Berawal dari kondisi masyarakat akan tuntutan keadilan ini terlahirlah bentuk pengaduan atau laporan masyarakat kepada pemerintah yang memerlukan penanganan secara konsepsional. Dengan adanya informasi, data, atau pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, tentunya diperlukan penyidikan yang meliputi kegiatan pengamatan dan pemeriksaan bukti permulaan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tindak Pidana</h2>
Mengacu pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007">Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</a> yang sebagaimana telah diubah menjadi <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=717f27f343b511c7JmltdHM9MTY4ODY4ODAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=uu+no+7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">UU No.7 Tahun 2021</a> Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tergolong dapat dikenakan pidana terhadap para pelakunya, baik yang dilakukan oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636a09ebc6df9c22701df3c0/Ketentuan%20Seseorang%20Yang%20Dapat%20Dikatakan%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a> atau aparat pajak. Perbuatan pidana di bidang perpajakan itu dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan yang memuat berbagai unsur diantaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">&nbsp;Unsur Subjek</li>
</ul>
Pelaku perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam undang-undang adalah "Setiap Orang".
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Unsur Perbuatan</li>
</ul>
Pada unsur perbuatan tersebut:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tepatnya dalam Pasal 38, 39, 41A, 41B, dan 43.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perbuatan-perbuatan yang melawan atau menentang hukum dan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perbuatan dilakukan di bidang perpajakan.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Unsur Akibat</li>
</ul>
Akibat yang dimaksud tentunya yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada pendapatan negara. Pendapatan negara ini berupa pajak yang tidak atau kurang dibayar.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Unsur Kesalahan</li>
</ul>
Yaitu adanya unsur kesalahan kealpaan atau kesengajaan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tersangka</h2>
Pengertian tersangka yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengamatan</h2>
Kegiatan pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengamat untuk mencocokkan informasi dan fakta, membahas dan mengembangkan lebih lanjut data, informasi, laporan dan/atau pengaduan yang berisi petunjuk adanya dugaan telah atau sedang terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Tujuan pengamatan adalah memperjelas, menambah, dan menyempurnakan adanya data, informasi, laporan, dan/atau pengaduan. Kegiatan selama pengamatan antara lain mencocokkan identitas <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475ced599fb81039b3e6549/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek</a> yang diamati, lokasi atau tempat kedudukan objek, sifat, dan ragam kegiatan usaha termasuk ruang lingkupnya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pemeriksaan Bukti Permulaan</h2>
Dalam pasal 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa salah satu kewenangan Direktur Jenderal Pajak adalah melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan dasar sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">&nbsp;Hasil Pengamatan</li>
</ul>
Dari pengamatan dapat diperoleh data atau fakta yang mengindikasikan dugaan telah terjadi tindak pidana dalam bidang perpajakan. Tindak pidana ini tentunya dilakukan oleh Wajib Pajak yang dilakukan pengamatan.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Hasil Pemeriksaan</li>
</ul>
Hal yang sama juga berlaku pada hasil pemeriksaan baik yang dilakukan secara lengkap atau sederhana, yaitu dapat diperoleh fakta atau data yang kuat indikasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
&nbsp;
Dasar inilah yang digunakan sebagai alasan diperlukannya pemeriksaan yang lebih mendalam guna memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak terhadap Wajib Pajak tersebut.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Berawal dari kondisi masyarakat akan tuntutan keadilan ini terlahirlah bentuk pengaduan atau laporan masyarakat kepada pemerintah yang memerlukan penanganan secara konsepsional. Dengan adanya informasi, data, atau pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, tentunya diperlukan penyidikan yang meliputi kegiatan pengamatan dan pemeriksaan bukti permulaan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sobat Belajar: Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

UMKM merupakan sebuah usaha yang memberikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/628770c71f70cd0421952496/Peran%20UMKM%20dalam%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia">dampak baik bagi perekonomian</a> di Indonesia, karena dengan adanya UMKM maka terciptalah lapangan pekerjaan.&nbsp; Tapi apakah dengan diam saja UMKM akan terus berkembang? Tentu tidak. Diperlukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649416c601a1497481d3667d/Viral%20Kedai%20Kopi%20Keliling%2C%20Apa%20Bedanya%20Dengan%20%E2%80%9CStarling%E2%80%9D%3F%20%20">inovasi</a>, kreatifitas hingga kualitas dari produk UMKM tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bertahan dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636cd236c6df9c22701df3fe/UMKM%20Diminta%20Meningkatkan%20Kualitas%20Produk%2C%20Berikut%20Tipsnya!">peningkatan kualitas produk</a> adalah dengan menerima saran serta <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">mereview</a> dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ad69d5c6df9c22701df78a/Pengaruh%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Usaha">sosial media</a> mengenai produk di era ini.
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Untuk Meningkatkan Kualitas Produk</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Kualitas Desain Dari Kemasan Produk</h3>
</li>
</ol>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6454c0ba99fb81039b3e61e6/Ternyata%20Kemasan%20Produk%20Jadi%20Faktor%20Pendorong%20Kesuksesan%20Bisnis!">Kemasan</a> yang baik adalah kemasan yang dapat melindungi produk nya dari pengaruh lingkungan sekitar dan ketika proses distribusi. Selain melindungi produk nya, kemasan juga memiliki fungsi sebagai sarana dalam pemasaran karena melalui <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63205e36dc605704039a8feb/Tips%20Membuat%20Label%20pada%20Kemasan%20Makanan">kemasan</a> dapat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f0eb9f4e70de058eed538f/Tips%20Foto%20Produk%20agar%20Menarik%20di%20Mata%20Konsumen">menarik daya pikat konsumen</a> terhadap suatu produk.
Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam mendesain kemasan produk yaitu :
<ul style="text-align: justify;">
<li>Faktor Pengamanan, yang dimaksud dengan pengamanan yaitu sebuah kemasan harus dapat melindungi suatu produk terhadap berbagai hal yang mungkin akan terjadi pada saat produk tersebut dipasarkan, sehingga tidak terjadi nya kerusakan terhadap suatu produk.</li>
<li>Faktor Ekonomi, saat membuat kemasan produk tentunya tidak bisa disepelekan mengenai biaya dari pembuatan kemasan produk tersebut agar tidak melebihi proporsi dari manfaatnya.</li>
<li>Faktor Pendistribusian, proses pendistribusian menjadi salah satu faktor yang juga harus diperhatikan. Karena ketika kemasan yang dengan mudah didistribusikan memberikan dampak yang baik juga.</li>
<li>Faktor Komunikasi, komunikasi yang dimaksudkan adalah kemasan dapat menjelaskan isi dari produk tersebut. Pada kemasan telah dijelaskan mengenai produk tersebut serta mudah untuk dilihat,diingat serta dipahami.</li>
<li>Faktor Ergonomi, ketika memilih sebuah kemasan tersebut, maka harus dipastikan agar kemasan tersebut dapat dengan mudah untuk dibuka, dibawa, dan dipegang.</li>
<li>Faktor Estetika, pada era ini tentunya estetika sangat diperhatikan oleh konsumen dan menjadi poin plus jika kemasan memiliki faktor estetika karena akan menambah daya tarik konsumen.</li>
<li>Faktor Lingkungan, kemasan yang dibuat dengan memperhatikan lingkungan adalah kemasan yang baik. Karena selain memperhatikan faktor lainnya yang telah disebutkan diatas, kemasan yang ramah lingkungan, dapat didaur ulang dan dapat dipakai ulang sangat berpengaruh dalam lingkungan kita.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> Memperluas Pemasaran di Akun Media Sosial</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475cfd799fb81039b3e6550/6%20Macam%20Promosi%20yang%20Buat%20Bisnis%20Auto%20Cuan!">promosi</a> mengenai suatu produk dapat dilakukan secara online. Dengan memanfaatkan media sosial dapat memberikan dampak yang baik pada suatu produk. Dengan melakukan pemasaran di media sosial akan dilihat oleh kalangan konsumen mengenai produk kita.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3> Mengidentifikasi Kebutuhan Serta Keinginan Konsumen</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kualitas produk yang baik adalah ketika sudah sesuai dengan kebutuhan serta <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63aac6d0c6df9c22701df759/Pebisnis%20Wajib%20Tahu%2C%20Ini%20Dia%20Tahapan%20dalam%20Melakukan%20Riset%20Pasar">keinginan dari konsumen</a>. Ketika konsumen lebih mementingkan harga yang murah, maka tidak diperkenankan untuk melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a83e311f70cd04219526d1/Unsur%20dan%20Jenis%20Biaya%20Produksi">produksi</a> dengan biaya yang lebih besar. Dan ketika konsumen yang ditargetkan lebih menginginkan produk yang melebihi harga maka produk dapat diproduksi sesuai dengan harapan dari konsumen.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3> Mengelola Permintaan Konsumen Dengan Baik</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ketika sudah mengetahui kebutuhan serta keinginan dari konsumen, maka pelaku UMKM harus mengelola permintaan tersebut dengan baik. Dalam pemasaran produk harus diperhatikan dari permintaan konsumen. Kualitas produk tidak hanya dilihat dari fitur yang terdapat pada suatu produk, namun dapat melalui unsur yang tak berwujud seperti hal nya konsumen memiliki rasa bangga ketika memiliki sebuah produk tersebut. Oleh karena itu, mengelola permintaan dari konsumen sangatlah penting dan dapat memberikan dampak yang baik serta kualitas yang baik terhadap suatu produk.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3> Meningkatkan Nilai Dari Produk</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biasanya sebelum membeli, konsumen akan memilih produk yang memiliki nilai yang tinggi. Ketika produk yang di produksi memiliki nilai yang tinggi, maka konsumen akan dengan cepat memiliki daya tarik terhadap suatu produk tersebut.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3> Kreatifitas Terhadap Produk yang Sudah Ada</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perkembangan teknologi yang pesat, menyebabkan suatu produk harus selalu memiliki inovasi serta kreatifitas yang baru. Tidak harus dengan meluncurkan produk baru. Dengan memodifikasi produk yang sudah ada dapat dijadikan sebagai alternatif bagi pelaku UMKM. Modifikasi yang dimaksud bisa saja dengan menambahkan sebuah fitur baru dari suatu produk tersebut, perubahan yang dilakukan tidak harus signifikan berbeda, dengan penambahan atau perubahan kecil yang memberikan poin plus kepada produk itu juga dapat dilakukan.
Menjaga kualitas produk adalah kewajiban yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Karena dengan kualitas produk yang baik, maka produk tersebut akan memiliki nilai yang tinggi serta dapat memberikan rasa kepuasan terhadap suatu produk tersebut. Dengan demikian konsumen akan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap produk kita dan dapat memberikan keuntungan juga bagi kita.
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.
&nbsp;

