<p style="text-align: justify;">Dalam kegiatan jual-beli barang, terutama transaksi jual-beli <em>online</em>, pasti ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan atau bahkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen.&nbsp; Tentu proses retur atau proses pengembalian barang akan terjadi.</p>
<p style="text-align: justify;">Retur adalah kegiatan pengembalian barang yang dilakukan oleh konsumen dikarenakan barang yang mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi, bisa saja barang yang diterima mengalami cacat/kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Tentunya hal ini akan merugikan pihak penjual dikarenakan barang yang diterima harus dikembalikan ke penjual dalam keadaan tidak sempurna sehingga tidak bisa dijual ke pembeli lain. Selain itu, penjual harus menanggung biaya untuk pengiriman atas barang tersebut. Dengan ini penjual perlu belajar untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan packing.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis Retur dalam Transaksi Jual-Beli</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Istilah retur dalam kegiatan transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Retur Pembelian</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Retur Pembelian merupakan kegiatan pengembalian barang dari pembeli kepada penjual biasanya disebabkan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai. Dalam retur pembelian, utang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Retur Pembelian secara kredit, pengembalian barang yang dilakukan dari transaksi penjual kepada pembeli secara kredit dengan cara diangsur dan lunas sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati.</li>
<li>Retur Pembelian secara tunai, pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli secara tunai dan transaksi langsung dicatat di arus kas dengan catatan barang bisa diretur.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Retur Penjualan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Retur Penjualan merupakan penerimaan barang oleh penjual yang telah dikembalikan oleh pembeli. Retur penjualan bisa terjadi jika terjadi kesalahan dari penjual dalam mengirim barang, seperti kesalahan spesifikasi barang yang dikirim. Retur penjualan membuat piutang atau tagihan dari pihak penjual kepada pembeli berkurang. Saat pencatatan jurnal retur penjualan, kolom debit diisi dengan akun retur penjualan sedangkan kolom kredit diisi dengan piutang dagang.</p>
<p style="text-align: justify;">Agar tidak ada kesalahan spesifikasi dalam pengiriman, pihak penjual harus lebih berhati-hati dalam memilih spesifikasi barang sebelum dikirim kepada penjual.</p>
<p style="text-align: justify;">Retur penjualan dan retur pembelian ini umum terjadi dalam kegiatan transaksi jual-beli. Namun, jika terdapat unsur kesengajaan dari pihak penjual mengirim barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai maka penjual dapat terjerat hukum. Hal ini tertuang dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</p>

Dalam kegiatan jual-beli barang, terutama transaksi jual-beli online, pasti ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan atau bahkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen.  Tentu proses retur atau proses pengembalian barang akan terjadi.

Retur Penjualan dan Retur Pembelian dalam Kegiatan Jual-Beli

<p style="text-align: justify;">Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program dimana Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang belum atau tidak diungkap.</p>
<p style="text-align: justify;">PPS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana program ini hampir sama dengan Program Pengampunan Pajak (<em>Tax Amnesty Program</em>) yang dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2016/2017. PPS ini berlangsung selama 6 bulan yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kriteria Peserta PPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaannya PPS, terdapat dua jenis kebijakan dalam PPS yaitu, Kebijakan I dan Kebijakan II.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kebijakan I ini diperuntukkan untuk peserta Wajib Pajak peserta <em>Tax Amnesty</em>, sehingga Wajib Pajak Badan (WP Badan) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat mengikuti Kebijakan I ini. Kebijakan I ini diperuntukkan untuk WP mengungkapkan aset / harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan atau dilaporkan saat mengikuti program <em>Tax Amnesty</em> 2016-2017.</li>
<li>Kebijakan II ini hanya diperuntukkan untuk WPOP, WP Badan tidak dapat mengikuti Kebijakan II ini. Kebijakan II ini diperuntukkan untuk WPOP yang ingin mengungkapkan aset yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Selain itu, WPOP harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Mengikuti PPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tentunya dalam mengikuti PPS ini akan mendapatkaan manfaat kepada mereka yang mengikuti program ungkap harta ini. Pertama, wajib pajak terbebas dari sanksi administratif dan mendapat perlindungan data. Kedua, data harta yang diungkapkan lewat Surat Pemberitahuan harta Bersih (SPPH) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, hingga penuntuta pidana wajib pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kebijakan I</h3>
<ul>
<li>Tidak terkena sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, yaitu 200% dari PPh yang kurang dibayar</li>
<li>Data atau informasi yang sumbernya dari SPPH dan lampirannya diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP yang tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan pidana terhadap WP.</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3>Kebijakan II</h3>
<ul>
<li>Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap;</li>
<li>Data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tarif PPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tarif PPS dibedakan menjadi 2 skema, berikut penjelasannya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Kebijakan I</strong> diperuntukkan WPOP dan WP Badan yang merupakan peserta <em>tax amnesty</em> dengan basis harta dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan ketika mengikuti <em>tax amnesty</em>. Besar tarif pajak yang dikenakan:
<ul>
<li>11% untuk deklarasi Luar Negeri;</li>
<li>8% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;</li>
<li>6% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Wilayah NKRI.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Kebijakan II</strong> diperuntukkan WPOP dengan basis pengungkapan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020 yang belum dilaporkan pada SPT Tahun 2020. Besar tarif pajak yang dikenakan:
<ul>
<li>18% untuk deklarasi Luar Negeri;</li>
<li>14% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;</li>
<li>12% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (<em>renewable energy</em>) di Wilayah NKRI.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">PPS ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban yang belum dilakukan secara sukarela. Program ini dilai menjadi momen yang tepat bagi para wajib paja yang ingin memperbaiki kepatuhan perpajakannya. Dengan mengikuti program PPS, peserta bisa mengamankan aset-aset yang dimiliki serta mendapatkan manfaat-manfaat yang sudah ada.</p>

