien rawat jalan, berdasarkan surat edaran nomor 4 menjelaskan bahwa obat-obatan yang dikonsumsi pasien rawat jalan akan tetap terutang PPN. Begitu juga untuk pembelian obat-obatan di apotek yang berada di luar rumah sakit akan dikenakan PPN.

Apakah Jasa Pelayanan Kesehatan Medis dan Obat-Obatan Dikenakan PPN? 

Untuk menghitung besaran pajak penghasilan suatu badan, diperlukan salah satu komponen, yaitu peredaran bruto atau omzet. Peredaran bruto atau omzet sendiri adalah semua penghasilan yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan sebelum dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan usaha oleh perusahaaan tersebut.
Sekarang ini, omzet diatur oleh 2 peraturan yang berbeda dan setiap wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti peraturan yang mana. Namun, untuk salah satu peraturan terdapat batasan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Undang-Undang yang mengatur tentang PPh badan adalah sebagai berikut:
<ul>
<li>Omzet dengan jumlah peredaran berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan</li>
<li>Omzet dengan jumlah peredaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018</li>
</ul>
&nbsp;
Omzet Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
Menurut UU No. 36/2008, omzet atau peredaran bruto adalah semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, termasuk perolehan, pemungutan, dan pemeliharaan penghasilan baik di dalam maupun di luar Indonesia sebelum dikurangi biaya perolehan. Penghasilan yang dimaksud adalah:&nbsp;
<ul>
<li>Penghasilan yang dikenakan PPh final</li>
<li>Penghasilan yang dikenakan PPh tidak final</li>
<li>Penghasilan yang dibebaskan dari PPh</li>
</ul>
&nbsp;
Omzet Wajib Pajak Badan&nbsp;Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
Menurut PP No. 23 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
Namun terdapat beberapa penghasilan yang tidak akan dikenakan PPh yang bersifat final.&nbsp; Pada Pasal 2 ayat (3) dijelaskan penghasilan yang tidak termasuk dari PPh yang bersifat final adalah:
<ol>
<li>Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;</li>
<li>Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;</li>
<li>Penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat finai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan</li>
<li>Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak</li>
</ol>
PP No. 23 Tahun 2018 ini dibuat untuk wajib pajak badan tertentu yang memiliki omzet tahunan kurang dari Rp4,8 miliar atau menyasar kelompok bisnis UMKM dengan harapan dapat meringankan beban dari pemilik UMKM. Nantinya setiap wajib pajak yang memiliki omzet tahunan kurang dari Rp4,8 miliar akan dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%.
&nbsp;
Setiap wajib pajak badan yang tidak tergolong dalam kelompok yang dapat menggunakan PP No. 23 Tahun 2018, akan mengunakan UU No. 36 Tahun 2008. Pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 dijelaskan bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berikut ini, biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto:
<ul>
<li>Biaya baik yang terkait secara langsung ataupun&nbsp;tidak langsung dengan kegiatan usaha</li>
<li>Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh suatu hak atau aset</li>
<li>Pembayaran dana pensiun yang telah ditetapkan dengan adanya persetujuan dari Menteri Keuangan</li>
<li>Kerugian karena adanya selisih antara kurs mata uang asing</li>
<li>Biaya yang dikeluarkan untuk proses research and development&nbsp;perusahaan&nbsp;yang dilakukan di Indonesia</li>
<li>Biaya untuk beasiswa pendidikan, magang dan pelatihan</li>
<li>Piutang yang tidak dapat ditagih</li>
<li>Sumbangan yang diberikan untuk Penanggulangan Bencana Nasional berdasarkan Peraturan pemerintah&nbsp;</li>
<li>Sumbangan yang diberikan untuk proses research and development&nbsp;berdasarkan Peraturan pemerintah&nbsp;</li>
<li>Biaya pembagunan infrastruktur sosial yang aturannya diatur oleh peraturan pemerintah</li>
<li>Sumbangan yang diberikan untuk pembinaan olahraga yang aturannya diatur oleh peraturan pemerintah.</li>
</ul>

Jenis Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Badan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada tanggal 5 Januari 2024, pemilik kost sudah tidak lagi dikenakan pajak hotel oleh pihak pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pada UU HKPD, kost sudah bukan lagi termasuk ke dalam kategori hotel.
&nbsp;
Definisi Jasa Perhotelan
Pada UU HKPD Pasal 1 ayat 47 menjelaskan bahwa Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Pasal 53 Ayat 1 sendiri menjelaskan yang termasuk dari jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya adalah:
<ol>
<li>Hotel</li>
<li>Hostel</li>
<li>Vila</li>
<li>Pondok wisata</li>
<li>Motel</li>
<li>Losmen</li>
<li>Wisma pariwisata</li>
<li>Pesanggrahan</li>
<li>Rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage</li>
<li>Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel</li>
<li>Glamping</li>
</ol>
&nbsp;
Pengecualian Pajak Daerah atas Jasa Perhotelan
Dan pada Pasal 53 ayat 2 menjelaskan jasa perhotelan yang dikecualikan atas pengenaan pajak daerah:
<ol>
<li>Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah</li>
<li>Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis</li>
<li>Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan</li>
<li>Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata</li>
<li>Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel</li>
</ol>
Undang-Undang HKPD ini mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Di mana pada UU PDRD menyatakan bahwa rumah kost akan ditetapkan sebagai hotel jika memiliki jumlah kamar lebih dari 10, dan akan dikenakan pajak hotel dengan tarif tertinggi sebesar 10% dari penghasilan pendapatan bruto bisnis kost tersebut.
