Menurut Hisrich, intrapreneurship adalah suatu metode yang digunakan untuk mendorong dan membuka kesempatan untuk anggota organisasi (karyawan), agar dapat menciptakan serta mengerjakan sesuatu yang berbeda dari yang lain secara lebih baik dan bertanggung jawab. Pelaku intrapreneurship (intrapreneur) tentunya adalah karyawan atau anggota dari sebuah perusahaan yang menjalankan intrapreneurship. Dengan adanya peluang semacam ini dapat menjanjikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/638ef048c6df9c22701df5a8/Bantu%20Kembangkan%20Usaha%2C%20Apa%20Itu%20Iklan%20Pada%20Produk%3F">kemajuan</a> bagi perusahaan. Hal ini didorong dengan lahirnya&nbsp; kreativitas dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645cb54399fb81039b3e62d4/Konsep%20IKIGAI%20dalam%20berbisnis%2C%20Apa%20Itu%3F%20">inovasi</a>.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan Perusahaan Tradisional, Entrepreneurship dan Intrapreneurship</h2>
Mungkin masih banyak Sobat-sobat yang bingung dengan bedanya intrapreneurship dengan metode lainnya. Maka itu, perhatikan tabel berikut ini yang berisi perbandingan antara traditional managers, Entrepreneurs dan Intrapreneurs
<table style="border-collapse: collapse;" border="1%" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
Sifat
</td>
<td style="text-align: center;">
Traditional Managers
</td>
<td style="text-align: center;">
Entrepreneurs
</td>
<td style="text-align: center;">
Intrapreneurs
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Motif utama
</td>
<td>
Mengharapkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475cfd799fb81039b3e6550/6%20Macam%20Promosi%20yang%20Buat%20Bisnis%20Auto%20Cuan!">promosi</a> dan timbal balik (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/641193c199fb81039b3e5cdc/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Hadiah%20Undian">hadiah</a>), ada kantor, staf, dan kekuasaan
</td>
<td>
Adanya kebebasan, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang</a> berkreasi dan dapat uang
</td>
<td>
Adanya kebebasan, peluang mengembangkan bakat dan adanya hadiah dari perusahaan
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Kegiatan&nbsp;
</td>
<td>
Banyak pengawasan, mendelegasikan kepada orang lain
</td>
<td>
Keterlibatan langsung
</td>
<td>
Kebanyakan terlibat daripada mendelegasikan&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Risiko&nbsp;
</td>
<td>
Sangat berhati-hati
</td>
<td>
Lebih moderat dalam pengambilan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a3dcf2c6df9c22701df70c/Ini%20Dia%20Strategi%20Dasar%20Manajemen%20Risiko%20yang%20Perlu%20Dimiliki%20Pelaku%20UMKM">risiko</a>
</td>
<td>
Bersifat moderat dalam pengambilan risiko
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Status&nbsp;
</td>
<td>
Sangat ketat
</td>
<td>
Tidak peduli dengan status
</td>
<td>
Tidak terlalu memperdulikan status, hanya ingin leluasa dan bebas
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Kesalahan &amp; kegagalan&nbsp;
</td>
<td>
Menghindari kesalahan
</td>
<td>
Sudah terbiasa dengan kesalahan dan kegagalan
</td>
<td>
Tidak membicarakan kesalahan sampai berhasil
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Latar belakang Keluarga
</td>
<td>
Anggota keluarga bekerja di perusahaan
</td>
<td>
Pengusaha small business, professional atau pertanian
</td>
<td>
Pengusaha, small business, professional dan pertanian
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Hubungan&nbsp;
</td>
<td>
Adanya hierarki
</td>
<td>
Saling berkaitan
</td>
<td>
Saling berkaitan dalam kerangka hirarki
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<h2>Lingkungan atau Iklim Organisasi yang mendorong Intrapreneurship</h2>
Untuk menumbuhkan intrapreneurship maka dibutuhkan suasana <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645dfb4099fb81039b3e62fb/Strategi%20Mengelola%20Karyawan%20Ala%20Netflix%20">kepemimpinan</a> yang menunjang hal berikut seperti:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Penerapan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63356e9dc6df9c22701df01f/Pentingnya%20UMKM%20Melek%20Teknologi%20Digital">teknologi</a> yang dapat menciptakan keberanian, dan menunjang ide baru agar karyawan tidak takut mengemukakan pendapatnya.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Terbukanya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/634d2b95c6df9c22701df121/UMKM%20Virtual%20Expo%202022%2C%20Kembangkan%20Peluang%20Pasar%20di%20Era%204.0">peluang</a> eksperimen dan tidak khawatir pada kesalahan dan error. Biasanya untuk mendapatkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a83e311f70cd04219526d1/Unsur%20dan%20Jenis%20Biaya%20Produksi">produk</a> baru, akan dilewati beberapa kegagalan sampai memperoleh produk yang sesuai keinginan.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Tidak kualifikasi atau skala untuk suatu keberhasilan</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Harus tersedia <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63624a9bc6df9c22701df354/Cara%20Memanfaatkan%20Modal%20Usaha%20Secara%20Efisien">dana</a> yang cukup untuk melakukan kebebasan pengembangan ide.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pengembangan tim,&nbsp; kerjasama antar bidang dan multi disiplin&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Spirit intrapreneurship tidak berdasarkan pada individu, tetapi kesukarelaan dan sistem pemberian hadiah. Hadiah perlu diberikan untuk menghargai energi usaha yang dikeluarkan&nbsp; untuk penciptaan yang baru.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2>Karakteristik Kepemimpinan Intrapreneurship</h2>
Karakteristik <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63eb6a4e99fb81039b3e59a8/Tips%20Menjadi%20Seorang%20Leader%20Yang%20Baik">kepemimpinan</a> intrapreneurship adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Seseorang yang visioner, artinya ia dapat membuat orang lain tertarik akan ide yang diusulkannya, pemimpin yang mempunyai suatu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64917f9d6e50db33a380b575/Brainstorming%3A%20Cara%20Anti%20Gagal%20Mendapatkan%20Ide%20Cemerlang">ide</a> maka ia harus bisa meyakinkan orang-orang jika idenya ini sangat bagus. Apabila ada yang tidak setuju maka ia harus berusaha mengatasi ketidaksetujuan itu.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemimpin yang fleksibel dan membuat manajemen yang memberi keleluasaan berkreativitas&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mendorong <a href="https://www.sobatpajak.com/article/635b9c8fc6df9c22701df1de/Pentingnya%20Kerjasama%20UMKM%20dengan%20Perusahaan%20Besar%20untuk%20Masuk%20Pasar%20Global">kerjasama</a>, dengan menggunakan berbagai pendekatan multidisiplin dari berbagai bidang keahlian, meliputi produksi, engineering, marketing, keuangan, dan sebagainya. Harus diciptakan diskusi terbuka untuk mencari sesuatu yang baru.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2>Membangun Iklim Intrapreneurship dalam Organisasi&nbsp;</h2>
Dalam membangun iklim intrapreneurship diperlukan prosedur yang menunjang. Suasana intrapreneurship dibutuhkan untuk membangun sebuah perusahaan yang akan menerapkan intrapreneurship di dalamnya. Namun, yang penting adalah komitmen dari seluruh jajaran manajemen, dari top, upper, dan middle management. Komitmen seperti inilah yang perlu diperkenalkan kepada seluruh karyawan. Agar iklim intrapreneurship dapat menyebar di seluruh perusahaan. Berilah kebebasan pada karyawan, namun tetap terkendali dan bertanggungjawab terhadap pekerjaannya.
&nbsp;
Sampai sini dulu pembahasan mengenai intrapreneurship. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Menurut Hisrich, intrapreneurship adalah suatu metode yang digunakan untuk mendorong dan membuka kesempatan untuk anggota organisasi (karyawan), agar dapat menciptakan serta mengerjakan sesuatu yang berbeda dari yang lain secara lebih baik dan bertanggung jawab. Pelaku intrapreneurship (intrapreneur) tentunya adalah karyawan atau anggota dari sebuah perusahaan yang menjalankan intrapreneurship. Dengan adanya peluang semacam ini dapat menjanjikan kemajuan bagi perusahaan. Hal ini didorong dengan lahirnya  kreativitas dan inovasi. 