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program dimana Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang belum atau tidak diungkap.

Berakhir 30 Juni, Yuk Ikut Program Pengungkapan Sukarela

<p style="text-align: justify;">Saat ini <em>cryptocurrency</em> sudah menjadi alat investasi yang umum. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menaruh sebagian uangnya di <em>cryptocurrency</em> sebagai penghasilan tambahan.</p>
<p style="text-align: justify;">Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani resmi mengenakan pajak pada transaksi <em>cryptocurrency</em> atau aset <em>crypto</em>, seperti Bitcoin, Ethreum sampai Dogecoin di Indonesia. Pajak yang dikenakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan aset <em>crypto</em>. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2022.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas <em>Crypto</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pajak PPN dikenakan pada trasaksi <em>crypto</em> dari penjual kepada konsumen. Pajak ini ditarik oleh lembaga yang menyediakan jual-beli aset <em>crypto</em>. Para pedagang fisik aset <em>crypto</em> legal yang teregulasi di Bappebti memiliki kewajiban untuk memungut PPN dan PPh setiap investor yang melakukan transaksi jual beli. Besar tarif PPN yang dikenakan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>1% dari PPN dikalikan dengan nilai transaksi aset <em>crypto</em> bila Penyelenggara Perdangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merupakan pedagang fisik <em>crypto</em>.</li>
<li>2% dari PPN dikalikan dengan nilai transaksi aset <em>crypto</em> bila PPMSE <u>bukan</u> merupakan pedagang fisik</li>
<li>1,1% dari PPN dikalikan dengan nilai konversi aset <em>crypto</em> atas jasa mining sudah verifikasi transaksi aset</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pemungutan PPN ini dilakukan ketika:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembeli aset <em>crypto</em> melakukan pembayaran kepada PPMSE</li>
<li>Pertukaran aset <em>crypto </em>kepada akun pihak lain atau tukar-menukar sesame aset <em>crypto</em></li>
<li>Pemindahan aset <em>crypto</em> ke akun pihak lain dalam hal ini transaksi tukar-menukar aset <em>crypto</em> dengan barang lain selain <em>crypto</em>.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tarif Pajak Penghasilan atas <em>Crypto</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kemudian PPh dikenakan kepada PPMSE atau perusahaan digital yang mendapat penghasilan dari penjualan aset <em>crypto</em> serta kepada penambang (<em>miner)</em> aset <em>crypto</em>. PPh yang dikenakan berupa PPh Pasal 22 dengan tarif:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">0,1% dari nilai transaksi aset <em>crypto </em>tidak termasuk PPN dan PPnBM, dimana PPMSE telah mendapat persetujuan dari pemerintah menjual aset <em>crypto</em></li>
<li style="text-align: justify;">0,2% dari nilai transaksi aset <em>crypto </em>tidak termasuk PPN dan PPnBM, dimana PPMSE <u>tidak</u> mendapat persetujuan dari pemerintah menjual aset <em>crypto</em></li>
<li style="text-align: justify;">0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penambang aset <em>crypto </em>(miner), tidak termasuk PPN dan PPnBM.</li>
</ul>

Saat ini cryptocurrency sudah menjadi alat investasi yang umum. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menaruh sebagian uangnya di cryptocurrency sebagai penghasilan tambahan. 

