Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=e0e597f587f18c66JmltdHM9MTY4ODg2MDgwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3NQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=(PMK)+Nomor+66+Tahun+2023+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlL2M1NTVhMTYwLTIwYmEtNGI5MC05NDI1LWU4NWIyNDcxYzgzMS9QRVJfTUVOS0VVLzY2JTIwVEFIVU4lMjAyMDIz&amp;ntb=1">(PMK) Nomor 66 Tahun 2023</a>. Peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak terhadap pemberian sejumlah barang atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a971a9c6df9c22701df73d/Jokowi%20Bebaskan%205%20Fasilitas%20Kantor%20dari%20Pajak%20Penghasilan">fasilitas kantor</a> yang biasa disebut dengan natura kepada karyawan. Peraturan tersebut telah ditandatangani pada 27 Juni 2023 dan berlaku mulai 1 Juli 2023. Dimana, nantinya barang atau fasilitas yang diberikan akan dikenakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/5fd87e593db9e02f1b42b36e/Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%3A%20Pengertian%2C%20Objek%2C%20Tarif%20dan%20Landasan%20Hukum%20serta%20Updatenya">PPh 21</a>. Tetapi, sesuai dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah juga mengatur natura yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yang berarti tidak dikenakan pajak.&nbsp;
&nbsp;
Dikutip dari DJP Kemenkeu, pengenaan pajak natura ini dipastikan tidak akan mempengaruhi gaji seluruh lapisan pekerja. Pemerintah menargetkan pajak terhadap natura agar dirasakan oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63749ac6c6df9c22701df493/Pelaku%20UMKM%20Perlu%20Ketahui%20Hal%20Ini%20Sebelum%20Merekrut%20Pegawai">pegawai</a> yang memiliki <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62ecf4991f70cd0421952ad5/Pajak%20Penghasilan%20dan%20Jenis-Jenisnya">penghasilan</a> tinggi.&nbsp; Maka dari itu, berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan batasan-batasan barang atau fasilitas kantor yang tidak dipungut pajak natura, diantara lain:&nbsp;&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse;" border="1%" cellpadding="10%" data-tablestyle="MsoTableGrid" data-tablelook="1184" aria-rowcount="12">
<tbody>
<tr aria-rowindex="1">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
No&nbsp;
</td>
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
Jenis Natura Dan/ Atau Kenikmatan&nbsp;
</td>
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
Batasan&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="2">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
1&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Bingkisan dari pemberi kerja antara lain&nbsp; berbentuk bahan makanan, bahan minuman,&nbsp; makanan dan/ atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="3">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
2&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 3.000.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="4">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
3&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Menunjang Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="5">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
4&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Diberikan dalam rangka penanganan:&nbsp;&nbsp;
1) kecelakaan kerja;&nbsp;&nbsp;
2) penyakit akibat kerja;&nbsp;&nbsp;
3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau&nbsp;&nbsp;
4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="6">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
5&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 1.500.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="7">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
6&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="8">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
7&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 2.000.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="9">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
8&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai yang:&nbsp;&nbsp;
a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan&nbsp;&nbsp;
b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi keria.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="10">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
9&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi keria&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="11">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
10&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="12">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
11&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.&nbsp;
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Jika pemberian barang atau fasilitas dari kantor melebihi dari batasan diatas, maka akan dikenakan pajak (PPh 21). Pajak Natura ini wajib dihitung mulai dari Januari 2023, walaupun baru berlaku per 1 Juli 2023. Para Karyawan yang telah menerima barang atau fasilitas dari kantor yang melebihi dari batasan yang dijelaskan diatas wajib menghitung dan membayar sendiri dari periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 kemudian melakukan pelaporan pada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63be91bfc6df9c22701df849/Tahun%20Baru%20Waktunya%20Lapor%20SPT%20Tahunan">SPT Tahunan</a> PPh Tahun Pajak 2023.&nbsp;
Demikianlah pembahasan hari ini mengenai Pajak Natura. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi Sobat-sobat sekalian!&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak terhadap pemberian sejumlah barang atau fasilitas kantor yang biasa disebut dengan natura kepada karyawan. Peraturan tersebut telah ditandatangani pada 27 Juni 2023 dan berlaku mulai 1 Juli 2023. Dimana, nantinya barang atau fasilitas yang diberikan akan dikenakan PPh 21. Tetapi, sesuai dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah juga mengatur natura yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yang berarti tidak dikenakan pajak. 

Sobat Belajar: Pengaruh Penerapan Pajak Natura bagi Karyawan 

Sobat sudah mendengar atau mencoba aplikasi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ad69d5c6df9c22701df78a/Pengaruh%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Usaha">sosial media</a> baru Threads belum? Pasti teman &ndash; teman Sobat sudah ramai membicarakan dan menggunakan aplikasi sosial media tersebut. Pada 6 Juli 2023 ini, Meta meluncurkan sosial media baru yang dilihat-lihat memiliki kemiripan dengan sosial media Twitter. Threads, rilis disaat dunia maya sedang heboh dengan berita <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f4dd6fdc605704039a8de1/Tips%20Menghadapi%20Persaingan%20Bisnis">sengitnya permasalahan</a> antara Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Sehingga banyak warganet yang berspekulasi bahwa Threads merupakan sosial media saingan Twitter. Tapi perlu diketahui, faktanya peluncuran Threads sudah diumumkan sejak 2021 silam. Saat ini, sudah banyak warganet yan mulai aktif menggunakan sosial media baru ini yaitu Threads, di tengah limitasi yang dilakukan oleh Twitter.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Peluncuran Threads&nbsp;</h2>
Perlu diketahui bahwa Threads merupakan sosial media yang diluncurkan oleh Meta yang merupakan perusahaan pemimpin platform sosial media yang sangat popular, seperti <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e32b399fb81039b3e5f24/Pemasaran%20Melalui%20Media%20Sosial%20Facebook">Facebook</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63e38454ba966c5bc2d87696/Whatsapp%20Business%20dengan%20Whatsapp%20Biasa%2C%20Bedanya%20dimana%3F">WhatsApp</a>, dan juga <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f240272defdf03b12189b9/Manfaat%20Media%20Sosial%20untuk%20Berbisnis">Instagram</a>. Dan saat ini, Meta meluncurkan aplikasi mikroblogging yang tak lain dan tak bukan adalah Threads. Saat ini, Threads juga sudah bisa didapatkan di Play Store dan App Store di 100 negara, termasuk Indonesia.&nbsp;&nbsp;
Selain itu, Threads juga dengan mudah digunakan karena terhubung dengan akun Instagram. Tapi walaupun terhubung dengan Instagram, Threads tetap menjadi aplikasi tersendiri yang masih harus di download pengguna. Dengan akses yang mudah dan terhubung antara Instagram dan juga Threads, maka <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang</a> untuk melakukan &ldquo;iklan silang&rdquo; antara kedua aplikasi tersebut pun terbuka dan memberikan daya tarik kepada pengguna.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Threads atau Twitter?&nbsp;&nbsp;</h2>
Diketahui bahwa peluncuran Threads ini terjadi ditengah sengit nya perselisihan diantara Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Baru-baru ini, Musk juga memberlakukan pembatasan tweet yang bisa dibaca oleh pengguna dan hanya pengguna berbayar yang memiliki izin untuk menggunakan TweetDeck. Sehingga kemunculan Threads ini tentunya menjadi pukulan besar bagi Elon Musk dan Twitter yang diperkirakan akan mempengaruhi penurunan pendapatan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6410423699fb81039b3e5c92/Maksimalkan%20Penjualan%20Sobat%20dengan%20Iklan%20Online">iklan</a> Twitter. Walaupun serupa terlihat mirip dengan Twitter, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan fitur diantara Threads dan Twitter, antara lain:&nbsp;&nbsp;
<ol>
<li>Batas jumlah karakter yang diberikan oleh Threads adalah 500 karakter. Sedangkan pengguna Twitter yang tidak memiliki verifikasi hanya bisa menulis sebanyak 280 karakter.&nbsp;</li>
<li>Pada Threads, pengguna yang sudah memiliki akun Instagram yang terverifikasi dapat mempertahankan centang biru mereka di akun Threads. Di sisi lain, Twitter juga memiliki fitur centang biru (verifikasi) yang bisa didapatkan seharga delapan dolar AS per bulan nya.&nbsp;</li>
<li>Di Threads, para pengguna baik pengguna yang belum terverifikasi maupun sudah, dapat memposting <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6489827299fb81039b3e682b/Jenis%20-%20Jenis%20Konten%20Yang%20Wajib%20Sobat%20Tahu!">konten</a> berupa video yang berdurasi selama lima menit. Pada Twitter, untuk pengguna yang belum terverifikasi atau tidak memiliki lencana biru, hanya dapat memposting konten berupa video dengan durasi 2 menit 20 detik.&nbsp;</li>
<li>Pada beranda Twitter, pengguna dapat melihat trending topic yang diminati audiens. Akan tetapi, untuk saat ini Threads hanya memiliki satu cara untuk menjelajahi konten-konten, yaitu dengan menggulir umpan di beranda.&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Threads Untuk UMKM&nbsp;</h2>
Sebagai pelaku usaha, penting sekali memiliki pemahaman akan market trends. Hal ini bisa memberikan banyak wawasan bagi para pelaku usaha dalam membuat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64a3e8ab742e2c2df2225ca6/Perluas%20Pangsa%20Pasar%20Dengan%204%20Strategi%20Ini!%20%20">keputusan kedepannya</a>. Selain itu, dengan mengikuti market trends, para pelaku usaha dapat terbantu dalam meningkatkan daya saing, memperluas <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62dfab151f70cd0421952a12/Cara%20Menentukan%20Target%20Pasar%20Untuk%20Pelaku%20UMKM">target market</a> serta mendorong <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a321c81f70cd04219526ab/Tips%20Meningkatkan%20Target%20Penjualan">meningkatkan pendapatan</a>. Justru, mengabaikan market trendss bisa memberikan dampak buruk akan sebuah bisnis, seperti hilangnya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang</a> dan bahkan kemungkinan keluar dari bisnis. Namun, perlu diingat juga, bahwa tidak semua trend tersebut memiliki kecocokan dengan bisnis Sobat. Maka dari itu, perlu dilakukanya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63aac6d0c6df9c22701df759/Pebisnis%20Wajib%20Tahu%2C%20Ini%20Dia%20Tahapan%20dalam%20Melakukan%20Riset%20Pasar">analisis pasar</a> yang cermat dalam penyesuaian strategi.&nbsp;&nbsp;
Sama hal nya dengan kemunculan Threads kali ini. Sebagai pelaku usaha tentunya harus mencoba mengikuti trend tersebut. Walaupun tidak dipastikan cocok dengan bisnis yang dijalani saat ini. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba hal tersebut, mungkin saja terdapat peluang-peluang emas yang bisa di dapatkan dari Threads. Menggunakan Threads dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai pengembangan usaha. Saat ini Threads sudah digunakan oleh banyak orang, bahkan untuk perusahaan besar seperti HBO hingga Billboard, serta orang-orang yang memiliki pengaruh besar di sosial media. Dengan ramai nya penggunaan Threads, pelaku usaha tentunya dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan mengenai topik-topik yang diminati.&nbsp;&nbsp;
Selain itu penggunaan Threads juga dapat meningkatkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770b5399fb81039b3e6578/Tingkatkan%20Konversi%20Penjualan%20Sobat%20Dengan%20Cara%20Ini!%20%20">trafik bisnis</a>, karena saat ini Threads sudah menjadi topik hangat yang sangat ramai diperbincangkan dan tentunya banyak orang-orang yang mencoba aplikasi satu ini.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Jadi, sudah coba menggunakan Threads belum?&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Sobat sudah mendengar atau mencoba aplikasi sosial media baru Threads belum? Pasti teman – teman Sobat sudah ramai membicarakan dan menggunakan aplikasi sosial media tersebut. Pada 6 Juli 2023 ini, Meta meluncurkan sosial media baru yang dilihat-lihat memiliki kemiripan dengan sosial media Twitter. Threads, rilis disaat dunia maya sedang heboh dengan berita sengitnya permasalahan antara Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Sehingga banyak warganet yang berspekulasi bahwa Threads merupakan sosial media saingan Twitter. Tapi perlu diketahui, faktanya peluncuran Threads sudah diumumkan sejak 2021 silam. Saat ini, sudah banyak warganet yan mulai aktif menggunakan sosial media baru ini yaitu Threads, di tengah limitasi yang dilakukan oleh Twitter. 