Lebih Akrab Dengan Intrapreneurship

Saat ini cryptocurrency sudah menjadi alat investasi yang umum. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menaruh sebagian uangnya di cryptocurrency sebagai penghasilan tambahan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani resmi mengenakan pajak pada transaksi cryptocurrency atau aset crypto, seperti Bitcoin, Ethreum sampai Dogecoin di Indonesia. Pajak yang dikenakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan aset crypto. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2022.
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Crypto</h2>
Pajak PPN dikenakan pada trasaksi crypto dari penjual kepada konsumen. Pajak ini ditarik oleh lembaga yang menyediakan jual-beli aset crypto. Para pedagang fisik aset crypto legal yang teregulasi di Bappebti memiliki kewajiban untuk memungut PPN dan PPh setiap investor yang melakukan transaksi jual beli. Besar tarif PPN yang dikenakan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>1% dari PPN dikalikan dengan nilai transaksi aset crypto bila Penyelenggara Perdangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merupakan pedagang fisik crypto.</li>
<li>2% dari PPN dikalikan dengan nilai transaksi aset crypto bila PPMSE bukan merupakan pedagang fisik</li>
<li>1,1% dari PPN dikalikan dengan nilai konversi aset crypto atas jasa mining sudah verifikasi transaksi aset</li>
</ul>
Pemungutan PPN ini dilakukan ketika:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembeli aset crypto melakukan pembayaran kepada PPMSE</li>
<li>Pertukaran aset crypto kepada akun pihak lain atau tukar-menukar sesame aset crypto</li>
<li>Pemindahan aset crypto ke akun pihak lain dalam hal ini transaksi tukar-menukar aset crypto dengan barang lain selain crypto.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Pajak Penghasilan atas Crypto</h2>
Kemudian PPh dikenakan kepada PPMSE atau perusahaan digital yang mendapat penghasilan dari penjualan aset crypto serta kepada penambang (miner) aset crypto. PPh yang dikenakan berupa PPh Pasal 22 dengan tarif:
<ul>
<li style="text-align: justify;">0,1% dari nilai transaksi aset crypto tidak termasuk PPN dan PPnBM, dimana PPMSE telah mendapat persetujuan dari pemerintah menjual aset crypto</li>
<li style="text-align: justify;">0,2% dari nilai transaksi aset crypto tidak termasuk PPN dan PPnBM, dimana PPMSE tidak mendapat persetujuan dari pemerintah menjual aset crypto</li>
<li style="text-align: justify;">0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penambang aset crypto (miner), tidak termasuk PPN dan PPnBM.</li>
</ul>

Saat ini cryptocurrency sudah menjadi alat investasi yang umum. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menaruh sebagian uangnya di cryptocurrency sebagai penghasilan tambahan. 

Punya Investasi Crypto? Jangan Lupa Bayar Pajak

Saat ini, franchise sangat digemari oleh banyak orang yang ingin <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">mulai berbisnis</a>, hal ini dikarenakan franchise mudah dilakukan. Banyak juga orang yang memutuskan mengambil franchise, karena merasa bingung ingin memulai dari mana. Ibarat katanya, franchise sudah menjadi jalan pintas atau paket lengkap dalam memulai bisnis. Tapi ternyata mengelola franchise tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga, sebelum mengambil franchise ada beberapa hal yang perlu dipelajari.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Legalitas&nbsp;</h3>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ea07d4ba966c5bc2d876cc/Legalitas%20yang%20Dibutuhkan%20saat%20Mendirikan%20UMKM">Legalitas</a> dari franchise yang akan diambil menjadi aspek penting yang harus dilakukan. Seperti memastikan apakah franchise yang diincar sudah terdaftar di badan pemerintah. Tidak hanya itu, Sobat juga harus pastikan sudah memahami kontrak yang akan ditandatangani dengan baik. Dalam kontrak tersebut biasanya membahas mengenai kepemilikan franchise, seperti biaya, hak dan kewajiban yang perlu dilakukan , dan persyaratan lainnya.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Biaya&nbsp;</h3>
Penting sekali sebelum memutuskan untuk mengambil sebuah franchise, Sobat mempelajari semua <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eba85a1f70cd0421952ab7/Perbedaan%20Biaya%20dan%20Beban">biaya</a> yang berhubungan dengan kepemilikan franchise. Seperti biaya pendaftaran, biaya iklan, biaya pelatihan, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6419785a99fb81039b3e5da1/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Royalti%C2%A0">royalty</a>, dan sebagainya.&nbsp;&nbsp;
Pikirkan dan pastikan terlebih dahulu bahwa semua biaya tersebut mampu dipenuhi sebelum memutuskan akan mengambil franchise tersebut.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Produk dan Layanan&nbsp;</h3>
Banyak yang tertarik mengambil sebuah franchise karena produk dan layanan nya sudah teruji. Akan tetapi, agar tetap aware, pastikan bahwa produk dan layanan yang tersedia sesuai dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63aac6d0c6df9c22701df759/Pebisnis%20Wajib%20Tahu%2C%20Ini%20Dia%20Tahapan%20dalam%20Melakukan%20Riset%20Pasar">kebutuhan pasar lokal</a>.&nbsp;&nbsp;
Pastikan kembali apakah produk dan layanan tersebut sudah terbukti berhasil di pasaran sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan atau preferensi pasar lokal.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Manajemen&nbsp;</h3>
Pastikan juga bahwa sistem manajemen yang disediakan oleh franchise tersebut cukup kuat untuk membantu ketika menjalankan bisnis tersebut. Sistem manajemen tersebut harus mencakup pelatihan, dukungan pemasaran, dukungan teknologi, dan sebagainya.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Reputasi&nbsp;</h3>
Hal terakhir dan paling penting sebelum memutuskan untuk mengambil franchise tersebut adalah pastikan bahwa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64a686f9742e2c2df2225ce8/4%20Cara%20Mudah%20Membangun%20Reputasi%20Bisnis%C2%A0%C2%A0">reputasi</a> franchise tersebut baik di pasar dan banyak orang yang merasa puas dengan bisnis franchise tersebut. Sobat bisa melakukan riset secara online dan setelah itu pelajari pengalaman &ndash; pengalaman dari orang lain yang sebelum nya pernah mengambil franchise tersebut.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Itulah beberapa hal yang wajib Sobat perhatikan terlebih dulu sebelum berniat mengambil franchise. Mengambil franchise juga bisa menjadi sebuah pilihan menarik dan menguntungkan jika dilakukan dengan benar.&nbsp;&nbsp;
Tetap perhatikan hal &ndash; hal diatas, sehingga dapat mengurangi tingkat resiko dan lebih memastikan kesuksesan bisnis tersebut. Pastikan juga bahwa Sobat tertarik dengan bisnis yang akan dijalankan nantinya.&nbsp;&nbsp;
Dengan memperhatikan hal &ndash; hal diatas, Sobat bisa memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk berhasil dalam membangun bisnis franchise yang sukses. Good Luck!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Saat ini, franchise sangat digemari oleh banyak orang yang ingin mulai berbisnis, hal ini dikarenakan franchise mudah dilakukan. Banyak juga orang yang memutuskan mengambil franchise, karena merasa bingung ingin memulai dari mana. Ibarat katanya, franchise sudah menjadi jalan pintas atau paket lengkap dalam memulai bisnis. Tapi ternyata mengelola franchise tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga, sebelum mengambil franchise ada beberapa hal yang perlu dipelajari.  

Jangan Ambil Bisnis Franchise, Kalau Belum Tahu Hal ini!

