Di era modern sekarang, e-commerce dan transaksi online menjadi transaksi yang sudah biasa terjadi. Hal tersebut menyebabkan pengiriman barang menjadi hal yang penting dalam rantai jual beli di e-commerce karena penjual harus mengirimkan barang tersebut kepada pembeli, setelah pembeli sudah melakukan pembayaran.
Jarak hanyalah satu dari beberapa faktor yang menentukan besaran ongkos kirim. Mengetahui cara menghitung ongkos kirim juga penting agar bisa memperkirakan biaya pengiriman dari jasa ekspedisi.
Jika Sobat menjual barang di e-commerce, tentu biaya pengiriman sudah dihitung secara otomatis oleh pihak e-commerce. Namun, bagaimana jika Sobat berjualan melalui WhatsApp atau media sosial lain yang membuat Sobat harus mengantarkan paket ke ekspedisi secara manual?
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Komponen dalam Menghitung Biaya Pengiriman</h2>
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3">
<h3>Jarak Pengiriman</h3>
</li>
</ul>
Faktor penentu ongkos kirim yang pertama adalah jarak dari pengirim ke lokasi penerima. Penentuan ongkos kirim berdasarkan jarak ini sudah dikalkulasikan secara otomatis di e-commerce maupun di sistem ekspedisi itu sendiri. Logikanya semakin jauh jaraknya, maka ongkos kirim bertambah mahal, sebaliknya jika tambah dekat, maka ongkirnya murah. Kemudian, biaya ongkir untuk tujuan dalam kota mulai dari Rp 9.000, sedangkan luar pulau mulai dari Rp 20.000. Untuk mengetahui angka pastinya, Sobat bisa mengeceknya langsung di situs jasa ekspedisi atau situs lain yang menyediakan fitur hitung ongkos kirim. Perlu diingat, tiap kurir ekspedisi mengaplikasikan tarif yang berbeda.
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3">
<h3>Berat / Volume Barang</h3>
</li>
</ul>
Pada pengiriman barang atau ekspedisi umumnya ada dua cara yang digunakan untuk penghitungan berat barang. Pertama, menggunakan ukuran berat sesungguhnya (berat aktual) dan yang kedua adalah dengan menghitung berat volume (berat volumetrik).
a. Berat Sesungguhnya (Berat Aktual)
Pengertian dari berat sesungguhnya adalah berat yang diperoleh dari hasil penimbangan. Umumnya, satuan berat yang digunakan adalah Kilogram (Kg). Sering&nbsp; dijumpai ketika melakukan penimbangan barang, hasilnya tidak selalu menunjukkan bilangan bulat. Perusahaan jasa pengiriman barang biasanya memiliki kebijakan untuk melakukan pembulatan. Biasanya, batas toleransi paket adalah 300 gram. Artinya, jika berat paketmu 2,3 kg, maka akan dihitung biaya sebesar 2 kg saja. Namun, jika berat paket 2,4 kg, maka akan dikenakan biaya sebesar 3 kg.&nbsp;
Cara menghitung ongkos kirim berdasarkan jarak tentu dengan mengalikan berat paket dengan biaya kirim per kilogram. Jika ongkir paket sebesar Rp 10.000/kg, maka untuk paket seberat 2 kg akan dikenakan tarif kirim sebesar Rp 20.000.
b. Berat Volume (Berat Volumetrik)
Berat volume merupakan berat yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan ukuran volume barang yang akan dikirim. Perhitungan tersebut berdasar pada kondisi dimana berat aktual barang kecil / ringan akan tetapi memakan tempat (volume besar) misalnya, tissue, kapas, pipa, dsb. Rumus yang digunakan untuk berat volume:
(P x L x T) cm / 6000
Perlu dicatat, berat paket dan ukuran paket harus sudah termasuk kemasan. Setelah kedua berat dihitung, berat yang akan dipilih kurir ialah berat yang tertinggi.
Contoh:
Andi menjual produk 1 paket buku dengan berat 19.500 gram. Roy membeli 1 paket buku tersebut dan dikemas dalam kardus berukuran 70 cm x 60 cm x 40 cm. Maka:
Berat Paket : 1 x 19.500 gram = 19.500 gram atau dibulatkan ke atas menjadi 20 kg.
Ukuran Paket : (70 cm x 60 cm x 40 cm) / 6.000 = 168.000 / 6.000 = 28 kg
Kurir Ekspedisi akan tetap mengambil perhitungan yang lebih besar yaitu berdasarkan ukuran paket, sehingga paket dihitung dengan berat 28 kg.
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3">
<h3>Metode Pengiriman</h3>
</li>
</ul>
Metode pengiriman tentu dapat mempengaruhi biaya ongkir. Beberapa ekspedisi membagi jenis pengirimannya, ada yang regular, ekonomi, kilat atau ekspres, dan instan atau sehari sampai. Tentunya semakin cepat estimasi pengiriman paket sampai, maka akan semakin mahal biayanya juga.
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3">
<h3>Asuransi Barang</h3>
</li>
</ul>
Asuransi ini biasanya bersifat opsional. Besarannya tentu berdasarkan harga barang kiriman. Inilah yang harus Sobat perhatikan. Asuransi juga akan dibebankan kepada pihak pengirim. Sobat juga perlu menanyakan kepada pihak ekspedisi untuk besaran asuransi yang dikenakan. Semakin besar nilai barang yang dikirim, maka akan semakin besar juga asuransi yang perlu dibayar.
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3">
<h3>Biaya Pengemasan (Packing)</h3>
</li>
</ul>
Yang terakhir adalah biaya packing. Jika berjualan di e-commerce, Sobat bisa menyertakan biaya tambahan packing dus atau bubble wrap. Begitu pun jika menggunakan kurir internal, biaya tambahan pengemasan juga bisa diberlakukan.
Besaran biayanya tentu dapat Sobat tentukan sendiri berdasarkan jenis kemasan dan ukuran produk. Misalnya, Sobat bisa menyediakan opsi packing kayu untuk produk elektronik atau barang mudah pecah.
&nbsp;
Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan diatas, Sobat harus jeli dalam menghitung biaya pengiriman, baik penjual maupun pembeli. Mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah Sobat pernah menghitung biaya pengiriman?
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Di era modern sekarang, e-commerce dan transaksi online menjadi transaksi yang sudah biasa terjadi. Hal tersebut menyebabkan pengiriman barang menjadi hal yang penting dalam rantai jual beli di e-commerce karena penjual harus mengirimkan barang tersebut kepada pembeli, setelah pembeli sudah melakukan pembayaran.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menghitung Biaya Pengiriman

