Sudah bukan rahasia lagi, band legendaris asal inggris, Coldplay sudah dipastikan akan menggelar konser di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November 2023 mendatang. Siapa nih yang sudah menanti – nantikan band satu ini menggelar konser nya di Indonesia?  

Konser Coldplay Dikenakan Pajak? Harga Nya Jadi Segini! 

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PKP itu sendiri adalah pihak pengusaha/penjual/perusahaan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dimana PKP harus dikukuhkan oleh DJP dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Faktur pajak dapat diartikan sebagai tanda bukti bahwa PKP telah memungut pajak dari konsumen yang telah melakukan transaksi atas BKP atau JKP. Faktur pajak ini berisi besaran PPN yang harus dibayar oleh konsumen kepada PKP, dimana PPN yang tercantum menjadi pajak keluaran untuk PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Dengan adanya faktur pajak, PKP memiliki bukti bahwa PKP telah menyetor, memungut dan melapor SPT Masa PPN sesuai dengan aturan yang berlaku.
Faktur pajak ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) dan untuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2013.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Faktur Pajak</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat PKP saat melakukan penjualan atas BKP dan/atau JKP, serta BKP yang tergolong barang mewah;</li>
<li>Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan PKP ketika melakukan pembelian BKP dan/atau JKP dari PKP lainnya;</li>
<li>Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah dibuat karena ada kesalahan dalam pengisian. PKP dapat mengeluarkan faktur pajak pengganti bila ada kesalahan dalam pengisian kecuali kesalahan pengisian NPWP.</li>
<li>Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;</li>
<li>Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual. Untuk faktur pajak jenis ini, hanya PKP pedangan eceran yang boleh membuatnya.</li>
<li>Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. PKP dapat membetulkna faktur pajak cacat dengan membuat faktur pajak pengganti.</li>
<li>Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan pembatalan transaksi. PKP juga harus membatalkan faktur pajak jika ada kesalahan dalam mengisi NPWP.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Kapan Pembuatan Faktur Pajak</h2>
Setelah mengetahui fungsi dan jenis faktur, berikutnya kita membahas kapan waktu yang tepat untuk membuat faktur pajak. PKP wajib membuat faktur pajak saat:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penerimaaan pembayaran sebelum terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP</li>
<li>Penerimaan pembayaran termin dalam penyerahan sebagian tahap pekerjaan</li>
<li>Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan</li>
</ul>
Ketentuan waktu yang tepat untuk pembuatan faktur pajak ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.151/PMK.03/2013.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PKP itu sendiri adalah pihak pengusaha/penjual/perusahaan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dimana PKP harus dikukuhkan oleh DJP dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Apa itu Faktur Pajak?

Pengusaha Kena Pajak adalah sebuah status yang diberikan ke pengusaha pribadi maupun badan. Jika Sobat adalah pengusaha yang melakukan aktivitas penyerahan barang atau jasa Kena Pajak harus mendaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena PKP ini harus melakukan penyerahan barang dan/atau jasa Kena Pajak berdasarkan peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ketika memperdagangkan dagangannya. Selain itu pengusaha yang melakukan aktivitas ekspor Barang/Jasa Kena Pajak, menjual Barang Kena Pajak tidak berwujud seperti Hak Cipta harus mendaftar menjadi PKP. Dengan Sobat mendaftar menjadi PKP, Sobat memiliki keuntungan sebagai berikut: 

Sobat Belajar: Apa Itu Pengusaha Kena Pajak? 