Keberhasilan negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dapat bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara tersebut. Namun, banyak negara yang masih saja berkutat pada masalah-masalah perpajakan yang menghambat stabilitas ekonominya. Masalah kepatuhan pajak (tax compliance) yang mash rendah merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara yang menerapkan sistem perpajakan yang mengakibatkan adanya implikasi terhadap rasio penerimaan pajak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti modernisasi perpajakan, sosialisasi regulasi dan kebijakan berkesinambungan, penyempurnaan perangkat aturan yang sudah tidak kondusif, pengenalan kegiatan usaha Wajib Pajak, melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, serta mengembangkan sistem pengelolaan database yang akurat, lengkap, terintegrasi dan terjamin kerahasiaanya.
Sebagai seorang Wajib Pajak, tentunya pribadi maupun badan yang memperoleh &lsquo;gelar&rsquo; ini tak lepas dari adanya Hak yang bisa didapatkan, dan Kewajiban yang harus dilakukan, Menjadi seorang Wajib Pajak tidak serta-merta hanya sebatas &lsquo;gelar&rsquo;, namun kepadanya dilimpahkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut ini adalah Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, seperti:
&nbsp;
<h3>1. Hak Wajib Pajak</h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Hak saat dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak berhak memastikan tanda pengenal pemeriksa, mengkonfirmasi apakah ada surat perintah untuk pemeriksaan, memperoleh penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan, memperoleh rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63be91bfc6df9c22701df849/Tahun%20Baru%20Waktunya%20Lapor%20SPT%20Tahunan">Surat Pemberitahuan (SPT)</a>, serta memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak mengajukan permohonan keberatan, banding, dan peninjauan kembali Adanya perbedaan persepsi antara hitungan Wajib Pajak dengan hitungan dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aace433e4ece4dab2445d/Sobat%20Belajar%3A%20%20Mengenal%20Surat%20Ketetapan%20Pajak%20">Surat Ketetapan Pajak (SKP)</a> yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka&nbsp; Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan keberatan, banding dan peninjauan kembali.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak atas pajak lebih bayar Wajib Pajak berhak menerima pajak yang lebih dibayarnya dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan, apabila pajak yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6470731f99fb81039b3e651b/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Restitusi%20dan%20Kompensasi%20Dalam%20PPN%20Lebih%20Bayar">dibayar melebihi</a> dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Hak mendapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak untuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN </a>dalam jangka waktu minimal satu bulan, dan untuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/638715f9c6df9c22701df569/PPh%20Kok%20Ada%20Banyak%3F%20Yuk%20Ketahui%20Perbedaannya">PPh</a> dengan jangka waktu tiga bulan yang terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima oleh DJP, namun tidak semua Wajib Pajak dapat dengan mudah mendapatkan pengembalian pendahuluan ini, hanya bagi Wajib Pajak yang patuh dan tidak memiliki <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aa70d33e4ece4dab24453/Sobat%20Belajar%3A%20Pengakuan%20Pajak%20Sebagai%20Utang">utang pajak</a> lain.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak mengangsur dan menunda pembayaran pajak Wajib Pajak juga berhak meminta permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perpajakan, seperti bencana alam atau dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak kerahasiaan Wajib Pajak memiliki hak untuk dijaga kerahasiaannya terhadap semua informasi yang disampaikan kepada DJP sehubungan perpajakan. Seperti data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak menunda penyampaian SPT Wajib Pajak memiliki hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan atas kondisi tertentu yang diatur berdasarkan undang-undang.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak insentif perpajakan Wajib Pajak memperoleh hak untuk mendapatkan insentif perpajakan, seperti dalam hal sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berhak untuk diberikan fasilitas pembebasan PPN. Contohnya, seperti pesawat udara, kereta api, kapal laut, atau perlengkapan TNI/Polri impor atau oleh Wajib Pajak tertentu diserahkan sekitar area pabean.</li>
<li style="text-align: justify;">Hak Pajak yang ditanggung pemerintah Wajib Pajak berhak mendapatkan bantuan terkait aspek perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3>2. Kewajiban Wajib Pajak</h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Kewajiban Mendaftar Sesuai dengan ketentuan, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Untuk Wajib Pajak Badan yang memenuhi ketentuan yakni melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dengan jumlah omzet melebihi 4,8 milyar setahun, wajib dikukuhkan sebagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6458c02799fb81039b3e61ff/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%3F%20">Pengusaha Kena Pajak (PKP)</a>.</li>
<li style="text-align: justify;">Kewajiban dalam hal Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Wajib Pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri yang sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia, yaitu self-assessment system.</li>
<li style="text-align: justify;">Kewajiban saat Diperiksa Kewajibannya seperti memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Menunjukkan seluruh data dan informasi yang menjadi dasar yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas. Wajib Pajak juga wajib memberikan akses untuk memeriksa dan menyimpan data, memberi izin untuk memasuki tempat/ruang yang dianggap perlu dan membantu memperlancar proses pemeriksaan. Kewajiban lainnya adalah wajib menyampaikan tanggapan tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.</li>
<li style="text-align: justify;">Kewajiban Memberikan Informasi/Data Wajib Pajak wajib menyampaikan informasi orang pribadi atau badan yang mewakili kegiatan/usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan orang yang bersangkutan. Serta informasi mengenai debitur, informasi transaksi keuangan, lalu lintas devisa, kartu kredit, dan laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada lembaga lain selain DJP.</li>
</ul>
&nbsp;
Nah, itu dia informasi terkait Hak dan Kewajiban sebagai Wajib Pajak, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Keberhasilan negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dapat bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara tersebut. Namun, banyak negara yang masih saja berkutat pada masalah-masalah perpajakan yang menghambat stabilitas ekonominya.

Sobat Belajar: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=e0e597f587f18c66JmltdHM9MTY4ODg2MDgwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3NQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=(PMK)+Nomor+66+Tahun+2023+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlL2M1NTVhMTYwLTIwYmEtNGI5MC05NDI1LWU4NWIyNDcxYzgzMS9QRVJfTUVOS0VVLzY2JTIwVEFIVU4lMjAyMDIz&amp;ntb=1">(PMK) Nomor 66 Tahun 2023</a>. Peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak terhadap pemberian sejumlah barang atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a971a9c6df9c22701df73d/Jokowi%20Bebaskan%205%20Fasilitas%20Kantor%20dari%20Pajak%20Penghasilan">fasilitas kantor</a> yang biasa disebut dengan natura kepada karyawan. Peraturan tersebut telah ditandatangani pada 27 Juni 2023 dan berlaku mulai 1 Juli 2023. Dimana, nantinya barang atau fasilitas yang diberikan akan dikenakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/5fd87e593db9e02f1b42b36e/Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%3A%20Pengertian%2C%20Objek%2C%20Tarif%20dan%20Landasan%20Hukum%20serta%20Updatenya">PPh 21</a>. Tetapi, sesuai dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah juga mengatur natura yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yang berarti tidak dikenakan pajak.&nbsp;
&nbsp;
Dikutip dari DJP Kemenkeu, pengenaan pajak natura ini dipastikan tidak akan mempengaruhi gaji seluruh lapisan pekerja. Pemerintah menargetkan pajak terhadap natura agar dirasakan oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63749ac6c6df9c22701df493/Pelaku%20UMKM%20Perlu%20Ketahui%20Hal%20Ini%20Sebelum%20Merekrut%20Pegawai">pegawai</a> yang memiliki <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62ecf4991f70cd0421952ad5/Pajak%20Penghasilan%20dan%20Jenis-Jenisnya">penghasilan</a> tinggi.&nbsp; Maka dari itu, berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan batasan-batasan barang atau fasilitas kantor yang tidak dipungut pajak natura, diantara lain:&nbsp;&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse;" border="1%" cellpadding="10%" data-tablestyle="MsoTableGrid" data-tablelook="1184" aria-rowcount="12">
<tbody>
<tr aria-rowindex="1">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
No&nbsp;
</td>
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
Jenis Natura Dan/ Atau Kenikmatan&nbsp;
</td>
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
Batasan&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="2">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
1&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Bingkisan dari pemberi kerja antara lain&nbsp; berbentuk bahan makanan, bahan minuman,&nbsp; makanan dan/ atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="3">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
2&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 3.000.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="4">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
3&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Menunjang Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="5">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
4&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Diberikan dalam rangka penanganan:&nbsp;&nbsp;
1) kecelakaan kerja;&nbsp;&nbsp;
2) penyakit akibat kerja;&nbsp;&nbsp;
3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau&nbsp;&nbsp;
4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="6">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
5&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 1.500.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="7">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
6&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="8">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
7&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 2.000.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="9">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
8&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai yang:&nbsp;&nbsp;
a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan&nbsp;&nbsp;
b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi keria.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="10">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
9&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi keria&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="11">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
10&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="12">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
11&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.&nbsp;
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Jika pemberian barang atau fasilitas dari kantor melebihi dari batasan diatas, maka akan dikenakan pajak (PPh 21). Pajak Natura ini wajib dihitung mulai dari Januari 2023, walaupun baru berlaku per 1 Juli 2023. Para Karyawan yang telah menerima barang atau fasilitas dari kantor yang melebihi dari batasan yang dijelaskan diatas wajib menghitung dan membayar sendiri dari periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 kemudian melakukan pelaporan pada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63be91bfc6df9c22701df849/Tahun%20Baru%20Waktunya%20Lapor%20SPT%20Tahunan">SPT Tahunan</a> PPh Tahun Pajak 2023.&nbsp;
Demikianlah pembahasan hari ini mengenai Pajak Natura. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi Sobat-sobat sekalian!&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak terhadap pemberian sejumlah barang atau fasilitas kantor yang biasa disebut dengan natura kepada karyawan. Peraturan tersebut telah ditandatangani pada 27 Juni 2023 dan berlaku mulai 1 Juli 2023. Dimana, nantinya barang atau fasilitas yang diberikan akan dikenakan PPh 21. Tetapi, sesuai dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah juga mengatur natura yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yang berarti tidak dikenakan pajak. 

