alam berwirausaha banyak elemen-elemen yang harus Sobat miliki agar dapat menjadi wirausahawan yang mapan dan mampu memberikan dampak baik bagi kehidupan sehari-hari. Elemen ini dinamakan kecerdasan berwirausaha. Kecerdasan kewirausahaan (Entrepreneurial Intelligence atau Entre-Q) merupakan kemampuan seorang wirausahawan dalam mengendalikan kehidupannya secara finansial, emosional sosial, dan spiritual baik di masa kini maupun di masa depan. Kecerdasan ini menuntut wirausahawan untuk dapat mengenali dan mengelola diri di berbagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang</a> maupun sumber daya di sekitarnya. Kecerdasan wirausaha terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu kecerdasan finansial, kecerdasan adversity, kecerdasan nalar, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Namun, khusus pembahasan kali ini, kita akan bahas lebih lagi tentang kecerdasan Finansial. Yuk Simak penjelasannya!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kecerdasan Finansial</h2>
Kekayaan seseorang pun bisa dilihat dari besarnya nilai uang yang dimilikinya. Dalam dunia usaha tak akan luput dari permasalahan uang. Namun, tak sedikit dari mereka yang dapat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/635909a9c6df9c22701df1bd/Cara%20Mengelola%20Keuangan%20Dengan%20Baik%20Bagi%20Pelaku%20Usaha%20UMKM">mengelola uang dengan baik dan efektif</a>. Tentu saja dalam kepemilikan sejumlah uang, seorang wirausahawan harus bisa mengelolanya dengan bijak sehingga uang tersebut dapat tertata dengan baik. Maka dari itu, dalam pencapaian kesuksesan berwirausaha, seorang wirausahawan harus mempunyai kecerdasan finansial.
Kecerdasan finansial adalah suatu tolak ukur atau kemampuan dalam tata kelola keuangan. Dengan arti, dalam mengelola dan menggunakan sejumlah uang dibutuhkan suatu kecerdasan atau kemampuan. Namun, banyak dari kita belum mengenal atau mengetahui kecerdasan finansial ini dan menganggap bahwa kecerdasan hanya berasal dari kemampuan bawaan atau bakat.&nbsp;
&nbsp;
Aspek-aspek yang perlu dipelajari dalam kecerdasan finansial adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Aspek Pendapatan Uang</h3>
</li>
</ul>
Dalam berwirausaha kita dituntut untuk selalu berpikir positif dan memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik mungkin. Pemanfaatan sebuah peluang ini bersumber dari sebuah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64917f9d6e50db33a380b575/Brainstorming%3A%20Cara%20Anti%20Gagal%20Mendapatkan%20Ide%20Cemerlang">inspirasi</a>. Inspirasi dapat muncul karena dua faktor, yaitu faktor internal (pengetahuan, pengalaman, intuisi, dan lain sebagainya) dan faktor eksternal (masalah, kesulitan, kebutuhan, dan lain sebagainya). Sebuah peluang untuk berbisnis biasanya muncul dari kebutuhan lingkungan sekitar.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Aspek Pengelolaan Uang</h3>
</li>
</ul>
Salah satu kunci sukses dalam berwirausaha adalah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6477075c99fb81039b3e656b/Sahabat%20UMKM%2C%20Kini%20Sobat%20Buku%20Hadir%20Versi%20Website!">pengelolaan uang yang baik</a>. Dalam mengelola uang usaha tentu pastinya berbeda dengan mengelola uang pribadi. Pengelolaan uang usaha atau bisnis tidak hanya sekadar merekap pemasukan dan pengeluaran saja. Keuangan yang dikelola secara tidak benar dapat menyebabkan kemunduran dari usaha<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62d146b11f70cd0421952977/Faktor%20Penyebab%20Gagalnya%20Suatu%20Bisnis"> </a>tersebut. Jika manajemen keuangan dilakukan secara benar dan baik, dapat dikatakan usaha tersebut berhasil dalam pengelolaan keuangannya. Sebaliknya, jika manajemen keuangannya buruk, besar kemungkinan usaha tersebut akan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62d146b11f70cd0421952977/Faktor%20Penyebab%20Gagalnya%20Suatu%20Bisnis">gagal</a>. Berikut hal yang dapat dilakukan dalam mengelola keuangan usaha.
<ul style="text-align: justify;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Membedakan<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6400598b99fb81039b3e5af2/Rekening%20Pribadi%20dan%20Rekening%20Bisnis%20harus%20Dipisah%2C%20Mengapa%3F"> rekening perusahaan agar terpisah dengan rekening pribadi</a></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menentukan persentase alokasi dana</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Membuat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62becbeb1f70cd0421952853/Cara%20Membuat%20Pembukuan%20Sederhana">pembukuan </a>kas atau uang</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kontrol laju/<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a710251f70cd04219526c4/Mengatur%20Arus%20Kas%20Usaha">arus kas</a> secara rutin</li>
</ul>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Menyisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Aspek Penyimpanan Uang</h3>
</li>
</ul>
Melindungi uang usaha yang dimiliki agar nilainya tidak terkikis oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62d9328e1f70cd04219529d5/Inflasi%20dan%20Dampaknya%20terhadap%20Perekonomian">laju inflasi</a> merupakan hal yang penting dilakukan seorang wirausaha. Keamanan dalam menyimpan uang juga harus diperhatikan. Salah satu tempat yang aman untuk menyimpan uang tentu saja di bank.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Aspek Penggunaan Uang</h3>
</li>
</ul>
Alokasi uang untuk keinginan merupakan kebodohan finansial. Dalam pemenuhan keinginan, terkadang kita cenderung untuk mengurangi alokasi kebutuhan pokok usaha itu sendiri. Diperlukan skala prioritas untuk mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Memahami perbedaan keduanya adalah langkah awal dalam mencapai kecerdasan finansial. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi berkaitan. Keduanya terikat pada kaidah sebab akibat. Seseorang menginginkan sesuatu karena ia membutuhkannya. Maka dari itu, tempatkan kebutuhan di atas keinginan.&nbsp;
&nbsp;
Nah itulah tadi penjelasan mengenai kecerdasan finansial, semoga membantu ya Sobat!
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>

Dalam berwirausaha banyak elemen-elemen yang harus Sobat miliki agar dapat menjadi wirausahawan yang mapan dan mampu memberikan dampak baik bagi kehidupan sehari-hari. Elemen ini dinamakan kecerdasan berwirausaha. Kecerdasan kewirausahaan (Entrepreneurial Intelligence atau Entre-Q) merupakan kemampuan seorang wirausahawan dalam mengendalikan kehidupannya secara finansial, emosional sosial, dan spiritual baik di masa kini maupun di masa depan. Kecerdasan ini menuntut wirausahawan untuk dapat mengenali dan mengelola diri di berbagai peluang maupun sumber daya di sekitarnya. Kecerdasan wirausaha terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu kecerdasan finansial, kecerdasan adversity, kecerdasan nalar, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Namun, khusus pembahasan kali ini, kita akan bahas lebih lagi tentang kecerdasan Finansial. Yuk Simak penjelasannya!

Kecerdasan Finansial Penting Bagi Pebisnis, Ini Alasannya! 