<h2 style="text-align: justify;">Apa itu Pajak atas Sewa Tanah dan Bangunan?&nbsp;</h2>
Pajak Sewa Tanah dan Bangunan dapat diartikan sebagai pungutan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh melalui persewaan tanah dan/atau bangunan. Penghasilan yang diperoleh melalui persewaan tanah dan/atau bangunan ini berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertemuan, dan gedung pertokoan.&nbsp;
Adapun penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan merupakan salah satu objek pajak penghasilan yang bersifat final (PPh 4 ayat 2), sehingga pajak atas sewa tanah dan bangunan ini tidak dapat dikreditkan dari total pajak yang terutang.&nbsp;Berikut merupakan beberapa kewajiban pajak yang harus ditanggung, baik untuk pihak penyewa maupun pihak yang memberikan sewa (pemiliki tanah/bangunan):&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pihak penyewa memotong PPh Final 4(2) dari total biaya sewa, dan pihak penyewa wajib menyetorkannya, lalu wajib memberkan bukti pemotongan PPh Pasal 4(2) kepada pemilik tanah dan bangunan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Jika penyewa adalah&nbsp; penyelenggara kegiatan, badan pemerintahan,&nbsp;kerja sama operasi, badan usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi yang ditetapkan DJP, maka penyewa juga wajib memotong PPh Final 4(2). Setelah itu, penyewa juga wajib memberikan bukti potong kepada pihak yang memberikan sewa atas&nbsp;tanah dan bangunan.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Jika penyewa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan, maka pihak pemberi sewa / pemilik tanah dan bangunan yang wajib membayar PPh Final 4(2) nya.&nbsp;</li>
</ul>
Sementara itu, jika Sobat merupakan seorang PKP, maka Sobat juga diwajibkan memungut PPN dan membuat faktur pajak atas pungutan tersebut. Ketentuan itu dapat berlaku hanya jika pihak penyewa tanah dan/atau bangunan adalah badan pemerintah, SPDN Badan, penyelenggara kegiatan, BUT, dan lainnya.&nbsp;Dalam sisi pengenaan PPN atas sewa tanah dan bangunan, berikut merupakan beberapa kewajiban pajak yang harus ditanggung, baik untuk pihak penyewa maupun pihak yang memberikan sewa (pemiliki tanah/bangunan):&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pihak pemberi sewa / pemilik tanah dan bangunan wajib memungut PPN sebesar 11% dari total biaya sewa, serta menerbitkan faktur pajaknya.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Jika pihak pemberi sewa / pemilik tanah dan bangunan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka biaya sewa yang dibayar oleh penyewa dalam satu periode tidak termasuk PPN.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Jika pihak pemberi sewa / pemilik tanah dan bangunan bukan merupakan PKP, maka total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa adalah uang sewa ditambah PPN, yang berarti bahwa di dalam total biaya sewa tersebut sudah termasuk unsur PPN.&nbsp;</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Pajak atas Sewa Tanah dan Bangunan&nbsp;</h2>
<h3 style="text-align: justify;">PPh Pasal 4 ayat 2&nbsp;</h3>
Mengacu pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan atas sewa tanah dan bangunan yang dikenakan PPh 4 ayat 2 adalah sebesar 10% yang dihitung dari biaya sewanya.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">PPN&nbsp;</h3>
Mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan s.t.d.t.d UU HPP, tarif pajak yang dikenakan atas sewa tanah dan bangunan yang dikenakan PPN adalah sebesar 11% yang dihitung dari seluruh biaya sewa atas transaksi sewa tersebut.&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Contoh Perhitungan Pengenaan Pajak atas Sewa Tanah dan Bangunan&nbsp;</h2>
PT Wisteria merupakan PKP yang memiliki sebuah bangunan berupa Gedung kantor yang disewakan kepada PT Lolic dengan harga sebesar Rp200.000.000 per tahun. Hitunglah pengenaan pajak atas sewa tersebut?&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">PT Lolic sebagai penyewa harus memotong PPh 4 ayat 2 dengan perhitungan sebagai berikut:&nbsp;</li>
</ul>
PPh Pasal 4 ayat 2 = 10% x Rp200.000.000 = Rp20.000.000&nbsp;
Adapun PT Lolic juga harus melaporkan SPT Masa PPh 4 ayat 2 atas pemotongan diatas. Kemudian memberikan bukti potongnya ke PT Wisteria (pemilik Gedung).&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">PT Wisteria sebagai pemilik Gedung harus memotong PPN dengan tarif 11%, sehingga PPN atas penyewaan Gedung tersebut dihitung sebagai berikut:&nbsp;</li>
</ul>
PPN = &nbsp;11% x Rp200.000.000 = Rp22.000.000&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Dengan demikian, untuk perhitungan keseluruhan biaya sewa yang harus dibayarkan oleh PT. Lolic adalah&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
= Biaya sewa + PPN &ndash; PPh Pasal 4 ayat 2&nbsp;
= Rp200.000.000 + Rp22.000.000 - Rp20.000.000&nbsp;
= Rp202.000.000&nbsp;
&nbsp;
Berdasarkan penjelasan diatas, pengenaan pajak untuk sewa atas tanah atau&nbsp;bangunan itu ada 2 ya Sobat, ada pengenaan pajak atas PPh Final 4(2) dan ada juga pengenaan PPN. Jangan sampai tertukar menentukan pengenaan pajak nya ya Sobat. Semoga penjelasan diatas dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. &nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Pajak Sewa Tanah dan Bangunan dapat diartikan sebagai pungutan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh melalui persewaan tanah dan/atau bangunan. Penghasilan yang diperoleh melalui persewaan tanah dan/atau bangunan ini berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertemuan, dan gedung pertokoan. 

