Apakah Sobat tahu hari ini memperingati sebagai hari apa? Yup! Tepat pada hari ini, Jumat (14/7/2023), diperingati sebagai Hari Pajak. Penetapan Hari Pajak ini tentunya dilatarbelakangi berbagai alasan. Salah satunya sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, menguatkan jati diri organisasi serta memotivasi pengabdian para pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga ditetapkanlah Hari Pajak yang diperingati di lingkungan DJP.&nbsp;&nbsp;
Nah, untuk memperingati Hari Pajak, artikel ini akan membahas sejarah perpajakan di Indonesia yang cukup panjang. Bahkan sejak zaman kerajaan. Akan tetapi, sebelumnya perlu diingat bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan, pelayanan, hingga kesejahteraan masyarakat umum. Biasanya pajak akan dipungut oleh pemerintah pusat kepada masyarakat dalam bentuk perorangan ataupun badan dan bersifat wajib. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas sejarah perpajak di Indonesia!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sejarah Pajak&nbsp;</h2>
Ternyata sistem perpajakan di Indonesia sudah diberlakukan sejak masa kerajaan lho. Yuk kita bahas satu per satu.&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Masa Kerajaan&nbsp;</h2>
Pajak rupanya sudah ada sejak dulu sekali. Bahkan di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman kerajaan. Tentunya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62c2bc1f1f70cd042195286a/Sistem%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">sistem pungutan</a> nya sudah jauh berbeda dari zaman kerajaan dan zaman sekarang. Mengutip dari kompas.com, pungutan yang berlaku pada zaman kerajaan hingga penjajahan bersifat memaksa. Pada zaman kerajaan, pungutannya berupa upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil tuhan. Timbal baliknya, rakyat yang membayar upeti akan mendapatkan jaminan dan ketertiban dari raja. Pada zaman itu pun beberapa kerajaan juga sudah memberlakukan pembebasan pajak.&nbsp;&nbsp;
Upeti menjadi instrumen penting bagi penguasa untuk menunjukkan dan mempertahankan kekuasaan atas raja-raja pada saat itu. Pada masa kerajaan tersebut, pejabat-pejabat lokal akan memungut upeti dari warga ke pada penguasa lokal. Pada masa itu, kerjaan yang kuatlah yang menguasai sehingga banyak kerajaan-kerajaan kecil yang turut membayar upeti kepada kerajaan yang kuat.&nbsp;&nbsp;
Mungkin sekarang, sistem pajak kita di desain untuk mendanai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Tapi tidak dengan masa kerajaan pada masa itu. Upeti yang dibayarkan hanyalah untuk kepentingan penguasa saja. Bahkan kerajaan tidak memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan bawahannya, apalagi dengan rakyat.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Masa Kolonial&nbsp;</h2>
Memasuki masa kolonial yang saat itu dikuasai oleh Belanda dan bangsa Eropa, pajak mulai dikenakan. Beberapa pajak yang diterapakan adalah pajak rumah, pajak usaha, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/640abbbd99fb81039b3e5c13/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">sewa tanah</a> hingga pajak kepada para pedagang. Sistem tersebut tentunya membebani masyarakat pada saat itu. Ditambah dengan banyaknya penyelewengan pemerintah kolonial. Pada masa inilah, sistem perpajakan modern mulai dikenali. Dimana pemerintah kolonial Belanda memberikan tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan kewarganegaraan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63da3f2dba966c5bc2d87626/Sobat%20Belajar%3A%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a>. Sebagai contoh, pada masa itu masyarakat yang tinggal, tepatnya warga Asia akan dikenakan kenaikan tarif akan pajak tinggal menjadi 4 persen.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Masa Kemerdekaan&nbsp;</h2>
Pada masa kemerdekaan, pajak diatur di dalam UUD 1945 Pasal 23 yang dimasukan ketika sidang BPUPKI. Pada pasal 23 tersebut berisikan segala bentuk pajak yang berguna untuk memenuhi keperluan negara berdasarkan Undang-undang yang ada. Walau sudah di atur dalam UU, akan tetapi pemerintah belum bisa mengeluarkan UU yang khusus mengatur tentang pajak. Hal ini disebabkan karena terjadinya Agresi Militer Belanda yang mengharuskan Indonesia menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota pada saat itu.&nbsp;&nbsp;
Tidak tinggal diam, pada akhirnya pemerintah mengadopsi beberapa aturan pajak dari peninggalan pemerintah kolonial karena roda pemerintahan yang terus berjalan dan juga terdapat pengeluaran negara yang harus di biayai. Di dalam ekonomi modern, pajak adalah sumber pendapatan pemerintah yang paling utama. Berbeda dengan pendapatan lainnya, karena pajak merupakan pungutan wajib yang tidak ada batas nya. Uang yang di dapatkan dari hasil pajak tersebut biasanya akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk lain, misal dari layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Ternyata industri perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan ya. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kita hari ini! Semoga artikel ini bisa memperluas wawasan Sobat akan dunia pajak. Selamat hari pajak!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
&nbsp;

Apakah Sobat tahu hari ini memperingati sebagai hari apa? Yup! Tepat pada hari ini, Jumat (14/7/2023), diperingati sebagai Hari Pajak. Penetapan Hari Pajak ini tentunya dilatarbelakangi berbagai alasan. Salah satunya sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, menguatkan jati diri organisasi serta memotivasi pengabdian para pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga ditetapkanlah Hari Pajak yang diperingati di lingkungan DJP.  

Perjalanan Perpajakan Indonesia, Dari Zaman Kerajaan Sampai Sekarang 

Siapa yang tidak tahu pertikaian yang sedang terjadi antara dua miliarder paling berpengaruh di industri teknologi ini? Pertikaian antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg menjadi perhatian publik saat ini. Diketahui pertikaian dimulai ketika Elon Musk memberikan tantangan kepada Mark Zuckerberg di sosial media. Bahkan dikabarkan kedua nya akan bergelut diatas ring oktagon UFC.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pertikaian Elon Musk dan Mark Zuckerberg&nbsp;&nbsp;</h2>
Semenjak kemunculan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64abccd4742e2c2df2225d2a/Threads%3A%20Sosial%20Media%20Pendatang%20Baru%2C%20Sudah%20Coba%3F%20%20">Threads</a> sebagai sosial media terbaru yang dibikin oleh Meta, pemilik Twitter, Elon Musk secara terang-terangan menyindir CEO Meta, Mark Zuckerberg. Sindiran nya pun di sampaikan oleh Musk melalui akun Twitter pribadinya. Diketahui saat Threads diluncurkan, pengguna nya sudah mencapai 30 juta pengguna hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan hingga hari ini diperkirakan pengguna nya bisa mencapat 100 juta lebih pengguna. Hal inilah yang membuat Elon Musk gusar. Selain itu, Threads terlihat memiliki konsep yang mirip dengan Twitter. Hal ini membuat Twitter melayangkan sebuah surat ancaman kepada Mark Zuckerberg sebagai CEO Meta.&nbsp;&nbsp;
Dalam surat tersebut, Twitter mendesak Meta untuk berhenti meniru Twitter di aplikasi Threads. Hal ini timbul karena kemiripan antara Threads dengan Twitter. Twitter juga menduga Meta telah memperkerjakan beberapa mantan karyawan Twitter untuk mengembangkan aplikasi Threads. Di sisi lain, Meta membantah tuduhan tersebut dengan menekankan bahwa para teknisi dan pengembang Threads tidak ada yang pernah bekerja di Twitter sebelumnya.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Strategi Dibalik Kesuksesan Miliarder&nbsp;</h2>
Selagi kedua miliarder tersebut sibuk dengan pertikaian nya. Kita coba bahas yuk strategi-strategi mereka hingga bisa sukses seperti sekarang!&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Elon Musk&nbsp;&nbsp;</h3>
Melansir dari bisnis.com, Musk sempat memberikan saran kepada calon-calon pengusaha dalam menjalankan bisnis nya. Beberapa saran nya adalah untuk selalu terbuka dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">kritik</a>. Terkadang sangat sulit bagi setiap orang untuk mendengarkan kritik, akan tetapi kritik merupakan proses dalam belajar. Jadi penting juga untuk mendengarkan kritik khususnya dalam berbisnis. Sehingga Sobat mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/638ef048c6df9c22701df5a8/Bantu%20Kembangkan%20Usaha%2C%20Apa%20Itu%20Iklan%20Pada%20Produk%3F">dikembangkan</a> dalam bisnis Sobat.&nbsp;&nbsp;
Musk juga sangat menekankan pentingnya untuk meminta saran dalam setiap meetingnya. Dengan begitu, akan jadi lebih mudah untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai pandangan.&nbsp; Saat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63749ac6c6df9c22701df493/Pelaku%20UMKM%20Perlu%20Ketahui%20Hal%20Ini%20Sebelum%20Merekrut%20Pegawai">merekrut karyawan</a>, Musk selalu memastikan bahwa mereka cocok dengan tim karena Musk sangat menjunjung tinggi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647477de99fb81039b3e653d/6%20Cara%20Membangun%20Tim%20yang%20Efektif!%20Nomor%203%20Paling%20Efektif!">kerja sama tim</a> dan menyelaraskan harapan sejak awal. Ketika Musk menjadi CEO, dia turun tangan dalam menjaga perusahaan tetap bertahan. Jadi walaupun telah menjadi seorang CEO, Musk tidak hanya duduk di kantor dan menyuruh karyawan untuk bekerja, akan tetapi dia juga turut bekerja keras mengembangkan bisnis nya. Dalam wawancara Wired 2012, Musk pernah menyebutkan bahwa dia tidak percaya akan sebuah proses. Diri nya percaya bahwa proses hanya akan mempertahankan orang yang tidak begitu pintar dan tidak terlalu kreatif.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Mark Zuckerberg&nbsp;&nbsp;</h3>
Dalam menjalankan bisnis nya, Zuckerberg selalu membuat produk yang berguna bagi banyak orang. Seperti <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e32b399fb81039b3e5f24/Pemasaran%20Melalui%20Media%20Sosial%20Facebook">Facebook</a>, dimana dirinya menciptakan sebuah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63bfdb12c6df9c22701df855/Strategi%20Promosi%20di%20Platform%20Media%20Sosial">platform</a> yang bisa digunakan oleh banyak orang dan mempermudah orang-orang untuk berkomunikasi secara online. Zuckerberg juga terlihat melakukan sesuatu mulai dari hal kecil dan mudah dilakukan terlebih dahulu. Facebook tidak muncul begitu saja dalam waktu yang singkat. Terdapat proses yang panjang dan tentunya penuh perjuangan. Dimana awalnya terdapat aplikasi kecil sehingga menjadi sosial media yang mendunia. Mark Zuckerberg juga menyebutkan bahwa melakukan sesuatu yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645cb54399fb81039b3e62d4/Konsep%20IKIGAI%20dalam%20berbisnis%2C%20Apa%20Itu%3F%20">disukai dan dicintai</a> adalah hal yang paling penting dibandingkan dengan hasil.&nbsp;&nbsp;
Sikap nya yang fleksibel juga menjadi salah satu kunci sukses Zuckerberg dalam mengembangkan produk nya hingga seperti sekarang. Diketahui facebook memiliki tujuan untuk menghubungkan banyak orang dengan mudah. Akan tetapi, facebook juga ternyata dikembangkan dalam bentuk bisnis. Disini terlihat Zuckerberg selalu terbuka untuk mengikuti tren dan perkembangan zaman. Hal ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang</a> bisnis di dalam aplikasi tersebut.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Itulah beberapa strategi dan tips untuk menjalankan bisnis yang dapat dilihat dari dua tokoh miliarder tersebut, Elon Musk dan Mark Zuckerberg hingga berhasil sampai saat ini. Beberapa hal diatas tentu nya bisa Sobat jadikan pembelajaran dalam mengembangkan bisnis Sobat!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp;

