Jika ingin bisnis Sobat dikenal oleh banyak orang, melakukan promosi di sosial media adalah salah satu caranya. Sosial media atau sosmed bisa menjadi salah satu media promosi yang efektif untuk menarik pembeli. Dengan melakukan promosi di media sosial, Sobat bisa menjaring pelanggan yang lebih luas sehingga peluang produk terjual juga semakin besar.
Di jaman yang serba digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan banyak orang. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai media untuk eksistensi diri saja, sosial media juga bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah media promosi dalam strategi digital marketing.
Melakukan promosi melalui media sosial terbukti ampuh dengan penghasilan yang lebih meningkat dan berkembang dari waktu ke waktu. Semua orang mempunyai media sosial dan ini menjadikan produk mudah dikenal, minimal dalam lingkaran pertemanan yang ada. Bagi perusahaan dan pebisnis yang lebih besar, maka kekuatan media sosial pun bisa digunakan untuk melakukan promosi produk ataupun jasa, sehingga banyak orang yang mampu mengenali&nbsp; dan juga tertarik untuk membeli produk dan jasa tersebut. Berkat adanya media sosial, promosi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Melakukan Promosi di Media Sosial yang Efektif</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Menentukan Platform Sosial Media Utama</h3>
Saat ini ada banyak sekali jenis media sosial yang bisa digunakan untuk melakukan promosi. Akan tetapi, jika ingin promosi produk Sobat menjadi efektif dan sesuai target, pastikan pilih jenis media sosial yang tepat.
Contohnya, jika targetnya yang ingin Sobat capai adalah anak muda, maka sosial media Instagram akan lebih efektif digunakan. Namun, jika target Sobat lebih ingin ke semua kalangan, Facebook bisa menjadi pilihan yang tepat.
Dengan memilih jenis media sosial yang tepat, akan lebih mudah untuk menjaring konsumen.
<h3 style="text-align: justify;">Menyesuaikan Bisnis dengan Tema Sosial Media</h3>
Bila Sobat melihat akun sosial media milik brand-brand ternama, Sobat bisa melihat beberapa kepribadian dan persona yang berbeda. Ada yang menyampaikan dengan santai, ada yang menggunakan candaan, dan ada juga yang serius.
Cara-cara tersebut tidak ada yang salah, namun harus diperhatikan bahwa dalam menentukan tema, harus sesuai dengan bisnis yang dijalani. Jika targetnya adalah anak muda, Sobat bisa memilih penyampaian dengan gaya santai, tapi jika target utamanya adalah orang dewasa, maka serius menjadi pilihan yang lebih tepat.
<h3 style="text-align: justify;">Menentukan Isi Konten</h3>
Tanpa adanya konten yang menarik, sama saja promosi yang Sobat lakukan tidak akan membuahkan hasil. Isi konten yang ingin Sobat berikan bisa dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk tulisan.
Contohnya, jika Sobat memilih Instagram sebagai media untuk promosi, maka Sobat harus menggunakan foto yang menarik dan memikat di mata. Sebagai permulaan, Sobat bisa memanfaatkan kamera smartphone yang Sobat punya dan ambil beberapa foto produk dengan sudut (angle) yang berbeda dan menarik.
Selain itu, pilihlah waktu-waktu yang tepat untuk melakukan promosi.
Walaupun promosi itu disukai oleh konsumen, tetapi Sobat jangan sampai melakukan promosi setiap hari. Selain membuat Sobat mendapat keuntungan yang sedikit, promosi setiap hari juga bisa membuat konsumen bosan dan meninggalkan produk yang Sobat jual.
<h3 style="text-align: justify;">Buat Kalender Konten yang Konsisten</h3>
Salah satu kunci sukses dalam promosi produk di sosmed adalah konsisten dalam memberikan konten kepada pelanggan setia. Hal ini akan membuat orang lebih mudah mengingat produk yang Sobat jual, sehingga akan lebih mudah dalam menarik pelanggan.
Jika hanya dilakukan sesekali saja dalam seminggu, konsumen akan melupakan produk yang Sobat miliki. Maka dari itu, harus ada jadwal rutin, mulai dari jadwal harian, mingguan, dan bulanan.
<h3 style="text-align: justify;">Responsif</h3>
Kunci utama jika ingin mendapatkan pelanggan adalah menanggapi chat dari pelanggan dengan responsif dan ramah.
Dengan begitu, Sobat bisa mendapatkan pelanggan yang lebih loyal terhadap produk yang Sobat miliki, tidak menutup kemungkinan pelanggan tersebut bisa merekomendasikan produk yang Sobat miliki ke teman-temannya.
Nah, itu dia beberapa tips cara memanfaatkan sosial media sebagai media promosi yang efektif, semoga dapat menambahkan referensi&nbsp; kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Jika ingin bisnis Sobat dikenal oleh banyak orang, melakukan promosi di sosial media adalah salah satu caranya. Sosial media atau sosmed bisa menjadi salah satu media promosi yang efektif untuk menarik pembeli. Dengan melakukan promosi di media sosial, Sobat bisa menjaring pelanggan yang lebih luas sehingga peluang produk terjual juga semakin besar.