<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a> atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63b2b5c5c6df9c22701df7ae/Sobat%20Belajar%3A%20Mendalami%20Dasar%20Pengenaan%20Pajak%20Pertambahan%20Nilai">Pajak Pertambahan Nilai</a> pada dasarnya dikenakan pada setiap barang atau jasa kena pajak melalui transaksi jual-beli oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak. Fasilitas PPN diberikan untuk memberikan kemudahan dengan memberikan fasilitas tidak mengenakan PPN pada barang atau jasa tertentu. Kemudahan perpajakan yang diberikan terbatas untuk:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">mendorong <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64799b9599fb81039b3e65dd/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20%E2%80%93%20Serbi%20Pajak%20Ekspor%20">ekspor&nbsp;</a></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin nasional</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik yang memadai</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">meningkatkan Pendidikan dan kecerdasan bangsa&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">mendorong pengembangan armada nasional</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">mendorong pembangunan nasional&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari bea masuk</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">menjamin tersedianya air bersih dan listrik&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">menjamin tersedianya angkutan umum di&nbsp;</li>
</ol>
&nbsp;
Berdasarkan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=086b2088d0f909f7JmltdHM9MTY4OTYzODQwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3Nw&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=uu+no+42+tahun+2009+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzgzNzEvVVUvNDIlMjBUQUhVTiUyMDIwMDk&amp;ntb=1">Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai</a> Pasal 16B sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=b8e0abb151a174c7JmltdHM9MTY4OTYzODQwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=uu+no+7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">UU No.7 Tahun 2021</a> yang menyatakan&nbsp; bahwa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647efa6599fb81039b3e6654/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20PPN%20Tidak%20Dipungut%20dan%20Dibebaskan%20">PPN yang terutang tidak dipungut atau dibebaskan</a> dari pengenaan PPN, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, atas:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">kegiatan di kawasan atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">penyerahan BKP atau JKP tertentu;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770cd899fb81039b3e6581/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20-%20Serbi%20Pajak%20Impor%C2%A0">impor</a> BKP tertentu;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">pemanfaatan BKP Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.&nbsp;</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Fasilitas PPN</h2>
Berikut adalah beberapa jenis fasilitas PPN yang diberikan, antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">PPN Tidak Dipungut</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyerahan BKP di dan/atau ke Kawasan Berikat</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sesuai dengan kebijakan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/648ae36e99fb81039b3e6888/123%20Sobat%20Belajar%3A%20Ketahui%20Apa%20Itu%20Fasilitas%20KITE%20">KITE</a>), dimana atas impor barang atau bahan yang nantinya akan diolah, dirakit, dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, maka akan menerima keringanan seperti <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a> terutang tidak dipungut.&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tidak dipungutnya PPN kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KAPET</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berkaitan dengan proyek pemerintah yang sumber dananya dari bantuan luar negeri (pinjaman atau hibah)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Dibebaskan dari Pengenaan PPN</h3>
</li>
</ul>
PPN dibebaskan diberikan untuk barang yang biasanya sangat dibutuhkan masyarakat umum, seperti air bersih dan barang-barang kebutuhan pokok. PPN dibebaskan ini diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12724/PP/49%20TAHUN%202022">Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022</a> Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean. Contoh PPN dibebaskan adalah pembelian vaksin Covid, dimana pembelian ini dibebaskan dari PPN karena vaksin covid menjadi kebutuhan masyarakat yang mendesak.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>PPN Ditanggung Pemerintah</h3>
</li>
</ul>
PPN ditanggung pemerintah merupakan PPN yang dibayar oleh pemerintah dengan dengan dana dari APBN. Jadi perlu ditekankan disini bahwa fasilitas ini tidak diatur dalam UU PPN 1984 atau <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=54d909b194c631bdJmltdHM9MTY4OTU1MjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=+UU+Nomor+42+Tahun+2009+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzgzNzEvVVUvNDIlMjBUQUhVTiUyMDIwMDk&amp;ntb=1">UU Nomor 42 Tahun 2009</a> sebagaimana telah diubah terakhir menjadi <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=5fe59fc521ea39c6JmltdHM9MTY4OTU1MjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=uu+no+7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">UU No.7 Tahun 2021</a>
Objek yang mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah :
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak dan gas bumi serta panas bumi, atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi oleh pengusaha di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau pengusaha di bidang kegiatan usaha panas bumi</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyerahan minyak goreng sawit kemasan sederhana dengan merk &rsquo;MINYAKITA&rsquo; di dalam negeri oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a19b311f70cd0421952686/Menjadi%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%20dan%20Fungsinya">PKP</a></li>
</ol>
&nbsp;
Nah, itu tadi penjelasan mengenai Fasilitas PPN. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya dikenakan pada setiap barang atau jasa kena pajak melalui transaksi jual-beli oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak. Fasilitas PPN diberikan untuk memberikan kemudahan dengan memberikan fasilitas tidak mengenakan PPN pada barang atau jasa tertentu. Kemudahan perpajakan yang diberikan terbatas untuk:

Sobat Belajar: Fasilitas PPN Apa Saja Ya?

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara karena menjadi pemasukan terbesar negara dimana pajak ini dikenakan ke setiap warga negara yang menjadi wajib pajak. Dalam penerapannya, terdapat asas pemungutan pajak yang dibuat agar tercipta keadilan untuk semua wajib pajak yang ada di Indonesia.
Asas pemungutan pajak ini dibuat agar menjadi pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan di Indonesia. Secara umum, asas pajak yang diterapkan di dunia terdapat tiga saja, yaitu asas kebangsaan, asas tempat tinggal, dan asas sumber. Namun, di Indonesia diterapkan setidaknya terdapat tujuh asas dalam pemungutan pajak. Tujuh asas ini bukan berarti berbeda secara keseluruhan, hanya dipecah menjadi beberapa bagian mendetail agar dalam penerapannya, semua subjek pajak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya dalam perpajakan.
<h2 style="text-align: justify;">7 Asas Pemungutan Pajak di Indonesia</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Asas Kebangsaan</h3>
</li>
</ol>
Asas ini berdasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal atau menetap di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Asas Umum</h3>
</li>
</ol>
Berdasarkan asas ini, pajak di Indonesia didasarkan pada keadilan umum yang artinya pengenaan pajak ini dari dan untuk masyarakat Indonesia untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas umum.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Asas Sumber</h3>
</li>
</ol>
Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak yang berpedoman pada tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Artinya, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diperuntukkan untuk wajib pajak yang tinggal dan berkerja di Indonesia. Jadi, jika terdapat wajib pajak WNI yang bekerja di perusahaan asing luar negeri dan mendapat penghasilan di luar negeri, wajib pajak tersebut tidak wajib dikenai pajak penghasilan pemerintah Indonesia, begitu pun sebaliknya, jika WNA bekerja di Indonesia maka wajib dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Asas Yuridis</h3>
</li>
</ol>
Asas yuridis atau hukum di Indonesia yang dijadikan landasan pemungutan pajak adalah Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. Kemudian, pemungutan pajak lainnya juga diatur dalam undang-undang, seperti:
<ul style="text-align: justify;">
<li>UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan</li>
<li>UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</li>
<li>UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan</li>
<li>UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Asas Ekonomis</h3>
</li>
</ol>
Dengan asas ekonomis ini, pajak tidak boleh menjadi penyebab merosotnya perekonomian rakyat. Dengan adanya pajak, diharapkan pemerintah bisa secara maksimal mendapatkan pembiayaan melalui pungutan pajak
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Asas Wilayah</h3>
</li>
</ol>
Asas wilayah memiliki kemiripan dengan asas tempat tinggal. Asas ini didasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Jadi, wajjib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun selama masih didalam wilayah Indonesia akan dikenakan pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sama halnya dengan WNA yang memiliki aset objek pajak di Indonesia, maka akan dikenakan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>
<h3>Asas Finansial</h3>
</li>
</ol>
Dengan asas ini, besar pungutan pajak yang dikenakan ditentukan berdasarkan keadaaan finansial (keuangan) atau besar pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pendapatan 50 juta rupiah akan dikenakan besaran pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak yang memiliki pendapatan 1 miliah rupiah. Kemudian, berdasarkan asas ini juga penetapan pemungutan pajak yang harus dibayarkan harus lebih kecil dari pendapatan mereka.
Setiap wajib pajak harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, salah satu caranya dengan tepat waktu dalam membayar pajak. Dengan membayar pajak, kita ikut berpartisipasi membantu menyejahterahkan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara karena menjadi pemasukan terbesar negara dimana pajak ini dikenakan ke setiap warga negara yang menjadi wajib pajak. Dalam penerapannya, terdapat asas pemungutan pajak yang dibuat agar tercipta keadilan untuk semua wajib pajak yang ada di Indonesia.