Sesuai dengan PP 23/2018, PPh Final turun menjadi 0.5% dari 1% dan sudah berlaku sejak 1 Juli 2018. Skema PPh final ini dapat Sobat ikuti atau tetap menggunakan skema normal yang diatur oleh pasal 17 UU no 36 tahun 2018. Skema PPh Final ini dapat Sobat gunakan jika merasa UMKM belum memiliki pembukuan yang lengkap. Sobat UMKM juga harus memastikan bahwa jenis penghasilan yang dihitung dalam PPh Final harus memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, Sobat harus membayar penghasilan dengan tarif atau skema yang berbeda. Jika UMKM Sobat memiliki omzet&nbsp; yang belum melebihi Rp500 Juta pada 1 tahun Pajak, Sobat masih belum dikenakan Pajak Penghasilan. Namun, jika omzet Sobat sudah melebihi Rp500 Juta, kelebihan itu lah yang akan dikenakan pajak 0.5%&nbsp;
Setelah terbitnya PP 55/2022, terdapat beberapa ketentuan yang berubah terkait pengenaan Pajak PPh Final 0,5% yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Dalam PP 55/2022, Sobat selaku Wajib Pajak UMKM bisa memakai skema perhitungan PPh final 0.5% tanpa perlu mengajukan surat keterangan PP 23/2018(Suket PP 23/2018) selama masih memenuhi kriteria dan masih memiliki jangka waktu pemanfaatan pajak.&nbsp;
&ldquo;Sepanjang Wajib Pajak memenuhi kriteria dan jangka waktu penggunaannya belum terlewati, maka untuk kewajiban perpajakan menggunakan tarif 0,5%. Tanpa harus memiliki Suket PP 23/2018,&rdquo; tulis contact center Ditjen Pajak melalui Twitter, dikutip pada Selasa (7/3/2023).&nbsp;
Namun, jika Wajib Pajak bertransaksi dengan pemungut/pemotong pajak, maka Wajib Pajak perlu memiliki Suket PP 23/2018. Diperlukan Suket PP 23/2018 ini berguna agar penghasilan yang dipotong/dipungut tetap menggunakan tarif PPh Final 0,5% terhadap omzet. Wajib Pajak dapat menyerahkan fotokopi Suket PP 23/2018 kepada pemungut/pemotong pajak. Untuk mendapatkan Suket PP 23/2018, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Permohonan Suket PP 23/2018 diatur dalam PMK 99/2018. Berdasarkan PMK 99/2018, Wajib Pajak bisa mengajukan permohonan Suket PP 23/2018 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau Sobat bisa membuatnya secara online, dengan mengunjungi website <a href="https://pajak.go.id/">https://pajak.go.id/</a>, kemudian melakukan login menggunakan NPWP dan kata sandi Sobat, serta isi kode keamanannya dengan benar. Kemudian, pilih menu Layanan dan klik Info KSWP. Di bagian tujuan keperluan dapat dipilih Surat Keterangan PP 23, setelah itu Sobat bisa langsung submit perhomonan tersebut.&nbsp;
Waktu pemanfaatan pajak ini berlaku 7 tahun untuk Wajib Pajak pribadi, 4 tahun jika Wajib Pajak berbentuk CV, firma, koperasi, dan 3 tahun jika Wajib Pajak berbentuk PT dihitung dari Sobat pertama kali mendaftarkan UMKM. Jadi, jika Sobat sudah mendaftar dari tahun 2018, maka Sobat dapat menggunakan skema ini hingga tahun 2024. Setelah lewat tahun 2024, Wajib Pajak tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas Pajak PPh Final 0,5% dan untuk batasan omzet bebas pajak senilai Rp500 juta tidak berlaku lagi. Setelah janga waktu pemanfaatan pajak sudah berakhir, maka Wajib Pajak kembali menggunakan skema yang diatur oleh pasal 17 UU no 36.&nbsp;&nbsp;
Keuntungan dari menggunakan skema PPh final 0.5% ini adalah Sobat mempunyai waktu untuk mempersiapkan pembukuan, sehingga nantinya ketika waktu pemanfaatan pajak sudah habis dan kembali menggunakan skema yang diatur oleh pasal 17 UU no 36, Sobat sudah siap dengan pembukuan UMKM Sobat sendiri.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh Kasus:&nbsp;</h3>
Pada Bulan Juli, Wajib Pajak Budi sebagai UMKM bertransaksi dengan PT A (pihak pemotong pajak) dalam memberikan jasa konstruksi senilai Rp 1.000.000.&nbsp;&nbsp;
<h4 style="text-align: justify;">Memiliki Surat Keterangan PP 23/2018:&nbsp;</h4>
Apabila Budi memiliki Suket PP 23/2018, maka PT A hanya akan memotong 0,5% dari Rp 1.000.000, yaitu senilai Rp 5.000&nbsp;
Karena PT A sudah melakukan pemotongan pajak, maka nantinya saat Budi melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, Budi tetap mengakui penghasilan dengan PT A sebagai omzet yang tetap dikenakan PPh Final, tetapi nilai pajak yang perlu dibayarkan oleh Budi senilai dengan yang sudah dikurangkan dengan Rp 5.000, karena sudah dipotong oleh PT A.&nbsp;&nbsp;
Jadi misalkan, omzet Budi pada bulan Juli adalah sebesar Rp 10.000.000 (Asumsi omzet Budi dibulan bulan sebelumnya sudah melebih Rp 500.000.000), berdasarkan omzet tersebut, Budi dikenakan PPh Final yang harus dibayar sebesar Rp 10.000.000 x 0,5% = Rp 50.000. Tetapi, karena Budi sudah pernah dipotong Rp 5.000 oleh PT A, maka nantinya Budi hanya perlu melakukan penyetoran sebesar Rp 45.000 (Rp 50.000 - Rp 5.000) di bulan Juli.&nbsp;
<h4 style="text-align: justify;">Tidak Memiliki Surat Keterangan PP 23/2018:&nbsp;</h4>
Apabila Budi tidak memiliki Suket PP 23/2018, maka PT A akan memotong 2% dari Rp 1.000.000, yaitu senilai Rp 20.000&nbsp;
Karena tidak adanya Suket PP 23/2018, membuat Budi akan membayar pajak lebih mahal dari yang seharusnya. Karena kelebihan pembayaran pajak tersebut, Budi bisa mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas bukti potong dan/atau bukti pungut selain tarif final 0,5% yang telah dipotong dan/atau dipungut oleh PT A. Pengajuan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang diatur dalam PMK No. 187/PMK.03/2015.&nbsp;
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar UMKM sudah bisa pakai insentif pajak berupa PPh Final 0,5%, tanpa harus memiliki Surat Keterangan PP 23/2018, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;&nbsp;

Setelah terbitnya PP 55/2022, terdapat beberapa ketentuan yang berubah terkait pengenaan Pajak PPh Final 0,5% yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Dalam PP 55/2022, Sobat selaku Wajib Pajak UMKM bisa memakai skema perhitungan PPh final 0.5% tanpa perlu mengajukan surat keterangan PP 23/2018(Suket PP 23/2018) selama masih memenuhi kriteria dan masih memiliki jangka waktu pemanfaatan pajak. 