Strategi Promosi di Platform Media Sosial

PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (BNI) terus berupaya mendorong UMKM Indonesia untuk tembus ke pasar global melalui program BNI Xpora. Dengan memanfaatkan jaringan internasional perseroan, program ini membantu membuka potensi market yang besar untuk bisnis dan produk UMKM Indonesia
Program BNI Xpora berperan sebagai jembatan antara penjual dan pembeli, dan juga menjadi one stop solution hub dalam menciptakan ekosistem yang mampu mendukung UMKM dalam melakukan ekspor.
Dukungan yang diberikan, mulai dari akses permodalan, transaksi dalam dan luar negeri, jaringan, pemasaran, hingga peningkatan kapabilitas pelaku usaha. Dengan begitu, produk UMKM bisa menembus pasar global.
<h2 style="text-align: justify;">Diapresiasi Menkop UKM</h2>
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi upaya perbankan, khususnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dalam mendorong Usaha Kecil Menengah untuk bisa naik kelas sekaligus membuka pasar ekspor.
Seperti diketahui, program BNI Xpora sendiri telah menyalurkan Rp 25,79 triliun atau tumbuh 71,08% secara tahunan kredit BNI Xpora per September 2022.
"Kami sangat mengapresiasi kinerja BNI Xpora yang dapat diterapkan juga di perbankan lain dalam membuka pasar ekspor UKM," kata Teten dalam siaran pers, dikutip Kamis (29/12/2022).
Teten melanjutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi PDB sebesar 61% dengan kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada. UMKM juga turut menghimpun sampai 60% dari total investasi, serta mendukung ekspor non migas sebesar 15%.
<h2 style="text-align: justify;">UMKM yang Sudah Mengikuti Program BNI Xpora</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kopi Kalyan (Tokyo, Jepang)</h3>
</li>
</ul>
Kopi Kalyan yang berada di prefektur Tokyo, Jepang merupakan salah satu usaha coffee shop yang dimiliki oleh diaspora pengusaha Indonesia Kenny Erawan Tjahyadi. Diakui Kenny, dirinya mendapat bantuan dari sinergi KBRI bersama BNI dalam mengenalkan kopi Indonesia ke mancanegara. Dia mengungkapkan sebelumnya kopi-kopi Indonesia yang dikenal di Tokyo hanya Mandailing dan Toraja saja. Namun, setelah diadakan berbagai macam acara, warga Tokyo mulai mengenal lebih banyak kopi-kopi Indonesia lainnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Golden Nest Corporation (Amerika Serikat)</h3>
</li>
</ul>
Golden Nest Corporation merupakan salah satu pelaku UMKM yang sukses bersaing di pasar global berkat dukungan BNI. Perwakilan Golden Nest Corporation Jemmy Pranyoto mengatakan dirinya telah menjadi nasabah BNI New York sejak lebih dari 10 tahun lalu. Selama periode tersebut, ia banyak memanfaatkan fasilitas keuangan BNI sebagai modal kerja. Dari yang awalnya menjadi importir dan distributor, kini Golden Nest mulai memperluas bisnisnya hingga di bidang food manufacturing atau pabrik makanan.
Nah, itu dia informasi terkait upaya BNI untuk mendorong UMKM Indonesia agar dapat terus berkembang, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga bisa menembus pasar internasional. Oleh karena itu, para Sobat UMKM harus tetap semangat terus ya.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (BNI) terus berupaya mendorong UMKM Indonesia untuk tembus ke pasar global melalui program BNI Xpora. Dengan memanfaatkan jaringan internasional perseroan, program ini membantu membuka potensi market yang besar untuk bisnis dan produk UMKM Indonesia

Melalui BNI Xpora, UMKM Indonesia Bisa Tembus Pasar Internasional

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT Pajak setiap tahunnya sudah menjadi kewajiban warga Indonesia yang sudah memenuhi kriteria Wajib Pajak. Tahun 2023 ini, para Wajib Pajak sudah bisa melakukan pelaporannya per 1 Januari 2023.
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum</h2>
Hal ini tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1982 yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir yang berlaku adalah UU No. 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Di dalam Undang-Undang tersebut, tertulis bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi Pelaporan SPT</h2>
Selain menjadi kewajiban, pelaporan SPT juga memiliki fungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak terutang untuk melaporkan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.</li>
<li>Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.</li>
<li>Harta dan kewajiban milik Wajib P</li>
<li>Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Batas Pelaporan SPT</h2>
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tersebut mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2023. Sementara, untuk SPT tahunan Wajib Pajak Badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2023.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis &ndash; Jenis SPT</h2>
SPT Tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori: SPT Tahunan Perorangan, dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Perorangan dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan Wajib Pajak setiap tahunnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Form 1770</h3>
</li>
</ul>
Formulir SPT ini diperuntukkan untuk Wajib Pajak Perorangan yang sumber penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas yang dimaksud adalah dokter, konsultan, dan pekerjaan bebas lainnya yang membutuhkan keahlian khusus. Selain itu juga, apabila Wajib Pajak bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, memiliki penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri lain, misalnya seperti bunga dan royalti maka menggunakan formulir 1770.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Form 1770S</h3>
</li>
</ul>
Formulir SPT ini diperuntukkan untuk Wajib Pajak Perorangan dengan penghasilan lebih dari Rp 60 juta/tahun. Formulir ini juga digunakan untuk Wajib Pajak yang memiliki sumber penghasilan dari dua tempat kerja dalam masa satu tahun pajak. Apabila salah satu dari kedua kondisi ini Sobat alami, maka Sobat bisa melaporkan SPT dengan menggunakan formulir 1770S.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Form 1770SS</h3>
</li>
</ul>
Formulir SPT ini diperuntukkan untuk Wajib Pajak Perorangan dengan penghasilan kurang dari Rp 60 juta/tahun. Perlu diingat, formulir ini digunakan untuk Wajib Pajak yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau memiliki penghasilan dari satu perusahaan. Formulir ini bisa digunakan apabila kedua hal tersebut terpenuhi, ditambah dengan minimal masa kerja satu tahun.
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Jika Telat atau Tidak Lapor</h2>
Jika Wajib Pajak telat atau tidak melapor SPT Tahunan, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi yang dimana sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) juga.
Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, besaran sanksi sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp1 juta untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
Biaya denda ini masih bisa bertambah bila Wajib Pajak yang seharusnya membayar denda terlambat menyetor uang denda. Penambahan biaya denda mengikuti tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), lalu ditambah besar persentase uplift dan dibagi 12 bulan.
Sementara, untuk pengenaan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut berbunyi, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Lapor SPT Tahunan dengan Aplikasi Sobat Pajak</h2>
Untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770/1770S, Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi Sobat Pajak. Di dalam aplikasi Sobat Pajak, Wajib Pajak juga bisa melakukan perhitungan, penyetoran, dan juga melakukan pelaporan pajak. Untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak, Wajib Pajak dapat menggunakan layanan Sobat Lapor, dimana Wajib Pajak hanya perlu memasukkan besar penghasilan yang dimiliki Wajib Pajak. Jika sudah memasukkan semua informasi penghasilan yang dimiliki, Sobat Lapor akan melakukan perhitungan otomatis, dimana Wajib Pajak bisa langsung mengetahui juga besar pajak yang harus dibayar.
Jika sudah mengetahui besaran pajak yang harus disetor, Wajib Pajak dapat menggunakan layanan Sobat Setor untuk melakukan generate ID Billing dan melakukan penyetoran pajak. Setelah Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan BPN (Bukti Penerimaan Negara) sebagai bukti sudah melakukan penyetoran pajak. Dalam BPN terdapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk dimasukkan kedalam Sobat Lapor sebagai bukti bahwa sudah melakukan penyetoran pajak.
Nah, itu dia informasi terkait pelaporan SPT Tahunan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Sebagai Wajib Pajak yang taat, jangan lupa bayar dan lapor pajak ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT Pajak setiap tahunnya sudah menjadi kewajiban warga Indonesia yang sudah memenuhi kriteria Wajib Pajak. Tahun 2023 ini, para Wajib Pajak sudah bisa melakukan pelaporannya per 1 Januari 2023.