&nbsp;
Pengenaan Pajak Kost Terbaru
Dengan berlakunya Undang-Undang HKPD maka pemilik kost akan tetap dikenakan pajak penghasilan atas hasil sewa kost. Pemilik kost akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2017 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa, atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dikenakan pada pemilik kost yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dengan besaran tarif sebesar 0,5%. Namun jika pendapatan kotor pemiliki kost dibawah Rp 500 juta per tahun, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 60 Ayat 2 tidak akan dikenakan pajak penghasilan.
&nbsp;
Contoh Perhitungan
Kasus 1: Pendapatan kotor di bawah Rp500 juta
Pak Ilham adalah sesorang pemilik kost di daerah Jakarta dengan jumlah kamar sebanyak 10 kamar. Harga sewa 1 kamar kost adalah Rp 2 juta per bulan. Maka tiap bulannya Bapak Andi memiliki pendapatan kotor sebesar Rp 20 juta atau Rp 240 Juta tiap tahunnya. Dikarenakan pendapatan kotornya masih di bawah Rp500 juta dalam setahun maka Bapak Andi bebas dari PPh Final.
Contoh 2: Pendapatan kotor di atas Rp500 juta
Ibu Siti adalah pemilik kost dengan 20 kamar di daerah Jakarta, setiap kamarnya disewakan dengan harga Rp3 juta per bulan. Maka penghasilan kotor Ibu Siti adalah Rp 60 juta sebulan atau Rp 720 juta setahun. Dikarenakan penghasilan Ibu Siti sudah diatas Rp 500 juta namun masih dibawah Rp 4,8 miliar, maka Ibu Siti akan dikenakan PPh Final 0,5%.
Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Setahun &ndash; Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak = Rp720.000.000 &ndash; Rp500.000.000 = Rp220.000.000
PPh Final = Penghasilan Kena Pajak
PPh Final = Rp220.000.000 x 0,5%= Rp 1.100.000
Maka besaran PPh Final yang harus dibayarkan Ibu Situ adalah RP 1.100.000

Aturan Pajak Kost Terbaru, Simak Di Sini!

Pada akhir tahun 2023, Pemerintah Indonesia memberikan kepastian dan panduan lebih lanjut terkait Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023. PMK ini tidak hanya menjadi peraturan pelaksana atas sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, tetapi juga memberikan penegasan pada ketentuan teknis pengenaan PPh Final bagi Wajib Pajak omzet tertentu dan UMKM.
&nbsp;
Pemahaman Lebih Mendalam tentang PMK 164/2023
PMK 164/2023 membawa sejumlah perubahan signifikan, terutama dalam hal pelunasan PPh final terutang oleh Wajib Pajak UMKM. Peraturan baru ini menegaskan keharusan bagi Wajib Pajak UMKM untuk melunasi PPh final sebesar 0,5% dari omzet usaha untuk setiap masa pajak.
&nbsp;
Peran Surat Keterangan dalam Transaksi Pajak
PMK 164/2023 juga menetapkan bahwa dalam bertransaksi dengan pemotong atau pemungut PPh, Wajib Pajak harus menunjukkan surat keterangan untuk mendapatkan pemotongan PPh final sebesar 0,5%. Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK 164/2023 mengamanatkan Wajib Pajak untuk menyerahkan salinan surat keterangan kepada pemotong/pemungut PPh.
Surat keterangan dalam konteks ini adalah dokumen yang menerangkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan PP 55/2022.
Surat keterangan ini memiliki jangka waktu pemanfaatan skema PPh final UMKM yang berbeda-beda, yakni 3 tahun pajak untuk Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), 4 tahun pajak untuk Wajib Pajak badan berbentuk CV, firma, koperasi, dan perseroan perorangan, serta 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
&nbsp;
Surat Pernyataan: Pembebasan dari Pemotongan/Pemungutan PPh
Selain surat keterangan, PMK 164/2023 juga memberikan kewajiban pada Wajib Pajak orang pribadi UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp500 juta setahun. Wajib Pajak tersebut diharuskan menyampaikan surat pernyataan agar tidak dilakukan pemotongan pajak. Surat pernyataan ini merupakan pernyataan dari Wajib Pajak bahwa omzet dari kegiatan usaha masih belum melebihi Rp500 juta ketika bertransaksi dengan pemotong/pemungut. Format surat pernyataan telah diatur dalam lampiran PMK 164/2023 dan dapat dibuat sendiri oleh Wajib Pajak UMKM.
Dengan surat pernyataan ini, Wajib Pajak orang pribadi UMKM akan terbebas dari pemotongan/pemungutan PPh ketika melakukan penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak pemotong/pemungut.
&nbsp;
Relaksasi Batas Waktu Pengukuhan sebagai PKP
Selain aturan terkait PPh, PMK 164/2023 juga memberikan relaksasi terkait batas waktu pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak UMKM yang omzetnya sudah melebihi Rp4,8 miliar. Dengan peraturan sebelumnya, Wajib Pajak harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya. Namun, dengan PMK ini, Wajib Pajak harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir tahun buku.
