Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang menghasilkan banyak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun serapan tenaga kerja. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kemajuan UMKM tanah air, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui platform digital PaDi UMKM mengadakan acara Business Matching yang berlangsung di Aryaduta Hotel, Jakarta (19/1).
Melalui acara Business Matching ini, Telkom mencatat nilai transaksi hingga lebih dari Rp30 miliar dengan peningkatan sebesar 2,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan nilai transaksi sepanjang tahun 2022.
<h2 style="text-align: justify;">Apa itu Business Matching</h2>
Business matching merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku bisnis dengan calon mitra distribusi, calon mitra supplier, calon mitra pendanaan, dan juga calon mitra investor. Biasanya acara business matching ditemukan di berbagai acara yang memberikan kesempatan bagi Sobat, pebisnis, untuk bertatap muka dan mendiskusikan bisnis secara langsung, salah satunya Business Matching yang diadakan oleh PaDi UMKM.
Dalam acara ini, kegiatan berbisnis dilakukan secara berkolaborasi dengan memperkuat sisi konektivitas antara semua pihak yang terlibat. Tujuan utama business matching tak lain adalah terciptanya koneksi antara pebisnis satu dengan pebisnis lainnya, yang memiliki pola latar belakang bisnis yang mirip.
<h2 style="text-align: justify;">UMKM Memberi Kontribusi</h2>
Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rasyid memaparkan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi lebih dari 60% bagi PDB nasional pada tahun 2022. Kehadiran PaDi UMKM yang berada di bawah payung Leap-Telkom Digital, merupakan langkah nyata Telkom dalam menjawab arahan Presiden dan Menteri BUMN RI untuk menghubungkan BUMN dan UMKM melalui ekosistem digital.
&ldquo;Ini semakin penting untuk diperhatikan di tahun 2023 untuk menghindari isu resesi dunia.&nbsp; Meskipun banyak pihak juga yang mengatakan Indonesia masih akan kuat dan ekonomi nasional tetap akan tumbuh. Untuk itu, diharapkan masyarakat terutama BUMN dapat meningkatkan transaksi kepada UMKM,&rdquo; ujar Fajrin.
Lebih lanjut Fajrin menyampaikan, sebagai upaya dalam mengakselerasi transaksi antara BUMN dan UMKM, PaDi UMKM telah mengadakan banyak kegiatan, salah satunya melalui Business Matching. Selain itu, PaDi UMKM telah menyelenggarakan tujuh kegiatan Business Matching di tujuh kota berbeda di Indonesia dengan nilai transaksi terbesar di Kota Balikpapan dengan jumlah lebih dari Rp12 miliar.
<h2 style="text-align: justify;">Pemda dan BUMN Diimbau Menggunakan PaDi UMKM</h2>
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, mengingatkan kepada para BUMN untuk selalu menjaga proses pengadaan masing-masing perusahaan. Sebelumnya, KPK serta arahan Menteri BUMN kepada Direksi BUMN beberapa waktu lalu mengimbau bahwa salah satu yang rawan akan penyelewengan adalah proses pengadaan.
&ldquo;Untuk itu dengan hadirnya PaDi UMKM harapannya meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi tersebut,&rdquo; ungkap Loto.&nbsp;
Selain itu, Loto juga turut mengajak para Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN lainnya untuk memprioritaskan produk UMKM dalam negeri dengan memanfaatkan platform PaDi UMKM.
&ldquo;Bagi UMKM juga terus tingkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena untuk UMKM ada fasilitas sertifikasi TKDN gratis. Rencananya, kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mensosialisasikan terkait hal ini. UMKM harus semangat terus untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya,&rdquo; ujar Loto.
<h2 style="text-align: justify;">Total Transaksi dan Pengguna PaDi UMKM</h2>
Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, menuturkan bahwa kegiatan Business Matching dari PaDi UMKM selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan dan mendorong kemajuan UMKM.
Sejak diluncurkan pada pertengahan 2020, nilai transaksi yang dihasilkan antara BUMN dan UMKM lewat PaDi UMKM mencapai lebih dari Rp5,1 triliun dari 240 ribu jumlah transaksi.
Hingga saat ini, sudah ada 92 BUMN yang tergabung di PaDi UMKM dan lebih dari 55 ribu UMKM yang terdaftar sebagai pengguna.
PaDi UMKM juga terintegrasi dengan produk digital lain yang berada di bawah payung &ldquo;Leap&rdquo;, sebagai upaya dalam akselerasi digital yang merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia serta mewujudkan kedaulatan digital nasional.
Nah, itu dia informasi terkait kegiatan Business Matching yang diadakan oleh Platform Digital Pengadaan Barang UMKM kepada BUMN atau biasa dikenal dengan PaDi UMKM, dalam rangka pemberdayaan dan mendorong kemajuan UMKM.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang menghasilkan banyak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun serapan tenaga kerja. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kemajuan UMKM tanah air, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui platform digital PaDi UMKM mengadakan acara Business Matching yang berlangsung di Aryaduta Hotel, Jakarta (19/1).