Punya Investasi Crypto? Jangan Lupa Bayar Pajak

<p style="text-align: justify;">Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaaan tersebut. Laporan keuangan berisi semua pencatatan transaksi dan pencatatan uang yang telah terjadi dalam perusahaan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan ini tentunya untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut dalam periode yang ditentukan. Laporan tersebut tentu akan berguna untuk para pelaku usaha dan atau pemilik usaha.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis-Jenis Laporan Keuangan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Menurut Standar Akutansi Keuangan di Indonesia, ada 5 jenis laporan keuangan yang biasa digunakan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Laporan Laba Rugi (<em>Income Statement</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Laporan laba rugi biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalam untung atau rugi. Laporan laba rugi ini berfungsi untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Di dalam laporan ini juga mengandung informasi berupa pendapatan, pengeluaran, serta beban pajak yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan langkah selanjutnya dalam berbisnis</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Laporan Neraca (<em>Balance Sheet</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Laporan neraca bisa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Laporan ini berfungsi untuk menaksirkan keuangan peruahaan seperti aset, liabilitas (kewajiban), dan ekuitas (modal). Dimana dalam membuat neraca, harus menggunakan persamaan dasar akuntansi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Laporan Perubahan Modal</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan aktiva bersih perusahaan selama satu periode. Komponen yang dibutuhkan untuk membuat laporan ini adalah modal yang dimiliki di awal periode, pengambulan dana dari pemilik usaha, dan total laba rugi dalam periode tersebut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Laporan Arus Kas (<em>Cash Flow Statement</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Laporan arus kas berisi informasi mengenai aliran arus kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain memberi informasi aliran arus kas, laporan ini juga berfungsi sebagai indicator untuk memprediksi arus kas yang mendatang. Laporan arus kas ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Aktivitas Operasi (<em>Operating Activities</em>)</strong>, jurnal laporan arus kas yang berisi kegiatan operasional perusahaan, seperti kegiatan penjualan, pembayaran sewa, pembayaran gaji, dan lain-lain</li>
<li><strong>Aktivitas Investasi (<em>Investing Activities</em>)</strong>, jurnal laporan arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap.</li>
<li><strong>Aktivitas Pendanaan (<em>Financing Activities</em>)</strong>, jurnal laporan arus kas yang berasal dari penambahaan modal perusahaan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<h3><strong>Catatan Atas Laporan Keuangan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Catatan ini biasanya dibuat oleh perusahaan yang berskala besar atau yang sudah <em>go-public</em>. Catatan ini berguna untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait keuangan suatu perusahaan, dimana biasanya memiliki isi yang sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman.</p>

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaaan tersebut. Laporan keuangan berisi semua pencatatan transaksi dan pencatatan uang yang telah terjadi dalam perusahaan tersebut.

5 Jenis Laporan Keuangan dan Fungsinya

<p style="text-align: justify;">Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PKP itu sendiri adalah pihak pengusaha/penjual/perusahaan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dimana PKP harus dikukuhkan oleh DJP dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.</p>
<p style="text-align: justify;">Faktur pajak dapat diartikan sebagai tanda bukti bahwa PKP telah memungut pajak dari konsumen yang telah melakukan transaksi atas BKP atau JKP. Faktur pajak ini berisi besaran PPN yang harus dibayar oleh konsumen kepada PKP, dimana PPN yang tercantum menjadi pajak keluaran untuk PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Dengan adanya faktur pajak, PKP memiliki bukti bahwa PKP telah menyetor, memungut dan melapor SPT Masa PPN sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;">Faktur pajak ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) dan untuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2013.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis-Jenis Faktur Pajak</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Faktur Pajak Keluaran</strong> adalah faktur pajak yang dibuat PKP saat melakukan penjualan atas BKP dan/atau JKP, serta BKP yang tergolong barang mewah;</li>
<li><strong>Faktur Pajak Masukan</strong> adalah faktur pajak yang didapatkan PKP ketika melakukan pembelian BKP dan/atau JKP dari PKP lainnya;</li>
<li><strong>Faktur Pajak Pengganti</strong> adalah penggantian atas faktur pajak yang telah dibuat karena ada kesalahan dalam pengisian. PKP dapat mengeluarkan faktur pajak pengganti bila ada kesalahan dalam pengisian kecuali kesalahan pengisian NPWP.</li>
<li><strong>Faktur Pajak Gabungan</strong> adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;</li>
<li><strong>Faktur Pajak Digunggung</strong> adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual. Untuk faktur pajak jenis ini, hanya PKP pedangan eceran yang boleh membuatnya.</li>
<li><strong>Faktur Pajak Cacat</strong> adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. PKP dapat membetulkna faktur pajak cacat dengan membuat faktur pajak pengganti.</li>
<li><strong>Faktur Pajak Batal</strong> adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan pembatalan transaksi. PKP juga harus membatalkan faktur pajak jika ada kesalahan dalam mengisi NPWP.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kapan Pembuatan Faktur Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Setelah mengetahui fungsi dan jenis faktur, berikutnya kita membahas kapan waktu yang tepat untuk membuat faktur pajak. PKP wajib membuat faktur pajak saat:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penerimaaan pembayaran sebelum terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP</li>
<li>Penerimaan pembayaran termin dalam penyerahan sebagian tahap pekerjaan</li>
<li>Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ketentuan waktu yang tepat untuk pembuatan faktur pajak ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.151/PMK.03/2013.</p>

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PKP itu sendiri adalah pihak pengusaha/penjual/perusahaan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dimana PKP harus dikukuhkan oleh DJP dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Apa itu Faktur Pajak?