Asas Pemungutan Pajak di Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a>) adalah sebuah pemungutan pajak kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan usaha maupun pemerintah yang dilakukan atas terjadinya suatu transaksi jual beli produk atau jasa didalam negeri. Dalam pelaksanaanya, pemerintah memberikan beberapa fasilitas kemudahan perpajakan, dua diantaranya adalah fasilitas PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Kedua fasilitas tersebut diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan pasal 16B yang tertuang pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021">UU No.7 Tahun 2021</a>.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Fasilitas ini diberikan untuk transaksi yang masuk kedalam beberapa kategori, diantaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kegiatan di kawasan atau tempat tertentu yang berada didalam daerah pabean&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau Jasa Kena Pajak yang tertentu&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770cd899fb81039b3e6581/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20-%20Serbi%20Pajak%20Impor%C2%A0">Impor</a> Barang Kena Pajak tertentu&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
Fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan PPN, diberikan oleh pemerintah secara terbatas untuk beberapa tujuan, yaitu:&nbsp;
<ol style="text-align: justify; list-style-type: lower-alpha;">
<li> Mendorong <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64799b9599fb81039b3e65dd/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20%E2%80%93%20Serbi%20Pajak%20Ekspor%20">ekspor</a> dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional</li>
<li> Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya</li>
<li> Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional</li>
<li> Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat</li>
<li> Mendorong pembangunan tempat ibadah</li>
<li> Menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri</li>
<li> Mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk</li>
<li> Membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional</li>
<li>Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi</li>
<li> Mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:</li>
</ol>
1) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak&nbsp;
2) Jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional;&nbsp;
3) Jasa pelayanan sosial;&nbsp;
4) Jasa keuangan;&nbsp;
5) Jasa asuransi;&nbsp;
6) Jasa pendidikan;&nbsp;
7) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan&nbsp;
8) Jasa tenaga kerja.&nbsp;
Walapun kedua fasilitas ini memiliki arti yang mirip dan perbedaan keduanya pun tidak disebutkan secara langsung di Undang-Undang, akan tetapi kedua hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Untuk mengetahui perbedaannya, simak lebih lanjut artikel ini yuk Sobat!&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPN Tidak Dipungut&nbsp;</h2>
PPN tidak dipungut biasanya diberikan untuk penyerahan barang yang dilakukan di kawasan ekonomi tertentu seperti, kawasan bebas, kawasan berikat, dan perusahaan yang memiliki Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).&nbsp; Salah satu peraturan yang mengatur PPN tidak dipungut adalah <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12019/PER_MENKEU/41/PMK.03/2020">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/ Tahun 2020</a>.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Salah satu contoh dari penerapan PPN tidak dipungut adalah pandemi covid. Dimana, seluruh alat kesehatan untuk penanganan covid yang diimpor tidak dilakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63720bcbc6df9c22701df46f/Pahami%20Perbedaan%20dari%20Pemungutan%20dan%20Pemotongan%20Pajak">pemungutan PPN</a>. Tidak dipungutnya PPN tersebut dikrenakan sesuai dengan tujuan dari pemberian fasiltas PPN tidak dipungut yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 16b ayat (1a) tentang Harmonisasi Peraturan Perajakan, yaitu penanganan bencana alam maupun bencana non-alam. Namun, untuk pelaksanan PPN tidak dipungut ini perlu dibuatkan sebuah peraturan terlebih dahulu yang mengatur terkait kegiatan tersebut tidak dipungut PPN. Dalam contoh kasus ini, peraturan yang mengatur tidak dipungutnya PPN untuk alat kesehatan penanganan covid adalah <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=482d43f6eafc8942JmltdHM9MTY4NjAwOTYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTIwMA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Peraturan+Menteri+Keuangan+Nomor+%3a+34%2fPMK.04%2f2020+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMDA1L1BFUl9NRU5LRVUvMzQvUE1LLjA0LzIwMjA&amp;ntb=1">Peraturan Menteri Keuangan No. 34 tahun 2020</a> yang sebagaimana telah diubah terkahir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=61ec750989457902JmltdHM9MTY4NjAwOTYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3Ng&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Peraturan+Menteri+Keuangan+Nomor+%3a+149%2fPMK.04%2f2020+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMTEwL1BFUl9NRU5LRVUvMTQ5L1BNSy4wNC8yMDIw&amp;ntb=1">Peraturan Menteri Keuangan No. 149 tahun 2020</a>.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPN Dibebaskan&nbsp;</h2>
PPN dibebaskan diberikan untuk barang yang biasanya sangat dibutuhkan masyarakat umum, seperti air bersih dan barang-barang kebutuhan pokok. PPN dibebaskan ini diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12724/PP/49%20TAHUN%202022">Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022</a> Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean. Contoh PPN dibebaskan adalah pembelian vaksin Covid, dimana pembelian ini dibebaskan dari PPN karena vaksin covid menjadi kebutuhan masyarakat yang mendesak.&nbsp;
&nbsp;
Perlu diketahui, atas suatu kegiatan&nbsp;yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, &nbsp;<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6458c02799fb81039b3e61ff/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%3F%20">Pengusaha Kena Pajak</a> tetap wajib untuk membuat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629dcf4f1f70cd0421952636/Apa%20itu%20Faktur%20Pajak%3F">faktur pajak</a> atas transaksi tersebut dan memberikan keterangan atas mendapatkan fasilitas yang diterima. Dan, perlu diperhatikan juga bahwa untuk kode transaksi (dua digit pertama pada nomor faktur) untuk fasilitas PPN terutang tidak dipungut adalah 07 dan 08 untuk fasilitas PPN dibebaskan. &nbsp;
Selain itu untuk pajak masukan yang dibayar, namun mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, maka atas pajak masukan tersebut tetap dapat dikreditkan. Sedangkan, untuk pajak masukan yang dibayar kemudian mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, maka atas pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.&nbsp;
&nbsp;
Demikian penjelesan mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut dan dibebaskan.&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebuah pemungutan pajak kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan usaha maupun pemerintah yang dilakukan atas terjadinya suatu transaksi jual beli produk atau jasa didalam negeri. Dalam pelaksanaanya, pemerintah memberikan beberapa fasilitas kemudahan perpajakan, dua diantaranya adalah fasilitas PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Kedua fasilitas tersebut diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan pasal 16B yang tertuang pada UU No.7 Tahun 2021.  

