Menghadapi era perkembangan teknologi yang pesat saat ini, pemerintah menghadirkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6436799099fb81039b3e5fc9/Mengenal%20Apa%20Itu%20Meterai%20Elektronik%20(e-meterai)%20Serta%20Cara%20Penggunaannya">Meterai Elektronik</a>. E-Meterai merupakan stempel elektronik yang bisa digunakan sebagai alternatif lain dari stempel fisik atau lebih dikenal sebagai meterai. Biasanya meterai digunakan untuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6412ecc099fb81039b3e5d50/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Jenis%20Dokumen%20yang%20Dipersamakan%20Dengan%20Faktur%20Pajak%20">dokumen-dokumen</a> yang berkaitan dengan hukum, kontrak, perjanjian atau berbagai keperluan resmi lainnya. Akan tetapi sejalan dengan berkembangnya teknologi saat ini, dimana saat ini dokumen secara online dan digital lebih sering digunakan, maka itu pemerintah meluncurkan e-Meterai atau Meterai Elektronik sebagai alternatif digital. Hal tersebut tentunya memudahkan dan menjadi alternatif yang aman dan nyaman untuk membayar bea meterai dan tersedia secara online, sehingga Sobat bisa membeli secara online.&nbsp;&nbsp;
e-Meterai dapat ditempelkan pada dokumen dengan memasukan kode digital atau gambar pada dokumen tersebut. Tenang saja, penggunaan e-Meterai ini diatur oleh Kementrian Keuangan dan sudah diakui sebagai alternatif yang sah secara hukum dimana tertuang dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12315/PP/86%20TAHUN%202021">PP No.86 Tahun 2021</a> Tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai. Dengan menggunakan e-Meterai tentunya penanganan dokumen-dokumen dalan format digital akan jauh lebih mudah, ditambah biaya dan waktu yang terbuang akan lebih berkurang dibandingkan menggunakan stempel fisik.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Keunggulan e-Meterai&nbsp;</h2>
Tujuan utama dihadirkannya e-Meterai adalah sebagai alternatif digital untuk stempel fisik tradisional. E-Meterai sejak awal dirancang untuk membantu menyederhanakan proses pembelian dan pembubuhan materai fisik. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri e-Meterai juga memberikan kemudahan lainnya seperti penanganan dokumen dalam format digital serta mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan.&nbsp;&nbsp;
e-Meterai bisa menjadi alternatif untuk membayar bea meterai dengan jauh lebih aman dan nyaman sehingga mengurangi risiko terjadinya pemalsuan atau penipuan yang mungkin saja terjadi sebelumnnya jika menggunakan meterai fisik. Tidak hanya itu, dengan menggunakan e-Meterai pembayaran <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6438ca6999fb81039b3e6050/Sobat%20Belajar%3A%20Mekanisme%20Pelaporan%20SPT%20Masa%20Bea%20Meterai">bea meterai</a> dipastikan akan jauh lebih akurat dan tepat waktu.&nbsp;&nbsp;
Jika disimpulkan, e-Meterai di Indonesia merupakan alternatif yang lebih modern dan efisien untuk meterai fisik yang bisa memenuhi kebutuhan era digital dan mendukung pengembangan sistem hukum serta administrasi yang lebih efektif.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ciri-ciri e-Meterai&nbsp;</h2>
Meterai elektronik memiliki ciri-ciri khusus, dimana tercantum:&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">22 digit kode unik yang berupa nomor seri yang dihasilkan oleh sistem meterai elektronik&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Gambar lambar negara Garuda Pancasila&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">frasa &ldquo;METERAI ELEKTRONIK&rdquo;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Angka 10000 dan tulisan &ldquo;SEPULUH RIBU RUPIAH&rdquo; yang menunjukkan tarif bea meterai&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mendapatkan e-Meterai&nbsp;</h2>
Salah satu keunggulan dari e-Meterai ini adalah kemudahannya. Dimana Sobat bisa membeli e-Meterai secara online melalui vendor resmi dan dapat dibubuhkan pada dokumen secara digital. Diketahui, Peruri menjadi pihak yang diberi tanggung jawab untuk mendistribusikan meterai elektronik. Dimana Peruri bekerja sama dengan pihak lain melalui proses yang transparan dan akuntabel. Beruntung sekali Sobat membaca artikel ini sampai akhir, karena Sobat nggak perlu lagi pusing untuk mendapatkan e-Meterai. Kenapa?&nbsp;&nbsp;
Karena sudah hadir Sobat Meterai, yang bisa membantu Sobat-sobat sekalian dalam melakukan pembelian dan pembubuhan meterai elektronik hanya dengan aplikasi Sobat Meterai saja. Tentunya meterai yang diberikan asli dan sangat terpercaya karena langsung dari PERURI. Saat ini, Sobat sudah bisa mendapatkan aplikasinya di google play store dan melakukan <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JFGItjjD6eM">registrasi</a>. Setelah itu, Sobat sudah bisa melakukan layanan dari Sobat Meterai. Mudah bukan? Yuk <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nebula.emeteraioffline&amp;hl=id-ID&amp;pli=1">download</a> sekarang!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Menghadapi era perkembangan teknologi yang pesat saat ini, pemerintah menghadirkan Meterai Elektronik. E-Meterai merupakan stempel elektronik yang bisa digunakan sebagai alternatif lain dari stempel fisik atau lebih dikenal sebagai meterai. Biasanya meterai digunakan untuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum, kontrak, perjanjian atau berbagai keperluan resmi lainnya. Akan tetapi sejalan dengan berkembangnya teknologi saat ini, dimana saat ini dokumen secara online dan digital lebih sering digunakan, maka itu pemerintah meluncurkan e-Meterai atau Meterai Elektronik sebagai alternatif digital. Hal tersebut tentunya memudahkan dan menjadi alternatif yang aman dan nyaman untuk membayar bea meterai dan tersedia secara online, sehingga Sobat bisa membeli secara online.  

Lebih Mudah dan Aman Gunakan  e-Meterai! 