Nilai Transaksi Business Matching PaDi UMKM Mencapai Lebih Rp30 Miliar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat porsi pembiayaan lembaga keuangan untuk UMKM di Indonesia hanya 20 persen, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan. Rendahnya penyaluran kredit yang diberikan lembaga keuangan formal seperti bank kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentu menjadi perhatian Sri Mulyani. Padahal, UMKM sangat penting karena perkembangannya menggambarkan denyut nadi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, UMKM didominasi sektor perdagangan yang menjadi penopang selama pandemi.
"Kalau kita tahu UMKM itu penting, namun dari sisi persentase saja Indonesia hanya sebesar 20 persen total pinjamannya dari lembaga keuangan untuk UMKM,' kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2023 yang diadakan secara virtual, Kamis (26/1/2023).
Maka dari itu, ia meminta seluruh pihak terutama lembaga keuangan bisa membantu UMKM lantaran pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri.
<h2 style="text-align: justify;">Dibandingkan dengan Negara Korea</h2>
Sri Mulyani pun membandingkan dengan lembaga keuangan di negara-negara sekitar Indonesia yang bisa memberikan pinjaman kepada UMKM hingga 50 persen dari porsi kredit mereka, bahkan lembaga keuangan di Korea Selatan bisa menyalurkan kredit hingga 80 persen kepada sektor tersebut.
Berkat pembiayaan yang cukup besar dari lembaga keuangan di Negeri Ginseng itu, UMKM Korea Selatan memiliki potensi untuk bertumbuh yang sangat besar karena likuiditas dan akses modalnya cukup.
<h2 style="text-align: justify;">Jumlah UMKM yang Belum Mendapatkan Pembiayaan</h2>
Dari 45 juta pelaku UMKM yang butuh tambahan pembiayaan itu, sebanyak 18 juta pelaku UMKM termasuk nasabah ultra mikro yang belum mendapatkan akses pembiayaan. Bahkan 5 juta UMKM masih bergantung pada pembiayaan melalui rentenir. Padahal pinjaman melalui rentenir membuat para pelaku UMKM harus membayar biaya bunga yang sangat tinggi.
"Kita lihat, ada 18 juta (UMKM) yang belum mendapatkan pembiayaan, 5 juta masih (andalkan) rentenir, very high cost. Hanya sedikit yang enjoy lending yang dibiayai pemerintah," ujarnya dalam BRI Microfinance Outlook 2023, Kamis (26/1).
Oleh karenanya, ia berharap ke depannya makin banyak UMKM yang digandeng oleh sektor lembaga keuangan. Sebab, menggandeng UMKM dan memberikan pembiayaan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri.
<h2 style="text-align: justify;">Perbankan Diminta Kucurkan Kredit untuk UMKM</h2>
Oleh karena itu, dia meminta lembaga keuangan seperti perbankan untuk memberikan kredit yang lebih banyak lagi kepada UMKM. Peran perbankan menjadi sangat penting, terutama menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang anggarannya diberikan pemerintah. KUR ini diharapkan bisa membantu UMKM mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah.
Terlebih, kata dia, perbankan tetap akan mengantongi keuntungan dengan menyalurkan kredit ke pelaku UMKM. Mengingat 5 juta dari mereka bersedia meminjam dari rentenir yang memberikan bunga yang sangat tinggi.
<h2 style="text-align: justify;">Pemerintah Anggarkan Rp 45,8 T untuk Belanja UMKM</h2>
Tahun ini, anggaran KUR yang diberikan bahkan sangat besar, yakni Rp 45,8 triliun. Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan 2022 yang sebesar Rp 30,8 triliun.
"Tahun 2023 ini kita naikkan seluruh belanja di dalam rangka untuk UMKM mencapai Rp 45,8 triliun. Ini sudah termasuk mengcover berbagai subsidi bunga dan juga di dalam rangka untuk penjaminan," ungkapnya.
Di sisi lain, Menkeu berharap inklusi keuangan di Indonesia yang terus meningkat bisa mendorong pembiayaan yang lebih besar kepada UMKM, lantaran UMKM saat ini terus menjadi fokus pemerintah.
&ldquo;Namun tidak hanya pembiayaannya saja yang didorong, tetapi kualitas dan produktivitas UMKM di Indonesia pun perlu ditingkatkan,&rdquo; tegasnya.
Nah, itu dia upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, diharapkan dengan meningkatnya anggaran KUR yang diberikan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM di Indonesia.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat porsi pembiayaan lembaga keuangan untuk UMKM di Indonesia hanya 20 persen, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan. Rendahnya penyaluran kredit yang diberikan lembaga keuangan formal seperti bank kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentu menjadi perhatian Sri Mulyani. Padahal, UMKM sangat penting karena perkembangannya menggambarkan denyut nadi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, UMKM didominasi sektor perdagangan yang menjadi penopang selama pandemi.

Sri Mulyani Ungkap Kredit UMKM dari Perbankan Masih Minim

<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><a href="https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 4 ayat 2 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/2066/PP/tmp">PP No. 29 tahun 1996</a> telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/4574/PP/5%20TAHUN%202002">PP No. 5 tahun 2002</a> yang mengatur tentang PPh dari persewaan tanah dan/atau bangunan</li>
<li><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/29TAHUN2000PP.HTM">PP No. 29 tahun 2000</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/59TAHUN2010PP.HTM">PP No. 59 tahun 2010</a> tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</li>
<li><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2000/131TAHUN2000PP.pdf">PP No. 131 tahun 2000</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11030/PP/123%20TAHUN%202015">PP No. 123 Tahun 2015</a> tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11835/PP/55%20TAHUN%202019">PP No.55 Tahun 2019</a> tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11475/PP/tmp">PP No.34 Tahun 2017</a> tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan</li>
<li>&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/3944/PP/tmp">PP No 132 tahun 2000</a> tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)</h2>
Yang termasuk objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan berupa:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia</li>
<li>Bunga atau Diskonto Obligasi</li>
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/640abbbd99fb81039b3e5c13/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">Sewa tanah dan/atau bangunan</a></li>
<li>Penghasilan dari pengalihan hak tanah dan/atau bangunan</li>
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/64085e3099fb81039b3e5bc1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Apa%20itu%20Jasa%20Konstruksi%20">Usaha jasa kontruksi</a> (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah usaha yang memberikan jasa perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, instalasi, perbaikan dan renovasi termasuk pembongkaran bangunan, serta pengawasan manajemen konstruksi).</li>
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/641193c199fb81039b3e5cdc/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Hadiah%20Undian">Atas hadiah undian</a></li>
<li>Atas transaksi derivatif berupa kontrak jangka panjang yang diperdagangkan di bursa (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah transaksi yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang merupakan turunan dari acuan pokok, contohnya saham dan obligasi).</li>
<li>Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak).</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak penghasilan atas penghasilan Deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia</h2>
Pengenaan pajak ini diatur dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11030/PP/123%20TAHUN%202015">PP No. 123 Tahun 2015</a> sebagai berikut:
1. Atas bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya berasal dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri, dikenakan tarif sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jangka waktu 1 bulan = 10% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 3 bulan = 7,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 6 bulan = 2,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu lebih dari 6 bulan = 0% dari jumlah bruto</li>
</ul>
2. Atas bunga deposito mata uang rupiah yang dananya berasal dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri, dikenakan tarif sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jangkwa waktu 1 bulan = 7,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 3 bulan = 5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 6 bulan atau lebih = 0% dari jumlah bruto</li>
</ul>
3. Atas bunga tabungan diskonto dan diskonto sertifikat bank Indonesia, dikenai tarif sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri BUT = 20% dari jumlah bruto</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri = 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi</h2>
Ketentuan ini diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11835/PP/55%20TAHUN%202019">PP No.55 Tahun 2019</a> dimana menurut peraturan ini, atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak berupa diskonto dan bunga yang diperdagangkan di bursa efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif yang dikenakan sebagai berikut:
1. Bunga obligasi dengan kupon
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
Dihitung dari jumlah bruto bunga yang disesuaikan dengan masa kepemilikan obligasi.
2. Diskonto obligasi kupon
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
Dihitung dari selisih lebih harga jual, tidak termasuk bunga berjalan.
3. Diskonto obligasi tanpa bunga
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
Dihitung dari selisih lebih harga jual diatas harga perolehan obligasi.
4. Bunga/diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana, investasi infrastruktur berupa kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat, dan efek beragun asset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar di OJK
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tahun 2020 = 5%</li>
<li>Tahun 2021 dan seterusnya = 10%</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan</h2>
Ketentuan ini diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11475/PP/tmp">PP No.34 Tahun 2017</a>. Besarnya tarif atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.
Contoh : 
PT Sintya menyewa ruko dari Nyonya Anis untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa Rp40.000.000, maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sintya adalah
10% x Rp 40.000.000 = Rp 4.000.000.
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan atas Undian </h2>
Ketentuan ini diatur dalam&nbsp; <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/3944/PP/tmp">PP No 132 tahun 2000</a>, yang mengatur tentang penghasilan berupa undian yang dipotong PPh final. Besarnya tarif yang dikenakan adalah 25% dari jumlah bruto dari undian.
Contoh 
PT Sintya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000. Maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sintya adalah:
25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000.
&nbsp;
Nah, itu informasi sekitar Pajak Penghasilan Pasal 4(2) atau yang biasa dikenal dengan PPH Final, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Pajak Peghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, dan pajak penghasilan final ini dikenakan terhadap jenis penghasilan tertentu, seperti bunga, sewa, serta imbalan jasa konsultan dan jasa kontruksi. 