&nbsp;
Kesimpulan
PMK 164/2023 membawa perubahan yang signifikan dalam tata cara pengenaan PPh, terutama bagi Wajib Pajak UMKM. Dengan penegasan aturan dan penambahan ketentuan teknis, diharapkan pelaksanaan PPh Final dapat berjalan lebih efisien dan memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Surat keterangan, surat pernyataan, dan relaksasi batas waktu pengukuhan sebagai PKP menjadi elemen penting yang perlu dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, perekonomian di tingkat UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan peraturan perpajakan yang dihadirkan oleh Pemerintah.

Aturan Baru Pengenaan PPh UMKM sesuai PMK 164/2023

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (16), Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pemeteraian Kemudian ini hanya perlu dilakukan untuk dokumen-dokumen yang bea meterainya tidak dibayar atau ketika dibayar kurang dari jumlah semestinya. Kemudian Pemeteraian Kemudian juga dilakukan untuk dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, tetapi belum pernah dibubuhi meterai. Sehingga untuk dokumen yang sudah dibubuhi meterai dan ingin digunakan sebagai alat bukti di pengadilan tidak perlu untuk melakukan Pemeteraian Kemudian.
&nbsp;
Pihak yang Berwenang dalam Pengesahan Pemeteraian Kemudian
Pada Pasal 22 menjelaskan bahwa pejabat yang ditetapkan dan berwenang untuk melakukan pengesahan Pemeteraian Kemudian adalah pejabat POS dan pejabat Pengawas. Pada Pasal 1 ayat (17) dan (18) menjelaskan yang dimaksud pejabat POS adalah pegawai dari PT Pos Indonesia yang diberikan tugas untuk melayani Pemeteraian Kemudian. Sedangkan, yang dimaksud dari pejabat Pengawas adalah pegawai negeri sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah ditetapkan menjadi pengawas yang berkedudukan di KPP dan KP2KP.
Namun, pejabat POS hanya dapat melakukan pengesahan atas pembayaran Bea Meterai Pemeteraian Kemudian yang menggunakan meterai tempel saja. Sedangkan, jika pembayaran Bea Meterai Pemeteraian Kemudian menggunakan meterai elektronik, maka pengesahan Pemeteraian Kemudian akan dilakukan oleh pejabat Pengawas.
&nbsp;
Tarif Bea Meterai Pemeteraian Kemudian
Terdapat 3 tarif Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian, berikut adalah ketiga tarifnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2021 Pasal 20:
<ol>
<li>Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terutangnya Bea Meterai ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang, dalam hal Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terutang Bea Meterai sejak tanggal 1 Januari 2021;</li>
<li>Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terutangnya Bea Meterai ditambah dengan sanksi administratif sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang terutang, dalam hal Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terutang Bea Meterai sebelum tanggal 1 Januari 2021; dan</li>
<li>Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian dilakukan atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.</li>
</ol>
&nbsp;
Cara Membayar Bea Meterai Pemeteraian Kemudian
Untuk melakukan pembayaran bea meterai yang terutang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan Meterai Tempel, Meterai Elektronik, ataupun Surat Setoran Pajak (SSP). Namun, khusus untuk pembayaran bea meterai yang menggunakan SSP hanya dapat dilakukan jika dokumen yang ingin di Pemeteraian Kemudian berjumlah lebih dari 50 dokumen.
Pembayaran dengan menggunakan SSP dapat dilakukan dengan cara menyetorkan bea meterai yang terutang ke kas negara dengan menggunakan formulir SSP atau Kode Billing dengan menggunakan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 100. Kemudian setelah melakukan pembayaran, pemilik dokumen dapat membuat daftar dokumen dan melekatkan SSP yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada daftar dokumen tersebut.
Sedangkan untuk pembayaran sanksi administratif seperti yang dijelaskan pada bagian a dan b, dapat menggunakan formulir SSP atau Kode Billing dengan menggunakan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 512.
Pengesahan Pemeteraian Kemudian akan dilakukan pejabat POS ataupun pejabat Pengawas setelah pejabat dapat memastikan keaslian meterai tempel ataupun kebenaran dari SSP, kesesuaian nilai pembayaran bea meterai dan sanksi administratif (jika ada), serta kode akun pajak dan kode jenis setoran yang digunakan pada SSP. Nantinya jika semua ketentuan diatas sudah dinyatakan benar semua, maka pihak pejabat POS atau pejabat Pengawas akan memberikan cap Pemeteraian Kemudian.

Mengenal Pemeteraian Kemudian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian global, menyumbang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, UMKM seringkali dihadapkan pada tantangan kompleks terkait perpajakan, yang dapat memberikan dampak negatif pada keberlanjutan bisnis mereka.
Dalam menghadapi permasalahan pajak yang semakin rumit, peran konsultan pajak menjadi sangat penting bagi kesinambungan dan perkembangan UMKM. Artikel ini akan membahas mengapa konsultan pajak memiliki peran yang esensial bagi UMKM dan bagaimana mereka dapat membantu mengatasi berbagai tantangan perpajakan.
&nbsp;
Sistem Pajak UMKM
UMKM sering kali dihadapkan pada tata perpajakan yang rumit dan berubah-ubah. Mereka harus memahami berbagai jenis pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) terutang, dan Pajak Final. Selain itu, UMKM juga harus mengelola perpajakan karyawan, dengan memahami aturan dan kebijakan yang berkaitan.