Siapa yang tidak tahu pertikaian yang sedang terjadi antara dua miliarder paling berpengaruh di industri teknologi ini? Pertikaian antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg menjadi perhatian publik saat ini. Diketahui pertikaian dimulai ketika Elon Musk memberikan tantangan kepada Mark Zuckerberg di sosial media. Bahkan dikabarkan kedua nya akan bergelut diatas ring oktagon UFC.  

Elon Musk vs Mark Zuckerberg, Strategi Bisnis Siapa yang Lebih Ampuh?  

Dalam menjalani kegiatan berbisnis, setiap perusahaan ataupun organisasi memiliki SOP mereka sendiri. SOP ini sangat berguna sebagai panduan untuk organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.
Standar Operasional Prosedur (SOP) itu sendiri adalah panduan kerja yang dibuat agar memudahkan dan menertibkan pekerjaan. Bagaimanapun jenis dan bentuk format SOP ini, setiap perusahaan tentu membutuhkan panduan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi dari setiap unit perusahaan.
Panduan mengenai SOP ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. 35 Tahun 2012.
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat Standar Operasional Prosedur</h2>
Berikut manfaat SOP secara umum untuk organisasi menurut Permenpan No. 35 Tahun 2012 adalah:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sebagai standar para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian.</li>
<li>Membantu karyawan menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap manajemen, sehingga mengurangi keterlibatan pimpinan dalam proses kerja.</li>
<li>Meningkatkan akuntanbilitas dengan mendokumentasikan dalam pelaksanaan tugas.</li>
<li>Menciptakan standar ukuran kerja untuk karyawan.</li>
<li>Menciptakan bahan training yang bisa membantu karyawan baru dalam melaksanakan tugasnya.</li>
<li>Menunjukkan kinerja perusahaan yang dikelola efisien dan dikelola dengan baik.</li>
<li>Menjadi pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan setiap harinya.</li>
<li>Mencegah adanya tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan.</li>
<li>Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan sehingga menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Membuat Standar Operasional Prosedur</h2>
Berdasarkan aturan Permenpan, SOP harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam pembuatannya, yaitu kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi kepada pengguna, kepatuhan terhadap hukum, dan kepastian hukum. Dengan memperhatikan asas-asas tersebut, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pengusaha dalam membuat SOP:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pihak manager perlu membicarakan dengan bawahannya dalam menentukan apa yang perlu dibahas dalam membuat SOP.</li>
<li>Dalam pembuatan SOP, perusahaan perlu menentukan format yang ingin digunakan, kemudian membuat template, serta menetapkan alur proses dalam SOP tersebut.</li>
<li>Pihak perusahaan perlu melakukan wawancara kepada setiap bagian unit karyawan agar mengetahui apa saja pekerjaan sehari-hari mereka dan mengetahui bagaimana proses kerjanya.</li>
<li>Setelah melakukan wawancara, pihak pembuat SOP harus mensosialisasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar tidak ada kesenjangan peraturan antar pegawai.</li>
<li>Jika SOP sudah disepakati, maka perlu dilakukan pelatihan agar mengetahui SOP yang sudah dibuat berjalan sebagaimana semestinya.</li>
<li>SOP yang dibuat harus dievaluasi setidaknya setahun sekali agar mengetahui apa yang perlu ditambahkan atau dihilangkan. Dengan melakukan evaluasi, SOP yang dibuat akan jauh lebih efektif.</li>
</ol>
Dengan membuat SOP yang tepat dan memenuhi asas yang sudah disebutkan tadi, SOP bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Tanpa memperhatikan jenis usaha, SOP perlu diterapkan di segala jenis usaha agar usaha bisa berjalan sebagaimana mestinya dan kesalahan dalam menjalankan bisnis bisa terhindari.

Dalam menjalani kegiatan berbisnis, setiap perusahaan ataupun organisasi memiliki SOP mereka sendiri. SOP ini sangat berguna sebagai panduan untuk organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Berbisnis

PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak lain/pihak ketiga. Pihak tersebut nantinya dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6384965260d23703c4ef594f/Sistem%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">memungut</a>, menyetor dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63be91bfc6df9c22701df849/Tahun%20Baru%20Waktunya%20Lapor%20SPT%20Tahunan">melaporkan</a> pajak yang terutang setiap bulannya atau pada masa pajak tersebut. <a href="https://www.sobatpajak.com/article/5fd87e593db9e02f1b42b36e/Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%3A%20Pengertian%2C%20Objek%2C%20Tarif%20dan%20Landasan%20Hukum%20serta%20Updatenya">Objek penghasilan</a> yang harus dikenakan PPh pasal 22 dapat dibedakan menjadi tiga macam, seperti berikut ini:
1. PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah
2. PPh pasal 22 <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770cd899fb81039b3e6581/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20-%20Serbi%20Pajak%20Impor%C2%A0">impor</a> barang
3. PPh pasal 22 industri tertentu, misalnya:
<ul>
<li>Industri kertas</li>
<li>Industri baja</li>
<li>Industri otomotif</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">1. PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah</h2>
Setiap transaksi yang terjadi antara Wajib Pajak dengan bendaharawan pemerintah yang mengeluarkan dana dari APBN atau APBD, oleh bendaharawan pemerintah akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%, yang oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63da3f2dba966c5bc2d87626/Sobat%20Belajar%3A%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak </a>dapat diperlakukan sebagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649418a301a1497481d36682/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Kredit%20Pajak%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan%20">kredit pajak</a>.
Contoh :
Dharma mendapat pesanan kebaya dari Dispenda yang akan disumbangkan pada masyarakat sebesar Rp 200.000.000. Bendaharawan Dispenda akan memotong PPN dan memungut PPh pasal 22 seperti berikut ini:
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 22.000.000, perhitungan 11% x Rp 200.000.000 = Rp 22.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 3.000.000, perhitungan 1,5% x Rp 200.000.000 =Rp 3.000.000</li>
</ul>
&nbsp;
Jurnal dari penghasilan yang diterima PT. Dharma adalah sebagai berikut:
Piutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 195.000.000
PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 3.000.000
PPN Dibayar Dimuka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 22.000.000
Penjualan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 198.000.000
PPN Keluaran&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 22.000.000
&nbsp;
Jurnal pelunasan piutang dagang
Kas/bank&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 195.000.000
Piutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 195.000.000
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">2. PPh Pasal 22 Impor Barang</h2>
Atas pengadaan barang yang dilakukan Wajib Pajak dari luar pabean atau dari luar negeri akan dikenakan PPh pasal 22 impor sebesar 2,5% (yang menggunakan API) dan 7,5% (tidak menggunakan API) dari nilai impornya dengan menggunakan kurs pajak.
Contoh :
Made mendatangkan bahan baku obat dari Singapura senilai 100,000 USD dengan biaya asuransi yang dibayar di Singapura sebesar 5% dari nilai faktur serta biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Kurs pada waktu itu yang ditetapkan adalah Rp10.000=USD1. Bea Masuk 20% dan Bea Masuk Tambahan 10%, PT Made memiliki API.
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.9949%; height: 189.656px; border-color: #ffffff; border-style: hidden;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Harga Transaksi (Faktur)&nbsp;</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD100.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Biaya Asuransi (5% X 100.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD5.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Biaya Angkut (10% x 100.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD10.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Cost, Insurance, &amp; Freight&nbsp;</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD115.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">&nbsp;</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">CIF (dalam rupiah) USD115.000 X Rp 10.000</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">Rp1.150.000.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Bea Masuk (20% X Rp 1.150.000.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">Rp230.000.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Bea Masuk Tambahan (10% x Rp1.150.000.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">Rp115.000.000</td>
</tr>
<tr style="height: 10.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 10.4062px;">Nilai Impor (NI)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 10.4062px;">Rp1.495.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Sehingga PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Made (yang memiliki API) =
2,5% x 1.495.000.000 = Rp 37.375.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">3. PPh Pasal 22 Industri Tertentu</h2>
<h3>a. PPh Industri Kertas</h3>
Setiap distributor kertas membeli produk kertas pada industri kertas sebagai pabrikan, distributor akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 0,1% dari DPP PPN
Contoh :&nbsp;
Nakula sebagai distributor kertas membeli produk kertas sebesar RP 333.000.000 (sudah termasuk PPN) dari perusahaan kertas PT. ABC. Besarnya PPN dan PPh pasal 22 yang dipotong oleh PT ABC adalah sebagai berikut
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 33.000.000, dengan perhitungan (10/111) X Rp 333.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 300.000 dengan perhitungan 0,1% X Rp 300.000.000</li>
</ul>
&nbsp;
Jurnal pembelian kertas oleh PT. Nakula (pihak pembeli) tersebut adalah sebagai berikut:
Pembelian kertas&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 300.000.000
PPN masukan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 33.000.000
Hutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 299.700.000
Bukti pungut PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 300.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 33.000.000
Bukti pungut PPh pasal 22 sebesar Rp 300.000 merupakan kredit pajak bagi PT. Nakula yang dapat mengurangi PPh yang terhutang. Adapun PPN dibayar di muka dikreditkan dengan Hutang PPN. Apabila hutang PPN sebesar Rp 35.000.000, maka jurnal pelunasan selisih PPN tersebut adalah sebagai berikut:
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 35.000.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 33.000.000
Kas&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 2.000.000
Bagi PT. ABC sebagai Pihak Penjualan (Pabrikan). Jurnal penjualan kertas oleh PT. ABC tersebut adalah sebagai berikut:
Piutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 299.700.000
Hutang PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 300.000
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 33.000.000
Penjualan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 300.000.000
PPN Keluaran&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 33.000.000
PPh pasal 22 yang sudah dibayar oleh PT. ABC, bukti pungutnya diberikan kepada PT. Nakula yang dapat dikreditkan atas PPh yang terhutang. Sementara itu, hutang PPN dijumlah dengan PPN yang dibayar di muka. Jika hutang PPN lebih besar maka selisihnya harus dilunasi. Misalnya PPN dibayar di mukanya sebesar Rp 25.000.000, maka jurnal pelunasan selisih PPN tersebut adalah:
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 33.000.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 25.000.000 &nbsp;
Kas/bank&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 8.000.000
&nbsp;
<h3>b. PPh Industri Baja </h3>
Pada setiap pembelian industri baja dari pabrikan, distributor akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 0,3% dari DPP PPN.
Contoh :
Ruby Jane sebagai distributor baja membeli produk baja sebesar RP 444.000.000 (termasuk PPN) dari perusahaan baja PT. Java Steel. Perhitungan PPN dan PPh pasal 22 yang dipungut adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 44.000.000 dengan perhitungan (11/111) X Rp 444.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 1.200.000. dengan perhitungan 0,3 % X Rp 400.000.000</li>
</ul>
&nbsp;
Bagi PT. Ruby Jane sebagai Pihak Pembeli. Jurnal pembelian kertas oleh PT. Ruby Jane tersebut adalah sebagai berikut:
Pembelian baja&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rp 400.000.000
PPN Masukan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 44.000.000
Hutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 398.800.000
Bukti pungut PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 1.200.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 44.000.000
Bukti pungut PPh pasal 22 sebesar Rp 1.200.000, merupakan kredit pajak bagi PT.Ruby Jane yang dapat mengurangi PPh yang terhutang. Sementara, PPN dibayar di muka dikreditkan dengan akun hutang PPN. Apabila hutang PPN-nya pada masa tersebut adalah sebesar Rp 45.000.000 maka jurnal pelunasan selisih PPN tersebut adalah sebagai berikut:
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 45.000.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 44.000.000
Kas&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 1.000.000
&nbsp;
<h3>c. PPh Industri Otomotif</h3>
Setiap pembelian produk otomotif dari pabrikan dari perusahaan sebagai ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), APM (Agen Pemegang Merek) serta sebagai importir umum maka distributor otomotif akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN.
Contoh :
TXT sebagai distributor otomotif membeli produk Toyota sebesar RP 999.000.000 (termasuk PPN) dari PT. Nova Indo sebagai ATPM Toyota. Perhitungan PPN dan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 99.000.000, dengan perhitungan (11/111) X Rp 999.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 4.050.000, dengan perhitungan 0,45% X Rp 900.000.000</li>
</ul>
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar pengenaan Pajak Penghasilan 22 (PPh 22), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak lain/pihak ketiga. 

Sobat Belajar: Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 22

Sumber Daya Manusia perpajakan adalah setiap orang yang bekerja atau melaksanakan tugas di bidang perpajakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung menangani perpajakan untuk keperluan perpajakan diri sendiri (pribadi) serta untuk keperluan perpajakan pihak lain.
Dari pengertian tersebut terlihat bahwa SDM perpajakan yang baik harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang baik akan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, serta (lebih baik lagi apabila memiliki) keahlian khusus di bidang perpajakan. Kapasitas tersebut penting karena perpajakan merupakan hal yang spesifik untuk ditangani dan dikelola, baik itu untuk keperluan sendiri (pajak sendiri) maupun untuk keperluan pihak lain (bekerja di perusahaan atau sebagai penasehat/konsultan). Perpajakan selalu berkaitan dengan peraturan atau ketentuan dan tata cara (prosedur) yang dikeluarkan pemerintah, sehingga SDM perpajakan harus dapat serta mampu terus mengikuti perkembangan setiap peraturan atau ketentuan yang ada.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Profesi dalam Perpajakan</h2>
Karena perpajakan bersifat spesifik, maka agar hasil pengelolaannya baik, dibutuhkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan keahlian khusus SDM untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan di bidang perpajakan. Maka itu, orang-orang yang khusus bekerja sebagai SDM yang mengelola pajak sudah dapat dianggap sebagai profesi di bidang perpajakan. Dalam praktiknya, profesi perpajakan yang telah berjalan selama ini dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu profesi perpajakan:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sebagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63749ac6c6df9c22701df493/Pelaku%20UMKM%20Perlu%20Ketahui%20Hal%20Ini%20Sebelum%20Merekrut%20Pegawai">pegawai</a> atau karyawan.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sebagai pemberi jasa perpajakan kepada pihak lain.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sebagai pemberi materi (pemateri).</li>
</ul>
&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Klasifikasi Profesi Perpajakan</h2>
Ketiga klasifikasi profesi perpajakan tersebut dikemukakan sebagai berikut:&nbsp;
&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3> Sebagai Pegawai atau Karyawan</h3>
</li>
</ol>
Profesi sebagai pegawai atau karyawan, ada yang bekerja di instansi pemerintah yang khusus mengelola pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Tugasnya melayani dan memproses hak serta kewajiban perpajakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63da3f2dba966c5bc2d87626/Sobat%20Belajar%3A%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a> (WP). Para pegawai atau karyawan yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak disebut juga sebagai Fiskus. Selain itu, para pegawai atau karyawan yang mengurusi dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan ada juga yang bekerja di instansi/lembaga/perusahaan/organisasi yang kedudukannya sebagai WP.&nbsp;
Sebagai pegawai atau karyawan, profesi yang ada di antaranya sebagai pelaksana pajak (tax staff), analis pajak (tax analysts), supervisor pajak (tax supervisor), perencana pajak (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/645232d299fb81039b3e61a2/Sobat%20Belajar%3A%20%20Tax%20Planning%20PPN">tax planner</a>), manajer pajak (tax manager), direktur pajak (tax director), dan lainnya
&nbsp;
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> Sebagai Pemberi Jasa Perpajakan kepada Pihak Lain</h3>
</li>
</ol>
Pemberian jasa perpajakan kepada pihak lain merupakan salah satu jenis <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63f74dfb99fb81039b3e5a3e/Lapor%20SPT%20Anti%20Ribet%20untuk%20Kamu%20Para%20Pekerja%20Lepas%20">pekerjaan bebas</a>. Dalam hal ini, memberikan jasa perpajakan dapat dilakukan seorang diri atau dapat juga oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Untuk itu, SDM perpajakan yang memberikan jasa perpajakan kepada pihak lain harus membentuk atau mendirikan usaha dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6392f0c9c6df9c22701df610/Pentingnya%20Izin%20Usaha%20bagi%20UMKM%20dan%20Cara%20Pengajuannya%20melalui%20Portal%20OSS">izin usaha</a> yang sifatnya perseorangan atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6488339b99fb81039b3e67c2/Badan%20Usaha%20Ada%20Banyak%20Macam%2C%20Apa%20Saja%20Sih%3F%20">badan</a> sesuai ketentuan yang berlaku.
Profesi perpajakan yang memberikan jasa perpajakan kepada pihak lain, salah satunya adalah penyedia jasa aplikasi perpajakan (ASP), seperti <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a> yang bisa digunakan untuk mengurus berbagai macam urusan perpajakan perorangan maupun pengusaha. Dengan Sobat Pajak, Sobat-sobat sekalian dapat membuat NPWP dengan mudah, mengelola gaji dan pajak gaji, serta mengurus pembayaran pajak dengan lebih mudah dan aman.&nbsp;
Selain penyedia jasa aplikasi perpajakan (ASP), masih ada juga profesi-profesi lainnya yang bertugas untuk memberikan jasa perpajakan. Seperti konsultan pajak (tax consultant), perencana pajak (tax planner), penasehat pajak (tax advisor), pemediasi atau mediator pajak (tax mediator), penyelaras pajak (tax adjuster) dan masih banyak lagi.&nbsp;
&nbsp;
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3> Sebagai Pemberi Materi (Pemateri)</h3>
</li>
</ol>
Seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan SDM perpajakan di berbagai bidang dan kegiatan yang ada, semakin berkembang kegiatan atau lembaga yang memberikan materi tentang perpajakan. Pemberian materi ada yang bersifat teori dan ada juga yang bersifat praktis atau gabungan keduanya, tergantung pada keberadaan kegiatan atau lembaga pemberi materi.&nbsp;
Profesi perpajakan sebagai pemberi materi di antaranya:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Orang-orang yang berstatus sebagai pengajar (guru atau dosen), pelatih ataupun instruktur perpajakan di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, maupun sebagai nara sumber materi perpajakan dalam kegiatan seminar, lokakarya, simposium, dan sebagainya.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Orang-orang yang berstatus sebagai penulis materi perpajakan, baik dalam bentuk buku, artikel di media massa, maupun media lainnya.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Orang-orang yang berstatus sebagai peneliti (researcher atau surveyor), pengamat (observer), dan analis perpajakan, yang hasilnya berupa materi, kesimpulan, serta rekomendasi dipaparkan atau dipresentasikan kepada pihak lain.</li>
</ul>
&nbsp;
Untuk menjadi SDM perpajakan, seseorang dapat memperolehnya dengan berbagai cara seperti dengan mempelajari sendiri perpajakan melalui peraturan atau buku-buku perpajakan atau dapat juga mengikuti pendidikan atau pelatihan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Pendidikan perpajakan yang bersifat formal terlihat dari pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan keahlian di bidang perpajakan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan formal, seperti Akademi, Sekolah Tinggi, Institut, maupun Universitas yang memberikan materi perpajakan dalam kurikulum atau silabusnya. Sedangkan pendidikan nonformal dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan, seperti kursus (course), pelatihan (training), lokakarya (workshop), seminar, simposium, dan lainnya.
&nbsp;
Jadi bagaimana? Tertarik bekerja di bidang pajak?&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;&nbsp;