UMKM Bisa Pakai PPh Final 0.5% Tanpa Surat Keterangan

Berkaitan dengan proses pajak, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak self-assessment, dimana Wajib Pajak diberikan tanggung jawab penuh untuk secara mandiri menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dari menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri yang pastinya juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Pajak disini hanya bertugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaannya. Agar sistem self-assessment dapat sukses, maka diperlukan kepatuhan secara mandiri dari Wajib Pajak.
Namun, dalam praktiknya kesalahan administrasi terkait dengan proses pembayaran atau penyetoran pajak terkadang tidak terelakkan.
Kesalahan itu di antaranya kesalahan pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masa pajak, jenis pajak, nominal pembayaran, atau kesalahan yang terjadi saat penyetoran pajak.
Kesalahan ini dapat diperbaiki salah satunya dengan melakukan pemindahbukuan (Pbk). Lantas, apa itu pemindahbukuan?
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Dasar Hukum</h3>
Merujuk Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014, pemindahbukuan adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Mengacu Pasal 16 ayat (2) PMK 242/2014 terdapat 8 sebab yang membuat diperlukannya proses pemindahbukuan.
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Pengertian</h3>
Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Kesalahan tersebut bisa terjadi baik dari sisi Wajib Pajak, bank persepsi, pegawai DJP, maupun pihak lain.
Pihak yang berwenang dan bertugas untuk melakukan pemindahbukuan pajak, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Ketentuan tersebut sesuai dengan kode KPP yang ada di NPWP dan Surat Setoran Pajak (SSP). Kepala KPP akan mengeluarkan Bukti Pbk, apabila sudah dilakukan pemindahbukuan, kemudian akan menandatangani dan mencap bukti Pbk dan SSP tersebut.
Pemindahbukuan pajak bisa dilakukan untuk 4 hal ini:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Untuk antar jenis pajak sama atau berbeda.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Untuk masa pajak yang sama atau berbeda.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Untuk wajib pajak yang berbeda atau sama.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Untuk satu KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang beda atau sama.</li>
</ul>
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Sebab-Sebab Diperlukannya Proses Pemindahbukuan</h3>
Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PMK 242/2014, terdapat 8 sebab yang membuat diperlukannya proses pemindahbukuan, meliputi:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak</li>
</ul>
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Dokumen &ndash; Dokumen yang Dibutuhkan</h3>
Untuk mengajukan pemindahbukuan, ada sejumlah dokumen yang harus Sobat lampirkan:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat Setoran Pajak (SSP)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bukti pemindahbukuan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">BPN, bisa diajukan untuk pemindahbukuan jika pembayaran pajak tersebut belum terhitung di pajak SPT</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat Pemberitahuan Pajak Terutang</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat Tagihan Pajak PBB</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat Tagihan Pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemberitahuan Impor Barang (PIB)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dokumen cukai atau surat tagihan</li>
</ul>
Dalam kasus-kasus tertentu, Sobat memerlukan dokumen tambahan seperti:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank atau Pos Persepsi tempat dilakukan pembayaran (apabila terjadi akibat kesalahan perekaman oleh petugas Bank atau Pos Persepsi)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan yang asli (apabila permohonan diajukan atas SSPCP)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima pemindahbukuan (apabila permohonan pemindahbukuan diajukan atas SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Fotokopi dokumen identitas penyetor atau wakil badan penyetor (apabila penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat pernyataan tidak keberatan dipindahbukukan (apabila nama dan NPWP pemegang asli SSP tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP)</li>
</ul>
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Prosedur Pemindahbukuan Pajak</h3>
Permohonan Pemindahbukuan dapat dilakukan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan atau melalui pos/jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan.
Untuk pengajuan proses pemindahbukuan, berikut prosedur yang perlu dilalui :
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengisi Formulir Permohonan PBK secara lengkap</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mempersiapkan Surat Setoran Pajak (asli).</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengajukan surat permohonan pemindahbukuan yang ditujukan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Caranya bisa mengantarkan langsung ke KPP setempat, melalui pos dan jasa pengiriman, atau email KPP terdaftar.</li>
</ul>
Selanjutnya, jangka waktu penyelesaian permohonan Pbk adalah 30 hari sejak surat permohonan Pbk diterima lengkap. Jika tidak lengkap atau kurang, DJP akan mengirimkan pemberitahuan permohonan Pbk ditolak. Bila lengkap, DJP akan mengirimkan bukti Pbk.
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar Pemindahbukuan (Pbk) dalam Perpajakan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Merujuk Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014, pemindahbukuan adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. 


Sobat Belajar - Pemindahbukuan dalam Perpajakan

Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data secara objektif dan professional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak, apakah telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Pemeriksaan sesuai dengan pasal 1 ayat (25) ini kemudian disebut dengan pemeriksaan kepatuhan. Sedangkan, yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Sobat Belajar : Mengenal Pemeriksaan dalam Pajak 