Salah satu faktor terpenting dalam perusahaan dalam menjalankan usaha nya adalah sumber daya manusia nya. Tak bisa dipungkiri, kualitas <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645dfb4099fb81039b3e62fb/Strategi%20Mengelola%20Karyawan%20Ala%20Netflix%20">karyawan</a> memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sebuah perusahaan. <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64673ae199fb81039b3e63eb/Pelatihan%20Kerja%20Itu%20Penting%3F%20Ini%20Dia%20Manfaat%20dan%20Tujuan%20Nya!">Prestasi karyawan</a> mencerminkan seberapa jauh konstribusi mereka untuk mencapai tujuan dan standar perusahaan. Kinerja dan kemampuan yang baik sangat mencerminkan kesuksesan suatu perusahaan. Begitu pentingnya karyawan bagi perusahaan sehingga tak jarang perusahaan yang memberikan beasiswa kepada para karyawannya untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan nya dengan harapan bisa memberikan dampak baik bagi perusahaan. Terkadang perusahaan juga memberikan beasiswa kepada pihak lain diluar perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Tapi, apakah perlakukan tersebut <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64abcd94742e2c2df2225d38/Sobat%20Belajar%3A%20Pengaruh%20Penerapan%20Pajak%20Natura%20bagi%20Karyawan%20">dikenakan pajak</a>? Apakah bisa dibebankan secara <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62ab02511f70cd0421952712/Koreksi%20Fiskal%20dalam%20Perpajakan">fiskal</a>? Berikut Penjelasannya!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Atas Biaya Beasiswa&nbsp;</h2>
Diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008">UU No.36 Tahun 2008</a> Tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=ee154fcc94b58d3fJmltdHM9MTY5MTcxMjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=uu+nomor+7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">UU No.7 Tahun 2021</a>, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memfasilitasi beasiswa karyawan merupakan biaya yang bisa dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pada pasal 6 ayat 1, ditegaskan bahwa biaya beasiswa boleh diberikan kepada para karyawan dengan tetap memperhatikan kewajaran.&nbsp; Berdasarkan peraturan terbaru juga, <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=69161063760451f8JmltdHM9MTY5MTYyNTYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4Mw&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PMK-66%2f2023+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlL2M1NTVhMTYwLTIwYmEtNGI5MC05NDI1LWU4NWIyNDcxYzgzMS9QRVJfTUVOS0VVLzY2JTIwVEFIVU4lMjAyMDIz&amp;ntb=1">PMK-66/2023</a>, beasiswa dari perusahaan kepada karyawan bukan termasuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64abcd94742e2c2df2225d38/Sobat%20Belajar%3A%20Pengaruh%20Penerapan%20Pajak%20Natura%20bagi%20Karyawan%20">natura dan/atau kenikmatan</a>, sehingga sesuai dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12042/PER_MENKEU/68/PMK.03/2020">No. 68/PMK.03/2020</a>, maka beasiswa tetap merupakan objek yang dikecualitan dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/60067af13db9e02f1b42b40b/Sobat%20Belajar%20%3A%20Penghasilan%20yang%20Tidak%20Dipotong%20PPh%20Pasal%2021">pengenaan PPh.</a>&nbsp;&nbsp;
Beasiswa yang diberikan juga beragam, bisa berupa biaya pendidikan yang dibayarkan ke lembaga pendidikan, biaya ujian, biaya penelitian. dan juga pelatihan. Selain itu, biaya beasiswa juga bisa berupa biaya buku, biaya transportasi, atau biaya hidup yang disesuaikan dengan kewajaran di daerah lokasi tempat belajar.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Bukan Objek Pajak bagi Penerima&nbsp;</h2>
Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2020 beasiswa dikecualikan dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475ced599fb81039b3e6549/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek pajak</a> jika:&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Beasiswa tersebut diterima oleh Warga Negara Indonesia (WNI)&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Beasiswa tersebut digunakan untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal yang dilakukan di dalam negeri dan/atau di luar negeri&nbsp;</li>
</ul>
Maksud dari pendidikan formal itu sendiri adalah alur pendidikan yang tersusun rapih dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang berjalan secara terstruktur dan berjenjang.&nbsp;&nbsp;
Di sisi lain, pihak perusahaan juga tidak perlu memotong <a href="https://www.sobatpajak.com/article/5fd87e593db9e02f1b42b36e/Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%3A%20Pengertian%2C%20Objek%2C%20Tarif%20dan%20Landasan%20Hukum%20serta%20Updatenya">PPh Pasal 21</a> jika memberikan beasiswa kepada orang pribadi. Akan tetapi hal ini akan berbeda, jika:&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Wajib Pajak Badan yang memberikan beasiswa memiliki hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan dengan penerima beasiswa&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pemilik, Komisaris, Direksi, atau Pengurus dari Wajib Pajak badan yang memberikan beasiswa mempunyai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6454bf2599fb81039b3e61e2/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Hubungan%20Istimewa%20Dalam%20Pajak">hubungan</a> keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat dengan penerima beasiswa&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Wajib Pajak orang pribadi yang memberikan beasiswa mempunyai hubungan usaha dengan penerima beasiswa&nbsp;</li>
</ul>
Dengan kondisi tersebut, maka beasiswa akan menjadi objek PPh bagi penerimanya.&nbsp; Nah, tentu nya peraturan-peraturan diatas merupakan komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia, jadi pastikan untuk diikuti dengan bijak ya!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Salah satu faktor terpenting dalam perusahaan dalam menjalankan usaha nya adalah sumber daya manusia nya. Tak bisa dipungkiri, kualitas karyawan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sebuah perusahaan. Prestasi karyawan mencerminkan seberapa jauh konstribusi mereka untuk mencapai tujuan dan standar perusahaan. Kinerja dan kemampuan yang baik sangat mencerminkan kesuksesan suatu perusahaan. Begitu pentingnya karyawan bagi perusahaan sehingga tak jarang perusahaan yang memberikan beasiswa kepada para karyawannya untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan nya dengan harapan bisa memberikan dampak baik bagi perusahaan. Terkadang perusahaan juga memberikan beasiswa kepada pihak lain diluar perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Tapi, apakah perlakukan tersebut dikenakan pajak? Apakah bisa dibebankan secara fiskal? Berikut Penjelasannya!  

Sobat Belajar: Beasiswa Dari Perusahaan Juga Kena PPh?  

Dalam perpajakan, terdapat istilah pencatatan dan pembukuan pajak. Keduanya terlihat serupa, namun ternyata keduanya memiliki artian yang berbeda. Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan dasar kegiatan akutansi pajak.
Berdasarkan definisinya, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Informasi keuanganya yang dimaksud adalah harta, modal, kewajiban, penghasilan, dan biaya &amp; jumlah pendapatan atas penyerahan barang atau jasa pada periode pajak tersebut. Definisi pembukuan ini tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29.
Definisi pencatatan tertulis dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat 9, dimana pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukuan dan pencatatan saling berkaitan.
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan Pajak</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Subjek pajak pembuat</h3>
</li>
</ul>
Faktor pertama yang membedakan antara pencatatan dengan pembukuan adalah wajib pajak yang membuatnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Pembukuan wajib dibuat oleh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha.</li>
<li>Sementara subjek pajak yang melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetapi peredaran bruto pertahunnya kurang dari 4,8 miliar rupiah.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha tidak diharus melakukan pembukuan, namun tetap harus melakukan pencatatan mengikuti Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NTPN) yang wajib dilaporkan ke DJP dalam kurun waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak terkait
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Syarat</h3>
</li>
</ul>
Faktor kedua yang membedakan antara pencatatan dengan pembukuan adalah persyaratan penyelenggaraan.
Berikut syarat &ndash;syarat dalam penyelenggaran pembukuan pajak:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Pembukuan diselenggarakan dengan satuan mata uang rupiah, huruf latin, angka Arab, serta disusun menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa asing dengan seizin Menteri Keuangan</li>
<li>Pembukuan diperbolehkan dalam satuan mata uang asing juga bahasa asing dengan izin dari Menteri Keuangan</li>
<li>Diselenggarakan menggunakan stelsel&nbsp;kas juga akrual&nbsp;serta berprinsip taat pada asas</li>
<li>Minimal berisikan catatan terkait modal, harta, penghasilan, kewajiban juga biaya dan hasil penjualan maupun pembelian untuk bisa menghitung pajak terutang</li>
</ul>
</li>
</ul>
Beberapa syarat untuk pencatatan pajak:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Pencatatan dilakukan dalam setahun secara krologis</li>
<li>Pencatatan menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah.</li>
<li>Pencatatan harus memuat peredaran atau penerimaan bruto/dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima/diperoleh serta penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.</li>
<li>Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, maka pencatatan harus mendeskripsikan secara jelas masing-masing jenis usaha, atau lokasi usaha yang bersangkutan.</li>
<li>Wajib pajak orang pribadi diwajibkan melakukan pencatatan atas kewajiban dan hartanya</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Persamaan Pembukuan dan Pencatatan Pajak</h2>
Pembukuan dan pencatatan pajak sama-sama berkaitan dengan kegiatan pajak akuntansi yang berfungsi sebagai acuan wajib pajak. Berikut beberapa persamaan dari pembukuan dan pencatatan pajak
<ul>
<li style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan salah satu kegiatan akutansi pajak yang berfunsgi mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti membuat SPT, perhitungan PKP, PPN, dan PPnBM.</li>
<li style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan kegiatan akuntansi pajak yang berguna untuk menghitung pajak terutang wajib pajak.</li>
<li style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak dilaksanakan dalam rangka mengetahui posisi keuangan dari kegiatan hasil usaha.</li>
</ul>

Dalam perpajakan, terdapat istilah pencatatan dan pembukuan pajak. Keduanya terlihat serupa, namun ternyata keduanya memiliki artian yang berbeda. Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan dasar kegiatan akutansi pajak. 