UMKM merupakan sebuah usaha yang memberikan dampak baik bagi perekonomian di Indonesia, karena dengan adanya UMKM maka terciptalah lapangan pekerjaan.  Tapi apakah dengan diam saja UMKM akan terus berkembang? Tentu tidak. Diperlukan inovasi, kreatifitas hingga kualitas dari produk UMKM tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bertahan dalam peningkatan kualitas produk adalah dengan menerima saran serta mereview dari sosial media mengenai produk di era ini.

Yuk Ketahui Bagaimana Strategi Peningkatan Kualitas Produk UMKM

Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah hal yang dilakukan sesorang atau sekelompok orang untuk menghindari pembayaran pajak. Yang membedakan dari keduanya adalah aspek legalitas-nya, dimana Tax Avoidance bersifat legal dan Tax Evasion bersifat ilegal. Selain dari aspek legalitas, yang namanya penghindaran pajak walaupun bersifat legal, tetap tidak baik untuk dilakukan ya Sobat, karena dapat merugikan negara. Untuk menentukan suatu kegiatan itu termasuk Tax Avoidance atau Tax Evasion hanya dapat ditentukan oleh pihak yang mengatur perpajakan dalam suatu negara. Untuk mengetahui perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion lebih lanjut, tetap simak Artikel ini sampai habis ya Sobat.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tax Avoidance&nbsp;</h2>
Tax Avoidance adalah sebuah upaya menghindari pembayaran pajak dengan meringankan beban pajak dengan memanfaatkan celah dari ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Sedangkan menurut James Kessler seorang ahli pajak mengatakan tax avoidance ini diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini memiliki maksud dan tujuan yang baik, tidak dimaksudkan untuk menghindari pajak ataupun melakukan tindakan penipuan menggunakan transaksi palsu. Dan, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan memiliki tujuan yang tidak baik, yaitu dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak, dan dengan menggunakan transaksi palsu. &nbsp;
Salah satu contoh memanfaatkan celah dari ketentuan peraturan undang-undang perpajakan adalah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63f4ac9f99fb81039b3e5a19/Pengenaan%20Pajak%20Terbaru%20untuk%20UMKM%20di%20PP%2055%2F2022">pengenaan pajak pada UMKM</a>, dimana sesuai dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=eea1955169f9c879JmltdHM9MTY4NzgyNDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4Mg&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Peraturan+Pemerintah+nomor+23+tahun+2018+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzExNjY2L1BQLzIzJTIwVGFodW4lMjAyMDE4&amp;ntb=1">Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12737/PP/55%20TAHUN%202022">Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022</a>, bahwa UMKM yang memiliki jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c79e01c6df9c22701df8b1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Ini%20Dia%20Daftar%20Biaya%20Sebagai%20Pengurang%20Penghasilan%20Bruto%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan">peredaran bruto</a> atau omzet Rp 500 juta sampai dengan Rp4,8 akan dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. Dengan adanya peraturan ini, maka ada oknum yang memanfaatkan peraturan ini untuk meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara&nbsp;memecah laporan keuangan badan dan usaha pribadi agar peredaran <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c79e01c6df9c22701df8b1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Ini%20Dia%20Daftar%20Biaya%20Sebagai%20Pengurang%20Penghasilan%20Bruto%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan">bruto</a> tidak melebihi Rp 4,8 miliar, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas 0,5% tersebut. Walaupun diatas kertas sudah sesuai dengan peraturan, namun hal ini sangat merugikan karena pendapatan negara melalui pajak berkurang.&nbsp;
Untuk menghindari praktik tax avoidance, pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan-ketentuan, salah satunya adalah anti-thin capitalization. Anti-thin capitalization adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman dan bukan menambah modal untuk dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba ketentuan. Ketentuan yang dibuat pemerintah untuk menghindari praktik ini adalah undang-undang PPh pasal 18 ayat 1 dan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=468d767ca8e76540JmltdHM9MTY4NzgyNDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3Nw&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PMK+No.169%2fPMK.03%2f2015+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEwOTI2L1BFUl9NRU5LRVUvMTY5L1BNSy4wMTAvMjAxNQ&amp;ntb=1">PMK Nomor 169/PMK.10/2015</a> tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.&nbsp;Pada ketentuan ini mengatur besarnya ratio perbandingan antara modal dan utang suatu perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tax Evasion&nbsp;</h2>
Tax evasion adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi nilai beban pajak Wajib Pajak, baik pribadi maupun badan atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali dengan cara-cara ilegal. Sedangkan, menurut Defiandry Taslim seorang praktisi dan akademisi perpajakan, mengartikan tax evasion adalah sebuah usaha-usaha kecil untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau dengan kata lain menggeser beban pajak yang terutang dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. &nbsp;
Contoh kasus tax evasion adalah Wajib Pajak dengan sengaja tidak melakukan pelaporan baik sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b43c0f1f70cd04219527a8/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">SPT</a>, menggunakan beban biaya yang tidak seharusnya agar dapat dijadikan pengurangan dalam penghasilan dengan maksud untuk mengurangi beban pajak, kemudian membuat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b403051f70cd042195279e/Kesalahan%20Umum%20dalam%20Pembuatan%20Laporan%20Keuangan">laporan keuangan</a> yang palsu dengan cara membesarkan biaya atau mengadakan biaya yang&nbsp; sebenarnya tidak ada. &nbsp;
Pihak DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia sendiri sudah mengatur hukuman-hukuman untuk pelaku Tax Evasion ini. Mulai dari hukuman yang ringan, yaitu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6480538e99fb81039b3e6696/Sobat%20Belajar%3A%20Ketahui%20Berbagai%20Sanksi%20Denda%20Dalam%20Pajak">sanksi</a> administrasi yang dapat berupa bunga, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6480538e99fb81039b3e6696/Sobat%20Belajar%3A%20Ketahui%20Berbagai%20Sanksi%20Denda%20Dalam%20Pajak">denda</a>, kenaikan dengan besaran diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=783e3fab6e46ea01JmltdHM9MTY4NzgyNDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=undang-undang+HPP+nomor+7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">undang-undang HPP nomor 7 tahun 2021</a>. Serta, untuk pelanggaran berat akan dikenakan hukuman yang berat seperti sanksi pidana berupa penjara.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Sampai sini pembahasan kita mengenai Tax Avoidance dan Tax Evasion. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah hal yang dilakukan sesorang atau sekelompok orang untuk menghindari pembayaran pajak. Yang membedakan dari keduanya adalah legalitas dimana Tax Avoidance bersifat legal dan Tax Evasion bersifat ilegal. Namun untuk menentukan suatu kegiatan itu termasuk Tax Avoidance atau Tax Evasion hanya dapat ditentukan oleh pihak yang mengatur perpajakan dalam suatu negara. Namun di negara kita Indonesia keduanya dinyatakan illegal karena kedua hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Sobat Belajar: Mengenal Apa Itu Tax Avoidance dan Tax Evasion 