Merujuk pada PMK Nomor 58/PMK.03/2022, perpajakan terbaru terkait penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang atau jasa telah diresmikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pihak lain yang dimaksud adalah marketplace pengadaan, seperti Blibli, Tokopedia hingga Shopee, yang terlibat langsung dalam memfasilitasi transaksi antar pihak melalui sistem informasi pengadaan. Dalam hal ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas penyerahan barang atau jasa oleh rekanan pemerintah. Rekanan pemerintah yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak kepada instansi pemerintah.&nbsp;
Adapun dilansir dari Media Briefing DJP 2022, Direktorat Jendral Pajak, Suryo Utomo mengungkapkan DJP akan berkoordinasi dengan pelaku usaha atau industri sebelum kebijakan tersebut ditetapkan terkait kapan waktu yang tepat untuk melakukan kebijakan tersebut dan mekanismenya. Rencana penunjukan marketplace lokal sebagai pemungut pajak merupakan turunan dari pasal 32A dalam UU KUP s.t.d.t.d UU HPP 7/2021.&nbsp;&nbsp;
Marketplace pengadaan ditunjuk sebagai pemungut pajak berupa PPh Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penghasilan yang diterima rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang atau jasa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta atau suatu pengadaan barang yang dilakukan pemerintah. &nbsp;
Terkait besarnya pungutan yang dilakukan oleh marketplace pengadaan barang dan jasa, PPh Pasal 22 dikenakan tarif sebesar 0,5% dari seluruh nilai yang tercantum dalam dokumen tagihan, kecuali PPN dan PPnBM. Sedangkan untuk PPN dan PPnBM dikenakan tarif umum (11%).&nbsp;
&ldquo;Marketplace tadi feasible enggak ditunjuk sebagai pemungut pajak? Feasible. Cuma, kan, mesti harus ngobrol. Harus diskusi dengan para pelaku. Masalah bagaimana implementasinya, nanti kita harus bicara. Karena hal yang aneh jika tiba-tiba memerintahkan pihak tertentu dalam hal ini marketplace untuk memungut pajak tanpa ada aba-aba. Karena itu, saat ini kami masih terus melakukan diskusi terkait rencana tersebut, mulai dari penentuan jadwal implementasi, cara memungut pajak sampai mekanisme pelaporan,&rdquo; ujar Suryo Utomo dalam Media Briefing DJP 2022, yang disiarkan secara virtual di kantor Kantor Pusat DJP.&nbsp;
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan pemerintah akan memberlakukan kebijakan tersebut pada momentum yang tepat dan setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Perumusan kebijakan tersebut tidak hanya melibatkan sisi Internal Dirjen Pajak saja, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan.&nbsp;
&ldquo;DJP sudah beberapa kali berdiskusi dengan asosiasi marketplace lokal, seperti (sebelum) peluncuran pajak fintech dan kripto yang juga didahului dengan diskusi dengan pelaku usaha,&rdquo; ujar Yon Arsal dalam Media Briefing DJP 2022.&nbsp;
Disisi lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan mengatakan bahwa pihaknya akan dengan senang hati membuka ruang dialog bersama pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Mengingat pada prinsipnya, pelaku usaha akan selalu membantu pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak demi membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.&nbsp;
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar rencana pemerintah untuk menjadikan marketplace sebagai Pemungut Pajak. Bagaimana menurut kalian Sobat? Kira-kira akan beneran terjadi tidak ya?&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Merujuk pada PMK Nomor 58/PMK.03/2022, perpajakan terbaru terkait penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang atau jasa telah diresmikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pihak lain yang dimaksud adalah marketplace pengadaan, seperti Blibli, Tokopedia hingga Shopee, yang terlibat langsung dalam memfasilitasi transaksi antar pihak melalui sistem informasi pengadaan. Dalam hal ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas penyerahan barang atau jasa oleh rekanan pemerintah. Rekanan pemerintah yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak kepada instansi pemerintah.

Marketplace akan menjadi Pemungut Pajak? 

Tingginya pengguna internet membuat bisnis media online semakin berkembang dan bervariasi. Salah satunya adalah live shopping yang menjadi cara baru belanja online. Trend live shopping ini makin banyak ditemukan tidak hanya di marketplace, namun juga mulai merambah ke platform media sosial.
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Apa itu Live shopping</h3>
Live shopping adalah kegiatan khusus belanja online yang dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan fasilitas siaran video / live shopping menggunakan platform-platform tertentu. Konsumen, yang dapat disebut juga sebagai penonton, dapat berkomunikasi tentang produk yang dijual, mulai dari harga hingga bahan yang digunakan.
Dalam platform yang disediakan, penjual dapat menjelaskan secara langsung produk yang dijual. Konsumen juga bisa memberikan timbal balik dengan mengajukan pertanyaan tentang produk lebih jauh. Siaran belanja ini biasanya tidak berlangsung lama, penjual memberikan batas waktu tertentu. Jadi proses menjual-membeli berlangsung dalam waktu yang cepat dan singkat.
Keunikan dari inovasi baru dalam mempromosikan barang dagangan secara live shopping ini terbilang begitu besar. Pasalnya dalam satu kali live shopping, para pemilik usaha akan langsung melakukan 3 aktivitas marketing yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Promosi</li>
</ul>
Sebagai bentuk pengenalan dan penawaran produk kepada para penonton.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Interaksi</li>
</ul>
Merupakan salah satu poin menarik dari kegiatan live shopping ini, karena baik pembeli / penjual dapat langsung berinteraksi melalui kolom chat dan akan ditanggapi langsung dari siaran langsung tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Transaksi</li>
</ul>
Para penonton yang tertarik dapat langsung melakukan pembelian di tempat yang disediakan oleh pemilik barang.
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Keuntungan Live shopping</h3>
Kelebihan lain dari live shopping adalah produk yang dijual jadi lebih beragam. Komunikasi yang biasanya tercipta ketika konsumen dan penjual bertemu di toko offline bisa diganti dengan keberadaan live shopping. Belanja online secara langsung adalah cara baru pelaku usaha membangun interaksi dengan konsumen. Adanya Live shopping, ini tentu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, bagi penjual maupun juga bagi para penonton (calon pembeli).&nbsp;
Pihak Penjual
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bisa dengan mudah mendapatkan data ketertarikan / minat masyarakat dengan produk.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Membangun kepercayaan para pembeli.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Membuat interaksi semakin lebih dekat antara penjual dan pembeli.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mendapatkan pengalaman baru dalam berdagang.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mempunyai banyak pilihan untuk menampilkan produk yang ingin ditawarkan kepada pembeli.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Membantu pembeli untuk dapat melihat produk secara langsung.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Membuat jangkauan penjualan lebih luas.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Meningkatkan teknik marketing secara natural.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Meningkatkan penjualan produk &amp; meningkatkan keuntungan.</li>
</ul>
Pihak Pembeli
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mendapatkan pengalaman baru dalam berbelanja online.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bisa dengan mudah melihat produk / varian yang ingin dibeli secara langsung.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bisa melakukan tawar menawar secara langsung untuk harga produk tersebut.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mendapatkan info detail dari penjual.</li>
</ul>
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Platform Live shopping di Indonesia</h3>
Fenomena live shopping ini menjadi konsekuensi dari meningkatnya aktivitas warga di internet ditambah pandemi yang berlangsung lebih dari satu tahun. Menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sepanjang 2020 aktivitas berbelanja online masyarakat Indonesia mengalami peningkatan antara 25% hingga 30%.
Platform marketplace pertama yang menjajal cara ini adalah Lazada pada 2019. Platform ini juga mencoba untuk mengembangkan belanja streaming di tengah pandemi. Hasilnya penjualan meningkat hingga 45%. Langkah Lazada ini pun diikuti oleh marketplace lain, seperti Shopee, Bukalapak hingga Tokopedia. Bahkan Live shopping ini merambah ke platform sosial media, dimana platform sosial media memiliki fitur 'live' yang bisa juga dimanfaatkan untuk mengadakan live shopping. Berikut adalah beberapa jenis platform live shopping jualan di Indonesia.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Shopee</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">TikTok</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Instagram</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tokopedia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Facebook</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Lazada</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bukalapak</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tips dalam Memulai Live shopping</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menentukan Produk yang akan Ditawarkan</li>
</ul>
Sebelum akan melakukan live shopping, silahkan menentukan terlebih dahulu produk apa yang akan ditawarkan secara langsung kepada para audiens / penonton.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menentukan lokasi untuk live shopping</li>
</ul>
Jika sudah mengetahui produk apa yang akan ditawarkan, silahkan pilih / tentukan lokasi untuk live shopping paling nyaman dan pastikan mendapatkan penerangan yang cukup.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menyiapkan Peralatan Live shopping</li>
</ul>
Ada baiknya untuk menyiapkan alat-alat untuk live shopping, seperti smartphone dengan baterai penuh, koneksi internet stabil, tripod, ring light, mikrofon, dll.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bangun Komunikasi dengan Penonton</li>
</ul>
Saat live shopping berlangsung, Sobat bisa mulai dengan menyapa audiens dan memaparkan produk yang hendak dijual. Pastikan Sobat intens berinteraksi dengan penonton dengan menjawab pertanyaan yang ada di komentar. Sobat juga dapat membangun keakraban dengan penonton melalui candaan-candaan yang sederhana. Dengan begitu, live shopping tidak akan membosankan.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Lakukan Secara Rutin</li>
</ul>
Agar bisa mendapatkan hasil yang optimal, Sobat harus konsisten melakukan siaran agar citra produk usaha Sobat meningkat. Sobat bisa mencoba melakukan siaran live shopping minimal 1 &ndash; 2x seminggu dan usahakan untuk bersikap ramah dan mempertahankan interaksi yang baik dengan audiens.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memberi Diskon atau Promosi</li>
</ul>
Jika Sobat baru membuka usaha, tidak ada salahnya untuk memberikan diskon atau promo agar penonton tertarik untuk mencoba produk yang Sobat tawarkan. Sobat tidak perlu terus-menerus mengadakan diskon dan promosi. Cukup adakan beberapa waktu sekali dan berikan jangka waktu.
&nbsp;
Nah, itu dia beberapa keuntungan dan tips dari melakukan Live Shopping, keuntungannya banyak loh Sobat.&nbsp; Bagi Sobat yang belum pernah mencoba Live Shopping, tidak ada salahnya untuk mencobanya, Sobat tertarik?
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp;