Sobat Belajar: Pengaruh Penerapan Pajak Natura bagi Karyawan 

Sobat sudah mendengar atau mencoba aplikasi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ad69d5c6df9c22701df78a/Pengaruh%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Usaha">sosial media</a> baru Threads belum? Pasti teman &ndash; teman Sobat sudah ramai membicarakan dan menggunakan aplikasi sosial media tersebut. Pada 6 Juli 2023 ini, Meta meluncurkan sosial media baru yang dilihat-lihat memiliki kemiripan dengan sosial media Twitter. Threads, rilis disaat dunia maya sedang heboh dengan berita <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f4dd6fdc605704039a8de1/Tips%20Menghadapi%20Persaingan%20Bisnis">sengitnya permasalahan</a> antara Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Sehingga banyak warganet yang berspekulasi bahwa Threads merupakan sosial media saingan Twitter. Tapi perlu diketahui, faktanya peluncuran Threads sudah diumumkan sejak 2021 silam. Saat ini, sudah banyak warganet yan mulai aktif menggunakan sosial media baru ini yaitu Threads, di tengah limitasi yang dilakukan oleh Twitter.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Peluncuran Threads&nbsp;</h2>
Perlu diketahui bahwa Threads merupakan sosial media yang diluncurkan oleh Meta yang merupakan perusahaan pemimpin platform sosial media yang sangat popular, seperti <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e32b399fb81039b3e5f24/Pemasaran%20Melalui%20Media%20Sosial%20Facebook">Facebook</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63e38454ba966c5bc2d87696/Whatsapp%20Business%20dengan%20Whatsapp%20Biasa%2C%20Bedanya%20dimana%3F">WhatsApp</a>, dan juga <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f240272defdf03b12189b9/Manfaat%20Media%20Sosial%20untuk%20Berbisnis">Instagram</a>. Dan saat ini, Meta meluncurkan aplikasi mikroblogging yang tak lain dan tak bukan adalah Threads. Saat ini, Threads juga sudah bisa didapatkan di Play Store dan App Store di 100 negara, termasuk Indonesia.&nbsp;&nbsp;
Selain itu, Threads juga dengan mudah digunakan karena terhubung dengan akun Instagram. Tapi walaupun terhubung dengan Instagram, Threads tetap menjadi aplikasi tersendiri yang masih harus di download pengguna. Dengan akses yang mudah dan terhubung antara Instagram dan juga Threads, maka <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang</a> untuk melakukan &ldquo;iklan silang&rdquo; antara kedua aplikasi tersebut pun terbuka dan memberikan daya tarik kepada pengguna.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Threads atau Twitter?&nbsp;&nbsp;</h2>
Diketahui bahwa peluncuran Threads ini terjadi ditengah sengit nya perselisihan diantara Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Baru-baru ini, Musk juga memberlakukan pembatasan tweet yang bisa dibaca oleh pengguna dan hanya pengguna berbayar yang memiliki izin untuk menggunakan TweetDeck. Sehingga kemunculan Threads ini tentunya menjadi pukulan besar bagi Elon Musk dan Twitter yang diperkirakan akan mempengaruhi penurunan pendapatan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6410423699fb81039b3e5c92/Maksimalkan%20Penjualan%20Sobat%20dengan%20Iklan%20Online">iklan</a> Twitter. Walaupun serupa terlihat mirip dengan Twitter, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan fitur diantara Threads dan Twitter, antara lain:&nbsp;&nbsp;
<ol>
<li>Batas jumlah karakter yang diberikan oleh Threads adalah 500 karakter. Sedangkan pengguna Twitter yang tidak memiliki verifikasi hanya bisa menulis sebanyak 280 karakter.&nbsp;</li>
<li>Pada Threads, pengguna yang sudah memiliki akun Instagram yang terverifikasi dapat mempertahankan centang biru mereka di akun Threads. Di sisi lain, Twitter juga memiliki fitur centang biru (verifikasi) yang bisa didapatkan seharga delapan dolar AS per bulan nya.&nbsp;</li>
<li>Di Threads, para pengguna baik pengguna yang belum terverifikasi maupun sudah, dapat memposting <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6489827299fb81039b3e682b/Jenis%20-%20Jenis%20Konten%20Yang%20Wajib%20Sobat%20Tahu!">konten</a> berupa video yang berdurasi selama lima menit. Pada Twitter, untuk pengguna yang belum terverifikasi atau tidak memiliki lencana biru, hanya dapat memposting konten berupa video dengan durasi 2 menit 20 detik.&nbsp;</li>
<li>Pada beranda Twitter, pengguna dapat melihat trending topic yang diminati audiens. Akan tetapi, untuk saat ini Threads hanya memiliki satu cara untuk menjelajahi konten-konten, yaitu dengan menggulir umpan di beranda.&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Threads Untuk UMKM&nbsp;</h2>
Sebagai pelaku usaha, penting sekali memiliki pemahaman akan market trends. Hal ini bisa memberikan banyak wawasan bagi para pelaku usaha dalam membuat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64a3e8ab742e2c2df2225ca6/Perluas%20Pangsa%20Pasar%20Dengan%204%20Strategi%20Ini!%20%20">keputusan kedepannya</a>. Selain itu, dengan mengikuti market trends, para pelaku usaha dapat terbantu dalam meningkatkan daya saing, memperluas <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62dfab151f70cd0421952a12/Cara%20Menentukan%20Target%20Pasar%20Untuk%20Pelaku%20UMKM">target market</a> serta mendorong <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a321c81f70cd04219526ab/Tips%20Meningkatkan%20Target%20Penjualan">meningkatkan pendapatan</a>. Justru, mengabaikan market trendss bisa memberikan dampak buruk akan sebuah bisnis, seperti hilangnya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang</a> dan bahkan kemungkinan keluar dari bisnis. Namun, perlu diingat juga, bahwa tidak semua trend tersebut memiliki kecocokan dengan bisnis Sobat. Maka dari itu, perlu dilakukanya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63aac6d0c6df9c22701df759/Pebisnis%20Wajib%20Tahu%2C%20Ini%20Dia%20Tahapan%20dalam%20Melakukan%20Riset%20Pasar">analisis pasar</a> yang cermat dalam penyesuaian strategi.&nbsp;&nbsp;
Sama hal nya dengan kemunculan Threads kali ini. Sebagai pelaku usaha tentunya harus mencoba mengikuti trend tersebut. Walaupun tidak dipastikan cocok dengan bisnis yang dijalani saat ini. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba hal tersebut, mungkin saja terdapat peluang-peluang emas yang bisa di dapatkan dari Threads. Menggunakan Threads dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai pengembangan usaha. Saat ini Threads sudah digunakan oleh banyak orang, bahkan untuk perusahaan besar seperti HBO hingga Billboard, serta orang-orang yang memiliki pengaruh besar di sosial media. Dengan ramai nya penggunaan Threads, pelaku usaha tentunya dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan mengenai topik-topik yang diminati.&nbsp;&nbsp;
Selain itu penggunaan Threads juga dapat meningkatkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770b5399fb81039b3e6578/Tingkatkan%20Konversi%20Penjualan%20Sobat%20Dengan%20Cara%20Ini!%20%20">trafik bisnis</a>, karena saat ini Threads sudah menjadi topik hangat yang sangat ramai diperbincangkan dan tentunya banyak orang-orang yang mencoba aplikasi satu ini.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Jadi, sudah coba menggunakan Threads belum?&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Sobat sudah mendengar atau mencoba aplikasi sosial media baru Threads belum? Pasti teman – teman Sobat sudah ramai membicarakan dan menggunakan aplikasi sosial media tersebut. Pada 6 Juli 2023 ini, Meta meluncurkan sosial media baru yang dilihat-lihat memiliki kemiripan dengan sosial media Twitter. Threads, rilis disaat dunia maya sedang heboh dengan berita sengitnya permasalahan antara Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Sehingga banyak warganet yang berspekulasi bahwa Threads merupakan sosial media saingan Twitter. Tapi perlu diketahui, faktanya peluncuran Threads sudah diumumkan sejak 2021 silam. Saat ini, sudah banyak warganet yan mulai aktif menggunakan sosial media baru ini yaitu Threads, di tengah limitasi yang dilakukan oleh Twitter. 

Threads: Sosial Media Pendatang Baru, Sudah Coba?  

