<p style="text-align: justify;">Harga jual merupakan nominal harga akhir dari penjual yang akan dibebankan kepada konsumen, dan diperoleh dari perhitungan biaya produksi ditambah biaya non produksi, serta laba yang diharapkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemilik usaha harus menetapkan harga yang tepat agar produk dapat terjual dan mendatangkan keuntungan. Tidak hanya itu, pengusaha juga perlu memperhatikan harga jual di pasar agar tidak kalah saing dengan kompetitor yang ada.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ada banyak faktor yang bisa disertakan dalam perhitungan harga jual, misalnya musim, daerah, permintaan, serta situasi pasar. Oleh karena itu, dalam melakukan perhitungan harga jual, pengusaha juga harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Faktor Biaya</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor biaya ini ditentukan berdasarkan pada perhitungan biaya produksi perusahaan dalam menentukan harga jual produk atau jasa.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Faktor Bukan Biaya</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor ini berasal dari pengaruh eksternal, sehingga lebih sulit untuk dikendalikan. Beberapa faktor non-biaya contohnya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Keadaan perekonomian negara</li>
<li>Permintaan dan penawaran pasar</li>
<li>Jenis pasar</li>
<li>Kebijakan pemerintah</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Menentukan Harga Jual</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk menentukan harga jual, ada beberapa cara untuk menentukan harga jual yang bisa digunakan, berikut cara-cara tersebut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Margin pricing</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perhitungan yang satu ini digunakan untuk menentukan seberapa besar persentase keuntungan dari setiap produk. Dalam penetapan <em>margin pricing</em>, pemilik usaha sudah mengetahui harga jual yang diinginkan, maka perhitungannya menjadi seperti di bawah ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Margin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = ((Harga jual - Harga produksi) / Harga jual) x 100%</p>
<p style="text-align: justify;">Agar lebih jelas, Pak Andi menjual roti seharga Rp 20.000, dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp 10.000, maka perhitungan margin dari penjualan tersebut,</p>
<p style="text-align: justify;">Margin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = ((Rp20.000 &ndash; Rp10.000) / Rp20.000) x 100% = (Rp 10.000 / Rp 20.000) x 100% = 50%</p>
<p style="text-align: justify;">Jadi, Pak Andi akan memperoleh laba 50% dari setiap roti yang terjual.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Markup Pricing</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Harga <em>markup</em> atau <em>mark up pricing</em> merupakan salah satu cara menentukan harga jual dengan cara menambahkan keuntungan langsung dari harga belinya. Cara ini bisa dikatakan cara yang sederhana karena hanya dengan cara menambahkan keuntungan sesuai dengan yang besar keuntungan yang diharapkan. Perhitungan ini merupakan metode paling umum digunakan oleh para pengusaha. Berikut ini rumus untuk mencari harga jual menggunakan <em>mark up</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">Harga jual&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Modal + (Modal x Persentase Margin)</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai contoh, Bu Nina menjual kosmetik dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp 50.000. Bu Nina ingin mengambil keuntungan sebesar 30%, maka perhitungannya sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: justify;">Harga jual&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Rp50.000 + (Rp50.000 x 30%) = Rp50.000 + Rp15.000 = Rp65.000</p>
<p style="text-align: justify;">Dari perhitungan tersebut, terlihat bahwa Bu Nina perlu menjual seharga Rp65.000 per kosmetik bila menginginkan keuntungan 30%.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Manufacturing Suggested Retail Price</em> (MSRP)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">MSRP atau Harga yang dianjurkan Pemilik Merek merupakan harga yang dianjurkan oleh pemilik merek. Artinya siapapun orang yang menjual kembali produk dari pemilik merek berpedoman pada harga yang tercantum pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Jadi, orang yang menjual kembali produk tersebut tidak mematok harga yang terlalu jauh dari harga yang telah ditentukan oleh pemilik merek. Dengan begitu, kestabilan harga produk di pasaran bisa tercapai.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Value Based Pricing</em> (VBP)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">VBP merupakan cara menentukan harga jual sebuah produk paling unik. Penentuan harga jual yang satu ini didasarkan pada nilai yang diperoleh konsumen. Jadi, konsumen akan membayar harga yang sepadan dengan nilai produk. Untuk menetapkan harga, pengusaha perlu melakukan riset pasar terlebih dahulu agar bisa mengetahui seberapa besar permintaan atas produk tersebut dan seberapa tinggi konsumen bersedia membeli produk tersebut. Perlu diingat tidak semua produk bisa menerapkan cara yang satu ini. Kebanyakan pemilik usaha menerapkan metode ini untuk produk yang kualitasnya tinggi, banyak dicari, bersifat terbatas (<em>limited edition)</em> atau barang kolaborasi.</p>

Harga jual merupakan nominal harga akhir dari penjual yang akan dibebankan kepada konsumen, dan diperoleh dari perhitungan biaya produksi ditambah biaya non produksi, serta laba yang diharapkan. 