Tahun Baru Waktunya Lapor SPT Tahunan

Untuk mengurai kepadatan dan kemacetan jalan, ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.&nbsp; Salah satunya, Pemprov DKI berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, informasi yang sekarang beredar mengenai regulasi jalan berbayar dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sifatnya masih berupa usulan.
Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) menjelaskan bahwa, kebijakan ini bakal terlaksana pada ruas jalan, kawasan, serta waktu tertentu.
<h2 style="text-align: justify;">Kriteria Kawasan yang Bisa Diterapkan ERP</h2>
Merujuk pada draft tersebut Raperda tersebut, ERP akan dilaksanakan di ruas-ruas jalan atau kawasan yang memenuhi kriteria. Setidaknya ada empat kriteria untuk sebuah kawasan atau ruas jalan bisa menerapkan ERP, berikut kriteria - kriteria tersebut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam puncak/sibuk.</li>
<li>Memiliki dua jalur jalan dan setiap lajur memiliki paling sedikit dua lajur.</li>
<li>Hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam pada jam puncak.</li>
<li>Tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">25 Ruas Jalan Berbayar</h2>
Berdasarkan kriteria tersebut, Pemprov DKI dalam Raperda tersebut mencantumkan daftar 25 ruas jalan yang akan diterapkan ERP. Berikut daftarnya:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Jalan Pintu Besar Selatan.</li>
<li>Jalan Gajah mada.</li>
<li>Jalan Hayam Wuruk.</li>
<li>Jalan Majapahit.</li>
<li>Jalan Medan Merdeka Barat.</li>
<li>Jalan Moh. Husni Thamrin.</li>
<li>Jalan Jenderal Sudirman.</li>
<li>Jalan Sisingamaraja.</li>
<li>Jalan Panglima Polim.</li>
<li>Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang).</li>
<li>Jalan Suryopranoto.</li>
<li>Jalan Balikpapan.</li>
<li>Jalan Kyai Caringin.</li>
<li>Jalan Tomang Raya.</li>
<li>Jalan Jenderal S. Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto).</li>
<li>Jalan Gatot Subroto.</li>
<li>Jalan MT Haryono.</li>
<li>Jalan DI Panjaitan.</li>
<li>Jalan Jenderal A. Yani (simpang Jalan Bekasi Timur Raya-simpang Jalan Perintis Kemerdekaan).</li>
<li>Jalan Pramuka.</li>
<li>Jalan Salemba Raya.</li>
<li>Jalan Kramat Raya.</li>
<li>Jalan Pasar Senen.</li>
<li>Jalan Gunung Sahari.</li>
<li>Jalan HR Rasuna Said.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Jam Pelaksanaan dan Besar Tarif</h2>
Penerapan ERP ditargetkan bisa dimulai pada 2023 yang diuji cobakan ke titik tertentu dahulu, seperti Bundaran HI sepanjang 6,12 Km. Dishub DKI juga telah mengusulkan besaran tarif ERP berkisar Rp 5.000 sampai Rp 19.900 untuk sekali melintas.
Soal waktu pelaksanaan, dijelaskan kebijakan tersebut bakal berlaku di ruas jalan dan pada waktu tertentu melalui studi berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas, seperti yang dituliskan pada Pasal 10 Ayat (1).
&ldquo;Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB,&rdquo; demikian bunyi Pasal 10 Ayat (1).
<h2 style="text-align: justify;">Kendaraan yang Bebas dari ERP</h2>
Sejumlah golongan kendaraan mendapatkan dispensasi atau pengecualian atas pemberlakuan kebijakan ERP. Berikut kendaraan bermotor dan kendaraan yang tidak perlu membayar tarif ERP:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Sepeda listrik</li>
<li>Kendaraan Bermotor umum plat kuning</li>
<li>Kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri kecuali/selain berplat hitam</li>
<li>Kendaraan korps diplomatik negara asing</li>
<li>Kendaraan ambulans</li>
<li>Kendaraan jenazah</li>
<li>Kendaraan pemadam kebakaran</li>
</ul>
Nah, itu dia berita sekilas terkait kebijakan jalan berbayar yang akan segera dilakukan uji coba, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Untuk mengurai kepadatan dan kemacetan jalan, ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Salah satunya, Pemprov DKI berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota.