Tingginya pengguna internet membuat bisnis media online semakin berkembang dan bervariasi. Salah satunya adalah live shopping yang menjadi cara baru belanja online. Trend live shopping ini makin banyak ditemukan tidak hanya di marketplace, namun juga mulai merambah ke platform media sosial.

Live Shopping, Tren Baru dalam Berjualan Secara Online

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah penghasilan Sobat yang belum diwajibkan untuk membayar pajak menurut peraturan undang undang. 

Sobat Belajar - Sobat tau Penghasilan Tidak Kena Pajak? Ini dia Penjelasannya

Saat pelaku usaha memulai bisnis, salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah membuka rekening bisnis di bank. Kemudian, penting untuk memisahkan penyetoran dan pengeluaran bisnis Sobat dengan rekening pribadi Sobat sendiri. Membuat rekening yang terpisah untuk keperluan bisnis dengan kepentingan pribadi akan cukup membantu seorang pebisnis dalam mengatur pengelolaan keuangan usahanya.
Mungkin memisahkan uang pribadi dan uang usaha cukup sulit dilakukan bagi sebagian para pebisnis. Meskipun usaha milik Sobat termasuk dalam skala kecil ataupun besar, bukanlah jadi alasan untuk tidak membuat rekening secara terpisah antara rekening pribadi dengan bisnis.
<h2 style="text-align: justify;">Alasan Perlunya Memisahkan Rekening Pribadi dengan Rekening Bisnis</h2>
Mengapa memisahkan uang pribadi sangat penting? Sebab, memisahkan uang pribadi dan uang usaha akan membuat Sobat dapat melihat pengeluaran serta pemasukan usaha dengan jelas. Masih ada banyak keuntungan yang bisa diraih pebisnis menggunakan rekening yang memang ditujukan untuk kepentingan bisnis.
<h3 style="text-align: justify;">Untuk memisahkan aset</h3>
Ketika memulai sebuah usaha, tentunya ada sejumlah hal yang perlu dipenuhi untuk mendukung kelangsungan bisnis tersebut. Mulai dari modal, pengadaan barang-barang tertentu hingga berlanjut pada kebutuhan usaha lainnya. Jumlah aset ini tentunya semakin bertambah apabila bisnis bertumbuh pesat seperti yang diharapkan. Itu sebabnya mengapa pemisahan rekening diperlukan untuk memudahkan Sobat mengetahui total aset di kemudian hari.
Pemisahan aset juga bisa berguna untuk pengusaha dalam melihat seberapa besar keuntungan yang diraih dari peningkatan saldo keuangan. Dengan begitu, kemungkinan untuk salah menarik aset bisnis untuk kepentingan pribadi bisa diminimalkan.
<h3 style="text-align: justify;">Memudahkan Pembayaran Pajak</h3>
Bagi para pengusaha, tentu membayar pajak sudah menjadi tanggung jawab yang perlu diemban. Jika rekening bisnis dengan rekening pribadi tidak dipisah, tentu proses perhitungan akan menjadi sulit. Namun, dengan pemisahan rekening, urusan perhitungan maupun pembayaran pajak menjadi lebih mudah. Hal ini akan membantu Sobat terhindar dari pembayaran pajak yang berlebih atau kurang sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari.
<h3 style="text-align: justify;">Dana Aman untuk Perkembangan Bisnis</h3>
Jika keuangan pribadi dengan bisnis Sobat digabung, ada kemungkinan Sobat akan mengakui keuntungan dari bisnis sebagai uang pribadi. Hal ini akan membuat Sobat merasa memiliki banyak uang untuk dibelanjakan, padahal nyatanya uang itu bukanlah uang pribadi. Sebaiknya lakukan pemisahan keuangan sejak awal untuk mencegah pemakaian yang tidak seharusnya.
<h3 style="text-align: justify;">Mempermudah Proses Pengajuan Pinjaman</h3>
Dalam berusaha, yang namanya kekurangan modal tentu bisa dialami oleh para pebisnis, apalagi saat ingin melakukan ekspansi usaha. Pembukuan yang jelas, setidaknya akan memudahkan proses peminjaman karena sehat atau tidaknya kegiatan usaha dapat tercermin dari laporan keuangannya. Tentu laporan keuangan akan lebih mudah dibuat bila keuangan bisnis tidak tercampur dengan keuangan pribadi. Jadi, pihak perbankan, investor, maupun penyedia modal mengetahui berapa banyak uang yang dapat dipinjamkan untuk kelancaran bisnis.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Mempermudah Proses Pengambilan Keputusan</h3>
Ada kalanya pengambilan keputusan penting dilakukan, baik itu saat melakukan pembelian barang, melakukan ekspansi, dan lain sebagainya. Dengan memisahkan rekening bisnis, tentunya Sobat dapat mengetahui besar saldo bisnis sejauh ini untuk memudahkan penggunaan uang di masa yang akan datang.
Sedangkan untuk rekening pribadi, tentunya lebih mudah dalam melakukan perhitungan besarnya pengeluaran selama satu bulan, berapa banyak yang dapat ditabung maupun diinvestasikan. Alhasil, kondisi keuangan aman terkendali.
<h3 style="text-align: justify;">Evaluasi Bisnis Lebih Mudah</h3>
Dengan memisahkan keuangan bisnis dan pribadi, tentu Sobat akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi keuangan bisnis. Akan ada titik dimana bisnis Sobat mengalami penurunan, dengan adanya riwayat keuangan yang jelas, Sobat bisa mengetahui apa yang menyebabkan laba usaha Sobat menjadi menurun.&nbsp;
Nah, itu dia pentingnya memisahkan rekening pribadi dengan rekening bisnis. Tentu, Sobat akan mendapatkan banyak keuntungan yang dapat diraih bila Sobat sebagai pengusaha mau memisahkan rekening pribadi dengan rekening bisnis. Selain berguna untuk kebutuhan pengelolaan keuangan dan nama baik dari bisnis itu sendiri, pengelolaan keuangan dari usaha juga bisa lebih terjaga.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Saat pelaku usaha memulai bisnis, salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah membuka rekening bisnis di bank. Kemudian, penting untuk memisahkan penyetoran dan pengeluaran bisnis Sobat dengan rekening pribadi Sobat sendiri. Membuat rekening yang terpisah untuk keperluan bisnis dengan kepentingan pribadi akan cukup membantu seorang pebisnis dalam mengatur pengelolaan keuangan usahanya.

Rekening Pribadi dan Rekening Bisnis harus Dipisah, Mengapa?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperbaharui aplikasi e-form 1770 sesuai dengan ketentuan UU HPP dan PP 55/2022, untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Adanya penambahan fitur baru pada e-form, diumumkan di Pengumuman Nomor PENG-3/PJ.09/2023 Tentang Penambahan Fitur Pada E-Form Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770 dan 1770S.