Threads: Sosial Media Pendatang Baru, Sudah Coba?  

Seperti yang kita tahu, belanja kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online. Ketika mencari sebuah produk secara online, pembeli tidak hanya akan membandingkan harga saja, namun juga membandingkan foto produk dan melihat review. Karena tidak bisa melihat produk secara langsung, maka foto produk punya peran penting yang bisa mempengaruhi minat beli konsumen. Foto produk mempunyai peran penting dalam memberikan kesan pertama kepada calon konsumen, menjadi cerminan kualitas brand produk tersebut, dan juga menjadi keputusan pembelian.
<h2 style="text-align: justify;">Tips Foto Produk</h2>
Berikut tips-tips cara agar foto produk memberikan kesan yang berkualitas dan bisa menarik perhatian konsumen:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengatur background</h3>
</li>
</ul>
Pemilihan warna background yang tepat, dapat membuat pembeli jadi fokus ke produk dan memudahkan proses editing. Seperti menghilangkan bagian yang tidak diinginkan dan mengubah warna background. Sebaiknya menggunakan background foto polos dan berwarna netral seperti putih, seperti menggunakan kertas HVS atau karton putih yang diselotip pada meja atau dinding,
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengatur posisi produk</h3>
</li>
</ul>
Penataan produk memang terlihat mudah, namun nyatanya tidak semudah itu. Produk yang akan difoto harus memiliki pencahayaan, posisi, dan sudut pengambilan gambar yang tepat agar foto yang dihasilkan bisa terlihat fokus dan detail.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengatur pencahayaan</h3>
</li>
</ul>
Pencahayaan dalam fotografi menjadi faktor penting dalam menghasilkan foto produk yang bagus dan menarik. Terdapat 2 sumber cahaya yang bisa dimanfaatkan, yaitu cahaya alami (cahaya matahari) dan cahaya buatan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menentukan tema foto</h3>
</li>
</ul>
Tema foto produk menjadi hal yang krusial dalam mengambil foto yang baik. Menentukan tema foto berfungsi memberikan nilai unik kepada produk. Sebagai contoh, produk yang digunakan sebagai objek foto adalah sepatu olahraga. Tema yang digunakan bisa menggunakan konsep orang yang sedang berlari memakai sepatu tersebut, kemudian memberikan kesan apakah foto tersebut ingin terlihat elegan, sporty, atau lainnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mencari sudut pandang foto yang tepat</h3>
</li>
</ul>
Dalam mengambil foto, usahakan mengambil foto dari berbagai sudut, jarak, dan posisi yang berbeda-beda. Mengambil foto dalam jumlah banyak dan sudut foto yang berbeda-beda dapat memberikan banyak pilihan agar bisa memilih foto yang paling bagus.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menggunakan aplikasi edit foto</h3>
</li>
</ul>
Setelah selesai megambil foto, masuklah tahap proses editing foto. Editing foto ini bertujuan agar memperkuat kesan foto agar jauh lebih menarik di mata konsumen. Usahakan tidak memberikan efek yang berlebihan agar foto yang dihasilkan tidak seperti manipulasi dari produk sebenarnya karena dapat membuat konsumen berekspektasi terlalu tinggi.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memberikan watermark</h3>
</li>
</ul>
Watermark ini berfungsi sebagai penanda sumber foto atau milik siapa foto tersebut. Watermark sebaiknya diletakkan pada semua foto produk yang terpajang di etalase toko online. Selain itu, penempatan watermark juga perlu diperhatikan karena jika menambahkan watermark pada bagian pojok foto bisa memudahkan orang yang mengambilnya untuk menghapus watermark tersebut. Sebaiknya watermark diletakkan ditengah produk dan mengatur transparansi watermark tersebut agar tidak menutupi bagian utama produk.
Itulah beberapa tips-tips dalam pengambilan foto produk agar bisa menarik di mata konsumen. Memotret foto produk bukanlah hal yang semudah kita bayangkan. Perlu banyak latihan dan kegigihan agar bisa menghasilkan foto produk yang menarik.

Seperti yang kita tahu, belanja kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online. Ketika mencari sebuah produk secara online, pembeli tidak hanya akan membandingkan harga saja, namun juga membandingkan foto produk dan melihat review. Karena tidak bisa melihat produk secara langsung, maka foto produk punya peran penting yang bisa mempengaruhi minat beli konsumen. Foto produk mempunyai peran penting dalam memberikan kesan pertama kepada calon konsumen, menjadi cerminan kualitas brand produk tersebut, dan juga menjadi keputusan pembelian.