Dalam pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur), wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP.
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang terdiri dari 13 digit dan menjadi syarat dalam pembuatan e-faktur. NSFP ini dilampirkan bersama dengan kode faktur pajak yang diletakkan pada awal nomor seri. Kode Faktur Pajak terdiri dari dua digit kode transaksi dan satu digit kode khusus. Untuk mendapatkan NSFP ini, PKP dapat mendapatkannya secara offline dan secara online.
<h2>A. Secara Offline</h2>
PKP bisa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan untuk melakukan pengajuan NSFP. Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh:
<ol style="text-align: justify;">
<li>PKP harus mengajukan surat permohonan untuk kode aktivasi dan password kepada KPP tempat PKP dikukuhkan.</li>
<li>PKP harus telah melapor SPT Masa ppn untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berurutan pada tanggal PKP mengajukan permhonan NSFP</li>
<li>PKP akan diberikan kode aktivasi dan password jika telah memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Ditjen Pajak No.PER-05/PJ/2012 dan telah diverifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.03/2012. Kode aktivasi dan password akan dikirim melalui email PKP yang tertulis di surat permohonan yang dibuat PKP</li>
<li>Jika sudah menerima kode aktivasi dan password, PKP bisa meminta NSFP dengan formulir yang disediakan oleh KPP</li>
</ol>
<h2>B. Secara Online</h2>
Sekarang PKP juga bisa meminta NSFP secara online, dengan menggunakan aplikasi yang bernama e-Nofa. E-Nofa adalah website yang digunakan untuk melakukan permohonan NSFP secara online. PKP tidak perlu repot-repot datang ke KPP dan mengantri dengan adanya e-Nofa ini. Namun sebelum melakukan pengajuan NSFP di aplikasi e-Nofa, PKP harus persyaratan yang ada:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pengusaha sudah harus terdaftar dan dikukuhkan menjadi PKP</li>
<li>Mempunyai Sertifikat Elektronik Pajak (e-sertifikat). E-sertifikat ini dapat didapatkan dengan mengajukannya ke KPP tempat PKP terdaftar. Masa berlaku e-sertifikat hanya 2 tahun sejak diterbitkan, PKP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan yang baru sebelum masa berlaku habis. Isi dari e-sertifikat itu sendiri adalah identitas resmi WP dari DJP dan tanda tangan digital.</li>
<li>Mempunyai kode aktivasi dan password. Untuk mendapatkan kode aktivasi dan password ini, PKP harus mendatangi KPP dan mengisi formulir permintaan kode aktivasi dan password.</li>
</ul>
Jika PKP sudah memiliki kode aktivasi dan password, selanjutnya PKP harus menginstal sertifikat elektronik terlebih dahulu, berikut langkah-langkahnya:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Login akun melalui <a href="efaktur.pajak.go.id/login">efaktur.pajak.go.id/login</a></li>
<li>Setelah masuk ke halaman website, pilih menu &ldquo;Download Sertifikat Digital&rdquo;</li>
<li>Pada halaman tersebut, akan muncul informasi masa berlaku sertifikat elektronik</li>
<li>Klik &ldquo;Unduh&rdquo; untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang berformat akhiran .p12</li>
</ol>
Jika sudah menginstal sertifikat elektronik, selanjutnya PKP sudah bisa melakukan pengajuan NSFP, berikut tahapannya:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Login akun melalui <a href="efaktur.pajak.go.id/login">efaktur.pajak.go.id/login</a></li>
<li style="text-align: justify;">Setelah masuk ke halaman website, pilih menu &ldquo;Permintaan NSFP&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Masukkan sertifikat elektronik yang sudah diunduh tadi dan klik OK</li>
<li style="text-align: justify;">Jika muncul pemberitahuan Your connection is not private, pilih &ldquo;Advanced&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah itu pilih &ldquo;Proceed to efaktur.pajak.go.id (unsafe)&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Di halaman selanjutnya, PKP mengisi informasi yang dibutuhkan dan jumlah NSFP yang diminta. Kemudian klik &ldquo;Proses&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Akan muncul pemberitahuan jika permohonan NSFP disetujui dan surat dapat diunduh, pilih &ldquo;OK&rdquo; maka browser akan mengunduh otomatis NSFP yang diberikan</li>
</ol>

Dalam pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur), wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP. 

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan Cara Mendapatkannya untuk PKP

Menurut prinsip akuntansi Indonesia, pengertian Harga Pokok Penjualan (HPP) sendiri dapat diartikan jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Istilah ini sendiri cukup sering digunakan dalam dunia bisnis, keuangan, maupun akuntansi.
<h2 style="text-align: justify;">Alasan Pentingnya Menghitung HPP</h2>
Berikut penjelasan mengapa pentingnya suatu perusahaan memiliki HPP:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menentukan Harga Jual</h3>
</li>
</ul>
HPP menjadi dasar pertimbangan bagi produsen dalam menentukan harga jual untuk produknya. Dengan mengetahui besar biaya yang dikeluarkan untuk produksi, maka mereka dapat menetapkan harga jualnya agar tetap mendapatkan untung.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memperkirakan Efisiensi Produk</h3>
</li>
</ul>
Besar HPP bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam menentukan jumlah kuantitas yang akan diproduksi agar mendapat keuntungan sesuai target. Jika HPP terlalu besar, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran untuk proses produksi terlalu besar.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menghitung Margin Laba Kotor</h3>
</li>
</ul>
HPP bisa juga membantu perusahaan dalam menghitung berapa laba kotor yang mereka peroleh dalam sekali produksi.
<h2 style="text-align: justify;">Komponen Perhitungan HPP</h2>
Berikut komponen untuk menghitung HPP adalah:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Persediaan Awal Barang Dagang</h3>
</li>
</ul>
Persediaan awal barang dagang adalah total persediaan pada awal periode akuntansi keuangan perusahaan. Persediaan awala dapat dicek dalam neraca saldo periode berjalan maupun di awal perusahaan pada tahun sebelumnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Persediaan Akhir Barang Dagang</h3>
</li>
</ul>
Komponen persediaan akhir barang dagang adalah total persediaan barang di akhir periode akuntansi perusahaan atau pada akhir tahun buku berjalan setelah adanya data penyesuaian perusahaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pembelian bersih</h3>
</li>
</ul>
Pembelian bersih merupakan keseluruhan pembelian barang dagang ditambah biaya angkut yang telah dikurangi potongan atau retur. Unsur-unsur pembelian bersih terdiri dari pembelian kotor, pengurangan harga, potongan pembelian, dan retur pembelian. Untuk menghitung pembelian bersih, dengan cara menjumlahkan pembelian dengan ongkos angkut lalu dikurangi retur dengan potongan pembelian.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Penjualan bersih</h3>
</li>
</ul>
Penjualan bersih merupakan salah satu unsur HPP yang terdiri dari retur pembelian, pembelian kotor, dan pengurangan harga. Nilai ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan nilai retur yang sudah dijumlahkan dengan potongan penjualan.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Menghitung HPP dengan Rumus</h2>
Untuk proses perhitungan HPP adalah sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Menghitung Penjualan Bersih</h3>
</li>
</ol>
Penjualan Bersih = Total Pendapatan &ndash; (Diskon + Retur)
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Menghitung Pembelian Bersih</h3>
</li>
</ol>
Pembelian Bersih = (Pembelian Kotor + Ongkos Pengiriman) &ndash; (Diskon + Retur)
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Menghitung HPP</h3>
</li>
</ol>
HPP = Persediaan Awal + Pembelian Bersih - Persediaan Akhir
Itulah beberapa penjelasan mengenai HPP. Perhitungan HPP ini memiliki peran yang penting dalam proses berjalannya usaha karena berguna untuk memperkirakan keuntungan dari penjualan usaha.