Perbedaan Pencatatan dan Pembukuan Pajak yang Perlu Diketahui

Syarat menjadi seorang pebisnis umumnya adalah memiliki minimum 2 (dua) kecakapan dasar, yaitu kecakapan teknis dan kecakapan manajerial. Sebagai ilustrasi kecakapan teknis yang paling sederhana adalah apabila membeli barang 10 rupiah, mampu menjual kembali di atas 10 rupiah atau jika <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a83e311f70cd04219526d1/Unsur%20dan%20Jenis%20Biaya%20Produksi">biaya produksi</a> 10 rupiah, wajib mampu menjual dengan harga di atas 10 rupiah. Perlakuan yang sama pula dengan kecakapan manajerial adalah kemampuan dalam mengelola. Sebagai ilustrasi, mampu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/635909a9c6df9c22701df1bd/Cara%20Mengelola%20Keuangan%20Dengan%20Baik%20Bagi%20Pelaku%20Usaha%20UMKM">mengatur keuangan</a> ketika membeli bahan baku untuk produksi atau mampu beli barang untuk dijual kembali.&nbsp;
Menjadi seorang pebisnis pada praktiknya tidak hanya memerlukan kecakapan dasar saja, tetapi juga diperlukan pengetahuan mengenai basis bisnis yang tepat dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">berpeluang</a> untuk menghasilkan kesuksesan. Adapun beberapa basis bisnis yang dapat Sobat coba jika ingin memulai usaha, basis bisnis itu sebagai berikut:
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>Bisnis Berbasis Talenta</h2>
</li>
</ul>
Setiap manusia punya talenta. Talenta adalah suatu kecakapan yang dibawa sejak lahir dan saat ini cukup diasah kembali untuk dipakai sebagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f612cadc605704039a8deb/Hal%20yang%20Perlu%20Diperhatikan%20dalam%20Mengajukan%20Pinjaman%20Modal">modal</a> membangun bisnis. Misalnya talenta yang dimiliki dalam bidang memasak dapat dimanfaatkan untuk membuka <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64c38da1f872d45292b80f5d/Hal%20yang%20Harus%20Sobat%20Perhatikan%20dalam%20Menjalankan%20Bisnis%20Kuliner">bisnis kuliner</a>, contoh lain misalnya talenta dalam bidang melukis, dapat dimanfaatkan dengan menjual lukisan. Talenta-talenta yang Sobat miliki dapat Sobat jadikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c9163cc6df9c22701df8c0/Ide%20Usaha%20Bagi%20Yang%20Memiliki%20Lahan%20Kosong%20Dekat%20Sekolah%20atau%20Kampus">ide</a> untuk membangun bisnis yang Sobat inginkan.
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>Bisnis Berbasis Hobi</h2>
</li>
</ul>
Setiap manusia pasti memiliki hobi&nbsp; atau kegemaran. Hal ini dapat dijadikan sebagai&nbsp; modal dasar untuk memulai suatu bisnis. Misalnya, Sobat yang memiliki hobi bersepeda itu bisa Sobat jadikan ladang bisnis misalnya menjual perlengkapan sepeda atau menjadi teknisi sepeda, contoh lain apabila Sobat senang dan hobi foto itu juga bisa menjadi peluang bisnis dengan menjadi fotografer atau menjual foto-foto yang Sobat ambil, dalam hal lain misalnya jika Sobat senang membuat program di komputer, Sobat dapat membuat&nbsp; usaha di bidang web programming. Jangan takut <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629430811f70cd04219525c9/Beberapa%20Tips%20dalam%20Memulai%20Bisnis%20UMKM">memulai </a>karena kalau rugi tidak masalah karena itu adalah kegemaran. Namun kalau beruntung, itu namanya sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui, yakni hobi tersalur dan penghasilan juga diperoleh.
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>Bisnis Berbasis Persahabatan</h2>
</li>
</ul>
Memulai usaha juga dapat dilakukan dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62e114f01f70cd0421952a39/Peran%20Mitra%20Bisnis%20dalam%20Berusaha">mengajak sahabat</a> yang memiliki kebutuhan atau nasib yang sama. Misalnya Sobat dan teman sama-sama kena <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6425628599fb81039b3e5e70/Jangan%20Sampai%20PHK%20Karyawan%2C%20Lebih%20Baik%20Lakukan%20Hal%20Ini!%20%20">PHK</a> di tempat kerja sebelumnya. Sobat dapat bekerja sama&nbsp; <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63e4d072ba966c5bc2d876a6/Communication%20Skill%20dengan%20konsep%204.0%20dalam%20Membangun%20Bisnis">membangun bisnis</a> bersama dengan basis kecakapan masing-masing. Misalnya karena potensi sahabat yang ternyata ahli dalam mendekorasi ruangan dan Sobat juga memiliki ketertarikan dalam hal yang sama, maka Sobat dapat mengandalkan teman Sobat dan mulai merintis bisnis bersama-sama.&nbsp;
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>Bisnis Berbasis Potensi Tetangga</h2>
</li>
</ul>
Tetangga juga bisa dijadikan sebagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62e114f01f70cd0421952a39/Peran%20Mitra%20Bisnis%20dalam%20Berusaha">partner bisnis</a>, sekaligus konsumen. Misalnya apabila tetangga butuh bahan makanan seperti sembako, maka Sobat dapat menjual bahan seperti itu. Atau sebaliknya, Sobat yang dapat melihat potensi dari tetangga yang kebanyakan berprofesi sebagai petani sayur, maka Sobat dapat memanfaatkan keahlian tetangga Sobat sebagai petani dan dikombinasikan dengan pengetahuan dan teknologi modern sehingga dapat menghasilkan produk pertanian misalnya sayur mayur yang lebih <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63736b9dc6df9c22701df47f/Yuk%20Ketahui%20Bagaimana%20Strategi%20Peningkatan%20Kualitas%20Produk%20UMKM">berkualitas</a> dibandingkan sebelumnya, atau juga bisa mengolah hasil pertanian menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual lebih tinggi, misalnya sayur kering atau olahan dari sayur yang awet dan dapat menjadi incaran pasar.&nbsp;
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>&nbsp;Bisnis Berbasis Milik Keluarga</h2>
</li>
</ul>
Mulai bisnis dengan cara ini lebih mudah. Katakan keluarga Sobat punya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c9163cc6df9c22701df8c0/Ide%20Usaha%20Bagi%20Yang%20Memiliki%20Lahan%20Kosong%20Dekat%20Sekolah%20atau%20Kampus">lahan kosong</a> dan itu sekarang banyak terlihat di desa maupun di kota, coba Sobat tanam apa saja yang akan menjadi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63aac6d0c6df9c22701df759/Pebisnis%20Wajib%20Tahu%2C%20Ini%20Dia%20Tahapan%20dalam%20Melakukan%20Riset%20Pasar">kebutuhan pasar</a>, atau masyarakat di sekitar Sobat. Jangan terlalu lama memikirkan dan berpangku tangan, tidak akan ada yang mampu menolong Sobat untuk menjadi mandiri. Hanya diri sendiri yang bisa membantu dan memulai untuk menjadi pribadi unggul dan mandiri. Jangan sampai didahului orang lain.
 
Memperhatikan syarat menjadi pebisnis itu sebenarnya sederhana, tetapi kebanyakan pebisnis memilih tidak terlalu memikirkannya, kendati memang pebisnis sukses tidak selalu harus memenuhi syarat bisnis tersebut. Tetapi alangkah baiknya apabila memperhatikan persyaratan yang dimaksud agar peluang sukses menjadi meningkat. Apabila ingin menjadi pebisnis, khususnya bagi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64352dc999fb81039b3e5fae/9%20Alasan%20Mengapa%20Bisnis%20Pemula%20Kurang%20Berhasil">pemula</a>, wajib dilandasi dengan pola pikir yang jelas serta tekad dan usaha yang kuat.
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Syarat menjadi seorang pebisnis umumnya adalah memiliki minimum 2 (dua) kecakapan dasar, yaitu kecakapan teknis dan kecakapan manajerial. Sebagai ilustrasi kecakapan teknis yang paling sederhana adalah apabila membeli barang 10 rupiah, mampu menjual kembali di atas 10 rupiah atau jika biaya produksi 10 rupiah, wajib mampu menjual dengan harga di atas 10 rupiah. Perlakuan yang sama pula dengan kecakapan manajerial adalah kemampuan dalam mengelola. Sebagai ilustrasi, mampu mengatur keuangan ketika membeli bahan baku untuk produksi atau mampu beli barang untuk dijual kembali. 

Sobat Ingin Bisnis Berbasis apa? Yuk Simak 5 Basis Bisnis ini!