Sumber Daya Manusia perpajakan adalah setiap orang yang bekerja atau melaksanakan tugas di bidang perpajakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung menangani perpajakan untuk keperluan perpajakan diri sendiri (pribadi) serta untuk keperluan perpajakan pihak lain.

Sobat Belajar: Berbagai Profesi Dalam Perpajakan

Biasanya Sobat sebut barang satu ini apa? Rice cooker? Magic com? Atau Magic jar?&nbsp;&nbsp;
&nbsp;<img src="https://www.blibli.com/friends-backend/wp-content/uploads/2023/06/B600352-Cover-Perbedaan-Rice-Cooker-Magic-Com-dan-Magic-Jar.jpg" alt="" width="908" height="477" />
Ternyata tiga sebutan tersebut merupakan nama produk yang berbeda lho! Hayoo ngaku siapa yang baru tahu?&nbsp;&nbsp;
Sebagai orang lokal, sudah hampir menjadi kewajiban untuk memiliki stok nasi hangat di setiap rumah. Mungkin hampir seluruh rumah di Indonesia memiliki penanak nasi di dapur. Apalagi jika Sobat ingin membuka <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649964fa33e4ece4dab2442c/Tips%20Jitu%20Membangun%20Usaha%20Restoran">bisnis makanan</a>, pasti produk ini jadi salah satu produk wajib yang diperlukan untuk menunjang bisnis Sobat. Tapi ada 3 jenis penanak nasi yang sudah beredar di Indonesia dan memiliki fungsi yang juga cukup berbeda. Rice cooker diketahui menjadi elektronik yang pertama kali diciptakan jika dibandingkan dengan magic com dan magic jar. Jika rice cooker biasa digunakan untuk menanak nasi. Magic jar biasa digunakan untuk menyimpan nasi, sedangkan magic com biasa digunakan untuk memasak.&nbsp;&nbsp;
Walaupun mirip, tapi barang yang berguna untuk membuat nasi ini berbeda. Jadi, yuk Simak sampai akhir biar Sobat nggak salah beli karena fungsi tiap produk nya berbeda-beda nih. Tapi selain dari sisi fungsi, ketiga produk tersebut memiliki perbedaan pada harga, ketahanan, dan juga daya listrik nya. Jadi, pastikan Sobat membeli sesuai dengan modal ya! Oke oke kalau begitu langsung aja yuk kita bahas perbedaan ketiga produk ini.&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Rice Cooker&nbsp;</h2>
Ternyata rice cooker merupakan alat penanak nasi yang paling pertama diciptakan, tepatnya pada tahun 1945 oleh seorang warga di Jepang. Fungsi utama nya tentu adalah memasak nasi. Tapi berkat kemajuan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63356e9dc6df9c22701df01f/Pentingnya%20UMKM%20Melek%20Teknologi%20Digital">teknologi</a> saat ini. Rice cooker sudah banyak yang multifungsi sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Harga dari rice cooker sendiri biasanya berkisar Rp 150.000-Rp 250.000&nbsp;
Dirancang untuk menanak nasi, perlu diketahui bahwa rice cooker memiliki ketahanan yang tidak terlalu lama dibandingkan kedua produk lainnya. Dianjurkan jika menggunakan rice cooker, nasi disimpan 11-12 jam saja agar kualitas nasi yang disimpan juga tidak menurun. Daya listrik yang digunakan untuk rice cooker sendiri biasanya sebesar 100 hingga 400-watt ketika digunakan untuk memasak ataupun menanak nasi dan 30 hingga 50-watt untuk mode menghangatkan nasi.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Magic jar&nbsp;</h2>
Setelah rice cooker terbitlah magic jar. Tentu kemunculan magic jar bertujuan untuk melengkapi fungsi dari rice cooker. Bahkan awalnya magic jar hanya bisa digunakan untuk menghangatkan nasi setelah dimasak oleh rice cooker lho. Tapi untungnya saat ini teknologi jauh lebih canggih sehingga sudah banyak magic jar yang dilengkapi fungsi menanak nasi juga. Untuk UMKM yang memerlukan kapasitas besar hingga 7 atau 8 liter, maka magic jar jawabannya. Biasanya magic jar digunakan oleh restoran yang memerlukan kapasitas besar seperti warung Tegal alias warteg, atau rumah makan padang. Dengan kapasitas yang besar, tentu nya modal yang harus dikeluarkan untuk magic jar lebih besar dibandingkan rice cooker. Dengan kisaran Rp 300 ribu hinggan Rp 1 juta.&nbsp;&nbsp;
Fungsi khusus dari magic jar adalah untuk menjaga nasi tetap hangat, jadi Sobat tidak perlu khawatir nasi akan mengering atau basi. Tetapi, akan jauh lebih baik jika nasi disimpan sekitar 6 sampai 12 jam saja untuk menjaga kualitas nasi. Keunggulan lainnya, magic jar memiliki kebutuhan daya listrik yang cenderung lebih rendah, yaitu 80 hingga 350 watt.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Magic Com&nbsp;</h2>
Kalau Sobat mencari alat elektronik yang bisa menunjang berbagai macam kebutuhan, maka produk satu inilah yang Sobat cari. Bisa digunakan untuk menanak nasi, menghangatkan nasi, menghangatkan lauk pauk, memanggang bahkan hingga mengukus dan membuat kue. Alat serba bisa ini bisa menjadi pilihan Sobat jika memiliki modal lebih. Tujuan diciptakannya produk ini memang untuk menggabungkan fungsi rice cooker dan magic jar yang ditambahkan dengan fitur-fitur lainnya agar memudah proses pemasakan setiap hari nya.&nbsp;&nbsp;
Magic com memiliki ketahanan yang lebih unggul dibandingkan dengan rice cooker biasa, dimana Sobat bisa menyimpan dan menghangatkan nasi selama 12-24 jam. Tapi tetap sebaiknya segera habiskan nai saat sudah mulai memasaknya ya. Untuk daya listrik magic com pun berbeda sesuai dengan kapasitas nya. Jika berkapasitas sekitar 1-liter maka daya listrik nya berkisar 300 watt. Sedangkan untuk magic com yang berkapasitas 2-liter daya listrik nya bisa berkisar 400 wat.&nbsp;&nbsp;
Produk ini cocok banget nih untuk para UMKM yang nggak punya tempat luas untuk menaruh banyak peralatan, karena dengan satu produk ini saja Sobat sudah bisa digunakan untuk berbagai macam. Akan tetapi modal yang dikeluarkan juga tentu lebih banyak dibandingkan dengan membeli rice cooker biasa. Magic com ini dibanderol mulai harga Rp 250.000 sampai Rp 1.000.000 tentunya tergantung dengan merek dan juga fitur yang dimiliki.&nbsp;
&nbsp;
Nah, jadi kalau sebelumnya Sobat masih bingung menentukan untuk memilih produk yang mana untuk bisnis Sobat, sekarang sudah tidak bingung lagi dong?&nbsp;&nbsp;
Pastikan produk yang Sobat pilih sesuai dengan modal dan juga keperluan ya!&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Sebagai orang lokal, sudah hampir menjadi kewajiban untuk memiliki stok nasi hangat di setiap rumah. Mungkin hampir seluruh rumah di Indonesia memiliki penanak nasi di dapur. Apalagi jika Sobat ingin membuka bisnis makanan, pasti produk ini jadi salah satu produk wajib yang diperlukan untuk menunjang bisnis Sobat. Tapi ada 3 jenis penanak nasi yang sudah beredar di Indonesia dan memiliki fungsi yang juga cukup berbeda. Rice cooker diketahui menjadi elektronik yang pertama kali diciptakan jika dibandingkan dengan magic com dan magic jar. Jika rice cooker biasa digunakan untuk menanak nasi. Magic jar biasa digunakan untuk menyimpan nasi, sedangkan magic com biasa digunakan untuk memasak. 