Menurut prinsip akuntansi Indonesia, pengertian Harga Pokok Penjualan (HPP) sendiri dapat diartikan jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Istilah ini sendiri cukup sering digunakan dalam dunia bisnis, keuangan, maupun akuntansi.

Apa itu Harga Pokok Penjualan?

Mengacu pada pasal 9 <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=495d779a7b4e1504JmltdHM9MTY4ODUxNTIwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3NQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=UU+42+tahun+2009+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzgzNzEvVVUvNDIlMjBUQUhVTiUyMDIwMDk&amp;ntb=1">UU 42 tahun 2009</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=f5a3ee6230fc8512JmltdHM9MTY4ODUxNTIwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=uu+no.7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">UU No.7 Tahun 2021</a>. Restitusi adalah permohonan pengembalian dalam hal kelebihan pembayaran pajak dari yang seharusnya terutang atau dibayar oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636a09ebc6df9c22701df3c0/Ketentuan%20Seseorang%20Yang%20Dapat%20Dikatakan%20Wajib%20Pajak">Wajib Pajak</a>. Penyebab terjadinya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6470731f99fb81039b3e651b/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Restitusi%20dan%20Kompensasi%20Dalam%20PPN%20Lebih%20Bayar">lebih bayar pada PPN</a> adalah jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649418a301a1497481d36682/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Kredit%20Pajak%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan%20">kredit pajak</a> yang lebih besar dari jumlah pajak yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aa70d33e4ece4dab24453/Sobat%20Belajar%3A%20Pengakuan%20Pajak%20Sebagai%20Utang">terutang</a>, atau jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/641d7e6899fb81039b3e5de7/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pajak%20Masukan%20dan%20Pajak%20Keluaran">Pajak Masukan</a>&nbsp; lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak tertentu. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada masa pajak berikutnya, tetapi selain dikompensasikan PKP juga dapat melakukan restitusi PPN. Restitusi PPN dapat dilakukan atas 2 kondisi, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang: Kondisi ini terjadi ketika Wajib Pajak membayar pajak yang dimana seharusnya tidak terutang pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM: Kondisi ini terjadi ketika Wajib Pajak membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya.</li>
</ul>
Namun, tidak semua <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6458c02799fb81039b3e61ff/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%3F%20">Pengusaha Kena Pajak</a> dapat mengajukan permohonan Restitusi. Pengusaha Kena Pajak yang dikecualikan dari permohonan restitusi adalah:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64799b9599fb81039b3e65dd/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20%E2%80%93%20Serbi%20Pajak%20Ekspor%20">ekspor</a> /BKP berwujud dan tidak berwujud</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63720bcbc6df9c22701df46f/Pahami%20Perbedaan%20dari%20Pemungutan%20dan%20Pemotongan%20Pajak">pemungut</a> PPN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang penyerahan BKP/JKP nya tidak <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62bc00111f70cd0421952805/Asas%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">dipungut </a>PPN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang melakukan ekspor JKP</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang belum berproduksi</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Permohonan Restitusi</h2>
Permohonan restitusi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a> yang disampaikan dapat dilakukan melalui:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat Pemberitahuan Masa PPN, dimana pada SPT Masa PPN terdapat bagian kolom yang berisi perlakuan apa saja yang ingin dilakukan Wajib Pajak dalam hal terdapat pajak yang lebih dibayar. Wajib Pajak dapat memilih perlakuan restitusi, apabila ingin mengajukan permohonan restitusi. Setelah memilih restitusi, Wajib Pajak juga harus memilih bahwa proses restitusi dilakukan melalui prosedur Restitusi Biasa atau melalui Pengembalian Pendahuluan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat permohonan, apabila Wajib Pajak pada SPT Masa&nbsp; kolom SPT bagian "Dikembalikan&rdquo; tidak diisi</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kelengkapan Dokumen Permohonan Restitusi PPN</h2>
Dokumen yang harus disampaikan dalam permohonan pengembalian PPN dapat diklasifikasikan menjadi dokumen sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Penyerahan/Perolehan/Penerimaan BKP/JKP serta Pemanfaatan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean</li>
</ul>
Restitusi berkaitan dengan penyerahan/perolehan/penerimaan BKP dan/atau JKP serta pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, bukti atau dokumen yang dilampirkan sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://www.sobatpajak.com/article/629dcf4f1f70cd0421952636/Apa%20itu%20Faktur%20Pajak%3F">Faktur pajak</a> keluaran dan faktur pajak masukan yang direstitusi</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dokumen-dokumen pendukung seperti:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Faktur Penjualan/faktur pembelian, (jika faktur pajak dibuat terpisah dengan faktur penjualan/pembelian tersebut)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dokumen pengiriman/penerimaan barang: dan&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dokumen penerimaan pembayaran&nbsp;</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Impor Barang Kena Pajak</li>
</ul>
Bukti atau dokumen yang dilampirkan pada restitusi berkaitan dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770cd899fb81039b3e6581/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20-%20Serbi%20Pajak%20Impor%C2%A0">impor</a> BKP yaitu:
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan SSP atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan PIB</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang wajib LPS&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Ekspor Barang Kena Pajak</li>
</ul>
Bukti atau dokumen yang dilampirkan pada restitusi berkaitan dengan ekspor BKP adalah:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Dirjen Bea dan Cukai, dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dokumen instruksi untuk mengangkut/pengangkutan (melalui darat, udara, atau laut)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, jika ekspor dilakukan menggunakan LC&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Polis asuransi Barang Kena Pajak yang diekspor, apabila Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan (asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sertifikasi dari instansi tertentu</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kelebihan Pembayaran Pajak&nbsp;</h2>
Bukti atau dokumen yang dilampirkan pada restitusi berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi masa pajak sebelumnya adalah seluruh bukti atau dokumen sesuai dengan permasalahan permohonan restitusi di atas yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak pada masa pajak bersangkutan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pemeriksaan Penyelesaian Restitusi PPN</h2>
Proses penyelesaian restitusi selain dari PKP tertentu dan PKP syarat tertentu dilakukan dengan melalui pemeriksaan. Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aace433e4ece4dab2445d/Sobat%20Belajar%3A%20%20Mengenal%20Surat%20Ketetapan%20Pajak%20">surat ketetapan pajak</a>&nbsp; setelah dilakukan pemeriksaan, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP kegiatan tertentu.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP selain kegiatan tertentu.</li>
</ul>
Jangka Waktu Pemeriksaan Restitusi PKP dengan Kegiatan Tertentu
Yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu, yaitu sebagai berikut:&nbsp;
(1) Kegiatan ekspor BKP&nbsp;
(2) Penyerahan BKP / JKP yang dilakukan pada Pemungut PPN.
🡪 dilakukan pemeriksaan secara lengkap, baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi pada PKP Kegiatan Tertentu dengan Resiko Rendah</li>
</ul>
Pemeriksaan restitusi kepada PKP kegiatan tertentu dengan risiko rendah memiliki jangka waktu yaitu 2 bulan sejak diterimanya permohonan (secara lengkap). Yang termasuk PKP dengan kategori risiko rendah adalah PKP yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN dan/atau PKP yang mengekspor BKP, yang merupakan:&nbsp;
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Produsen</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perusahaan terbuka;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perusahaan yang pemegang saham terbesarnya pemerintah pusat atau daerah.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi pada PKP Kegiatan Tertentu dengan Resiko Tinggi</li>
</ul>
Pemeriksaan restitusi pada PKP kegiatan tertentu dengan resiko tinggi adalah 4 bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
 