Ketika melakukan penyewaan seperti suatu ruangan terkadang penyewa harus membayar biaya lebih dari harga <a href="https://www.sobatpajak.com/article/640abbbd99fb81039b3e5c13/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">sewa</a>. Hal ini terjadi karena adanya biaya tambahan yang dikenakan oleh pemilik seperti biaya service charge. Service charge adalah sebuah biaya jasa layanan yang dibebankan kepada pembeli atau penyewa dan dimana besaran tarif service charge akan ditentukan sendiri oleh pemilik dengan besaran sekitar 5%-10% dari harga sewa.&nbsp;
Untuk biaya service charge ini akan dikenakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63d79cdeba966c5bc2d875dd/Serba-Serbi%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%204%20ayat%202%20(PPh%20final)">PPh Pasal 4 ayat 2</a> sebesar 10% dari Jumlah bruto. Dimana pajak ini akan dibebankan kepada pihak penyewa. Jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c79e01c6df9c22701df8b1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Ini%20Dia%20Daftar%20Biaya%20Sebagai%20Pengurang%20Penghasilan%20Bruto%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan">bruto</a> adalah jumlah yang telah dibayar atau terutang oleh penyewa ketika melakukan penyewaan, jumlah yang telah dibayar termasuk dengan biaya sewa dan biaya lainnya seperti biaya pemeliharaan, biaya keamanan, service charge. Pengenaan PPh atas service charge tersebut <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6364e91fc6df9c22701df393/PPh%20Final%20dan%20Non-Final%20Bedanya%20Apa%3F">bersifat final</a>.&nbsp;
&nbsp;
Selain itu, service tax juga dapat dikenakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a58204c6df9c22701df720/Sobat%20Belajar%3A%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2023">PPh pasal 23</a>. Dimana pajak ini akan dikenakan jika service tax ini tidak berhubungan dengan sewa ruangan hal ini telah diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=665568b0f5340a6bJmltdHM9MTY5MTYyNTYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=141%2fPMK.03%2f2015+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEwODg3L1BFUl9NRU5LRVUvMTQxL1BNSy4wMy8yMDE1&amp;ntb=1">Peraturan Menteri Keuangan 141/2015</a> yaitu pengenaan PPh 23 atas jasa lain selain jasa yang telah dipotong <a href="https://www.sobatpajak.com/article/5fd87e593db9e02f1b42b36e/Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%3A%20Pengertian%2C%20Objek%2C%20Tarif%20dan%20Landasan%20Hukum%20serta%20Updatenya">PPh 21</a> dari jumlah bruto tidak termasuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">Pajak Pertambahan Nilai</a>.&nbsp;
PPh pasal 23 dapat dikenakan jika pemilik bangunan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan bangunan seperti perawatan atau keamanan. Nantinya, pihak pengelola gedung akan dikenakan PPh 23 atas penghasilan mengelola gedung sebesar 2%&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Contoh&nbsp;</h2>
A memiliki gedung perkantoran dan ingin menyewakan beberapa ruangannya. Untuk mengelola gedung tersebut, A membuat perjanjian kerja sama dengan B untuk mengelola gedung perkantoran tersebut mulai dari keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan gedung. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp 500 juta per tahunnya.&nbsp;
Kemudian C melakukan penyewaan ruangan sebesar Rp 300 juta per tahunnya serta dikenakan service charge sebesar 10% per tahun. Service charge bertujuan untuk pelayanan keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan ruangan kantor dan gedung.&nbsp;
Maka pihak C harus membayar sebesar:&nbsp;
Total biaya sewa = Harga Sewa + Service Charge&nbsp;
Total biaya sewa = Rp 300.000.000 +(Rp 300.000.000 X 10%)&nbsp;
Total biaya sewa = Rp 300.000.000 + Rp 30.000.000&nbsp;
Total biaya sewa = Rp 330.000.000&nbsp;
Selain itu pihak C akan dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari total biaya sewa&nbsp;
PPh Pasal 4 ayat 2 = Rp 330.000.000 X 10%&nbsp;
PPh Pasal 4 ayat 2 = Rp 33.000.000&nbsp;
Maka pihak C harus membayar biaya penyewaan beserta service tax dan pajak sebesar&nbsp;&nbsp;
Total = Rp363.000.000&nbsp;
&nbsp;
Sedangkan bagi pihak B yang menerima penghasilan Rp 500 juta per tahunnya untuk mengelola gedung akan dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari penghasilan yang didapat.&nbsp;
PPh 23 = Rp500.000.000 X 2%&nbsp;&nbsp;
PPh 23 = Rp10.000.000&nbsp;
&nbsp;
Kira-kira seperti itulah perhitungan pajak atas service charge. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Ketika melakukan penyewaan seperti suatu ruangan terkadang penyewa harus membayar biaya lebih dari harga sewa. Hal ini terjadi karena adanya biaya tambahan yang dikenakan oleh pemilik seperti biaya service charge. Service charge adalah sebuah biaya jasa layanan yang dibebankan kepada pembeli atau penyewa dan dimana besaran tarif service charge akan ditentukan sendiri oleh pemilik dengan besaran sekitar 5%-10% dari harga sewa. 

Sobat Belajar: Mengetahui Pajak atas Service Charge 

Pembukuan menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan bisnis. Namun, nyatanya masih banyak UMKM yang mengabaikan pembukuan ini, terutama UMKM dengan skala kecil.
Banyak yang merasa proses pembukuan ini tidaklah penting dikarenakan usaha bisnis yang masih kecil. Ada beberapa juga yang merasa bahwa sistem pembukuan ini merepotkan mereka. Padahal pembukuan merupakan hal yang penting ketika menjalankan suatu bisnis, pembukuan juga bisa dilakukan disaat ada waktu senggang, tidak harus setiap saat. Tidak sedikit UMKM yang ada mengalami kesulitan dalam melakukan manajemen keuangan bisnisnya. Hal ini tentunya disebabkan kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan manajemen keuangan dan melakukan pembukuan usahanya. Pembukuan yang sederhana dan mudah dimengerti memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan bisnis. Dengan adanya pembukuan, pelaku UMKM bisa memantau keadaan keuangan usahanya, serta mengetahui kinerja bisnis yang dilakukannya.
<h2 style="text-align: justify;">Pentingnya Pembukuan Untuk Usaha Bisnis</h2>
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
Pembukuan mencakup segala informasi keuangan yang ada, sehingga keadaan finansial suatu bisnis dapat dipantau dengan mudah. Penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan aliran kas, baik itu pemasukan, pengeluaran, utang, dan piutang agar pelaku usaha bisa menghitung besar margin bisnisnya. Pembukuan membantu pemilik UMKM untuk mengetahui besar keuntungan atau kerugian yang didapat dari setiap transaksi yang tercatat. Alangkah baiknya pembukuan dibuat dalam format yang rapi dan mudah dimengerti, agar pelaku bisnis bisa lebih mudah dalam melakukan analisis dan mempermudah pengambilan keputusan. Dengan adanya aplikasi pembukuan, pelaku UMKM bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan pembukuan, serta pembukuan bisa diakses secara online dimana saja.


Pembukuan menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan bisnis. Namun, nyatanya masih banyak UMKM yang mengabaikan pembukuan ini, terutama UMKM dengan skala kecil.