E-form Sudah Diupdate! Omzet UMKM Rp500 Juta Bisa Bebas Pajak 

Sebagai seorang Wajib Pajak, tentu tidak asing lagi dengan istilah pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai suatu lembaga yang bertugas menyusun kebijakan di bidang perpajakan memberikan suatu solusi dalam bidang pelayanan yang berhubungan dengan hal pelaporan yaitu beralih dari pelaporan manual menjadi e-Filling dan e-Form.&nbsp;&nbsp;
Sobat pasti ada yang bertanya-tanya, apasih perbedaannya pengisian SPT melalui e-Filing dan e-Form. Untuk menjawabnya mari kita bahas satu persatu:&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Pengertian&nbsp;</h3>
E- filling merupakan suatu cara dalam pelaporan yang dilakukan secara online atau elektronik oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Pajak, dapat dilakukan melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online) atau melalui website penyedia layanan e-filling atau jasa aplikasi (PJAP) lainnya yang telah disetujui pemerintah.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Sedangkan untuk e-form, merupakan suatu cara dalam pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Pajak melalui formulir SPT elektronik dalam bentuk file dengan ekstensi .XFDL. Dalam mengakses file tersebut, Sobat hanya bisa mengaksesnya melalui sistem operasi Windows dan MacOS dan Wajib Pajak juga harus mengunduh aplikasi Form Viewer pada perangkat Sobat yang digunakan untuk mengisi e-form tersebut.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Fitur yang digunakan&nbsp;</h3>
Dalam mengakses e-filling, Sobat hanya perlu menggunakan koneksi internet sepenuhnya. Sehingga dalam melaporkan SPT, Wajib Pajak melakukan seluruhnya secara online atau daring secara real time. Melainkan dengan menggunakan e-form, maka Wajib Pajak dapat menggunakan kombinasi antara sistem online dan offline. Nah, maksudnya kombinasi adalah dalam mengunduh dan mengunggahnya dapat dilakukan secara daring, sedangkan dalam proses pengisian dapat dilakukan secara offline tanpa membutuhkan internet.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Kelebihan dan Kekurangan&nbsp;</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">E-filling:&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
Kelebihan: Perangkat akses yang digunakan lebih praktis, yaitu smartphone atau perangkat elektronik lainnya, sehingga Sobat dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun.&nbsp;
&nbsp;
Kekurangannya: dikarenakan perlu mengaksesnya menggunakan daring internet atau online sampai dengan proses selesai. Apabila dalam pengisian terjadi erorr, maka Wajib Pajak perlu mengisi ulang formulir pelaporan SPT dari awal kembali.&nbsp;
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">E-Form:&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
Kelebihan: Lebih efektif dan fleksibel dalam pengisian pelaporan SPT, jika e-filling lebih sering terjadi error dan harus mengisi dari awal jika terjadi error saat pengisian, maka untuk e-form, jika terjadi error dapat dilakukan logout atau clear cache terlebih dahulu. Hal ini juga membuat dalam e-form pengisian tidak harus dikerjakan sampai selesai karena bisa diisi secara offline. Dalam pengisian menggunakan e-form, terdapat pilihan menyimpan, sehingga Sobat dapat melakukan simpan terlebih dahulu terhadap pengisain SPT yang telah Sobat lakukan, lalu pengisian dapat Sobat lanjutkan kembali sesuai dengan waktu yang diinginkan tanpa harus mengulangnya lagi dari awal. Selain itu, Sobat juga bisa mencetak formulir SPT dalam e-form.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Kekurangannya: Perangkat akses yang digunakan adalah laptop dan komputer.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;4. Proses Pengiriman&nbsp;</h3>
Dalam mengirimkan e-Filling karena dilakukan 100% menggunakan koneksi internet, maka dalam proses pelaporan, Wajib Pajak harus terus terkoneksi dengan halaman Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mendapatkan token yang nantinya dikirimkan melalui e-mail atau sms. Token tersebut yang berguna sebagai validasi sebelum Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT dan mendapatkan Bukti Pelaporan Elektronik SPT Tahunan. Berbeda halnya dengan e-form, Sobat akan diberikan suatu token melalui email yang dapat digunakan untuk mengirimkan formular SPT tanpa melalui proses masuk ke laman DJP Online, di email juga akan dikirimkan bukti bahwa sobat telah melakukan pelaporan secara online.&nbsp;
&nbsp;
Seiring dengan perkembangan teknologi, maka Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan suatu fasilitas agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakaannya. Dengan adanya fasilitas e-filling dan juga e-form diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi lebih mudah dan tidak perlu malakukan pelaporan manual yang rawan terjadi kesalahan. Dan, diharapkan juga dengan adanya kemudahan melakukan pelaporan pajak melalui aplikasi e-filing dan e-form, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Itu dia informasi seputar perbedaan Pengisian SPT melalui e-Filing dan e-Form. Baik e-filing, maupun e-form memiliki kelebihan dan kekurangannya masin-masing, tetapi kedua aplikasi tersebut sama-sama disediakan oleh DJP untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, bagi Sobat yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan untuk tahun 2022, jangan lupa ya Sobat bahwa sebentar lagi sudah mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, yaitu 31 Maret 2023, dan 30 April 2023 untuk SPT Tahunan Badan. Jangan sampai lupa untuk melakukan pelaporannya ya Sobat. &nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>. &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Sebagai seorang Wajib Pajak, tentu tidak asing lagi dengan istilah pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai suatu lembaga yang bertugas menyusun kebijakan di bidang perpajakan memberikan suatu solusi dalam bidang pelayanan yang berhubungan dengan hal pelaporan yaitu beralih dari pelaporan manual menjadi e-Filling dan e-Form.  