<h2 style="text-align: justify;">Penelitian Penyelesaian Restitusi PPN</h2>
Proses penyelesaian restitusi pada PKP tertentu dan PKP yang memenuhi syarat tertentu dilakukan melalui penelitian, dan PKP kriteria tertentu atau PKP yang memenuhi syarat tertentu harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak maksimal 1 bulan sejak diterimanya permohonan.
Yang dimaksud WP yang memenuhi syarat tertentu adalah WP yang:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Benar pemenuhan ketentuan pasal 9 ayat (4b) UU 42 tahun 2009</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://www.sobatpajak.com/article/64142cbe99fb81039b3e5d6b/Siapkan%20Dokumen%20Ini%20Sebelum%20Lapor%20SPT%20Tahunan">Lengkap SPT dan lampiran-lampirannya</a></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Benar penulisan dan penghitungan pajaknya</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembayaran telah dilakukan oleh Wajib Pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Benar alamat yang tercantum dalam SPT atau surat pemberitahuan perubahan alamat.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Benar <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649418a301a1497481d36682/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Kredit%20Pajak%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan%20">kredit pajak</a> berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi DJP</li>
</ul>
&nbsp;
Nah, Sobat! Pastikan jika ingin mengajukan permohonan restitusi kalian memenuhi syarat-syarat di atas ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Mengacu pada pasal 9 UU 42 tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021. Restitusi adalah permohonan pengembalian dalam hal kelebihan pembayaran pajak dari yang seharusnya terutang atau dibayar oleh Wajib Pajak. Penyebab terjadinya lebih bayar pada PPN adalah jumlah kredit pajak yang lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau jumlah Pajak Masukan  lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak tertentu. A

Sobat Belajar: Permohonan Restitusi PPN

Reputasi akan sebuah bisnis tentunya sangatlah penting bagi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6399a996c6df9c22701df65e/Faktor-Faktor%20Pendorong%20Perkembangan%20Bisnis%20UMKM">perkembangan bisnis</a> terebut. Reputasi merupakan komponen penting dalam menjalankan bisnis karena secara tidak langsung hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a321c81f70cd04219526ab/Tips%20Meningkatkan%20Target%20Penjualan">tingkat penjualan</a> produk yang dipasarkan serta tingkat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647999a499fb81039b3e65cf/Ternyata%20Cara%20Ini%20Bikin%20Pelanggan%20Lebih%20Percaya%20Bisnis%20Online%20Sobat!%20">kepercayaan pelanggan</a> akan bisnis tersebut.&nbsp;&nbsp;
Reputasi bisnis juga menjadi salah satu alasan pelanggan memilih dan membeli suatu produk. Misalnya ketikat Sobat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63c52489c6df9c22701df88f/Bisnis%20Online%20atau%20Bisnis%20Offline%2C%20Mana%20yang%20Menguntungkan%3F">berbelanja online</a>. Sobat tentunya akan melihat ulasan atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">review</a> terlebih dahulu dan akan memilih produk yang memiliki ulasan yang baik. Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya peran reputasi dalam perjalanan sebuah usaha. Lalu, apa sih yang dimaksud reputasi bisnis? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan reputasi bisnis Sobat kedepannya? Yuk, simak artikel ini sampai akhir ya!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Reputasi Bisnis&nbsp;</h2>
Reputasi sendiri berarti setiap perilaku ataupun perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan impresi atau citra baik dari sekitar. Dalam berbisnis, sebuah brand yang ingin mendapatkan reputasi baik harus bisa memberikan dampak yang positif juga bagi konsumennya. Misal, Sobat menjalankan sebuah bisnis di bidang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63906f41c6df9c22701df5eb/Punya%20Usaha%20Kuliner%3F%20Ini%20Dia%205%20Strategi%20Pemasaran%20Untuk%20Kembangkan%20Usahamu!">kuliner</a>. Dimana Sobat memiliki restoran yang menjual makanan nusantara dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f0e8194e70de058eed5382/Cara%20Menentukan%20Harga%20Jual%20Produk">harga</a> yang terjangkau. Lalu, untuk mendapatkan reputasi baik dari para pelanggan, maka Sobat harus bisa memberikan makanan, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/631f1012dc605704039a8fca/Tips%20dalam%20Memberikan%20Pelayanan%20Prima%20kepada%20Pelanggan">pelayanan</a> hingga <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649ab22733e4ece4dab24478/Faktor%20-%20Faktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Pemilihan%20Lokasi%20Usaha">tempat</a> yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63736b9dc6df9c22701df47f/Yuk%20Ketahui%20Bagaimana%20Strategi%20Peningkatan%20Kualitas%20Produk%20UMKM">berkualitas</a> dengan range harga yang Sobat tawarkan.&nbsp;&nbsp;
Semakin banyak <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64197d0f99fb81039b3e5dab/Yuk%20Intip%20Perilaku%20Konsumen%20serta%20Cara%20Memahaminya">pelanggan</a> yang merasa cocok dengan produk yang Sobat tawarkan, maka semakin baik pula reputasi brand Sobat. Dengan begitu, secara alami para pelanggan yang merasa puas pun akan perlahan akan turut <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6311bca3dc605704039a8f10/Strategi%20Marketing%20Word%20of%20Mouth">merekomendasikan produk sobat</a> kepada orang lain di sekitarnya. Dengan begitu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770b5399fb81039b3e6578/Tingkatkan%20Konversi%20Penjualan%20Sobat%20Dengan%20Cara%20Ini!%20%20">penjualan</a> yang Sobat dapatkan pun akan jauh lebih tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa reputasi akan suatu usaha memiliki pengaruh yang cukup besar. Karena tidak sedikit juga usaha &ndash; usaha yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642d3bc799fb81039b3e5f05/Perhatikan%20Ini%20Kalau%20Nggak%20Mau%20Bisnis%20Online%20Sobat%20Gulung%20Tikar!%C2%A0">gulung tikar</a> karena kurang berupaya dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6486dd8499fb81039b3e6797/5%20Cara%20Jitu%20Mempertahankan%20Pelanggan%20Sobat!%20">mempertahankan</a> nama baik usahanya. Agar hal serupa tidak dialami oleh Sobat sekalian, berikut beberapa tips yang bisa Sobat coba.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mudah Meningkatkan Reputasi Usaha&nbsp;</h2>
<h3>1. Berikan imbalan terhadap pelanggan aktif&nbsp;</h3>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">Ulasan</a> akan produk Sobat sangat berarti bagi pertumbuhan bisnis Sobat sehingga memberikan apresiasi seperti reward kepada pelanggan yang telah memberikan ulasan akan sangat memberikan dampak positif. Karena faktanya, mendapatkan ulasan baik ternyata cukup sulit didapatkan, menurut Review Trackers, 21 persen pelanggan hanya akan menulis ulasan ketika melalui <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647ef2de99fb81039b3e6641/Memangnya%20Customer%20Experience%20Itu%20Penting%3F">pengalaman</a> buruk dibandingkan pengalaman yang baik. Maka itu, untuk memperbanyak ulasan, Sobat bisa mencoba untuk menawarkan insentif untuk para pelanggan yang meninggalkan ulasan di produk Sobat.&nbsp;&nbsp;
<h3>2. Layanan yang Optimal&nbsp;</h3>
Salah satu cara paling ampuh yang bisa Sobat lakukan untuk meningkatkan reputasi sebuah bisnis adalah dengan memberikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/631f1012dc605704039a8fca/Tips%20dalam%20Memberikan%20Pelayanan%20Prima%20kepada%20Pelanggan">pelayanan terbaik</a> bagi para pelanggan. Dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63074245dc605704039a8e8a/Mengenal%20Indikator%20Kepuasan%20Pelanggan">rasa puas</a> akan pelayanan yang diberikan terhadap pelanggan, tentunya citra akan bisnis Sobat juga meningkat. Apabila Sobat menjalankan sebuah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64917f7c6e50db33a380b56e/Ternyata%20Strategi%20Marketing%20Ini%20Paling%20Populer%20Dikalangan%20Pebisnis%20Online!">bisnis online</a>, maka tanggapan yang cepat akan menjadi hal yang krusial. Dengan begitu, para pelanggan tersebut tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan jawaban. Sobat bisa mencoba berbagai cara yang bisa menunjukkan kepada pelanggan bahwa mereka sangat berarti untuk bisnis Sobat, sehingga secara tidak langsung para pelanggan akan merasa lebih istimewa dan akan selalu mengingat akan produk serta bisnis Sobat.&nbsp;&nbsp;
<h3>3. Terbuka akan ulasan buruk</h3>
&nbsp;Tidak bisa dipungkiri, pasti Sobat juga akan menerima berbagai ulasan yang kurang memuaskan. Hal tersebut wajar untuk para pelaku usaha. Sederhananya, Sobat tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan tetapi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62fa0f13dc605704039a8dfa/Cara%20Menangani%20Komplain%20Pelanggan">ulasan-ulasan buruk</a> tersebut bisa Sobat jadikan pembelajaran. Jadi, ketika mendapatkan ulasan yang kurang memuaskan tetaplah memberikan respon. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa Sobat peduli dengan kritik ataupun saran dari para pelanggan terebut. Selain itu, Sobat juga akan memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan pelanggan yang dapat memancing munculnya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6486dd8499fb81039b3e6797/5%20Cara%20Jitu%20Mempertahankan%20Pelanggan%20Sobat!%20">pelanggan setia</a>.&nbsp;&nbsp;
<h3>4. Mengedukasi Konsumen&nbsp;</h3>
Sobat juga bisa meningkatkan reputasi bisnis dengan memberikan edukasi target bisnis Sobat. Bisa melalui postingan di <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63341415c6df9c22701df00d/Peranan%20Konten%20Di%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Peningkatan%20Brand%20Awareness%20Pada%20UMKM">sosial media</a>, seperti <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ad69d5c6df9c22701df78a/Pengaruh%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Usaha">Instagram</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e32b399fb81039b3e5f24/Pemasaran%20Melalui%20Media%20Sosial%20Facebook">Facebook</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64634f8799fb81039b3e6366/TikTok%20Untuk%20Bisnis%3A%20Semua%20Hal%20Ini%20Sobat%20Harus%20Tahu!%20">TikTok</a>, dan masih banyak lagi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63bfdb12c6df9c22701df855/Strategi%20Promosi%20di%20Platform%20Media%20Sosial">platform</a> lainnya yang bisa membantu. Sebagai contoh, Sobat menjual pakaian secara <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647999a499fb81039b3e65cf/Ternyata%20Cara%20Ini%20Bikin%20Pelanggan%20Lebih%20Percaya%20Bisnis%20Online%20Sobat!%20">online</a>, maka untuk meningkatkan nama baik brand, Sobat bisa membagikan informasi mengenai cara merawat pakaian agar kualitas terus terjaga atau memberikan pengetahuan mengenai cara menyesuaikan warna pakaian. Hal-hal seperti itu rupanya dapat membentuk kredibilitas bisnis. Nama baik brand Sobat juga perlahan akan mulai dikenal oleh orang-orang. Apalagi jika <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6489827299fb81039b3e682b/Jenis%20-%20Jenis%20Konten%20Yang%20Wajib%20Sobat%20Tahu!">konten</a> yang di posting tersebut berhasil viral dan banyak dibagikan.&nbsp;
&nbsp;
Tentunya tidak hanya cara-cara tersebut yang bisa membantu Sobat meningkatkan reputasi bisnis. Masih banyak tips yang bisa Sobat coba kok, tapi tips diatas tentunya bisa banget menjadi langkah awal bagi Sobat-sobat yang ingin memulai meningkatkan reputasi bisnis. Jadi, selamat mencoba ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp;