Siap-Siap, Jakarta akan Menerapkan Kebijakan Jalan Berbayar

Memasuki era revolusi industry 4.0, terjadi pergeseran dari rantai suplai bisnis yang terhubung secara digital menjadi lebih sederhana. Kondisi ini terjadi secara global dan juga dialami oleh bangsa Indonesia. Semakin pesatnya penggunaaan internet, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Demikian pula dunia bisnis yang mengalami pertumbuhan yang mencolok dalam bidang bisnis online maupun offline.
Generasi milenial sekarang, kerapkali melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, sehingga tidak jarang sebagai seorang pelaku bisnis, generasi milenial ini dijadikan target pasar dari usahanya. Hal ini juga disebabkan karena mereka adalah generasi yang melek teknologi, serta memiliki pandangan berbeda tentang arus masuk budaya dari mancanegara.
Di bawah ini adalah beberapa contoh Ide Bisnis Favorit Generasi Milenial, sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Makanan/Minuman Unik</h3>
</li>
</ol>
Pesatnya globalisasi membuat generasi milenial tampak akrab dengan makanan/minuman dari luar negeri, seperti kimchi, bibimbab, tteokboki, crroisant, lassagna, kebab, hwachae, limoncello, bubble tea, dan lain-lain. Konsep penjualan makanan unik, juga bisa dengan me-remake makanan yang sudah ada lalu diberikan sedikit sentuhan artistik, sehingga makanan itu menjadi berbeda dari biasanya, misalnya roti bakar boba, semangka goreng, roti sambal matah, tipat cantok buah naga, dan lain-lain.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Konsep Pelayanan yang Unik</h3>
</li>
</ol>
Baru-baru ini sedang tren konsep pelayanan yang berbeda atau terkesan agak nyeleneh, seperti pelayanan yang tidak ramah, padahal biasanya pelayan restoran akan bersikap ramah, sopan dan memberikan servis terbaiknya saat berhadapan dengan pelanggan. Konsep seperti ini menjadi viral karena menyajikan konsep yang tidak biasa, dan menciptakan rasa penasaran pelanggan,&nbsp; sehingga meningkatkan daya tarik pelanggan untuk datang mencobanya.
Sebagai pelaku bisnis, Sobat dapat mengeksplor lebih jauh lagi tentang konsep yang belum pernah ada atau konsep yang sudah ada, tetapi dibuat sesuai versi Sobat sendiri.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Bisnis yang Instagramable</h3>
</li>
</ol>
Tidak lengkap rasanya, jika sedang berkunjung ke tempat wisata namun tidak membuat foto sebagai kenangan. Adanya tempat berswafoto, bukan hanya bermanfaat bagi para pengunjung, tetapi jika diurusi dengan baik, juga bisa menjadi ajang promosi tempat itu kepada khalayak luar. Disinilah kemampuan pelaku bisnis dalam &nbsp;mempromosikan suatu bisnis akan diuji.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Bisnis Berkualitas yang Ramah dikantong </h3>
</li>
</ol>
Variasi harga yang ditawarkan juga seharusnya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis. Generasi milenial tentu tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang untuk satu produk yang belum jelas asal-usulnya. Oleh karena itu, sebagai pelaku bisnis bukan hanya memperhatikan bagaimana memaksimalkan keuntungan, tetapi juga bagaimana mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu yang lama. Sebagai seorang pelaku bisnis, Sobat juga harus berpikir jauh ke depan. Bisnis yang hanya ramai di awal, namun sunyi di belakang akan membuat usaha menjadi terganggu. Maka dari itu, setelah memulai suatu bisnis, yang harus Sobat pastikan adalah bagaimana caranya mempertahankan bisnis tersebut sembari juga mencari laba dan meningkatkan pelanggan dari waktu ke waktu.
Nah, itu dia beberapa referensi konsep bisnis favorit yang banyak diminati oleh para generasi milenial, semoga dapat menambahkan referensi kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Memasuki era revolusi industry 4.0, terjadi pergeseran dari rantai suplai bisnis yang terhubung secara digital menjadi lebih sederhana. Kondisi ini terjadi secara global dan juga dialami oleh bangsa Indonesia. Semakin pesatnya penggunaaan internet, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Demikian pula dunia bisnis yang mengalami pertumbuhan yang mencolok dalam bidang bisnis online maupun offline.

Konsep Bisnis Favorit Generasi Milenial

Semua pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham. Akan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak mengantongi sertifikat halal atas produk-produk wajib tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021
"Berdasarkan ketentuan, setelah 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi," tegas Aqil seperti dikutip dari website Kementerian Agama, Senin (9/1).
<h2 style="text-align: justify;">Program Sertifikat Halal Gratis</h2>
Agar kewajiban tersebut tidak mempersulit para pelaku usaha, BPJPH membuka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Dengan program ini, masyarakat bisa mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Untuk tahun ini, program sertifikasi halal dibuka sepanjang tahun dimulai per 2 Januari 2023.
BPJPH menyedikan 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan pernyataan pelaku usaha (self declare). Untuk persyaratan pengajuan sertifikat halal gratis ini dapat dilihat di laman halal.go.id atau media sosial resmi BPJPH.
"Ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha. SEHATI ini kita buka sepanjang tahun bagi UMK yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (self declare)," kata Aqil.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mengajukan Sertifikat</h2>
Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah menyampaikan untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis 2023, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id.
"Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka," ujar Siti Aminah.
Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Playstore bagi pengguna android atau di App Store bagi pengguna iOS.
Nah, itu dia informasi umum terkait kewajiban dalam memiliki sertifikat halal, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Semua pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham. Akan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak mengantongi sertifikat halal atas produk-produk wajib tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021

Pelaku Usaha Makanan Wajib Memiliki Sertifikat Halal

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang enyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki daerah tersebut.
Pemerintah daerah harus berusaha mengoptimalkan sumber penerimaan daerah, dimana salah satunya berasal dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adanya pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah pun akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pajak.
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian BPHTB</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang kemudian BPHTB selanjutnya disebut Pajak.</li>
<li>Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.</li>
<li>Hak atas tanah dan/atau bangunan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Objek Pajak BPHTB:</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pemindahan hak karena:</li>
<li>Jual beli</li>
<li>Tukar-menukar</li>
<li>Hibah</li>
<li>Hibah wasiat</li>
<li>Waris</li>
<li>Pemasukan dalam perseroan</li>
<li>Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan</li>
<li>Penunjukan pembeli dalam lelang</li>
<li>Pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap</li>
<li>Penggabungan usaha</li>
<li>Peleburan usaha</li>
<li>Pemekaran usaha</li>
<li>Hadiah</li>
<li>Pemberian hak baru karena:</li>
<li>Kelanjutan pelepasan hak</li>
<li>Di luar pelepasan hak</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Bukan Objek Pajak BPHTB:</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Perwakilan diplomatik, konsulat</li>
<li>Negara, (penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum).</li>
<li>Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut.</li>
<li>Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lainnya tanpa adanya perubahan nama.</li>
<li>Orang pribadi atau badan karena wakaf.</li>
<li>Orang pribadi/badan untuk kepentingan ibadah.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Subjek dan Wajib Pajak</h2>
Subjek pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Pengenaan Pajak</h2>
Yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang ditentukan sebesar:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Harga transaksi, dalam hal: jual beli.</li>
<li>Nilai pasar objek pajak, seperti:</li>
<li>Tukar-menukar</li>
<li>Hibah</li>
<li>Hibah wasiat</li>
<li>Waris</li>
<li>Pemasukan dalam perseroan</li>
<li>Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak</li>
<li>Peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap</li>
<li>Pemberian hak baru atas tanah (sebagai kelanjutan pelepasan hak)</li>
<li>Pemberian hak baru atas tanah (diluar dari pelepasan hak)</li>
<li>Penggabungan usaha</li>
<li>Pemekaran usaha</li>
<li>Hadiah</li>
<li>Peleburan usaha</li>
<li>Harga transaksi dalam Risalah Lelang dalam hal terdapat penunjukkan pembeli dalam lelang.</li>
<li>Nilai Jual Objek Pajak PBB, apabila besarnya NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB.</li>
</ol>
Contoh:
Nyonya Amira membeli tanah dan bangunan dengan NPOP (harga transaksi) Rp 100.000.000. NJOP PBB Rp 120.000.000, maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp120.000.000.
<h2 style="text-align: justify;">Ilustrasi Penghitungan BPHTB</h2>
Nyonya Sintya membeli tanah dan bangunan dengan NPOP Rp70.000.000. Sedangkan NPOPTKP yang berlaku di Kabupaten tersebut Rp60.000.000 dan tarif pajaknya 5%.
Nilai Perolehan Objek Pajak&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp70.000.000
Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 60.000.000
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp10.000.000
BPHTB Terutang&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Rp 10.000.000 x 5%)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 500.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Nah, itu dia informasi terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang enyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki daerah tersebut.