Sobat Belajar - Mari ketahui perbedaan: Pengisian SPT melalui e-Filing dan e-Form 

Sobat UKM/UMKM pernah dengar istilah Shoppertainment? Salah satu strategi marketing yang saat ini banyak disukai oleh generasi jaman sekarang. Shoppertaiment adalah inovasi bisnis terbaru yang berbasis konten dengan mengutamakan hiburan dan edukasi, sehingga dapat menciptakan pengalaman belanja terhadap pelanggan secara imersif dan menyeluruh. Simple nya gini, Sobat UKM pasti pernah menonton live stream dan video konten fun yang secara tidak langsung menjual sebuah produk kan? Nah, inilah yang dimaksud dengan Shoppertainment.&nbsp;&nbsp;
Inovasi ini dapat menciptakan cara unik untuk setiap bisnis atau brand dalam mengubah interaksi mereka denga para pelanggan. Saat ini, aplikasi pembelanjaan online paling sering digunakan oleh masyarakat luas, sehingga banyak konsumen yang tergiur untuk menonton live streaming karena calon konsumen dapat melihat proses penjualan secara real, selain itu promo yang ditawarkan selama melakukan live steam juga sangat menggiurkan.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Indonesia Jadi Penyumbang Terbesar Petumbuhan Shoppertainment&nbsp;</h2>
&ldquo;Kebanyakan orang tidak suka untuk dipaksa membeli, akan tetapi mereka suka untuk dihibur&rdquo; ungkap Sam Singh, Vice President of Global Business Solutuons, TikTok APAC. Di Indonesia sendiri, permintaan akan konten dan creator sangat besar sehingga shoppertainment mampu berkembang besar di tanah air. Dilansir dari tiktok.com terdapat sebanyak 83% responden Indonesia akan menonton video terlebih dahulu sebelum lanjut melakukan pembelian. Salah satu contonya Allen, seorang pedagang di Thamrin City yang berhasil cuan hinggan Rp400 Juta/ bulannya dengan melakukan live streaming di TikTok dari 2021.&nbsp;&nbsp;
Berikut keuntungan yang akan Sobat rasakan dari Tren Shoppertainment :&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">
<h3>Komunikasi lebih dekat dengan konsumen&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Penjual dapat secara langsung berinteraksi dengan audiens selama proses pembelanjaan, tanpa harus secara terang-terangan &lsquo;berjualan&rsquo;. Dalam hal ini, brand pada akhirnya akan mampu menciptakan hubungan yang kuat dalam kurun waktu yang lama karena berhasil menyentuh kebutuhan emosional dan fungsional mereka. Melalui live stream, Sobat&nbsp;dapat lebih mudah mengubah penonton menjadi konsumen serta dapat mengurangi atau menghemat biaya promosi. Konten video yang kreatif, fun, dan menarik juga bisa menarik perhatian dan membuat konsumen memberikan interaksi terhadap konten tersebut.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">
<h3>Mengurangi resiko komplain dari konsumen&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Dengan membuat konten yang jujur serta penggunaan live stream, tingkat komplain pelanggan tentunya akan menurun. Melalui live stream, penjual bisa secara langsung memperlihatkan produk secara jelas, para penjual juga harus bisa mendeskripsikan produk dengan jujur sehingga konsumen merasa aman dan mempercayai produk yang dijual. Hal inilah yang dapat mengurangi resiko komplain. Selain itu, dengan video &ndash; video konten yang jujur dan menarik, calon konsumen bisa mengenal lebih dulu produk tersebut sebelum membeli, sehingga calon konsumen sudah bisa menerka-nerka produk nya terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">
<h3>Mengurangi/menghemat biaya promosi&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Hubungan baik yang terbentuk melalui Shoppertainment akan membentuk organic marketing dengan sendirinya. Organic Marketing sendiri sangat didambakan oleh semua pebisnis, karena dapat mengurangi biaya promosi secara signifikan. Melalui organic marketing, sebuah bisnis bisa membangun hubungan dengan audiens dengan lebih efisien, selain itu customer loyalty juga akan naik. Feedback yang didapatkan dari konsumen akan sangat membantu perusahaan meningkatkan citra baik, sehingga kualitas perusahaan di mata calon konsumen akan lebih meningkat pula.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Nah Sobat UKM/UMKM, sekarang banyak banget ya Teknik yang bisa Sobat lakukan untuk mengebangkan bisnis, salah satunya adalah Shoppertainment ini. Bagi Sobat yang belum mencoba teknik ini, tidak rugi untuk langsung coba ya Sobat, karena tidak menutup kemungkinan dengan teknik ini dapat berbuah manis untuk usaha Sobat loh.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Sobat UKM/UMKM pernah dengar istilah Shoppertainment? Salah satu strategi marketing yang saat ini banyak disukai oleh generasi jaman sekarang. Shoppertaiment adalah inovasi bisnis terbaru yang berbasis konten dengan mengutamakan hiburan dan edukasi, sehingga dapat menciptakan pengalaman belanja terhadap pelanggan secara imersif dan menyeluruh. Simple nya gini, Sobat UKM pasti pernah menonton live stream dan video konten fun yang secara tidak langsung menjual sebuah produk kan? Nah, inilah yang dimaksud dengan Shoppertainment