Reputasi akan sebuah bisnis tentunya sangatlah penting bagi perkembangan bisnis terebut. Reputasi merupakan komponen penting dalam menjalankan bisnis karena secara tidak langsung hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan produk yang dipasarkan serta tingkat kepercayaan pelanggan akan bisnis tersebut.

4 Cara Mudah Membangun Reputasi Bisnis  

Branch Profit Tax adalah pengenaan pajak terhadap Badan Usaha Tetap (BUT), dimana BUT adalah suatu bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (SPLN), baik SPLN pribadi maupun SPLN badan untuk menjalankan aktivitas usaha di Indonesia. UU No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 4 yang sebagaimana telah diubah menjadi UU No.7 Tahun 2021, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah: 

Sobat Belajar: Apa Itu Branch Profit Tax?  

Situs web atau yang biasa dikenal dengan website berisikan informasi tentang bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang bisa berupa teks, media, dan aplikasi. Website merupakan toko digital atau rumah bisnis sehingga website harus dibuat semenarik mungkin dan mampu memberikan informasi yang jelas kepada calon pelanggan anda. Website harus ramah terhadap pengunjung, atau paling tidak perusahaan bisa membayangkan kalau konsumen datang pada ritel modern atau website tertentu.
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Manfaat Memiliki Website Bisnis</h3>
1. Website Bisnis Dapat Meningkatkan Kredibilitas
Pelanggan online cenderung akan lebih percaya kepada bisnis yang memiliki website tersendiri. Yang dimaksud dengan website adalah toko online bagi pelaku bisnis.&nbsp;
2. Website dapat memantau perkembangan bisnis perusahaan secara real time
Website dapat memberikan informasi dari transaksi pengunjung dan dapat menganalisis pola perilaku pengunjung website. Analisis data pada website dapat menampilkan jumlah pengunjung aktif, jumlah pengunjung yang hanya mengunjungi sesekali, menu pada website yang sering dikunjungi oleh pengunjung, serta mengetahui rata-rata waktu kunjungan dari pengunjung website. Informasi tersebut dapat dianalisa lebih lanjut untuk mengukur <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6399a996c6df9c22701df65e/Faktor-Faktor%20Pendorong%20Perkembangan%20Bisnis%20UMKM">perkembangan bisnis</a> Sobat.
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Jenis-jenis Website</h3>
Terdapat beberapa jenis website yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut:
1. Search Engine (Mesin Pencarian)
Jenis website ini adalah website yang bisa memberikan informasi dan bisa ditemukan di internet dengan mengetikan kata kunci atau keywords. Kebanyakan pengguna internet sudah sangat familiar dengan situs <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6343ec47c6df9c22701df0b7/Dorong%20UMKM%20Migrasi%20Digital%20Agar%20Populer%20di%20Search%20Engine">search engine</a> untuk mencari informasi yang mereka perlukan.
2. Web Portal
Merupakan situs yang mengumpulkan dan menyediakan berbagai informasi dari berbagai macam sumber yang ditampilkan kepada pengguna.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Langkah-langkah Dalam Membuat Website</h3>
Terdapat banyak sekali platform yang menyediakan jasa pembuatan website secara gratis. Misalnya, seperti platform Google, tanpa harus memiliki pengetahuan coding atau programming. Karena pada platform tersebut sudah menggunakan template yang tersedia. Sobat hanya tinggal mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh platform tersebut, maka jadilah website sederhana untuk bisnis Sobat. Namun, ada yang perlu diperhatikan, yaitu kelengkapan fitur dan menu pada website. Jika Sobat menginginkan website yang lengkap dengan tampilan dan fitur yang menarik, maka Sobat harus membuat website yang benar dan mungkin dapat&nbsp; menggunakan hosting berbayar, jadi tidak hanya sekedar memakai platform gratisan.
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Strategi Untuk Membangun Website yang Efektif</h3>
Website merupakan karakter dari suatu perusahaan secara online. Website sebaiknya dikembangkan dengan semaksimal mungkin karena dapat memberikan kemudahan bagi konsumen. Berikut ini adalah beberapa strategi dalam membangun website bisnis agar efektif menjangkau pasar, diantaranya:
1. Deskripsi produk harus mampu menjelaskan produk secara detail
Tampilan produk sebaiknya mampu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63eb6c7599fb81039b3e59ae/Cara%20Menulis%20Deskripsi%20Produk%20Jualan%20yang%20Baik%20dan%20Ampuh">mendeskripsikan</a> ukuran secara jelas, bagaimana bentuknya, pilihan warna yang tersedia, dan lain sebagainya. Perusahaan bisa memanfaatkan model <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f0eb9f4e70de058eed538f/Tips%20Foto%20Produk%20agar%20Menarik%20di%20Mata%20Konsumen">foto</a> berbentuk 3d atau foto 360 derajat.
2. Website memudahkan konsumen melakukan cara transaksi secara online
Dengan website, konsumen akan&nbsp; diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, mulai dari tata cara pembelian, cara <a href="https://www.sobatpajak.com/article/643925e999fb81039b3e60ea/Pembayaran%20Lebih%20Mudah%2C%20Saatnya%20Sobat%20Beralih%20ke%20QRIS!">pembayaran</a>, dan cara <a href="https://www.sobatpajak.com/article/640860e499fb81039b3e5bcb/Hal%20yang%20Perlu%20Diperhatikan%20dalam%20Menghitung%20Biaya%20Pengiriman">pengiriman</a> produk.
3. Website menyertakan kontak khusus apabila konsumen membutuhkan informasi lebih lanjut
Umumnya kontak khusus ini dapat berbentuk "call to action", "click here", &ldquo;live chat&rdquo; atau "hubungi kami".
4. Website yang memberikan edukasi bagi konsumen
Edukasi ini dapat berupa artikel atau video yang berhubungan dengan bisnis Sobat. Tujuannya adalah untuk membangun <a href="https://www.sobatpajak.com/article/647999a499fb81039b3e65cf/Ternyata%20Cara%20Ini%20Bikin%20Pelanggan%20Lebih%20Percaya%20Bisnis%20Online%20Sobat!%20">kepercayaan konsumen</a>. Dan, perusahaan akan menjadi lebih kredibel dan ahli di dalam bisnis yang dijalankan.
5. Website perlu ada bagian testimoni pelanggan
Testimoni dapat memberikan dan menambah keyakinan bagi konsumen yang akan melakukan transaksi dengan perusahaan. <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">Testimoni</a> dapat berbentuk narasi ataupun video pernyataan secara langsung.
6. Memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan informasi bisnis Sobat
Kemudahan-kemudahan ini bisa berupa menu pada website. Bagian menu akan berisi link-link utama yang mengarah pada halaman untuk memudahkan konsumen mendapatkan informasi yang diperlukan. Konsumen akan lebih tertarik untuk mengunjungi website perusahaan yang profesional, yaitu website yang mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh konsumen.
&nbsp;
Itu dia beberapa strategi yang dapat dicoba Sobat untuk membangun website pemasaran yang efektif. Dari strategi yang sudah kami sebutkan, Sobat sudah pernah coba yang mana nih?
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Situs web atau yang biasa dikenal dengan website berisikan informasi tentang bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang bisa berupa teks, media, dan aplikasi. Website merupakan toko digital atau rumah bisnis sehingga website harus dibuat semenarik mungkin dan mampu memberikan informasi yang jelas kepada calon pelanggan anda. Website harus ramah terhadap pengunjung, atau paling tidak perusahaan bisa membayangkan kalau konsumen datang pada ritel modern atau website tertentu.