Cara Menentukan Harga Jual Produk

<p style="text-align: justify;">Secara umum, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, Pajak Penghasilan atau PPh dikenakan terhadap penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang diterima dalam satu Tahun Pajak. Semua jenis pajak termasuk pungutan Pajak Penghasilan dan pengelolaannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis-Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Pajak Penghasilan Pasal 21</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. PPh pasal 21 ini menggunakan skema pajak progresif baru dimana yang ketentuannya diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Pajak Penghasilan Pasal 22</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">PPh pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah, ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor/impor dan juga penjualan barang mewah. Pihak Pemungut PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Kemudian, badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swsata yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Pajak Penghasilan Pasal 23</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas &nbsp;bunga pinjaman (meliputi bunga premium, bunga diskonto, dan jaminan pengembalian utang), dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21. Untuk tarif PPh 23 di kenakan atas nilai DPP atau jumlah bruto penghasilannya. Dalam PPh 23 berlaku dua jenis tarif yang dikenakan, yaitu 15% dan 2% tergantung pada objek pajaknya, dimana:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tarif 15% dari jumlah bruto:
<ul>
<li>Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap Wajin Pajak Orang Pribadi dikenakan final.</li>
<li>Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.</li>
</ul>
</li>
<li>Tarif 2% dari jumlah bruto:
<ul>
<li>atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan.</li>
<li>atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPh final)</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">PPh pasal 4 Ayat 2 atau PPh final merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. &nbsp;Berikut penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak final:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bunga deposito, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.</li>
<li>Hadiah undian.</li>
<li>Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.</li>
<li>Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, usaha <em>real estate</em>, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Pajak Penghasilan Pasal 25</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">PPh 25 merupakan pajak penghasilan yang dibayar dengan cara mengangsur agar meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak tahunannya dan pajak terutangnya dilunasi dalan jangka waktu satu tahun dimana pembayarannya tidak dapat diwakilkan. Bila telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan bunga sanksi pajak per bulan.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Pajak Penghasilan Pasal 26</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Tarif umum yang dikenakan adalah 20%. PPh pasal 26 ini menjadi penerapan asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Pajak Penghasilan Pasal 29</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">PPh pasal 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Jadi, PPh 29 ini merupakan sisa PPh terutang dalam tahun pajak yang sudah dikurangi dengan kredit PPh(PPh 21, 22,23 dan 24) dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Pajak Penghasilan Pasal 15</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri tertentu. Indsutri-industri tertentu adalah:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri</li>
<li style="text-align: justify;">Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional</li>
<li style="text-align: justify;">Perusahaan asuransi luar negeri</li>
<li style="text-align: justify;">Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi</li>
<li style="text-align: justify;">Perusahaan dagang asing di Indonesia yang tidak memiliki P3B</li>
<li style="text-align: justify;">Perusahaan investor dalam bentuk BOT (<em>build, operate, and transfer</em>)</li>
</ul>

Secara umum, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, Pajak Penghasilan atau PPh dikenakan terhadap penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang diterima dalam satu Tahun Pajak. Semua jenis pajak termasuk pungutan Pajak Penghasilan dan pengelolaannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat.

Pajak Penghasilan dan Jenis-Jenisnya

<p style="text-align: justify;"><em>Endorsement</em> atau <em>endorse</em> merupakan teknik marketing dalam bentuk iklan atau promosi yang menggunakan tokoh atau selebriti terkenal yang memiliki pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, dan sebagainya dari banyak orang. Biasanya orang yang dimintai <em>endorse</em> adalah sosok yang berpengaruh di masyarakat, baik itu artis, musisi, atlet, atau siapapun yang punya pengikut besar (<em>influencer</em>) di sosial media. Semakin tinggi jumlah pengikutnya, semakin tinggi pula seorang <em>influencer</em> dihargai.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Endorsement untuk Pengusaha</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dilihat dari proses dan biaya yang dikeluarkan, <em>endorsement</em> menjadi strategi yang tampak rumit dilakukan. namun, banyak keuntungan yang dapat dicapai, baik dari sisi pengusaha maupun influencer. Berikut beberapa keuntungan yang didapat pengusaha ketika melakukan <em>endorsement</em>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Memperkenalkan produk kepada target pasar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pengusaha harus melihat dulu apakah influencer yang dipilih cocok dengan target konsumen yang ingin dicapainya. Sebagai contoh, produk kecantikan idealnya menggunakan artis-artis atau tokoh yang dikenal kecantikannya/kreator konten di bidang kecantikan. Produk tersebut bisa muncul di feed seorang <em>influencer </em>di bidang serupa, maka otomatis promosi akan langsung ke target pasar yang tepat.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Meningkatkan <em>traffic</em></strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Endorsement</em> juga bisa dilakukan dengan tujuan menaikkan traffic usaha. Dengan memasang akun media sosial perusahaan bersamaan saat konten endorse diunggah <em>influencer</em> akan membuat orang-orang penasaran dan menekan link tersebut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Meningkatkan <em>awareness</em> </strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan endorsement, barang atau jasa yang ditawarkan akan dilihat, dikenal, dan dicari banyak orang. Setelah produk mulai dilirik, maka bisa memulai menerapkan strategi <em>marketing</em> berikutnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Membuat usaha menjadi viral</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kata &lsquo;viral&rsquo; digunakan mengungkapkan seuatu pemberitaan yang sedang dibicarakan banyak orang atau tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Jika strategi yang <em>endorsement</em> terapkan ampuh dan benar-benar disukai, maka konten <em>endorse </em>tersebut akan menjadi &ldquo;buah bibir&rdquo; di media sosial.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pertimbangan sebelum Memilih Influencer Melakukan Endorsement</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Agar biaya yang sudah dikeluarkan untuk endorsement tidak sia-sia, perhatikan beberapa hal dalam memilih <em>influencer</em> berikut ini:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Analisis <em>influencer</em></strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cara paling pertama sebelum ingin melakukan <em>endorsement</em> adalah melakukan riset <em>influencer</em> terlebih dulu. Karena banyak sekali <em>influencer</em> yang dapat dipilih, maka sebaiknya membuat daftar <em>influencer</em> potensial yang dapat ditawari kerjasama.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em><strong>Engagement rate</strong></em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam media sosial, <em>engagement rate</em> merupakan nilai persentase antara jumlah pengikut yang aktif berinteraksi di media sosial. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar peluang keberhasilan endorsement yang dilakukan. Angka engagement ini juga menjadi indikiator untuk menyaring jumlah pengikut palsu (<em>fake account</em>). Oleh karena itu, besarnya jumlah&nbsp;<em>follower&nbsp;</em>tidak menjadi jaminan lebih efektif dibanding&nbsp;<em>public figure&nbsp;</em>dengan jumlah&nbsp;<em>follower</em>&nbsp;yang lebih sedikit.&nbsp;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Persona</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sebelum memilih i<em>nfluencer</em> untuk melakukan <em>endorse</em>, persona dari <em>influencer </em>juga memainkan peran penting. Akan lebih baik, bila memilih <em>influencer</em> yang identik dengan produk yang dipromosikan. Contohnya, memilih koki terkenal untuk mempromosikan bumbu masakan, atau artis <em>make-up</em> untuk mengiklankan produk kosmetik.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em><strong>Budget</strong></em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal pemasaran, besar <em>budget</em> juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Awali dengan memilih <em>influencer </em>yang sesuai dengan budget yang tersedia. Kemudian, tingkatkan <em>budget</em> dengan memilih <em>influencer </em>yang memiliki engagement rate yang tinggi.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Endorsement</em> sangat memberi pengaruh kepada pengguna media sosial. Apalagi hampir semua penduduk di Indonesia memiliki sosial media. Dengan melihat <em>influencer</em> yang mendukung suatu produk, cenderung membuat pengikut-pengikut ikut membeli produk tersebut.</p>