<p style="text-align: justify;">Dalam menjalankan usaha, mesin kasir menjadi komponen penting dalam pencatatan transaksi, apalagi semakin berkembangnya zaman mesin kasir pun mengalami kemajuan menjadi <em>Point of Sale</em> (POS).</p>
<p style="text-align: justify;">POS adalah sistem komputerisasi yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tidak hanya merekam penjualan, namun juga memiliki fungsi lainnya, seperti sistem berbasis <em>cloud, </em>manajemen staff, dan lain-lain. Saat ini, sudah banyak usaha yang beralih dari mesin kasir menjadi POS dikarenakan POS memudahkan para usaha menjalani usaha dengan efisien.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tips Memilih Aplikasi Kasir</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Aplikasi disesuaikan dengan Kebutuhan Bisnis</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Banyak sistem POS yang memberikan banyak fitur kepada penggunanya agar memudahkan penjualan. Namun, fitur POS perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, restoran, dan lain sebagainya memiliki perbedaan penggunaan. Oleh karena itu, sebaiknya fitur yang diberikan disesuaikan dengan jenis bisnis yang dijalankan agar tidak membingungkan penggunaan.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Kemudahan dalam Penggunaan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tampilan yang <em>user friendly</em> sudah menjadi aspek yang penting dalam kelangsungan bisnis. Dengan aplikasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan tentu akan mempercepat dan memudahkan penggunaan.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Software Berbasis <em>Cloud</em></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya teknologi berbasis <em>Cloud</em>, data segala transaksi beserta lain-lainnya akan tersimpan secara otomatis. Dengan adanya fitur ini, penjual dapat mengakses data tersebut dimana saja dan kapan saja selama perangkat terhubung dengan internet.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Keamanan Data Terjamin</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">POS yang berbasis online akan menyimpan data transaksinya ke database penyedia jasa POS. Disini pengguna harus memilih aplikasi yang terjamin keamanannya dan reputasinya agar tidak ada kebocoran data.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Terdapat Layanan <em>Customer Service</em></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dalam penggunaan teknologi, tentu sering mengalami error atau ada masalah yang tiba-tiba muncul. Tentu ketika POS mengalami error akan menghambat jalannya kegiatan bisnis. Disini <em>customer service</em> berperan untuk membantu para pengguna yang mengalami kendala tersebut.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Aplikasi Tersinkronisasi dengan Stok Penjualan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dengan aplikasi POS yang tersinkronisasi dengan stok penjualan, tentu akan memudahkan pemilik usaha dalam mencatat persediaan penjualan.</p>

Dalam menjalankan usaha, mesin kasir menjadi komponen penting dalam pencatatan transaksi, apalagi semakin berkembangnya zaman mesin kasir pun mengalami kemajuan menjadi Point of Sale (POS). 