Yuk! Cari Tahu Apa Itu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Menurut data dari The Economist Intelligence Unit, Indonesia menjadi negara penghasil sampah makanan (food waste) nomor dua terbesar di dunia. Setidaknya ada 23-48 juta ton sampah makanan sisa yang terbuang setiap tahunnya.
Limbah makanan tergolong sebagai jenis limbah yang tidak begitu membahayakan. Meski tidak berbahaya, jumlah limbah yang dihasilkan sangatlah besar. Pembusukan limbah makanan juga berpotensi mencemari lingkungan hingga membahayakan setiap makhluk di sekitarnya.
Banyak aktivis sosial, lingkungan, dan terutama pebisnis restoran yang menilai bahwa hal ini adalah isu yang penting. Terlebih lagi untuk para pebisnis restoran, menghindari adanya penumpukan sisa makanan adalah salah satu cara yang mampu meningkatkan laba mereka.
<h2 style="text-align: justify;">Tips dalam Mengurangi Limbah Makanan bagi Pengusaha</h2>
<h3 style="text-align: justify;">1. Simpan Makanan di Tempat yang Sesuai agar Memperpanjang Masa Pakai dari suatu Makanan</h3>
Restoran yang baik mempunyai manajemen persediaan yang baik. Oleh karena itu, usahakan untuk menyimpan bahan makanan di tempat yang sesuai. Contohnya, buah dan sayur-sayuran disimpan di kulkas agar tetap segar. Kemudian, daging atau makanan beku yang disimpan di masukkan ke dalam freezer.
Penyimpanan yang dilakukan kurang tepat dapat menyebabkan penurunan kualitas bahan makanan, bahkan makanan yang dibekukan dalam kurun waktu yang lama pun dapat mengalami penurunan kualitas jika tidak disimpan secara tepat.
Perlu diingat, perhatikan juga tanggal kadaluarsa dari setiap kemasan produk bahan baku yang Sobat sudah beli.
<h3 style="text-align: justify;">2. Melakukan Audit Limbah</h3>
Audit limbah adalah cara untuk mengetahui jumlah dan jenis makanan yang berakhir menjadi sampah makanan. Tentu tanpa adanya audit limbah ini, Sobat tidak bisa mengetahui jumlah makanan yang berakhir menjadi sampah makanan.
Pilah semua sampah kertas, plastik, buah dan sayuran, serta jenis-jenis daging. Jika semua sudah dipilah, timbang dan catat beratnya. Kemudian, jumlahkan hasilnya setiap kali Sobat mengumpulkan sampah. Dari sana, Sobat akan mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan oleh bisnis restoran Sobat dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dan bisa mencari tau solusi yang terbaik untuk mengurangi sampah tersebut.
<h3 style="text-align: justify;">3. Melatih Staf untuk Mengurangi Limbah Makanan</h3>
Berilah pelatihan kepada staf Sobat terkait cara untuk mengatasi dan mengurangi sampah makanan. Staf restoran yang bertugas, harus diberi pelatihan agar bisa menangani limbah makanan dengan baik, karena mereka adalah sumber daya yang sangat penting agar bisa mengurangi sampah makanan.
<h3 style="text-align: justify;">4. Memberikan Pelanggan Promo</h3>
Salah satu cara yang paling ampuh dalam mengurangi sampah makanan adalah dengan memberikan program promo. Misalkan, jika minggu ini Sobat terlalu banyak memesan sapi dan jarang ada pengunjung yang membelinya, maka Sobat bisa membuat promo atau potongan harga terhadap menu yang diolah menggunakan daging sapi yang belum terjual.
Sobat juga perlu memberikan menu yang unik untuk para pelanggan, karena menu menjadi pondasi yang penting dalam menjalankan bisnis restoran.
<h3 style="text-align: justify;">5. Melakukan Inventaris Bahan Baku</h3>
Semakin banyak jenis makanan yang dijual dalam suatu restoran, tentunya semakin banyak bahan baku yang perlu dipersiapkan. Oleh karena itu, Sobat bisa memanfaatkan aplikasi manajemen inventaris persediaan yang bisa membantu Sobat dalam memonitoring persediaan bahan baku yang Sobat miliki.
Fitur ini juga mampu melacak stok barang dan makanan Sobat. Sistem ini dapat membantu Sobat untuk mencari tahu berbagai menu favorit dan menu yang kurang disukai oleh pelanggan. Sehingga, Sobat bisa lebih mudah dalam membuat perkiraan terkait produk bahan makanan apa yang harus Sobat sediakan ulang di periode selanjutnya.
Fitur ini dapat Sobat temukan dalam aplikasi Sobat POS. Melalui Aplikasi Sobat POS, Sobat bisa melakukan inventaris kebutuhan bahan baku dengan lebih mudah dan terorganisir, sehingga dapat mengurangi sampah makanan yang dihasilkan.
Itulah beberapa tips dalam mengurangi sampah makanan yang dihasilkan bisnis makanan. Perlu diingat, setiap kali ada bahan makanan yang terbuang, maka seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu hidangan juga akan terbuang secara sia-sia.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Menurut data dari The Economist Intelligence Unit, Indonesia menjadi negara penghasil sampah makanan (food waste) nomor dua terbesar di dunia. Setidaknya ada 23-48 juta ton sampah makanan sisa yang terbuang setiap tahunnya.