Tips Foto Produk agar Menarik di Mata Konsumen

Bagi siapapun yang tidak patuh atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, tentu saja akan mendapatkan hukuman atau sanksi atas ketidakpatuhan tersebut. Hal ini juga berlaku pada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Pelanggaran ini, apabila tidak ditekan dengan hukuman yang sepadan, tidak akan membuat pelanggarnya menjadi jera. Sehingga ditetapkanlah sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Macam-macam sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63da3f2dba966c5bc2d87626/Sobat%20Belajar%3A%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Wajib%20Pajak">kewajiban perpajakannya</a> dapat berupa:
<ol style="text-align: justify;">
<li> Sanksi Denda</li>
<li> Sanksi Bunga</li>
<li> Sanksi Kenaikan</li>
<li> Sanksi Pidana dan Denda</li>
<li> Sanksi Pidana atau Denda</li>
</ol>
&nbsp;
Pada artikel ini, kita akan membahas terkait pengenaan sanksi berupa denda terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya. Umumnya, sanksi denda dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pada kewajiban pelaporan pajaknya. Sanksi berupa denda diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=ef82501d069934e2JmltdHM9MTY4NjA5NjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE5OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+6+tahun+1983+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzQyL1VVLzYlMjBUQUhVTiUyMDE5ODM&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983</a> tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=7edb228fbbd4fe41JmltdHM9MTY4NjA5NjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+7+Tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sanksi administrasi diberlakukan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta membantu dalam meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan.&nbsp;
&nbsp;
Dalam UU KUP juga disebutkan bahwa sanksi denda dikenakan kepada Wajib Pajak terhadap beberapa jenis perbuatan yang melanggar kewajiban pajaknya, seperti
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://www.sobatpajak.com/article/642d502999fb81039b3e5f16/Terlambat%20Lapor%20SPT%20Tahunan%3F%20Tenang%2C%20Masih%20Bisa%20Kok!%20">Terlambat lapor SPT</a></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Ketidakbenaran data SPT.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Keberatan ditolak atau diterima sebagian</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Banding ditolak atau diterima sebagian&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://www.sobatpajak.com/article/6458c02799fb81039b3e61ff/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%3F%20">Pengusaha Kena Pajak</a> tidak membuat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629dcf4f1f70cd0421952636/Apa%20itu%20Faktur%20Pajak%3F">Faktur Pajak</a></li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Apabila Terlambat Lapor SPT</h2>
Berdasarkan UU KUP, terdapat empat sanksi yang dikenakan untuk Wajib Pajak yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63fc876199fb81039b3e5a85/Sobat%20Belajar%20%E2%80%93%20Mengenal%20Batas%20Waktu%20Pelaporan%20dan%20Penyetoran%20Pajak%20beserta%20Sanksinya">tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditetapkan</a>, diantaranya:&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse; width: 69.5527%;" border="1%">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 64.5833%;">
SPT Masa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a>
</td>
<td style="width: 35.4167%;">
Rp 500.000
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.5833%;">
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b43c0f1f70cd04219527a8/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">SPT Masa</a> Lainnya
</td>
<td style="width: 35.4167%;">
Rp 100.000
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.5833%;">
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
</td>
<td style="width: 35.4167%;">
Rp 1.000.000
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.5833%;">
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
</td>
<td style="width: 35.4167%;">
Rp 100.000
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Akan tetapi, terdapat beberapa situasi tertentu yang membuat denda tersebut tidak dapat diterapkan, diantaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak orang pribadi dengan status WNA dan tidak tinggal di Indonesia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">BUT yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak Badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha, akan tetapi belum dibubarkan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak yang terkena bencana</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak lain yang diatur dengan berdasarkan peraturan menteri keuangan.&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Apabila Mengungkapkan Ketidakbenaran Setelah Diperiksa</h2>
Jika terdapat ketidakbenaran dalam data yang dilaporkan dalam SPT dan sudah dilakukan tahap <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6405c1d199fb81039b3e5b3e/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pemeriksaan%20dalam%20Pajak%20">pemeriksaan</a>, tetapi belum dilakukan tahapan penyelidikan, maka tahapan penyelidikan dapat tidak dilakukan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta denda administrasi sebesar dua kali&nbsp; jumlah pajak yang kurang dibayar. Hal ini diatur berdasarkan &nbsp;Pasal 8 Ayat (3a) UU KUP.&nbsp;
Ilustrasi:&nbsp; PT Sobat Pajak atas <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62ecf4991f70cd0421952ad5/Pajak%20Penghasilan%20dan%20Jenis-Jenisnya">PPh</a> tahun 2005 sudah dilakukan pemeriksaan, namun menurut Wajib Pajak masih terdapat data yang belum diperhitungkan. Kemudian pada bulan Oktober 2006 PT Sobat Pajak mengungkapkan ketidakbenarannya dengan menghitung PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp 100.000.000,-&nbsp;
Maka, jumlah yang masih harus dibayar oleh PT Sobat Pajak beserta dendanya adalah sebesar Rp 100.000.000 + (100% x Rp 100.000.000,-) atau sebesar Rp 200.000.000,-
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Terkait Keberatan Wajib Pajak</h2>
Berdasarkan UU HPP Pasal 25 ayat 9, denda juga akan dikenakan terhadap keberatan Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian oleh otoritas pajak atau pengadilan pajak. Denda tersebut akan dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, maka sanksi terkait keberatan Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Banding Ditolak</h2>
Berdasarkan UU HPP Pasal 27 Ayat (5d), permohonan banding Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian akan dikenakan denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengusaha Kena Pajak (PKP) Tidak Membuat Faktur Pajak</h2>
Berdasarkan UU HPP Pasal 14 ayat 4, bagi PKP yang tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak serta tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai dengan yang sudah diatur pengisiannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.
&nbsp;
Nah, itu tadi penjelasan mengenai sanksi denda dalam pajak. Jika Sobat tidak ingin mengalaminya, maka pastikan semua ketentuan dan kewajiban telah Sobat jalankan.&nbsp;
Urusan Pajak? Serahkan ke Sobat Pajak!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Bagi siapapun yang tidak patuh atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, tentu saja akan mendapatkan hukuman atau sanksi atas ketidakpatuhan tersebut. Hal ini juga berlaku pada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Pelanggaran ini, apabila tidak ditekan dengan hukuman yang sepadan, tidak akan membuat pelanggarnya menjadi jera. Sehingga ditetapkanlah sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Macam-macam sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat berupa:

Sobat Belajar: Ketahui Berbagai Sanksi Denda Dalam Pajak

Tak bisa dipungkiri, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6364d8b8c6df9c22701df380/Mitos-%20Mitos%20dalam%20Menjalankan%20Bisnis">menjalankan bisnis</a> dapat memberikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c52489c6df9c22701df88f/Bisnis%20Online%20atau%20Bisnis%20Offline%2C%20Mana%20yang%20Menguntungkan%3F">keuntungan</a> besar bagi pelaku usaha. Hal ini juga yang memotivasi sebagian kecil masyarakat untuk memilih menjalankan usaha sendiri dibandingkan harus bekerja di perusahaan. Namun sayangnya, saat ini masih banyak yang merasa takut untuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629430811f70cd04219525c9/Beberapa%20Tips%20dalam%20Memulai%20Bisnis%20UMKM">menjalankan bisnis</a> nya sendiri. Mereka selalu menganggap bahwa menjalankan bisnis itu butuh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63624a9bc6df9c22701df354/Cara%20Memanfaatkan%20Modal%20Usaha%20Secara%20Efisien">modal besar</a> dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a3dcf2c6df9c22701df70c/Ini%20Dia%20Strategi%20Dasar%20Manajemen%20Risiko%20yang%20Perlu%20Dimiliki%20Pelaku%20UMKM">risiko kegagalannya</a> lebih besar. Karena itu, mereka lebih memilih jalan aman dengan menjadi bekerja di perusahaan. Alasan-alasan tersebut yang menjadi penghambat Sobat meraih sukses. Untuk membantu Sobat melawan rasa takut, menjalankan bisnis dari rumah bisa menjadi langkah awal untuk memulai sebuah usaha.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tips Sukses Bisnis Rumahan</h2>
Agar Sobat tidak termasuk orang yang gagal dalam mengembangkan bisnis rumahan, berikut beberapa kunci sukses bisnis rumahan yang bisa Sobat jalankan.
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3> Awali dengan penuh keyakinan</h3>
</li>
</ol>
Hal ini menjadi langkah utama dan poin penting yang harus dimiliki oleh calon pebisnis. Memiliki tekad dan keyakinan yang kuat akan sangat berguna terutama dalam hal menjalankan usaha Sobat agar terus berkelanjutan dan tidak setengah-setengah dalam memulai sesuatu.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> Mulailah dengan passion</h3>
</li>
</ol>
Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645cb54399fb81039b3e62d4/Konsep%20IKIGAI%20dalam%20berbisnis%2C%20Apa%20Itu%3F%20">passion</a> Sobat, maka kegiatan tersebut akan susah dijalankan. Pilihlah<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis"> peluang bisnis</a> yang benar-benar Sobat cintai. Dengan menekuni bisnis sesuai dengan minat dan bakat Sobat, maka secara tidak langsung Sobat akan mengerjakan semuanya, dimulai dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63b7d045c6df9c22701df7fd/Seberapa%20Penting%20Sih%2C%20Perencanaan%20Usaha%3F">perencanaan bisnis</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62aac0d71f70cd0421952700/Pentingnya%20Standar%20Operasional%20Prosedur%20(SOP)%20dalam%20Berbisnis">operasional bisnis</a> sampai proses <a href="https://www.sobatpajak.com/article/638ef048c6df9c22701df5a8/Bantu%20Kembangkan%20Usaha%2C%20Apa%20Itu%20Iklan%20Pada%20Produk%3F">pengembangannya</a> dengan senang hati dan tuntas.&nbsp;
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3> Tentukan impian yang menjadi tujuan bisnis</h3>
</li>
</ol>
Seperti halnya menjalani hidup, menjalankan bisnis rumahan juga mengharuskan Sobat menentukan tujuan bisnis. Meskipun bisnis Sobat dijalankankan di rumah, Sobat harus memiliki planning untuk jangka pendek dan impian jangka panjang yang harus Sobat capai. Dengan begitu Sobat akan menjalankan bisnis dengan penuh semangat dan antusias untuk mencapai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a321c81f70cd04219526ab/Tips%20Meningkatkan%20Target%20Penjualan">target-target</a> yang telah Sobat tentukan.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3> Tekun, disiplin, dan pantang menyerah</h3>
</li>
</ol>
Waktu yang biasanya digunakan oleh orang lain untuk bersantai, tetapi kita gunakan untuk bekerja, mengorbankan waktu untuk bersenang-senang di awal, dan menikmati waktu-waktu yang hilang tersebut setelah sukses berbisnis. Bisnis juga memerlukan sifat yang tekun menjalankan bisnis, sikap disiplin, serta pantang menyerah dalam menghadapi semua <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6435292899fb81039b3e5fa6/Tantangan%20dan%20Hambatan%20dalam%20Membuka%20Usaha">tantangan dan hambatan</a> yang dihadapi usaha.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3> Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan</h3>
</li>
</ol>
Untuk menghadapi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f4dd6fdc605704039a8de1/Tips%20Menghadapi%20Persaingan%20Bisnis">persaingan bisnis</a> yang semakin berkembang, sebaiknya tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Sobat untuk menunjang pertumbuhan usaha. Bukan hanya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha saja yang dibutuhkan, keterampilan melihat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang pasar</a> serta pengetahuan untuk menciptakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649416c601a1497481d3667d/Viral%20Kedai%20Kopi%20Keliling%2C%20Apa%20Bedanya%20Dengan%20%E2%80%9CStarling%E2%80%9D%3F%20%20">inovasi baru</a> juga diperlukan guna memenangkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/648ae25399fb81039b3e687d/Ide%20Bisnis%20Sobat%20Ditiru%20Kompetitor%3F%20Ini%20Tips%20Menghadapinya!%C2%A0%C2%A0">persaingan pasar</a>.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3> Bangun brand bisnis</h3>
</li>
</ol>
Walaupun menjalankan bisnis di rumah, bukan berarti bisnis Sobat tidak bisa dikelola secara profesional. Mulailah dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6295e1101f70cd04219525d5/Perlunya%20Branding%20dalam%20Berbisnis">membangun brand bisnis</a> yang baik dimata para pelanggan. Dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63749c84c6df9c22701df49d/Ini%20Dia%20Cara%20Branding%20Produk%20untuk%20UMKM%20yang%20Menarik%20dan%20Efektif.">branding</a> yang baik, Sobat bisa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62bad7501f70cd04219527f9/Membangun%20Customer%20Relationship%20dengan%20Pelanggan">menarik konsumen</a> mengenal lebih dekat bisnis rumahan yang Sobat jalankan sehingga mereka tidak ragu untuk lebih loyal pada produk-produk yang Sobat pasarkan.
&nbsp;
Kunci kesuksesan bisnis rumahan sebenarnya ada di tangan Sobat. Oleh karena itu, yakinkan diri Sobat untuk memulainya dengan niat dan tekad yang kuat. Pastikan bisnis rumahan Sobat dikelola secara profesional agar hasil yang diperoleh juga bisa maksimal.&nbsp;
Nah, itu tadi kiat-kiat sukses dalam menjalankan bisnis rumahan. Ingat Sobat! Semua hal butuh proses dan kesabaran, tidak ada yang instan, mulailah dari lingkup kecil seperti bisnis rumahan ini, jika dirasa mampu berkembang lebih besar maka gunakanlah peluang yang ada untuk memperbesar usaha Sobat.
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Tak bisa dipungkiri, menjalankan bisnis dapat memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha. Hal ini juga yang memotivasi sebagian kecil masyarakat untuk memilih menjalankan usaha sendiri dibandingkan harus bekerja di perusahaan. Namun sayangnya, saat ini masih banyak yang merasa takut untuk menjalankan bisnis nya sendiri. Mereka selalu menganggap bahwa menjalankan bisnis itu butuh modal besar dan risiko kegagalannya lebih besar. Karena itu, mereka lebih memilih jalan aman dengan menjadi bekerja di perusahaan. Alasan-alasan tersebut yang menjadi penghambat Sobat meraih sukses. Untuk membantu Sobat melawan rasa takut, menjalankan bisnis dari rumah bisa menjadi langkah awal untuk memulai sebuah usaha. 