Serba-Serbi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh final)

Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia membuat banyak pelaku bisnis memanfaatkan platform digital agar bisa memasarkan produknya secara online. Para pemerintah pun juga mengajak para pelaku UMKM untuk mulai melek teknologi dan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan barang jualan nya. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan platform digital untuk para pelaku UMKM, salah satu di antaranya adalah PaDi UMKM.
<h2 style="text-align: justify;">Apa Itu PaDi UMKM</h2>
Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) merupakan platform hasil buatan Telkom Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. PaDi UMKM ini diresmikan pada 17 Agustus 2020 bertepatan pada dalam perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia. PaDi UMKM dibentuk dengan tujuan untuk mempertemukan BUMN dengan UMKM dengan tujuan untuk mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Jadi, melalui platform tersebut, UMKM diberi untuk menjadi pemasok dan vendor BUMN dalam berbagai produk yang disalurkan.
Melansir laman PaDi UMKM, saat ini PaDi UMKM telah memiliki lebih dari 20 kategori produk dan jasa utama, antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bahan Kimia</li>
<li>Barang &amp; Jasa Lainnya</li>
<li>Buku</li>
<li>Dapur</li>
<li>Elektronik</li>
<li>Fashion</li>
<li>Fashion Anak &amp; Bayi</li>
<li>Fashion Muslim</li>
<li>Fashion Pria</li>
<li>Film &amp; Musik</li>
<li>Gaming</li>
<li>Handphone &amp; Tablet</li>
<li>lbu &amp; Bayi</li>
<li>Jasa Advertising (Periklanan)</li>
<li>Jasa Ekspedisi &amp; Pengepakan</li>
<li>Jasa Event Organizer</li>
<li>Jasa Konstruksi &amp; Renovasi</li>
<li>Jasa Konsultan &amp; Penilaian</li>
<li>Jasa Mandor &amp; Tenaga Kerja Lainnya</li>
<li>Dan masih banyak lagi</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Keuntungan Bergabung PaDi UMKM</h2>
Ada banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pelaku UMKM di Indonesia jika mengikuti dan mendaftar di platform ini, di antaranya adalah:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Para pelaku UMKM akan mendapatkan akses lokal dan global e-commerce yang tentunya akan semakin memperluas jaringan bisnis mereka.</li>
<li>Adanya kemudahan dalam proses pembiayaannya, dimana para pelaku bisnis UMKM dapat mengajukan pembiayaan dari BUMN terpercaya (seperti Bank BRI, Pegadaian, atau PNM).</li>
<li>Adanya pasar yang pasti dari perusahaan BUMN.</li>
<li>Para pelaku bisnis UMKM akan mendapatkan kepastian pembayaran, lantaran sistem pembayarannya akan termonitor langsung oleh manajemen dan kementerian BUMN.</li>
<li>Para pelaku bisnis UMKM juga akan mendapatkan feedback serta masukan-masukan yang bermanfaat bagi perkembangan kualitas produk dan jasa yang mereka miliki.</li>
</ul>
Cara Bergabung PaDi UMKM
<ol>
<li>Kunjungi laman PaDi UMKM di alamat website : <a href="https://padiumkm.id/">https://padiumkm.id/</a>, pilih menu &ldquo;Daftar&rdquo;, lalu pilih &ldquo;Daftar Sebagai Penjual&rdquo; atau Sobat bisa langsung melalui link berikut: <a href="https://padiumkm.id/auth/register">https://padiumkm.id/auth/register</a></li>
<li>Akan muncul form isian yang harus Sobat isi,
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Bagian perusahaan: Profil tentang perusahaan Sobat. Isilah data-data tersebut secara lengkap. Mulai dari Nama Perusahaan, Jenis Badan Usaha, Status Perusahaan, Kategori UMKM, Jenis Kegiatan Usaha Utama, No. NPWP perusahaan, Nomor Telepon Perusahaan, dan NIK/KTP Direktur (data ini wajib diisi). Sementara itu, ada beberapa kolom isian opsional yang juga bisa Sobat isi, seperti: BUMN Pengampu UMKM (jika ada), Organisasi/Himpunan (jika ada) dan NIB (jika Sobat memiliki NIB, maka segala perizinan usaha Sobat akan lebih mudah)</li>
<li>Bagian alamat perusahaan: memuat informasi mengenai Alamat kantor pusat/ utama perusahaan. Isikan data alamat perusahaan dengan jelas, pilih Provinsi/Kota/Kecamatan, dan masukkan Kode Pos Perusahaan Sobat. Kemudian, Sobat juga bisa mengisikan data geolokasi (tidak wajib).</li>
<li>Pada bagian penanggung jawab: memuat informasi orang (penanggung jawab) akan dihubungi terkait pertanggungjawaban atas semua transaksi di platform PaDi UMKM B2B. Data yang harus Sobat isi berupa: Nama Penanggung Jawab, Email Perusahaan (email aktif yang dipakai perusahaan), Nomor Telepon Kantor, dan Nomor Handphone penanggung jawab.</li>
<li>Bagian Dokumen: Sobat harus melengkapi dokumen legalitas perusahaan Sobat untuk mempermudah proses verifikasi dan memperbesar peluang Sobat dipercaya oleh calon pembeli BUMN. Dokumen yang harus Sobat upload antara lain: KTP Direktur, NPWP, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).</li>
<li>Klik, &ldquo;Daftar&rdquo;, Setelah itu, Sobat harus menunggu paling lambat 3 hari kerja untuk proses review dan verifikasi.&nbsp; Jika Sobat lolos, maka Sobat akan mendapatkan email notifikasi untuk melakukan aktivasi akun. Klik link email notifikasi tersebut dan buat password baru. Selamat, Sobat telah bergabung dalam program PaDi UMKM B2B. Selanjutnya Sobat bisa melengkapi Data dan Dokumen UMKM Sobat. Caranya, klik menu &ldquo;Pengaturan&rdquo;, lengkapi dokumen yang dibutuhkan dan isilah data-data yang masih kosong, kemudian klik &ldquo;Simpan&rdquo;.</li>
</ol>
</li>
</ol>
Nah, itu dia informasi sekitar Platform Digital Pengadaan Barang UMKM kepada BUMN atau biasa dikenal dengan PaDi UMKM. Dengan adanya PaDi UMKM ini, diharapkan para pelaku UMKM untuk mulai melek teknologi dan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan barang jualan nya. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini ya Sobat, PaDi UMKM juga banyak manfaatnya loh Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia membuat banyak pelaku bisnis memanfaatkan platform digital agar bisa memasarkan produknya secara online. Para pemerintah pun juga mengajak para pelaku UMKM untuk mulai melek teknologi dan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan barang jualan nya. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan platform digital untuk para pelaku UMKM, salah satu di antaranya adalah PaDi UMKM.