Ingin Punya Warung Makan Tapi Nggak Tahu Bedanya Rice Cooker, Magic Jar, Magic Com? Simak ini saja! 

Pada dasarnya orang yang mendirikan UMKM tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan. Tentu semua orang menginginkan bisnisnya sukses dan berjalan dengan baik, namun tentu tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi baru memulai bisnis. Diperlukan banyak pengorbanan untuk bisa mencapainya.
Teruntuk mereka yang belum pernah memulai bisnisnya sendiri, keputusan untuk membangun usaha tentu membuat kewalahan karena banyak hal yang harus dipelajari. Jika mereka salah mengambil keputusan, bisa saja peluang bisnis mereka tidak dapat berkembang, melainkan bisa mengakibatkan usaha mereka bangkrut. Oleh karena itu, sebelum memulai bisnis, diperlukan membuat perencanaan yang matang agar usaha yang dijalani terstruktur dan terarah. Berikut beberapa tips dalam memulai bisnis UMKM.
<h2 style="text-align: justify;">Tips Memulai Bisnis UMKM</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3> </h3>
<h3>Validasi Ide</h3>
</li>
</ol>
Sebelum memulai bisnis, kita perlu melakukan validasi ide. Validasi ide adalah proses pengujian bisnis sebelum meluncurkan suatu bisnis, produk, layanan, dan sebagainya. Validasi ide bisa dikatakan sebagai proses penelitian untuk menguji ide suatu bisnis ataupun produk sebelum diluncurkan ke publik. Validasi ide bisa dilakukan dengan melakukan survei, wawancara, atau riset online agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Melakukan Riset Pasar</h3>
</li>
</ol>
Setelah melakukan validasi ide, pemilik bisnis perlu melakukan riset pasar. Riset pasar penting untuk dilakukan sebelum ingin memulai bisnis agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dalam waktu jangka panjang. Perlu diingat riset pasar yang dilakukan harus sejalan dengan bisnis yang akan dijalankan agar kita bisa mempunyai gambaran seperti apa keadaan bisnisnya dan perkembangan pasarnya.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Menerapkan Sistem Manajemen</h3>
</li>
</ol>
Manajemen adalah proses pengorganisasian dan pengarahan para anggota organisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi seefektif dan seefisien mungkin. Sistem manajemen tidak hanya pada sumber daya dalam bisnis, namun juga manajemen risiko. Manajemen risiko perlu juga dilakukan agar pemilik bisnis dapat mengidentifikasirisiko bisnis yang dijalankan dan dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang ada.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Membuat Strategi Pemasaran</h3>
</li>
</ol>
Pemilik bisnis harus mengetahui bagaimana strategi pemasaran bisnis mereka agar produk yang dijualnya dapat dikenal di masyarakat dan dapat laku. Pemilik usaha harus menentukan target pasar, segmentasi pasarnya, beserta posisi produk di pasar tersebut. Cara yang paing mudah untuk melakukan pemasaran adalah dengan memanfaatkan platform media sosial atau marketplace.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li> 
<h3>Membuat Inovasi Bisnis</h3>
</li>
</ol>
Kreativitas dan berinovasi dalam berbisnis perlu diterapkan agar produk yang dijual bisa mengikuti trend pasar. Jika produk yang dijual tidak ada perkembangan atau perubahan tanpa mengikuti perkembangan zaman, tentu para pelanggan akan merasa bosan dan mencari produk lain.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li> 
<h3>Berani Mengambil Risiko</h3>
</li>
</ol>
Berani mengambil risiko menjadi salah satu kunci dalam memulai bisnis, dikarenakan tiap keputusan yang diambil dalam menjalankan bisnis, sudah pasti ada risiko yang harus ditanggung, baik itu risiko rugi, risiko kerusakan, risiko waktu, risiko bencana, dan lain-lainnya. Sebagai contoh, ketika pemilik usaha kehabisan modal untuk bisnisnya, dana pinjaman menjadi cara yang paling cepat untuk mendapatkan dana darurat. Dana pinjaman ini bisa saja menjadi risiko dimana pemilik usaha tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi bunga pinjaman tersebut. Di sisi lain, jika penggunaannya tepat maka pemilik dapat melunasi pinjaman dan mendapatkan untung. Risiko sudah pasti akan menghantui para pemilik bisnis dalam menjalankan usahanya, karena itu manajemen risiko juga diperlukan dalam mengambil keputusan agar tidak salah langkah.

Pada dasarnya orang yang mendirikan UMKM tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan. Tentu semua orang menginginkan bisnisnya sukses dan berjalan dengan baik, namun tentu tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi baru memulai bisnis. Diperlukan banyak pengorbanan untuk bisa mencapainya.

Beberapa Tips dalam Memulai Bisnis UMKM

Sebagai pengusaha kena pajak (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6458c02799fb81039b3e61ff/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%3F%20">PKP</a>) maka diwajibkan untuk memungut, menyetor, hingga membayarkan pajak pertambahan nilai (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a>) akibat dari transaksi ataupun penyerahan barang&nbsp; kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). PPN terbagi menjadi dua jenis, yaitu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/641d7e6899fb81039b3e5de7/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pajak%20Masukan%20dan%20Pajak%20Keluaran">PPN Masukan dan PPN Keluaran</a>. PPN Masukan dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atau perolehan atas BKP atau JKP. Sedangkan, PPN Keluaran dikenakan ketika PKP melakukan penjualan atau penyerahan atas BKP atau JKP.&nbsp;
Dalam hal ini, jika nilai pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan, maka selisihnya dikatakan sebagai PPN kurang bayar atau PPN yang harus disetor. Begitupun sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran, maka selisihnya dikatakan sebagai PPN lebih bayar.&nbsp;
&nbsp;
Selain disebabkan oleh pajak masukan yang lebih besar, PPN lebih bayar juga dapat terjadi jika PKP melakukan pembayaran pajak atas transaksi yang tidak seharusnya terutang PPN. Dalam hal ini PKP dapat melakukan<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62bd82861f70cd042195282c/Apa%20itu%20Restitusi%20Pajak%3F"> restitusi</a> ataupun kompensasi.&nbsp;&nbsp;
Sebelum memilih melakukan restitusi atau kompensasi, yuk simak artikel dibawah ini untuk lebih lengkapnya mengenai restitusi dan kompensasi.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Restitusi PPN</h2>
Pengajuan pengembalian atas PPN yang lebih dibayarkan oleh PKP ke negara disebut dengan restitusi. Restitusi dapat dilakukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dibandingkan dengan pajak terutang, serta PKP dikatakan tidak memiliki utang pajak yang harus dibayarkan.&nbsp;
Restitusi dapat dilakukan di setiap masa pajak atau di akhir tahun buku yang dilakukan di kantor pajak terdaftar. Restitusi dapat dilakukan per masa pajak jika PKP memenuhi syarat sesuai dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 9 ayat 4(b) Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jika PKP tidak memenuhi syarat tersebut, maka PKP hanya dapat melakukan restitusi pada akhir tahun buku.&nbsp;
Pengajuan permohonan restitusi dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan mengisi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63f74dfb99fb81039b3e5a3e/Lapor%20SPT%20Anti%20Ribet%20untuk%20Kamu%20Para%20Pekerja%20Lepas%20">SPT</a> masa pajak PPN dalam kolom &ldquo;Pengembalian Pendahuluan&rdquo;. Setelah itu, DJP akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan formal serta pemeriksaan lanjutan, sebelum DJP mengeluarkan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak).&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kompensasi PPN</h2>
Jika PKP terdapat kelebihan bayar, maka PKP dapat melakukan kompensasi atas PPN lebih bayar dari satu masa pajak ke masa pajak berikutnya. Kompensasi yang dimaksudkan adalah PPN lebih bayar ini dijadikan pengurang atas pajak pada masa pajak berikutnya. Jika masa pajak berikutnya PKP mengalami kurang bayar, maka PPN lebih bayar pada masa pajak sebelumnya dapat dijadikan pengurang sehingga mengurangi nilai PPN kurang bayar tersebut.&nbsp;
Kompensasi PPN atas kelebihan bayar pada masa sebelumnya hanya dapat dikompensasikan kepada masa berikutnya saja, kecuali PPN lebih bayar terjadi pada saat dilakukannya SPT Pembetulan. Apabila terjadi saat SPT Pembetulan, maka atas kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak sesuai kebutuhan Wajib Pajak. Contoh: Pada saat pelaporan SPT PPN masa April 2023 terdapat lebih bayar PPN sebesar Rp 5 Juta, maka atas kelebihan tersebut hanya dapat dikompensasikan ke masa berikutnya, yaitu bulan Mei 2023. Tetapi, misalkan Sobat melakukan pembetulan SPT masa Januari 2023, lalu hasil dari pembetulan tersebut adalah lebih bayar PPN sebesar Rp 2 Juta, maka atas kelebihan tersebut Sobat dapat kompensasikan ke masa Mei 2023 atau masa lainnya sesuai dengan kebutuhan Sobat saat terjadinya kurang bayar. 
Dari penjelasan artikel diatas, para sobat tentunya sudah mengetahui perbedaan dari restitusi maupun kompensasi ketika terjadi PPN lebih bayar. Antara restitusi dan kompensasi tentunya memiliki risiko yang harus tetap diperhatikan oleh&nbsp; PKP.&nbsp;
&nbsp;
Itulah penjelasan lengkap dari Mimin buat kamu para Sobat mengenai restitusi dan kompensasi dalam PPN lebih bayar yang perlu kamu ketahui dan pahami. Tentunya informasi bermanfaat lainnya dapat Sobat akses melalui sosial media Sobat pajak, jangan sampai ketinggalan segala informasinya ya.&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Sebagai pengusaha kena pajak (PKP) maka diwajibkan untuk memungut, menyetor, hingga membayarkan pajak pertambahan nilai (PPN) akibat dari transaksi ataupun penyerahan barang  kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). PPN terbagi menjadi dua jenis, yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atau perolehan atas BKP atau JKP. Sedangkan, PPN Keluaran dikenakan ketika PKP melakukan penjualan atau penyerahan atas BKP atau JKP. 