Kunci Sukses Menjalankan Bisnis Rumahan

Berawal dari kondisi masyarakat akan tuntutan keadilan ini terlahirlah bentuk pengaduan atau laporan masyarakat kepada pemerintah yang memerlukan penanganan secara konsepsional. Dengan adanya informasi, data, atau pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, tentunya diperlukan penyidikan yang meliputi kegiatan pengamatan dan pemeriksaan bukti permulaan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tindak Pidana</h2>
Mengacu pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007">Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</a> yang sebagaimana telah diubah menjadi <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=717f27f343b511c7JmltdHM9MTY4ODY4ODAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=uu+no+7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">UU No.7 Tahun 2021</a> Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tergolong dapat dikenakan pidana terhadap para pelakunya, baik yang dilakukan oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636a09ebc6df9c22701df3c0/Ketentuan%20Seseorang%20Yang%20Dapat%20Dikatakan%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a> atau aparat pajak. Perbuatan pidana di bidang perpajakan itu dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan yang memuat berbagai unsur diantaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">&nbsp;Unsur Subjek</li>
</ul>
Pelaku perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam undang-undang adalah "Setiap Orang".
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Unsur Perbuatan</li>
</ul>
Pada unsur perbuatan tersebut:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tepatnya dalam Pasal 38, 39, 41A, 41B, dan 43.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perbuatan-perbuatan yang melawan atau menentang hukum dan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perbuatan dilakukan di bidang perpajakan.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Unsur Akibat</li>
</ul>
Akibat yang dimaksud tentunya yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada pendapatan negara. Pendapatan negara ini berupa pajak yang tidak atau kurang dibayar.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Unsur Kesalahan</li>
</ul>
Yaitu adanya unsur kesalahan kealpaan atau kesengajaan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tersangka</h2>
Pengertian tersangka yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengamatan</h2>
Kegiatan pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengamat untuk mencocokkan informasi dan fakta, membahas dan mengembangkan lebih lanjut data, informasi, laporan dan/atau pengaduan yang berisi petunjuk adanya dugaan telah atau sedang terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Tujuan pengamatan adalah memperjelas, menambah, dan menyempurnakan adanya data, informasi, laporan, dan/atau pengaduan. Kegiatan selama pengamatan antara lain mencocokkan identitas <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475ced599fb81039b3e6549/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek</a> yang diamati, lokasi atau tempat kedudukan objek, sifat, dan ragam kegiatan usaha termasuk ruang lingkupnya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pemeriksaan Bukti Permulaan</h2>
Dalam pasal 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa salah satu kewenangan Direktur Jenderal Pajak adalah melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan dasar sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">&nbsp;Hasil Pengamatan</li>
</ul>
Dari pengamatan dapat diperoleh data atau fakta yang mengindikasikan dugaan telah terjadi tindak pidana dalam bidang perpajakan. Tindak pidana ini tentunya dilakukan oleh Wajib Pajak yang dilakukan pengamatan.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Hasil Pemeriksaan</li>
</ul>
Hal yang sama juga berlaku pada hasil pemeriksaan baik yang dilakukan secara lengkap atau sederhana, yaitu dapat diperoleh fakta atau data yang kuat indikasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
&nbsp;
Dasar inilah yang digunakan sebagai alasan diperlukannya pemeriksaan yang lebih mendalam guna memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak terhadap Wajib Pajak tersebut.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Berawal dari kondisi masyarakat akan tuntutan keadilan ini terlahirlah bentuk pengaduan atau laporan masyarakat kepada pemerintah yang memerlukan penanganan secara konsepsional. Dengan adanya informasi, data, atau pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, tentunya diperlukan penyidikan yang meliputi kegiatan pengamatan dan pemeriksaan bukti permulaan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sobat Belajar: Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