Tips Memilih Aplikasi Kasir untuk Usaha

<p>Di era digital sekarang, kita bisa mendapatkan berbagai hal hanya dengan mengakses computer atau smartphone. Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang signifikan ke berbagai bidang, terutama dalam bisnis. Perusahaan harus bisa menyesuaikan usahanya dengan kemajuan zaman, apalagi sekarang sudah marak dengan bisnis yang berbasis <em>go digital</em>.</p>
<p><em>Go digital</em> atau digitalisasi adalah proses dimana adanya perubahaan bisnis dari yang bersifat konvensional menjadi virtual. Perubahan bisnis ini dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam proses berjalannya usaha.</p>
<p>Namun, sampai saat ini masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum menerapkan <em>go digital</em> ini. Ketua Umum idEA Bima Laga menyampaikan bahwa ada sekitar 19 juta UMKM yang sudah berjualan di platform digital yang di bawah naungannya dan masih ada 11 juta yang belum bergabung platform digital. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM sudah masuk platform digital pada 2024.</p>
<h2><strong>Alasan UMKM Perlu Menerapkan <em>Go Digital</em></strong></h2>
<p>Berikut penjelasan beberapa alasan mengapa para pelaku UMKM perlu menerapkan <em>go digital </em>pada bisnisnya:</p>
<ul>
<li>
<h3>Menjangkau target pasar yang lebih luas</h3>
</li>
</ul>
<p>Dengan memanfaatkan sosial media, iklan di situs website, marketplace, dan lain-lainnya, usaha para UMKM dapat lebih mudah dilirik oleh para konsumen. Marketing tradisional akan memakan waktu lebih lama dan juga hany</p>
<ul>
<li>
<h3>Mengurangi risiko kehilangan target pasar</h3>
</li>
</ul>
<p>Saat ini, banyak sekali usaha konvensional yang kehilangan pelanggan dikarenakan banyak pelanggan yang mulai berpindah untuk berbelanja melalui platform digital dikarenakan kemudahannya. Jika para pelaku UMKM tidak menyesuaikan, maka mereka bisa kehilangan pendapatan dari para pelanggan.</p>
<ul>
<li>
<h3>Pengguna Internet semakin bertambah</h3>
</li>
</ul>
<p>Setiap tahunnya, pengguna internet di dunia, termasuk Indonesia bertambah secara signifikan. Tentunya dengan semakin banyaknya pengguna internet, maka akan semakin banyak pengguna yang memanfaatkan platform digital untuk berbelanja.</p>
<ul>
<li>
<h3>Memangkas biaya operasional</h3>
</li>
</ul>
<p>Dengan menerapkan <em>go digital</em> para pelaku bisa memangkas biaya operasional, seperti biaya sewa kios. Saat ini, para pelaku UMKM tidak harus mempunyai toko fisik agar produk yang dijualnya dapat dikenal. Pelaku UMKM bisa membuat <em>website</em> untuk sebagai tempat untuk menjual produknya. Selain itu, biaya pembuatan <em>website</em> memakan biaya jauh lebih terjangkau daripada harus menyewa tempat fisik untuk usaha.</p>
<ul>
<li>
<h3>Kemudahan mengelola bisnis</h3>
</li>
</ul>
<p>Saat ini platform marketplace, memberikan layanan kepada penjualnya fitur analisis penjualan, pengaturan stok, dan macam-macam sampai fitur laporan penjualan bulanan. Tentu hal ini sangat meringankan pekerjaan para pelaku UMKM dalam mengelola laporan keuangan.</p>
<p>Perpindahan ranah bisnis dari yang bersifat konvensional ke <em>go digital</em> tentu akan terdapat beberapa konsekuensi yang harus ditanggung, seperti perlu menguasai penggunaan teknologi, perlu menguasai teknik packaging, dan lain-lain. Namun dengan memanfaatkan <em>go digital</em> bisnis UMKM akan naik kelas di mata para konsumen. Para konsumen akan merasa produk hasil dari UMKM tidak kalah dengan produk buatan mancanegara.</p>

Di era digital sekarang, kita bisa mendapatkan berbagai hal hanya dengan mengakses computer atau smartphone. Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang signifikan ke berbagai bidang, terutama dalam bisnis. Perusahaan harus bisa menyesuaikan usahanya dengan kemajuan zaman, apalagi sekarang sudah marak dengan bisnis yang berbasis go digital.

Go Digital Strategi Memperkuat UMKM

<p style="text-align: justify;">Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong penjualan produk UMKM dalam acara memeriahkan ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.</p>
<p style="text-align: justify;">Menko Luhut memberikan pesan kepada para pelaku UMKM yang berkesempatan mempromosikan produknya di ajang besar ini perlu memperhatikan kualitas produknya agar bisa meninggalkan kesan positif di mata dunia. Kegiatan ini menjadi kesempatan emas untuk mengenalkan dan mempromosikan produk UMKM dalam negeri kepada semua delegasi G20 dari mancanegara. Pada Jumat (6/5/2022) petang Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koperasi dan UMKM (Menkop) Teten Masduki meresmikan Pasar Nusa Dua di Kabupaten Badung, Bali yang dimana akan digunakan sebagai pusat pameran UMKM menjelang KTT G-20 pada 15-16 November 2022. Pasar Nusa Dua ini akan ditunjukkan untuk para petinggi dan delegasi KTT G20.</p>
<p style="text-align: justify;">Bali Collection di kawasan Nusa Dua akan di alihfungsikan sebagai tempat promosi produk UMKM seperti kopi, camilan, makanan, lukisan, pakaian, produk kecantikan, dan sebagainya yang merupakan hasil karya dari pelaku UMKM Indonesia dan Bali.</p>
<p style="text-align: justify;">Menkop Teten Masduki menjelaskan bahwa Pasar Nusa Dua di Bali tersebut menjadi langkah awal untuk melakukan promosi produk UMKM. Ia juga mengharapkan pembukaan pasar Nusa Dua menjelang ajang KTT G20 diharapkan dapat memberikan kekompakan kepada para pelaku UMKM bisa bangkit walau di tengah pandemi.</p>

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong penjualan produk UMKM dalam acara memeriahkan ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 