Tips Mengurangi Sampah Makanan bagi Pengusaha Kuliner

<h2 style="text-align: justify;">RENCANA USAHA</h2>
"Rencana usaha yang baik akan membuat pelaku usaha tetap fokus untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan dan masalah di tengah perubahan lingkungan dan kondisi usaha."
Selain kerja keras dan semangat yang tak pernah padam, sebuah usaha juga harus dibangun dengan perencanaan yang baik. Rencana sebuah usaha merupakan rancangan mengenai segala hal yang relevan terkait dengan pendirian, pengelolaan, manajemen sumber daya manusia (SDM), produksi, pemasaran, dan keuangan. Rencana usaha digunakan sebagai pedoman bagi pihak internal pelaku usaha, ataupun sebagai alat untuk meyakinkan para pemberi dana terhadap model usaha yang dijalankan.
Merancang perencanaan secara menyeluruh dapat me- nolong pelaku usaha memperkuat ide usaha dan fokus ter- hadap hal-hal spesifik. Pelaku usaha dapat mengidentifikasi masalah-masalah potensial sebelum terjadi. Sejalan dengan riset pasar, seharusnya rencana usaha juga membantu meya- kinkan bahwa ide usaha menjadi jelas, serta dapat dikerja- kan sebelum pelaku usaha menginvestasikan terlalu banyak waktu dan dana. Memiliki sebuah rencana usaha yang baik dan meyakinkan sangatlah penting jika pelaku usaha ingin mencari pendanaan atau pinjaman.
Rencana usaha dapat memuluskan pelaksanaan ide usaha secara konkret melalui tahapan-tahapan yang jelas, serta memetakan setiap aspek dari usaha ke depan yang diperlukan berdasarkan pengamatan terbaik. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk mengamankan kebutuhan data dan informasi sebagai referensi yang diperlukan pada masa mendatang, khususnya ketika harus melakukan penyesuaian atau perbaikan langkah selanjutnya.
Terlepas usaha baru atau sudah berjalan, tetap saja setiap usaha memerlukan perencanaan yang baik untuk menerangkan ide usaha dalam mencapai tujuan, mengukur kinerja, memonitor kemajuan, dan membuat rencana masa depan.
Untuk usaha baru, rencana usaha diperlukan dalam menilai setiap aspek usaha dan menunjukkan bagaimana usaha tersebut akan berjalan secara baik. Apabila usaha baru melibatkan lebih dari satu orang, rencana usaha akan memberikan persepsi yang sama mengenai usaha yang akan dilakukan.
Sedangkan, untuk usaha yang sudah mapan, rencana usaha akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman usaha tersebut. Bagaimana memanfaatkan kekuatan dan peluang, mengatasi dan mengurangi risiko dari kelemahan, atau ancaman akan terlihat dalam rancangan yang ada dalam rencana usaha.
Sementara itu, apabila sebuah usaha yang sedang berjalan memerlukan tambahan dana, rencana usaha harus memuat informasi kelayakan usaha yang ditinjau dari segi kemampuan keuangan, risiko, dan timbal hasil untuk melunasi pinjaman.
Berikut merupakan beberapa hal penting yang layak direnungkan sebelum rencana usaha dibuat secara tertulis:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Apa saja tindakan yang membuat usaha lebih baik dibandingkan pesaing?</li>
<li>Apa kunci sukses dari usaha dan bagaimana posisinya di pasar akan diperkuat?</li>
<li>Apa visi, misi, dan tujuan keseluruhan usaha?</li>
<li>Apa lima sampai enam tujuan utama yang membuat perbedaan signifikan usaha dibandingkan dengan pesaing?</li>
<li>Apa yang ingin dicapai dari usaha dalam hal: Penghasilan dan keuntungan (penjualan lebih ba- nyak dan margin keuntungan lebih baik)? Konsumen (konsumen baru dan tingkat kepuasan konsumen yang lebih tinggi)? Produk (menyempurnakan produk saat ini, meluncurkan produk-produk baru lainnya)? SDM (merekrut tenaga kerja baru, mengembangkan keahlian baru)?</li>
<li>Apa target-target kuantitatif yang ingin dicapai mengenai penghasilan, konsumen, produk, dan SDM?</li>
<li>Bagaimana target-target kuantitatif tersebut akan dicapai?</li>
<li>Apa saja rencana tindakan untuk mencapai keberhasilan secara bertahap?</li>
<li>Apa saja aspek utama dari usaha yang harus dipertimbangkan?</li>
</ol>
Nah, itu merupakan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam proses membuat rencana usaha.
<h2 style="text-align: justify;">MANFAAT RENCANA USAHA</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Tetap berada pada strategi yang telah ditetapkan.</li>
</ol>
Adanya rutinitas dan gangguan sehari-hari menyebabkan pelaku usaha tidak mudah untuk bertahan pada yang telah ditetapkan. Rencana usaha memungkinkan pelaku usaha melihat kembali strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang telah dibuat.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Tujuan usaha menjadi lebih jelas.</li>
</ol>
Tujuan Rencana usaha mendefinisikan dan mengelola usaha secara terukur, seperti jumlah konsumen, jumlah penjualan, margin keuntungan, dan peluncuran produk jasa baru.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Proyeksi usaha menjadi lebih baik.</li>
</ol>
Rencana usaha membantu memperbaiki proyeksi berbagai hal, seperti potensi pasar, penjualan, biaya bahan baku dan pendukung, biaya pemasaran, biaya tenag kerja, dan lain-lain.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Prioritas menjadi lebih masuk akal.</li>
</ol>
Di samping strategi usaha, rencana usaha membantu membuat prioritas usaha lebih jelas, seperti memprioritaskan pertumbuhan untuk kesehatan keuangan dan manajemen, atau efisiensi biaya.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Memahami saling ketergantungan.</li>
</ol>
Rencana usaha membantu melacak apa saja yang dilakukan dan bagaimana mengurutkannya sambil mempertimbangkan saling ketergantungan dari hal-hal yang perlu dilakukan.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Membuat usaha tetap pada jalur sesuai tahapan.</li>
</ol>
Rencana usaha dapat melacak tanggal, tenggat waktu, lokasi, serta sumber daya yang digunakan.
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>Pendelegasian menjadi lebih baik.</li>
</ol>
Rencana usaha adalah tempat ideal untuk mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk pekerjaan tertentu.
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li>Mengelola anggota tim dan melacak hasilnya menjadi lebih mudah.</li>
</ol>
Rencana usaha membantu pemilik usaha untuk memberikan tugas yang jelas serta mengarahkan anggota tim agar memiliki visi misi yang sama, menindaklanjuti perbedaan antara ekspektasi dan hasil yang didapatkan, serta melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu.
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li>Merencanakan dan mengelola arus kas menjadi lebih baik.</li>
</ol>
Rencana usaha merupakan cara tepat menyatukan perkiraan penjualan, biaya, pengeluaran, aset yang perlu dibeli, dan utang yang harus dibayar.
<ol style="text-align: justify;" start="10">
<li>Menjaga usaha dari kegagalan melalui koreksi tertentu.</li>
</ol>
Rencana usaha memberi cara proaktif dalam mengoreksi usaha yang mulai tidak sesuai dengan rencana awal.
Nah, itu dia beberapa tips terkait perencanaan usaha, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Rencana usaha yang baik akan membuat pelaku usaha tetap fokus untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan dan masalah di tengah perubahan lingkungan dan kondisi usaha.