UMKM merupakan sebuah usaha yang memberikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/628770c71f70cd0421952496/Peran%20UMKM%20dalam%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia">dampak baik bagi perekonomian</a> di Indonesia, karena dengan adanya UMKM maka terciptalah lapangan pekerjaan.&nbsp; Tapi apakah dengan diam saja UMKM akan terus berkembang? Tentu tidak. Diperlukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649416c601a1497481d3667d/Viral%20Kedai%20Kopi%20Keliling%2C%20Apa%20Bedanya%20Dengan%20%E2%80%9CStarling%E2%80%9D%3F%20%20">inovasi</a>, kreatifitas hingga kualitas dari produk UMKM tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bertahan dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636cd236c6df9c22701df3fe/UMKM%20Diminta%20Meningkatkan%20Kualitas%20Produk%2C%20Berikut%20Tipsnya!">peningkatan kualitas produk</a> adalah dengan menerima saran serta <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">mereview</a> dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ad69d5c6df9c22701df78a/Pengaruh%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Usaha">sosial media</a> mengenai produk di era ini.
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Untuk Meningkatkan Kualitas Produk</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Kualitas Desain Dari Kemasan Produk</h3>
</li>
</ol>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6454c0ba99fb81039b3e61e6/Ternyata%20Kemasan%20Produk%20Jadi%20Faktor%20Pendorong%20Kesuksesan%20Bisnis!">Kemasan</a> yang baik adalah kemasan yang dapat melindungi produk nya dari pengaruh lingkungan sekitar dan ketika proses distribusi. Selain melindungi produk nya, kemasan juga memiliki fungsi sebagai sarana dalam pemasaran karena melalui <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63205e36dc605704039a8feb/Tips%20Membuat%20Label%20pada%20Kemasan%20Makanan">kemasan</a> dapat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f0eb9f4e70de058eed538f/Tips%20Foto%20Produk%20agar%20Menarik%20di%20Mata%20Konsumen">menarik daya pikat konsumen</a> terhadap suatu produk.
Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam mendesain kemasan produk yaitu :
<ul style="text-align: justify;">
<li>Faktor Pengamanan, yang dimaksud dengan pengamanan yaitu sebuah kemasan harus dapat melindungi suatu produk terhadap berbagai hal yang mungkin akan terjadi pada saat produk tersebut dipasarkan, sehingga tidak terjadi nya kerusakan terhadap suatu produk.</li>
<li>Faktor Ekonomi, saat membuat kemasan produk tentunya tidak bisa disepelekan mengenai biaya dari pembuatan kemasan produk tersebut agar tidak melebihi proporsi dari manfaatnya.</li>
<li>Faktor Pendistribusian, proses pendistribusian menjadi salah satu faktor yang juga harus diperhatikan. Karena ketika kemasan yang dengan mudah didistribusikan memberikan dampak yang baik juga.</li>
<li>Faktor Komunikasi, komunikasi yang dimaksudkan adalah kemasan dapat menjelaskan isi dari produk tersebut. Pada kemasan telah dijelaskan mengenai produk tersebut serta mudah untuk dilihat,diingat serta dipahami.</li>
<li>Faktor Ergonomi, ketika memilih sebuah kemasan tersebut, maka harus dipastikan agar kemasan tersebut dapat dengan mudah untuk dibuka, dibawa, dan dipegang.</li>
<li>Faktor Estetika, pada era ini tentunya estetika sangat diperhatikan oleh konsumen dan menjadi poin plus jika kemasan memiliki faktor estetika karena akan menambah daya tarik konsumen.</li>
<li>Faktor Lingkungan, kemasan yang dibuat dengan memperhatikan lingkungan adalah kemasan yang baik. Karena selain memperhatikan faktor lainnya yang telah disebutkan diatas, kemasan yang ramah lingkungan, dapat didaur ulang dan dapat dipakai ulang sangat berpengaruh dalam lingkungan kita.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> Memperluas Pemasaran di Akun Media Sosial</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475cfd799fb81039b3e6550/6%20Macam%20Promosi%20yang%20Buat%20Bisnis%20Auto%20Cuan!">promosi</a> mengenai suatu produk dapat dilakukan secara online. Dengan memanfaatkan media sosial dapat memberikan dampak yang baik pada suatu produk. Dengan melakukan pemasaran di media sosial akan dilihat oleh kalangan konsumen mengenai produk kita.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3> Mengidentifikasi Kebutuhan Serta Keinginan Konsumen</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kualitas produk yang baik adalah ketika sudah sesuai dengan kebutuhan serta <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63aac6d0c6df9c22701df759/Pebisnis%20Wajib%20Tahu%2C%20Ini%20Dia%20Tahapan%20dalam%20Melakukan%20Riset%20Pasar">keinginan dari konsumen</a>. Ketika konsumen lebih mementingkan harga yang murah, maka tidak diperkenankan untuk melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a83e311f70cd04219526d1/Unsur%20dan%20Jenis%20Biaya%20Produksi">produksi</a> dengan biaya yang lebih besar. Dan ketika konsumen yang ditargetkan lebih menginginkan produk yang melebihi harga maka produk dapat diproduksi sesuai dengan harapan dari konsumen.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3> Mengelola Permintaan Konsumen Dengan Baik</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ketika sudah mengetahui kebutuhan serta keinginan dari konsumen, maka pelaku UMKM harus mengelola permintaan tersebut dengan baik. Dalam pemasaran produk harus diperhatikan dari permintaan konsumen. Kualitas produk tidak hanya dilihat dari fitur yang terdapat pada suatu produk, namun dapat melalui unsur yang tak berwujud seperti hal nya konsumen memiliki rasa bangga ketika memiliki sebuah produk tersebut. Oleh karena itu, mengelola permintaan dari konsumen sangatlah penting dan dapat memberikan dampak yang baik serta kualitas yang baik terhadap suatu produk.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3> Meningkatkan Nilai Dari Produk</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biasanya sebelum membeli, konsumen akan memilih produk yang memiliki nilai yang tinggi. Ketika produk yang di produksi memiliki nilai yang tinggi, maka konsumen akan dengan cepat memiliki daya tarik terhadap suatu produk tersebut.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3> Kreatifitas Terhadap Produk yang Sudah Ada</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perkembangan teknologi yang pesat, menyebabkan suatu produk harus selalu memiliki inovasi serta kreatifitas yang baru. Tidak harus dengan meluncurkan produk baru. Dengan memodifikasi produk yang sudah ada dapat dijadikan sebagai alternatif bagi pelaku UMKM. Modifikasi yang dimaksud bisa saja dengan menambahkan sebuah fitur baru dari suatu produk tersebut, perubahan yang dilakukan tidak harus signifikan berbeda, dengan penambahan atau perubahan kecil yang memberikan poin plus kepada produk itu juga dapat dilakukan.
Menjaga kualitas produk adalah kewajiban yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Karena dengan kualitas produk yang baik, maka produk tersebut akan memiliki nilai yang tinggi serta dapat memberikan rasa kepuasan terhadap suatu produk tersebut. Dengan demikian konsumen akan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap produk kita dan dapat memberikan keuntungan juga bagi kita.
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.
&nbsp;

UMKM merupakan sebuah usaha yang memberikan dampak baik bagi perekonomian di Indonesia, karena dengan adanya UMKM maka terciptalah lapangan pekerjaan.  Tapi apakah dengan diam saja UMKM akan terus berkembang? Tentu tidak. Diperlukan inovasi, kreatifitas hingga kualitas dari produk UMKM tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bertahan dalam peningkatan kualitas produk adalah dengan menerima saran serta mereview dari sosial media mengenai produk di era ini.

Yuk Ketahui Bagaimana Strategi Peningkatan Kualitas Produk UMKM

Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah hal yang dilakukan sesorang atau sekelompok orang untuk menghindari pembayaran pajak. Yang membedakan dari keduanya adalah aspek legalitas-nya, dimana Tax Avoidance bersifat legal dan Tax Evasion bersifat ilegal. Selain dari aspek legalitas, yang namanya penghindaran pajak walaupun bersifat legal, tetap tidak baik untuk dilakukan ya Sobat, karena dapat merugikan negara. Untuk menentukan suatu kegiatan itu termasuk Tax Avoidance atau Tax Evasion hanya dapat ditentukan oleh pihak yang mengatur perpajakan dalam suatu negara. Untuk mengetahui perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion lebih lanjut, tetap simak Artikel ini sampai habis ya Sobat.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tax Avoidance&nbsp;</h2>
Tax Avoidance adalah sebuah upaya menghindari pembayaran pajak dengan meringankan beban pajak dengan memanfaatkan celah dari ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Sedangkan menurut James Kessler seorang ahli pajak mengatakan tax avoidance ini diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini memiliki maksud dan tujuan yang baik, tidak dimaksudkan untuk menghindari pajak ataupun melakukan tindakan penipuan menggunakan transaksi palsu. Dan, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan memiliki tujuan yang tidak baik, yaitu dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak, dan dengan menggunakan transaksi palsu. &nbsp;
Salah satu contoh memanfaatkan celah dari ketentuan peraturan undang-undang perpajakan adalah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63f4ac9f99fb81039b3e5a19/Pengenaan%20Pajak%20Terbaru%20untuk%20UMKM%20di%20PP%2055%2F2022">pengenaan pajak pada UMKM</a>, dimana sesuai dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=eea1955169f9c879JmltdHM9MTY4NzgyNDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4Mg&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Peraturan+Pemerintah+nomor+23+tahun+2018+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzExNjY2L1BQLzIzJTIwVGFodW4lMjAyMDE4&amp;ntb=1">Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12737/PP/55%20TAHUN%202022">Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022</a>, bahwa UMKM yang memiliki jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c79e01c6df9c22701df8b1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Ini%20Dia%20Daftar%20Biaya%20Sebagai%20Pengurang%20Penghasilan%20Bruto%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan">peredaran bruto</a> atau omzet Rp 500 juta sampai dengan Rp4,8 akan dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. Dengan adanya peraturan ini, maka ada oknum yang memanfaatkan peraturan ini untuk meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara&nbsp;memecah laporan keuangan badan dan usaha pribadi agar peredaran <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c79e01c6df9c22701df8b1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Ini%20Dia%20Daftar%20Biaya%20Sebagai%20Pengurang%20Penghasilan%20Bruto%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan">bruto</a> tidak melebihi Rp 4,8 miliar, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas 0,5% tersebut. Walaupun diatas kertas sudah sesuai dengan peraturan, namun hal ini sangat merugikan karena pendapatan negara melalui pajak berkurang.&nbsp;
Untuk menghindari praktik tax avoidance, pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan-ketentuan, salah satunya adalah anti-thin capitalization. Anti-thin capitalization adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman dan bukan menambah modal untuk dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba ketentuan. Ketentuan yang dibuat pemerintah untuk menghindari praktik ini adalah undang-undang PPh pasal 18 ayat 1 dan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=468d767ca8e76540JmltdHM9MTY4NzgyNDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3Nw&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PMK+No.169%2fPMK.03%2f2015+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEwOTI2L1BFUl9NRU5LRVUvMTY5L1BNSy4wMTAvMjAxNQ&amp;ntb=1">PMK Nomor 169/PMK.10/2015</a> tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.&nbsp;Pada ketentuan ini mengatur besarnya ratio perbandingan antara modal dan utang suatu perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tax Evasion&nbsp;</h2>
Tax evasion adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi nilai beban pajak Wajib Pajak, baik pribadi maupun badan atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali dengan cara-cara ilegal. Sedangkan, menurut Defiandry Taslim seorang praktisi dan akademisi perpajakan, mengartikan tax evasion adalah sebuah usaha-usaha kecil untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau dengan kata lain menggeser beban pajak yang terutang dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. &nbsp;
Contoh kasus tax evasion adalah Wajib Pajak dengan sengaja tidak melakukan pelaporan baik sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b43c0f1f70cd04219527a8/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">SPT</a>, menggunakan beban biaya yang tidak seharusnya agar dapat dijadikan pengurangan dalam penghasilan dengan maksud untuk mengurangi beban pajak, kemudian membuat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b403051f70cd042195279e/Kesalahan%20Umum%20dalam%20Pembuatan%20Laporan%20Keuangan">laporan keuangan</a> yang palsu dengan cara membesarkan biaya atau mengadakan biaya yang&nbsp; sebenarnya tidak ada. &nbsp;
Pihak DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia sendiri sudah mengatur hukuman-hukuman untuk pelaku Tax Evasion ini. Mulai dari hukuman yang ringan, yaitu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6480538e99fb81039b3e6696/Sobat%20Belajar%3A%20Ketahui%20Berbagai%20Sanksi%20Denda%20Dalam%20Pajak">sanksi</a> administrasi yang dapat berupa bunga, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6480538e99fb81039b3e6696/Sobat%20Belajar%3A%20Ketahui%20Berbagai%20Sanksi%20Denda%20Dalam%20Pajak">denda</a>, kenaikan dengan besaran diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=783e3fab6e46ea01JmltdHM9MTY4NzgyNDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=undang-undang+HPP+nomor+7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">undang-undang HPP nomor 7 tahun 2021</a>. Serta, untuk pelanggaran berat akan dikenakan hukuman yang berat seperti sanksi pidana berupa penjara.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Sampai sini pembahasan kita mengenai Tax Avoidance dan Tax Evasion. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah hal yang dilakukan sesorang atau sekelompok orang untuk menghindari pembayaran pajak. Yang membedakan dari keduanya adalah legalitas dimana Tax Avoidance bersifat legal dan Tax Evasion bersifat ilegal. Namun untuk menentukan suatu kegiatan itu termasuk Tax Avoidance atau Tax Evasion hanya dapat ditentukan oleh pihak yang mengatur perpajakan dalam suatu negara. Namun di negara kita Indonesia keduanya dinyatakan illegal karena kedua hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Sobat Belajar: Mengenal Apa Itu Tax Avoidance dan Tax Evasion 

