<p style="text-align: justify;">UMKM merupakan sebuah usaha yang memberikan dampak baik bagi perekonomian di Indonesia, karena dengan adanya UMKM maka terciptalah lapangan pekerjaan.&nbsp; Tapi apakah dengan diam saja UMKM akan terus berkembang? Tentu tidak. Diperlukan inovasi, kreatifitas hingga kualitas dari produk UMKM tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bertahan dalam peningkatan kualitas produk adalah dengan menerima saran serta mereview dari sosial media mengenai produk di era ini.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Untuk Meningkatkan Kualitas Produk</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Kualitas Desain Dari Kemasan Produk</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Kemasan yang baik adalah kemasan yang dapat melindungi produk nya dari pengaruh lingkungan sekitar dan ketika proses distribusi. Selain melindungi produk nya, kemasan juga memiliki fungsi sebagai sarana dalam pemasaran karena melalui kemasan dapat menarik daya pikat konsumen terhadap suatu produk.</p>
<p style="text-align: justify;">Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam mendesain kemasan produk yaitu :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Faktor Pengamanan, yang dimaksud dengan pengamanan yaitu sebuah kemasan harus dapat melindungi suatu produk terhadap berbagai hal yang mungkin akan terjadi pada saat produk tersebut dipasarkan, sehingga tidak terjadi nya kerusakan terhadap suatu produk.</li>
<li>Faktor Ekonomi, saat membuat kemasan produk tentunya tidak bisa disepelekan mengenai biaya dari pembuatan kemasan produk tersebut agar tidak melebihi proporsi dari manfaatnya.</li>
<li>Faktor Pendistribusian, proses pendistribusian menjadi salah satu faktor yang juga harus diperhatikan. Karena ketika kemasan yang dengan mudah didistribusikan memberikan dampak yang baik juga.</li>
<li>Faktor Komunikasi, komunikasi yang dimaksudkan adalah kemasan dapat menjelaskan isi dari produk tersebut. Pada kemasan telah dijelaskan mengenai produk tersebut serta mudah untuk dilihat,diingat serta dipahami.</li>
<li>Faktor Ergonomi, ketika memilih sebuah kemasan tersebut, maka harus dipastikan agar kemasan tersebut dapat dengan mudah untuk dibuka, dibawa, dan dipegang.</li>
<li>Faktor Estetika, pada era ini tentunya estetika sangat diperhatikan oleh konsumen dan menjadi poin plus jika kemasan memiliki faktor estetika karena akan menambah daya tarik konsumen.</li>
<li>Faktor Lingkungan, kemasan yang dibuat dengan memperhatikan lingkungan adalah kemasan yang baik. Karena selain memperhatikan faktor lainnya yang telah disebutkan diatas, kemasan yang ramah lingkungan, dapat didaur ulang dan dapat dipakai ulang sangat berpengaruh dalam lingkungan kita.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><strong> Memperluas Pemasaran di Akun Media Sosial</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan promosi mengenai suatu produk dapat dilakukan secara online. Dengan memanfaatkan media sosial dapat memberikan dampak yang baik pada suatu produk. Dengan melakukan pemasaran di media sosial akan dilihat oleh kalangan konsumen mengenai produk kita.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3><strong> Mengidentifikasi Kebutuhan Serta Keinginan Konsumen</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Kualitas produk yang baik adalah ketika sudah sesuai dengan kebutuhan serta keinginan dari konsumen. Ketika konsumen lebih mementingkan harga yang murah, maka tidak diperkenankan untuk melakukan produksi dengan biaya yang lebih besar. Dan ketika konsumen yang ditargetkan lebih menginginkan produk yang melebihi harga maka produk dapat diproduksi sesuai dengan harapan dari konsumen.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3><strong> Mengelola Permintaan Konsumen Dengan Baik</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Ketika sudah mengetahui kebutuhan serta keinginan dari konsumen, maka pelaku UMKM harus mengelola permintaan tersebut dengan baik. Dalam pemasaran produk harus diperhatikan dari permintaan konsumen. Kualitas produk tidak hanya dilihat dari fitur yang terdapat pada suatu produk, namun dapat melalui unsur yang tak berwujud seperti hal nya konsumen memiliki rasa bangga ketika memiliki sebuah produk tersebut. Oleh karena itu, mengelola permintaan dari konsumen sangatlah penting dan dapat memberikan dampak yang baik serta kualitas yang baik terhadap suatu produk.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3><strong> Meningkatkan Nilai Dari Produk</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Biasanya sebelum membeli, konsumen akan memilih produk yang memiliki nilai yang tinggi. Ketika produk yang di produksi memiliki nilai yang tinggi, maka konsumen akan dengan cepat memiliki daya tarik terhadap suatu produk tersebut.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3><strong> Kreatifitas Terhadap Produk yang Sudah Ada</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Perkembangan teknologi yang pesat, menyebabkan suatu produk harus selalu memiliki inovasi serta kreatifitas yang baru. Tidak harus dengan meluncurkan produk baru. Dengan memodifikasi produk yang sudah ada dapat dijadikan sebagai alternatif bagi pelaku UMKM. Modifikasi yang dimaksud bisa saja dengan menambahkan sebuah fitur baru dari suatu produk tersebut, perubahan yang dilakukan tidak harus signifikan berbeda, dengan penambahan atau perubahan kecil yang memberikan poin plus kepada produk itu juga dapat dilakukan.</p>
<p style="text-align: justify;">Menjaga kualitas produk adalah kewajiban yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Karena dengan kualitas produk yang baik, maka produk tersebut akan memiliki nilai yang tinggi serta dapat memberikan rasa kepuasan terhadap suatu produk tersebut. Dengan demikian konsumen akan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap produk kita dan dapat memberikan keuntungan juga bagi kita.</p>

UMKM merupakan sebuah usaha yang memberikan dampak baik bagi perekonomian di Indonesia, karena dengan adanya UMKM maka terciptalah lapangan pekerjaan.  Tapi apakah dengan diam saja UMKM akan terus berkembang? Tentu tidak. Diperlukan inovasi, kreatifitas hingga kualitas dari produk UMKM tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bertahan dalam peningkatan kualitas produk adalah dengan menerima saran serta mereview dari sosial media mengenai produk di era ini.