Seberapa Penting Sih, Perencanaan Usaha?

Dalam dunia bisnis, terdapat tiga jenis usaha berbeda yang mempunyai perbedaan dalam bentuk akuntansi dari pencatatan keuangannya. Tiga jenis usaha yang mempengaruhi pencatatan akuntansi tersebut adalah perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur.
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan Akuntansi</h2>
Implementasi akuntansi di tiap jenis perusahaan ini berbeda agar bisa mengakomodir segala pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bisnis. Berikut penjelasan dari setiap jenis usaha dan bagaimana implementasi akuntansinya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan Dagang</li>
</ul>
Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang menjual produk/barang persediaan kepada konsumen. Perusahaan Dagang tidak memproduksi sendiri barangnya, melainkan mengambil atau membeli produk/barang persediaan dari supplier dalam bentuk bahan yang sudah jadi. Perusahaan Dagang bertujuan untuk menjual kembali produk/barang yang telah diambil dari supplier tanpa mengubah bentuk asal dan mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang dilakukan.
Berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan manufaktur:
<ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;">
<li>Terdapat Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga untuk menentukan harga pokok barang dapat dilakukan dengan mudah</li>
<li>Terdapat stok persediaan barang jadi</li>
<li>Pada perusahaan dagang, laporan HPP tidak dipergunakan dan tidak terdapat biaya akuntansi di dalamnya</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan Jasa</li>
</ul>
Perusahaan Jasa merupakan perusahaan yang tidak memproduksi dan menghasilkan barang atau suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan jenis ini tidak mempunyai persediaan barang apapun untuk dijual kepada konsumen. Perusahaan jasa menjual produk yang bersifat tidak berwujud, berbeda halnya dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur atau dapat dikatakan penjualan dalam bentuk jasa atau layanan yang diberikan dari perusahaan itu sendiri.
Berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan manufaktur:
<ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;">
<li>Tidak perlu menentukan harga pokok barang dan tidak perlu membuat laporan mengenai harga pokok produksi sehingga tidak ada biaya akuntansi di dalamnya</li>
<li>Tidak terdapat persediaan barang apapun karena yang dijual berupa jasa</li>
<li>Pembelian yang terjadi akan langsung dimasukkan ke dalam akun peralatan atau akun perlengkapan</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan Manufaktur</li>
</ul>
Perusahaan Manufaktur atau yang biasa disebut pabrik merupakan perusahaan yang memproduksi bahan baku mentah dan mengolahnya menjadi barang/produk setengah jadi ataupun menjadi barang/produk jadi untuk kemudian dijual kepada konsumen. Jadi, barang yang diproses dari bahan baku mentah menjadi barang jadi dapat dikatakan sebagai barang/produk persediaan pada perusahaan manufaktur tersebut.
Perusahaan manufaktur sendiri mengolah bahan mentah hingga menjadi produk jadi tidak hanya untuk perusahaannya sendiri, karena terkadang perusahaan manufaktur mengolah bahan baku untuk diberikan kepada perusahaan lain. Perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menghasilkan barang/produk jadi yang memiliki kualitas dan nilai jual yang tinggi, sehingga dapat diperoleh keuntungan berbisnis.
Berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan manufaktur:
<ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;">
<li>Terdapat Harga Pokok Produksi (HPP) dan untuk menentukan harga pokok dilalui dengan beberapa tahapan perhitungan</li>
<li>Terdapat persediaan bahan baku/mentah dan persediaan bahan pembantu dalam proses produksi</li>
<li>Dalam perusahaan manufaktur, harus membuat laporan harga pokok produksi dan terdapat biaya akuntansi di dalamnya</li>
</ul>
Jika terdapat dua jenis perusahaan dalam satu manajemen seperti perusahaan jasa dan perusahaan dagang, misalnya usaha bengkel yang juga menjual sparepart kendaraan, maka perhitungan biaya dapat dilakukan dengan menggabungkan total biaya pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, kemudian lakukan perhitungan harga pokok penjualan. Hasil perhitungan pada perusahaan jasa dipisahkan sehingga terdiri dari dua penghasilan, yaitu penghasilan dari jasa dan penghasilan dari penjualan barang.
Nah, itu dia informasi terkait perbedaan penerapan akuntansi dalam perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Dalam dunia bisnis, terdapat tiga jenis usaha berbeda yang mempunyai perbedaan dalam bentuk akuntansi dari pencatatan keuangannya. Tiga jenis usaha yang mempengaruhi pencatatan akuntansi tersebut adalah perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur.