Sobat Belajar : Mengenal Pengenaan Pajak atas Sewa Tanah dan Bangunan 

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT Pajak setiap tahunnya sudah menjadi kewajiban warga Indonesia yang sudah memenuhi kriteria Wajib Pajak. Tahun 2023 ini, para Wajib Pajak sudah bisa melakukan pelaporannya per 1 Januari 2023.
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum</h2>
Hal ini tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1982 yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir yang berlaku adalah UU No. 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Di dalam Undang-Undang tersebut, tertulis bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi Pelaporan SPT</h2>
Selain menjadi kewajiban, pelaporan SPT juga memiliki fungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak terutang untuk melaporkan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.</li>
<li>Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.</li>
<li>Harta dan kewajiban milik Wajib P</li>
<li>Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Batas Pelaporan SPT</h2>
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tersebut mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2023. Sementara, untuk SPT tahunan Wajib Pajak Badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2023.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis &ndash; Jenis SPT</h2>
SPT Tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori: SPT Tahunan Perorangan, dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Perorangan dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan Wajib Pajak setiap tahunnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Form 1770</h3>
</li>
</ul>
Formulir SPT ini diperuntukkan untuk Wajib Pajak Perorangan yang sumber penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas yang dimaksud adalah dokter, konsultan, dan pekerjaan bebas lainnya yang membutuhkan keahlian khusus. Selain itu juga, apabila Wajib Pajak bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, memiliki penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri lain, misalnya seperti bunga dan royalti maka menggunakan formulir 1770.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Form 1770S</h3>
</li>
</ul>
Formulir SPT ini diperuntukkan untuk Wajib Pajak Perorangan dengan penghasilan lebih dari Rp 60 juta/tahun. Formulir ini juga digunakan untuk Wajib Pajak yang memiliki sumber penghasilan dari dua tempat kerja dalam masa satu tahun pajak. Apabila salah satu dari kedua kondisi ini Sobat alami, maka Sobat bisa melaporkan SPT dengan menggunakan formulir 1770S.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Form 1770SS</h3>
</li>
</ul>
Formulir SPT ini diperuntukkan untuk Wajib Pajak Perorangan dengan penghasilan kurang dari Rp 60 juta/tahun. Perlu diingat, formulir ini digunakan untuk Wajib Pajak yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau memiliki penghasilan dari satu perusahaan. Formulir ini bisa digunakan apabila kedua hal tersebut terpenuhi, ditambah dengan minimal masa kerja satu tahun.
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Jika Telat atau Tidak Lapor</h2>
Jika Wajib Pajak telat atau tidak melapor SPT Tahunan, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi yang dimana sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) juga.
Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, besaran sanksi sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp1 juta untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
Biaya denda ini masih bisa bertambah bila Wajib Pajak yang seharusnya membayar denda terlambat menyetor uang denda. Penambahan biaya denda mengikuti tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), lalu ditambah besar persentase uplift dan dibagi 12 bulan.
Sementara, untuk pengenaan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut berbunyi, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Lapor SPT Tahunan dengan Aplikasi Sobat Pajak</h2>
Untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770/1770S, Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi Sobat Pajak. Di dalam aplikasi Sobat Pajak, Wajib Pajak juga bisa melakukan perhitungan, penyetoran, dan juga melakukan pelaporan pajak. Untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak, Wajib Pajak dapat menggunakan layanan Sobat Lapor, dimana Wajib Pajak hanya perlu memasukkan besar penghasilan yang dimiliki Wajib Pajak. Jika sudah memasukkan semua informasi penghasilan yang dimiliki, Sobat Lapor akan melakukan perhitungan otomatis, dimana Wajib Pajak bisa langsung mengetahui juga besar pajak yang harus dibayar.
Jika sudah mengetahui besaran pajak yang harus disetor, Wajib Pajak dapat menggunakan layanan Sobat Setor untuk melakukan generate ID Billing dan melakukan penyetoran pajak. Setelah Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan BPN (Bukti Penerimaan Negara) sebagai bukti sudah melakukan penyetoran pajak. Dalam BPN terdapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk dimasukkan kedalam Sobat Lapor sebagai bukti bahwa sudah melakukan penyetoran pajak.
Nah, itu dia informasi terkait pelaporan SPT Tahunan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Sebagai Wajib Pajak yang taat, jangan lupa bayar dan lapor pajak ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT Pajak setiap tahunnya sudah menjadi kewajiban warga Indonesia yang sudah memenuhi kriteria Wajib Pajak. Tahun 2023 ini, para Wajib Pajak sudah bisa melakukan pelaporannya per 1 Januari 2023.