Dalam pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur), wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP.
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang terdiri dari 13 digit dan menjadi syarat dalam pembuatan e-faktur. NSFP ini dilampirkan bersama dengan kode faktur pajak yang diletakkan pada awal nomor seri. Kode Faktur Pajak terdiri dari dua digit kode transaksi dan satu digit kode khusus. Untuk mendapatkan NSFP ini, PKP dapat mendapatkannya secara offline dan secara online.
<h2>A. Secara Offline</h2>
PKP bisa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan untuk melakukan pengajuan NSFP. Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh:
<ol style="text-align: justify;">
<li>PKP harus mengajukan surat permohonan untuk kode aktivasi dan password kepada KPP tempat PKP dikukuhkan.</li>
<li>PKP harus telah melapor SPT Masa ppn untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berurutan pada tanggal PKP mengajukan permhonan NSFP</li>
<li>PKP akan diberikan kode aktivasi dan password jika telah memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Ditjen Pajak No.PER-05/PJ/2012 dan telah diverifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.03/2012. Kode aktivasi dan password akan dikirim melalui email PKP yang tertulis di surat permohonan yang dibuat PKP</li>
<li>Jika sudah menerima kode aktivasi dan password, PKP bisa meminta NSFP dengan formulir yang disediakan oleh KPP</li>
</ol>
<h2>B. Secara Online</h2>
Sekarang PKP juga bisa meminta NSFP secara online, dengan menggunakan aplikasi yang bernama e-Nofa. E-Nofa adalah website yang digunakan untuk melakukan permohonan NSFP secara online. PKP tidak perlu repot-repot datang ke KPP dan mengantri dengan adanya e-Nofa ini. Namun sebelum melakukan pengajuan NSFP di aplikasi e-Nofa, PKP harus persyaratan yang ada:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pengusaha sudah harus terdaftar dan dikukuhkan menjadi PKP</li>
<li>Mempunyai Sertifikat Elektronik Pajak (e-sertifikat). E-sertifikat ini dapat didapatkan dengan mengajukannya ke KPP tempat PKP terdaftar. Masa berlaku e-sertifikat hanya 2 tahun sejak diterbitkan, PKP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan yang baru sebelum masa berlaku habis. Isi dari e-sertifikat itu sendiri adalah identitas resmi WP dari DJP dan tanda tangan digital.</li>
<li>Mempunyai kode aktivasi dan password. Untuk mendapatkan kode aktivasi dan password ini, PKP harus mendatangi KPP dan mengisi formulir permintaan kode aktivasi dan password.</li>
</ul>
Jika PKP sudah memiliki kode aktivasi dan password, selanjutnya PKP harus menginstal sertifikat elektronik terlebih dahulu, berikut langkah-langkahnya:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Login akun melalui <a href="efaktur.pajak.go.id/login">efaktur.pajak.go.id/login</a></li>
<li>Setelah masuk ke halaman website, pilih menu &ldquo;Download Sertifikat Digital&rdquo;</li>
<li>Pada halaman tersebut, akan muncul informasi masa berlaku sertifikat elektronik</li>
<li>Klik &ldquo;Unduh&rdquo; untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang berformat akhiran .p12</li>
</ol>
Jika sudah menginstal sertifikat elektronik, selanjutnya PKP sudah bisa melakukan pengajuan NSFP, berikut tahapannya:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Login akun melalui <a href="efaktur.pajak.go.id/login">efaktur.pajak.go.id/login</a></li>
<li style="text-align: justify;">Setelah masuk ke halaman website, pilih menu &ldquo;Permintaan NSFP&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Masukkan sertifikat elektronik yang sudah diunduh tadi dan klik OK</li>
<li style="text-align: justify;">Jika muncul pemberitahuan Your connection is not private, pilih &ldquo;Advanced&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah itu pilih &ldquo;Proceed to efaktur.pajak.go.id (unsafe)&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Di halaman selanjutnya, PKP mengisi informasi yang dibutuhkan dan jumlah NSFP yang diminta. Kemudian klik &ldquo;Proses&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Akan muncul pemberitahuan jika permohonan NSFP disetujui dan surat dapat diunduh, pilih &ldquo;OK&rdquo; maka browser akan mengunduh otomatis NSFP yang diberikan</li>
</ol>

Dalam pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur), wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP. 

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan Cara Mendapatkannya untuk PKP

Menurut prinsip akuntansi Indonesia, pengertian Harga Pokok Penjualan (HPP) sendiri dapat diartikan jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Istilah ini sendiri cukup sering digunakan dalam dunia bisnis, keuangan, maupun akuntansi.
<h2 style="text-align: justify;">Alasan Pentingnya Menghitung HPP</h2>
Berikut penjelasan mengapa pentingnya suatu perusahaan memiliki HPP:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menentukan Harga Jual</h3>
</li>
</ul>
HPP menjadi dasar pertimbangan bagi produsen dalam menentukan harga jual untuk produknya. Dengan mengetahui besar biaya yang dikeluarkan untuk produksi, maka mereka dapat menetapkan harga jualnya agar tetap mendapatkan untung.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memperkirakan Efisiensi Produk</h3>
</li>
</ul>
Besar HPP bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam menentukan jumlah kuantitas yang akan diproduksi agar mendapat keuntungan sesuai target. Jika HPP terlalu besar, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran untuk proses produksi terlalu besar.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menghitung Margin Laba Kotor</h3>
</li>
</ul>
HPP bisa juga membantu perusahaan dalam menghitung berapa laba kotor yang mereka peroleh dalam sekali produksi.
<h2 style="text-align: justify;">Komponen Perhitungan HPP</h2>
Berikut komponen untuk menghitung HPP adalah:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Persediaan Awal Barang Dagang</h3>
</li>
</ul>
Persediaan awal barang dagang adalah total persediaan pada awal periode akuntansi keuangan perusahaan. Persediaan awala dapat dicek dalam neraca saldo periode berjalan maupun di awal perusahaan pada tahun sebelumnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Persediaan Akhir Barang Dagang</h3>
</li>
</ul>
Komponen persediaan akhir barang dagang adalah total persediaan barang di akhir periode akuntansi perusahaan atau pada akhir tahun buku berjalan setelah adanya data penyesuaian perusahaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pembelian bersih</h3>
</li>
</ul>
Pembelian bersih merupakan keseluruhan pembelian barang dagang ditambah biaya angkut yang telah dikurangi potongan atau retur. Unsur-unsur pembelian bersih terdiri dari pembelian kotor, pengurangan harga, potongan pembelian, dan retur pembelian. Untuk menghitung pembelian bersih, dengan cara menjumlahkan pembelian dengan ongkos angkut lalu dikurangi retur dengan potongan pembelian.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Penjualan bersih</h3>
</li>
</ul>
Penjualan bersih merupakan salah satu unsur HPP yang terdiri dari retur pembelian, pembelian kotor, dan pengurangan harga. Nilai ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan nilai retur yang sudah dijumlahkan dengan potongan penjualan.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Menghitung HPP dengan Rumus</h2>
Untuk proses perhitungan HPP adalah sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Menghitung Penjualan Bersih</h3>
</li>
</ol>
Penjualan Bersih = Total Pendapatan &ndash; (Diskon + Retur)
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Menghitung Pembelian Bersih</h3>
</li>
</ol>
Pembelian Bersih = (Pembelian Kotor + Ongkos Pengiriman) &ndash; (Diskon + Retur)
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Menghitung HPP</h3>
</li>
</ol>
HPP = Persediaan Awal + Pembelian Bersih - Persediaan Akhir
Itulah beberapa penjelasan mengenai HPP. Perhitungan HPP ini memiliki peran yang penting dalam proses berjalannya usaha karena berguna untuk memperkirakan keuntungan dari penjualan usaha.

Menurut prinsip akuntansi Indonesia, pengertian Harga Pokok Penjualan (HPP) sendiri dapat diartikan jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Istilah ini sendiri cukup sering digunakan dalam dunia bisnis, keuangan, maupun akuntansi.

Apa itu Harga Pokok Penjualan?