Yuk Ketahui Bagaimana Strategi Peningkatan Kualitas Produk UMKM

<p style="text-align: justify;">Salah satu penerapan dari sistem administrasi perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu <em>withholding tax</em>. Di dalam sistem ini, undang-undang merujuk satu pihak yang biasanya merupakan pihak darimana penghasilan berasal agar memotong atau memungut pajak penghasilan dari pihak lain yang menerima penghasilan tersebut. Sistem ini diterapkan agar wajib pajak dapat langsung membayar pajak penghasilan ketika menerima penghasilan tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah seorang <em>bendaharawan pemerintah</em>. Yang dimaksud dengan bendaharawan pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, seorang endaharawan harus mengetahui aspek-aspek perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak baik itu Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pemotongan dan Pemungutan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pemotongan bisa diartikan sebagai pengurang dari jumlah nilai yang seharusnya diterima oleh penerima penghasilan. Sedangkan pemungutan diartikan sebagai tambahan uang yang harus dibayar oleh penerima penghasilan. Dalam pemungutan, wajib pajak akan mendapatkan penghasilan secara penuh tanpa dikurangi potongan, namun berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang harus dibayarkan. Berbeda halnya dalam pemotongan, maka penghasilan yang seharusnya kita terima tidak akan kita terima secara penuh, dan sebagai gantinya kita tidak berkewajiban untuk membayar tambahan uang apapun.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pemotong/pemungut pajak akan memotong/ memungut pajak atas penerimaan penghasilan dari suatu pekerjaan tertentu dengan tarif yang ditentukan.</li>
<li>Pemotong/pemungut pajak selanjutnya akan menyetorkan dan melaporkan pemotongan/pemungutan pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT).</li>
<li>Bagi Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajaknya, jumlah nilai yang dipotong/dipungut tersebut merupakan kredit pajak (pengurang pajak terutang) atau <em>prepaid taxes</em> dalam SPT Tahunan pada akhir tahun pajak.</li>
<li>Pengecualian bagi Wajib Pajak yang atas penghasilannya dikenakan PPh yang bersifat final, nilai yang dipotong/dipungut oleh pihak lain merupakan pelunasan PPh yang terutang dan bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Contoh Pajak yang dipotong</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)</li>
<li>Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26</li>
<li>Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23</li>
<li>Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Contoh Pajak yang dipungut</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPN</li>
<li>PPnBM</li>
<li>Bea Meterai</li>
<li>PBB</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pemotong dan Pemungut Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang memberi penghasilan atau oleh pihak yang membayarkan penghasilan tersebut. Sedangkan pemungutan pajak dilakukan oleh penerima penghasilan atau orang yang menerima pembayaran.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ilustrasi </strong></h3>
<p style="text-align: justify;">PT Sekar Tunjung merupakan perusahaan elektronik tempat Ibu Dewinta bekerja. Pada akhir bulan Januari 2022, Ibu Dewinta memperoleh gaji bulanannya sebesar Rp 25.000.000, namun Ibu Dewinta hanya menerima gaji bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp 24.410.000. Dalam hal ini, PT Sekar Tunjung yang merupakan pemberi penghasilan menjadi pemotong pajak (pph 21) Ibu Dewinta, dengan mengurangi gaji yang seharusnya didapatkan.</p>
<p style="text-align: justify;">CV Mulia Darma melakukan transaksi jual beli barang kena pajak dengan Bagas Darminto. Nilai barang yang harus dibayarkan seharusnya adalah Rp 50.000.000, namun Pak Bagas membayar Rp 55.500.000 (tarif PPN 11%), maka dalam hal ini pemungut PPN adalah CV Mulia Darma, dengan membebankan tambahan uang yang harus dibayarkan oleh Bapak Bagus Darminto.</p>

Salah satu penerapan dari sistem administrasi perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu withholding tax. Di dalam sistem ini, undang-undang merujuk satu pihak yang biasanya merupakan pihak darimana penghasilan berasal agar memotong atau memungut pajak penghasilan dari pihak lain yang menerima penghasilan tersebut.

Pahami Perbedaan dari Pemungutan dan Pemotongan Pajak

<p style="text-align: justify;">Sudah menjadi kewajiban pelaku usaha dalam menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Hubungan yang baik antara penjual dan pembeli merupakan aset terpenting dalam keberlangsungan kegiatan usaha, khususnya bagi pelaku usaha UMKM.</p>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang kita ketahui bahwa media promosi yang utama adalah ulasan yang diberikan oleh pelanggan. Hubungan baik yang terjalin antara penjual dan pembeli tentunya akan membuat pelanggan merasa puas dan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan satu dengan lainnya. Perasaan seperti itu akan menjadi kepuasan bagi setiap pembeli, yang nantinya tanpa sadar mereka akan melakukan <em>repeat order. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, apabila pembeli tidak merasa puas dengan produk yang dibeli, maka besar kemungkinan kerugian akan datang menghampiri usaha anda, terlebih bagi pelaku usaha UMKM. Menjaga loyalitas pelanggan bukanlah hanya kebutuhan semata, namun itu sudah menjadi keharusan bagi pelaku usaha.</p>
<p style="text-align: justify;">Pelanggan yang loyal merupakan pelanggan yang paling potensial untuk terus membeli atau menggunakan apa yang pelaku usaha jual, sehingga hal ini dapat diartikan sebagai sumber pendapatan pasti yang wajib dijaga dan di pertahankan. Loyalitas pelanggan pun dapat bisa menjadi strategi marketing bagi pelaku usaha UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dari ulasan ataupun rekomendasi yang mereka lakukan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sangat menguntungkan bukan? Oleh karena itu, kali ini Sobat Pajak akan memberikan beberapa cara untuk menjaga loyalitas pelanggan terhadap usahamu.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menjaga Kualitas Pelayanan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Hal ini merupakan salah satu bagian terpenting bagi pelaku usaha dalam merintis usahanya dan membangun kepercayaan pelanggan. Dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik, tentunya akan memberikan kesan yang baik juga bagi seorang konsumen yang nantinya akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan kepuasan terhadap produk anda.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memberikan Penawaran Khusus Pada Pelanggan Potensial</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelanggan potensial dapat menjadi sumber pendapatan pasti yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh pelaku usaha. Maka dari itu, sangat penting bagi Anda untuk memberikan mereka diskon khusus hingga bonus penawaran lainnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan Riset Berkala Terkait Kebutuhan Konsumen</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sebagai pelaku usaha dalam menyediakan sebuah produk atau jasa, sudah menjadi kewajiban Anda mempelajari dan mengetahui kebutuhan konsumen atau target pasar Anda. Pelanggan tidak akan berhenti bertransaksi apabila usaha Anda menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, untuk produk fashion, pelaku usaha harus mengerti dan mengikuti tren yang ada.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Cepat Tanggap dan Ramah</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sebagus apapun produk atau jasa yang anda jual tidak akan ada harganya apabila pelayanan yang anda berikan tidak cepat tanggap dan tidak ramah. Prioritas utama setiap pelaku usaha adalah pembelinya. Dengan memberikan pelayanan yang baik tentunya konsumen akan merasa didengar dan diperhatikan. Hal ini bisa menjadi nilai plus bagi pelaku usaha dalam mengutamakan kepedulian dan empatinya terhadap keadaan serta kebutuhan pelanggannya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan Follow Up Setelah Penjualan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Setelah berhasil menjual produk atau jasa kepada pelanggan, jangan berhenti untuk menghubungi mereka. Kepekaan itu akan memberikan nilai plus bagi usaha nda. Dengan begitu feedback yang dipeoleh dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Dimana penjual merasa terbantu dalam proses pengembangan produk dan konsumen akan merasa diperhatikan dan didengar atas saran ataupun kritik yang disampaikan. Dengan cara aAnda bisa tetap menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan.</p>