Satu aspek krusial dalam perpajakan UMKM adalah pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu. Kewajiban untuk menyusun laporan pajak bulanan atau tahunan dapat menjadi tugas yang memakan waktu dan memerlukan pemahaman mendalam tentang aturan dan regulasi perpajakan.
Mengatur pajak secara efisien dapat memberikan manfaat besar bagi UMKM. Hal ini termasuk pemenuhan kewajiban pajak yang benar, mengoptimalkan pengembalian pajak, dan menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran peraturan perpajakan.
Kebijakan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu, terutama dalam respon terhadap kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah. UMKM perlu tetap memperbarui diri mereka mengenai perubahan ini dan menyesuaikan strategi pajak mereka sesuai kebijakan terbaru.
&nbsp;
Mengatasi Tantangan Pajak UMKM
UMKM dapat menghadapi berbagai tantangan perpajakan, termasuk perubahan peraturan, pemahaman yang kurang tentang kebijakan pajak, dan risiko kesalahan pelaporan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam hal pajak adalah kompleksitas peraturan dan kebijakan pajak.
Undang-Undang pajak seringkali berubah dan dapat sulit dipahami oleh pemilik UMKM yang tidak memiliki latar belakang pajak yang kuat. Konsultan pajak dapat membantu UMKM untuk memahami peraturan ini dan memastikan bahwa bisnis mereka mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
&nbsp;
Pengelolaan Administrasi Pajak
Proses administrasi pajak dapat menjadi beban yang sangat berat bagi UMKM, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya terbatas. Konsultan pajak dapat membantu dalam pengelolaan administrasi pajak harian, termasuk penyusunan laporan pajak bulanan atau tahunan, pemenuhan kewajiban pelaporan, dan pengelolaan pembayaran pajak.
Konsultan pajak dapat membantu UMKM mengoptimalkan struktur pajak mereka agar lebih efisien. Dengan memahami struktur bisnis dan model operasi UMKM, konsultan pajak dapat memberikan saran yang dapat mengurangi beban pajak secara sah, meningkatkan keuntungan bersih, dan membantu dalam perencanaan pajak jangka panjang.
&nbsp;
Pemahaman Terhadap Insentif Pajak
Banyak negara menyediakan insentif pajak bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan dan investasi. Namun, UMKM sering kali tidak sepenuhnya memanfaatkan insentif-insentif ini karena kurangnya pemahaman.
Konsultan pajak dapat membimbing UMKM untuk memanfaatkan insentif-insentif ini, yang dapat mencakup pemotongan pajak, keringanan fiskal, atau program-program pengurangan pajak lainnya. Konsultan pajak dapat berperan penting dalam menangani masalah pajak darurat.
Jika UMKM menghadapi permasalahan seperti pemeriksaan pajak atau sengketa perpajakan, konsultan pajak dapat memberikan dukungan ahli untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang paling menguntungkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
&nbsp;
Penyusunan Rencana Pajak Strategis
Konsultan pajak bukan hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membantu UMKM dalam merencanakan strategi pajak jangka panjang. Dengan memahami tujuan bisnis dan perkembangan masa depan, konsultan pajak dapat merancang rencana pajak yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.
Ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak dapat berakibat serius bagi UMKM, termasuk denda dan sanksi. Konsultan pajak dapat membantu dalam memastikan bahwa UMKM mematuhi semua kewajiban perpajakan, mengurangi risiko hukum dan keuangan yang dapat mengancam keberlanjutan bisnis.
&nbsp;
Pendidikan Pemilik UMKM
Selain memberikan solusi langsung, konsultan pajak juga dapat berperan dalam mendidik pemilik UMKM tentang aspek-aspek perpajakan yang relevan. Pendidikan ini dapat membantu pemilik UMKM untuk memahami lebih baik perpajakan dan mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam manajemen keuangan mereka.
Bagi UMKM yang memiliki karyawan, manajemen beban pajak terkait dengan gaji dan tunjangan karyawan dapat menjadi kompleks. Konsultan pajak dapat membantu UMKM untuk mengelola kewajiban perpajakan terkait karyawan, termasuk pemotongan dan pelaporan pajak gaji.
&nbsp;
Contoh Ilustrasi
Toko Sukses Abadi adalah sebuah toko kecil yang bergerak di bidang penjualan peralatan elektronik di daerah perkotaan. Meskipun mereka telah berhasil membangun pangsa pasar yang setia. Namun, pemiliknya Budi, mulai menyadari bahwa permasalahan perpajakan menjadi semakin rumit seiring dengan pertumbuhan bisnisnya, maka Budi memutuskan untuk melibatkan seorang konsultan pajak untuk membantu mengoptimalkan struktur pajak dan mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien.
&nbsp;
Permasalahan yang Dihadapi Toko Sukses Abadi
<ol>
<li>Ketidakpastian Peraturan Pajak</li>
</ol>
Peraturan pajak yang berubah-ubah dan kompleks membuat Budi kesulitan memahami kebijakan terbaru dan mengaplikasikannya ke dalam bisnisnya.
<ol start="2">
<li>Pelaporan Pajak yang Rumit</li>
</ol>
Budi merasa kesulitan menyusun laporan pajak bulanan dan tahunan. Proses ini memakan waktu yang berharga dan menuntut pemahaman mendalam tentang aturan perpajakan.