Sobat Belajar: Mengenal Restitusi dan Kompensasi Dalam PPN Lebih Bayar

Dalam dunia bisnis, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62d7e1741f70cd04219529be/Memahami%20Persaingan%20Bisnis">persaingan</a> sudah sangat melekat. Setiap harinya selalu ada pendatang baru yang menjadi pesaing-pesaing bisnis. Akan tetapi tidak semua <a href="https://www.sobatpajak.com/article/648ae25399fb81039b3e687d/Ide%20Bisnis%20Sobat%20Ditiru%20Kompetitor%3F%20Ini%20Tips%20Menghadapinya!%C2%A0%C2%A0">kompetitor</a> merugikan lho. Banyak brand-brand besar yang justru <a href="https://www.sobatpajak.com/article/635b9c8fc6df9c22701df1de/Pentingnya%20Kerjasama%20UMKM%20dengan%20Perusahaan%20Besar%20untuk%20Masuk%20Pasar%20Global">bekerjasama</a> dengan kompetitor nya. Faktanya, berkolaborasi dalam bisnis bisa menjadi salah satu jalan untuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63736b9dc6df9c22701df47f/Yuk%20Ketahui%20Bagaimana%20Strategi%20Peningkatan%20Kualitas%20Produk%20UMKM">meningkatkan kualitas</a> bisnis. Dengan melakukan Kerjasama atau kolaborasi, pelaku usaha dapat menghemat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a83e311f70cd04219526d1/Unsur%20dan%20Jenis%20Biaya%20Produksi">biaya produksi</a> dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64917f9d6e50db33a380b575/Brainstorming%3A%20Cara%20Anti%20Gagal%20Mendapatkan%20Ide%20Cemerlang">memperkaya ide</a> yang dihasilkan. Akan tetapi ada juga beberapa kerugian yang mungkin akan dirasakan, seperti perebutan sumber daya yang dimiliki. Akan tetapi, strategi berkolaborasi dengan kompetitor ini rupanya cukup digemari oleh beberapa pelaku usaha.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kerja Sama Antara Apple dan Samsung&nbsp;</h2>
Sangat tidak disangka-sangka, kedua <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6295e1101f70cd04219525d5/Perlunya%20Branding%20dalam%20Berbisnis">brand</a> besar ini yang dikenal memiliki persaingan sengit, ternyata sempat bekerjasama untuk salah satu produk lho. Salah satu kerjasama kedua brand ini adalah untuk smart TV. Dimana pengguna smart TV Samsung juga bisa mengakses iTunes dari TV. Tidak hanya itu, pengguna AirPlay juga diberikan akses untuk menghubungkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6489827299fb81039b3e682b/Jenis%20-%20Jenis%20Konten%20Yang%20Wajib%20Sobat%20Tahu!">konten</a> pada produk Apple nya (iPhone dan iPad) untuk ditonton melalui layar televisi Samsung.&nbsp;
Kolaborasi dengan pesaing terbesarnya dalam bentuk kerja sama ini, justru membuat Apple bisa memberikan layanan jasa yang jauh lebih banyak untuk konsumennya. Mungkin masih sedikit yang tahu, bahwa Samsung dan Apple telah bekerja sama cukup lama, dimana Samsung menyediakan komponen kunci Apple seperti perangkat keras dan juga layar untuk berbagai piranti seperti iPhone dan iPad.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Keuntungan Berkolaborasi dengan Pesaing&nbsp;</h2>
Berikut beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan melakukan kolaborasi dengan pesaing melalui kerja sama bisnis:&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">- Perluas Lingkup Inovasi&nbsp;</h3>
Berkolaborasi dengan pesaing-pesaing dapat membantu suatu brand memperluas ruang lingkupnya dalam melakukan inovasi. Dimana kedua pihak dapat saling membagikan pengetahuan serta sumber daya yang diketahui untuk menghasilkan ide-ide kreatif baru yang cenderung tidak bisa dicapai jika dikerjakan sendiri. Selain itu, kolaborasi juga mendukung timbulnya gagasan inovatif berserta solusi baru untuk melewati <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6435292899fb81039b3e5fa6/Tantangan%20dan%20Hambatan%20dalam%20Membuka%20Usaha">rintangan</a> Bersama. Selain itu, pesaing yang bekerja sama juga bisa mempelajari taktik kompetitor dan belajar dari kegagalan serta keberhasilan masing-masing.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">- Skala Ekonomi&nbsp;</h3>
Berkolaborasi dengan pesaing melalui kerja sama bisnis juga bisa memberikan keuntungan dalam mencapai skala ekonomi. Penggabungan sumber daya serta kapabilitas, membuat perusahaan dapat mengurangi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a83e311f70cd04219526d1/Unsur%20dan%20Jenis%20Biaya%20Produksi">biaya produksi</a> dan distribusi. Seperti, berbagi sumber daya atau fasilitas logistik. Hal tersebut bisa meningkatkan efesiensi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62aac0d71f70cd0421952700/Pentingnya%20Standar%20Operasional%20Prosedur%20(SOP)%20dalam%20Berbisnis">operasional</a> dan daya saing di pasar.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">- Perluas Segmen Pasar&nbsp;</h3>
Dengan bekerjasama, kedua pelaku usaha dapat mengakses <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64a3e8ab742e2c2df2225ca6/Perluas%20Pangsa%20Pasar%20Dengan%204%20Strategi%20Ini!%20%20">segmen atau pasar baru</a> yang sebelumnya tidak pernah dijangkau. Kolaborasi ini membuka akses kepada perusahaan untuk memanfaatkan jaringan distribusi, pelanggan, dan juga pengetahuan pesaing yang sudah mapan di bidangnya. Melalui kolaborasi ini, pelaku usaha dapat memasuki pasar baru dan berkesempatan untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan potensi pertumbuhan bisnis kedepannya.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">- Pembentukan Standar Industri&nbsp;</h3>
Kolaborasi bisa membantu dalam membentuk standar industri. Dalam beberapa industri, kerja sama antara pesaing diperlukan untuk mengembangkan standar serta regulasi yang bisa memberikan keuntungan untuk semua pihak. Dengan melakukan kerja sama, setiap bisnis nya dapat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636cd236c6df9c22701df3fe/UMKM%20Diminta%20Meningkatkan%20Kualitas%20Produk%2C%20Berikut%20Tipsnya!">meningkatkan kualitas produk</a> dan juga <a href="https://www.sobatpajak.com/article/631f1012dc605704039a8fca/Tips%20dalam%20Memberikan%20Pelayanan%20Prima%20kepada%20Pelanggan">pelayanan</a>. Selain itu, kolaborasi dengan pesaing juga bisa mendorong rasa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647999a499fb81039b3e65cf/Ternyata%20Cara%20Ini%20Bikin%20Pelanggan%20Lebih%20Percaya%20Bisnis%20Online%20Sobat!%20">kepercayaan pelanggan</a> menjadi lebih tinggi. Pelaku usaha juga bisa memastikan kompatibilitas antar produk dalam ekosistem yang lebih luas&nbsp;
Jadi, tidak semua kompetitor memberikan dampak buruk bagi bisnis Sobat. Semua kembali dengan bagaimana caranya Sobat mengelola dan menghadapi persaingan yang ada.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Demikian pembahasan hari ini ya, semoga bisa membantu Sobat sekalian!&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Dalam dunia bisnis, persaingan sudah sangat melekat. Setiap harinya selalu ada pendatang baru yang menjadi pesaing-pesaing bisnis. Akan tetapi tidak semua kompetitor merugikan lho. Banyak brand-brand besar yang justru bekerjasama dengan kompetitor nya. Faktanya, berkolaborasi dalam bisnis bisa menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas bisnis. Dengan melakukan Kerjasama atau kolaborasi, pelaku usaha dapat menghemat biaya produksi dan memperkaya ide yang dihasilkan. Akan tetapi ada juga beberapa kerugian yang mungkin akan dirasakan, seperti perebutan sumber daya yang dimiliki. Akan tetapi, strategi berkolaborasi dengan kompetitor ini rupanya cukup digemari oleh beberapa pelaku usaha. 

Kompetitor Ajak Kerja Sama? Siapa Takut! 