Sudah menjadi kewajiban pelaku usaha dalam menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Hubungan yang baik antara penjual dan pembeli merupakan aset terpenting dalam keberlangsungan kegiatan usaha, khususnya bagi pelaku usaha UMKM. 

Ini Dia Cara Menjaga Loyalitas Pelanggan Terhadap Usahamu

<p style="text-align: justify;">Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Jumlah penduduk muslim bahkan mencapai lebih dari setengah populasi Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021 yakni setara dengan 86,9% penduduk Indonesia. Melihat angka tersebut, maka permintaan pada produk halal tentunya juga lumayan besar. Negara Indonesia mengatur tentang jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Yang lebih lanjut diatur dalam pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa &ldquo;Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu&rdquo;.&nbsp; Peran pemerintah lainnya adalah bertanggung jawab untuk menyediakan produk halal bagi penduduk muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan akan meningkat.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Dokumen yang perlu disiapkan</strong></h3>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Data pelaku usaha</strong>
<ul>
<li>Terdiri dari NIB (nomor induk berusaha), jika tidak ada dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKP dll).</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Nama &amp; jenis produk</strong>
<ul>
<li>Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang disertifikasi halal.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Data produk &amp; bahan yang digunakan</strong>
<ul>
<li>Terdiri dari bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Pengolahan produk</strong>
<ul>
<li>Dijabarkan mulai dari pembelian, pengolahan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Dokumen sistem jaminan produk halal</strong>
<ul>
<li>Dalam suatu manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><strong> Mendaftar melalui portal halal.go.id</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman&nbsp;<a href="https://ptsp.halal.go.id/">https://ptsp.halal.go.id</a>. Lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email aktif.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Kemudian login dengan email yang tadi didaftarkan. Isikan asal pelaku usaha, (dari luar negeri, dalam negeri, atau instansi pemerintahan). lalu isikan NIB di kolom yang tersedia. Kemudian ikuti instruksi pendaftaran yang ada di laman tersebut.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3><strong> Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh BPJPH</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Setelah melakukan pendaftaran, selanjutnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)&nbsp;akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pelaku usaha dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan menguji kehalalan produk. Proses ini dilakukan dalam kurun waktu dua hari kerja.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3><strong> Pengujian Kehalalan Produk oleh LPH</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Selanjutnya Lembaga Pemeriksa Halal akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk yang didaftarkan, proses pengujian ini biasanya dilakukan selama 15 hari kerja.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3><strong> Penetapan Kehalalan Produk oleh MUI</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Apabila lolos pemeriksaan dan pengujian produk, maka tahap selajutnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. Proses ini berlangsung selama 3 hari kerja.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3><strong> Penerbitan Sertifikat Halal</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Langkah terakhir adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan menerbitkan sertifikat halal. Proses ini biasanya terjadi dalam waktu yang singkat yaitu satu hari kerja.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Sertifikasi Halal</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Kepercayaan Konsumen Meningkat</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya sertifikasi halal maka akan timbul ketenangan dari konsumen yang akan membeli produknya. Tidak jarang para konsumen biasanya akan mencari tahu apakah dalam produk tersebut sudah tersertifikasi halal sebelum melakukan pembelian. Hal ini memberikan keuntungan pada usaha karena penjualan akan semakin meningkat.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Kualitas Produk Lebih Terjamin</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sebelum diterbitkannya sertifikat halal, kandungan, proses pengolahan akan dinilai oleh lembaga pemeriksa halal. Apabila terdapat salah satu bagian yang tidak memenuhi kriteria halal maka sertifikasi halal tak dapat diterbitkan. Hal ini menjadi jaminan bahwa produk yang sudah diberi label halal kualitasnya akan lebih terjamin dibandingkan dengan produk tanpa label halal.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Memperluas jangkauan pemasaran</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sertifikasi halal juga dapat membantu perluasan pemasaran dari produk yang kita produksi. Pemaran dapat mencapai pasar luar negeri, terlebih lagi pada negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim.</p>

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Jumlah penduduk muslim bahkan mencapai lebih dari setengah populasi Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021 yakni setara dengan 86,9% penduduk Indonesia.

Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal bagi UMKM

<p style="text-align: justify;">BLT merupakan singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah. Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai kepada UMKM yang mana dilaksanakan per bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Pemberian BLT UMKM ini diberikan sebesar Rp1,2&nbsp; Juta yang mana diberikan kepada pelaku usaha kecil dan juga menengah yang telah memenuhi syarat.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemberian BLT ini diperuntukkan dalam penambahan modal bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hal ini menjadi suatu solusi dari pemerintah dalam anitisipasi inflasi yang dikarenakan kenaikan harga BBM. Dalam memperoleh BLT, para pelaku UMKM harus memiliki usaha yang jelas dan benar adanya. Pemberian BLT UMKM ini harus berkoordinasi dengan pemerintah dalam memperoleh BLT tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Syarat agar UMKM terdaftar sebagai penerima BLT UMKM, maka harus memenuhi beberapa ketentuan berikut ini :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).</li>
<li>Pelaku UMKM memiliki kartu identitas penduduk atau yang disebut dengan KTP.</li>
<li>Terdaftra sebagai pelaku usaha mikro yang sudah dibuktikan berdasarkan surat usulan dari calon penerima BPUM serta dari pengusul BPUM dilengkapi dengan lampirannya.</li>
<li>Tidak terdaftar sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) seperti TNI, Polri, Pegawai dari BUMN dan</li>
<li>Pelaku UMKM tidak sedang menerima kredit atau pinjaman atau pembiayaan dari bank ataupun KUR.</li>
<li>Bagi pelaku UMKM yang sudah memiliki KTP serta domisili usaha yang berbeda, maka diharuskan untuk melampirkan SKU (Surat Keterangan Usaha).</li>
<li>Segera daftarkan diri pada pihak Dinas Koperasi dan juga UKM dari setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Selain melalui dinas koperasi, bagi pelaku UMKM yang sudah terdaftar online maka pendaftaran BLT juga bisa dilakukan secara online, dan tidak perlu datang ke dinas setempat untuk melakukan pendaftaran.</p>
<p style="text-align: justify;">Cara mendaftar untuk menjadi UMKM Online yaitu sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Membuka website <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>.</li>
<li>Lalu klik Daftar.</li>
<li>Setelah itu pilih sesuai dengan skala usaha UMKM yang dimiliki oleh pelaku UMKM.</li>
<li>Lalu isi data sesuai yang diperlukan lalu klik Daftar.</li>
<li>Lalu akan muncul notifikasi pada email dan klik tombol aktivasi yang telah dikirim melalui email.</li>
<li>Lalu pilih menu &ldquo;Perizinan Berusaha&rdquo; dan klik &ldquo;Permohonan Baru&rdquo;.</li>
<li>Isi data dan lengkapi data yang diminta.</li>
<li>Jika sudah lengkap klik &lsquo;selanjutnya&rsquo;.</li>
<li>Lalu pahami dari notifikasi lalu centang Pernyataan Mandiri.</li>
<li>Kemudian periksa draf perizinan berusaha.</li>
<li>Lalu ditunggu hingga perizinan tersebut terbit.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Berikut cara cek pelaku UMKM menjadi penerima dari BLT UMKM yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Membuka website <a href="https://eform.bri.co.id/bpum">https://eform.bri.co.id/bpum</a></li>
<li>Siapkan KTP yang telah digunakan sebelumnya pada saat melakukan pendaftaran dalam mengisi data pribadi.</li>
<li>Isi NIK sesuai dengan KTP yang telah digunakan pada saat melakukan pendaftaran online.</li>
<li>Masukkan kode verifikasi yang telah dikirim.</li>
<li>Lalu klik proses inquiry.</li>
<li>Jika data yang kamu masukkan telah terdaftar sebagai penerima dari BLT UMKM, maka akan keluar hasil dari pencarian yang telah terdapat informasi mengenai e-KTP yang sudah didata sebagai penerima BPUM 2022.</li>
<li>Jika kamu bukan termasuk dari penerima BLT maka akan terlihat pesan &lsquo;Nomor e-KTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM&rsquo;.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ada UMKM yang gagal dan tidak berhasil dalam mencarikan dana BLT Rp1,2 Juta. Jika terdapat pelaku UMKM yang gagal menerima BLT maka pelaku UMKM tidak memenuhi dari syarat yang telah ditentukan. Yaitu sebagai berikut :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pelaku dari UMKM bukan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dilihat pada KTP.</li>
<li>Tidak memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha atau SKU (Surat Keterangan Usaha) dan juga surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM.</li>
<li>Terdaftar sebagai anggota POLRI, TNI, ASN (Aparatur Sipil Negara), dari pegawai BUMN, dan BUMD.</li>
<li>Pelaku UMKM yang terdaftar menjadi penerima kredit baik dari bank atau KUR.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Maka pastikan anda sebagai pelaku UMKM yang jelas dan memenuhi persyaratan agar mendapatkan BLT dari pemerintah.</p>

BLT merupakan singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah. Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai kepada UMKM yang mana dilaksanakan per bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Pemberian BLT UMKM ini diberikan sebesar Rp1,2  Juta yang mana diberikan kepada pelaku usaha kecil dan juga menengah yang telah memenuhi syarat.

Apakah Semua UMKM Mendapatkan BLT

<p style="text-align: justify;">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan majunya perempuan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menandakan kemajuan ekonomi Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Pasalnya, peranan dan konribusi UMKM dalam perekonomian nasional tahun 2021 mencapai 61%. Sementara itu, 99% dari 6,42 juta UMKM di Indonesia berada di level mikro dan 57% dikelola oleh perempuan.</p>
<p style="text-align: justify;">Melihat besarnya kontribusi UMKM terutama perempuan terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah akan terus mendorong dan memberikan berbagai fasilitas serta menggunakan instrumen kebijakan dan pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM terutama para perempuan di Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah hadir saat UMKM dihadapkan pada keterbatasan akses permodalan. Salah satu contohnya adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diakses oleh UMKM melalui perbankan dan lembaga keuangan bukan bank termasuk koperasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemerintah mencatat, sampai saat ini lebih dari 6 juta UMKM telah memperoleh KUR dengan subsidi bunga yang tentu diharapkan akan meningkatkan kemampuan usaha mereka.Berikutnya, ada juga program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang membuka penyaluran kredit dalam jumlah terbatas namun memiliki fleksibilitas, baik dalam administrasi maupun aksesnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Tercatat, 95% atau lebih dari 6,4 juta penerima pembiayaan UMi adalah perempuan loh. Tidak hanya itu, program ini juga memberikan pendampingan yang bisa membantu UMKM dalam mengembangkan keterampilan dan usaha mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">Di samping itu, pemerintah terus mengembangkan ekosistem digital Indonesia baik di bidang infrastruktur maupun akses layanan digital. Terlebih dengan teknologi digital bisa membantu UMKM di bidang pendanaan dan pemasarn.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebab, dengan teknologi digital, transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, bahkan secara real time. Artinya ini akan mengatasi masalah jarak dan waktu.</p>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan majunya perempuan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menandakan kemajuan ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Sebut Perempuan dan UMKM Dorong Perekonomian Indonesia