Pentingnya UMKM Menguasai Pembukuan Sederhana

Sobat pasti sudah pernah mencoba salah satu menu dari Solaria kan? Restoran keluarga satu ini sudah sangat dikenali oleh masyarakat luas dan sudah tersebar diberbagai outlet di Indonesia. Diketahui, Solaria memiliki 200 outlet di seluruh Indonesia tanpa sistem <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ef472d99fb81039b3e59f2/Simak%20Kelebihan%20Kekurangan%20Usaha%20Sendiri%20dan%20Franchise%20">franchise</a>. Solaria merupakan restoran keluarga yang menyediakan berbagai varian makanan ataupun minuman yang cocok dengan lidah masyarakat lokal, seperti nasi goreng, kwetiau siram, ayam goreng mentega dan beberapa menu kebarat-baratan seperti chicken cordon blue. Solaria terlihat cukup unik dalam melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6295e1101f70cd04219525d5/Perlunya%20Branding%20dalam%20Berbisnis">branding</a> nya, seperti menggunakan warna dominan ungu dan putih yang sangat menarik perhatian para pelanggan nya. Tapi, sebelum berhasil seperti saat ini, Solaria dulunya berasal dari kedai sederhana lho, kira-kira bagaimana ya perjalanan dan strategi nya hingga bisa seperti sekarang?&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perjalanan Solaria&nbsp;</h2>
Telah berdiri sejak tahun 1991, Solaria membuka gerai pertama nya di Lippo Cikarang, Tangerang. Saat ini Solaria berada di bawah naungan PT SInar Solaria (Solaria Restoran). Solaria didirikan oleh Aliuyanti seorang sarjana Ekonomi UGM tahun 1985. Mula nya Solaria menggunakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/643534ce99fb81039b3e5fb4/Restoran%20dan%20Kafe%20Dengan%20Konsep%20Anti-Mainstream%2C%20Nomor%205%20Paling%20Aneh!">konsep</a> kedai sederhana dan hanya memperkerjakan 4 <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645dfb4099fb81039b3e62fb/Strategi%20Mengelola%20Karyawan%20Ala%20Netflix%20">karyawan</a> saja. Berselang 5 tahun, Solaria akhirnya lebih dikenal tepatnya sejak 1995. Berawal dari tahun 1995, Solaria bisa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6304b524dc605704039a8e64/Strategi%20dalam%20Melakukan%20Ekspansi%20Bisnis">memiliki 10 gerai</a> dalam kurun waktu 3 tahun saja. Akan tetapi, kesenangan tersebut hanya berjalan sebentar saja karena bencana yang melanda restoran ini pada tahun 1998 tepatnya pada saat kerusuhan sosial, Solaria akhirnya harus menutup 6 gerai nya.&nbsp;
Setelah berselang 10 tahun, Solaria berhasil bangkit dan berkembang diluar ekspetasi dimana Solaria berhasil berkembang hingga 130 gerai dan meluncur kan 10 gerai per tahunnya. <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63bd2646c6df9c22701df82f/Konsep%20Bisnis%20Favorit%20Generasi%20Milenial">Konsep</a> yang dimiliki nya sejak awal pun mengalami perubahan. Yang dulunya berkonsep kedai sederhana, saat ini Solaria menggunakan konsep gerai yang modern dan minimalis agar terlihat berkelas. Solaria saat ini juga dikenal sebagai perusahaan &lsquo;cepat saji&rsquo; yang efisien dan tumbuh dengan sangat cepat. Hingga saat ini restoran dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a3ddd0c6df9c22701df70f/Pengertian%20Merek%2C%20Manfaat%20dan%20Strategi%20Pengembangannya">merek</a> Solaria mencapai 200 restoran yang telah tersebar di 31 provinsi dan 55 kota besar. Hebat nya lagi, 200 gerai restoran tersebut bukanlah dari hasil franchise. Karena jika dilihat dari laman resmi Solaria, disebutkan bahwa Solaria bukan restoran yang menawarkan konsep Franchise per Juli 2022. Sehingga, semua gerai saat ini dikelola secara langsung oleh PT Sinar Solaria (Solaria Restoran).&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Strategi Bisnis Solaria&nbsp;</h2>
Dalam menjalankan bisnis nya, Solaria menggunakan beberapa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64b10ec1742e2c2df2225de2/Elon%20Musk%20vs%20Mark%20Zuckerberg%2C%20Strategi%20Bisnis%20Siapa%20yang%20Lebih%20Ampuh%3F%20%20">strategi</a> yang dinilai cukup pintar. Jika Sobat sadari, Solaria selalu menawarkan menu makanan dengan porsi yang banyak. Tapi harga yang dibandrol untuk satu produk nya masih relatif murah. Walaupun <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62de73071f70cd0421952a07/Apa%20itu%20Harga%20Pokok%20Penjualan%3F">harga</a> makanan terjangkau, akan tetapi restoran Solaria terlihat berkelas dengan gerai bergaya minimalis dan modern. Menu yang ditawarkan juga beragam dan tentunya modern. Menu makanan yang ditawarkan oleh Solaria merupakan salah satu kekuatan tersendiri bagi Solaria. Dimana, menu masakan yang ditawarkan merupakan menu-menu yang cenderung sangat mudah diterima di lidah masyarakat Indonesia, misalnya seperti nasi goreng, ayam goreng mentega, nasi capcay, dan masih banyak lagi.&nbsp;&nbsp;
Solaria <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62dfab151f70cd0421952a12/Cara%20Menentukan%20Target%20Pasar%20Untuk%20Pelaku%20UMKM">menargetkan</a> segmen menengah kebawah. Hal itu yang menjadi pendorong bagi Solaria bisa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63906f41c6df9c22701df5eb/Punya%20Usaha%20Kuliner%3F%20Ini%20Dia%205%20Strategi%20Pemasaran%20Untuk%20Kembangkan%20Usahamu!">bertumbuh dengan cepat dan efisien</a>. Tak heran Solaria memiliki digemari banyak orang, karena bisa mendapatkan makanan dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63736b9dc6df9c22701df47f/Yuk%20Ketahui%20Bagaimana%20Strategi%20Peningkatan%20Kualitas%20Produk%20UMKM">kualitas baik</a> dan rasa yang enak, dapat makan di tempat mall yang keren akan tetapi harga nya tetap terjangkau.&nbsp;&nbsp;
Dari Solaria, kita bisa mendapatkan wawasan baru dalam mengembangkan bisnis khususnya bisnis kuliner ya. Semoga artikel ini bermanfaat untuk Sobat-sobat sekalian ya!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Sobat pasti sudah pernah mencoba salah satu menu dari Solaria kan? Restoran keluarga satu ini sudah sangat dikenali oleh masyarakat luas dan sudah tersebar diberbagai outlet di Indonesia. Diketahui, Solaria memiliki 200 outlet di seluruh Indonesia tanpa sistem franchise. Solaria merupakan restoran keluarga yang menyediakan berbagai varian makanan ataupun minuman yang cocok dengan lidah masyarakat lokal, seperti nasi goreng, kwetiau siram, ayam goreng mentega dan beberapa menu kebarat-baratan seperti chicken cordon blue. Solaria terlihat cukup unik dalam melakukan branding nya, seperti menggunakan warna dominan ungu dan putih yang sangat menarik perhatian para pelanggan nya. Tapi, sebelum berhasil seperti saat ini, Solaria dulunya berasal dari kedai sederhana lho, kira-kira bagaimana ya perjalanan dan strategi nya hingga bisa seperti sekarang?  

Dulu Jualan di Kedai Sederhana, Sekarang Punya 200 Gerai!  