Strategi untuk Membangun Website Pemasaran yang Efektif

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah suatu bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (SPLN), baik SPLN pribadi maupun SPLN badan di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Untuk dijadikan sebagai BUT, usaha tersebut harus memiliki tempat usaha permanen di Indonesia. Nantinya, BUT akan dikenakan pajak branch profit tax dimana perolehan laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh akan dikenakan tarif branch profit tax sebesar 20%,  terrkecuali BUT yang berasal dari negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia. Namun, BUT tidak akan bisa menggunakan tax treaty yang telah Indonesia lakukan dengan negara treaty partner lainnya karena BUT adalah subjek pajak luar negeri atau bukan penduduk Indonesia. 

Sobat Belajar: Mengenal Apa Itu Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Dengan era digital saat ini, menimbulkan dampak yang besar pada dinamika kehidupan, seperti dinamika kehidupan dunia usaha atau bisnis. Hal ini tak dapat dipungkiri mengingat era tersebut memberikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">peluang usaha</a> menjadi lebih mudah dan cepat. Bahkan tanpa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63624a9bc6df9c22701df354/Cara%20Memanfaatkan%20Modal%20Usaha%20Secara%20Efisien">modal</a> besar dan kepemilikan tempat pun, orang bisa menjalankan usaha dengan teknologi digital, baik melalui <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e32b399fb81039b3e5f24/Pemasaran%20Melalui%20Media%20Sosial%20Facebook">facebook</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63341415c6df9c22701df00d/Peranan%20Konten%20Di%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Peningkatan%20Brand%20Awareness%20Pada%20UMKM">instagram</a>, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6412f05299fb81039b3e5d57/Strategi%20untuk%20Membangun%20Website%20Pemasaran%20yang%20Efektif">website</a> maupun <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ad69d5c6df9c22701df78a/Pengaruh%20Sosial%20Media%20Terhadap%20Usaha">media sosial</a> lainnya. Pasar digital bahkan terbentuk dengan lebih mudah. Hal ini ditambah dengan adanya perubahan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64197d0f99fb81039b3e5dab/Yuk%20Intip%20Perilaku%20Konsumen%20serta%20Cara%20Memahaminya">perilaku konsumen</a> yang cenderung lebih senang belanja secara <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63e0d31dba966c5bc2d87660/Belanja%20Di%20Online%20Store%20atau%20Offiline%20Store%20ya%3F">online</a> karena dirasa lebih praktis dan cepat.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian</h2>
Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berbelanja online, yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3> Kenyamanan</h3>
</li>
</ol>
Faktor kenyamanan, ini penting terutama bagi masyarakat yang menghindari keramaian yang berdesak-desakan apabila berbelanja di <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64142eb799fb81039b3e5d76/5%20Tips%20Agar%20Jualan%20Secara%20Offline%20Laris%20Manis%20%20">toko</a>, apabila saat ada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6343f9d2c6df9c22701df0c0/Ketahui%20Strategi%20dalam%20Menerapkan%20Diskon">diskon</a> dan di hari-hari libur. Masyarakat memilih berbelanja online juga untuk menghindari interaksi tatap muka yang terkadang menimbulkan ketidaknyamanan ketika sedang berbelanja.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> Kelengkapan Informasi</h3>
</li>
</ol>
Internet membuat akses terhadap informasi lebih mudah dan praktis. Beberapa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6318567bdc605704039a8f76/Perbedaan%20Marketplace%20dengan%20E-commerce%20yang%20Jarang%20Diketahui">platform</a> juga menyediakan fitur yang berguna untuk mengetahui <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f62c7edc605704039a8df1/Manfaat%20Review%20Pelanggan%20terhadap%20Usaha">ulasan</a> serta <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636cd236c6df9c22701df3fe/UMKM%20Diminta%20Meningkatkan%20Kualitas%20Produk%2C%20Berikut%20Tipsnya!">kualitas produk</a> dari orang yang sudah membeli terlebih dahulu.&nbsp;
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3> Ketersediaan Produk dan Jasa</h3>
</li>
</ol>
Untuk mengetahui barang atau jasa apa saja yang dijual, pembeli hanya perlu mengakses website dan mencari barang yang hendak dibeli, tanpa harus pergi ke toko terlebih dahulu. Hal ini juga membantu calon pembeli yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649ab22733e4ece4dab24478/Faktor%20-%20Faktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Pemilihan%20Lokasi%20Usaha">berlokasi</a> jauh dengan toko karena tidak perlu berkunjung namun tetap dapat membeli barang secara <a href="https://www.sobatpajak.com/article/631b124fdc605704039a8fab/Tips%20Berjualan%20melalui%20Marketplace">online</a>.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3> Efisiensi Biaya dan Waktu</h3>
</li>
</ol>
Perbandingan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f0e8194e70de058eed5382/Cara%20Menentukan%20Harga%20Jual%20Produk">harga</a> juga terkadang menjadi fitur yang ditawarkan oleh beberapa website yang membandingkan harga barang/jasa yang dijualnya dengan harga pada toko lain. Berbelanja secara online dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, hal ini sangat mengefisienkan waktu pembeli yang butuh barang/jasa dengan cepat.
 