<p style="text-align: justify;">Menjadi pengusaha atau pelaku bisnis tentunya sangat penting untuk memperhatikan produk yang dijual, terutama pada kualitas produk itu sendiri. Menjadi kuda hitam perekonomian Indonesia, tentunya UMKM harus benar-benar memperhatikan pengembangan terhadap produk.</p>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang kita ketahui, sejauh ini Pemerintah Indonesia secara konsisten terus mendukung pengembangan setiap UMKM dengan memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan melalui berbagai kegiatan ataupun program yang kerap kali diselenggarakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan dukungan-dukungan tersebut, tentunya pemerintah meminta bagi seluruh pelaku usaha UMKM untuk melakukan peningkatan kualitas pada produk, yang mana hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guna memiliki daya saing yang nantinya akan menumbuhkan ekonomi masyarakat.</p>
<p style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Sobat Pajak akan menginformasikan beberapa tips atau cara yang dapat para pelaku usaha UMKM terapkan dalam meningkatkan kualitas produk. Berikut di antaranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan <em>Quality Control</em> Untuk Semua Produk</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pada dasarnya, setiap pelaku usaha memiliki memiliki stAndarisasi produk yang berbeda-beda. Oleh karena itu, harus dipastikan kembali kuliatas produk yang dijual degan melakukan <em>quality control</em> secara cermat dan hati-hati. Jangan sampai menjual produk dengan keadaan belum memenuhi stAndar atau tidak seimbang dengan harga jual.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengidentifikasi Kebutuhan Pembeli</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, pelaku usaha harus memastikan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan pembeli sebagai target pasarnya. Sebagai contoh, apabila target pasar yang ditentukan memerlukan produk yang murah, maka akan sangat percuma apabila Anda melakukan rekayasa produk yang sama namun menggunakan biaya produksi lebih besar, begitupun sebaliknya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan Evaluasi Untuk Supplier Produk</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Poin ini harus diperhatikan bagi para pelaku usaha UMKM yang berfokus pada penjualan produk dari distributor atau supplier. Meskipun produk yang dijual berasal dari supplier, Anda sebagai penjual tetap harus mengevaluasi kualitas produk yang Anda dapatkan dari supplier tersebut, karena produk yang Anda jual menjadi cerminan atau branding dari tempat kegiatan usaha yang Anda jalankan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memanfaatkan Feedback Dari Pembeli</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Guna meningkatkan kualitas pada produk, hal ini merupakan salah satu cara yang paling utama meningkatkan kualitas produk. Feedback yang pembeli berikan bisa jadi acuan pelaku usaha dalam mengembangkan produk yang telah dijual. Misalnya Anda merupakan pelaku usaha yang baru ingin menawarkan produk usaha Anda, sebelum memproduksi produk tersebut dalam skala yang besar, lebih baik Anda melakukan produk beta dan uji terlebih dahulu. Dengan mengeluarkan produk beta lebih dahulu, Anda akan mendapatkan feedback pembeli, dari feedback tersebutlah Anda dapat menyempurnakan produk pertama yang akan Anda jual. Coba bayangkan apabila Anda langsung mengeluarkan produk ke pasaran dan dalam jumlah besar, namun ternyata gagal, tentu hal ini akan sangat merugikan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Belajar Dari Kompetitor</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, para pelaku usaha akan menganggap kehadiran kompetitor sebagai lawan atau acaman dari berlangsungnya bisnis. Sebenarnya jika kita mengambil sisi positifnya, hadirnya kompetitor merupakan salah satu cara yang bisa pelaku usaha manfaatkan untuk mempelajari kekurangan dan kelebihan dari produk yang dijual. Pembanding yang dilakukan terhadap produk kompetitor lah yang dapat menciptakan strategi baru yang lebih nyata. Dalam hal ini, jadikan kompetitor sebagai target dalam meingkatkan kualitas, jika kompetitor memiliki target yang baik, maka itu sudah menjadi tugas pelaku usaha bagaimana caranya mengimbangi target tersebut atau bahkan melebihinya.</p>

Menjadi pengusaha atau pelaku bisnis tentunya sangat penting untuk memperhatikan produk yang dijual, terutama pada kualitas produk itu sendiri. Menjadi kuda hitam perekonomian Indonesia, tentunya UMKM harus benar-benar memperhatikan pengembangan terhadap produk.

UMKM Diminta Meningkatkan Kualitas Produk, Berikut Tipsnya!