<a href="https://www.sobatpajak.com/article/629dcf4f1f70cd0421952636/Apa%20itu%20Faktur%20Pajak%3F">Faktur Pajak</a> adalah sebuah bukti yang dibuat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6458c02799fb81039b3e61ff/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%3F%20">Pengusaha Kena Pajak</a> karena adanya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62c2bc1f1f70cd042195286a/Sistem%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">pemungutan pajak</a> atas barang dan atau jasa kena pajak. Pemungutan Pajak yang dimaksud adalah Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).&nbsp;Didalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649965ac33e4ece4dab2443a/Sobat%20Belajar%3A%20Macam%20%E2%80%93%20Macam%20Kode%20Dalam%20Faktur%20Pajak%20">faktur pajak</a> ada data-data, seperti Nomor Seri Faktur Pajak, NPWP, nama, alamat dan sebagainya. Faktur pajak harus dibuat atas semua transaksi yang ada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63720bcbc6df9c22701df46f/Pahami%20Perbedaan%20dari%20Pemungutan%20dan%20Pemotongan%20Pajak">pemungutan</a> pajaknya. Jika memilki banyak transaksi, maka banyak juga faktur pajaknya. Sebagai manusia tidak mungkin tidak melakukan kesalahan, begitu juga dalam pembuatan faktur pajak. Faktur pajak yang salah harus dibetulkan dengan membuat Faktur Pajak Pengganti atau faktur pajak tersebut dapat dibatalkan agar pada saat di periksa&nbsp;sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Faktur Pajak Pengganti dan pembatalan faktur pajak ini diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nomor <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=b865ed9ed259bdc4JmltdHM9MTY4OTAzMzYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PER-24%2fPJ%2f2012+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzk4NzcvUEVSX0RJUkpFTl9QSksvUEVSLTI0L1BKLzIwMTI&amp;ntb=1">PER-24/PJ/2012</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=38fd290958436af1JmltdHM9MTY4OTEyMDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PER-11%2fPJ%2f2022+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyNjI2L1BFUl9ESVJKRU5fUEpLL1BFUiUyMC0lMjAxMS9QSi8yMDIy&amp;ntb=1">PER-11/PJ/2022.</a>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Faktur Pajak Pengganti&nbsp;</h2>
Faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat jika terjadi kesalahan atau kekeliruan pada faktur sebelumnya atas transaksi yang sama. Kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan faktur yang biasanya terjadi, seperti:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kesalahan dalam mengisi kode detail transaksi pada nomor faktur&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Nama lawan transaksi&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Alamat lawan transaksi&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Pencantuman barang atau jasa yang dituliskan pada faktur&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">Harga satuan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="6" data-aria-level="1">Nilai DPP-PPN-PPnBM&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="7" data-aria-level="1">Isi pembayaran uang muka atau termin&nbsp;</li>
</ul>
Dengan dibuatnya Faktur Pajak Digganti, bukan berarti bahwa Faktur Pajak Normal nya akan hilang. Melainkan, Faktur Pajak Normal dan Faktur Pajak Pengganti harus tetap ada dan tersimpan pada rekaman data pihak penerbit dan juga harus diinput oleh pihak pembeli.&nbsp;
Pada faktur pajak pengganti akan tetap menggunakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a1c8d31f70cd0421952691/Nomor%20Seri%20Faktur%20Pajak%20(NSFP)%20dan%20Cara%20Mendapatkannya%20untuk%20PKP">Nomor Seri Faktur Pajak</a> yang digunakan pada faktur pajak yang telah dibuat sebelumnya, namun pembedanya terletak pada&nbsp;Kode Status Faktur Pajak. Dimana, kode status faktur pajak (digit ke &ndash;3) yang awalnya adalah 0 yang menandakan Faktur Pajak Normal akan berubah&nbsp;menjadi kode 1 yang menandakan faktur pajak pengganti. Kode status faktur pajak akan tetap sama, walaupun faktur pajak pengganti sudah dilakukan beberapa kali.&nbsp;
Setelah membuat Faktur Pajak Pengganti, maka kolom status Faktur pada faktur normal yang sudah dilakukan penggantian dirubah statusnya dari Normal menjadi Diganti, sedangkan pada faktur pajak pengganti statusnya akan menjadi Normal &ndash; Pengganti&nbsp;
Dampak yang ditimbulkan pun akan dirasakan oleh kedua pihak, baik pihak penjual maupun pembeli. Dampak bagi penjual adalah timbul kewajiban untuk memperbaiki SPT Masa PPN pada masa pajak ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan faktur pajak normal tersebut. Dimana nantinya faktur pajak pengganti akan dilaporkan pada SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama dengan masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang dibuat penggantinya. Sedangkan, dampak bagi pembeli adalah ketika pembeli melakukan pengkreditan pajak masukan atas PPN pada faktur pajak yang telah digantikan oleh PKP penjual. Maka, pembeli wajib membetulkan SPT masa PPN pada masa faktur pajak pengganti dilaporkan. &nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Faktur Pajak Pembatalan&nbsp;</h2>
Jika ada terjadi pembatalan dalam suatu transaksi yang terutang PPN dan sudah dibuat fakturnya, maka Pengusaha Kena Pajak harus melakukan pembatalan atas faktur yang dibuat. Selain hal tersebut, pembatalan faktur pajak juga dilakukan atas pembetulan data yang tidak bisa diperbaiki dengan menggunakan faktur pajak pengganti, seperti kesalahan penginputan data NPWP. Pembatalan faktur pajak ini harus didukung dengan bukti yang kuat seperti dokumen pembatalan transaksi. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.&nbsp;&nbsp;
Jika Faktur Pajak yang dibatalkan belum dilaporkan pada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b43c0f1f70cd04219527a8/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">Surat Pemberitahuan Masa</a> Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak Penjual tetap harus melakukan pelaporan dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a> atau PPN dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64216bbf99fb81039b3e5e01/Sobat%20Belajar%3A%20%20Mari%20Mengenal%20Pajak%20Penjualan%20atas%20Barang%20Mewah%20(PPnBM)%20">PPnBM</a>. Namun, jika sudah melakukan pelaporan faktur pajak yang dibatalkan sebagai Faktur Pajak Keluaran, Pengusaha Kena Pajak harus melakukan pembetulan SPT Masa PPn dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.&nbsp;&nbsp;
Penggantian atau pembatalan faktur pajak dapat dilakukan selama <a href="https://www.sobatpajak.com/article/648199ba99fb81039b3e66cf/Sobat%20Belajar%3A%20Tata%20Cara%20Pencabutan%20Status%20PKP%20">PKP</a>, baik pihak penjual ataupun pembeli belum menerima verifikasi SPT Masa PPN atau belum dilakukan pemeriksaan.&nbsp;
&nbsp;
Demikianlah pembahasan lebih dalam mengenai faktur pajak pengganti dan pembatalan faktu pajak. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Faktur Pajak adalah sebuah bukti yang dibuat Pengusaha Kena Pajak karena adanya pemungutan pajak atas barang dan atau jasa kena pajak. Pemungutan Pajak yang dimaksud adalah Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Didalam faktur pajak ada data-data, seperti Nomor Seri Faktur Pajak, NPWP, nama, alamat dan sebagainya. Faktur pajak harus dibuat atas semua transaksi yang ada pemungutan pajaknya. Jika memilki banyak transaksi, maka banyak juga faktur pajaknya. Sebagai manusia tidak mungkin tidak melakukan kesalahan, begitu juga dalam pembuatan faktur pajak. Faktur pajak yang salah harus dibetulkan dengan membuat Faktur Pajak Pengganti atau faktur pajak tersebut dapat dibatalkan agar pada saat di periksa sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Faktur Pajak Pengganti dan pembatalan faktur pajak ini diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Sobat Belajar: Faktur Pajak Pengganti dan Pembatalan Faktur Pajak 

Dampak dari pandemi COVID-19 berhasil memperlambat pergerakan roda ekonomi Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian, bahkan harus menutup usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, seiring berjalannya waktu perputaran roda ekonomi di Indonesia mulai berjalan kembali, salah satu faktor penyebabnya adalah keterlibatan para pelaku UMKM.
 Sektor UMKM ini memiliki partisipasi yang besar dalam kebangkitan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi ini. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada Maret 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai sekitar 64 juta dengan kontribusi terhadap produk domestic bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai sekitar Rp 8.500 triliun. Lalu, kontribusi UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta mampu menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.
<h2 style="text-align: justify;">Pentingnya UMKM terhadap Perekonomian Indonesia</h2>
Menurut Tulus Tambunan dalam buku yang berjudul &ldquo;Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia&rdquo;, ada beberapa sebab pentingnya UMKM terhadap perekonomian Indonesia:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh daerah baik perkotaan sampai daerah terpencil</li>
<li>UMKM memiliki potensi dalam memberikan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan bagi para pelaku UMKM</li>
<li>Sektor pertanian menjadi UMKM yang paling banyak di Indonesia dimana hal ini memberikan efek secara tidak langsung dalam pembangunan nasional</li>
<li>Sektor UMKM tidak memandang tingkat jenjang Pendidikan, baik tinggi sampai rendah semua bisa menjadi pelaku UMKM</li>
<li>Bisnis UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi 1997/1998</li>
<li>UMKM bisa menjadi alat investasi di daerah pedesaan serta meningkatkan kemampuan berwirausaha</li>
<li>Produk dari UMKM relative murah sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia bisa dialihkan menjadi tabungan</li>
<li>UMKM mampu beradaptasi dengan cepat mengikuti perkembangan zaman, salah satunya adalah semakin banyak UMKM memanfaatkan platform digital</li>
<li>UMKM memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan beragam dimana produk yang dijual bisa bebas mengikuti kreatifitas pelaku UMKM</li>
</ol>
Dengan semua pertimbangan itu tentu pemerintah senantiasa mendukung kemajuan dari UMKM Indonesia. Segala upaya dikerahkan oleh pemerintah agar UMKM Indonesia senantiasa bisa maju dan berkembang. UMKM memberi kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dimana menjadi sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil, sarana mengetaskan kemiskinan, dan menjadi sarana pemasukan devisa negara.

Dampak dari pandemi COVID-19 berhasil memperlambat pergerakan roda ekonomi Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian, bahkan harus menutup usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, seiring berjalannya waktu perputaran roda ekonomi di Indonesia mulai berjalan kembali, salah satu faktor penyebabnya adalah keterlibatan para pelaku UMKM.

Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sistem perpajakan di indonesia terdiri dari 3 jenis, yaitu self assessment, official assessment, dan withholding system. System withholding dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) kepada Wajib Pajak. Sistem inilah yang menghadirkan adanya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63720bcbc6df9c22701df46f/Pahami%20Perbedaan%20dari%20Pemungutan%20dan%20Pemotongan%20Pajak">pemotongan atau pemungutan</a> yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak. Yuk simak penjelasan lebih lanjut tentang pemotongan pajak di bawah ini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Panduan Bagi Pemotong Pajak</h2>
Berikut ini adalah panduan yang harus dipahami Wajib Pajak yang wajib memotong pajak (WP Pemotong):
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP Pemotong wajib memahami apakah suatu transaksi ekonomi termasuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475ced599fb81039b3e6549/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek pajak</a> atau tidak.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP Pemotong juga wajib memahami apakah objek tersebut termasuk objek <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6364e91fc6df9c22701df393/PPh%20Final%20dan%20Non-Final%20Bedanya%20Apa%3F">PPh final atau non-final</a>.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP Pemotong wajib mengenakan tarif pajak yang benar pada objek pajak yang sesuai.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Untuk WP orang pribadi tertentu seperti notaris, wajib mengetahui bahwa ia termasuk WP Pemotong, tidak hanya memotong <a href="https://www.sobatpajak.com/article/5fd87e593db9e02f1b42b36e/Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%3A%20Pengertian%2C%20Objek%2C%20Tarif%20dan%20Landasan%20Hukum%20serta%20Updatenya">PPh Pasal 21</a>. Tidak semua WP Orang Pribadi wajib memotong pajak di luar PPh Pasal 21, tetapi semua WP <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6488339b99fb81039b3e67c2/Badan%20Usaha%20Ada%20Banyak%20Macam%2C%20Apa%20Saja%20Sih%3F%20">Badan</a> wajib memotong semua jenis <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e3a9799fb81039b3e5f29/Sobat%20Belajar%3A%20Subjek%20dan%20Objek%20PPh%20Badan">objek PPh</a> yang harus dipotong PPh</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP Pemotong wajib menyimpan dokumen atau bukti pemotongan dan menyerahkan bukti pemotongan kepada WP yang dipotong</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP Pemotong wajib menyetorkan ke kas negara seluruh pajak yang dipotong dan melaporkannya kepada DJP</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">&nbsp;WP Pemotong wajib mencatat pada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e77de99fb81039b3e5f37/Sobat%20Belajar%3A%20Kenali%20Pembukuan%20dan%20Pencatatan%20dalam%20Pajak">pembukuan</a> atau sistem akuntansinya tentang transaksi yang terpotong pajaknya sebagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aa70d33e4ece4dab24453/Sobat%20Belajar%3A%20Pengakuan%20Pajak%20Sebagai%20Utang">utang pajak</a> pada saat memotong pajak dan pajak tersebut belum disetorkan ke kas negara. Di sisi yang lain, terdapat WP yang dipotong pajak atas penghasilan yang ia peroleh.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Panduan Bagi yang Dipotong Pajak</h2>
Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dipahami Wajib Pajak yang dipotong pajaknya oleh pemotong pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP wajib menyimpan bukti potong dengan baik sebagai dasar untuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649418a301a1497481d36682/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Kredit%20Pajak%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan%20">mengkreditkan pajak</a> apabila pajak tersebut bukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/633eb436c6df9c22701df090/DJP%20Ingatkan%20Tetap%20ada%20Kewajiban%20Pelaporan%20untuk%20PPh%20Final%20UMKM">pajak final</a>.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP memiliki hak menagih bukti potong kepada WP Pemotong</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP wajib mencatat pada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6477075c99fb81039b3e656b/Sahabat%20UMKM%2C%20Kini%20Sobat%20Buku%20Hadir%20Versi%20Website!">pembukuan atau sistem akuntansinya</a> tentang transaksi yang dipotong pajaknya sebagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63f5f7b399fb81039b3e5a28/Sobat%20Belajar%20-%20Mengenal%20Apa%20Itu%20Piutang%3F%20">piutang</a> pajak apabila pajak tersebut bukan pajak final</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP wajib mencatat pada pembukuan atau sistem akuntansinya tentang transaksi yang dipotong pajaknya sebagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eba85a1f70cd0421952ab7/Perbedaan%20Biaya%20dan%20Beban">beban</a> pajak final apabila pajak tersebut pajak final atau tidak mencatat sebagai beban pajak jika WP mencatat penerimaan penghasilan sebesar <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64536ae099fb81039b3e61bc/Sobat%20Belajar%3A%20Norma%20Penghitungan%20Penghasilan%20Neto">nilai netonya</a> saja.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ilustrasi PPh non-final</h2>
PT Indonesia Sejahtera (IS) menyewa kendaraan bermotor (mobil) untuk keperluan operasionalnya dari PT Serasi Autoraya (TRAC). Setiap bulan IS membayar beban sewa kendaraan sebesar Rp 80.000.000, nilai tidak termasuk PPN. Bagaimana akuntansi untuk transaksi ini?&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Apakah transaksi di atas adalah transaksi yang harus dipotong PPh?</li>
</ul>
Ya. Tahap ini adalah kritikal, sebab jika tidak mengetahui jawaban yang benar, maka WP dapat dinyatakan tidak patuh dalam melaksanakan perpajakannya sehingga akan dikenakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62ab02511f70cd0421952712/Koreksi%20Fiskal%20dalam%20Perpajakan">koreksi dan sanksi fiskal</a>.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Apakah transaksi di atas adalah transaksi yang harus dipotong PPh final?&nbsp;</li>
</ul>
Tidak.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jenis PPh apa dan berapakah tarif pajak serta berapa besar DPPnya atas transaksi di atas?&nbsp;</li>
</ul>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a58204c6df9c22701df720/Sobat%20Belajar%3A%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2023">PPh Pasal 23</a>, tarif untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63d79cdeba966c5bc2d875dd/Serba-Serbi%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%204%20ayat%202%20(PPh%20final)">PPh Final</a> adalah 2% dari DPP sebesar Jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c79e01c6df9c22701df8b1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Ini%20Dia%20Daftar%20Biaya%20Sebagai%20Pengurang%20Penghasilan%20Bruto%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan">Bruto</a> Tidak Termasuk PPN. Dengan demikian PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah 2% X Rp 80.000.000 yaitu Rp 1.600.000 dan bukti potong harus dibuat. Tahap ini adalah kritikal, sebab jika tidak mengetahui jenis pajak, tarif, dan dasar pengenaan yang benar, maka WP dapat dinyatakan tidak patuh melaksanakan perpajakan sehingga akan dikenakan koreksi dan sanksi fiskal.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Bagaimana pencatatannya (jurnal) oleh Pemotong?</li>
</ul>
Beban sewa kendaraan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 80.000.000 (Debit)
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Utang PPh Pasal 23&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 1.600.000 (Kredit)
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Utang usaha &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 78.400.000 (Kredit)
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Kapan jurnal di atas dibuat?&nbsp;</li>
</ul>
Jurnal dibuat pada saat terutangnya pajak. Selain membuat jurnal WP pemotong juga harus membuat bukti potong pada saat terutang pajak tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Setelah melakukan jurnal dan membuat bukti potong, apa lagi yang harus dilakukan?&nbsp;</li>
</ul>
WP harus menyetor pajak yang telah dipotong ke kas negara menggunakan SSP dengan data yang sesuai.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Kapan saat penyetoran pajak?&nbsp;</li>
</ul>
Saat setoran pajak diatur pada peraturan materil perpajakan untuk masing-masing jenis pajak, misalnya batas penyetoran untuk PPh 23 paling lama adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa masa terutang pajak PPh 23 berakhir . Pada saat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63fc876199fb81039b3e5a85/Sobat%20Belajar%20%E2%80%93%20Mengenal%20Batas%20Waktu%20Pelaporan%20dan%20Penyetoran%20Pajak%20beserta%20Sanksinya">penyetoran</a>, dilakukan penjurnalan:
Utang PPh Pasal 23 Rp 1.600.000
Bank Rp 1.600.000
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Setelah melakukan setoran pajak ke kas negara, apa lagi yang harus dilakukan?&nbsp;</li>
</ul>
WP harus membuat dan melaporkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b43c0f1f70cd04219527a8/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">SPT untuk Masa Pajak</a> (SPT Masa) yang dilakukan atas pemotongan dan penyetoran pajak.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Kapan saat pelaporan pajak?</li>
</ul>
Saat pelaporan pajak diatur pada peraturan materil perpajakan untuk masing-masing jenis pajak, misalnya&nbsp; batas pelaporan untuk PPh 23 paling lama adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa terutang pajak PPh 23 berakhir
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Apakah pada saat pelaporan dilakukan penjurnalan?&nbsp;</li>
</ul>
Tidak. Pembuatan SPT Masa yang benar adalah wajib sehingga WP harus mengetahui kapan saat pelaporan pajak sebab jika tidak maka WP dapat dianggap <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642d502999fb81039b3e5f16/Terlambat%20Lapor%20SPT%20Tahunan%3F%20Tenang%2C%20Masih%20Bisa%20Kok!%20">terlambat melapor pajak</a>.&nbsp;
&nbsp;
Itulah sedikit penjelasan mengenai pemotongan pajak. Semoga artikel ini dapat membantu menambah wawasan Sobat sekalian ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Sistem perpajakan di indonesia terdiri dari 3 jenis, yaitu self assessment, official assessment, dan withholding system. System withholding dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) kepada Wajib Pajak. Sistem inilah yang menghadirkan adanya pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak. Yuk simak penjelasan lebih lanjut tentang pemotongan pajak di bawah ini!

Artikel Sobat Pajak