<ol start="3">
<li>Pengurangan Beban Pajak yang Belum Dimaksimalkan</li>
</ol>
Toko Sukses Abadi belum memanfaatkan sepenuhnya potensi pengurangan beban pajak yang tersedia. Budi tidak yakin apa saja peluang yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengembalian pajak mereka.
<ol start="4">
<li>Risiko Kesalahan Pajak</li>
</ol>
Ketidakpastian dalam menerapkan peraturan perpajakan berpotensi menimbulkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak, yang dapat mengakibatkan sanksi dan denda.
&nbsp;
Tindakan yang Diambil oleh Konsultan Pajak
<ol>
<li>Analisis Terhadap Struktur Pajak</li>
</ol>
Konsultan pajak melakukan analisis mendalam terhadap struktur pajak Toko Sukses Abadi, memastikan bahwa struktur tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dan mengidentifikasi potensi perubahan yang diperlukan.
<ol start="2">
<li>Pemahaman Terhadap Kebijakan Terkini</li>
</ol>
Konsultan terus memonitor dan memberikan pemahaman mendalam kepada Budi mengenai perubahan kebijakan pajak yang terkini. Hal ini membantu Mitra Sukses untuk tetap patuh terhadap aturan terbaru.
<ol start="3">
<li>Optimalkan Pengurangan Beban Pajak</li>
</ol>
Konsultan bekerja sama dengan Toko Sukses Abadi untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan pengurangan beban pajak yang dapat digunakan. Hal ini mencakup memastikan bahwa semua pengeluaran yang memenuhi syarat telah dimasukkan dalam laporan pajak.
<ol start="4">
<li>Pendampingan dalam Pelaporan Pajak</li>
</ol>
Konsultan pajak menyediakan pendampingan dalam menyusun laporan pajak bulanan dan tahunan. Mereka memberikan bimbingan kepada Toko Sukses Abadi untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan laporan.
<ol start="5">
<li>Manajemen Risiko Pajak</li>
</ol>
Konsultan membantu Toko Sukses Abadi dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko kesalahan pajak. Mereka memberikan pelatihan kepada tim internal untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi kesalahan pajak dan cara menghindarinya.
&nbsp;
Hasil yang Dicapai oleh Mitra Sukses
<ol>
<li>Optimalisasi Pengurangan Beban Pajak</li>
</ol>
Toko Sukses Abadi berhasil mengoptimalkan pengurangan beban pajak mereka, meningkatkan pengembalian pajak yang diterima dan meminimalkan beban pajak yang tidak perlu.
<ol start="2">
<li>Kepatuhan Terhadap Aturan Pajak</li>
</ol>
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan perpajakan yang berlaku, Toko Sukses Abadi dapat memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan tersebut, mengurangi risiko sanksi dan denda.
<ol start="3">
<li>Efisiensi dalam Pelaporan Pajak</li>
</ol>
Proses pelaporan pajak Toko Sukses Abadi menjadi lebih efisien dan efektif dengan bantuan konsultan. Hal ini menghemat waktu dan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk kegiatan bisnis inti.
<ol start="4">
<li>Manajemen Risiko yang Ditingkatkan</li>
</ol>
Dengan manajemen risiko pajak yang lebih baik, Toko Sukses Abadi dapat mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi pemeriksaan pajak.
Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis, peran konsultan pajak bagi UMKM menjadi semakin penting. Dengan menyediakan panduan ahli tentang peraturan perpajakan, administrasi pajak, dan strategi pengelolaan pajak, konsultan pajak membantu memastikan bahwa UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.
Kemampuan untuk memanfaatkan insentif pajak, mengoptimalkan struktur pajak, dan mengelola risiko pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis UMKM.
Oleh karena itu, investasi dalam layanan konsultan pajak dapat menjadi langkah yang bijaksana bagi UMKM yang ingin mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Pentingnya peran konsultan pajak bagi UMKM tidak dapat diabaikan.
Dalam lingkungan perpajakan yang dinamis, UMKM membutuhkan bimbingan ahli untuk mengelola permasalahan pajak mereka dengan efisien dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Dengan melibatkan konsultan pajak yang berpengalaman, UMKM dapat mengoptimalkan manfaat pajak, menghindari sanksi, dan fokus pada pertumbuhan bisnis mereka tanpa khawatir terlalu banyak tentang kompleksitas perpajakan.
Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara UMKM dan konsultan pajak adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan perpajakan yang terus berubah.
&nbsp;

Pentingnya Peran Konsultan bagi Masalah Pajak UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai urgensi dalam perekonomian suatu negara. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional.
Namun, banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengelola keuangan mereka dengan efisien. Salah satu aspek yang seringkali diabaikan adalah perpajakan. Edukasi perpajakan menjadi kunci penting untuk membantu UMKM mengelola keuangan mereka dengan bijak.
&nbsp;
Pemahaman Dasar Perpajakan
Pemahaman dasar perpajakan adalah langkah awal yang sangat penting bagi pemilik UMKM. Melalui edukasi perpajakan, mereka dapat memahami jenis-jenis pajak yang harus mereka bayar, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan pemahaman yang baik, UMKM dapat menghindari masalah hukum dan sanksi yang mungkin timbul akibat kelalaian perpajakan.