Sobat Belajar: Mengenal PPN Tidak Dipungut dan Dibebaskan 

Dalam dunia bisnis, suatu perusahaan pasti memiliki dan menghadapi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f4dd6fdc605704039a8de1/Tips%20Menghadapi%20Persaingan%20Bisnis">pesaing</a>. Baik dari bisnis yang masih berskala kecil hingga bisnis yang berskala besar, semuanya pasti memiliki pesaing. Dari bidang yang sama atau bidang yang berbeda. Memenangkan persaingan menjadi landasan terciptanya strategi yang digunakan untuk melemahkan atau mematikan pesaing. Analisis pesaing memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada pasar produk atau upaya untuk mendapatkan tingkat keuntungan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6495676c01a1497481d366b0/Makin%20Kompetitif!%20Pastikan%20Sobat%20Sudah%20Terapkan%20SEO%20Dalam%20Bisnis">kompetitif </a>bersaing. Pesaing merupakan orang atau pelaku usaha yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a83e311f70cd04219526d1/Unsur%20dan%20Jenis%20Biaya%20Produksi">memproduksi</a> atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/634d3750c6df9c22701df12b/Mengenal%20Strategi%20Pemasaran%204P">memasarkan</a> produk atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang Sobat tawarkan.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pentingnya Analisis Pesaing</h2>
Analisis pesaing merupakan fase kedua dari analisis eksternal yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap keputusan untuk berinvestasi pada pasar produk atau upaya untuk mendapatkan tingkat keuntungan kompetitif bersaing. Analisisnya difokuskan atas <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6358f158c6df9c22701df1b3/Hadapi%20Ancaman%20Resesi%20Global%20Tahun%20Depan%2C%20Ini%20yang%20Disiapkan%20Pemerintah">ancaman</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang</a>, atau pertanyaan strategis yang dihasilkan oleh pesaing potensial, pengusaha lemah, dan pengusaha kuat.&nbsp;
Berikut adalah dua cara pengujian untuk mengidentifikasi, antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengujian perspektif pada pelanggan yang dapat menentukan pilihan dari sejumlah pesaing yang berdasarkan atas derajat pesaing untuk menentukan pilihan pembeli.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pendekatan identifikasi dengan menempatkan pesaing ke dalam kelompok-kelompok strategis atas dasar strategi kompetisinya. Setelah pesaing diidentifikasi, perhatian beralih pada pengertian strategi yang ditujukan pada analisis kekuatan dan kelemahan tipe pesaing atau kelompok strategi dari pesaing.</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Identifikasi Pesaing</h2>
Untuk mengetahui kondisi dari pesaing secara utuh dan menetapkan langkah selanjutnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan identifikasi pesaing, diantaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>&nbsp;Jenis produk yang ditawarkan.</h3>
</li>
</ul>
Umumnya sebuah perusahaan tidak hanya memiliki satu jenis produk saja, semakin besar skala perusahaannya maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan. Tugas kita sekarang adalah melakukan identifikasi secara menyeluruh tentang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63736b9dc6df9c22701df47f/Yuk%20Ketahui%20Bagaimana%20Strategi%20Peningkatan%20Kualitas%20Produk%20UMKM">produk-produk</a> yang dimiliki pesaing. Meliputi produk pesaing yang mana yang dapat mengancam perusahaan Sobat, di masa sekarang atau masa depan.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Meninjau Skala Pasar yang Dikuasai (market share) Pesaing</h3>
</li>
</ul>
Dengan melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64a3e8ab742e2c2df2225ca6/Perluas%20Pangsa%20Pasar%20Dengan%204%20Strategi%20Ini!%20%20">segmen pasar</a>, dapat memudahkan perusahaan untuk menganalisis skala besarnya pasar yang dikuasai oleh pesaing. Perusahaan sebaiknya juga mempertimbangkan market share dari para pesaing.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Menemukan Sasaran Pesaing</h2>
Sasaran pesaing yang dimaksud diantaranya adalah memaksimalkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63fc898c99fb81039b3e5aa5/Tips%20Cepat%20Memperoleh%20Laba">laba/keuntungan</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636cd236c6df9c22701df3fe/UMKM%20Diminta%20Meningkatkan%20Kualitas%20Produk%2C%20Berikut%20Tipsnya!">meningkatkan kualitas produk</a>, memperbesar market share, mematikan atau menghambat pesaing lainnya, dan lain-lain. Jika sasaran pesaing adalah memaksimalkan laba, Sobat harus meninjau pesaing terkait <a href="https://www.sobatpajak.com/article/640efb9f99fb81039b3e5c2d/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Perbedaan%20Laba%20Ditahan%20dan%20Laba%20Berjalan%20">laba jangka pendek atau jangka panjang</a>, bagaimana tindakan pesaing dalam memaksimalkan laba, dan sebagainya. Hal yang sama juga harus dilakukan pada kegiatan memperbesar market share, meningkatkan kualitas produk, dan mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Bisnis yang dibentuk harus mengetahui tindakan yang diambil pesaing untuk memenuhi sasarannya dengan tujuan agar perusahaan yang dibentuk dapat terus berkompetisi secara sehat dengan para pesaing yang ada.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Menganalisis Kekuatan dan Kelemahan Pesaing</h2>
Dunia militer dan dunia bisnis memiliki kesamaan dalam hal menyerang dan bertahan. Dalam dunia militer, kita dapat melancarkan serangan ke pihak lawan ketika kita sudah mengetahui informasi kekuatan dan kelemahan lawan. Penyerangan harus dilakukan di waktu yang tepat. Begitu pun dalam dunia bisnis. Sebelum menyerang pesaing, kita terlebih dahulu harus mengetahui kelebihan dan kekurangan pesaing.&nbsp;
Kelemahan dan kekuatan dari pesaing dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, di antaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengumpulkan informasi tentang target dan sasaran pesaing,&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Strategi yang digunakan,&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kinerja pesaing,&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Informasi tentang market share pesaing,</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sikap pesaing terhadap pelanggan&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kekuatan dan kelemahan pesaing pada sektor keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi yang digunakan.</li>
</ul>
Suatu perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui kelebihan dan kekurangan pesaingnya. Karena dengan mengetahui kelebihan pesaing kita dapat selalu waspada dan menerapkan langkah antisipasi agar kelemahan usaha kita tidak dimatikan oleh kelebihan yang dimiliki pesaing, sementara dengan mengetahui kelemahan yang dimiliki pesaing kita mengetahui kunci untuk menghambat atau mematikan usaha mereka.
&nbsp;
Itulah tadi penjelasan mengenai Analisis Pesaing, semoga bisa dipahami ya Sobat!
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Dalam dunia bisnis, suatu perusahaan pasti memiliki dan menghadapi pesaing. Baik dari bisnis yang masih berskala kecil hingga bisnis yang berskala besar, semuanya pasti memiliki pesaing. Dari bidang yang sama atau bidang yang berbeda. Memenangkan persaingan menjadi landasan terciptanya strategi yang digunakan untuk melemahkan atau mematikan pesaing. Analisis pesaing memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada pasar produk atau upaya untuk mendapatkan tingkat keuntungan kompetitif bersaing. Pesaing merupakan orang atau pelaku usaha yang memproduksi atau memasarkan produk atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang Sobat tawarkan. 

Analisis Pesaing itu Penting Lho! Ini Cara Mengidentifikasi Strategi Pesaing!

Tax Treaty adalah perjanjian antar dua negara yang dibuat untuk mencegah adanya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62c2bc1f1f70cd042195286a/Sistem%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">pungutan</a> pajak yang berganda dan pengelakan pajak. Dalam bahasa indonesia, tax treaty disebut sebagai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Dimana nantinya transaksi yang melibatkan antar kedua negara yang sudah memiliki tax treaty akan menggunakan besaran pajak yang sudah ditentukan dalam perjanjian.&nbsp;&nbsp;
Biasanya P3B berfungsi untuk menetapkan alokasi hak pemajakan ketika terjadi suatu transaksi diantara kedua belah pihak, yaitu negara sumber (negara tempat sumber penghasilan berasal) dan negara domisili (negara tempat Wajib Pajak tinggal atau menetap). &nbsp;
&nbsp;
Dengan adanya tax treaty, pengusaha yang melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63bfda58c6df9c22701df852/Melalui%20BNI%20Xpora%2C%20UMKM%20Indonesia%20Bisa%20Tembus%20Pasar%20Internasional">perdagangan internasional</a> akan dimudahkan karena didalam perjanjian akan memberikan kepastian hukum bahwa transaksi yang terjadi hanya perlu membayar pajak satu kali di negara domisili. Selain itu, proses investasi juga diberi kemudahan karena akan diberikan keringanan, pungutan pajak seperti bunga, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6409acb799fb81039b3e5be0/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pajak%20atas%20Dividen">dividen</a> atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6419785a99fb81039b3e5da1/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Royalti%C2%A0">royalti</a> akan diberikan pengurangan tarif pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu. Penerapan tax treaty ini diatur dalam beberapa peraturan seperti <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=4877e5eb844859b7JmltdHM9MTY4OTQ2NTYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+6+Tahun+1983+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzQyL1VVLzYlMjBUQUhVTiUyMDE5ODM&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983</a> tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=f66a44ad889a1256JmltdHM9MTY4OTQ2NTYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3Nw&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+7+Tahun+1983++pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzQ0L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDE5ODM&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983</a> tentang Pajak Penghasilan sebagaimana keduanya telah beberapa kali diubah terakhir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=bd97fe352747d83bJmltdHM9MTY4OTQ2NTYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+7+Tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.&nbsp;
Hingga saat ini Indonesia sudah memiliki perjanjian tax treaty dengan kurang lebih 71 negara. Mulai dari negara-negara tetangga hingga berbeda benua seperti Amerika Serikat.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Model P3B&nbsp;</h2>
Dalam pembuatan tax treaty akan mengikuti acuan atau model perjanjian yang telah diakui secara oleh dunia internasional. Dimana model ini akan mengatur sistem perpajakan dan siapa yang akan memiliki hak perpajakan lebih besar. Berikut adalah dua model utama P3B yang sering digunakan sebagai acuan:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">
<h3>Model OECD&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
OECD adalah singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development, yang memiliki anggota sebanyak 26 negara. Model ini bernama &rdquo;Model Tax Convention on Income and on Capital&rdquo;.&nbsp; Model OECD ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani tax treaty dengan cara menghilangkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6488347a99fb81039b3e67cd/Sobat%20Belajar%3A%20Kenapa%20Bisa%20Timbul%20Pajak%20Berganda">pajak berganda</a> secara Internasional. Pada model ini akan menitikberatkan hak pemajakan lebih banyak di negara domisili.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">
<h3>Model UN&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
UN adalah singkatan dari United Nation atau dalam bahasa Indonesia nya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). PBB menerbitkan sebuah model yang bernama &ldquo;The United Nations Mode Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries&rdquo;. Pada model ini lebih menitikberatkan hak pemajakan lebih banyak di negara berpenghasilan.&nbsp;
Indonesia sendiri dalam pembuatan tax treaty menggabungkan kedua model diatas dan menamakannya Model Indonesia. Namun, tidak semua yang pengusaha atau investor luar negeri dapat menerima manfaat dari tax treaty ini, walaupun berasal dari negara yang sudah memiliki perjanjian tax treaty dengan Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia mengatur syarat-syarat untuk menikmati perjanjian tax treaty. Pada Pasal 2 <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=c1dc6c94c76c8a81JmltdHM9MTY4OTQ2NTYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Pasal+2+PER-25%2fPJ%2f2018+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzExNzI0L1BFUl9ESVJKRU5fUEpLL1BFUiUyMC0lMjAyNS9QSi8yMDE4&amp;ntb=1">PER-25/PJ/2018</a>, menjelaskan syarat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636a09ebc6df9c22701df3c0/Ketentuan%20Seseorang%20Yang%20Dapat%20Dikatakan%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a> Luar Negeri yang berhak untuk menerima manfaat tax treaty ini. Berikut adalah syarat-syaratnya:&nbsp;
<ol>
<li>Penerima penghasilan bukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/646de61999fb81039b3e6483/Sobat%20Belajar%3A%20Pengertian%20Subjek%20Pajak%2C%20Non%20Subjek%20Pajak%2C%20dan%20Hubungan%20Istimewa">subjek pajak</a> dalam negeri Indonesia;&nbsp;</li>
<li>Penerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dari negeri mitra atau yurisdiksi mitra P3B;&nbsp;</li>
<li>Tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan&nbsp;</li>
<li>Penerima penghasilan merupakan beneficial owner, sesuai persyaratan dalam P3B.&nbsp;</li>
</ol>
Dimana sesuai dengan Pasal 6 PER - 25/PJ/2018, beneficial owner dimaksud sebagai berikut: <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">WLPN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">WLPN badan, yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit, <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</li>
<li>mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</li>
<li>tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</li>
<li>menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</li>
<li>tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</li>
</ol>
</li>
</ol>
<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
Demikianlah penjelasan singkat mengenai Tax Treaty. Semoga bisa memberikan wawasan kepada Sobat-sobat sekalian ya!&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Tax Treaty adalah perjanjian antar dua negara yang dibuat untuk mencegah adanya pungutan pajak yang berganda dan pengelakan pajak. Dalam bahasa indonesia, tax treaty disebut sebagai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Dimana nantinya transaksi yang melibatkan antar kedua negara yang sudah memiliki tax treaty akan menggunakan besaran pajak yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