Jika Sobat pindah alamat, apakah harus mengganti <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64103ef699fb81039b3e5c8b/Siap2%2C%20Sobat%20Harus%20Memadankan%20NIK%20dengan%20NPWP%20Segera!%20%20%0A%0ABerikut%20Caranya">NPWP</a>? Mungkin hal tersebut banyak menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk paling banyak sehingga perpindahan penduduk atau migrasi seringkali terjadi. Hal tersebut juga ternyata mempengaruhi bidang perpajakan. Faktanya, Wajib Pajak yang melakukan pindah alamat akan mempengaruhi Nomor Pokok Wajib Pajak (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63db9080ba966c5bc2d8763d/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20NPWP%20dan%20NPPKP">NPWP</a>) nya.&nbsp;
Sobat pasti tahu bahwa ketika melalukan pendaftaran NPWP, tempat Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya termasuk tempat tinggal orang pribadi. Jadi ketika Sobat ingin pindah alamat, Sobat sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah alamat baru tersebut termasuk kedalam wilayah KPP terdaftar saat ini.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Termasuk Wilayah KPP&nbsp;</h2>
Jika masih termasuk wilayah KPP terdaftar, Sobat bisa mengajukan permohonan perubahan data yang bisa diajukan secara tertulis ke KPP terdaftar, bisa secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau juga bisa melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat.&nbsp;
Sobat bisa merubah data pribadi dengan melakukan pengisian formulir perubahan data dan menandatangai formulir tersebut. Selain itu, Sobat juga diharuskan untuk melampirkan beberapa dokumen penting seperti fotokopi KTP yang isinya sudah memuat alamat baru tersebut. Setelah itu, petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat jika permohonan sudah lengkap. Perubahan data yang dilakukan KPP diubah paling lambat 1 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat terbit.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tidak Termasuk Wilayah KPP&nbsp;</h2>
Di sisi lain, jika alamat baru Sobat bukan merupakan wilayah KPP yang terdaftar saat ini, maka Sobat harus mengajukan permohonan pindah tempat Sobat terdaftar. Permohonan&nbsp; pemindahan tempat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636a09ebc6df9c22701df3c0/Ketentuan%20Seseorang%20Yang%20Dapat%20Dikatakan%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a> terdaftar bisa disampaikan secara langsung ke KPP Lama, KPP Baru, atau KP2KP Baru. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Direktorat Jendral Nomor <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=9b591b46101af182JmltdHM9MTY5MTQ1MjgwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4NA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PER-04%2fPJ%2f2020+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMDg0L1BFUl9ESVJKRU5fUEpLL1BFUi0wNC9QSi8yMDIw&amp;ntb=1">PER-04/PJ/2020</a> Pasal 19 ayat (2) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.&nbsp;
Tentunya peraturan tersebut sangat memudahkan para Wajib Pajak, dimana penyampaian permohonan pindah alamat bisa di lakukan di KPP yang baru. Permohonan juga bisa disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP Lama atau KPP Baru. Nantinya, petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat jika permohonan telah lengkap. Berdasarkan permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar yang sudah diberikan Bukti Penerimaan Surat nantinya Kepala KPP di wilayah yang lama akan memeriksa bahwa tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya tidak lagi berada di wilayah kerja KPP tersebut.&nbsp;
Setelah diteliti, kepala KPP nantinya akan memberikan keputusan berupa persetujuan ataupun penolakan terhadap permohonan Wajib Pajak. Jika disetujui, maka akan diterbitkan Surat pindah paling lama 5 hari kerja sejak diberikannya Bukti Penerimaan Surat. Jika Sobat tidak menerima keputusan hingga 5 hari kerja, maka artinya permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan paling lama satu hari kerja kepala KPP akan menerbitkan Surat Pindah.&nbsp;
&nbsp;
Perlu diingat bahwa, memperbarui data administrasi NPWP sesuai dengan keadaan sebenarnya sangatlah penting, apalagi jika data-data yang tercantum pada NPWP sudah tidak lagi sesuai dengan data Wajib Pajak saat ini, seperti alamat Wajib Pajak. Jika tidak diperbarui, maka segala bentuk administrasi surat-menyurat KPP tidak akan sampai kepada Wajib Pajak, karena alamat nya yang belum diubah menjadi yang terbaru. Tentunya hal ini bisa menimbulkan permasalahan bagi kedua pihak kedepannya.&nbsp;
Jadi pastikan data Sobat selalu diperbarui ya! Agar segala kegiatan perpajakan tidak terhambat dan segala produk hukum bisa diterima tepat waktu. Karena tertib admistrasi adalah kunci berhasilnya sebuah sistem. Dengan ikut andil dalam tertib administrasi, Sobat sudah bisa membantu negara kita menjadi lebih baik.&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Jika Sobat pindah alamat, apakah harus mengganti NPWP? Mungkin hal tersebut banyak menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk paling banyak sehingga perpindahan penduduk atau migrasi seringkali terjadi. Hal tersebut juga ternyata mempengaruhi bidang perpajakan. Faktanya, Wajib Pajak yang melakukan pindah alamat akan mempengaruhi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya. 

Sobat Belajar: Harus Ganti NPWP Kalau Pindah Alamat? 

Tidak sedikit pengusaha yang ragu untuk mengajukan pinjaman modal karena takut tidak mampu melunasi pinjaman tersebut. Padahal dengan pinjaman tersebut bisa memberikan banyak manfaat untuk bisnis atau usaha. Jika pengusaha mengerti bagaimana cara mengalokasikan dana dan mengelola dana pinjaman dengan baik, tentunya membayar cicilan pinjaman tersebut akan mudah diatasi. Tidak sedikit kasus dimana bisnis mengalami kemunduran dikarenakan kekurangan modal dan melewatkan kesempatan emas yang datang karena bersikeras untuk tidak mengajukan pinjaman. Akhirnya kompetitorlah yang mengambil kesempatan tersebut sehingga bisnisnya menjadi lebih maju.&nbsp; Bahkan perusahaan skala besar pun juga perlu mengajukan modal pinjaman agar kegiatan operasional bisnisnya dapat berjalan. Oleh karena itu, para pengusaha jangan bersikap anti terhadap pinjaman.
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat Pinjaman Modal Usaha</h2>
Berikut ini adalah beberapa manfaat pinjaman modal usaha yang penting untuk Anda perhatikan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melancarkan Kegiatan Operasional Perusahaan</h3>
</li>
</ul>
Pinjaman modal bisa menjadi salh satu cara untuk melancarkan operasional perusahaan ketika kekurangan modal. Dengan operasional yang lancar, perusahaan dapat memproduksi produk-produk mereka untuk dijual kepada masyarakat. Jika modal terbatas namun tidak mengajukan pinjaman, perusahaan bisa terancam tersendat dan tidak dapat melakukan proses produksi yang bisa berujung pada kebangkrutan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Membantu Mengembangkan Bisnis</h3>
</li>
</ul>
Dalam menjalankan bisnis, pinjaman bisa berguna untuk mengembangkan bisnis jauh lebih besar. Sebagai contoh, ketika ingin membuka cabang baru, modal menjadi hal utama yang harus menjadi pertimbangan. Jika tidak memiliki modal yang cukup, namun melihat ada peluang untuk membuka cabang, maka pinjaman modal bisa menjadi solusi.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pembelian Aktiva Tetap </h3>
</li>
</ul>
Pinjaman yang didapat juga bisa digunakan untuk membeli aset yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Tanpa adanya aset yang mendukung kegiatan usaha bisa membuat bisnis sulit untuk berkembang dan membuat kegiatan operasional perusahaan terhambat. Sebagai contoh, usaha roti mengalami peningkatan pesanan
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Membantu Berinovasi</h3>
</li>
</ul>
Bisnis yang sudah berjalan dengan lancar, tentunya perlu membuat inovasi baru agar pelanggan tidak merasa bosan dengan produk yang dijual. Dalam mennciptakan produk baru, diperlukan eksperimen yang banyak agar bisa menghasilkan invoasi produk yang baik. Tidak ada eksperimen yang akan langsung berhasil begitu saja, oleh karena itu modal yang terbatas akan membuat eksperimen terhambat dan tidak selesai dengan sempurna.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menjaga Arus Kas Tetap Berjalan</h3>
</li>
</ul>
Arus kas usaha juga harus selalu diperhatikan seiring berkembangnya usaha. Arus kas dalam usaha bisa dipengaruhi berbagai faktor, seperti membayar utang usaha, penghasilan dari penjualan, beban sewa, dan macam-macam. Jika arus kas terhambat bisa mengakibatkan kelancaran usaha terancam, bahkan kemungkinan terburuk usaha akan gulung tikar. Dengan memanfaatkan pinjaman modal bisa menjaga arus kas tetap lancar dan bisnis dapat terus berjalan.
Itulah beberapa cara untuk memanfaatkan pinjaman modal bisnis. Untuk mendapatkan modal pinjaman ini bisa didapat dari berbagai cara, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pinjaman online, pinjaman koperasi, dan masih banyak cara lain. Tentunya dibutuhkan manajemen kas yang baik agar pinjaman modal bisa digunakan semaksimal mungkin dan tidak terpakai sia-sia.

Tidak sedikit pengusaha yang ragu untuk mengajukan pinjaman modal karena takut tidak mampu melunasi pinjaman tersebut. Padahal dengan pinjaman tersebut bisa memberikan banyak manfaat untuk bisnis atau usaha. Jika pengusaha mengerti bagaimana cara mengalokasikan dana dan mengelola dana pinjaman dengan baik, tentunya membayar cicilan pinjaman tersebut akan mudah diatasi. Tidak sedikit kasus dimana bisnis mengalami kemunduran dikarenakan kekurangan modal dan melewatkan kesempatan emas yang datang karena bersikeras untuk tidak mengajukan pinjaman. Akhirnya kompetitorlah yang mengambil kesempatan tersebut sehingga bisnisnya menjadi lebih maju.  Bahkan perusahaan skala besar pun juga perlu mengajukan modal pinjaman agar kegiatan operasional bisnisnya dapat berjalan. Oleh karena itu, para pengusaha jangan bersikap anti terhadap pinjaman.