Endorsement atau endorse merupakan teknik marketing dalam bentuk iklan atau promosi yang menggunakan tokoh atau selebriti terkenal yang memiliki pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, dan sebagainya dari banyak orang. Biasanya orang yang dimintai endorse adalah sosok yang berpengaruh di masyarakat, baik itu artis, musisi, atlet, atau siapapun yang punya pengikut besar (influencer) di sosial media. Semakin tinggi jumlah pengikutnya, semakin tinggi pula seorang influencer dihargai.

Teknik Marketing Endorsement

<p style="text-align: justify;">Bagi orang awam, mungkin tidak mengetahui perbedaan biaya dan beban secara mendalam, karena kedua hal ini terbilang sama karena sama-sama digunakan pada akuntansi untuk membayar pengeluaran dari perusahaan. Ada juga yang sering mendengar istilah beban namun tidak begitu memahami apa artinya. Meski pada dasarnya beban selalu dipasangkan dengan istilah biaya, faktanya keduanya jelas berbeda.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengertian Beban</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Beban atau <em>expense</em> merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk mencapai sebuah hasil. Sesuatu yang diklasifikasikan pada kategori beban ini biasanya digunakan sebagai sumber pendapatan atau untuk memperoleh hasil bagi perusahaan. Seperti halnya dalam akun laba rugi yang terdapat beban sewa, listrik, gaji, atau penyusutan. Dalam hal ini diambil kesimpulan bahwa istilah beban akan berimbas pada sebuah untung dan rugi dalam perusahaan</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengertian Biaya</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berbeda dengan beban, biaya merupakan hal yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan mendapatkan manfaat di masa yang akan datang sehingga bernilai ekonomis. Akuntan menggunakan biaya untuk merujuk secara khusus terhadap aset bisnis, dan bahkan untuk aset yang disusutkan. Biaya suatu aset dapat mencakup setiap biaya untuk membeli, mengirimkan, dan menyiapkan aset, dan untuk melatih karyawan dalam penggunaannya.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Perbedaan Beban dan Biaya</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pengertian</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, biaya dan beban memiliki pengertian yang berbeda. Beban merupakan pengeluaran rutin yang dilakukan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional dan memperoleh pendapatan, sedangkan biaya merupakan pengeluaran satu kali yang sifatnya lebih kepada investasi untuk mendapatkan manfaat di masa depan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Manfaat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Manfaat yang ditimbulkan oleh akun beban merupakan bentuk biaya yang sudah memberikan manfaat terhadap bisnis pada saat periode akuntansi berakhir, sedangkan akun biaya belum bisa dirasakan oleh perusahaan secara nyata, karena masih berbentuk aset saja.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Tujuan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Beban dikeluarkan perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional, agar perusahaan dapat memperoleh penghasilan saat ini. Sedangkan, biaya dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membeli aset atau investasi yang dapat menguntungkan bisnis di masa depan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Posisi dalam laporan keuangan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Akun beban akan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai biaya yang mengurangi pendapatan. Sedangkan, untuk akun biaya akan dicatat sebagai aset dalam neraca keuangan di bawah aset lancar maupun aset lancar.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Contoh Biaya dan Beban</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam laporan keuangan, beban akan tercatat dalam laporan laba rugi. Contohnya: beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban pajak, dan beban bunga.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan untuk biaya akan tercatat sebagai aset di laporan neraca. Aset tersebut bisa termasuk seperti, persediaan pada aset lancar atau biaya dibayar dimuka, baik pada aset lancar maupun aset tidak lancar</p>
<p style="text-align: justify;">Itulah beberapa pengertian, perbedaan dan contoh akun biaya dan beban. Dengan mengetahui perbedaannya, tentunya akan mempermudah dalam menyusun laporan keuangan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Bagi orang awam, mungkin tidak mengetahui perbedaan biaya dan beban secara mendalam, karena kedua hal ini terbilang sama karena sama-sama digunakan pada akuntansi untuk membayar pengeluaran dari perusahaan. Ada juga yang sering mendengar istilah beban namun tidak begitu memahami apa artinya. Meski pada dasarnya beban selalu dipasangkan dengan istilah biaya, faktanya keduanya jelas berbeda.