<p style="text-align: justify;">Salah satu faktor yang membuat seseorang bisa mendapatkan persetujuan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya adalah BI Checking. Pasalnya ketika mengajukan kredit ke bank dalam prosesnya mensyaratkan BI Checking, baik mengajukan Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maupun kartu kredit.</p>
<p style="text-align: justify;">BI Checking merupakan layanan untuk mendapatkan informasi riwayat kredit atau pinjaman dari debitur yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Informasi riwayat kredit debitur itu tercatat dalam SID (Sistem Informasi Debitur). Lewat sistem tersebut, informasi riwayat kredit debitur bakal dibagikan ke bank atau lembaga keuangan lain, sebagai penyedia jasa pinjaman. Fungsi BI Checking sendiri adalah untuk mempermudah debitur saat hendak mengajukan kredit ke penyedia jasa pinjaman.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Rincian Skor Kredit berdasarkan BI Checking</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 1: Kredit Lancar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki performa sangat baik. Debitur memiliki catatan selalu membayar cicilan kredit dengan bunganya, setiap bulan hingga lunas, tanpa ada penunggakan</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 2: Kredit DPK atau Kredit dalam Perhatian Khusus</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu 1-90 hari</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 3: Kredit Tidak Lancar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu 91-120 hari.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 4: Kredit Diragukan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu 121-180 hari.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 5: Kredit Macet</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki performa sangat buruk. Debitur tercatat telah menunggak pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu lebih dari 180 hari.</p>
<p style="text-align: justify;">Skor di atas akan menjadi bahan pertimbangan bank atau lembaga keuangan lain dalam memutuskan untuk memberi pinjaman pada calon debitur. Debitur dengan skor 3, 4, dan 5 akan dimasukkan daftar hitam atau <em>Blacklist</em> BI Checking. Bank sama sekali tidak mau mengambil risiko bila nantinya kredit yang diberikan bermasalah atau <em>non performing loan</em> (NPL). <em>Non performing loan</em> (NPL) sendiri menjadi indikator penting yang digunakan untuk mengukur seberapa sehat suatu bank. Adanya NPL mengakibatkan modal bank menjadi berkurang sehingga berimbas pada pemberian kredit yang akan datang</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, BI Checking calon debitur yang disukai bank adalah mereka yang memiliki skor 1. Kemudian skor 2 masih perlu diawasi karena dikhawatirkan sewaktu-waktu kredit dalam perhatian khusus ini bisa berdampak pada NPL.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mengecek Skor BI Checking</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Informasi SID ini bisa diakses publik dalam hal ini masyarakat. Saat ini bagi masyarakat yang ingin mengetahui catatan kreditnya bisa mengajukan informasi SID ke kantor OJK ataupun secara online di mana layanan ini tidak dipungut biaya. Berikut penjelasan melihat BI Checking seperti dikutip dari laman OJK.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h3><strong>Prosedur Mengecek BI checking secara offline (Sekarang sudah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK))</strong></h3>
<ul>
<li>Menyiapkan kartu identitas asli, KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk debitur perorangan. Sedangkan, untuk debitur badan usaha wajib membawa fotokopi identitas badan usaha dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas asli badan usaha.</li>
<li>Datang ke kantor OJK pusat atau kantor-kantor perwakilan OJK di daerah, kemudia isi formulir permohonan SLIK.</li>
<li>Jika dokumen lengkap, maka petugas OJK akan melakukan pencetakan hasil iDEB (informasi debitur).</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Prosedur Mengecek BI checking secara online</strong></h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Buka laman permohonan SLIK <a href="https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi">https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi</a></li>
<li style="text-align: justify;">Isi formulir dan nomor antrean</li>
<li style="text-align: justify;">Upload foto scan dokumen yang dibutuhkan yakni KTP untuk WNI dan paspor untuk WNA. Untuk badan usaha wajib melampirkan identitas pengurus, NPWP, dan akta pendirian perusahaan</li>
<li style="text-align: justify;">Jika seluruhnya sudah selesaikan, klik tombol "Kirim" setelah sebelumnya mengisi kolom captcha</li>
<li style="text-align: justify;">Tunggu email konfirmasi dari OJK berisi bukti registrasi antrean SLIK online</li>
<li style="text-align: justify;">OJK akan melakukan verifikasi data, dan pemohon akan menerima pemberitahuan dari OJK berupa hasil verifikasi antrean SLIK online paling lambat H-2 dari tanggal antrean</li>
<li style="text-align: justify;">Apabila data yang disampaikan valid, maka nasabah bisa mencetak atau print formulir pada email dan memberikan tanda tangan sebanyak 3 kali</li>
<li style="text-align: justify;">Foto atau scan formulir yang telah ditandatangani harus dikirim ke nomor WhatsApp yang tertera pada email beserta foto selfie dengan menunjukan KTP</li>
<li style="text-align: justify;">OJK akan melakukan verifikasi lanjutan via WhatsApp dan melakukan video call apabila diperlukan</li>
<li style="text-align: justify;">Jika lolos verifikasi, maka OJK akan mengirimkan hasil iDeb SLIK melalui email</li>
</ul>
</li>
</ul>

Salah satu faktor yang membuat seseorang bisa mendapatkan persetujuan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya adalah BI Checking. Pasalnya ketika mengajukan kredit ke bank dalam prosesnya mensyaratkan BI Checking, baik mengajukan Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maupun kartu kredit.

BI Checking, Faktor Penting dalam Mengajukan Pinjaman Kredit

<p style="text-align: justify;">Kondisi gejolak ekonomi global diprediksi masih akan terus berlanjut hingga tahun 2023 mendatang. Risiko resesi global yang makin menguat sangat memungkinkan berdampak pada perekonomian Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa dunia usaha menjadi salah satu penompang perekonomian di tahun 2023, terutama UMKM. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat menembus 5.3% di 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Suahasil Nazara mengatakan, untuk menggerakkan roda perekonomian di tengah gejolak ekonomi, belanja dalam negeri sangat diandalkan, terutama produk lokal. Untuk itu, peran UMKM sebagai produsen produk dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting.</p>
<p style="text-align: justify;">Oleh karena itu, pemerintah mendorong alokasi kredit perbankan untuk UMKM dapat mencapai 30%. Sebab, dengan tersedianya penyaluran kredit akan membantu permodalan UMKM untuk memenuhi kebutuhan produksi ataupun penyediaan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, kredit ini dapat menjadi benteng penyelamat bagi UMKM.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain dari sisi pendanaan, upaya mendorong UMKM untuk naik kelas juga diperlukan dari sisi pendampingan agar mempunyai kemampuan entrepreneur, interpersonal skill, serta akses pasar. Maka, pemerintah pun mendorong adanya kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan menengah atau kecil.</p>
<p style="text-align: justify;">Suahasil Nazara juga menuturkan, untuk mendorong UMKM pada tahun 2022 saja, pemerintah telah memberikan anggaran Rp 747 triliun khusus membeli produk UMKM.</p>

Kondisi gejolak ekonomi global diprediksi masih akan terus berlanjut hingga tahun 2023 mendatang. Risiko resesi global yang makin menguat sangat memungkinkan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Pemerintah Sebut UMKM Diandalkan untuk Topang Ekonomi Dalam Resesi Global