Manfaat Pinjaman Modal untuk Usaha

Kedepannya sistem pajak Indonesia akan jauh lebih mudah dalam berbagai aspek, bahkan mulai tahun 2024 nanti, Sobat nggak perlu lagi repot dan ribet ketika mengisi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63be91bfc6df9c22701df849/Tahun%20Baru%20Waktunya%20Lapor%20SPT%20Tahunan/">Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan</a>. Hal ini dikarenakan muncul nya sistem core tax atau lebih dikenal dengan sebutan PSIAP yang merupakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Melansir dari situs DJP, Core tax system itu sendiri merupakan sebuah sistem infofmasi yang mendukung pelaksanaan tugas DJP termasuk otomasi proses bisnis, seperti:&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li>proses pendaftaran Wajib Pajak&nbsp;</li>
<li>pemrosesan surat pemberitahuan dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64142cbe99fb81039b3e5d6b/Siapkan%20Dokumen%20Ini%20Sebelum%20Lapor%20SPT%20Tahunan">dokumen-dokumen</a> perpajakan.&nbsp;&nbsp;</li>
<li>pemrosesan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647da6b599fb81039b3e6627/Memiliki%20NPWP%20Namun%20Tak%20Bayar%20Pajak%3F%20Ini%20Risiko%20Nya!%20">pembayaran pajak</a>&nbsp;&nbsp;</li>
<li>dukungan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6405c1d199fb81039b3e5b3e/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pemeriksaan%20dalam%20Pajak%20">pemeriksaan</a> dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64be3838742e2c2df2225e61/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Surat%20Tagihan%20Pajak%3F%20%20">penagihan</a>&nbsp;</li>
<li>fungsi taxpayer accounting&nbsp;</li>
</ul>
Dengan PSIAP, Sobat bisa menggunakan layanan taxpayer account yang didalam nya berisi data kewajiban perpajakan dan berbagai informasi lainnya. Jadi nantinya Sobat tidak perlu lagi pusing memikirkan dan kesulitan dalam mengisi data-data yang rumit, karena semuanya akan tersedia otomatis dalam sistem. Diketahui bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) telah menargetkan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) berubah menjadi sistem core tax pada 2023 dimana pengembangan sistem core tax sendiri sudah dimulai pada 2020.&nbsp;&nbsp;
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya karena belum terintergrasinya sistem yang digunakan DJP (SIDJP). Selain itu Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memerlukan pembaruan karena telah ketinggalan zaman. Selain itu pembaruan core tax system juga dapat membantu mengakomodir kebutuhan dalam melakukan pertukaran informasi maupun data. &nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Fase Pembaruan Core Tax&nbsp;</h2>
Proses pembaruan core tax sendiri dibagi ke dalam 4 fase sebagai berikut:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Fase 1&nbsp;</li>
</ul>
Pemilihan owner&rsquo;s agent untuk project management and quality assurance core tax dengan anggaran yang dipakai mencapai Rp 37,8 miliar&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Fase 2&nbsp;</li>
</ul>
Proses penyediaan sistem intergrator sistem inti administrasi perpajakan dengan anggaran dana sebesar Rp 1,6 triliun&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Fase 3&nbsp;</li>
</ul>
Penyediaan jasa konsultasi owner&rsquo;s agent-project management and quality assurance dengan anggaran dana hingga Rp 125,7 miliar&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Fase 4&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
Penyediaan jasa konsultasi owner&rsquo;s agent-change management dengan jumlah anggaran dana mencapai 23,4 miliar&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Landasan Sistem Core Tax&nbsp;</h2>
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menerangkan bahwa data yang digunakan ini memiliki hubungan dengan interoperabilitas DJP dengan pihak-pihak terkait. Ditjen Pajak telah bekerja sama dengan 89 entitas dalam core tax system, baik internal maupun eksternal DJP. Industri perbankan juga masuk kedalam kolaborasi ini karena termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)&nbsp;&nbsp;
Ditjen Pajak telah bertekad untuk menghadirkan sistem core tax pada bulan Mei 2024 nanti, jadi ketika saat masa pelaporan SPT telah tiba, Sobat bisa dengan mudah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64b905bb742e2c2df2225e34/Sobat%20Belajar%3A%20Pembetulan%20SPT%20Tahunan%20">mengoreksi</a> dan mengisi data-data terbaru jika terdapat perbedaan dengan yang tertera dalam SPT secara otomatis. Diungkapkan juga bahwa tahap pengembangan dan penyempurnaan DJP dalam menyiapkan data prepopulated SPT saat ini masih berlangsung dan masih ingin dipastikan data yang terdapat dalam taxpayer account tersebut akurat dan terpercaya. Sehingga, Sobat-sobat sekalian bisa percaya dan merasa tenang ketika menggunakan sistem ini.&nbsp;&nbsp;
Pemberlakuan core tax ini tertuang pada <a href="http://peraturan%20presiden%20%28perpres%29%20no.%2040/2018">Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018</a> yang menjelaskan mengenai pengembangan core tax system yang menjadi salah satu bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan. Tidak hanya itu, dijelaskan juga informasi-informasi mengenai sistem administrasi perpajakan, seperti bagaimana core tax system diperuntukkan dalam membantu melaksanakan prosedur serta tata kelola administrasi perpajakan yang tentunya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tujuan dan Manfaat Core Tax System&nbsp;</h2>
Sistem inti adminsitrasi perpajakan ini secara umum bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur perpajakan. Tapi tidak hanya itu saja, masih terdapat beberapa manfaat dari core tax system ini seperti membantu pertumbuhan sinergi yang lebih optimal antar lembaga, membantu meningkatkan tingkat ketertiban Wajib Pajak terhadap kewajibannya, juga membantu dalam menciptakan institusi perpajakan yang kuat, akuntabel, dan kredibel.&nbsp;&nbsp;
Pembaruan sistem core tax ini bisa membantu meningkatkan penerimaan negara atau tax ratio kurang lebih 1,5 persen. Sistem ini juga bisa mudah meningkatkan kualitas data, segmentasi, dan profiling pada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636a09ebc6df9c22701df3c0/Ketentuan%20Seseorang%20Yang%20Dapat%20Dikatakan%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a> dan berbagai manfaat lainnya. Jadi bisa disimpulkan core tax system ini sangat membantu sistem pajak menjadi lebih efisien dan akurat kedepannya.&nbsp;&nbsp;
Kehadiran PSIAP ini harus kita dukung sebagai Wajib Pajak yang supportif, yuk kita dukung upaya pemerintah dalam menciptakan perubahan yang positif kedalam dunia perpajakan Indonesia dengan memahami pentingnya peran kita sebagai Wajib pajak seperti melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu dan akurat, Sobat juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara lho!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp;

Kedepannya sistem pajak Indonesia akan jauh lebih mudah dalam berbagai aspek, bahkan mulai tahun 2024 nanti, Sobat nggak perlu lagi repot dan ribet ketika mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dikarenakan muncul nya sistem core tax atau lebih dikenal dengan sebutan PSIAP yang merupakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Melansir dari situs DJP, Core tax system itu sendiri merupakan sebuah sistem infofmasi yang mendukung pelaksanaan tugas DJP termasuk otomasi proses bisnis, seperti:  