Tahun Baru Waktunya Lapor SPT Tahunan

<h3 style="text-align: justify;">Pengertian Dokumen Tertentu yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak&nbsp;</h3>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/629dcf4f1f70cd0421952636/Apa%20itu%20Faktur%20Pajak%3F">Faktur Pajak</a> didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan berupa Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. <a href="https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/PER%20-%2024.PJ_.2012%20-%20Faktur%20Pajak.PDF">PER-24/PJ/2012</a> Pasal 1 ayat 4. Artinya, PKP wajib membuat faktur pajak atas setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Dalam faktur pajak sendiri umumnya berisikan besaran Pajak Pertambahan Nilai (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a>) yang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP.&nbsp;
Adapun bukti pungutan dari jenis transaksi BKP dan/atau JKP tersebut tidak hanya berupa Faktur Pajak saja, melainkan juga berupa invoice atau dokumen lain. Sementara itu, Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan dokumen tertentu yang memiliki kedudukan sama dengan Faktur Pajak. Sehingga segala jenis dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut harus dikelola sama seperti Faktur Pajak oleh<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6458c02799fb81039b3e61ff/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%3F%20"> Pengusaha Kena Pajak</a>.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Syarat Dokumen Tertentu yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak&nbsp;</h3>
Jika mengacu pada Pasal 5 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12306/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%2016/PJ/2021">PER-16/PJ/2021</a>, berikut ini merupakan syarat dan ketentuan untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Nama, alamat, dan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64254a06a0055bd9d7569ef4/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20NPWP%20dan%20NPPKP">NPWP </a>yang melakukan penyerahan, dalam hal penyerahan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Nama, alamat, dan NPWP pemilik barang dan eksportir, dalam hal ekspor</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Jenis BKP dan/atau JKP</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Dasar Pengenaan Pajak</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Jumlah PPN yang dipungut kecuali dalam hal ekspor</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Nama dan NPWP pembeli atau penerima BKP</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Jumlah PPN atau PPN dan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/642b8e7ea0055bd9d756b223/Sobat%20Belajar%3A%20%20Mari%20Mengenal%20Pajak%20Penjualan%20atas%20Barang%20Mewah%20(PPnBM)">PPnBM</a> yang dipungut atau dilunasi.</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Nama, alamat, dan NPWP pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus&nbsp;</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Jenis Dokumen Tertentu yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak&nbsp;</h3>
Mengacu pada Peraturan Menteri Direktur Jendral Pajak No PER - 16/PJ/2021 Pasal 7 ayat 1, berikut ini merupakan jenis dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan:&nbsp;
1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang diterbitkan/dibuat oleh Badan Urusan Logistik (Bulog)/ Depot Logistik(Dolog) untuk penyaluran tepung terigu&nbsp;
2. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi &nbsp;
3. Bukti penerimaan pembayaran yang dibuat oleh Penyelenggara Distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucher&nbsp;
4. Bukti tagihan atas penyerahan listrik&nbsp;
5. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum&nbsp;
6. Tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill/delivery bill), yang dibuat/diterbitkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri&nbsp;
7. Nota penjualan jasa yang dibuat/diterbitkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan&nbsp;
8. Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek&nbsp;
9. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan&nbsp;
10. Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau&nbsp;
11. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang&nbsp;
12. Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disertai dengan Nota Pelayanan Ekspor, Invoice dan airway bill/bill of landing&nbsp;
13. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud &nbsp;
14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk impor BKP yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang disertai dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh DJP&nbsp;
15. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh yang disertai dengan SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean&nbsp;
16. Surat penetapan pembayaran <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645b615d99fb81039b3e6281/Beli%20Cokelat%20dari%20Luar%20Negeri%2C%20Pajak%20nya%20kok%20Sembilan%20Juta%3F%20">Bea Masuk,</a> Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman yang disertai dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai&nbsp;
17. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean&nbsp;
18. Bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)&nbsp;
19. Dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang merupakan penyerahan BKP/JKP oleh Pengusaha Kena Pajak&nbsp;
20. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean&nbsp;
21. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean&nbsp;
22. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)&nbsp;
23. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN&nbsp;
24. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN&nbsp;
25. Surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan seluruh SSP atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar&nbsp;
&nbsp;
Itu dia penjelasan seputar jenis-jenis dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp; &nbsp;