<p style="text-align: justify;">Setelah Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan perekonomian Indonesia tahun 2023 gelap, banyak masyarakat yang mulai ketar-ketir dan panik terlebih para pelaku usaha UMKM.</p>
<p style="text-align: justify;">Sri Mulyani mengatakan hal tersebut bukanlah bualan semata untuk meningkatkan rasa takut di masyarakat, melainkan didasari dengan kondisi perekonomian global yang hingga saat ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan sudah banyak para ahli di bidangnya yang memprediksi bahwa peningkatan ini akan terus berjalan hingga akhir tahun 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Bayang-bayangan resesi hingga saat ini semakin terlihat nyata selaras dengan meningkatnya komoditas energi, ancaman inflasi, hingga penaikan suku bunga. Menjadi kuda hitam perekonomian Indonesia, UMKM terus diwanti-wanti oleh pemerintah untuk siap dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global ini. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting bagi pelaku usaha UMKM untuk mulai mempersiapkan beberapa hal untuk bertahan dalam ancaman resesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut adalah beberapa cara yang sudah Sobat Pajak siapkan bagi kalian para pelaku usaha UMKM dalam bertahan diketidakpastian ini:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengelola Keuangan dan Buat Dana Darurat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ketidakpastian pada kegiatan ekonomi ini merupakan dampak resesi yang sangat perlu diantisipasi, khususnya bagi para pelaku usaha/bisnis. Dengan adanya pengelolaan keuangan dan dana darurat yang baik, maka dapat dipastikan hal ini bisa membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi, karena adanya ancaman resesi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Evaluasi dan Kembangkan Bisnis</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Poin ini sangatlah penting, tidak hanya membantu dalam bersaing dengan kompetitor, tetapi bisa juga membantu usaha Anda untuk bertahan di tengah ketidakpastian kegiatan ekonomi ini. Dengan melakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut dikembangkan, maka dapat dipastikan bisnis Anda mampu bertahan lantaran sudah mengetahui potensi hambatan-hambatan yang ada dalam bisnis pada saat dilakukan evaluasi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Buat Jaringan Pasar Lebih Luas</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, beberapa sumber telah menyebutkan ini merupakan salah satu cara yang perlu dikakukan dalam menghadapi resesi ekonomi di masa depan. emperluas jaringan pasar dapat membantu para pelaku usaha UMKM dalam memperkenalkan produknya, sehinggaproduk yang dijual semakin banyak dikenal dan mampu bersaing dan bertahan di tengah resesi ekonomi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Berani Adaptasi Bisnis/Usaha</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya ancaman resesi, tentunya akan merubah kebiasaan atau perilaku setiap konsumen dalam mengeluarkan dananya. Maka dari itu, sangat penting bagi pelaku usaha UMKM dalam mengadaptasi bisnis berdasarkan tren atau perilaku konsumen di eranya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Buat Catatan dan Laporan Keuangan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan. Pencatatan dan laporan keuangan ini merupakan bagian terpenting agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi arus kas dan keuangannya selama berjalannya usaha. Dalam kondisi ini, para pelaku usaha harus lebih teliti dalam melakukan pencatatan dan laporan keuangannya. Dengan begitu, para pelaku usaha bisa lebih memanfaatkannya untuk pengajuan dana, hingga membuat keputusan finansial yang baik berdasarkan data yang akurat.</p>

Setelah Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan perekonomian Indonesia tahun 2023 gelap, banyak masyarakat yang mulai ketar-ketir dan panik terlebih para pelaku usaha UMKM.