Mengenal PaDi UMKM, Platform Digital Pengadaan Barang UMKM Kepada BUMN

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Orang Pribadi terdapat beberapa macam formulir, tergantung dari statusnya. Statusnya dilihat dari apakah sebagai pekerja/karyawan atau sebagai pengusaha dan dengan jumlah penghasilan tertentu.
Dalam penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Penyampaian SPT dari Pajak Penghasilan ini dapat dilakukan melalui aplikasi DJP Online ataupun Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang mana mitra resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti Sobat Pajak.
Lalu apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan? Hal yang harus dipersiapkan adalah EFIN (Electronic Filing Identification Number) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lalu, menyiapkan formulir atas bukti potong yang akan digunakan dalam mengisi SPT.
Dalam mengisi SPT, tentu Wajib Pajak harus paham mengenai formulir-formulir dari SPT yang harus diisi. Mari simak artikel berikut untuk mengetahui jenis dari formulir SPT Tahunan Orang Pribadi.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi</h2>
Dalam penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan tiga jenis formulir yang digunakan untuk penyampaian SPT Tahunan, yaitu Formulir SPT 1770, Formulir SPT 1770 S, dan Formulir SPT 1770 SS.
Ketiga formulir yang telah disebutkan diatas diklasifikasikan berdasarkan dengan jumlah serta sumber dari penghasilan yang telah diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam satu tahun pajak. Mari kita bahas mengenai penjelasan dari masing-masing formulir SPT Tahunan.
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770</h3>
</li>
</ol>
Formulir SPT Tahunan 1770 ini diperuntukkan dalam formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status pekerjaan, yaitu sebagai pemilik dari suatu usaha tersebut atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Contohnya, yaitu pengacara, dokter, notaris, katering, konsultan, penulis dan sejenisnya.
Formulir SPT Tahunan 1770 ini juga dapat diperuntukkan bagi seseorang&nbsp; yang memiliki pekerjaan lebih dari satu perusahaan ataupun instansi dengan PPh Final, ataupun memiliki penghasilan,&nbsp; baik dari dalam negeri (royalti, penghasilan dari perbedaan mata uang, serta bunga) mauapun luar negeri. Dapat juga diperuntukkan bagi WPOP yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan. Bersumber dari pendapatan tetap ataupun pekerjaan paruh waktu, upah, ataupun honor.
Untuk WPOP yang tidak lagi memiliki penghasilan, maka dapat menggunakan Formulir SPT 1770 ini dengan menyertakan surat pernyataan di atas meterai dengan mengisi jumlah nominal &ldquo;0&rdquo; pada kolom penghasilan yang telah disediakan.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770 S</h3>
</li>
</ol>
Formulir SPT Tahunan 1770 S diperuntukkan untuk jenis SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan tahunan melebihi Rp60 juta. Serta, diperuntukkan bagi pegawai yang bekerja pada dua atau lebih perusahaan dalam waktu satu tahun.
Tetapi, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan pertahun dibawah dari Rp60 juta, namun memiliki pekerjaan di dua atau lebih perusahaan, maka tetap akan melapor pajak menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 S.
Formulir SPT Tahunan 1770 S terdiri dari dua lampiran yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan benar dan apa adanya. Meliputi, bukti potong, anggota keluarga, data penghasilan, dan lain sebagainya.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770 SS</h3>
</li>
</ol>
Terakhir yaitu Formulir SPT Tahunan 1770 SS diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan tidak lebih atau sama dengan Rp60 juta dalam satu tahun.
Formulir SPT Tahunan 1770 SS juga diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan ataupun instansi&nbsp; selama satu tahun. Penghasilan tambahan yang diperoleh dari bunga koperasi ataupun bunga bank juga merupakan penggunaan formulir 1770 SS.
Formulir SPT 1770 SS ini dapat juga dikatakan dengan memindahkan data dari formulir atau bukti potong 1712 A1 bagi pekerja swasta dan formulir 1712 A2 bagi pekerja sipil.
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar Formulir SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Jangan sampai salah menggunakan formulir SPT Tahunan ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Orang Pribadi terdapat beberapa macam formulir, tergantung dari statusnya. Statusnya dilihat dari apakah sebagai pekerja/karyawan atau sebagai pengusaha dan dengan jumlah penghasilan tertentu.

Sobat Belajar: Mengenal Macam Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik sudah final. Luhut mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik akan diumumkan pada pekan depan.
"Ya kita harapkan minggu depan. Mudah-mudahan nggak ada hambatan lagi. Nanti, kita dengerin, sudah, tapi kan saya minta supaya detail mudah-mudahan ya minggu depan lah, tanggal Februari awal," kata Luhut.
Hal itu disampaikan Luhut usai menjadi pembicara di Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
<h2 style="text-align: justify;">Motor Listrik Baru Dapat Subsidi 7 Juta</h2>
Untuk motor listrik, subsidi akan dikelompokkan menjadi dua. Sebutnya, pertama, untuk motor yang dikonversi menjadi motor listrik.
"Nanti ada dua, satu yang ada di-convert dari sepeda motor biasa menjadi sepeda motor listrik," ujarnya.
Luhut memastikan bahwa skema subsidi motor listrik diberikan dalam bentuk pembelian unit baru. Adapun subsidi yang diberikan sebesar Rp 7 juta.
Saat ditanya apakah subsidi juga diberikan untuk konversi alias modifikasi ke kendaraan listrik, Luhut belum memberikan keterangan yang jelas. Luhut mengatakan, nanti akan diumumkan. Luhut memastikan subsidi ini diberikan untuk mendorong pembelian motor listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Nanti akan diumumkan semua, pasti nanti akan diprioritaskan rakyat-rakyat yang sederhana," ujarnya.
<h2 style="text-align: justify;">Mobil Listrik Akan Dapat Pengurangan Pajak</h2>
Menurut Luhut, mobil listrik juga akan mendapat subsidi. Bentuknya nanti berupa pengurangan pajak.
"Mobil akan diberikan nanti, mungkin pajaknya yang mungkin 11%, mungkin akan dikurangi berapa persen," kata Luhut
<h2 style="text-align: justify;">Indonesia Tertinggal Negara Lain</h2>
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan subsidi untuk pembelian motor listrik baru diberikan sebesar Rp 8 juta. Sedangkan bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik akan diberikan subsidi Rp 5 juta.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana memberikan subsidi untuk setiap pembelian mobil listrik sebesar Rp 80 juta.
Agus mengatakan saat ini Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara-negara lain soal keberadaan kendaraan listrik. Menurutnya, negara-negara di Eropa bahkan Thailand sudah lebih dahulu memberikan insentif untuk kendaraan listrik.
"Negara yang sebetulnya menjadi kompetitor kita, Thailand juga memberikan insentif. Insentif ini tentu masing-masing negara mempunyai kebijakan berbeda, tapi intinya memberikan insentif," ucap Agus.
<h2 style="text-align: justify;">Kesempatan untuk UMKM</h2>
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, program pengalihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik ini merupakan kesempatan besar untuk para pelaku UMKM, khususnya pembuat komponen termasuk para pemilik bengkel.
Pemerintah akan menyiapkan UMKM itu bagian dari industri sehingga UMKM dapat memproduksi komponen-komponen bagian dari kendaraan listrik.
&ldquo;Kami di SMESCO sejak tahun 2020 bekerja sama dengan bengkel sudah menkonversi vespa-vespa tua dan bersama dengan Kementerian BUMN juga sudah kemitraan dalam konsep rantai pasok dimana UMKM menjadi rantai pasok kebutuhan industri di BUMN dan ini akan kita efektifkan,&rdquo; ujar Teten dalam acara&nbsp; konvoi 200 motor listrik di acara Electric Vehicle (EV) Funday di kota Bandung, Jawa Barat.
Nah, itu dia informasi terkait subsidi kendaraan listrik yang akan diberikan oleh Pemerintah, semoga dapat cepat terealisasikan ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik sudah final. Luhut mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik akan diumumkan pada pekan depan.