Seperti yang kita tahu, belanja kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online. Ketika mencari sebuah produk secara online, pembeli tidak hanya akan membandingkan harga saja, namun juga membandingkan foto produk dan melihat review. Karena tidak bisa melihat produk secara langsung, maka foto produk punya peran penting yang bisa mempengaruhi minat beli konsumen. Foto produk mempunyai peran penting dalam memberikan kesan pertama kepada calon konsumen, menjadi cerminan kualitas brand produk tersebut, dan juga menjadi keputusan pembelian.
<h2 style="text-align: justify;">Tips Foto Produk</h2>
Berikut tips-tips cara agar foto produk memberikan kesan yang berkualitas dan bisa menarik perhatian konsumen:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengatur background</h3>
</li>
</ul>
Pemilihan warna background yang tepat, dapat membuat pembeli jadi fokus ke produk dan memudahkan proses editing. Seperti menghilangkan bagian yang tidak diinginkan dan mengubah warna background. Sebaiknya menggunakan background foto polos dan berwarna netral seperti putih, seperti menggunakan kertas HVS atau karton putih yang diselotip pada meja atau dinding,
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengatur posisi produk</h3>
</li>
</ul>
Penataan produk memang terlihat mudah, namun nyatanya tidak semudah itu. Produk yang akan difoto harus memiliki pencahayaan, posisi, dan sudut pengambilan gambar yang tepat agar foto yang dihasilkan bisa terlihat fokus dan detail.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengatur pencahayaan</h3>
</li>
</ul>
Pencahayaan dalam fotografi menjadi faktor penting dalam menghasilkan foto produk yang bagus dan menarik. Terdapat 2 sumber cahaya yang bisa dimanfaatkan, yaitu cahaya alami (cahaya matahari) dan cahaya buatan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menentukan tema foto</h3>
</li>
</ul>
Tema foto produk menjadi hal yang krusial dalam mengambil foto yang baik. Menentukan tema foto berfungsi memberikan nilai unik kepada produk. Sebagai contoh, produk yang digunakan sebagai objek foto adalah sepatu olahraga. Tema yang digunakan bisa menggunakan konsep orang yang sedang berlari memakai sepatu tersebut, kemudian memberikan kesan apakah foto tersebut ingin terlihat elegan, sporty, atau lainnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mencari sudut pandang foto yang tepat</h3>
</li>
</ul>
Dalam mengambil foto, usahakan mengambil foto dari berbagai sudut, jarak, dan posisi yang berbeda-beda. Mengambil foto dalam jumlah banyak dan sudut foto yang berbeda-beda dapat memberikan banyak pilihan agar bisa memilih foto yang paling bagus.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menggunakan aplikasi edit foto</h3>
</li>
</ul>
Setelah selesai megambil foto, masuklah tahap proses editing foto. Editing foto ini bertujuan agar memperkuat kesan foto agar jauh lebih menarik di mata konsumen. Usahakan tidak memberikan efek yang berlebihan agar foto yang dihasilkan tidak seperti manipulasi dari produk sebenarnya karena dapat membuat konsumen berekspektasi terlalu tinggi.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memberikan watermark</h3>
</li>
</ul>
Watermark ini berfungsi sebagai penanda sumber foto atau milik siapa foto tersebut. Watermark sebaiknya diletakkan pada semua foto produk yang terpajang di etalase toko online. Selain itu, penempatan watermark juga perlu diperhatikan karena jika menambahkan watermark pada bagian pojok foto bisa memudahkan orang yang mengambilnya untuk menghapus watermark tersebut. Sebaiknya watermark diletakkan ditengah produk dan mengatur transparansi watermark tersebut agar tidak menutupi bagian utama produk.
Itulah beberapa tips-tips dalam pengambilan foto produk agar bisa menarik di mata konsumen. Memotret foto produk bukanlah hal yang semudah kita bayangkan. Perlu banyak latihan dan kegigihan agar bisa menghasilkan foto produk yang menarik.

Seperti yang kita tahu, belanja kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online. Ketika mencari sebuah produk secara online, pembeli tidak hanya akan membandingkan harga saja, namun juga membandingkan foto produk dan melihat review. Karena tidak bisa melihat produk secara langsung, maka foto produk punya peran penting yang bisa mempengaruhi minat beli konsumen. Foto produk mempunyai peran penting dalam memberikan kesan pertama kepada calon konsumen, menjadi cerminan kualitas brand produk tersebut, dan juga menjadi keputusan pembelian.

Tips Foto Produk agar Menarik di Mata Konsumen

Bagi siapapun yang tidak patuh atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, tentu saja akan mendapatkan hukuman atau sanksi atas ketidakpatuhan tersebut. Hal ini juga berlaku pada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Pelanggaran ini, apabila tidak ditekan dengan hukuman yang sepadan, tidak akan membuat pelanggarnya menjadi jera. Sehingga ditetapkanlah sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Macam-macam sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63da3f2dba966c5bc2d87626/Sobat%20Belajar%3A%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Wajib%20Pajak">kewajiban perpajakannya</a> dapat berupa:
<ol style="text-align: justify;">
<li> Sanksi Denda</li>
<li> Sanksi Bunga</li>
<li> Sanksi Kenaikan</li>
<li> Sanksi Pidana dan Denda</li>
<li> Sanksi Pidana atau Denda</li>
</ol>
&nbsp;
Pada artikel ini, kita akan membahas terkait pengenaan sanksi berupa denda terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya. Umumnya, sanksi denda dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pada kewajiban pelaporan pajaknya. Sanksi berupa denda diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=ef82501d069934e2JmltdHM9MTY4NjA5NjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE5OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+6+tahun+1983+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzQyL1VVLzYlMjBUQUhVTiUyMDE5ODM&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983</a> tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=7edb228fbbd4fe41JmltdHM9MTY4NjA5NjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+7+Tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sanksi administrasi diberlakukan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta membantu dalam meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan.&nbsp;
&nbsp;
Dalam UU KUP juga disebutkan bahwa sanksi denda dikenakan kepada Wajib Pajak terhadap beberapa jenis perbuatan yang melanggar kewajiban pajaknya, seperti
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://www.sobatpajak.com/article/642d502999fb81039b3e5f16/Terlambat%20Lapor%20SPT%20Tahunan%3F%20Tenang%2C%20Masih%20Bisa%20Kok!%20">Terlambat lapor SPT</a></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Ketidakbenaran data SPT.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Keberatan ditolak atau diterima sebagian</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Banding ditolak atau diterima sebagian&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://www.sobatpajak.com/article/6458c02799fb81039b3e61ff/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%3F%20">Pengusaha Kena Pajak</a> tidak membuat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629dcf4f1f70cd0421952636/Apa%20itu%20Faktur%20Pajak%3F">Faktur Pajak</a></li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Apabila Terlambat Lapor SPT</h2>
Berdasarkan UU KUP, terdapat empat sanksi yang dikenakan untuk Wajib Pajak yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63fc876199fb81039b3e5a85/Sobat%20Belajar%20%E2%80%93%20Mengenal%20Batas%20Waktu%20Pelaporan%20dan%20Penyetoran%20Pajak%20beserta%20Sanksinya">tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditetapkan</a>, diantaranya:&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse; width: 69.5527%;" border="1%">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 64.5833%;">
SPT Masa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a>
</td>
<td style="width: 35.4167%;">
Rp 500.000
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.5833%;">
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b43c0f1f70cd04219527a8/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">SPT Masa</a> Lainnya
</td>
<td style="width: 35.4167%;">
Rp 100.000
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.5833%;">
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
</td>
<td style="width: 35.4167%;">
Rp 1.000.000
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 64.5833%;">
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
</td>
<td style="width: 35.4167%;">
Rp 100.000
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Akan tetapi, terdapat beberapa situasi tertentu yang membuat denda tersebut tidak dapat diterapkan, diantaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak orang pribadi dengan status WNA dan tidak tinggal di Indonesia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">BUT yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak Badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha, akan tetapi belum dibubarkan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak yang terkena bencana</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib Pajak lain yang diatur dengan berdasarkan peraturan menteri keuangan.&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Apabila Mengungkapkan Ketidakbenaran Setelah Diperiksa</h2>
Jika terdapat ketidakbenaran dalam data yang dilaporkan dalam SPT dan sudah dilakukan tahap <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6405c1d199fb81039b3e5b3e/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pemeriksaan%20dalam%20Pajak%20">pemeriksaan</a>, tetapi belum dilakukan tahapan penyelidikan, maka tahapan penyelidikan dapat tidak dilakukan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta denda administrasi sebesar dua kali&nbsp; jumlah pajak yang kurang dibayar. Hal ini diatur berdasarkan &nbsp;Pasal 8 Ayat (3a) UU KUP.&nbsp;
Ilustrasi:&nbsp; PT Sobat Pajak atas <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62ecf4991f70cd0421952ad5/Pajak%20Penghasilan%20dan%20Jenis-Jenisnya">PPh</a> tahun 2005 sudah dilakukan pemeriksaan, namun menurut Wajib Pajak masih terdapat data yang belum diperhitungkan. Kemudian pada bulan Oktober 2006 PT Sobat Pajak mengungkapkan ketidakbenarannya dengan menghitung PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp 100.000.000,-&nbsp;
Maka, jumlah yang masih harus dibayar oleh PT Sobat Pajak beserta dendanya adalah sebesar Rp 100.000.000 + (100% x Rp 100.000.000,-) atau sebesar Rp 200.000.000,-
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Terkait Keberatan Wajib Pajak</h2>
Berdasarkan UU HPP Pasal 25 ayat 9, denda juga akan dikenakan terhadap keberatan Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian oleh otoritas pajak atau pengadilan pajak. Denda tersebut akan dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, maka sanksi terkait keberatan Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Banding Ditolak</h2>
Berdasarkan UU HPP Pasal 27 Ayat (5d), permohonan banding Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian akan dikenakan denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengusaha Kena Pajak (PKP) Tidak Membuat Faktur Pajak</h2>
Berdasarkan UU HPP Pasal 14 ayat 4, bagi PKP yang tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak serta tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai dengan yang sudah diatur pengisiannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.
&nbsp;
Nah, itu tadi penjelasan mengenai sanksi denda dalam pajak. Jika Sobat tidak ingin mengalaminya, maka pastikan semua ketentuan dan kewajiban telah Sobat jalankan.&nbsp;
Urusan Pajak? Serahkan ke Sobat Pajak!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Bagi siapapun yang tidak patuh atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, tentu saja akan mendapatkan hukuman atau sanksi atas ketidakpatuhan tersebut. Hal ini juga berlaku pada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Pelanggaran ini, apabila tidak ditekan dengan hukuman yang sepadan, tidak akan membuat pelanggarnya menjadi jera. Sehingga ditetapkanlah sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Macam-macam sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat berupa:

Sobat Belajar: Ketahui Berbagai Sanksi Denda Dalam Pajak

Tak bisa dipungkiri, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6364d8b8c6df9c22701df380/Mitos-%20Mitos%20dalam%20Menjalankan%20Bisnis">menjalankan bisnis</a> dapat memberikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c52489c6df9c22701df88f/Bisnis%20Online%20atau%20Bisnis%20Offline%2C%20Mana%20yang%20Menguntungkan%3F">keuntungan</a> besar bagi pelaku usaha. Hal ini juga yang memotivasi sebagian kecil masyarakat untuk memilih menjalankan usaha sendiri dibandingkan harus bekerja di perusahaan. Namun sayangnya, saat ini masih banyak yang merasa takut untuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629430811f70cd04219525c9/Beberapa%20Tips%20dalam%20Memulai%20Bisnis%20UMKM">menjalankan bisnis</a> nya sendiri. Mereka selalu menganggap bahwa menjalankan bisnis itu butuh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63624a9bc6df9c22701df354/Cara%20Memanfaatkan%20Modal%20Usaha%20Secara%20Efisien">modal besar</a> dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a3dcf2c6df9c22701df70c/Ini%20Dia%20Strategi%20Dasar%20Manajemen%20Risiko%20yang%20Perlu%20Dimiliki%20Pelaku%20UMKM">risiko kegagalannya</a> lebih besar. Karena itu, mereka lebih memilih jalan aman dengan menjadi bekerja di perusahaan. Alasan-alasan tersebut yang menjadi penghambat Sobat meraih sukses. Untuk membantu Sobat melawan rasa takut, menjalankan bisnis dari rumah bisa menjadi langkah awal untuk memulai sebuah usaha.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tips Sukses Bisnis Rumahan</h2>
Agar Sobat tidak termasuk orang yang gagal dalam mengembangkan bisnis rumahan, berikut beberapa kunci sukses bisnis rumahan yang bisa Sobat jalankan.
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3> Awali dengan penuh keyakinan</h3>
</li>
</ol>
Hal ini menjadi langkah utama dan poin penting yang harus dimiliki oleh calon pebisnis. Memiliki tekad dan keyakinan yang kuat akan sangat berguna terutama dalam hal menjalankan usaha Sobat agar terus berkelanjutan dan tidak setengah-setengah dalam memulai sesuatu.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> Mulailah dengan passion</h3>
</li>
</ol>
Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645cb54399fb81039b3e62d4/Konsep%20IKIGAI%20dalam%20berbisnis%2C%20Apa%20Itu%3F%20">passion</a> Sobat, maka kegiatan tersebut akan susah dijalankan. Pilihlah<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis"> peluang bisnis</a> yang benar-benar Sobat cintai. Dengan menekuni bisnis sesuai dengan minat dan bakat Sobat, maka secara tidak langsung Sobat akan mengerjakan semuanya, dimulai dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63b7d045c6df9c22701df7fd/Seberapa%20Penting%20Sih%2C%20Perencanaan%20Usaha%3F">perencanaan bisnis</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62aac0d71f70cd0421952700/Pentingnya%20Standar%20Operasional%20Prosedur%20(SOP)%20dalam%20Berbisnis">operasional bisnis</a> sampai proses <a href="https://www.sobatpajak.com/article/638ef048c6df9c22701df5a8/Bantu%20Kembangkan%20Usaha%2C%20Apa%20Itu%20Iklan%20Pada%20Produk%3F">pengembangannya</a> dengan senang hati dan tuntas.&nbsp;
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3> Tentukan impian yang menjadi tujuan bisnis</h3>
</li>
</ol>
Seperti halnya menjalani hidup, menjalankan bisnis rumahan juga mengharuskan Sobat menentukan tujuan bisnis. Meskipun bisnis Sobat dijalankankan di rumah, Sobat harus memiliki planning untuk jangka pendek dan impian jangka panjang yang harus Sobat capai. Dengan begitu Sobat akan menjalankan bisnis dengan penuh semangat dan antusias untuk mencapai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a321c81f70cd04219526ab/Tips%20Meningkatkan%20Target%20Penjualan">target-target</a> yang telah Sobat tentukan.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3> Tekun, disiplin, dan pantang menyerah</h3>
</li>
</ol>
Waktu yang biasanya digunakan oleh orang lain untuk bersantai, tetapi kita gunakan untuk bekerja, mengorbankan waktu untuk bersenang-senang di awal, dan menikmati waktu-waktu yang hilang tersebut setelah sukses berbisnis. Bisnis juga memerlukan sifat yang tekun menjalankan bisnis, sikap disiplin, serta pantang menyerah dalam menghadapi semua <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6435292899fb81039b3e5fa6/Tantangan%20dan%20Hambatan%20dalam%20Membuka%20Usaha">tantangan dan hambatan</a> yang dihadapi usaha.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3> Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan</h3>
</li>
</ol>
Untuk menghadapi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f4dd6fdc605704039a8de1/Tips%20Menghadapi%20Persaingan%20Bisnis">persaingan bisnis</a> yang semakin berkembang, sebaiknya tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Sobat untuk menunjang pertumbuhan usaha. Bukan hanya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha saja yang dibutuhkan, keterampilan melihat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang pasar</a> serta pengetahuan untuk menciptakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649416c601a1497481d3667d/Viral%20Kedai%20Kopi%20Keliling%2C%20Apa%20Bedanya%20Dengan%20%E2%80%9CStarling%E2%80%9D%3F%20%20">inovasi baru</a> juga diperlukan guna memenangkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/648ae25399fb81039b3e687d/Ide%20Bisnis%20Sobat%20Ditiru%20Kompetitor%3F%20Ini%20Tips%20Menghadapinya!%C2%A0%C2%A0">persaingan pasar</a>.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3> Bangun brand bisnis</h3>
</li>
</ol>
Walaupun menjalankan bisnis di rumah, bukan berarti bisnis Sobat tidak bisa dikelola secara profesional. Mulailah dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6295e1101f70cd04219525d5/Perlunya%20Branding%20dalam%20Berbisnis">membangun brand bisnis</a> yang baik dimata para pelanggan. Dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63749c84c6df9c22701df49d/Ini%20Dia%20Cara%20Branding%20Produk%20untuk%20UMKM%20yang%20Menarik%20dan%20Efektif.">branding</a> yang baik, Sobat bisa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62bad7501f70cd04219527f9/Membangun%20Customer%20Relationship%20dengan%20Pelanggan">menarik konsumen</a> mengenal lebih dekat bisnis rumahan yang Sobat jalankan sehingga mereka tidak ragu untuk lebih loyal pada produk-produk yang Sobat pasarkan.
&nbsp;
Kunci kesuksesan bisnis rumahan sebenarnya ada di tangan Sobat. Oleh karena itu, yakinkan diri Sobat untuk memulainya dengan niat dan tekad yang kuat. Pastikan bisnis rumahan Sobat dikelola secara profesional agar hasil yang diperoleh juga bisa maksimal.&nbsp;
Nah, itu tadi kiat-kiat sukses dalam menjalankan bisnis rumahan. Ingat Sobat! Semua hal butuh proses dan kesabaran, tidak ada yang instan, mulailah dari lingkup kecil seperti bisnis rumahan ini, jika dirasa mampu berkembang lebih besar maka gunakanlah peluang yang ada untuk memperbesar usaha Sobat.
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Tak bisa dipungkiri, menjalankan bisnis dapat memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha. Hal ini juga yang memotivasi sebagian kecil masyarakat untuk memilih menjalankan usaha sendiri dibandingkan harus bekerja di perusahaan. Namun sayangnya, saat ini masih banyak yang merasa takut untuk menjalankan bisnis nya sendiri. Mereka selalu menganggap bahwa menjalankan bisnis itu butuh modal besar dan risiko kegagalannya lebih besar. Karena itu, mereka lebih memilih jalan aman dengan menjadi bekerja di perusahaan. Alasan-alasan tersebut yang menjadi penghambat Sobat meraih sukses. Untuk membantu Sobat melawan rasa takut, menjalankan bisnis dari rumah bisa menjadi langkah awal untuk memulai sebuah usaha. 