KTT G20 2022 akan Jadi Ajang Promosikan Produk UMKM Indonesia

<p style="text-align: justify;">Surat Keterangan Usaha (SKU) menjadi hal yang sangat penting ketika seorang pengusaha ingin mendirikan bisnis usahanya. Surat ini menjadi bukti resmi bahwa usaha yang dijalankan mengikuti aturan pemerintah. SKU ini dikeluarkan oleh aparat berwenang setempat, seperti kelurahan atau kecamatan di tempat usaha didirikan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Keuntungan Pengusaha Memiliki SKU</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Bukti Legal Usaha yang Dijalankan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Manfaat utama dari memiliki SKU tentunya sebagai bukti resmi bahwa usaha yang dijalankan legal dan tidak melanggar aturan pemerintah.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Persyaratan dalam Mengajukan Pinjaman</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Bagi para pelaku UMKM, modal usaha sangat mempengaruhi dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi. Bagi para pengusaha yang memiliki keterbatasan modal, pinjaman bisa menjadi solusi untuk mengembangkan bisnis. Untuk mendapatkan modal pinjaman, SKU menjadi persyaratan yang paling umum ketika kita mengajukannya ke bank atau badan resmi yang memberikan pinjaman.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Persyaratan dalam Mengikuti Tender atau Lelang</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ketika perusahaan ingin berpartisipasi dalam kegiatan tender atau lelang, perusahaan tersebut harus memiliki SKU. SKU ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan bisnis yang dijalankan sah, tetapi juga memastikan program lelang atau tender yang diikuti merupakan program sah.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Persyaratan Pembuatan NPWP</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Setiap kepemilikan usaha, pengusaha harus mendaftarkan dirinya ke kantor pajak agar bisa mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). SKU akan berfungsi sebagai syarat pengajuan pembuatan NPWP.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Persyaratan Pengubahan Golongan Tarif Listrik</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Bagi para pengusaha UMKM yang memiliki SKU, mereka bisa mengajukan perubahan golongan listrik dari R1 (Rumah Tangga) menjadi B1 (Bisnis) dimana B1 dikhususkan untuk para pelaku UMKM dengan tarif listrik per Kwh yang lebih murah. Untuk mengajukan perubahan golongan ini pelaku UMKM harus memiliki SKU.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Persyaratan untuk Mendapatkan Bantuan Subsidi dari Pemerintah</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Saat ini banyak program dari pemerintah yang memberikan bantuan untuk para UMKM, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Nah, SKU ini menjadi salah satu persyaratan agar bisa ikut berpartisipasi dalam program tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Sangat disayangkan jika para pelaku usaha tidak memanfaatkan semua keuntungan dari SKU ini, apalagi pembuatan SKU ini tidak dipungut biaya sama sekali. Pengusaha bisa mengajukan SKU ini baik secara offline dengan mendatangi kantor kelurahan atau kecamatan setempat, maupun secara online dengan mengunjungi situ <em>oss.go.id</em>. Surat ini tidak hanya sekedar sebagai bukti ketaatan negara, tapi juga memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis sebaiknya memiliki SKU.</p>

Surat Keterangan Usaha (SKU) menjadi hal yang sangat penting ketika seorang pengusaha ingin mendirikan bisnis usahanya. Surat ini menjadi bukti resmi bahwa usaha yang dijalankan mengikuti aturan pemerintah. SKU ini dikeluarkan oleh aparat berwenang setempat, seperti kelurahan atau kecamatan di tempat usaha didirikan.

Keuntungan Pengusaha Memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU)

<p style="text-align: justify;">Berkembangnya teknologi memberikan kita kemudahan dalam melakukan pekerjaan yang ada. Segala aktivitas semakin dipermudah dengan adanya teknologi yang terus berkembang.</p>
<p style="text-align: justify;">Ekonomi digital semakin menjamur di Indonesia. Banyak sekali kegiatan perekonomian yang memanfaatkan teknologi dalam prosesnya, baik itu dalam jual-beli sampai kegiatan investasi. Hal ini memudahkan kita dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa melihat waktu dan tempat selama kita memiliki teknologi yang menunjang. Namun, sayangnya dari semua kemudahan yang ada terdapat juga tantangan yang harus kita hadapi dalam era ekonomi digital ini. Berikut Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam era ekonomi digital</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong> </strong><strong>Ancaman <em>Cyber Security</em></strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Di era yang serba digital, ancaman serangan <em>cyber</em> menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Serangan <em>cyber security</em> masih menjadi hal yang perlu dikhawatirkan bagi para pengguna internet Indonesia. Dikhawatirkan dengan adanya serangan <em>cyber</em>, data dan informasi rahasia pengguna dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pembuat serangan <em>cyber</em>. Tentu dibutuhkan keamanan lebih agar pengguna internet dapat mengakses layanan ekonomi digital dengan aman tanpa adanya kekhawatiran kehilangan data.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>Persaingan semakin ketat</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Perekonomian digital membuat semakin meningkatnya persaingan pasar global. Produk dari luar negeri semakin mudah masuk ke dalam negeri. Hal ini dapat mengancam berkembanganya produk lokal dikarenakan masih minimnya produk lokal yang terdapat di <em>e-commerce</em>. Oleh karena itu, para pelaku UMKM harus berinisiatif dalam memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Sumber Daya Manusia</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Saat ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di negara kita masih bisa terbilang jauh tertinggal dari negara lain. Berdasarkan riset bank dunia pada tahun 2018, SDM (Human Capital Index / HCI) Indonesia masih berada pada peringkat 87 dari 157 negara. SDM negara Indonesia berada di posisi yang rendah bila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara. Pemerintah perlu mencari solusi dalam membangun dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia agar pembangunan di Indonesia di era mendatang bisa semakin membaik.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Akses internet</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Saat ini akses internet sudah menjadi kebutuhan utama. Tanpa adanya internet kegiatan ekonomi bisa berjalan terhambat. Saat ini, akses internet di Indonesia masih hanya tersebar di kota-kota besar, seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan wilayah lainnya, terutama yang berada di daerah terpencil masih memiliki keterbatasan dalam mengakses internet.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>Regulasi hukum</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Hukum yang berlaku tentunya harus mengikuti perkembangan zaman. Hukum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak adanya oknum yang menyalahgunakan teknologi untuk kejahatan. Diharapkan pemerintah senantiasa melakukan pembaruan regulasi agar kegiatan ekonomi bisa berjalan tanpa adanya hambatan.</p>