&nbsp;
Manfaat Penerapan Sistem Perpajakan yang Baik
Edukasi perpajakan juga akan membantu UMKM memahami manfaat penerapan sistem perpajakan yang baik. Pemungutan pajak yang efisien dapat memberikan dukungan infrastruktur dan layanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan iklim bisnis. UMKM yang memahami manfaat ini akan lebih terbuka untuk mematuhi aturan perpajakan dan berkontribusi secara positif pada pembangunan ekonomi.
&nbsp;
Optimalisasi Pemotongan Pajak yang Sah
UMKM yang memahami Undang-Undang perpajakan dapat mengoptimalkan pemotongan pajak yang sah. Banyak negara memberikan insentif perpajakan untuk UMKM, seperti pemotongan pajak untuk investasi, penelitian, dan pengembangan. Edukasi perpajakan akan membantu UMKM mengidentifikasi peluang ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis mereka.
&nbsp;
Pengelolaan Pajak Secara Elektronik
Teknologi digital dapat mempermudah pengelolaan pajak bagi UMKM. Edukasi perpajakan mencakup pemahaman tentang platform dan aplikasi perpajakan elektronik yang memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan menggunakan teknologi ini, UMKM dapat menghindari kesalahan administratif dan waktu yang terbuang akibat proses manual.
&nbsp;
Konsultasi dengan Ahli Perpajakan
Edukasi perpajakan juga melibatkan kesadaran akan pentingnya berkonsultasi dengan ahli perpajakan. UMKM dapat menggandeng konsultan perpajakan untuk memberikan panduan dan saran terkait perpajakan. Hal ini akan membantu UMKM menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan denda atau sanksi perpajakan.
&nbsp;
Pentingnya Pemisahan Keuangan Bisnis dan Pribadi
Salah satu aspek yang sering diabaikan oleh UMKM adalah pemisahan keuangan bisnis dan pribadi. Edukasi perpajakan dapat menyadarkan UMKM akan pentingnya memiliki rekening terpisah untuk keuangan bisnis dan pribadi. Hal ini akan memudahkan pemantauan dan pelaporan pajak, serta meningkatkan kredibilitas bisnis di mata pihak berkepentingan.
&nbsp;
Pelatihan Karyawan dalam Hal Perpajakan
Selain pemilik UMKM, karyawan juga perlu mendapatkan edukasi perpajakan. Pelatihan ini dapat membantu mereka memahami tanggung jawab mereka terkait perpajakan, sehingga proses pelaporan pajak dapat berjalan dengan lancar. Karyawan yang teredukasi tentang perpajakan juga dapat membantu memastikan kepatuhan perpajakan di seluruh organisasi.
&nbsp;
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Kontribusi Pajak UMKM
Edukasi perpajakan tidak hanya berfokus pada UMKM tetapi juga pada masyarakat umum. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kontribusi pajak UMKM dapat menciptakan dukungan yang lebih besar untuk perkembangan bisnis kecil. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap UMKM yang mematuhi aturan perpajakan.
&nbsp;
Pemberdayaan UMKM melalui Pendidikan Keuangan
Pendidikan keuangan yang mencakup aspek perpajakan dapat menjadi langkah lebih lanjut dalam pemberdayaan UMKM. Dengan memberikan pemilik UMKM dan karyawan pengetahuan yang lebih luas tentang manajemen keuangan secara keseluruhan, UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih berkelanjutan.
&nbsp;
Kolaborasi dengan Pemerintah dan Pihak Swasta
Terakhir, edukasi perpajakan dapat ditingkatkan melalui kolaborasi antara UMKM, pemerintah, dan pihak swasta. Program-program pelatihan dan seminar perpajakan yang diselenggarakan bersama dapat memberikan wawasan lebih mendalam kepada UMKM.
&nbsp;
Contoh Ilustrasi
Mari kita membayangkan sebuah contoh ilustratif yang menunjukkan dampak positif dari edukasi terhadap pemahaman dan pengelolaan keuangan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
<ul>
<li>Kisah Sukses "Warung Makmur" setelah Edukasi Keuangan</li>
</ul>
Sebelum Edukasi Keuangan: Seorang pemilik warung kecil, Ibu Ani, mengelola Warung Makmur di suatu kawasan perkotaan. Meskipun usahanya telah berjalan selama beberapa tahun, Ibu Ani seringkali menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan. Pencatatan keuangan dilakukan secara manual, dan pemahaman tentang laba-rugi dan perpajakan masih terbatas. Utang-utang yang tidak terkelola dengan baik seringkali menimbulkan stres finansial.
Setelah Edukasi Keuangan: Ibu Ani memutuskan untuk mengikuti program edukasi keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan setempat. Dalam program ini, dia belajar tentang dasar-dasar pencatatan keuangan, manajemen utang, dan strategi perpajakan untuk UMKM.