Sobat Belajar: Mengulik Lebih Dalam Mengenai Tax Treaty 

Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tentu erat kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PKP memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, beberapa diantaranya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Menjadi pemungut PPN dan PPnBM yang terutang</li>
<li>Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan dan juga menyetorkan PPnBM</li>
<li>Melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang</li>
</ul>
Selain itu ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan ketika pengusaha ingin memutuskan menjadi PKP, yaitu
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar</li>
<li>Daya saing berkurang karena harga jual otomatis meningkat karenaa harus melakukan pemungutan PPN dari lawan transaksi atas BKP dan/atau JKP</li>
</ul>
Keuntungan Menjadi PKP
Dengan menjadi PKP, pengusaha tentu juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Usaha yang dimiliki akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan besar lain. Dengan adanya PKP akan memudahkan untuk bertransaksi karena dapat menerbitkan faktur Pajak dan mengkreditkan Faktur Pajak. Berikut beberapa keuntungan lainnya menjadi PKP:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dengan menjadi PKP, pengusaha dianggap memiliki usaha yang legal secara hukum dan tertib membayar pajak</li>
<li>Usaha yang dijalankan akan dianggap besar dan status PKP sangat berpengaruh ketika menjalin kerja sama dengan perusahaan lain</li>
<li>Dapat bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang yang diadakan pemerintah</li>
<li>Efisiensi produk meningkat dikarenakan beban produksi dan investasi BKP/JKP akan ditanggung oleh konsumen akhir.</li>
</ul>
Syarat Menjadi PKP
Tidak semua pengusaha bisa dikukuhkan menjadi PKP. Sebelum mengajukan permohonan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin dikukuhkan menjadi PKP
<ul style="text-align: justify;">
<li>Omzet dalah satu tahun buku lebih dari Rp 4,8 miliar. Namun, jika pengusaha memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar, pengusaha tetap bisa mengajukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Perlu diperhatikan pengusaha harus siap menanggung konsekuensinya ketika menjadi PKP.</li>
<li>Melewati proses survei yang dilakukan oleh pihak KPP atau tempat WP terdaftar</li>
<li>Melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk pengajuan PKP</li>
</ul>
Setelah pengusaha sudah resmi dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak wajib membuat Pajak Masukan, Pajak Keluaran, e-Faktur pajak dan SPT masa PPN, bayar PPN, dan e-filling PPN. Pengusaha tidak perlu khawatir jika merasa kesulitan karena saat ini sudah banyak aplikasi pendukung untuk menghitung PPN dan membuat faktur dan SPT masa PPN tersebut.

Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Menjadi Pengusaha Kena Pajak dan Fungsinya

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari negara lain, sejatinya negara harus mampu memerankan dirinya secara kuat berdasarkan konstitusi yang dibangun, dimana konstitusi dapat secara tegas menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang mendasarkan pada demokrasi ekonomi &ldquo;ekonomi kerakyatan&rdquo;. Hal ini berarti, Indonesia memiliki keunikan sendiri dalam sistem perekonomian yang membedakannya dengan sistem perekonomian negara lain pada umumnya. Jika negara tidak mampu memerankan perannya dengan baik, sistem ekonomi yang dibangun akan terombang-ambing dalam berbagai kepentingan yang bukan mengotorisasikan kepentingan seluruh rakyat, tetapi hanya kepada sebagian kecil.
Tanpa bermaksud mengabaikan sektor <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6360f6c4c6df9c22701df21f/Menteri%20BUMN%20Dorong%20Kesejahteraan%20Masyarakat%20Disabilitas%20Lewat%20NIB">BUMN </a>dan swasta besar, sejatinya UMKM adalah sektor yang cukup penting dalam memerankan berbagai kepentingan ekonomi secara riil dalam pembangunan nasional, terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan pekerjaan baru.
Mengingat besarnya sektor UMKM yang menopang perekonomian Indonesia, maka sejatinya kebijakan pembangunan nasional juga ditujukan untuk menciptakan UMKM yang lebih kuat di masa mendatang. Apabila UMKM secara serius ditingkatkan dan difasilitasi, sesungguhnya UMKM masih sangat mungkin dapat berkembang lebih baik lagi di masa-masa mendatang.
<h2 style="text-align: justify;">Beberapa faktor pendorong perkembangan UMKM di antaranya adalah:</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Penguatan Sektor Permodalan</h3>
</li>
</ol>
Bantuan penguatan modal bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63d8eb78ba966c5bc2d875e8/Sri%20Mulyani%20Ungkap%20Kredit%20UMKM%20dari%20Perbankan%20Masih%20Minim">pinjaman modal usaha</a> dari lembaga keuangan serta dengan mengupayakan sektor pasar baru dalam bentuk ekspor ke pasar global. Bantuan penguatan modal ini dapat dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal bergilir dari pemerintah melalui koperasi, terutama untuk program usaha berskala mikro dan kecil dalam bentuk inkubator dan cluster.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Penguatan Sektor Kelembagaan</h3>
</li>
</ol>
Program ini memerlukan peran serta lembaga eksekutif dan juga legislatif dalam penerapannya. Untuk menunjang program ini diperlukannya komitmen dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk merevitalisasi UMKM terutama melalui penguatan pasar dan permodalan dalam bentuk kemitraan usaha dan penguatan lembaga keuangan mikro sebagai mitra UMKM.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Penguatan Sektor Kapasitas Usaha</h3>
</li>
</ol>
Penguatan Sektor Kapasitas Usaha ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pada manajemen usaha, seperti pelatihan keterampilan, serta memfasilitasi acara temu usaha dan pengalokasian dana dari pemerintah untuk pelatihan dan peralatan kerja, terutama mesin.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Penguatan Aspek Pemasaran</h3>
</li>
</ol>
Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis, penguatan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/634d3750c6df9c22701df12b/Mengenal%20Strategi%20Pemasaran%204P">aspek pemasaran</a> ini dapat dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan pemerintah luar negeri, terutama dalam hal membentuk sentra usaha kecil dan memfasilitasi periklanan/promosi usaha, misalnya dalam bentuk pameran dan lain sebagainya.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li> 
<h3>Politik Ekonomi</h3>
</li>
</ol>
Baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, hendaknya secara riil mempunyai keinginan yang kuat untuk mengembangkan peran UMKM. &nbsp;Di masa depan, bukannya tidak mungkin jika UMKM yang akan menjadi kekuatan perekonomian Indonesia. Dengan memajukan UMKM dan mengotorisasikannya menjadi basis ekonomi rakyat, tentu akan memiliki dampak langsung bagi stabilitas dan kemandirian ekonomi negara Indonesia. Selain itu, UMKM dapat pula memperkuat fundamental ekonomi karena sebagian besar aktivitas ekonomi rakyat di tanah air lebih banyak diperankan dalam unit-unit ekonomi dalam skala UMKM di hampir semua sektor. Meninjau dari yang telah berlalu, alasan lain yang tidak kalah penting yakni usaha yang diawali dari usaha sebagai UMKM umumnya lebih tahan banting jika dibandingkan dengan usaha yang diciptakan secara langsung pada skala besar.
Nah, itu dia informasi seputar Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan Bisnis UMKM, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari negara lain, sejatinya negara harus mampu memerankan dirinya secara kuat berdasarkan konstitusi yang dibangun, dimana konstitusi dapat secara tegas menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang mendasarkan pada demokrasi ekonomi “ekonomi kerakyatan”. Hal ini berarti, Indonesia memiliki keunikan sendiri dalam sistem perekonomian yang membedakannya dengan sistem perekonomian negara lain pada umumnya. Jika negara tidak mampu memerankan perannya dengan baik, sistem ekonomi yang dibangun akan terombang-ambing dalam berbagai kepentingan yang bukan mengotorisasikan kepentingan seluruh rakyat, tetapi hanya kepada sebagian kecil.

Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan Bisnis UMKM

Apakah Sobat tahu hari ini memperingati sebagai hari apa? Yup! Tepat pada hari ini, Jumat (14/7/2023), diperingati sebagai Hari Pajak. Penetapan Hari Pajak ini tentunya dilatarbelakangi berbagai alasan. Salah satunya sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, menguatkan jati diri organisasi serta memotivasi pengabdian para pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga ditetapkanlah Hari Pajak yang diperingati di lingkungan DJP.&nbsp;&nbsp;
Nah, untuk memperingati Hari Pajak, artikel ini akan membahas sejarah perpajakan di Indonesia yang cukup panjang. Bahkan sejak zaman kerajaan. Akan tetapi, sebelumnya perlu diingat bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan, pelayanan, hingga kesejahteraan masyarakat umum. Biasanya pajak akan dipungut oleh pemerintah pusat kepada masyarakat dalam bentuk perorangan ataupun badan dan bersifat wajib. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas sejarah perpajak di Indonesia!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sejarah Pajak&nbsp;</h2>
Ternyata sistem perpajakan di Indonesia sudah diberlakukan sejak masa kerajaan lho. Yuk kita bahas satu per satu.&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Masa Kerajaan&nbsp;</h2>
Pajak rupanya sudah ada sejak dulu sekali. Bahkan di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman kerajaan. Tentunya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62c2bc1f1f70cd042195286a/Sistem%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">sistem pungutan</a> nya sudah jauh berbeda dari zaman kerajaan dan zaman sekarang. Mengutip dari kompas.com, pungutan yang berlaku pada zaman kerajaan hingga penjajahan bersifat memaksa. Pada zaman kerajaan, pungutannya berupa upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil tuhan. Timbal baliknya, rakyat yang membayar upeti akan mendapatkan jaminan dan ketertiban dari raja. Pada zaman itu pun beberapa kerajaan juga sudah memberlakukan pembebasan pajak.&nbsp;&nbsp;
Upeti menjadi instrumen penting bagi penguasa untuk menunjukkan dan mempertahankan kekuasaan atas raja-raja pada saat itu. Pada masa kerajaan tersebut, pejabat-pejabat lokal akan memungut upeti dari warga ke pada penguasa lokal. Pada masa itu, kerjaan yang kuatlah yang menguasai sehingga banyak kerajaan-kerajaan kecil yang turut membayar upeti kepada kerajaan yang kuat.&nbsp;&nbsp;
Mungkin sekarang, sistem pajak kita di desain untuk mendanai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Tapi tidak dengan masa kerajaan pada masa itu. Upeti yang dibayarkan hanyalah untuk kepentingan penguasa saja. Bahkan kerajaan tidak memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan bawahannya, apalagi dengan rakyat.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Masa Kolonial&nbsp;</h2>
Memasuki masa kolonial yang saat itu dikuasai oleh Belanda dan bangsa Eropa, pajak mulai dikenakan. Beberapa pajak yang diterapakan adalah pajak rumah, pajak usaha, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/640abbbd99fb81039b3e5c13/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">sewa tanah</a> hingga pajak kepada para pedagang. Sistem tersebut tentunya membebani masyarakat pada saat itu. Ditambah dengan banyaknya penyelewengan pemerintah kolonial. Pada masa inilah, sistem perpajakan modern mulai dikenali. Dimana pemerintah kolonial Belanda memberikan tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan kewarganegaraan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63da3f2dba966c5bc2d87626/Sobat%20Belajar%3A%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a>. Sebagai contoh, pada masa itu masyarakat yang tinggal, tepatnya warga Asia akan dikenakan kenaikan tarif akan pajak tinggal menjadi 4 persen.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Masa Kemerdekaan&nbsp;</h2>
Pada masa kemerdekaan, pajak diatur di dalam UUD 1945 Pasal 23 yang dimasukan ketika sidang BPUPKI. Pada pasal 23 tersebut berisikan segala bentuk pajak yang berguna untuk memenuhi keperluan negara berdasarkan Undang-undang yang ada. Walau sudah di atur dalam UU, akan tetapi pemerintah belum bisa mengeluarkan UU yang khusus mengatur tentang pajak. Hal ini disebabkan karena terjadinya Agresi Militer Belanda yang mengharuskan Indonesia menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota pada saat itu.&nbsp;&nbsp;
Tidak tinggal diam, pada akhirnya pemerintah mengadopsi beberapa aturan pajak dari peninggalan pemerintah kolonial karena roda pemerintahan yang terus berjalan dan juga terdapat pengeluaran negara yang harus di biayai. Di dalam ekonomi modern, pajak adalah sumber pendapatan pemerintah yang paling utama. Berbeda dengan pendapatan lainnya, karena pajak merupakan pungutan wajib yang tidak ada batas nya. Uang yang di dapatkan dari hasil pajak tersebut biasanya akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk lain, misal dari layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Ternyata industri perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan ya. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kita hari ini! Semoga artikel ini bisa memperluas wawasan Sobat akan dunia pajak. Selamat hari pajak!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
&nbsp;

Apakah Sobat tahu hari ini memperingati sebagai hari apa? Yup! Tepat pada hari ini, Jumat (14/7/2023), diperingati sebagai Hari Pajak. Penetapan Hari Pajak ini tentunya dilatarbelakangi berbagai alasan. Salah satunya sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, menguatkan jati diri organisasi serta memotivasi pengabdian para pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga ditetapkanlah Hari Pajak yang diperingati di lingkungan DJP.  