Awal Februari 2023, Pemerintah Umumkan Subsidi Kendaraan Listrik

Kegiatan penagihan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu kegiatan penegakan hukum (lane enforcement) di bidang perpajakan. Kegiatan penagihan pajak tidak hanya dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia, namun juga merupakan kegiatan yang lazim di negara yang menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penagihan pajak ada yang bersifat pasif dan ada juga yang bersifat aktif.
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22.</li>
<li>UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Penagihan Pajak</h2>
Yang menjadi dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Surat Tagihan Pajak (STP)</li>
<li>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)</li>
<li>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar-Tambahan (SKPKBT)</li>
<li>Surat Keputusan Pembetulan</li>
<li>Surat Keputusan Keberatan.</li>
<li>Putusan Banding</li>
<li>Putusan Peninjauan Kembali</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Tindakan Penagihan Pajak</h2>
Tindakan yang dilakukan terdiri dari :
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3> Surat Teguran</h3>
</li>
</ol>
Penagihan Pajak dilakukan DJP kepada WP dengan terlebih dahulu DJP menerbitkan Surat Teguran setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan Utang Pajak. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> Penagihan Seketika dan Sekaligus</h3>
</li>
</ol>
Tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan DJP tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan Pejabat jika:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penanggung Pajak akan pergi dari Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;</li>
<li>Penanggung Pajak mengalihkan barang yang dimiliki/dikuasai untuk menghentikan/mengecilkan kegiatan usaha/ pekerjaan di Indonesia;</li>
<li>Tanda-tanda Penanggung Pajak akan membubarkan/menggabungkan/memekarkan usaha, atau mengalihkan perusahaan yang dikuasai</li>
<li>Terjadi penyitaan atas barang oleh Pihak Ketiga</li>
<li>Terdapat tanda-tanda kepailitan.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3> Surat Paksa</h3>
</li>
</ol>
Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi jumlah utang pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Pejabat menerbitkan Surat Paksa (SP) dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Selain karena kondisi tersebut, Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Surat Paksa terhadap orang pribadi diinformasikan oleh Jurusita Pajak kepada:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penanggung Pajak</li>
<li>Orang dewasa yang tinggal bersama atau yang bekerja di tempat Penanggung Pajak bekerja, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai</li>
<li>Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi</li>
<li>Para ahli waris, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah</li>
</ul>
Sedangkan terhadap badan, Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan</li>
<li>Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila tidak dapat menjumpai salah seorang yang dimaksud pada garis pertama (Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal).</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3> Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan</h3>
</li>
</ol>
Apabila setelah melewati waktu 2 x 24 jam terhitung sejak Surat Paksa diinformasikan kepada Penanggung Pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Berdasarkan SPMP, Jurusita Pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3> Lelang</h3>
</li>
</ol>
Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, maka Pejabat melakukan pengumuman lelang. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Kemudian, jika setelah lewat waktu 14 hari sejak Pengumuman Lelang, ternyata Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, maka Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang Negara.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3> Pemblokiran Rekening</h3>
</li>
</ol>
Penyitaan dengan pemblokiran dilakukan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank yang meliputi rekening, simpanan, dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktek perbankan. Untuk melaksanakan pemblokiran, Kepala KPP mengajukan permohonan pemblokiran kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai Salinan SP dan SPMP. Pimpinan bank wajib memblokir seketika setelah menerima permohonan pemblokiran dari Kepala KPP dan membuat Berita Acara serta menyampaikan salinannya kepada Kepala KPP dan Penanggung Pajak.
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>
<h3> Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri</h3>
</li>
</ol>
Pencegahan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak itu. Untuk melakukan Pencegahan, harus didasarkan pada keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan. Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya: Identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan.
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li>
<h3> Penyanderaan</h3>
</li>
</ol>
Penyanderaan dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah jatuh tempo waktu 14 hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diinformasikan kepada Penanggung Pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan dalam hal Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
Nah, itu dia informasi terkait Penagihan Pajak, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Dan, jangan lupa untuk selalu menjadi Wajib Pajak yang taat pada peraturan ya Sobat, agar terhindar dari dikirimkannya Surat Tagihan Pajak.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Kegiatan penagihan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu kegiatan penegakan hukum (lane enforcement) di bidang perpajakan. Kegiatan penagihan pajak tidak hanya dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia, namun juga merupakan kegiatan yang lazim di negara yang menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penagihan pajak ada yang bersifat pasif dan ada juga yang bersifat aktif.