Perbedaan Biaya dan Beban

<p style="text-align: justify;">Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Pemungutan PPN ini biasanya ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat berbelanja di mall. Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenal dengan <em>Goods and Services Tax</em> (GST) atau <em>Value Added Tax</em> (VAT). PPN ini bersifat tidak langsung karena dibayarkan konsumen ke pedagang, lalu diteruskan dari pedagang kepada pemerintah. Karena proses ini PPN disebut sebagai pajak tidak langsung.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dasar Hukum PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dasar hukum PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kemudian, sebagaimana peraturan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 tahun 2021 mengenai tarif PPN. Maka, pada tahun 2022 PPN di Indonesia telah resmi mengalami kenaikan yang sebelumnya 10% menjadi 11% dan 12%, dimana tarif 11% ini sudah berlaku sejak 1 April 2022, sedangkan tarif 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Objek PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tidak semua jenis barang bisa menjadi objek PPN. Pemerintah sudah mengatur objek yang tergolong sebagai PPN dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1. Berikut ini beberapa jenis barang yang menjadi objek dalam PPN:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) maupun JKP (Jasa Kena Pajak) oleh pengusaha yang berada di daerah Pabean.</li>
<li>Impor BKP (Barang Kena Pajak).</li>
<li>Pemanfaatan BKP (Barang Kena Pajak) tidak berwujud di dalam daerah Pabean, namun berasal dari luar daerah Pabean.</li>
<li>Pemanfaatan JKP (Jasa Kena Pajak) tidak berwujud di dalam daerah Pabean, namun berasal dari luar daerah Pabean.</li>
<li>Ekspor JKP (Jasa Kena Pajak) maupun BKP (Barang Kena Pajak) tidak berwujud maupun berwujud oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak).</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bukan Objek PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Selain objek PPN, ada juga objek bukan PPN yang tercantum pada Pasal 4A ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 Tahun 2009, antara lain:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;</li>
<li>Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;</li>
<li>Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;</li>
<li>Uang, emas batangan, dan surat berharga.</li>
<li>Jasa pelayanan kesehatan medik</li>
<li>Jasa pelayanan sosial</li>
<li>Jasa pengiriman surat dengan perangko.</li>
<li>Jasa keuangan</li>
<li>Jasa asuransi</li>
<li>Jasa keagamaan</li>
<li>Jasa pendidikan</li>
<li>Jasa kesenian dan hiburan.</li>
<li>Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan</li>
<li>Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara</li>
<li>Jasa tenaga kerja</li>
<li>Jasa perhotelan</li>
<li>Jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah</li>
<li>Jasa penyediaan tempat parkir</li>
<li>Jasa telepon umum</li>
<li>Jasa pengiriman uang dengan wesel pos</li>
<li>Jasa boga atau catering</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mekanisme PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut alur mekanisme PPN mulai perhitungan sampai pembayaran:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PKP (Pengusaha Kena Pajak) menambahkan PPN pada BKP (Barang Kena Pajak) yang dibeli oleh wajib pajak dan harus menerbitkan faktur sebagai bukti</li>
<li>Besar PPN yang tercatum di dalam faktur tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual BKP</li>
<li>PPN merupakan pajak yang dibayar di muka selama PKP menjalankan usahanya</li>
<li>Bila terdapat perbedaan dimana pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka kekurangan tersebut harus disetorkan kepada negara. Sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka sisanya bisa dikompesasikan masa pajak berikutnya</li>
<li>SPT masa PPN wajib disampaikan oleh PKP setiap bulannya</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Perhitungan PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk mendapatkan besar PPN yang harus dibayar, bisa menggunakan rumus sebagai berikut ini:</p>
<p style="text-align: justify;">PPN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Tarif PPN x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai contoh, Budi ingin membeli laptop baru di sebuah mall. Toko yang menjual laptop tersebut mengenakan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi. Harga laptop yang dibeli oleh Budi seharga Rp10.000.000 dimana belum termasuk PPN. Maka, besar PPN yang harus dibayar sebesar:</p>
<p style="text-align: justify;">PPN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 11% x Rp10.000.000 = Rp1.100.000</p>
<p style="text-align: justify;">Dari perhitungan tersebut, maka total yang harus Budi bayarkan untuk PPN adalah Rp11.100.000</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengkreditan PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pengkreditan pajak masukan merupakan upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Pengkreditan faktur pajak masukan mempunyai prinsip-prinsip dasar juga. Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.</li>
<li>Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi (sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak) dapat dikreditkan.</li>
<li>Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha penyerahan kena pajak.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dari kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini, akan ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Nominal pajak masukan lebih kecil daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut. Alhasil, selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara.</li>
<li style="text-align: justify;">Nominal pajak masukan lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Hal ini akan menyebabkan selisih kelebihan pajak masukan. Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintakan pengembalian (restitusi).</li>
<li style="text-align: justify;">Nominal pajak masukan dan keluaran sama besar, sehingga tidak ada yang harus di setorkan ke kas negara untuk pelaporan Pajak PPN nya</li>
</ul>

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Pemungutan PPN ini biasanya ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat berbelanja di mall. Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Services Tax (GST) atau Value Added Tax (VAT). PPN ini bersifat tidak langsung karena dibayarkan konsumen ke pedagang, lalu diteruskan dari pedagang kepada pemerintah. Karena proses ini PPN disebut sebagai pajak tidak langsung. 