<h2 style="text-align: justify;">Wirausaha Digital&nbsp;</h2>
Wirausaha digital merupakan metode yang memanfaatkan antara <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63356e9dc6df9c22701df01f/Pentingnya%20UMKM%20Melek%20Teknologi%20Digital">teknologi</a> dan informasi dalam dunia bisnis. Untuk bisa menjadi seorang wirausaha digital, dibutuhkan beberapa prinsip dasar seperti minat, visi jangka panjang, kepemimpinan, jaringan atau relasi. Berikut penjelasannya:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3> Minat</h3>
</li>
</ol>
Prinsip pertama yang harus dimiliki seorang wirausaha digital adalah minat atau ketertarikan yang besar dalam menjalankan sebuah bisnis. Rasa ketertarikan yang besar untuk menjalankan bisnis akan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/646f27fb99fb81039b3e64c5/Jangan%20Patah%20Semangat!%20Cara%20Ini%20Bantu%20Sobat%20Terus%20Semangat%20Kerja%20">memotivasi</a> untuk terus maju dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dan memacu untuk melakukan yang terbaik dalam setiap usaha. Tanpa minat yang cukup kuat, bisnis yang dijalani memiliki <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a3dcf2c6df9c22701df70c/Ini%20Dia%20Strategi%20Dasar%20Manajemen%20Risiko%20yang%20Perlu%20Dimiliki%20Pelaku%20UMKM">risiko </a>besar untuk berhenti ditengah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aa76b33e4ece4dab24458/Menjadi%20yang%20Terbesar%20di%20Asia%2C%20Beginilah%20Strategi%20Uniqlo%20Dalam%20Menjalankan%20Bisnis%20%20">jalan</a> ketika menghadapi banyak kendala.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> Visi dan Misi Jangka Panjang</h3>
</li>
</ol>
Dalam dunia bisnis, memiliki visi jangka panjang akan membantu seorang wirausaha digital dalam menentukan langkah apa yang harus diambil. Visi jangka panjang merupakan bagian dalam strategi perusahaan.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3> Kepemimpinan</h3>
</li>
</ol>
Selain memiliki prinsip visi dan misi jangka panjang, wirausaha digital juga haruslah memiliki kemampuan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63eb6a4e99fb81039b3e59a8/Tips%20Menjadi%20Seorang%20Leader%20Yang%20Baik">kepemimpinan</a>, minimal memimpin diri sendiri. Kemampuan dalam memimpin akan semakin diperlukan seorang wirausahawan ketika tidak lagi bekerja sendiri, tetapi dengan orang lain atau tim. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki akan membantu pelaku wirausaha digital dalam menjaga semangat, kepercayaan, serta kerja sama tim dalam mencapai apa yang menjadi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645dfb4099fb81039b3e62fb/Strategi%20Mengelola%20Karyawan%20Ala%20Netflix%20">tujuan bersama</a>.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3> Jaringan atau Relasi</h3>
</li>
</ol>
Selama membangun usaha, perluasan jaringan adalah prinsip yang sangat penting. Dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645b624599fb81039b3e628d/Tips%20Membangun%20Relasi%20Bisnis">relasi</a> yang dibangun, pelaku wirausaha dapat memanfaatkan jaringan yang dimiliki untuk mendapatkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62e114f01f70cd0421952a39/Peran%20Mitra%20Bisnis%20dalam%20Berusaha">mitra kerja</a> andal dalam mengembangkan bisnis, terlebih ketika bisnis mengalami kendala.
&nbsp;
Wirausaha digital adalah salah satu trend dalam bisnis yang mulai digeluti oleh Sebagian besar pebisnis di dunia. Hal ini bukan dilakukan dengan tanpa tujuan, melainkan dilakukan karena dirasa memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan, memperluas skala <a href="https://www.sobatpajak.com/article/635a523bc6df9c22701df1c7/Tips%20Membangun%20Strategi%20Pemasaran%20Online%20UMKM">pemasaran</a> produk/jasa, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770b5399fb81039b3e6578/Tingkatkan%20Konversi%20Penjualan%20Sobat%20Dengan%20Cara%20Ini!%20%20">meningkatkan penjualan</a> dan keuntungan serta <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475cfd799fb81039b3e6550/6%20Macam%20Promosi%20yang%20Buat%20Bisnis%20Auto%20Cuan!">promosi</a> yang mudah dan praktis.
&nbsp;
Bagaimana Sobat, sudah siapkah menjadi seorang wirausahawan digital?
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Dengan era digital saat ini, menimbulkan dampak yang besar pada dinamika kehidupan, seperti dinamika kehidupan dunia usaha atau bisnis. Hal ini tak dapat dipungkiri mengingat era tersebut memberikan peluang usaha menjadi lebih mudah dan cepat. Bahkan tanpa modal besar dan kepemilikan tempat pun, orang bisa menjalankan usaha dengan teknologi digital, baik melalui facebook, instagram, website maupun media sosial lainnya. Pasar digital bahkan terbentuk dengan lebih mudah. Hal ini ditambah dengan adanya perubahan perilaku konsumen yang cenderung lebih senang belanja secara online karena dirasa lebih praktis dan cepat. 

Bisnis Sobat Sudah Digital? Tahu Hal Ini Tidak?

Dalam mengelola suatu bisnis, pelaku usaha harus sadar pentingnya bagi mereka untuk mengelola dana darurat juga. Dalam setiap proses berjalannya bisnis pasti tidak akan selalu berjalan lancar mulus dan terkadang akan ada hambatan yang bisa membuat bisnis gulung tikar.
Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut tentunya adalah karena finansial atau keuangan perusahaan yang tidak stabil. Oleh sebab itu, dana darurat sangat penting digunakan dalam menyelamatkan bisnis yang sedang mengalami kesulitan keuangan.
<h2 style="text-align: justify;">Mengapa Harus Mempersiapkan Dana Darurat?</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengatur Arus Kas</h3>
</li>
</ul>
Salah satu penyebab bangkrutnya bisnis terutama UMKM adalah karena pengaturan arus kas yang kurang baik dalam berbisnis. Catatan arus kas seharusnya dicatat dengan rapi dan selalu diperiksa secara rutin. Apalagi, hal ini sangat penting untuk bisnis yang sifatnya musiman. Jika kas tidak diatur dengan baik, bisnis musiman secepat kilat akan gulung tikar. Dengan adanya dana darurat, bisa membantu mengatur arus kas usaha agar tidak macet.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Langkah Pengamanan Bisnis</h3>
</li>
</ul>
Dana darurat juga berfungsi langkah untuk mengantisipasi jika dana yang biasanya digunakan untuk perusahaan setiap harinya, namun tidak cukup. Dana darurat akan sangat berguna dalam situasi seperti ini. Dengan dana darurat yang sudah tersedia, maka proses bisnis bisa lebih lancar dan bisa meminimalisir kemungkinan masalah keuangan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Penyelamat saat Bisnis di Ujung Tanduk</h3>
</li>
</ul>
Saat bisnis sedang berada di masa sulit, pengusaha yang mempunyai dana darurat bisa menggunakan dana tersebut agar bisa memperbaiki keadaan. Namun jika tidak memiliki dana darurat, menggunakan pinjaman atau kredit lebih memiliki risiko karena harus membayar bunga.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mewujudkan Kesempatan Bisnis lebih Besar</h3>
</li>
</ul>
Dana darurat tidak selalu hanya digunakan ketika dalam keadaan usaha sedang di masa sulit. Dana darurat juga bisa digunakan untuk mewujudkan pengembangan usaha yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, ketika pengusaha mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnis, namun uang perusahaan belum cukup. Pengusaha bisa menggunakan uang darurat tersebut. Namun, perlu diingat
<h2 style="text-align: justify;">Bagaimana Mempersiapkan Dana Darurat?</h2>
Berikut ini beberapa langkah untuk mempersiapkan kebutuhan dana darurat untuk bisnis:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menentukan besar dana yang dibutuhkan</h3>
</li>
</ul>
Pengusaha perlu menghitung seberapa besar modal kerja untuk usaha misalkan usaha tidak bisa beroperasi selama sebulan. Besar modal kerja selama sebulan itu bisa menjadi besar target utnuk dana darurat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menyiapkan akun khusus untuk penyimpanan dana darurat</h3>
</li>
</ul>
Pengusaha perlu memisahkan akun untuk penyimpanan dana darurat dengan rekening operasional usaha. Diusahakan dana darurat ditempatkan di rekening yang mudah dan cepat untuk penarikannya
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Rutin Mengisi Saldo Dana Darurat secara Berkala</h3>
</li>
</ul>
Saat bisnis mendapatkan profit yang lebih, sebaiknya selebihnya digunakan untuk mengisi dana darurat. Dana darurat harus rutin diisi baik itu perminggu, perbulan, berapa pun yang bisa disisihkan dari pemasukan untuk dialokasikan ke dana darurat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pertimbangkan Alternatif Sumber Pendanaan</h3>
</li>
</ul>
Jika dana darurat tidak cukup, pengusaha bisa mempertimbangkan cara lain untuk menambahkan dana darurat, seperti layanan perbankan, bantuan pemerintah, koperasi simpan pinjam, sampai teman atau keluarga.

Dalam mengelola suatu bisnis, pelaku usaha harus sadar pentingnya bagi mereka untuk mengelola dana darurat juga. Dalam setiap proses berjalannya bisnis pasti tidak akan selalu berjalan lancar mulus dan terkadang akan ada hambatan yang bisa membuat bisnis gulung tikar.

Artikel Sobat Pajak