Pakai Teknik Ini, Bisnis Sobat Auto Melejit! 

Apakah itu Sertifikat Elektronik Pajak? Sertifikat Elektronik Pajak adalah sebuah sertifikat yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak yang berisi tanda tangan elektronik dan identitas untuk menunjukkan status Wajib Pajak dalam suatu transaksi elektronik. Jadi, Sertifikat Elektronik Pajak ini berguna sebagai autentikasi atau bukti pelaku transaksi untuk menggunakan layanan pajak elektronik, sehinga pemalsuan dokumen tidak dapat terjadi serta menjaga keutuhan data.&nbsp; Sejak tahun 2022, Direktorat Jendral Pajak mebuat kebjikan Wajib Pajak PKP dan Non-PKP untuk memiliki Sertifikat Elektronik Pajak. Sertifikat Elektronik Pajak dapat digunakan pembuatan bukti potong elekronik, pembuatan e-Faktur, permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), dan layanan perpajakan lainnya yang disediakan Direktorat Jendral Pajak. Perlu diperhatikan bawha Sertifikat Elektronik Pajak ini hanya berlaku selama 2 tahun.&nbsp;
Lalu, apa perbedaan Sertifikat Elektronik Pajak ini dengan EFIN. Perbedaan dari keduanya adalah subjek atau status Wajib Pajaknya. Sertifikat Elektronik Pajak ini dapat dibuat, baik ketika Wajib Pajak orang pribadi maupun badan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atapun masih Non-PKP. Dimana menurut Pasal 1 UU PPN, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), tidak termasuk pengusaha kecil. Batasan ini ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dianggap sebagai pengusaha kena pajak. Sedangkan, EFIN digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang tidak melakukan aktivitas perpajakan tertentu atau statusnya belum dikukuhkan sebagai PKP.&nbsp;&nbsp;
Dikarenakan pentingnya kegunaan Surat Elektronik Pajak ini, Sobat perlu membuatnya jika sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berikut persyaratan untuk membuat Surat Elektronik Pajak berdasarkan Pasal 42 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2020.&nbsp;
1. Wajib Pajak harus mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik serta mempersiapkan passphrase, kemudian melakukan verifikasi dan autentikasi identitas.
2. Pengakuan permohonan surat elektronik bagi Wajib Pajak orang pribadi dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan langsung. Kecuali, dalam kondisi tertentu bisa diwakilkan oleh orang lain dengan sejumlah syarat dan ketentuan tambahan.
3. Permintaan pengajuan sertifikat elektronik dapat ditujukan ke pihak KKP atau KP2KP, tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau KPP/KP2KP, tempat Wajib Pajak orang pribadi terdaftar yang sudah meninggal, dan bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.
4. Wajib mengisi, menandatangani, dan menyerahkan Formulir Permintaan sertifikat.
5. Wajib menyerahkan sejumlah fotokopi dokumen identitas meliputi:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI).&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Paspor atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA) bila sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kartu NPWP/SKT&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Menyerahkan surat asli penunjukan milik Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan kondisi tertentu.&nbsp;</li>
</ul>
Sedangkan, untuk melakukan perpanjangan Sertifikat Elektronik Pajak dapat dilakukan juga di <a href="https://efaktur.pajak.go.id/">efaktur.pajak.go.id.</a> Berikut adalah prosedur untuk melakukan perpanjangan Sertifikat Elektronik Pajak:&nbsp;
1. PKP mengajukan permohonan sertel pada laman e-nofa (<a href="https://efaktur.pajak.go.id/">efaktur.pajak.go.id</a>);
2. PKP menginput passphrase pada laman e-nofa;
3. PKP menghubungi KPP terdaftar melalui saluran telepon, surat elektronik (email), atau aplikasi pengiriman pesan untuk mendapatkan persetujuan dari petugas khusus. Petugas khusus melakukan validasi identitas PKP dengan membutuhkan data:
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1800,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">NPWP, nama, dan alamat tempat tinggal/kedudukan;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1800,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">NIP (bagi PKP OP) atau NIK yang mengajukan (bagi PKP Badan);&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1800,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Nomor telepon/HP yang terdaftar di akun pajak; dan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1800,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Alamat pos elektronik (email) yang terdaftar di akun pajak.&nbsp;</li>
</ul>
4. Dalam hal petugas khusus telah meyakini kebenaran identitas PKP, petugas khusus melakukan persetujuan pemberian sertifikat elektronik;&nbsp;
5. PKP dapat mengunduh sertel pada laman e-nofa.&nbsp;
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar Sertifikat Elektronik Pajak, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Bagi para Sobat, khususnya Wajib Pajak Badan yang akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya berbasis elektronik, baik menggunakan aplikasi dari DJP atau PJAP lain, jangan lupa untuk melakukan pengajuan Sertifikat Elektronik Pajak terlebih dahulu ya Sobat.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>&nbsp;

Sertifikat Elektronik Pajak adalah sebuah sertifikat yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak yang berisi tanda tangan elektronik dan identitas untuk menunjukkan status Wajib Pajak dalam suatu transaksi elektronik

Artikel Sobat Pajak