Kunci Sukses Menjalankan Bisnis Rumahan

Berawal dari kondisi masyarakat akan tuntutan keadilan ini terlahirlah bentuk pengaduan atau laporan masyarakat kepada pemerintah yang memerlukan penanganan secara konsepsional. Dengan adanya informasi, data, atau pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, tentunya diperlukan penyidikan yang meliputi kegiatan pengamatan dan pemeriksaan bukti permulaan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tindak Pidana</h2>
Mengacu pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007">Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</a> yang sebagaimana telah diubah menjadi <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=717f27f343b511c7JmltdHM9MTY4ODY4ODAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=uu+no+7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">UU No.7 Tahun 2021</a> Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tergolong dapat dikenakan pidana terhadap para pelakunya, baik yang dilakukan oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636a09ebc6df9c22701df3c0/Ketentuan%20Seseorang%20Yang%20Dapat%20Dikatakan%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a> atau aparat pajak. Perbuatan pidana di bidang perpajakan itu dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan yang memuat berbagai unsur diantaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">&nbsp;Unsur Subjek</li>
</ul>
Pelaku perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam undang-undang adalah "Setiap Orang".
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Unsur Perbuatan</li>
</ul>
Pada unsur perbuatan tersebut:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tepatnya dalam Pasal 38, 39, 41A, 41B, dan 43.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perbuatan-perbuatan yang melawan atau menentang hukum dan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perbuatan dilakukan di bidang perpajakan.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Unsur Akibat</li>
</ul>
Akibat yang dimaksud tentunya yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada pendapatan negara. Pendapatan negara ini berupa pajak yang tidak atau kurang dibayar.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Unsur Kesalahan</li>
</ul>
Yaitu adanya unsur kesalahan kealpaan atau kesengajaan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tersangka</h2>
Pengertian tersangka yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengamatan</h2>
Kegiatan pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengamat untuk mencocokkan informasi dan fakta, membahas dan mengembangkan lebih lanjut data, informasi, laporan dan/atau pengaduan yang berisi petunjuk adanya dugaan telah atau sedang terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Tujuan pengamatan adalah memperjelas, menambah, dan menyempurnakan adanya data, informasi, laporan, dan/atau pengaduan. Kegiatan selama pengamatan antara lain mencocokkan identitas <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475ced599fb81039b3e6549/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek</a> yang diamati, lokasi atau tempat kedudukan objek, sifat, dan ragam kegiatan usaha termasuk ruang lingkupnya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pemeriksaan Bukti Permulaan</h2>
Dalam pasal 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa salah satu kewenangan Direktur Jenderal Pajak adalah melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan dasar sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">&nbsp;Hasil Pengamatan</li>
</ul>
Dari pengamatan dapat diperoleh data atau fakta yang mengindikasikan dugaan telah terjadi tindak pidana dalam bidang perpajakan. Tindak pidana ini tentunya dilakukan oleh Wajib Pajak yang dilakukan pengamatan.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Hasil Pemeriksaan</li>
</ul>
Hal yang sama juga berlaku pada hasil pemeriksaan baik yang dilakukan secara lengkap atau sederhana, yaitu dapat diperoleh fakta atau data yang kuat indikasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
&nbsp;
Dasar inilah yang digunakan sebagai alasan diperlukannya pemeriksaan yang lebih mendalam guna memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak terhadap Wajib Pajak tersebut.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Berawal dari kondisi masyarakat akan tuntutan keadilan ini terlahirlah bentuk pengaduan atau laporan masyarakat kepada pemerintah yang memerlukan penanganan secara konsepsional. Dengan adanya informasi, data, atau pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, tentunya diperlukan penyidikan yang meliputi kegiatan pengamatan dan pemeriksaan bukti permulaan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sobat Belajar: Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

UMKM merupakan sebuah usaha yang memberikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/628770c71f70cd0421952496/Peran%20UMKM%20dalam%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia">dampak baik bagi perekonomian</a> di Indonesia, karena dengan adanya UMKM maka terciptalah lapangan pekerjaan.&nbsp; Tapi apakah dengan diam saja UMKM akan terus berkembang? Tentu tidak. Diperlukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649416c601a1497481d3667d/Viral%20Kedai%20Kopi%20Keliling%2C%20Apa%20Bedanya%20Dengan%20%E2%80%9CStarling%E2%80%9D%3F%20%20">inovasi</a>, kreatifitas hingga kualitas dari produk UMKM tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bertahan dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636cd236c6df9c22701df3fe/UMKM%20Diminta%20Meningkatkan%20Kualitas%20Produk%2C%20Berikut%20Tipsnya!">peningkatan kualitas produk</a> adalah dengan menerima saran serta <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">mereview</a> dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ad69d5c6df9c22701df78a/Pengaruh%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Usaha">sosial media</a> mengenai produk di era ini.
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Untuk Meningkatkan Kualitas Produk</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Kualitas Desain Dari Kemasan Produk</h3>
</li>
</ol>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6454c0ba99fb81039b3e61e6/Ternyata%20Kemasan%20Produk%20Jadi%20Faktor%20Pendorong%20Kesuksesan%20Bisnis!">Kemasan</a> yang baik adalah kemasan yang dapat melindungi produk nya dari pengaruh lingkungan sekitar dan ketika proses distribusi. Selain melindungi produk nya, kemasan juga memiliki fungsi sebagai sarana dalam pemasaran karena melalui <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63205e36dc605704039a8feb/Tips%20Membuat%20Label%20pada%20Kemasan%20Makanan">kemasan</a> dapat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f0eb9f4e70de058eed538f/Tips%20Foto%20Produk%20agar%20Menarik%20di%20Mata%20Konsumen">menarik daya pikat konsumen</a> terhadap suatu produk.
Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam mendesain kemasan produk yaitu :
<ul style="text-align: justify;">
<li>Faktor Pengamanan, yang dimaksud dengan pengamanan yaitu sebuah kemasan harus dapat melindungi suatu produk terhadap berbagai hal yang mungkin akan terjadi pada saat produk tersebut dipasarkan, sehingga tidak terjadi nya kerusakan terhadap suatu produk.</li>
<li>Faktor Ekonomi, saat membuat kemasan produk tentunya tidak bisa disepelekan mengenai biaya dari pembuatan kemasan produk tersebut agar tidak melebihi proporsi dari manfaatnya.</li>
<li>Faktor Pendistribusian, proses pendistribusian menjadi salah satu faktor yang juga harus diperhatikan. Karena ketika kemasan yang dengan mudah didistribusikan memberikan dampak yang baik juga.</li>
<li>Faktor Komunikasi, komunikasi yang dimaksudkan adalah kemasan dapat menjelaskan isi dari produk tersebut. Pada kemasan telah dijelaskan mengenai produk tersebut serta mudah untuk dilihat,diingat serta dipahami.</li>
<li>Faktor Ergonomi, ketika memilih sebuah kemasan tersebut, maka harus dipastikan agar kemasan tersebut dapat dengan mudah untuk dibuka, dibawa, dan dipegang.</li>
<li>Faktor Estetika, pada era ini tentunya estetika sangat diperhatikan oleh konsumen dan menjadi poin plus jika kemasan memiliki faktor estetika karena akan menambah daya tarik konsumen.</li>
<li>Faktor Lingkungan, kemasan yang dibuat dengan memperhatikan lingkungan adalah kemasan yang baik. Karena selain memperhatikan faktor lainnya yang telah disebutkan diatas, kemasan yang ramah lingkungan, dapat didaur ulang dan dapat dipakai ulang sangat berpengaruh dalam lingkungan kita.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> Memperluas Pemasaran di Akun Media Sosial</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475cfd799fb81039b3e6550/6%20Macam%20Promosi%20yang%20Buat%20Bisnis%20Auto%20Cuan!">promosi</a> mengenai suatu produk dapat dilakukan secara online. Dengan memanfaatkan media sosial dapat memberikan dampak yang baik pada suatu produk. Dengan melakukan pemasaran di media sosial akan dilihat oleh kalangan konsumen mengenai produk kita.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3> Mengidentifikasi Kebutuhan Serta Keinginan Konsumen</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kualitas produk yang baik adalah ketika sudah sesuai dengan kebutuhan serta <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63aac6d0c6df9c22701df759/Pebisnis%20Wajib%20Tahu%2C%20Ini%20Dia%20Tahapan%20dalam%20Melakukan%20Riset%20Pasar">keinginan dari konsumen</a>. Ketika konsumen lebih mementingkan harga yang murah, maka tidak diperkenankan untuk melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a83e311f70cd04219526d1/Unsur%20dan%20Jenis%20Biaya%20Produksi">produksi</a> dengan biaya yang lebih besar. Dan ketika konsumen yang ditargetkan lebih menginginkan produk yang melebihi harga maka produk dapat diproduksi sesuai dengan harapan dari konsumen.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3> Mengelola Permintaan Konsumen Dengan Baik</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ketika sudah mengetahui kebutuhan serta keinginan dari konsumen, maka pelaku UMKM harus mengelola permintaan tersebut dengan baik. Dalam pemasaran produk harus diperhatikan dari permintaan konsumen. Kualitas produk tidak hanya dilihat dari fitur yang terdapat pada suatu produk, namun dapat melalui unsur yang tak berwujud seperti hal nya konsumen memiliki rasa bangga ketika memiliki sebuah produk tersebut. Oleh karena itu, mengelola permintaan dari konsumen sangatlah penting dan dapat memberikan dampak yang baik serta kualitas yang baik terhadap suatu produk.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3> Meningkatkan Nilai Dari Produk</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biasanya sebelum membeli, konsumen akan memilih produk yang memiliki nilai yang tinggi. Ketika produk yang di produksi memiliki nilai yang tinggi, maka konsumen akan dengan cepat memiliki daya tarik terhadap suatu produk tersebut.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3> Kreatifitas Terhadap Produk yang Sudah Ada</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perkembangan teknologi yang pesat, menyebabkan suatu produk harus selalu memiliki inovasi serta kreatifitas yang baru. Tidak harus dengan meluncurkan produk baru. Dengan memodifikasi produk yang sudah ada dapat dijadikan sebagai alternatif bagi pelaku UMKM. Modifikasi yang dimaksud bisa saja dengan menambahkan sebuah fitur baru dari suatu produk tersebut, perubahan yang dilakukan tidak harus signifikan berbeda, dengan penambahan atau perubahan kecil yang memberikan poin plus kepada produk itu juga dapat dilakukan.
Menjaga kualitas produk adalah kewajiban yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Karena dengan kualitas produk yang baik, maka produk tersebut akan memiliki nilai yang tinggi serta dapat memberikan rasa kepuasan terhadap suatu produk tersebut. Dengan demikian konsumen akan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap produk kita dan dapat memberikan keuntungan juga bagi kita.
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.
&nbsp;