PPN dan Cara Menghitungnya

<p style="text-align: justify;">Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang berfungsi untuk melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Membuat jurnal umum menjadi hal penting dalam akuntansi dan laporan keuangan dalam membangun sebuah bisnis. Tujuannya adalah untuk melihat apakah bisnis yang dijalani tersebut mengalami perkembangan atau tidak.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Fungsi Jurnal Umum</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Jurnal umum mempunyai 5 fungsi, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Fungsi Pencatatan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pembuatan jurnal umum bertujuan agar laporan keuangan perusahaan menjadi lengkap. Oleh sebab itu, setiap ada perubahan pada kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Hal ini juga berfungsi untuk mengetahui jumlah modal, pendapatan, biaya, dan aset perusahaan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Fungsi Historis</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Karena pencatatan jurnal umum sifatnya kronologis, jurnal umum bisa menjadi catatan historis dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Seluruh transaksi yang terjadi dicatat setiap hari yang dilakukan secara berurutan dan terus menerus, sehingga menghasilkan catatan yang sistematis dan kronologis.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Fungsi Analisis</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi yang berkaitan dengan akun yang terpengaruh. Analisis ini berkaitan dengan penggolongan nama akun, lalu debit dan kredit serta jumlahnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Fungsi Informatif</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jurnal umum mengandung informasi tentang seluruh bukti transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Informasi ini akan membantu pemilik bisnis dalam menilik ulang seluruh transaksi yang sudah dilakukan selama periode waktu khusus.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Fungsi Instruksi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Saat memasukkan data ke jurnal umum, pencatatan transaksi dari sebuah perusahaan tidak hanya menjadi dokumen kumpulan transaksi. Jurnal umum juga mempunyai fungsi perintah untuk memberikan perintah dalam proses penginputan data ke dalam buku besar.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Membuat Jurnal Umum</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Terdapat tiga langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal umum yang baik, berikut adalah caranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memahami Persamaan Dasar Akuntansi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Untuk membuat jurnal umum dengan benar, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Tanpa adanya pemahaman terhadap persamaan akuntansi, tentunya akan membuat sulit melakukan pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengumpulkan dan Mengindentifikasi Bukti Transaksi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bukti transaksi yang terjadi misalnya invoice, faktur, nota, dan lainnya. Bukti transaksi menjadi dasar yang sangat penting untuk pencatatan sebuah transaksi pada jurnal, karena tanpa adanya bukti transaksi tidak dapat dicatat. Jika semua bukti sudah terkumpul, maka perlu mengindentifikasi setiap transaksi yang sudah terjadi. Tidak semua transaksi dapat dicatat, transaksi yang boleh dicatat yakni transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinilai dengan satuan moneter.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan Pencatatan dalam Jurnal Umum</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Setelah mengindentifikasi semua bukti transaksi, tibalah proses pencatatan dalam jurnal. Proses pencatatan transaksi kedalam jurnal disebut dengan penjurnalan. Proses pencatatan menggunakan sistem <em>double-entry</em> yaitu, dalam setiap satu kali transaksi, setidaknya ada dua akun yang terpengaruh (kredit dan debit) dalam jumlah yang seimbang.</p>

Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang berfungsi untuk melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Membuat jurnal umum menjadi hal penting dalam akuntansi dan laporan keuangan dalam membangun sebuah bisnis. Tujuannya adalah untuk melihat apakah bisnis yang dijalani tersebut mengalami perkembangan atau tidak.

Jurnal Umum dalam Berbisnis

<p style="text-align: justify;"><em>Product bundling</em> merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara menggabungkan dua produk berbeda dalam satu paket kemasan penjualan. Kemasan tersebut kemudian dipasarkan dengan satu harga. Jadi, pelanggan hanya perlu membayar satu produk saja.</p>
<p style="text-align: justify;">Strategi ini membuat harga akan menjadi lebih terjangkau atau lebih murah dari total harga tiap kemasan satuannya. Strategi bundling ini biasanya juga diterapkan pada produk yang kurang laku atau produk baru yang masih belum dikenal dipasaran.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis-Jenis <em>Product Bundling</em></strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Mixed product bundling</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Mixed bundling</em> merupakan jenis yang paling umum dari <em>product bundling</em>. Biasanya, <em>bundling</em> jenis ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa produk yang berdasarkan penggunaannya bisa digunakan konsumen secara bersamaan. Walau produk tersebut dapat dibeli secara terpisah, namun produk yang digabung akan didiskon atau diberikan potongan harga khusus jika konsumen membeli secara bersamaan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Pure product bundling</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Pure bundling</em> adalah jenis <em>product bundling</em> yang memastikan bahwa beberapa product bundling hanya bisa dibeli secara bersamaan. Jadi, pembeli tidak boleh melakukan pembelian produk yang ditawarkan secara terpisah. Namun masalahnya, pure bundling membatasi pilihan bagi pelanggan untuk membeli barang secara individual, yang bisa menyebabkan adanya penurunan penjualan seiring berjalannya waktu</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Same product bundling</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Same product bundling</em> dinilai menjadi cara yang paling baik untuk memberikan penawaran potongan harga atau diskon kepada pelanggan yang memesan produk yang sama dalam jumlah banuak. Kebanyakan brand <em>direct-to-consumer</em> (DTC) yang menjual jenis produkperawatan pribadi dinilai berhasil menerapkan strategi bundling jenis ini.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kelebihan Persediaan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Strategi <em>product bundling</em> menjadi cara yang paling tepat untuk membersihkan inventaris yang lama dan juga tidak diperlukan agar bisa memberi ruang untuk produk baru. Memaketkan produk yang lama atau kurang laku dengan produk yang cepat terjual bisa memberikan ruang bagi persediaan baru.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Product Bundling</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Meningkatkan Penjualan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Penerapan strategi <em>product bundling</em> ini dinilai dapat meningkatkan jumlah rata-rata pada pemesanan dan juga penjualan. Dengan demikian berarti keuntungan penjualan dari setiap produk yang ditawarkan tersebut juga semakin meningkat.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mengurangi Biaya Pemesanan dan Distribusi</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Product bundling</em> memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan penjualan yang lebih banyak dan mengurangi biaya pemasaran dan distribusi. Selain itu, <em>product bundling</em> juga dapat membantu mendistribusikan dengan menggunakan lebih sedikit tempat. Sehingga bisa menghemat biaya pengirimannya pula. Kemudian dalam hal mengiklankan produk, penjual hanya perlu menampilkan satu kesatuan paket produk yang secara otomatis telah dipasarkan dalam satu paket. Tentunya hal ini menghemat biaya pemasaran dibandingkan mengiklankan secara satu persatu produk.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mengurangi Pemborosan Inventaris</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Product bundling</em> menjadi salah satu cara agar bisa membersihkan stok mati sebelum menjadi masalah. Menggabungkan produk yang lama terjual dengan produk yang laku lebih cepat akan membantu mengurangi pemborosan inventaris, membebaskan ruang penyimpanan dan juga mengurangi biaya penyimpanan pada inventaris.</p>
<p style="text-align: justify;">Metode <em>product bundling</em> ini tentunya sudah banyak diterapkan oleh beragam jenis bisnis, seperti bisnis produk kecantikan, bahan makanan, sembako, produk kesehatan, produk pendidikan, bahkan fashion. Metode ini tidak hanya diterapkan pada UMKM atau bisnis online saja, tapi juga bisnis dan perusahaan skala besar. Tentu saja sebenarnya semua pihak bisa menggunakan strategi ini namun tentunya dengan perencanaan yang matang.</p>

Product bundling merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara menggabungkan dua produk berbeda dalam satu paket kemasan penjualan. Kemasan tersebut kemudian dipasarkan dengan satu harga. Jadi, pelanggan hanya perlu membayar satu produk saja. 