Sobat Belajar: Penagihan Pajak

Aset menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah bisnis. Namun sayangnya, banyak pemilik bisnis yang tidak dapat menjaga asetnya, sehingga bisnis yang mereka jalankan menemui banyak hambatan dan bahkan mengalami kerugian dan bangkrut. Oleh karena itu, Sobat perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan aset dan seberapa penting hal tersebut untuk bisnis Sobat.
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian Aset</h2>
Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.
Sementara, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan asal muasal datangnya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan.
<h2 style="text-align: justify;">Karakteristik Aset</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Aset adalah sumber daya</h3>
</li>
</ol>
Aset merupakan sumber daya, baik perorangan maupun pribadi, yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Aset bisa diperjualbelikan</h3>
</li>
</ol>
Karena aset memiliki nilai ekonomi, tentunya aset bisa diperjualbelikan, dalam hal ini bisa ditukar dengan aset lainnya yang bernilai sama.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Aset bisa dikonversikan menjadi uang tunai</h3>
</li>
</ol>
Aset merupakan harta, sehingga tentu bisa dikonversikan menjadi uang tunai, meski pada dasarnya uang juga merupakan aset.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Dikuasai perusahaan atau perorangan</h3>
</li>
</ol>
Sifat aset adalah dimiliki dan atau dikuasai suatu perusahaan agar menghasilkan nilai lebih tinggi. Aset dapat berasal dari kepemilikan pribadi (dibeli dengan modal sendiri), hibah, atau diberi hak pemakaian oleh orang lain.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Memberikan manfaat di masa depan</h3>
</li>
</ol>
Sifat dari aset adalah wajib memiliki sifat produktif, yang artinya mampu menambah kas dan mengurangi hutang. Selain itu, aktiva juga dapat menghasilkan barang dan jasa, melunasi kewajiban perusahaan, memenuhi keperluan bisnis, dan dapat ditukar dengan bentuk aktiva lain.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Diperoleh dari transaksi ekonomi di masa lalu</h3>
</li>
</ol>
Aset merupakan sumber daya yang berasal dari aktivitas yang timbul di masa lalu. Setiap transaksi ekonomi perusahaan dahulu akan berdampak pada hal-hal di masa sekarang, salah satunya aktiva. Terkumpulnya aktiva biasanya dikarenakan penambahan profit, hibah, dan sebagainya.
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>
<h3>Aset adalah dapat dipindahtangankan</h3>
</li>
</ol>
Aset dapat dipindahtangankan, baik dipinjamkan maupun dibeli.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Aset Berdasarkan Likuiditas</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Aset Lancar</h3>
Aset lancar adalah salah satu jenis aktiva yang paling likuid, artinya jenis aset yang paling mudah dan cepat untuk dikonversikan menjadi uang tunai. Aktiva lancar memiliki siklus atau perputaran dan manfaat yang singkat. Biasanya, jangka waktu perputaran aset lancar adalah 1 tahun atau di dalam satu siklus norma perusahaan. Dikarenakan perputarannya yang cepat, manfaat dari aktiva lancar juga tergolong cepat habis. Namun setelah habis, aset tersebut akan tergantikan oleh aset atau aktiva lain. Keadaan tersebut terus dilakukan sampai dengan akhir periode.
Contoh dari aktiva lancar, seperti kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan, perlengkapan, investasi jangka pendek, beban dibayar di muka, dan penghasilan yang masih akan diterima.
<h3 style="text-align: justify;">Aset tidak Lancar</h3>
Aset tidak lancar adalah aset yang mempunyai siklus dan periode manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tidak lancar ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Aset Tetap (fixed assets)</li>
</ul>
Aset tetap atau aktiva berwujud adalah modal yang memiliki wujud atau memiliki bentuk secara fisik. Aset tetap dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan produksi barang atau jasa. Sehingga tujuan memiliki aset tetap tersebut bukan untuk dijual kembali, melainkan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Walau begitu, aset tetap dapat dijual oleh perusahaan jika masa atau umur manfaat dari aset tersebut sudah habis, rusak, atau karena ada masalah lain. Contoh aset tetap adalah tanah, bangunan, gedung, mesin, kendaraan, dan lainnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Aset Tidak Berwujud (intangible assets)</li>
</ul>
Selain aset tetap, aset tidak berwujud juga digolongkan dalam kategori aset tidak lancar. Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak nampak /atau tidak terlihat secara fisik tetapi memiliki nilai dan manfaat bagi perusahaan.
Beberapa contoh dari aset tidak berwujud seperti goodwill, hak paten, hak cipta, hak guna bangunan, hak sewa, dan sebagainya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Investasi Jangka Panjang</li>
</ul>
Investasi merupakan modal yang digunakan dengan tujuan memperoleh pertumbuhan kekayaaan. Dalam hal ini, investasi yang dimaksud mencakup semua investasi jangka panjang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, baik di masa sebelumnya atau masa sekarang. Misalkan, perusahaan Sinar Terang melakukan investasi di perusahaan Maju Bersama, maka perusahaan Sinar Jaya harus selalu mencatat aset yang berupa investasi tersebut di dalam laporan neraca yang mereka miliki.
Nah, itu dia informasi seputar Aset, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Aset menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah bisnis. Namun sayangnya, banyak pemilik bisnis yang tidak dapat menjaga asetnya, sehingga bisnis yang mereka jalankan menemui banyak hambatan dan bahkan mengalami kerugian dan bangkrut. Oleh karena itu, Sobat perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan aset dan seberapa penting hal tersebut untuk bisnis Sobat.

Mengenal Aset dan Jenis-Jenisnya

Kecanggihan teknologi yang semakin pesat, membuat semua orang pun berbondong-bondong untuk memahami teknologi dengan cepat dan bahkan membuat teknologi semakin maju. Kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan masyarakat adalah melakukan transaksi jual beli.
Teknologi yang saat ini sedang marak adalah cashless. Cashless merupakan suatu sistem cara bertransaksi tanpa menggunakan uang fisik. Transaksi yang terjadi dilakukan dengan uang elektronik, sehingga akan memudahkan para penggunanya, baik dalam melakukan transaksi pembayaran jual beli maupun transaski pembayaran keuangan lainnya, yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.
Cashless itu apa ya? Cashless merupakan suatu istilah yang dipergunakan oleh seseorang yang melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai fisik, yang mana dilakukan dengan bentuk pembayaran digital. Baik dalam pembayaran apapun yang berhubungan dengan menggunakan uang elektronik.
Sistem cashless ini tentunya juga memberikan manfaat, baik bagi tiap individu yang menggunakannya maupun bagi negara. Cashless ini tentunya memberikan kenyamanan karena tidak perlu membawa uang tunai fisik dengan jumlah yang besar, sehingga meminimalisir adanya kejahatan. Sedangkan bagi negara, cashless mampu meningkatkan mengenai koleksi atas pajak negara secara signifikan. Jenis dari cashless tersebut, yaitu seperti rekening ponsel, e-money, tabungan digital, dan lain sebagainya.
Penggunaan cashless ini memiliki kelebihan serta kekurangan dalam penggunaannya, yaitu :
<h2 style="text-align: justify;">Kelebihan Cashless </h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Meminimalisir Tindak Kejahatan</h3>
</li>
</ol>
Tindak kejahatan sering terjadi dimanapun. Sobat tidak bisa lengah akan adanya kejahatan, seperti hal nya pencurian dan perampokan. Dengan membawa uang dalam jumlah yang besar tentunya akan terlihat dan menjadi sasaran bagi para penjahat.
Dengan menyimpan uang atau melakukan transaksi tanpa uang fisik akan memberikan dampak yang baik dalam hal ini. Selain itu, risiko adanya uang palsu juga akan dapat dihindari dengan sistem cashless ini.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Hemat Waktu dan Praktis</h3>
</li>
</ol>
Sistem transaksi tanpa uang fisik atau cashless akan lebih praktis dan efisiensi waktu. Mengapa demikian? Karena, jika melakukan transaksi dengan jumlah yang besar tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak dan tentunya tidak akan merepotkan karena memikirkan uang yang dibawa dengan jumlah yang banyak.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Memberikan Banyak Penawaran</h3>
</li>
</ol>
Adanya kerjasama antara penyedia layanan kartu uang elektronik dengan berbagai mitra usaha, baik itu minimarket, tempat makan, swalayan, dan lain sebagainya. Sehingga untuk meningkatkan layanan dan ketertarikan masyarakat, maka dilakukan banyak penawaran dengan memberikan promo-promo menarik.
Dengan banyaknya penawaran akan promo-promo menarik, tentuSkan memberikan keuntungan dalam melakukan transaksi karena dapat berupa potongan harga, dan sejenisnya.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Mengetahui Detail Transaksi yang Dilakukan</h3>
</li>
</ol>
Canggihnya teknologi membuat segala hal yang terjadi atau dilakukan dapat dilihat kembali. Seperti hal nya riwayat transaksi yang dilakukan dengan pembayaran digital pun dapat dilakukan. Sehingga Sobat dapat selalu cek detail transaksi yang telah dilakukan.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li> 
<h3>Tidak Repot dengan Kembalian</h3>
</li>
</ol>
Transaksi pembayaran tidak terlepas dari yang namanya uang kembalian. Sering kali uang kembalian susah diperoleh, sehingga diganti dengan bentuk lainnya seperti permen, dan sejenisnya.
Selain itu, uang kembalian yang berbentuk kecil, seperti uang logam akan cukup merepotkan, karena bentuknya yang kecil tentu akan sangat mudah tercecer dan mudah hilang. Dengan sistem pembayaran digital ini, tentu&nbsp; akan memudahkan karena pembayaran dilakukan dengan jumlah yang sesuai dengan transaksi yang dilakukan.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li> 
<h3>Memberikan Kenyamanan</h3>
</li>
</ol>
Kenyamanan adalah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Dengan pembayaran digital ini, tentu akan memberikan kenyamanan atas teknologi yang diberikan sesuai dengan kelebihan yang telah dijelaskan diatas, sehingga memudahkan dalam transaksi yang dapat membuat kenyamanan kepada para pemakainya.
<h2 style="text-align: justify;">Kekurangan Cashless</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Boros Akibat Tergiur Promo</h3>
</li>
</ol>
Seperti pada poin kelebihan sebelumya yang telah dijelaskan, bahwa kelebihan dari cashless adalah adanya promo-promo menarik. Namun, banyak masyarakat yang memanfaatkan adanya promo dengan kurang baik karena tergiur akan promo-promo yang menarik.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akan menguntungkan jika dimanfaatkan dengan baik, namun juga bisa menyebabkan kerugian karena terlalu tergiur sehingga membuat boros.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Rentan Dalam Pencurian Data</h3>
</li>
</ol>
Dengan adanya sistem cashless yang praktis, tidak membuat teknologi yang canggih ini aman dari ancaman, karena teknologi ini juga rentan adanya kejahatan, berupa pencurian data, yang merupakan sebuah kekurangan dari sistem ini.
Tetap waspada akan kejahatan yang terjadi, karena banyak hal dapat dilakukan dengan cara apapun. Oleh karena itu, Sobat perlu melakukan pengecekan selalu terhadap aplikasi layanan pembayaran digital, dan pastikan tidak memberikan password ataupun kode OTP kepada siapapun.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Keinginan Berbelanja Semakin Tinggi</h3>
</li>
</ol>
Transaksi sering dilakukan, namun sering kali tidak sadar melakukan transaski tersebut karena merasa bahwa uang tidak dikeluarkan sama sekali, sehingga meningkatkan keinginan masyarakat berbelanja semakin tinggi.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Akses Terbatas</h3>
</li>
</ol>
Penggunaan sistem cashless ini belum dapat dilakukan disemua mitra usaha, sehingga&nbsp; akan membuat masyarakat sulit dalam menemukan mitra usaha yang menyediakan pembayaran secara digital.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li> 
<h3>Perlu Akses Internet</h3>
</li>
</ol>
Pembayaran digital ini tentunya mengharuskan adanya akses internet dalam penggunaanya. Jika kondisi internet sedang buruk, maka pembayaran tidak dapat dilakukan dan menghambat kegiatan yang berlangsung.
Bagaimana sobat? Apakah Sobat merupakan seorang yang cashless atau bukan? Tentunya hal ini memberikan kelebihan serta kekurangan tergantung dari pemakainya ya. Namun mengikuti teknologi yang ada&nbsp; pun juga perlu loh. Agar tidak ketinggalan teknologi dan sulit dalam menyesuaikannya nanti.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Kecanggihan teknologi yang semakin pesat, membuat semua orang pun berbondong-bondong untuk memahami teknologi dengan cepat dan bahkan membuat teknologi semakin maju. Kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan masyarakat adalah melakukan transaksi jual beli.