Mengetahui Perbedaan Akuntansi Perusahaan Dagang, Jasa, dan Manufaktur

<h2 style="text-align: justify;">Definisi e-Faktur</h2>
e-Faktur merupakan aplikasi sistem elektronik yang telah disediakan dan/atau ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan/atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang ditunjuk oleh DJP untuk membuat faktur pajak. Pengguna aplikasi e-faktur biasanya merupakan Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban dan Saat Pembuatan Faktur Pajak</h2>
Saat apakah Faktur Pajak wajib dibuat oleh PKP? Faktur pajak dibuat oleh PKP setiap:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penyerahan BKP.</li>
<li>Penyerahan JKP.</li>
<li>Ekspor BKP berwujud.</li>
<li>Ekspor BKP tidak berwujud.</li>
<li>Ekspor JKP.</li>
</ul>
Faktur Pajak harus dibuat ketika :
<ul style="text-align: justify;">
<li>Ketika penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.</li>
<li>Ketika penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum saat penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut.</li>
<li>Ketika penerimaan pembayaran dari termin ketika penyerahan sebagian dari tahap pekerjaan.</li>
<li>Ketika ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP.</li>
<li>Ketika hal lain sesuai dengan peraturan PMK yang berlaku.</li>
</ul>
Faktur Pajak Gabungan
Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak yang dibuat berdasarkan lebih dari sekali transaksi dalam satu bulan dengan PKP yang sama dalam satu bulan kalender. Serta harus dibuat paling lama pada akhir bulan dari penyerahan BKP dan/atau JKP.
Pembayaran yang dilakukan, baik sebagian maupun seluruhnya sebelum dari penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan. Faktur Pajak Gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan dari penyerahan BKP dan/atau JKP.
Dalam melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, PKP wajib untuk membuat Faktur Pajak dengan menggunakan lebih dari satu kode transaksi, serta PKP dapat membuat Faktur Pajak Gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap-tiap kode transaksi.
Pengecualian dari Faktur Pajak Gabungan, yaitu tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnbM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyerahan dari BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari Kawasan tertentu.
<h2 style="line-height: 1.4; text-align: justify;">Keterangan dalam Faktur Pajak</h2>
Hal yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak dalam penyerahan BKP dan/atau JKP, yaitu sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Nama, alamat, serta NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP.</li>
<li style="line-height: 1.3;">Identitas dari pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Nama, alamat, serta NPWP bagi Wajib Pajak (WP) dalam negeri badan dan instansi pemerintah.</li>
<li>Nama, alamat, serta NPWP atau NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan peraturan perunang-undangan.</li>
<li>Nama, alamat, serta nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 UU PPh.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="line-height: 1.4;">Jenis barang atau jasa beserta dengan jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.</li>
<li>PPN yang dipungut.</li>
<li>PPnBM yang dipungut.</li>
<li>Kode, nomor seri, serta tanggal pembuatan dari Faktur Pajak.</li>
<li>Nama serta tanda tangan pihak yang berhak dalam menandatangani Faktur Pajak tersebut.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Kode Transaksi Faktur Pajak</h2>
01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP untuk PPN dan/atau PPnBM yang dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
02&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP yang diperuntukkan kepada pemungut PPN suatu instansi pemerintah yang PPN dan/atau PPnBM-nya yang dipungut oleh suatu instansi pemerintah.
03&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP yang diperuntukkan kepada pemungut PPN lainnya (selain dari instansi pemerintah) yang PPN dan/atau PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya.
04&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP yang DPP-nya menggunakan suatu nilai lain cfm. Berdasarkan pasal 8A ayat (1) UU PPN yang suatu PPN dan/atau PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang telah melakukan penyerahan suatu BKP dan/atau JKP.
05&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP yang suatu PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sesuai dengan Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh suatu PKP yang telah melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
06&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan lainnya yang PPN dan/atau PPnBM-nya dipungut oleh suatu PKP yang melakukan penyerahan dari BKP dan/atau JKP dengan menggunakan tarif selain dari Pasal 7 ayat (1) UU PPN, serta penyerahan BKP kepada turis.
07&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP yang suatu PPN dan/atau PPnBM-nya mendapatkan fasiistas yang tidak dipungut ataupun ditanggung pemerintah.
08 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP bagi yang mendapatkan fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan/atau PPnBM.
09&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP berupa suatu aktiva yang sesuai dengan tujuan semula yang tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Sesuai dengan Pasal 16D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh suatu PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
Batas waktu dari upload e-Faktur, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-Faktur.
Nah, itu dia informasi terkait Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

e-Faktur merupakan aplikasi sistem elektronik yang telah disediakan dan/atau ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan/atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang ditunjuk oleh DJP untuk membuat faktur pajak. Pengguna aplikasi e-faktur biasanya merupakan Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sobat Belajar: e-Faktur Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa meskipun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut, tetapi bantuan sosial (bansos) akan tetap dilanjutkan.
"Perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023," kata Presiden Jokowi melalui konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (30/12/2022).
<h2 style="text-align: justify;">Bentuk Bansos</h2>
Jokowi juga mengatakan bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, sejumlah insentif seperti insentif pajak akan tetap diterapkan.
"Bantuan vitamin dan obat tersedia di faskes yang ditunjuk. Insentif pajak juga terus dilanjutkan," katanya.
<h2 style="text-align: justify;">PPKM Dicabut</h2>
Sebelumnya, Jokowi juga menjelaskan alasan kebijakan PPKM dicabut oleh Pemerintah lantaran Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan Pandemi Covid-19 dengan baik selama 11 bulan terakhir. Bahkan, disebutnya Tanah Air sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya melalui kebijakan gas dan rem mobilitas masyarakat tersebut yang diyakininya menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian.
Jokowi mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka-angka penanganan pandemi. Dia menyebut jumlah kasus covid-19 di Indonesia kian menurun.
Selain itu, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 juga tinggi. Hal itu disimpulkan dari survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan.
"Saya minta seluruh masyarakat komponen bangsa hati hati dan waspada. Masyarakat harus tingkatkan kesadaran kewaspadaan menghadapi risiko covid. Pemakaian masker di keramaian harus tetap dilakukan," ungkapnya.
Nah, itu dia sekilas berita terkait bantuan bansos saat sudah berakhirnya PPKM, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa meskipun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut, tetapi bantuan sosial (bansos) akan tetap dilanjutkan.

Artikel Sobat Pajak