Perjalanan Perpajakan Indonesia, Dari Zaman Kerajaan Sampai Sekarang 

Siapa yang tidak tahu pertikaian yang sedang terjadi antara dua miliarder paling berpengaruh di industri teknologi ini? Pertikaian antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg menjadi perhatian publik saat ini. Diketahui pertikaian dimulai ketika Elon Musk memberikan tantangan kepada Mark Zuckerberg di sosial media. Bahkan dikabarkan kedua nya akan bergelut diatas ring oktagon UFC.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pertikaian Elon Musk dan Mark Zuckerberg&nbsp;&nbsp;</h2>
Semenjak kemunculan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64abccd4742e2c2df2225d2a/Threads%3A%20Sosial%20Media%20Pendatang%20Baru%2C%20Sudah%20Coba%3F%20%20">Threads</a> sebagai sosial media terbaru yang dibikin oleh Meta, pemilik Twitter, Elon Musk secara terang-terangan menyindir CEO Meta, Mark Zuckerberg. Sindiran nya pun di sampaikan oleh Musk melalui akun Twitter pribadinya. Diketahui saat Threads diluncurkan, pengguna nya sudah mencapai 30 juta pengguna hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan hingga hari ini diperkirakan pengguna nya bisa mencapat 100 juta lebih pengguna. Hal inilah yang membuat Elon Musk gusar. Selain itu, Threads terlihat memiliki konsep yang mirip dengan Twitter. Hal ini membuat Twitter melayangkan sebuah surat ancaman kepada Mark Zuckerberg sebagai CEO Meta.&nbsp;&nbsp;
Dalam surat tersebut, Twitter mendesak Meta untuk berhenti meniru Twitter di aplikasi Threads. Hal ini timbul karena kemiripan antara Threads dengan Twitter. Twitter juga menduga Meta telah memperkerjakan beberapa mantan karyawan Twitter untuk mengembangkan aplikasi Threads. Di sisi lain, Meta membantah tuduhan tersebut dengan menekankan bahwa para teknisi dan pengembang Threads tidak ada yang pernah bekerja di Twitter sebelumnya.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Strategi Dibalik Kesuksesan Miliarder&nbsp;</h2>
Selagi kedua miliarder tersebut sibuk dengan pertikaian nya. Kita coba bahas yuk strategi-strategi mereka hingga bisa sukses seperti sekarang!&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Elon Musk&nbsp;&nbsp;</h3>
Melansir dari bisnis.com, Musk sempat memberikan saran kepada calon-calon pengusaha dalam menjalankan bisnis nya. Beberapa saran nya adalah untuk selalu terbuka dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">kritik</a>. Terkadang sangat sulit bagi setiap orang untuk mendengarkan kritik, akan tetapi kritik merupakan proses dalam belajar. Jadi penting juga untuk mendengarkan kritik khususnya dalam berbisnis. Sehingga Sobat mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/638ef048c6df9c22701df5a8/Bantu%20Kembangkan%20Usaha%2C%20Apa%20Itu%20Iklan%20Pada%20Produk%3F">dikembangkan</a> dalam bisnis Sobat.&nbsp;&nbsp;
Musk juga sangat menekankan pentingnya untuk meminta saran dalam setiap meetingnya. Dengan begitu, akan jadi lebih mudah untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai pandangan.&nbsp; Saat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63749ac6c6df9c22701df493/Pelaku%20UMKM%20Perlu%20Ketahui%20Hal%20Ini%20Sebelum%20Merekrut%20Pegawai">merekrut karyawan</a>, Musk selalu memastikan bahwa mereka cocok dengan tim karena Musk sangat menjunjung tinggi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647477de99fb81039b3e653d/6%20Cara%20Membangun%20Tim%20yang%20Efektif!%20Nomor%203%20Paling%20Efektif!">kerja sama tim</a> dan menyelaraskan harapan sejak awal. Ketika Musk menjadi CEO, dia turun tangan dalam menjaga perusahaan tetap bertahan. Jadi walaupun telah menjadi seorang CEO, Musk tidak hanya duduk di kantor dan menyuruh karyawan untuk bekerja, akan tetapi dia juga turut bekerja keras mengembangkan bisnis nya. Dalam wawancara Wired 2012, Musk pernah menyebutkan bahwa dia tidak percaya akan sebuah proses. Diri nya percaya bahwa proses hanya akan mempertahankan orang yang tidak begitu pintar dan tidak terlalu kreatif.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Mark Zuckerberg&nbsp;&nbsp;</h3>
Dalam menjalankan bisnis nya, Zuckerberg selalu membuat produk yang berguna bagi banyak orang. Seperti <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e32b399fb81039b3e5f24/Pemasaran%20Melalui%20Media%20Sosial%20Facebook">Facebook</a>, dimana dirinya menciptakan sebuah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63bfdb12c6df9c22701df855/Strategi%20Promosi%20di%20Platform%20Media%20Sosial">platform</a> yang bisa digunakan oleh banyak orang dan mempermudah orang-orang untuk berkomunikasi secara online. Zuckerberg juga terlihat melakukan sesuatu mulai dari hal kecil dan mudah dilakukan terlebih dahulu. Facebook tidak muncul begitu saja dalam waktu yang singkat. Terdapat proses yang panjang dan tentunya penuh perjuangan. Dimana awalnya terdapat aplikasi kecil sehingga menjadi sosial media yang mendunia. Mark Zuckerberg juga menyebutkan bahwa melakukan sesuatu yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645cb54399fb81039b3e62d4/Konsep%20IKIGAI%20dalam%20berbisnis%2C%20Apa%20Itu%3F%20">disukai dan dicintai</a> adalah hal yang paling penting dibandingkan dengan hasil.&nbsp;&nbsp;
Sikap nya yang fleksibel juga menjadi salah satu kunci sukses Zuckerberg dalam mengembangkan produk nya hingga seperti sekarang. Diketahui facebook memiliki tujuan untuk menghubungkan banyak orang dengan mudah. Akan tetapi, facebook juga ternyata dikembangkan dalam bentuk bisnis. Disini terlihat Zuckerberg selalu terbuka untuk mengikuti tren dan perkembangan zaman. Hal ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang</a> bisnis di dalam aplikasi tersebut.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Itulah beberapa strategi dan tips untuk menjalankan bisnis yang dapat dilihat dari dua tokoh miliarder tersebut, Elon Musk dan Mark Zuckerberg hingga berhasil sampai saat ini. Beberapa hal diatas tentu nya bisa Sobat jadikan pembelajaran dalam mengembangkan bisnis Sobat!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp;

Siapa yang tidak tahu pertikaian yang sedang terjadi antara dua miliarder paling berpengaruh di industri teknologi ini? Pertikaian antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg menjadi perhatian publik saat ini. Diketahui pertikaian dimulai ketika Elon Musk memberikan tantangan kepada Mark Zuckerberg di sosial media. Bahkan dikabarkan kedua nya akan bergelut diatas ring oktagon UFC.  

Elon Musk vs Mark Zuckerberg, Strategi Bisnis Siapa yang Lebih Ampuh?  

Dalam menjalani kegiatan berbisnis, setiap perusahaan ataupun organisasi memiliki SOP mereka sendiri. SOP ini sangat berguna sebagai panduan untuk organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.
Standar Operasional Prosedur (SOP) itu sendiri adalah panduan kerja yang dibuat agar memudahkan dan menertibkan pekerjaan. Bagaimanapun jenis dan bentuk format SOP ini, setiap perusahaan tentu membutuhkan panduan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi dari setiap unit perusahaan.
Panduan mengenai SOP ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. 35 Tahun 2012.
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat Standar Operasional Prosedur</h2>
Berikut manfaat SOP secara umum untuk organisasi menurut Permenpan No. 35 Tahun 2012 adalah:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sebagai standar para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian.</li>
<li>Membantu karyawan menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap manajemen, sehingga mengurangi keterlibatan pimpinan dalam proses kerja.</li>
<li>Meningkatkan akuntanbilitas dengan mendokumentasikan dalam pelaksanaan tugas.</li>
<li>Menciptakan standar ukuran kerja untuk karyawan.</li>
<li>Menciptakan bahan training yang bisa membantu karyawan baru dalam melaksanakan tugasnya.</li>
<li>Menunjukkan kinerja perusahaan yang dikelola efisien dan dikelola dengan baik.</li>
<li>Menjadi pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan setiap harinya.</li>
<li>Mencegah adanya tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan.</li>
<li>Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan sehingga menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Membuat Standar Operasional Prosedur</h2>
Berdasarkan aturan Permenpan, SOP harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam pembuatannya, yaitu kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi kepada pengguna, kepatuhan terhadap hukum, dan kepastian hukum. Dengan memperhatikan asas-asas tersebut, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pengusaha dalam membuat SOP:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pihak manager perlu membicarakan dengan bawahannya dalam menentukan apa yang perlu dibahas dalam membuat SOP.</li>
<li>Dalam pembuatan SOP, perusahaan perlu menentukan format yang ingin digunakan, kemudian membuat template, serta menetapkan alur proses dalam SOP tersebut.</li>
<li>Pihak perusahaan perlu melakukan wawancara kepada setiap bagian unit karyawan agar mengetahui apa saja pekerjaan sehari-hari mereka dan mengetahui bagaimana proses kerjanya.</li>
<li>Setelah melakukan wawancara, pihak pembuat SOP harus mensosialisasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar tidak ada kesenjangan peraturan antar pegawai.</li>
<li>Jika SOP sudah disepakati, maka perlu dilakukan pelatihan agar mengetahui SOP yang sudah dibuat berjalan sebagaimana semestinya.</li>
<li>SOP yang dibuat harus dievaluasi setidaknya setahun sekali agar mengetahui apa yang perlu ditambahkan atau dihilangkan. Dengan melakukan evaluasi, SOP yang dibuat akan jauh lebih efektif.</li>
</ol>
Dengan membuat SOP yang tepat dan memenuhi asas yang sudah disebutkan tadi, SOP bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Tanpa memperhatikan jenis usaha, SOP perlu diterapkan di segala jenis usaha agar usaha bisa berjalan sebagaimana mestinya dan kesalahan dalam menjalankan bisnis bisa terhindari.