Berkembangnya teknologi memberikan kita kemudahan dalam melakukan pekerjaan yang ada. Segala aktivitas semakin dipermudah dengan adanya teknologi yang terus berkembang. 

Tantangan dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital

<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, <em>branding</em> memiliki peran penting agar citra produk yang kita jual lebih tertarik dan lebih dikenal oleh masyarakat umum. Strategi <em>branding</em> juga bisa membuat produk yang dimiliki suatu perusahaan bisa melekat di pikiran para konsumen.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Branding</em> merupakan pencitraan suatu produk agar produk tersebut dapat menarik pelanggan dan juga mudah diingat oleh para konsumen. <em>Branding</em> juga bisa diartikan sebagai cara suatu perusahaan atau usaha berkomunikasi dengan target konsumen.</p>
<p style="text-align: justify;">Tujuan utama dari <em>branding</em> adalah tentunya untuk mengenalkan <em>brand</em> perusahaan kepada para konsumen. Selain <em>brand</em> menjadi identitas perusahaan, <em>branding</em> juga bertujuan untuk membangun citra dan reputasi dari perusahaan itu sendiri agar konsumen percaya menggunakan produk dari perusahaan tersebut.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Fungsi <em>Branding</em></strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Berfungsi sebagai identitas pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, di mana <em>brand</em> yang kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor <em>brand</em> lain</li>
<li>Sebagai sarana untuk promosi dan daya tarik. Semakin kuat <em>brand</em> tersebut, semakin tertarik para konsumen untuk memilih <em>brand</em></li>
<li>Membangun citra perusahaan agar kualitas produk dari perusahaan tersebut tidak diragukan oleh masyarakat</li>
<li>Berfungsi sebagai alat pengendali pasar agar masayarakat luas mengenal dan mengingat produk perusahaan dengan baik</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat <em>Branding</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><em>Branding</em> menjadi langkah yang penting dalam membangun nama suatu perusahaan, apalagi perusahaan tersebut baru berdiri atau belum dikenal oleh masyarakat. Berikut manfaat dari kegiataan <em>branding</em> bagi perusahaan:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Menjadi daya tarik konsumen</li>
<li>Menjadi nilai pembeda antara produk perusahaan dengan perusahaan kompetitor</li>
<li>Membangun kesetiaan pelanggan terhadap penggunaan produk perusahaan</li>
<li>Menjadi alat untuk menetapkan harga jual yang tinggi</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Unsur Penting dalam <em>Branding</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ada beberapa unsur penting dalam melakukan <em>branding</em>, beberapa diantaranya:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Logo</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Menjadi identitas dari sebuah brand agar produk dapat dengan mudah dikenali masyarakat. Logo dengan karakteristik unik dan mudah diingat akan lebih mudah dikenal oleh konsumen</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Nama Brand</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nama brand harus sejalan dengan logo dan produk yang dijual oleh perusahaan. Dengan nama yang mudah diingat, tentu akan lebih dikenal oleh masyarakat</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Visi Misi</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Visi dan misi menjadi pondasi bisnis agar perusahaan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dengan tujuan yang terarah</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3><em> </em><em>Tagline</em></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Tagline</em> adalah kalimat singkat dan mudah diingat yang dapat memberi kesan kepada orang yang mendengar atau membacanya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Media Promosi</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Promosi menjadi langkah penting dalam branding. Promosi ini bisa dilakukan menggunakan iklan, pamflet, website, papan iklan, sosial media, iklan di internet dan bermacam-macam.</p>
<p style="text-align: justify;">Membangun <em>brand</em> suatu perusahaan menjadi alat investasi bagi perusahaan agar perusahaan bisa terus berkembang dan semakin dipandang oleh masyarakat. Implementasi <em>branding</em> yang baik akan memberikan kesan dan pesan kepada pelanggan yang membuat mereka tetap setia untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut.</p>

Dalam berbisnis, branding memiliki peran penting agar citra produk yang kita jual lebih tertarik dan lebih dikenal oleh masyarakat umum. Strategi branding juga bisa membuat produk yang dimiliki suatu perusahaan bisa melekat di pikiran para konsumen.