Strategi Pemasaran Product Bundling

<p style="text-align: justify;">Dalam ilmu ekonomi, tentu sudah tidak asing dengan hukum permintaan dan penawaran (<em>supply &amp; demand</em>). Permintaan dan penawaran merupakan salah satu ilmu ekonomi pasar paling mendasar. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli untuk suatu sumber daya tertentu.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Hukum Permintaan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Hukum permintaan menyatakan bahwa harga suatu barang memainkan peran penting dalam menentukan permintaan konsumen untuk barang. Semakin tinggi harganya, maka semakin sedikit konsumen akan membeli barang itu. Begitu juga sebaliknya semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi pembelian untuk barang itu. Sebagai contoh, cabai merah di pasar yang dijual seharga Rp 3.000 per gram, hal ini akan membuat permintaan masyarakat pada cabai meningkat. Namun jika dijual seharga Rp 20.000 per gram, permintaan masyarakat akan sedikit dan masyarakat akan mencari barang pengganti (barang subtitusi).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Faktor yang Mempengaruhi Permintaan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Permintaan sangat erat kaintannya dengan konsumen, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Harga barang atau jasa</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Hal ini sesuai dengan bunyi hukum permintaan dimana jika harga barang naik, maka permintaan akan menurun, begitu juga sebaliknya</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pendapatan Konsumen</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Saat pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta juga naik. Sementara apabila pendapatan turun, maka jumlah permintaan juga ikut turun. Ini artinya jumlah permintaan sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Harga barang atau jasa yang terkait</h3>
</li>
</ul>
<p>Barang yang terkait (komplementer) dengan barang tertentu lainnya juga bisa mempengaruhi permintaan. Sebagai contoh, saat harga BBM naik, maka permintaan masyarakat akan kendaraan menurun.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Selera Konsumen</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tren yang berkembang di masyarakat secara langsung berdampak juga pada permintaan barang. Jika sebuah barang tidak lagi bisa memenuhi selera masyarakat, maka permintaannya akan turun.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Hukum Penawaran</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Hukum penawaran mengatakan bahwa harga suatu barang menentukan penawaran suatu barang juga. Karena harga yang bersedia dibayar oleh konsumen meningkat, maka jumlah unit yang diproduksi oleh bisnis juga meningkat. Contohnya, saat musim panas, orang jarang membutuhkan sekop, jadi penjual sekop menjualnya dengan harga murah dan produsen tidak akan membuat dalam jumlah banyak karena keuntungan yang bisa mereka dapatkan sedikit. Namun, saat musim dingin semakin dekat, harga sekop meningkat untuk mengantisipasi peningkatan salju. Karena sekop bernilai lebih tinggi, bisnis akan memproduksi lebih banyak sekop untuk meraup keuntungan yang lebih.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Faktor yang Mempengaruhi Penawaran</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang atau jasa dan variabel lainnya. Berikut penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Harga</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat jika terjadi kenaikan harga. Namun dalam beberapa kasus, jika ada spekulasi kenaikan harga barang di masa depan, maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Teknologi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor lain yang menyebabkan perubahan penawaran adalah kemajuan teknologi yang mengurangi biaya produksi. Proses produksi yang semakin efisien berkat adanya teknologi membuat biaya produksi semakin menurun. Di saat yang bersamaan, penawaran akan produk-produk teknologi seperti komputer dan mesin meningkat tajam.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kebijakan Pemerintah</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap penawaran barang dan jasa. Semakin rendah pajak yang dibebankan pada produsen, maka semakin tinggi jumlah penawaran. Di sisi lain, peraturan yang terlampau ketat dan proses yang rumit bisa menurunkan jumlah penawaran sebuah barang.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Transportasi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam proses distribusi, transportasi memegan peran penting mulai dari distribusi bahan baku, distribusi barang hingga sampai ke tangan konsumen. Semakin tinggi biaya transportasi maka semakin sulit pula penawaran yang dilakukan produsen.</p>
<p style="text-align: justify;">Itulah penjelasan mengenai hukum permintaan dan penawaran yang dimana yang menjadi dasar bukan hanya dalam dunia perekonomian, tapi untuk semua orang karena berkaitan dengan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.</p>

Dalam ilmu ekonomi, tentu sudah tidak asing dengan hukum permintaan dan penawaran (supply & demand). Permintaan dan penawaran merupakan salah satu ilmu ekonomi pasar paling mendasar. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli untuk suatu sumber daya tertentu.