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan dokumen tertentu yang memiliki kedudukan sama dengan Faktur Pajak. Sehingga segala jenis dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut harus dikelola sama seperti Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.  

Sobat Belajar: Mengenal Jenis Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak 

Salah satu penerapan dari sistem administrasi perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu withholding tax. Di dalam sistem ini, undang-undang merujuk satu pihak yang biasanya merupakan pihak darimana penghasilan berasal agar memotong atau memungut pajak penghasilan dari pihak lain yang menerima penghasilan tersebut. Sistem ini diterapkan agar wajib pajak dapat langsung membayar pajak penghasilan ketika menerima penghasilan tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah seorang bendaharawan pemerintah. Yang dimaksud dengan bendaharawan pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, seorang endaharawan harus mengetahui aspek-aspek perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak baik itu Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai.
<h2 style="text-align: justify;">Pemotongan dan Pemungutan</h2>
Pemotongan bisa diartikan sebagai pengurang dari jumlah nilai yang seharusnya diterima oleh penerima penghasilan. Sedangkan pemungutan diartikan sebagai tambahan uang yang harus dibayar oleh penerima penghasilan. Dalam pemungutan, wajib pajak akan mendapatkan penghasilan secara penuh tanpa dikurangi potongan, namun berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang harus dibayarkan. Berbeda halnya dalam pemotongan, maka penghasilan yang seharusnya kita terima tidak akan kita terima secara penuh, dan sebagai gantinya kita tidak berkewajiban untuk membayar tambahan uang apapun.
<h2 style="text-align: justify;">Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pemotong/pemungut pajak akan memotong/ memungut pajak atas penerimaan penghasilan dari suatu pekerjaan tertentu dengan tarif yang ditentukan.</li>
<li>Pemotong/pemungut pajak selanjutnya akan menyetorkan dan melaporkan pemotongan/pemungutan pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT).</li>
<li>Bagi Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajaknya, jumlah nilai yang dipotong/dipungut tersebut merupakan kredit pajak (pengurang pajak terutang) atau prepaid taxes dalam SPT Tahunan pada akhir tahun pajak.</li>
<li>Pengecualian bagi Wajib Pajak yang atas penghasilannya dikenakan PPh yang bersifat final, nilai yang dipotong/dipungut oleh pihak lain merupakan pelunasan PPh yang terutang dan bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Contoh Pajak yang dipotong</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)</li>
<li>Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26</li>
<li>Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23</li>
<li>Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Contoh Pajak yang dipungut</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN</li>
<li>PPnBM</li>
<li>Bea Meterai</li>
<li>PBB</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Pemotong dan Pemungut Pajak</h2>
Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang memberi penghasilan atau oleh pihak yang membayarkan penghasilan tersebut. Sedangkan pemungutan pajak dilakukan oleh penerima penghasilan atau orang yang menerima pembayaran.
<h3 style="text-align: justify;">Ilustrasi </h3>
PT Sekar Tunjung merupakan perusahaan elektronik tempat Ibu Dewinta bekerja. Pada akhir bulan Januari 2022, Ibu Dewinta memperoleh gaji bulanannya sebesar Rp 25.000.000, namun Ibu Dewinta hanya menerima gaji bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp 24.410.000. Dalam hal ini, PT Sekar Tunjung yang merupakan pemberi penghasilan menjadi pemotong pajak (pph 21) Ibu Dewinta, dengan mengurangi gaji yang seharusnya didapatkan.
CV Mulia Darma melakukan transaksi jual beli barang kena pajak dengan Bagas Darminto. Nilai barang yang harus dibayarkan seharusnya adalah Rp 50.000.000, namun Pak Bagas membayar Rp 55.500.000 (tarif PPN 11%), maka dalam hal ini pemungut PPN adalah CV Mulia Darma, dengan membebankan tambahan uang yang harus dibayarkan oleh Bapak Bagus Darminto.