Dalam menjalani kegiatan berbisnis, setiap perusahaan ataupun organisasi memiliki SOP mereka sendiri. SOP ini sangat berguna sebagai panduan untuk organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Berbisnis

PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak lain/pihak ketiga. Pihak tersebut nantinya dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6384965260d23703c4ef594f/Sistem%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">memungut</a>, menyetor dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63be91bfc6df9c22701df849/Tahun%20Baru%20Waktunya%20Lapor%20SPT%20Tahunan">melaporkan</a> pajak yang terutang setiap bulannya atau pada masa pajak tersebut. <a href="https://www.sobatpajak.com/article/5fd87e593db9e02f1b42b36e/Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%3A%20Pengertian%2C%20Objek%2C%20Tarif%20dan%20Landasan%20Hukum%20serta%20Updatenya">Objek penghasilan</a> yang harus dikenakan PPh pasal 22 dapat dibedakan menjadi tiga macam, seperti berikut ini:
1. PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah
2. PPh pasal 22 <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770cd899fb81039b3e6581/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20-%20Serbi%20Pajak%20Impor%C2%A0">impor</a> barang
3. PPh pasal 22 industri tertentu, misalnya:
<ul>
<li>Industri kertas</li>
<li>Industri baja</li>
<li>Industri otomotif</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">1. PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah</h2>
Setiap transaksi yang terjadi antara Wajib Pajak dengan bendaharawan pemerintah yang mengeluarkan dana dari APBN atau APBD, oleh bendaharawan pemerintah akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%, yang oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63da3f2dba966c5bc2d87626/Sobat%20Belajar%3A%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak </a>dapat diperlakukan sebagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649418a301a1497481d36682/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Kredit%20Pajak%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan%20">kredit pajak</a>.
Contoh :
Dharma mendapat pesanan kebaya dari Dispenda yang akan disumbangkan pada masyarakat sebesar Rp 200.000.000. Bendaharawan Dispenda akan memotong PPN dan memungut PPh pasal 22 seperti berikut ini:
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 22.000.000, perhitungan 11% x Rp 200.000.000 = Rp 22.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 3.000.000, perhitungan 1,5% x Rp 200.000.000 =Rp 3.000.000</li>
</ul>
&nbsp;
Jurnal dari penghasilan yang diterima PT. Dharma adalah sebagai berikut:
Piutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 195.000.000
PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 3.000.000
PPN Dibayar Dimuka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 22.000.000
Penjualan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 198.000.000
PPN Keluaran&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 22.000.000
&nbsp;
Jurnal pelunasan piutang dagang
Kas/bank&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 195.000.000
Piutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 195.000.000
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">2. PPh Pasal 22 Impor Barang</h2>
Atas pengadaan barang yang dilakukan Wajib Pajak dari luar pabean atau dari luar negeri akan dikenakan PPh pasal 22 impor sebesar 2,5% (yang menggunakan API) dan 7,5% (tidak menggunakan API) dari nilai impornya dengan menggunakan kurs pajak.
Contoh :
Made mendatangkan bahan baku obat dari Singapura senilai 100,000 USD dengan biaya asuransi yang dibayar di Singapura sebesar 5% dari nilai faktur serta biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Kurs pada waktu itu yang ditetapkan adalah Rp10.000=USD1. Bea Masuk 20% dan Bea Masuk Tambahan 10%, PT Made memiliki API.
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.9949%; height: 189.656px; border-color: #ffffff; border-style: hidden;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Harga Transaksi (Faktur)&nbsp;</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD100.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Biaya Asuransi (5% X 100.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD5.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Biaya Angkut (10% x 100.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD10.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Cost, Insurance, &amp; Freight&nbsp;</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">USD115.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">&nbsp;</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">CIF (dalam rupiah) USD115.000 X Rp 10.000</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">Rp1.150.000.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Bea Masuk (20% X Rp 1.150.000.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">Rp230.000.000</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 22.4062px;">Bea Masuk Tambahan (10% x Rp1.150.000.000)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 22.4062px;">Rp115.000.000</td>
</tr>
<tr style="height: 10.4062px;">
<td style="width: 61.7531%; height: 10.4062px;">Nilai Impor (NI)</td>
<td style="width: 38.3321%; height: 10.4062px;">Rp1.495.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Sehingga PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Made (yang memiliki API) =
2,5% x 1.495.000.000 = Rp 37.375.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">3. PPh Pasal 22 Industri Tertentu</h2>
<h3>a. PPh Industri Kertas</h3>
Setiap distributor kertas membeli produk kertas pada industri kertas sebagai pabrikan, distributor akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 0,1% dari DPP PPN
Contoh :&nbsp;
Nakula sebagai distributor kertas membeli produk kertas sebesar RP 333.000.000 (sudah termasuk PPN) dari perusahaan kertas PT. ABC. Besarnya PPN dan PPh pasal 22 yang dipotong oleh PT ABC adalah sebagai berikut
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 33.000.000, dengan perhitungan (10/111) X Rp 333.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 300.000 dengan perhitungan 0,1% X Rp 300.000.000</li>
</ul>
&nbsp;
Jurnal pembelian kertas oleh PT. Nakula (pihak pembeli) tersebut adalah sebagai berikut:
Pembelian kertas&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 300.000.000
PPN masukan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 33.000.000
Hutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 299.700.000
Bukti pungut PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 300.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 33.000.000
Bukti pungut PPh pasal 22 sebesar Rp 300.000 merupakan kredit pajak bagi PT. Nakula yang dapat mengurangi PPh yang terhutang. Adapun PPN dibayar di muka dikreditkan dengan Hutang PPN. Apabila hutang PPN sebesar Rp 35.000.000, maka jurnal pelunasan selisih PPN tersebut adalah sebagai berikut:
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 35.000.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 33.000.000
Kas&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 2.000.000
Bagi PT. ABC sebagai Pihak Penjualan (Pabrikan). Jurnal penjualan kertas oleh PT. ABC tersebut adalah sebagai berikut:
Piutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 299.700.000
Hutang PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 300.000
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 33.000.000
Penjualan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 300.000.000
PPN Keluaran&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 33.000.000
PPh pasal 22 yang sudah dibayar oleh PT. ABC, bukti pungutnya diberikan kepada PT. Nakula yang dapat dikreditkan atas PPh yang terhutang. Sementara itu, hutang PPN dijumlah dengan PPN yang dibayar di muka. Jika hutang PPN lebih besar maka selisihnya harus dilunasi. Misalnya PPN dibayar di mukanya sebesar Rp 25.000.000, maka jurnal pelunasan selisih PPN tersebut adalah:
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 33.000.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 25.000.000 &nbsp;
Kas/bank&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 8.000.000
&nbsp;
<h3>b. PPh Industri Baja </h3>
Pada setiap pembelian industri baja dari pabrikan, distributor akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 0,3% dari DPP PPN.
Contoh :
Ruby Jane sebagai distributor baja membeli produk baja sebesar RP 444.000.000 (termasuk PPN) dari perusahaan baja PT. Java Steel. Perhitungan PPN dan PPh pasal 22 yang dipungut adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 44.000.000 dengan perhitungan (11/111) X Rp 444.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 1.200.000. dengan perhitungan 0,3 % X Rp 400.000.000</li>
</ul>
&nbsp;
Bagi PT. Ruby Jane sebagai Pihak Pembeli. Jurnal pembelian kertas oleh PT. Ruby Jane tersebut adalah sebagai berikut:
Pembelian baja&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rp 400.000.000
PPN Masukan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 44.000.000
Hutang dagang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 398.800.000
Bukti pungut PPh pasal 22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 1.200.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 44.000.000
Bukti pungut PPh pasal 22 sebesar Rp 1.200.000, merupakan kredit pajak bagi PT.Ruby Jane yang dapat mengurangi PPh yang terhutang. Sementara, PPN dibayar di muka dikreditkan dengan akun hutang PPN. Apabila hutang PPN-nya pada masa tersebut adalah sebesar Rp 45.000.000 maka jurnal pelunasan selisih PPN tersebut adalah sebagai berikut:
Hutang PPN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 45.000.000
PPN dibayar di muka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 44.000.000
Kas&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 1.000.000
&nbsp;
<h3>c. PPh Industri Otomotif</h3>
Setiap pembelian produk otomotif dari pabrikan dari perusahaan sebagai ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), APM (Agen Pemegang Merek) serta sebagai importir umum maka distributor otomotif akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN.
Contoh :
TXT sebagai distributor otomotif membeli produk Toyota sebesar RP 999.000.000 (termasuk PPN) dari PT. Nova Indo sebagai ATPM Toyota. Perhitungan PPN dan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN sebesar Rp 99.000.000, dengan perhitungan (11/111) X Rp 999.000.000</li>
<li>PPh pasal 22 sebesar Rp 4.050.000, dengan perhitungan 0,45% X Rp 900.000.000</li>
</ul>
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar pengenaan Pajak Penghasilan 22 (PPh 22), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak lain/pihak ketiga. 

Artikel Sobat Pajak