Mengacu pada pasal 9 <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=495d779a7b4e1504JmltdHM9MTY4ODUxNTIwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3NQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=UU+42+tahun+2009+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzgzNzEvVVUvNDIlMjBUQUhVTiUyMDIwMDk&amp;ntb=1">UU 42 tahun 2009</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=f5a3ee6230fc8512JmltdHM9MTY4ODUxNTIwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=uu+no.7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">UU No.7 Tahun 2021</a>. Restitusi adalah permohonan pengembalian dalam hal kelebihan pembayaran pajak dari yang seharusnya terutang atau dibayar oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636a09ebc6df9c22701df3c0/Ketentuan%20Seseorang%20Yang%20Dapat%20Dikatakan%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a>. Penyebab terjadinya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6470731f99fb81039b3e651b/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Restitusi%20dan%20Kompensasi%20Dalam%20PPN%20Lebih%20Bayar">lebih bayar pada PPN</a> adalah jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649418a301a1497481d36682/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Kredit%20Pajak%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan%20">kredit pajak</a> yang lebih besar dari jumlah pajak yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aa70d33e4ece4dab24453/Sobat%20Belajar%3A%20Pengakuan%20Pajak%20Sebagai%20Utang">terutang</a>, atau jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/641d7e6899fb81039b3e5de7/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pajak%20Masukan%20dan%20Pajak%20Keluaran">Pajak Masukan</a>&nbsp; lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak tertentu. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada masa pajak berikutnya, tetapi selain dikompensasikan PKP juga dapat melakukan restitusi PPN. Restitusi PPN dapat dilakukan atas 2 kondisi, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang: Kondisi ini terjadi ketika Wajib Pajak membayar pajak yang dimana seharusnya tidak terutang pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM: Kondisi ini terjadi ketika Wajib Pajak membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya.</li>
</ul>
Namun, tidak semua <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6458c02799fb81039b3e61ff/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%3F%20">Pengusaha Kena Pajak</a> dapat mengajukan permohonan Restitusi. Pengusaha Kena Pajak yang dikecualikan dari permohonan restitusi adalah:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64799b9599fb81039b3e65dd/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20%E2%80%93%20Serbi%20Pajak%20Ekspor%20">ekspor</a> /BKP berwujud dan tidak berwujud</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63720bcbc6df9c22701df46f/Pahami%20Perbedaan%20dari%20Pemungutan%20dan%20Pemotongan%20Pajak">pemungut</a> PPN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang penyerahan BKP/JKP nya tidak <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62bc00111f70cd0421952805/Asas%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">dipungut </a>PPN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang melakukan ekspor JKP</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang belum berproduksi</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Permohonan Restitusi</h2>
Permohonan restitusi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a> yang disampaikan dapat dilakukan melalui:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat Pemberitahuan Masa PPN, dimana pada SPT Masa PPN terdapat bagian kolom yang berisi perlakuan apa saja yang ingin dilakukan Wajib Pajak dalam hal terdapat pajak yang lebih dibayar. Wajib Pajak dapat memilih perlakuan restitusi, apabila ingin mengajukan permohonan restitusi. Setelah memilih restitusi, Wajib Pajak juga harus memilih bahwa proses restitusi dilakukan melalui prosedur Restitusi Biasa atau melalui Pengembalian Pendahuluan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat permohonan, apabila Wajib Pajak pada SPT Masa&nbsp; kolom SPT bagian "Dikembalikan&rdquo; tidak diisi</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kelengkapan Dokumen Permohonan Restitusi PPN</h2>
Dokumen yang harus disampaikan dalam permohonan pengembalian PPN dapat diklasifikasikan menjadi dokumen sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Penyerahan/Perolehan/Penerimaan BKP/JKP serta Pemanfaatan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean</li>
</ul>
Restitusi berkaitan dengan penyerahan/perolehan/penerimaan BKP dan/atau JKP serta pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, bukti atau dokumen yang dilampirkan sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://www.sobatpajak.com/article/629dcf4f1f70cd0421952636/Apa%20itu%20Faktur%20Pajak%3F">Faktur pajak</a> keluaran dan faktur pajak masukan yang direstitusi</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dokumen-dokumen pendukung seperti:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Faktur Penjualan/faktur pembelian, (jika faktur pajak dibuat terpisah dengan faktur penjualan/pembelian tersebut)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dokumen pengiriman/penerimaan barang: dan&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dokumen penerimaan pembayaran&nbsp;</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Impor Barang Kena Pajak</li>
</ul>
Bukti atau dokumen yang dilampirkan pada restitusi berkaitan dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770cd899fb81039b3e6581/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20-%20Serbi%20Pajak%20Impor%C2%A0">impor</a> BKP yaitu:
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan SSP atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan PIB</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang wajib LPS&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Ekspor Barang Kena Pajak</li>
</ul>
Bukti atau dokumen yang dilampirkan pada restitusi berkaitan dengan ekspor BKP adalah:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Dirjen Bea dan Cukai, dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dokumen instruksi untuk mengangkut/pengangkutan (melalui darat, udara, atau laut)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, jika ekspor dilakukan menggunakan LC&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Polis asuransi Barang Kena Pajak yang diekspor, apabila Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan (asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sertifikasi dari instansi tertentu</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kelebihan Pembayaran Pajak&nbsp;</h2>
Bukti atau dokumen yang dilampirkan pada restitusi berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi masa pajak sebelumnya adalah seluruh bukti atau dokumen sesuai dengan permasalahan permohonan restitusi di atas yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak pada masa pajak bersangkutan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pemeriksaan Penyelesaian Restitusi PPN</h2>
Proses penyelesaian restitusi selain dari PKP tertentu dan PKP syarat tertentu dilakukan dengan melalui pemeriksaan. Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aace433e4ece4dab2445d/Sobat%20Belajar%3A%20%20Mengenal%20Surat%20Ketetapan%20Pajak%20">surat ketetapan pajak</a>&nbsp; setelah dilakukan pemeriksaan, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP kegiatan tertentu.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP selain kegiatan tertentu.</li>
</ul>
Jangka Waktu Pemeriksaan Restitusi PKP dengan Kegiatan Tertentu
Yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu, yaitu sebagai berikut:&nbsp;
(1) Kegiatan ekspor BKP&nbsp;
(2) Penyerahan BKP / JKP yang dilakukan pada Pemungut PPN.
🡪 dilakukan pemeriksaan secara lengkap, baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi pada PKP Kegiatan Tertentu dengan Resiko Rendah</li>
</ul>
Pemeriksaan restitusi kepada PKP kegiatan tertentu dengan risiko rendah memiliki jangka waktu yaitu 2 bulan sejak diterimanya permohonan (secara lengkap). Yang termasuk PKP dengan kategori risiko rendah adalah PKP yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN dan/atau PKP yang mengekspor BKP, yang merupakan:&nbsp;
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Produsen</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perusahaan terbuka;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perusahaan yang pemegang saham terbesarnya pemerintah pusat atau daerah.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi pada PKP Kegiatan Tertentu dengan Resiko Tinggi</li>
</ul>
Pemeriksaan restitusi pada PKP kegiatan tertentu dengan resiko tinggi adalah 4 bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
 
<h2 style="text-align: justify;">Penelitian Penyelesaian Restitusi PPN</h2>
Proses penyelesaian restitusi pada PKP tertentu dan PKP yang memenuhi syarat tertentu dilakukan melalui penelitian, dan PKP kriteria tertentu atau PKP yang memenuhi syarat tertentu harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak maksimal 1 bulan sejak diterimanya permohonan.
Yang dimaksud WP yang memenuhi syarat tertentu adalah WP yang:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Benar pemenuhan ketentuan pasal 9 ayat (4b) UU 42 tahun 2009</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://www.sobatpajak.com/article/64142cbe99fb81039b3e5d6b/Siapkan%20Dokumen%20Ini%20Sebelum%20Lapor%20SPT%20Tahunan">Lengkap SPT dan lampiran-lampirannya</a></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Benar penulisan dan penghitungan pajaknya</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembayaran telah dilakukan oleh Wajib Pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Benar alamat yang tercantum dalam SPT atau surat pemberitahuan perubahan alamat.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Benar <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649418a301a1497481d36682/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Kredit%20Pajak%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan%20">kredit pajak</a> berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi DJP</li>
</ul>
&nbsp;
Nah, Sobat! Pastikan jika ingin mengajukan permohonan restitusi kalian memenuhi syarat-syarat di atas ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Mengacu pada pasal 9 UU 42 tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021. Restitusi adalah permohonan pengembalian dalam hal kelebihan pembayaran pajak dari yang seharusnya terutang atau dibayar oleh Wajib Pajak. Penyebab terjadinya lebih bayar pada PPN adalah jumlah kredit pajak yang lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau jumlah Pajak Masukan  lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak tertentu. A