&nbsp;
Berikut adalah beberapa dampak positif dari edukasi tersebut:
<ol>
<li>Peningkatan Pemahaman Dasar Keuangan: Ibu Ani sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan menganalisis kesehatan finansial warungnya.</li>
<li>Manajemen Utang yang Lebih Baik: Dengan pemahaman tentang manajemen utang, Ibu Ani mulai merencanakan pembayaran utang dengan lebih bijak. Dia menetapkan batas kredit yang sesuai dan memanfaatkan sumber pembiayaan yang lebih terkelola.</li>
<li>Pengoptimalan Pajak: Ibu Ani memanfaatkan pengetahuannya tentang perpajakan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak Warung Makmur. Dia menyadari berbagai insentif perpajakan yang dapat membantu mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitas.</li>
<li>Pembuatan Anggaran yang Realistis: Dengan keterampilan baru dalam pembuatan anggaran, Ibu Ani mampu merencanakan keuangan Warung Makmur dengan lebih baik. Anggaran ini membantunya memprioritaskan pengeluaran, menghindari pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional.</li>
<li>Penggunaan Teknologi untuk Pencatatan Keuangan: Ibu Ani memutuskan untuk menggunakan aplikasi keuangan sederhana untuk membantu dalam pencatatan dan manajemen keuangan harian. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga mempercepat proses pelaporan.</li>
<li>Diversifikasi Pendapatan: Setelah memahami konsep diversifikasi pendapatan, Ibu Ani memutuskan untuk menambahkan beberapa produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan setempat. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis produk.</li>
<li>Kesejahteraan Karyawan: Ibu Ani tidak hanya membagi pengetahuan keuangan dengan karyawan Warung Makmur, tetapi juga memberikan pelatihan keuangan kepada mereka. Karyawan yang teredukasi dapat lebih berkontribusi pada efisiensi operasional dan memahami peran mereka dalam kesuksesan bisnis.</li>
</ol>
Dampak Keseluruhan: Setelah mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dari edukasi keuangan, Warung Makmur mengalami peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan. Laba meningkat, utang terkelola dengan baik, dan perusahaan menjadi lebih tahan terhadap perubahan pasar. Ibu Ani juga melihat peningkatan kepercayaan diri dan kepuasan kerja, sementara Warung Makmur menjadi lebih berdaya saing dan memberikan dampak positif pada komunitas lokalnya.
Contoh ini mencerminkan bagaimana edukasi keuangan dapat memberikan manfaat langsung pada pengelolaan keuangan UMKM, membantu mereka tumbuh dan berkontribusi secara lebih positif pada perekonomian. Mengelola keuangan UMKM dengan bijak melibatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek perpajakan.
Edukasi perpajakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi pertumbuhan dan kesinambungan UMKM. Melalui pemahaman perpajakan yang baik, UMKM dapat mengoptimalkan potensi keuangannya, menghindari masalah hukum, dan secara aktif berkontribusi pada perkembangan ekonomi.

Peran Edukasi Perpajakan Dalam Mengelola Keuangan UMKM

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 adalah PPh yang terdapat pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan karena kurang bayar. Disebut kurang bayar karena terdapat sisa dari hasil pengurangan PPh terutang dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh 25.
&nbsp;
Subjek Pajak PPh 29
Subjek dari PPh pasal 29 ini adalah Wajib Pajak orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Namun PPh pasal 29 jarang terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi, karena biasanya penghasilan orang pribadi tetap setiap bulannya selama tahun pajak. Namun, jika Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut pindah kerja, tidak menutup kemungkinan akan adanya kurang bayar sehingga dapat dikenakan PPh pasal 29.
&nbsp;
Batas Waktu Pelunasan PPh 29
PPh Pasal 29 yang terutang harus segera dibayarkan oleh Wajib Pajak terkait karena untuk melanjutkan proses pelaporan SPT Tahunan hanya dapat dilakukan jika semua pajak yang terutang telah dilunaskan. Batas waktu pembayaran atau pelunasan PPh Pasal 29 kurang bayar untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret jika tahun pembukuannya sama dengan tahun kalender. Namun, jika tahun pembukuannya berbeda dengan tahun kalender, maka batas waktu pembayaran atau pelunasan PPh Pasal 29 harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Oktober.
Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki PPh Pasal 29 kurang bayar batas waktu pembayaran atau pelunasan PPh Pasal 29 kurang bayar paling lambat adalah pada tanggal 30 April jika menggunakan tahun pembukuan yang sama dengan tahun kalender. Sedangkan jika menggunakan tahun buku berbeda dengan tahun kalender, maka PPh Pasal 29 kurang bayar harus dilunasi paling lambat pada tanggal 30 November.