Kelebihan dan Kekurangan Menjadi Seorang yang Cashless

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki bersama Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad meresmikan Indonesia Trading House (ITH) yang berlokasi di toko Pasar Indonesia di Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022. Dalam peresmian ITH, Menteri Teten memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian ITH di Swiss, terutama untuk peluang masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya Eropa.
&ldquo;Saya kira sekarang dengan market digital itu juga akan cukup mudah membantu penjualan produk-produk Indonesia lewat jaringan diaspora, asal ada warehousenya, ada suppliernya dengan cara rutin&rdquo;, ujar Menteri Teten dalam keterangan tertulis, Selasa (24/1/2023).
Teten juga menambahkan, pihaknya akan memberikan perhatian terhadap pemanfaatan platform market digital atau marketplace untuk pemasaran produk-produk UMKM Indonesia serta keterhubungan dengan jejaring ITH, diaspora Indonesia, serta pasar dalam negeri.
&ldquo;Tetap perluas produk-produk UMKM-nya. Karena produk UMKM ini justru custom dan sekarang kalau makin langka makin dicari. Banyak sekali yang mungkin nanti bisa kita kerjasamakan yang sudah diterima market dalam negeri, itu misalnya produk-produk UMKM yang sudah dijual di Mbloc, Post bloc, sekarang di Sarinah,&rdquo; imbuh Teten.
Ke depannya ia akan mengupayakan kerja sama tersebut diperluas, sehingga bisa memanfaatkan jaringan online. Pemerintah juga sedang mendorong penjualan bumbu. Artinya, Indonesia tidak hanya menjual dalam bentuk rempah melainkan ekspor bumbu.
&ldquo;Mudah-mudahan ini bisa direplikasi di berbagai tempat karena sekarang ini produk UMKM juga sudah besar berkualitas (custom, berkualitas). Justru itu yang kita perlu masuk ke pasar luar dan kita mulai dari orang Indonesia,&rdquo; ujar Teten.
Sementara itu, Dubes Muliaman berharap, trading house tersebut dapat menjadi pintu bagi mengalirnya produk-produk Indonesia, baik produk makanan dan non-makanan, ke pasar Swiss dan pasar Eropa.
"Indonesia harus berpikir dan memanfaatkan peluang Swiss sebagai hub (pusat) untuk pintu produk Indonesia ke pasar Eropa, terutama dengan pemanfaatan isu tarif dalam Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA,&rdquo; tuturnya.
Dengan berdirinya ITH di Swiss, diharapkan semua pihak akan semakin mendorong peningkatan perdagangan Indonesia ke luar negeri dengan memanfaatkan perjanjian terkait tarif perdagangan antara Indonesia-Swiss.
Nah, itu dia upaya yang dilakukan oleh Menkop UKM untuk mendukung dan memberikan peluang kepada para UMKM agar bisa masuk ke pasar luar negeri melalui Indonesia Trading House (ITH) yang baru saja diresmikan di Swiss. Semoga upaya ini bisa berjalan lancar ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki bersama Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad meresmikan Indonesia Trading House (ITH) yang berlokasi di toko Pasar Indonesia di Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022. Dalam peresmian ITH, Menteri Teten memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian ITH di Swiss, terutama untuk peluang masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya Eropa.