Resesi 2023? Ini Dia Cara Agar Bisnis UMKM Anda Bisa Bertahan

<p style="text-align: justify;">Seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar disebut dengan wajib pajak. Lantas apa sajakah yang menjadi kriteria seseorang yang dapat dikatakan sebagai wajib pajak?</p>
<p style="text-align: justify;">Pada artikel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi dari wajib pajak itu sendiri lo.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Definisi Wajib Pajak Pribadi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak pribadi merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Selain membayar pajak, wajib pajak wajib untuk melakukan pemotongan pajak. Selain hal tersebut, wajib pajak memiliki hak serta kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Seseorang dapat dikatakan sebagai wajib pajak jika seseorang telah menerima atau memiliki penghasilan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kriteria dari Wajib Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak orang pribadi atau dapat disingkat dengan WPOP, memiliki 2 kriteria, yaitu sebagai berikut :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Wajib Pajak subjek Dalam Negeri (WPDN)</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Hal mengenai wajib pajak subjek dalam negeri telah diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008. Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Subjek Dalam Negeri, yaitu sebagai berikut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Orang pribadi yang bertempat tinggal di atau yang telah menetap di Indonesia.</li>
<li>Orang pribadi yang telah berada di Indonesia sudah melebihi 183 hari dengan jangka waktu 12 bulan, atau</li>
<li>Orang pribadi yang berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><strong>Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN)</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Hal mengenai wajib pajak subjek luar negeri telah diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008. Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN), yaitu sebagai berikut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia maupun bagi orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia melebihi 183 dari jangka waktu 12 bulan yang sedang menjalankan usaha atau sedang melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.</li>
<li>Bagi orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau bagi orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dari jangka waktu 12 bulan yang telah menerima atau mendapat penghasilan di Indonesia, dan tidak menjalankan usaha atau dari kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Seperti ulasan diatas, bahwa wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Beberapa kewajiban tersebut yaitu sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>1. Melakukan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang disingkat dengan NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri yang wajib dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai wajib pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang digunakan sebagai sarana untuk mengurus segala administrasi perpajakan dari wajib pajak itu sendiri.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya NPWP ini tidak diperkenankan atau tidak digunakan sebagai sarana untuk mencari pekerjaan, mendapatkan pinjaman dari bank, dan lain sebagainya.</p>
<p style="text-align: justify;">Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima dan mendapatkan penghasilan melebihi batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka wajib untuk mendaftarkan diri nya agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke kantor pajak terdekat.</p>
<p style="text-align: justify;">Kini pendaftaran NPWP tidak mengharuskan untuk langsung datang ke kantor pajak atau yang sering disebut dengan KPP, karena kini dapat dilakukan secara online.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>2. Menghitung Besar Pajak Terutang</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Besaran dari pajak terutang maupun Penghasilan Kena Pajak yang telah dikenakan tarif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan UU PPh Pasal 17, yaitu sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP)</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="113">
<p><strong>Tarif Pajak</strong></p>
</td>
<td width="441">
<p><strong>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>5%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Penghasilan sampai dengan batas Rp50.000.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>15%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Penghasilan dengan Rp50.000.000,00 &ndash; Rp250.000.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>25%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Penghasilan dengan Rp250.000.000,00 &ndash; Rp500.000.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>30%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Melebihi dari Rp500.000.000,00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Orang Pribadi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif sebesar 28%</li>
</ul>
<ol style="list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;">
<li>Sebagaimana tarif tertinggi yang dimaksud pada ayat 1 huruf a bahwa dapat diturunkan menjadi paling rendah sebesar 25% yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).</li>
<li>Besarnya batasan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat diubah sesuai dengan peraturan dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK).</li>
<li>Mengenai penetapan tarif pajak, mengenai jumlah batas penghasilan kena pajak tersebut dengan dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.</li>
<li>Mengenai besarnya pajak terutang yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terutang yaitu dalam bagian tahun pajak dihitung dengan jumlah hari dalam bagian tahun pajak lalu dibagi dengan 360 setelah mendapatkan hasil maka itu dapat dikalikan dengan pajak yang terutang satu tahun pajak.</li>
<li>Bagi perhitungan pajak tiap bulan penuh maka dihitung 30 hari.</li>
<li>Untuk PP, tarif pajak tersendiri yaitu dari penghasilan, dan tidak melebihi tarif pajak lebih dari tarif pajak tertinggi sesuai dengan ayat 1.</li>
</ol>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>3. Membayar Pajak</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Setelah wajib pajak mengetahui perhitungan pajak terutang nya, maka wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak nya. Besarnya pajak yang dibayarkan sesuai dengan pajak yang terutang. Tahapan dari pembayaran pajak yaitu sebagai berikut :</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;">
<li>Pertama, wajib pajak harus membuat kode <em>billing </em>atau dapat disebut dengan ID Billing. Membuat kode <em>billing </em>atau ID Billing dapat melalui website DJP Online maupun dengan ASP resmi seperti Pajakku.</li>
<li>Kedua, wajib pajak melakukan pembayaran yang dapat dilakukan di Bank, Kantor Pos, Mesin ATM, SMS <em>Banking, </em>Internet <em>Banking</em>, hingga melalui Mesin EDC. Seperti diketahui bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan bahwa wajib pajak tidak perlu bayar pajak dengan langsung datang ke kantor pajak.</li>
</ol>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>4. Melaporkan SPT Pajak Tahunan</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Selain berkewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, wajib pajak juga berkewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan yang kini menggunakan sistem <em>Self-Assessment. Self Assessment </em>merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang telah diberi kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak nya ke kantor pajak secara mandiri. Pelaporan juga dapat dilakukan secara online dengan aplikasi e-Filing Online dari Pajakku.</p>
<p style="text-align: justify;">Setiap wajib pajak diharapkan untuk selalu menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sehingga mendapatkan hak perpajakannya juga.</p>

Seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar disebut dengan wajib pajak. Lantas apa sajakah yang menjadi kriteria seseorang yang dapat dikatakan sebagai wajib pajak?

Ketentuan Seseorang Yang Dapat Dikatakan Wajib Pajak

<p style="text-align: justify;">Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga namun juga perlu memperhatikan adanya hak dan kewajiban baru yang harus dikerjakan oleh suami istri, salah satunya dalam mengelola keuangan dan perpajakan sebagai suami istri. Terlebih lagi jika pasangan telah menerapkan perjanjian pisah harta (PH) setelah menikah.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam menjalani kewajiban pajak sebagai suami dan istri yang sudah menikah, UU PPh memberlakukan kewajiban yang berbeda bagi suami dan istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak wanita yang sudah menikah diperbolehkan memilih untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sendiri atau bersama-sama dengan suaminya. Diperbolehkannya Wajib Pajak wanita yang telah menikah untuk melakukan kewajiban perpajakan bersama dengan suaminya berdasarkan dengan bahwa keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi jika dinilai dari sudut pandang perpajakan.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun UU Perkawinan, perjanjian Pisah Harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Pisah harta memiliki kaitan dengan pengenaan Pajak Penghasilan setelah menikah, apalagi keluarga merupakan satu kesatuan ekonomi. Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga dianggap sebagai satu kesatuan yang pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.</p>
<p style="text-align: justify;">Terdapat ketentuan mengenai pisah harta dalam Putusan MK No.69/PU-XIII/2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana mengubah ketentuan pasal 29 UU Perkawinan sehingga:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perjanjian pisah harta secara tertulis dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.</li>
<li>Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain di dalamnya.</li>
<li>Selama perkawinan berlangsung, perjanjian berisi mengenai harta atau perjanjian lainnya. Perjanjian pisah harta setelah menikah tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila ada persetujuan kedua belah pihak.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Status Pisah Harta berarti bahwa penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena telah dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Dalam hal Pisah Harta, suami dan istri sudah menjalankan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, yang membuat istri memiliki NPWP sendiri dengan NPWP yang berbeda dengan suami.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk perhitungan pajak dengan status Pisah Harta, tentunya berbeda dengan perhitungan pajak pada umumnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk perhitungan pajak dengan status Pisah Harta, pajak terutang dihitung dari menggabungkan penghasilan neto suami dan istri, kemudian dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan neto suami dan istri. Dalam hal pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, suami dan istri juga harus melaporkan penghasilan dan harta masing-masing karena menggunakan NPWP masing-masing.</p>

Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga namun juga perlu memperhatikan adanya hak dan kewajiban baru yang harus dikerjakan oleh suami istri, salah satunya dalam mengelola keuangan dan perpajakan sebagai suami istri. Terlebih lagi jika pasangan telah menerapkan perjanjian pisah harta (PH) setelah menikah.

Artikel Sobat Pajak