Sobat Belajar: Permohonan Restitusi PPN

Reputasi akan sebuah bisnis tentunya sangatlah penting bagi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6399a996c6df9c22701df65e/Faktor-Faktor%20Pendorong%20Perkembangan%20Bisnis%20UMKM">perkembangan bisnis</a> terebut. Reputasi merupakan komponen penting dalam menjalankan bisnis karena secara tidak langsung hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a321c81f70cd04219526ab/Tips%20Meningkatkan%20Target%20Penjualan">tingkat penjualan</a> produk yang dipasarkan serta tingkat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647999a499fb81039b3e65cf/Ternyata%20Cara%20Ini%20Bikin%20Pelanggan%20Lebih%20Percaya%20Bisnis%20Online%20Sobat!%20">kepercayaan pelanggan</a> akan bisnis tersebut.&nbsp;&nbsp;
Reputasi bisnis juga menjadi salah satu alasan pelanggan memilih dan membeli suatu produk. Misalnya ketikat Sobat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c52489c6df9c22701df88f/Bisnis%20Online%20atau%20Bisnis%20Offline%2C%20Mana%20yang%20Menguntungkan%3F">berbelanja online</a>. Sobat tentunya akan melihat ulasan atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">review</a> terlebih dahulu dan akan memilih produk yang memiliki ulasan yang baik. Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya peran reputasi dalam perjalanan sebuah usaha. Lalu, apa sih yang dimaksud reputasi bisnis? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan reputasi bisnis Sobat kedepannya? Yuk, simak artikel ini sampai akhir ya!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Reputasi Bisnis&nbsp;</h2>
Reputasi sendiri berarti setiap perilaku ataupun perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan impresi atau citra baik dari sekitar. Dalam berbisnis, sebuah brand yang ingin mendapatkan reputasi baik harus bisa memberikan dampak yang positif juga bagi konsumennya. Misal, Sobat menjalankan sebuah bisnis di bidang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63906f41c6df9c22701df5eb/Punya%20Usaha%20Kuliner%3F%20Ini%20Dia%205%20Strategi%20Pemasaran%20Untuk%20Kembangkan%20Usahamu!">kuliner</a>. Dimana Sobat memiliki restoran yang menjual makanan nusantara dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f0e8194e70de058eed5382/Cara%20Menentukan%20Harga%20Jual%20Produk">harga</a> yang terjangkau. Lalu, untuk mendapatkan reputasi baik dari para pelanggan, maka Sobat harus bisa memberikan makanan, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/631f1012dc605704039a8fca/Tips%20dalam%20Memberikan%20Pelayanan%20Prima%20kepada%20Pelanggan">pelayanan</a> hingga <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649ab22733e4ece4dab24478/Faktor%20-%20Faktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Pemilihan%20Lokasi%20Usaha">tempat</a> yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63736b9dc6df9c22701df47f/Yuk%20Ketahui%20Bagaimana%20Strategi%20Peningkatan%20Kualitas%20Produk%20UMKM">berkualitas</a> dengan range harga yang Sobat tawarkan.&nbsp;&nbsp;
Semakin banyak <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64197d0f99fb81039b3e5dab/Yuk%20Intip%20Perilaku%20Konsumen%20serta%20Cara%20Memahaminya">pelanggan</a> yang merasa cocok dengan produk yang Sobat tawarkan, maka semakin baik pula reputasi brand Sobat. Dengan begitu, secara alami para pelanggan yang merasa puas pun akan perlahan akan turut <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6311bca3dc605704039a8f10/Strategi%20Marketing%20Word%20of%20Mouth">merekomendasikan produk sobat</a> kepada orang lain di sekitarnya. Dengan begitu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770b5399fb81039b3e6578/Tingkatkan%20Konversi%20Penjualan%20Sobat%20Dengan%20Cara%20Ini!%20%20">penjualan</a> yang Sobat dapatkan pun akan jauh lebih tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa reputasi akan suatu usaha memiliki pengaruh yang cukup besar. Karena tidak sedikit juga usaha &ndash; usaha yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642d3bc799fb81039b3e5f05/Perhatikan%20Ini%20Kalau%20Nggak%20Mau%20Bisnis%20Online%20Sobat%20Gulung%20Tikar!%C2%A0">gulung tikar</a> karena kurang berupaya dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6486dd8499fb81039b3e6797/5%20Cara%20Jitu%20Mempertahankan%20Pelanggan%20Sobat!%20">mempertahankan</a> nama baik usahanya. Agar hal serupa tidak dialami oleh Sobat sekalian, berikut beberapa tips yang bisa Sobat coba.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mudah Meningkatkan Reputasi Usaha&nbsp;</h2>
<h3>1. Berikan imbalan terhadap pelanggan aktif&nbsp;</h3>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">Ulasan</a> akan produk Sobat sangat berarti bagi pertumbuhan bisnis Sobat sehingga memberikan apresiasi seperti reward kepada pelanggan yang telah memberikan ulasan akan sangat memberikan dampak positif. Karena faktanya, mendapatkan ulasan baik ternyata cukup sulit didapatkan, menurut Review Trackers, 21 persen pelanggan hanya akan menulis ulasan ketika melalui <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647ef2de99fb81039b3e6641/Memangnya%20Customer%20Experience%20Itu%20Penting%3F">pengalaman</a> buruk dibandingkan pengalaman yang baik. Maka itu, untuk memperbanyak ulasan, Sobat bisa mencoba untuk menawarkan insentif untuk para pelanggan yang meninggalkan ulasan di produk Sobat.&nbsp;&nbsp;
<h3>2. Layanan yang Optimal&nbsp;</h3>
Salah satu cara paling ampuh yang bisa Sobat lakukan untuk meningkatkan reputasi sebuah bisnis adalah dengan memberikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/631f1012dc605704039a8fca/Tips%20dalam%20Memberikan%20Pelayanan%20Prima%20kepada%20Pelanggan">pelayanan terbaik</a> bagi para pelanggan. Dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63074245dc605704039a8e8a/Mengenal%20Indikator%20Kepuasan%20Pelanggan">rasa puas</a> akan pelayanan yang diberikan terhadap pelanggan, tentunya citra akan bisnis Sobat juga meningkat. Apabila Sobat menjalankan sebuah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64917f7c6e50db33a380b56e/Ternyata%20Strategi%20Marketing%20Ini%20Paling%20Populer%20Dikalangan%20Pebisnis%20Online!">bisnis online</a>, maka tanggapan yang cepat akan menjadi hal yang krusial. Dengan begitu, para pelanggan tersebut tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan jawaban. Sobat bisa mencoba berbagai cara yang bisa menunjukkan kepada pelanggan bahwa mereka sangat berarti untuk bisnis Sobat, sehingga secara tidak langsung para pelanggan akan merasa lebih istimewa dan akan selalu mengingat akan produk serta bisnis Sobat.&nbsp;&nbsp;
<h3>3. Terbuka akan ulasan buruk</h3>
&nbsp;Tidak bisa dipungkiri, pasti Sobat juga akan menerima berbagai ulasan yang kurang memuaskan. Hal tersebut wajar untuk para pelaku usaha. Sederhananya, Sobat tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan tetapi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62fa0f13dc605704039a8dfa/Cara%20Menangani%20Komplain%20Pelanggan">ulasan-ulasan buruk</a> tersebut bisa Sobat jadikan pembelajaran. Jadi, ketika mendapatkan ulasan yang kurang memuaskan tetaplah memberikan respon. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa Sobat peduli dengan kritik ataupun saran dari para pelanggan terebut. Selain itu, Sobat juga akan memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan pelanggan yang dapat memancing munculnya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6486dd8499fb81039b3e6797/5%20Cara%20Jitu%20Mempertahankan%20Pelanggan%20Sobat!%20">pelanggan setia</a>.&nbsp;&nbsp;
<h3>4. Mengedukasi Konsumen&nbsp;</h3>
Sobat juga bisa meningkatkan reputasi bisnis dengan memberikan edukasi target bisnis Sobat. Bisa melalui postingan di <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63341415c6df9c22701df00d/Peranan%20Konten%20Di%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Peningkatan%20Brand%20Awareness%20Pada%20UMKM">sosial media</a>, seperti <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ad69d5c6df9c22701df78a/Pengaruh%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Usaha">Instagram</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e32b399fb81039b3e5f24/Pemasaran%20Melalui%20Media%20Sosial%20Facebook">Facebook</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64634f8799fb81039b3e6366/TikTok%20Untuk%20Bisnis%3A%20Semua%20Hal%20Ini%20Sobat%20Harus%20Tahu!%20">TikTok</a>, dan masih banyak lagi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63bfdb12c6df9c22701df855/Strategi%20Promosi%20di%20Platform%20Media%20Sosial">platform</a> lainnya yang bisa membantu. Sebagai contoh, Sobat menjual pakaian secara <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647999a499fb81039b3e65cf/Ternyata%20Cara%20Ini%20Bikin%20Pelanggan%20Lebih%20Percaya%20Bisnis%20Online%20Sobat!%20">online</a>, maka untuk meningkatkan nama baik brand, Sobat bisa membagikan informasi mengenai cara merawat pakaian agar kualitas terus terjaga atau memberikan pengetahuan mengenai cara menyesuaikan warna pakaian. Hal-hal seperti itu rupanya dapat membentuk kredibilitas bisnis. Nama baik brand Sobat juga perlahan akan mulai dikenal oleh orang-orang. Apalagi jika <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6489827299fb81039b3e682b/Jenis%20-%20Jenis%20Konten%20Yang%20Wajib%20Sobat%20Tahu!">konten</a> yang di posting tersebut berhasil viral dan banyak dibagikan.&nbsp;
&nbsp;
Tentunya tidak hanya cara-cara tersebut yang bisa membantu Sobat meningkatkan reputasi bisnis. Masih banyak tips yang bisa Sobat coba kok, tapi tips diatas tentunya bisa banget menjadi langkah awal bagi Sobat-sobat yang ingin memulai meningkatkan reputasi bisnis. Jadi, selamat mencoba ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp;

Reputasi akan sebuah bisnis tentunya sangatlah penting bagi perkembangan bisnis terebut. Reputasi merupakan komponen penting dalam menjalankan bisnis karena secara tidak langsung hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan produk yang dipasarkan serta tingkat kepercayaan pelanggan akan bisnis tersebut.

Artikel Sobat Pajak