Indonesia Trading House, Gerbang Ekspor UMKM Indonesia ke Eropa

Menteri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Zulkifli Hasan akan terbang ke Arab Saudi untuk melakukan misi dagang pada Jumat (20/1) di kawasan Timur Tengah. Rencananya, dalam kesempatan itu Zulhas ingin melanjutkan lagi rencana membuka hipermarket di Arab Saudi.
Hal tersebut dilakukan sebagai titah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membuka pasar baru untuk tujuan ekspor Indonesia. Adapun sebelumnya, Zulkifli juga telah melakukan misi dagang ke India.
"Besok pagi saya akan ke Timur Tengah melanjutkan misi bisnis yang pada waktu itu juga kita lakukan ke India. Nah, besok saya akan ada pertemuan pada Senin (23/1) dengan Kementerian Perdagangan Arab Saudi," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).
Rencananya, dalam kesempatan itu Zulhas ingin melanjutkan lagi rencana membuka hipermarket di Arab Saudi.
Hal tersebut merupakan salah satu cara Indonesia untuk meningkatkan perjanjian dagang dengan Arab Saudi. Zulhas mengaku bahwa selama ini cukup sulit untuk membuat perjanjian dagang dengan Arab Saudi.
"Besok saya akan datang ke sana kita usahakan untuk membuka gerai seperti hipermart di Mekah, Madinah, dan Jeddah agar nanti para UMKM kita bisa kirim barang ke sana dengan mudah," ungkapnya dalam sambutannya di Pembukaan Rapat Kerja Bappebti, di Kementerian Perdagangan, Kamis (19/1).
Hipermarket merupakan bentuk pasar modern yang sangat besar, dalam segi luas tempat dan barang-barang yang diperdagangkan.
<h2 style="text-align: justify;">Indonesia Masih dipandang Sebelah Mata</h2>
Menurut Zulkifli, walaupun pemerintah dekat dengan Arab Saudi, tapi perdagangan RI dengan dengan negara itu masih kalah dibanding Vietnam dan Thailand. Ia mengatakan Indonesia masih dilihat sebelah mata.
Padahal, sudah terbukti banyak warga Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi dan berbelanja di sana.
"Walaupun Arab Saudi dekat dengan Indonesia itu tapi dagangnya itu besaran dengan Thailand dan Vietnam. Kita ini masih dilihat dipandang sebelah mata padahal yang banyak datang ke sana itu orang kita, yang pakai orang kita, yang belanja orang kita, duitnya dari kita," lanjutnya.
Setelah menyambangi Arab Saudi, rencananya Zulhas akan lanjut terbang ke Mesir dan Pakistan. Negara lainnya yang juga akan menjadi target misi dagang Indonesia di antaranya Nigeria, Maroko, Bangladesh, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa tengah, dan sampai ke Amerika Latin.
Menurutnya, ini adalah langkah antisipasi di saat target pasar tradisional Indonesia di Barat melemah. Zulkifli menegaskan, Kemendag bakal mengembangkan potensi pasar non-tradisional dengan membuat 'jalan tol' agar tidak ada hambatan.
Nah, itu dia upaya yang sedang dilakukan oleh Kemendag untuk mendukung UMKM Indonesia agar bisa lebih berkembang kedepannya menggunakan jalur ekspor. Semoga rencana ini bisa berjalan lancar ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Menteri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Zulkifli Hasan akan terbang ke Arab Saudi untuk melakukan misi dagang pada Jumat (20/1) di kawasan Timur Tengah. Rencananya, dalam kesempatan itu Zulhas ingin melanjutkan lagi rencana membuka hipermarket di Arab Saudi.

Kemendag Ingin Bantu UMKM Indonesia Jualan di Arab

UMKM dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing mereka agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk dan jasa dari luar negeri. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, peran pemerintah sebagai pemegang kepentingan dan pemilik kewenangan dalam mengatur UMKM juga turut memberikan peran serta dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga mendorong UMKM untuk dapat memasuki pasar global.
<h2 style="text-align: justify;">A. Strategi Ekspor </h2>
Strategi ini diperlukan untuk menentukan cara terbaik dalam membantu usaha memanfaatkan peluang dan mengatasi kendala yang dihadapi. Tantangan yang paling besar untuk usaha kecil dan mikro ini antara lain, kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur, akses keuangan, dan pemasaran.
1. Mengembangkan infrastruktur ekspor
Menyiapkan infrastruktur, seperti ekspor kawasan industri, zona pemrosesan ekspor, dan sentra-sentra produksi yang dapat memberikan dorongan nyata untuk pengembangan ekspor. Di negara-negara berkembang, masalah berada pada tingkat yang lebih mendasar, seperti tenaga listrik, air, jalan, pelabuhan, pengiriman, dan telekomunikasi.
2. Memperbaiki kondisi pembiayaan
Pembatasan akses terhadap pembiayaan bagi perusahaan kecil yang tidak memiliki jaminan dan dianggap peminjam berisiko tinggi.
3. Memperkuat saluran pemasaran
Banyak perusahaan kecil tidak mampu memasarkan barang-barang mereka secara efektif dalam pasar yang ada. Perusahaan kecil terus kekurangan pengetahuan tentang saluran pemasaran dan gagal untuk membangun jaringan pemasaran, atau tidak mampu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada.
<h2 style="text-align: justify;">B. Aliansi Strategi (Strategic Alliances)</h2>
Aliansi strategi merupakan perjanjian antara dua atau lebih perusahaan/organisasi untuk melakukan kerja sama dalam suatu aktivitas bisnis, sehingga dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan daya saing dari masing-masing perusahaan. Terdapat empat keuntungan dari aliansi strategi ini, yaitu kemudahan memasuki pasar, berbagi risiko, dapat bersinergi, dan meningkatkan daya saing perusahaan.
Berikut adalah contoh dari aliansi strategi di Indonesia.
1. Perakitan (Assembly)
Dalam perakitan, sebagian besar komponen atau bahan disusun atau disatukan menjadi suatu alat mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perusahaan assembly banyak terdapat di kawasan industri seperti Cikarang.
2. Lisensi (Licensing)
Lisensi adalah kerja sama antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan di luar negeri untuk memiliki izin memproduksi, menggunakan merek, dan menjual produk (Kotler, 2009). Dibandingkan dengan kontrak manufaktur, lisensi bersifat jangka panjang dan melibatkan tanggung jawab yang lebih besar. Perusahaan pemberi lisensi akan memberikan sesuatu yang bernilai dengan imbalan pembayaran atas lisensi tersebut. Lisensi dapat berupa satu atau beberapa hal berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Hak paten.</li>
<li>Trade Mark Rights.</li>
<li>Copyrights.</li>
<li>Know-how.</li>
<li>Waralaba (Franchising)</li>
</ul>
Sebuah kerja sama untuk memiliki izin terhadap aset tidak berwujud, dimana perusahaan menawarkan hak untuk penggunaan aset tidak berwujud, seperti penggunaan nama perdagangan baik di bidang jasa dan ritel (Selden dkk., 2008). Sementara itu, menurut PP No.16 tahun 1997,&nbsp; Franchise atau waralaba adalah suatu bentuk kerja sama, dimana pemberi waralaba (franchisor) memberi izin kepada penerima waralaba (franchisee) untuk menggunakan hak kekayaan intelektual, seperti nama, merek dagang produk.
<h2 style="text-align: justify;">C. Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment (FDI))</h2>
Pemberian modal asing secara langsung dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu akuisisi dan kolaborasi. Akuisisi adalah pembelian perusahaan lokal oleh perusahaan asing secara keseluruhan untuk membangun cabang di luar negeri (Kim dan Lyn, 1990). Sementara itu, kolaborasi adalah kerja sama antara perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri untuk membangun bisnis. Perusahaan asing membayar biaya kerja sama dan membagi biaya pajak terpisah dari perusahaan rekanan di dalam negeri. Sistem ini jarang terjadi pada perusahaan mikro dan kecil terutama di Indonesia. Hal ini karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan serta harus didukung oleh manajemen yang profesional.
Nah, itu dia beberapa tips yang dapat digunakan pelaku UKM untuk membuat strategi memasuki pasar global, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

UMKM dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing mereka agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk dan jasa dari luar negeri. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, peran pemerintah sebagai pemegang kepentingan dan pemilik kewenangan dalam mengatur UMKM juga turut memberikan peran serta dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga mendorong UMKM untuk dapat memasuki pasar global.

Artikel Sobat Pajak