Sobat Belajar: Sistem Pajak Jadi Lebih Mudah Dengan Core Tax System 

Berkembangnya teknologi memberikan kita kemudahan dalam melakukan pekerjaan yang ada. Segala aktivitas semakin dipermudah dengan adanya teknologi yang terus berkembang.
Ekonomi digital semakin menjamur di Indonesia. Banyak sekali kegiatan perekonomian yang memanfaatkan teknologi dalam prosesnya, baik itu dalam jual-beli sampai kegiatan investasi. Hal ini memudahkan kita dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa melihat waktu dan tempat selama kita memiliki teknologi yang menunjang. Namun, sayangnya dari semua kemudahan yang ada terdapat juga tantangan yang harus kita hadapi dalam era ekonomi digital ini. Berikut Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam era ekonomi digital
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3> Ancaman Cyber Security</h3>
</li>
</ol>
Di era yang serba digital, ancaman serangan cyber menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Serangan cyber security masih menjadi hal yang perlu dikhawatirkan bagi para pengguna internet Indonesia. Dikhawatirkan dengan adanya serangan cyber, data dan informasi rahasia pengguna dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pembuat serangan cyber. Tentu dibutuhkan keamanan lebih agar pengguna internet dapat mengakses layanan ekonomi digital dengan aman tanpa adanya kekhawatiran kehilangan data.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> </h3>
<h3>Persaingan semakin ketat</h3>
</li>
</ol>
Perekonomian digital membuat semakin meningkatnya persaingan pasar global. Produk dari luar negeri semakin mudah masuk ke dalam negeri. Hal ini dapat mengancam berkembanganya produk lokal dikarenakan masih minimnya produk lokal yang terdapat di e-commerce. Oleh karena itu, para pelaku UMKM harus berinisiatif dalam memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Sumber Daya Manusia</h3>
</li>
</ol>
Saat ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di negara kita masih bisa terbilang jauh tertinggal dari negara lain. Berdasarkan riset bank dunia pada tahun 2018, SDM (Human Capital Index / HCI) Indonesia masih berada pada peringkat 87 dari 157 negara. SDM negara Indonesia berada di posisi yang rendah bila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara. Pemerintah perlu mencari solusi dalam membangun dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia agar pembangunan di Indonesia di era mendatang bisa semakin membaik.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Akses internet</h3>
</li>
</ol>
Saat ini akses internet sudah menjadi kebutuhan utama. Tanpa adanya internet kegiatan ekonomi bisa berjalan terhambat. Saat ini, akses internet di Indonesia masih hanya tersebar di kota-kota besar, seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan wilayah lainnya, terutama yang berada di daerah terpencil masih memiliki keterbatasan dalam mengakses internet.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3> </h3>
<h3>Regulasi hukum</h3>
</li>
</ol>
Hukum yang berlaku tentunya harus mengikuti perkembangan zaman. Hukum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak adanya oknum yang menyalahgunakan teknologi untuk kejahatan. Diharapkan pemerintah senantiasa melakukan pembaruan regulasi agar kegiatan ekonomi bisa berjalan tanpa adanya hambatan.

Berkembangnya teknologi memberikan kita kemudahan dalam melakukan pekerjaan yang ada. Segala aktivitas semakin dipermudah dengan adanya teknologi yang terus berkembang. 

Tantangan dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital

&nbsp;Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hibah adalah pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Pada dasarnya penghasilan atau hibah yang berasal dari pemberian, baik dari orang pribadi maupun badan seperti uang ataupun barang tidak akan dikenakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62ecf4991f70cd0421952ad5/Pajak%20Penghasilan%20dan%20Jenis-Jenisnya">pajak penghasilan</a> pribadi. Bagi pihak pemberi pun akan dibebaskan dari pajak penghasilan asalkan pihak penerima tidak memiliki hubungan usaha seperti pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Hal ini telah diatur pada <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=3a3bbfe83bce7bbfJmltdHM9MTY5MTI4MDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTIwNg&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Peraturan+Menteri+Keuangan+Nomor+90+Tahun+2020+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMDY3L1BFUl9NRU5LRVUvOTAvUE1LLjAzLzIwMjA&amp;ntb=1">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2020</a>, dimana jika <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6454bf2599fb81039b3e61e2/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Hubungan%20Istimewa%20Dalam%20Pajak">pihak penerima</a> adalah:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Keluarga sedarah (orang tua kandung atau anak kandung)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Badan keagamaan (Non-Profit)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Badan pendidikan (Non-Profit)&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Badan sosial termasuk yayasan (Non-Profit)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Koperasi, atau&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan catatan:&nbsp;</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="o" data-font="Courier New" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Courier New&quot;,&quot;469769242&quot;:[9675],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;o&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="2">Memiliki kekayaan bersih dibawah sama dengan Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau&nbsp;</li>
<li data-leveltext="o" data-font="Courier New" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Courier New&quot;,&quot;469769242&quot;:[9675],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;o&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="2">Memiliki peredaran usaha setahun &le; Rp 2.500.000.000&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
Maka akan dibebaskan dari pengenaan pajak peghasilan. Namun, setiap pemberian atau hibah yang diterima tetap perlu untuk dilaporkan pada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63be91bfc6df9c22701df849/Tahun%20Baru%20Waktunya%20Lapor%20SPT%20Tahunan">SPT tahunan</a> sebagai penghasilan bukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475ced599fb81039b3e6549/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek pajak</a>.&nbsp;
&nbsp;
Jika pihak penerima adalah sebuah badan keagamaan, pendidikan, ataupun sosial dan pihak pemberi memiliki hubungan dengan penerima seperti kepemilikan atau bekerja pada badan yang menerima, maka hibah yang diberikan tetap tidak dikenakan pajak penghasilan.&nbsp;&nbsp;
Pemberian hibah harus dibukukan dengan ketentuan sebesar nilai sisa buku <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62ab02511f70cd0421952712/Koreksi%20Fiskal%20dalam%20Perpajakan">fiskal</a> jika dari Pihak Pemberi wajib melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e77de99fb81039b3e5f37/Sobat%20Belajar%3A%20Kenali%20Pembukuan%20dan%20Pencatatan%20dalam%20Pajak">pembukuan</a> sedangkan sebesar nilai lain apabila Pihak Pemberi TIDAK wajib melakukan pembukuan. Nilai lain yang dapat digunakan jika hibah berupa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/640abbbd99fb81039b3e5c13/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">tanah atau bangunan</a> adalah berupa NJOP yang tercantum di SPPT PBB <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64c8c98b1f1c1953939fe305/Sobat%20Belajar%3A%20Perbedaan%20Masa%20Pajak%2C%20Tahun%20Pajak%2C%20dan%20Bagian%20Tahun%20Pajak%20">tahun pajak</a> saat pengalihan, tetapi apabila tidak ada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64d203ee908061a1adf7093b/Sobat%20Belajar%3A%20Surat%20Pemberitahuan%20Pajak%20Terutang%20dalam%20PBB%20">SPPT PBB</a>, maka nilai lain yang dapat digunakan atas hibah berupa tanah atau bangunan adalah Surat Keterangan dari Instansi Pemerintah yang membidangi pajak daerah. Sedangkan, untuk hibah atas harta lainnya, nilai lain yang dapat digunakan adalah&nbsp;harga pasaran dari harta tersebut saat terjadi pengalihan.&nbsp;
Bagi pihak pemberi, nilai hibah yang telah diberikan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk nantinya digunakan sebagai penghitungan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63b2b6dbc6df9c22701df7be/Sri%20Mulyani%20Umumkan%20Kebijakan%20Baru%20Penghasilan%20Kena%20Pajak">Penghasilan Kena Pajak</a>. Pengurangan ini diatur dalam ketentuan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=2e36dedbce57f0f6JmltdHM9MTY5MTI4MDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PP-93%2f2010+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzkwNjMvUFAvOTMlMjBUQUhVTiUyMDIwMTA&amp;ntb=1">PP-93/2010</a> dan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=dba23e389f0ce9f1JmltdHM9MTY5MTI4MDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4Mw&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PP-29%2f2020+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMDM5L1BQLzI5JTIwVEFIVU4lMjAyMDIw&amp;ntb=1">PP-29/2020</a>. Namun, jika mendapatkan keuntungan karena proses pengalihan harta berupa hibah maka akan menjadi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475ced599fb81039b3e6549/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek PPh</a> bagi pihak pemberi.&nbsp;
&nbsp;
Nah, demikianlah pembahasan mengenai Pajak atas Hibah kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan bagi Sobat sekalian ya! &nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hibah adalah pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Pada dasarnya penghasilan atau hibah yang berasal dari pemberian, baik dari orang pribadi maupun badan seperti uang ataupun barang tidak akan dikenakan pajak penghasilan pribadi. Bagi pihak pemberi pun akan dibebaskan dari pajak penghasilan asalkan pihak penerima tidak memiliki hubungan usaha seperti pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Hal ini telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2020, dimana jika pihak penerima adalah: 

Artikel Sobat Pajak