Salah satu penerapan dari sistem administrasi perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu withholding tax. Di dalam sistem ini, undang-undang merujuk satu pihak yang biasanya merupakan pihak darimana penghasilan berasal agar memotong atau memungut pajak penghasilan dari pihak lain yang menerima penghasilan tersebut.

Pahami Perbedaan dari Pemungutan dan Pemotongan Pajak

Sobat mau mulai bisnis online tapi masih bingung cara mengoperasikannya? Atau sudah memiliki bisnis online yang berjalan tapi segitu – segitu aja tidak ada kemajuan? Mungkin Sobat belum mencoba beberapa tools ini secara maksimal.  

Wajib Tahu Tools Ini Kalau Mau Sukses Berbisnis Online!

Hai Sobat UMKM! Sobat sebagai pelaku usaha, tahu tidak mengenai berapa tarif PPh final UMKM saat ini? Atau berapa pajak yang harus Sobat UMKM bayarkan pada negara? Jika belum, maka artikel ini diperuntukan untuk Sobat – Sobat sekalian! 

Pencatatan Omzet UMKM? Pakai Sobat Buku Saja

Sobat pasti sudah sering sekali melihat banyak siaran langsung penjual di TikTok bukan? Pasti sudah sering juga Sobat tergiur berbelanja di TikTok Shop? Tidak bisa dipungkiri lagi saat ini TikTok sudah merajalela pasar. TikTok pertama kali mengabarkan adanya akun khusus untuk bisnis pada tahun 2020 dengan nama “TikTok for Business”. Platform tersebut pun viral dan menarik banyak perhatian banyak brand. Jika Sobat belum mencoba platform satu ini, maka Sobat telah melewatkan peluang emas saat ini. Dilansir dari worldpopulationreview, saat ini pengguna TikTok mencapai 200 Juta pengguna aktif di Indonesia. Angka yang luar biasa tinggi tersebut merupakan peluang besar untuk para pelaku usaha. Jika Sobat belum mengerti bagaimana penggunaan nya, maka artikel ini wajib Sobat perhatikan hingga akhir ya! Berikut penjelasan nya.  

TikTok Untuk Bisnis: Semua Hal Ini Sobat Harus Tahu! 