Hukum Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi

<p style="text-align: justify;">Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi kepada pihak yang bersangkutan. Pihak tersebut bisa saja berbentuk perorangan, perusahaan lainnya, bank, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya. Sederhananya, menurut catatan akuntansi liabilitas merupakan utang.</p>
<p style="text-align: justify;">Mengapa perusahaan mempunyai liabilitas? Hal ini karena berkaitan dengan jumlah aset yang dimiliki. Apabila suatu perusahaan memiliki aset yang tidak cukup banyak, maka mereka mengambil liabilitas agar usahanya dapat berkembang jauh lebih maksimal. Selain itu, utang juga memiliki pengaruh terhadap pengurangan pajak penghasilan (PPh) karena pajak yang dikenakan perusahaan merupakan pajak dari penghasilan yang dikurangi dengan utang yang dimiliki.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Karakteristik Liabilitas</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Karakteristik yang dimiliki liabilitas adalah sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Keseluruhan pinjaman yang digunakan baik yang didapat baik dari perorangan atau bank harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan</li>
<li>Segala bentuk kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak lain, baik dengan pertukaran aset, pemberian layanan, transfer uang tunai maupun kegiatan lain yang memberi manfaat ekonomi dalam periode yang telah ditentukan sesuai kesepakatan</li>
<li>Sebagai kejadian atau transaksi yang telah terjadi sehingga mewajibkan entitas.</li>
<li>Bentuk tanggung jawab entitas pada pihak lain, baik yang meninggalkan kebijakan ataupun tidak dalam menghindari upaya penyelesaian.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis Liabilitas</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Secara garis besar, ada dua jenis liabilitas, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Penjelasan lengkap tentang keduanya adalah sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Liabilitas Jangka Panjang (Long Term Liabilities)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam jangka panjang. Jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran kewajiban tersebut diperkirakan berlangsung lebih dari satu tahun. Liabilitas jenis ini dapat disebut juga sebagai utang tidak lancar, karena perusahaan tidak dapat membayarkan kewajiban ini kurang dari periode satu tahun.</p>
<p style="text-align: justify;">Contoh liabilitas jangka panjang, utang bank, utang hipotik, utang obligasi, kredit noveltasi, utang subduersi, utang pemegang saham, utang sewa, maupun pinjaman dana tunai.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Liabilitas Jangka Pendek (Short Term Liabilites)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun, misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Istilah lain untuk menyebut liabilitas ini adalah utang lancar, karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahun.</p>
<p style="text-align: justify;">Istilah lain untuk menyebut liabilitas ini adalah utang lancar, karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahun. Beberapa contoh dari jenis liabilitas lancar ini, seperti kredit rekening koran, tagihan listrik, tagihan air, cicilan mesin, dan pajak penghasilan (PPh).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Menganalisis Liabilitas</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Liabilitas menjadi sebuah indikator kesehatan finansial suatu perusahaan. Apabila liabilitas lebih besar daripada ekuitas, maka artinya sebagian besar aset perusahaan terbiayai oleh modal dari pinjaman. Kondisi seperti ini tentunya tidak sehat untuk perusahaan. Cara untuk melakukan anaisis liabilitas perusahaan sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Rasio Utang terhadap Aset (<em>Debt to Asset</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">rasio ini untuk menghitung sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aset (aktiva) perusahaan. Semakin kecil angkanya maka semakin aman.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Rasio Utang terhadap Ekuitas (<em>Debt to Equity</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah hutang dengan perbandingan modal usaha. Disarankan besar hutang tidak melebihi nilai modal itu sendiri. Semakin kecil perhitungan rasio ini, maka semakin sehat keadaan keuangan perusahaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa liabilitas bukanlah sesuatu yang buruk bagi perusahaan, justru menjadi salah satu kunci menuju kesuksesan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah tetap menjaga besar liabilitas agar tidak melebihi kemampuan bayar perusahaan. Sebab tujuan awal dari liabilitas adalah agar bisa mengembangkan usaha, bukan membuatnya bangkrut karena utang.</p>

Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi kepada pihak yang bersangkutan. Pihak tersebut bisa saja berbentuk perorangan, perusahaan lainnya, bank, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya. Sederhananya, menurut catatan akuntansi liabilitas merupakan utang.

Pengertian Liabilitas dalam Akuntansi

<p style="text-align: justify;">Pemerintah mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Integrasi data antara NIK dan NPWP sudah dilakukan sejak 14 Juli 2022. Integrasi KTP menjadi NPWP akan memudahkan administrasi, selain itu memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Integrasi ini menjadi salah satu dari tiga format baru NPWP. Penggunaan format baru NPWP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Format Baru NPWP</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Terdapat tiga format baru NPWP dimana format baru NPWP ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022. Format baru NPWP tersebut, sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bagi <strong>Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)</strong>, NIK berfungsi sebagai NPWP</li>
<li>Bagi <strong>Wajib Pajak Selain Orang Pribadi</strong>, menggunakan 16 digit angka NPWP dimana NPWP lama ditambah dengan angka nol (0) di depan</li>
<li>Bagi <strong>Wajib Pajak Cabang</strong>, menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">NPWP format lama masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 dikarenakan seluruh layanan administrasi masih belum dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru. Secara resmi, penggunaan NIK dan NPWP 16 digit akan diimplementasikan secara penuh dan menggantikan NPWP 15 digit pada 1 Januari 2024. Artinya, mulai 1 Januari 2024 semua layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, akan menggunakan NPWP dengan format baru.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Skema Pendaftaran Baru NPWP</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut penjelasan untuk skema pendaftaran baru NPWP:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bagi <strong>Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)</strong>, NIK diaktivasi sebagai NPWP. Di samping itu, WP orang pribadi juga tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit dimana hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.</li>
<li>Bagi <strong>Wajib Pajak Selain Orang Pribadi</strong>, diberikan NPWP dengan format 16 digit (NPWP lama ditambah angka nol di depan).</li>
<li>Bagi <strong>Wajib Pajak Cabang</strong>, dibeerikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perlu diketahui bahwa NPWP yang dimiliki oleh WPOP yang sudah lama terdaftar, akan ada 2 status NIK, yaitu <em>valid</em> dan <em>belum valid</em>. Status <em>valid</em> hanya berlaku bagi NIK yang sudah bisa berfungsi sebagai NPWP. Sementara status <em>belum valid</em> artinya NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP sesuai hasil pemadanan dengan data kependudukan.</p>

Pemerintah mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Integrasi data antara NIK dan NPWP sudah dilakukan sejak 14 Juli 2022. Integrasi KTP menjadi NPWP akan memudahkan administrasi, selain itu memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Integrasi ini menjadi salah satu dari tiga format baru NPWP. Penggunaan format baru NPWP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.