Perlunya Branding dalam Berbisnis

<p style="text-align: justify;">Pada dasarnya orang yang mendirikan UMKM tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan. Tentu semua orang menginginkan bisnisnya sukses dan berjalan dengan baik, namun tentu tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi baru memulai bisnis. Diperlukan banyak pengorbanan untuk bisa mencapainya.</p>
<p style="text-align: justify;">Teruntuk mereka yang belum pernah memulai bisnisnya sendiri, keputusan untuk membangun usaha tentu membuat kewalahan karena banyak hal yang harus dipelajari. Jika mereka salah mengambil keputusan, bisa saja peluang bisnis mereka tidak dapat berkembang, melainkan bisa mengakibatkan usaha mereka bangkrut. Oleh karena itu, sebelum memulai bisnis, diperlukan membuat perencanaan yang matang agar usaha yang dijalani terstruktur dan terarah. Berikut beberapa tips dalam memulai bisnis UMKM.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tips Memulai Bisnis UMKM</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>Validasi Ide</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sebelum memulai bisnis, kita perlu melakukan validasi ide. Validasi ide adalah proses pengujian bisnis sebelum meluncurkan suatu bisnis, produk, layanan, dan sebagainya. Validasi ide bisa dikatakan sebagai proses penelitian untuk menguji ide suatu bisnis ataupun produk sebelum diluncurkan ke publik. Validasi ide bisa dilakukan dengan melakukan survei, wawancara, atau riset online agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Melakukan Riset Pasar</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Setelah melakukan validasi ide, pemilik bisnis perlu melakukan riset pasar. Riset pasar penting untuk dilakukan sebelum ingin memulai bisnis agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dalam waktu jangka panjang. Perlu diingat riset pasar yang dilakukan harus sejalan dengan bisnis yang akan dijalankan agar kita bisa mempunyai gambaran seperti apa keadaan bisnisnya dan perkembangan pasarnya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Menerapkan Sistem Manajemen</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Manajemen adalah proses pengorganisasian dan pengarahan para anggota organisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi seefektif dan seefisien mungkin. Sistem manajemen tidak hanya pada sumber daya dalam bisnis, namun juga manajemen risiko. Manajemen risiko perlu juga dilakukan agar pemilik bisnis dapat mengidentifikasirisiko bisnis yang dijalankan dan dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang ada.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Membuat Strategi Pemasaran</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pemilik bisnis harus mengetahui bagaimana strategi pemasaran bisnis mereka agar produk yang dijualnya dapat dikenal di masyarakat dan dapat laku. Pemilik usaha harus menentukan target pasar, segmentasi pasarnya, beserta posisi produk di pasar tersebut. Cara yang paing mudah untuk melakukan pemasaran adalah dengan memanfaatkan <em>platform</em> media sosial atau marketplace.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Membuat Inovasi Bisnis</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Kreativitas dan berinovasi dalam berbisnis perlu diterapkan agar produk yang dijual bisa mengikuti <em>trend</em> pasar. Jika produk yang dijual tidak ada perkembangan atau perubahan tanpa mengikuti perkembangan zaman, tentu para pelanggan akan merasa bosan dan mencari produk lain.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Berani Mengambil Risiko</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Berani mengambil risiko menjadi salah satu kunci dalam memulai bisnis, dikarenakan tiap keputusan yang diambil dalam menjalankan bisnis, sudah pasti ada risiko yang harus ditanggung, baik itu risiko rugi, risiko kerusakan, risiko waktu, risiko bencana, dan lain-lainnya. Sebagai contoh, ketika pemilik usaha kehabisan modal untuk bisnisnya, dana pinjaman menjadi cara yang paling cepat untuk mendapatkan dana darurat. Dana pinjaman ini bisa saja menjadi risiko dimana pemilik usaha tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi bunga pinjaman tersebut. Di sisi lain, jika penggunaannya tepat maka pemilik dapat melunasi pinjaman dan mendapatkan untung. Risiko sudah pasti akan menghantui para pemilik bisnis dalam menjalankan usahanya, karena itu manajemen risiko juga diperlukan dalam mengambil keputusan agar tidak salah langkah.</p>

Pada dasarnya orang yang mendirikan UMKM tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan. Tentu semua orang menginginkan bisnisnya sukses dan berjalan dengan baik, namun tentu tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi baru memulai bisnis. Diperlukan banyak pengorbanan untuk bisa mencapainya.

Artikel Sobat Pajak