UMKM merupakan sebuah usaha yang memberikan dampak baik bagi perekonomian di Indonesia, karena dengan adanya UMKM maka terciptalah lapangan pekerjaan.  Tapi apakah dengan diam saja UMKM akan terus berkembang? Tentu tidak. Diperlukan inovasi, kreatifitas hingga kualitas dari produk UMKM tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bertahan dalam peningkatan kualitas produk adalah dengan menerima saran serta mereview dari sosial media mengenai produk di era ini.

Yuk Ketahui Bagaimana Strategi Peningkatan Kualitas Produk UMKM

Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah hal yang dilakukan sesorang atau sekelompok orang untuk menghindari pembayaran pajak. Yang membedakan dari keduanya adalah aspek legalitas-nya, dimana Tax Avoidance bersifat legal dan Tax Evasion bersifat ilegal. Selain dari aspek legalitas, yang namanya penghindaran pajak walaupun bersifat legal, tetap tidak baik untuk dilakukan ya Sobat, karena dapat merugikan negara. Untuk menentukan suatu kegiatan itu termasuk Tax Avoidance atau Tax Evasion hanya dapat ditentukan oleh pihak yang mengatur perpajakan dalam suatu negara. Untuk mengetahui perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion lebih lanjut, tetap simak Artikel ini sampai habis ya Sobat.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tax Avoidance&nbsp;</h2>
Tax Avoidance adalah sebuah upaya menghindari pembayaran pajak dengan meringankan beban pajak dengan memanfaatkan celah dari ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Sedangkan menurut James Kessler seorang ahli pajak mengatakan tax avoidance ini diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini memiliki maksud dan tujuan yang baik, tidak dimaksudkan untuk menghindari pajak ataupun melakukan tindakan penipuan menggunakan transaksi palsu. Dan, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan memiliki tujuan yang tidak baik, yaitu dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak, dan dengan menggunakan transaksi palsu. &nbsp;
Salah satu contoh memanfaatkan celah dari ketentuan peraturan undang-undang perpajakan adalah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63f4ac9f99fb81039b3e5a19/Pengenaan%20Pajak%20Terbaru%20untuk%20UMKM%20di%20PP%2055%2F2022">pengenaan pajak pada UMKM</a>, dimana sesuai dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=eea1955169f9c879JmltdHM9MTY4NzgyNDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4Mg&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Peraturan+Pemerintah+nomor+23+tahun+2018+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzExNjY2L1BQLzIzJTIwVGFodW4lMjAyMDE4&amp;ntb=1">Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12737/PP/55%20TAHUN%202022">Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022</a>, bahwa UMKM yang memiliki jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c79e01c6df9c22701df8b1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Ini%20Dia%20Daftar%20Biaya%20Sebagai%20Pengurang%20Penghasilan%20Bruto%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan">peredaran bruto</a> atau omzet Rp 500 juta sampai dengan Rp4,8 akan dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. Dengan adanya peraturan ini, maka ada oknum yang memanfaatkan peraturan ini untuk meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara&nbsp;memecah laporan keuangan badan dan usaha pribadi agar peredaran <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c79e01c6df9c22701df8b1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Ini%20Dia%20Daftar%20Biaya%20Sebagai%20Pengurang%20Penghasilan%20Bruto%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan">bruto</a> tidak melebihi Rp 4,8 miliar, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas 0,5% tersebut. Walaupun diatas kertas sudah sesuai dengan peraturan, namun hal ini sangat merugikan karena pendapatan negara melalui pajak berkurang.&nbsp;
Untuk menghindari praktik tax avoidance, pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan-ketentuan, salah satunya adalah anti-thin capitalization. Anti-thin capitalization adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman dan bukan menambah modal untuk dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba ketentuan. Ketentuan yang dibuat pemerintah untuk menghindari praktik ini adalah undang-undang PPh pasal 18 ayat 1 dan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=468d767ca8e76540JmltdHM9MTY4NzgyNDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3Nw&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PMK+No.169%2fPMK.03%2f2015+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEwOTI2L1BFUl9NRU5LRVUvMTY5L1BNSy4wMTAvMjAxNQ&amp;ntb=1">PMK Nomor 169/PMK.10/2015</a> tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.&nbsp;Pada ketentuan ini mengatur besarnya ratio perbandingan antara modal dan utang suatu perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tax Evasion&nbsp;</h2>
Tax evasion adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi nilai beban pajak Wajib Pajak, baik pribadi maupun badan atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali dengan cara-cara ilegal. Sedangkan, menurut Defiandry Taslim seorang praktisi dan akademisi perpajakan, mengartikan tax evasion adalah sebuah usaha-usaha kecil untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau dengan kata lain menggeser beban pajak yang terutang dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. &nbsp;
Contoh kasus tax evasion adalah Wajib Pajak dengan sengaja tidak melakukan pelaporan baik sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b43c0f1f70cd04219527a8/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">SPT</a>, menggunakan beban biaya yang tidak seharusnya agar dapat dijadikan pengurangan dalam penghasilan dengan maksud untuk mengurangi beban pajak, kemudian membuat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b403051f70cd042195279e/Kesalahan%20Umum%20dalam%20Pembuatan%20Laporan%20Keuangan">laporan keuangan</a> yang palsu dengan cara membesarkan biaya atau mengadakan biaya yang&nbsp; sebenarnya tidak ada. &nbsp;
Pihak DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia sendiri sudah mengatur hukuman-hukuman untuk pelaku Tax Evasion ini. Mulai dari hukuman yang ringan, yaitu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6480538e99fb81039b3e6696/Sobat%20Belajar%3A%20Ketahui%20Berbagai%20Sanksi%20Denda%20Dalam%20Pajak">sanksi</a> administrasi yang dapat berupa bunga, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6480538e99fb81039b3e6696/Sobat%20Belajar%3A%20Ketahui%20Berbagai%20Sanksi%20Denda%20Dalam%20Pajak">denda</a>, kenaikan dengan besaran diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=783e3fab6e46ea01JmltdHM9MTY4NzgyNDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=undang-undang+HPP+nomor+7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">undang-undang HPP nomor 7 tahun 2021</a>. Serta, untuk pelanggaran berat akan dikenakan hukuman yang berat seperti sanksi pidana berupa penjara.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Sampai sini pembahasan kita mengenai Tax Avoidance dan Tax Evasion. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah hal yang dilakukan sesorang atau sekelompok orang untuk menghindari pembayaran pajak. Yang membedakan dari keduanya adalah legalitas dimana Tax Avoidance bersifat legal dan Tax Evasion bersifat ilegal. Namun untuk menentukan suatu kegiatan itu termasuk Tax Avoidance atau Tax Evasion hanya dapat ditentukan oleh pihak yang mengatur perpajakan dalam suatu negara. Namun di negara kita Indonesia keduanya dinyatakan illegal karena kedua hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Artikel Sobat Pajak