&nbsp;
Tarif Pajak PPh Pasal 29 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah penghasilan/omzet per bulan
PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang &ndash; PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi
&nbsp;
Tarif Pajak PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan
Angsuran PPh Pasal 25 = PPh Terutang tahun lalu x 12 Bulan
PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang &ndash; angsuran PPh Pasal 25
&nbsp;
Contoh Perhitungan PPh Pasal 29 WP OP
Ibu Irma adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang fashion dengan omzet sebesar Rp1.000.000.000/tahun di Tahun 2022. Kemudian ketika akan melaporkan SPT Tahunan diketahui bahwa terdapat Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 29. Jumlah PPh Terutang Pak Adit adalah sebesar Rp10.000.000. Besaran PPh 29 adalah:
PPh 25 sudah dilunasi = 0,75 x penghasilan/omzet per bulan
PPh 25 sudah dilunasi = 0,75 x Rp1.000.000.000
PPh 25 sudah dilunasi = Rp7.500.000
&nbsp;
PPh 29 = PPh yang masih terutang - PPh 25 sudah dilunasi
PPh 29 = Rp10.000.000 - Rp7.500.000
PPh 29 = Rp2.500.000
Maka besaran PPh 29 yang harus dilunasi Ibu Irma adalah Rp300.000.000
&nbsp;
Contoh Perhitungan PPh Pasal 29 WP Badan
PT ABC pada tahun 2022 memiliki PPh Terutang sebesar Rp500.000.000. Kemudian setelah dilakukan perhitungan kembali pada tahun 2023, PT ABC memiliki PPh Terutang sebesar Rp800.000.000. Besaran PPh 29 adalah:
PPh 29 = PPh masih terutang - angsuran PPh 25
PPh 29 = Rp800.000.000 &ndash; Rp500.000.000
PPh 29 = Rp300.000.000
Maka besaran PPh 29 yang harus dilunasi PT ABC adalah Rp300.000.000
&nbsp;
Setelah mengetahui besaran PPh 29 yang terutang, silahkan untuk melakukan pembayaran segera mungkin agar dapat melanjutkan proses pelaporan SPT Tahunan. Untuk membayar pajak terutang Sobat perlu mendapatkan kode billing terlebih dahulu dari pihak Direktorat Jenderal. Dalam pembuatan kode billing ini, silahkan untuk menggunakan kode jenis setoran 411125-200 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 411126-200 bagi Wajib Pajak Badan.

Mengenal PPh 29

Pada tahun 2022, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pada Undang-Undang ini, pemerintah memperkenalkan sebuah inovasi terbaru, yaitu Opsen Pajak Daerah.
&nbsp;
Pengertian Opsen Pajak
Pada Pasal 1 Ayat 61 UU HKPD menjelaskan bahwa Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Dilihat dari pengertiannya opsen bisa disamakan dengan konsep piggyback tax. Konsep piggyback tax&nbsp;ini adalah sebuah sistem pengenaan pajak dari pajak lain yang dibayarkan sebesar persentase yang ditentukan.
Inovasi ini dibuat dengan tujuan mempercepat penerimaan bagi kabupaten/kota atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan adanya skema opsen pajak daerah, penerimaan PKB dan BBNKB akan langsung terbagi antara penerimaan milik pemerintah provinsi dan penerimaan milik pemerintah kabupaten/kota tanpa perlu lagi melakukan proses bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota.
Dikarenakan tidak perlu lagi melakukan pendistribusian dana bagi hasil, maka dapat mengurangi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Karena selama ini penyebab tingginya SilPA di provinsi biasanya disebabkan oleh terlambatnya pendistribusian dana bagi hasil. Serta dengan adanya skema opsen tidak menambah beban bagi Wajib Pajak.
&nbsp;
Jenis Opsen Pajak
Pada UU HKPD Pasal 81 menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis pajak yang akan dikenakan opsen, ketiganya adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB). Pemungutan Opsen akan dilakukan bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Nantinya jumlah opsen akan dihitung dari besaran pajak terutang.
Besaran tarif yang dikenakan untuk ketiga opsen berdasarkan UU HKPD pasal 83 adalah sebagai berikut:
<ul>
<li>Opsen PKB sebesar 66%</li>
<li>Opsen BBNKB sebesar 66%</li>
<li>Opsen Pajak MBLB sebesar 25%</li>
</ul>
Besaran Opsen akan dihitung dengan cara mengkalikan tarif opsen dengan besaran pajak yang terutang. Ketentuan mengenai mekanisme opsen pajak daerah ini lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 107 ayat 2 menyatakan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau Alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan untuk Opsen Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan akan dikenakan oleh pemerintah provinsi.
&nbsp;
Simulasi Penghitungan Opsen Pajak
Walaupun adanya pungutan tambahan, namun Sobat tidak perlu khawatir karena beban pajak Sobat tidak akan bertambah. Berikut adalah gambaran penghitungannya:
Total tarif pajak terutang = tarif PKB Maksimal + tarif opsen PKB
Total tarif pajak terutang = 1,2% + (66% x 1,2%)
Total tarif pajak terutang = 1,2% + 0,792%
Total tarif pajak terutang (maksimal) = 1,992%
Dengan adanya pungutan opsen PKB, bebab pajak Wajib Pajak masih lebih rendah dari tarif yang berlaku di UU PDRD, yaitu sebesar 2%.
&nbsp;
Contoh Penghitungan Opsen Pajak 
Pak Andi sebagai warga Kota B yang berada dalam Provinsi A memiliki 1 mobil dengan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan sebesar Rp300.000.000. Pada Provinsi A Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan kendaraan pertama telah ditetapkan sebesar 1%, kemudian Kota B menetapkan bahwa tarif Opsen Pajak Kendaran Bermotor adalah sebesar 66%.
Maka Jumlah pajak dan opsen yang terutang adalah sebagai berikut:
Pajak Kendaraan Bermotor terutang = 1% x Rp300.000.000 = Rp3.000.000
Opsen PKB terutang = 66% x Rp3.000.000 = Rp1.980.000
Maka total PKB dan Opsen PKB terhutang Pak Andi sebesar Rp 4.980.000. Jumlah tersebut harus dibayar pada saat yang bersamaan dengan pemungutan PKB ketika proses pendaftaran kendaraan bermotor, dan ketika pembayaran PKB tahunan.

Artikel Sobat Pajak