Sejauh ini, mungkin masih ada beberapa wajib pajak yang belum paham sepenuhnya tentang koreksi fiskal dalam perpajakan. Wajib pajak badan diwajibkan membayar kewajiban pajaknya dan membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan yang disebut laporan fiskal. Jika ada data yang tidak sesuai, maka WP perlu melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian penghasilan WP dan pajak yang harus dikeluarkan agar tidak ada kesalahan.
Pada dasarnya, koreksi fiskal itu sendiri adalah kegiatan pencatatan, pembetulan dan penyesuaian yang harus dilakukan wajib pajak. Koreksi fiskal ini harus mengikuti kebijakan fiskal yang ada dan pelaporannya akan disampaikan kepada DJP.
Koreksi fiskal itu sendiri bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.
<h2 style="text-align: justify;">Tujuan Koreksi Fiskal</h2>
Berikut tujuan melakukan rekonsiliasi fiskal:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Sebagai alat untuk memenuhi rancangan laporan keuangan</h3>
</li>
</ol>
Kementerian Keuangan RI mengeluarkan aturan dan regulasi untuk WP. Agar laporan fiskal yang dibuat untuk DJP bisa terpenuhi dengan baik, perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal agar tidak ada kekeliruan pada laporan.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Mengurangi kesalahan dalam menghitung pajak</h3>
</li>
</ol>
Perhitungan pada koreksi fiskal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak. Jika perusahaan melakukan kesalahan dalam membuat perhitungan, hal ini dapat mempengaruhi laporan keuangan dan merugikan perusahaan.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Koreksi Fiskal</h2>
Terdapat dua jenis rekonsiliasi fiskal berdasarkan perbedaanya secara komersial dan fiskal, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Perbedaan beda tetap</h3>
</li>
</ul>
Beda tetap dikarenakan biaya dan penghasilan yang diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak, contohnya sumbangan, sanksi perpajakan, hibah, pajak penghasilan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Perbedaan beda waktu</h3>
</li>
</ul>
Beda waktu dikarenakan adanya faktor perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, pengakuan penghasilan pada akuntansi komersial diterima setelah lebih dari satu tahun, sedangkan menurut undang-undang perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui pada saat yang diterima sekaligus, contohnya seperti biaya sewa, biaya penyusutan, pendapatan lebih selisih kurs.
<h2 style="text-align: justify;">Koreksi Positif dan Koreksi Negatif</h2>
Dalam rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Koreksi Positif</h3>
</li>
</ul>
Koreksi positif ini dapat terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak yang diatur dalam UU PPh Pasal 9. Sehingga koreksi fiskal positif ini menambah laba komersial. Koreksi ini dapat menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya yang seharusnya diakui secara fiskal.
Beberapa penyebab dari terjadinya koreksi positif adalah sebagai berikut:
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.</li>
<li>Dana cadangan.</li>
<li>Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.</li>
<li>Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.</li>
<li>Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.</li>
<li>Pajak penghasilan.</li>
<li>Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.</li>
<li>Sanksi administrasi.</li>
<li>Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal.</li>
<li>Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.</li>
<li>Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Koreksi Negatif</h3>
</li>
</ul>
Sebaliknya dari koreksi positif, koreksi negatif ini menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Koreksi negatif ini muncul dikarenakan pendapatan komersial lebih tinggi dari pendapatan fiskal dan biaya komersial lebih kecil dari biaya fiskal.
Beberapa penyebab terjadinya koreksi negatif:
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.</li>
<li style="text-align: justify;">Selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal.</li>
<li style="text-align: justify;">Penyesuaian fiskal negatif lainnya</li>
</ul>
</li>
</ul>

Sejauh ini, mungkin masih ada beberapa wajib pajak yang belum paham sepenuhnya tentang koreksi fiskal dalam perpajakan. Wajib pajak badan diwajibkan membayar kewajiban pajaknya dan membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan yang disebut laporan fiskal. Jika ada data yang tidak sesuai, maka WP perlu melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian penghasilan WP dan pajak yang harus dikeluarkan agar tidak ada kesalahan.

Koreksi Fiskal dalam Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperbaharui aplikasi e-form 1770 sesuai dengan ketentuan UU HPP dan PP 55/2022, untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Adanya penambahan fitur baru pada e-form, diumumkan di Pengumuman Nomor PENG-3/PJ.09/2023 Tentang Penambahan Fitur Pada E-Form Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770 dan 1770S.

Artikel Sobat Pajak