Format Baru NPWP

<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sehingga, literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tingkat Literasi Keuangan di Indonesia</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian berdasarkan yang dikeluarkan OJK, yakni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Well literate</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pada tingkatan ini artinya orang tersebut memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakannya</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Sufficient literate</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Less literate</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Mereka yang berada pada tingkatan ini hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Not literate</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Mereka yang tergolong pada tingkatan ini dinilai tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 kemarin, tingkat literasi keuangan Indonesia yang berada pada tingkat <em>well literate </em>mencapai 38,03%. Data ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana sebelumnya pada tahun 2016 dan 2013 tingkat literasi keuangan masing-masing tahun hanya mencapai 29,7% dan 21,84%.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Literasi Keuangan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Literasi keuangan yang baik sangat dibutuhkan agar bisa menggerakkan fungsi ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang mempelajari terkait produk dari jasa keuangan, maka akan semakin meningkat pula transaksi keuangan yang ada, dan akhirnya bisa meningkatkan pergerakan roda perekonomian. Masyarakat memerlukan literasi keuangan yang baik agar mereka juga bisa mengelola keuangannya secara lebih baik dan mampu meningkatkan pendapatannya agar tidak dihamburkan secara sia-sia untuk hal yang sifatnya konsumtif, tetapi untuk investasi yang lebih produktif.</p>
<p style="text-align: justify;">Literasi keuangan ini tentunya memiliki manfaat dalam jangka panjang, yakni dapat meningkatkan pengetahuan literasi keuangan dan meningkatkan jumlah penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Tidak hanya itu, dengan literasi keuangan tentunya bisa membantu seseorang dalam mengelola keuangan dan membantu menentukan keputusan utamanya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk berinvestasi ataupun menabung.</p>
<p style="text-align: justify;">Literasi keuangan yang baik sangat perlu diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pelaku bisnis dan pemilik usaha. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, maka masyarakat bisa mengelola dana finansial bisnisnya lebih baik dengan memanfaatkannya untuk kebutuhan investasi.</p>

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sehingga, literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan.

Memahami Pentingnya Literasi Keuangan

<p style="text-align: justify;">Lokasi usaha yang tepat bisa mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha. Alangkah baiknya sebelum membuka usaha, pengusaha harus jeli dalam memilih tempat. Ketepatan pemilihan lokasi akan menentukan kesuksesan sebuah usaha juga karena jika salah menentukan tempat usaha, kemungkinan terbesar yang akan dihadapi adalah kebangkrutan atau kegagalan berbisnis.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Strategi dalam Memilih Lokasi Usaha&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Strategi memilih lokasi usaha yang strategis pun tidak semata-mata hanya melihat lokasi yang ramai saja. Ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan juga, beberapa diantaranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Memilih tempat usaha yang mudah terlihat</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor pertama yang perlu diperhatikan saat memilih tempat usaha adalah visibilitas. Bertempat pada area yang mudah terlihat, tentunya akan memperoleh banyak perhatian dan juga memudahkan untuk masa perkenalan dan promosi bisnis yang baru saja didirikan. Pilih tempat yang mudah terlihat agar orang-orang bisa mudah untuk mengetahuinya. Hindari memilih lokasi-lokasi terpencil, seperti di dalam gang atau di balik gedung tinggi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Akses yang mudah dijangkau</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Akses yang mudah dijangkau ini bertujuan memberi kenyamanan pelanggan ketika akan menuju lokasi usaha. Walau berada di lokasi yang ramai dan banyak menarik, jika lokasi bisnis tidak memiliki lahan parkir yang memadai, sepert tempat terlalu sempit dengan jalan, pelanggan pun akan enggan untuk datang sebab merasa kurang nyaman.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mempertimbangkan lingkungan dan target pasar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Lingkungan sekitar tempat bisnis berdiri juga menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi penjualan serta minat konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Sebagai contoh, sebuah usaha kuliner jajanan khas memilih tempat usaha pada lokasi wisata. Tentunya ini menjadi tempat yang cukup strategis karena kemungkinan besar wisatawan akan tertarik untuk menjadikan jajanan tersebut sebagai oleh-oleh sepulang dari berwisata atau sebagai cemilan sehabis berwisata.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mempertimbangkan biaya bangunan dan sewa tempat</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Modal yang dialokasikan untuk tempat usaha juga perlu menjadi perhatian. Pengusaha bisa mendirikan bangunan untuk dijadikan tempat usaha milik sendiri, bahkan bisa saja disewakan bila tidak digunakan lagi, namun itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, apabila harus menyewa, sudah jelas bila tempat yang strategis akan dipatok dengan harga sewa yang cukup tinggi oleh pemiliknya. Oleh karena itu, pengusaha perlu tepat dalam membuat perhitungan dan cermat sebelum membuat keputusan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Tingkat keamanan dan kebersihan lingkungan usaha</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Keamanan dan kebersihan sudah pasti menjadi poin yang tidak kalah penting. Jika tempat usaha ramai dengan kejahatan kriminal, pelanggan akan merasa khawatir untuk mengunjungi usaha tersebut. Lokasi yang kotor juga akan membuat pelanggan enggan untuk datang. Oleh karena itu, hindari lokasi usaha di lingkungan yang kotor dan kumuh. Jika bisa, pastikan juga ada petugas keamanan yang berjaga setiap hari di sekitar lokasi usaha.</p>

Lokasi usaha yang tepat bisa mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha. Alangkah baiknya sebelum membuka usaha, pengusaha harus jeli dalam memilih tempat. Ketepatan pemilihan lokasi akan menentukan kesuksesan sebuah usaha juga karena jika salah menentukan tempat usaha, kemungkinan terbesar yang akan dihadapi adalah kebangkrutan atau kegagalan berbisnis.

Artikel Sobat Pajak