Pengertian dari aliansi strategis atau strategic alliance merupakan hubungan antar beberapa kelompok yang mempunyai visi dan misi yang sama serta melibatkan beberapa bidang bisnis lainnya. Dalam hal ini, pihak yang melakukan kegiatan aliansi tidak akan menjadi kompetitor secara langsung walaupun memang memiliki produk dan target pasar yang sama.
Strategi aliansi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar namun, juga bisa dilakukan oleh pelaku UMKM agar bisa mengembangkan bisnis mereka sehingga bisnis masing-masing akan menjadi lebih besar dan lancar. Terlebih lagi di masa pandemi banyak sekali UMKM yang terkena dampak dan harus menjalin aliansi antar sesama UMKM.
Sebagai contoh penerapan aliansi strategis, pengusaha UMKM bisa menjalin kerja sama dengan pengusaha packaging makanan. Lalu, aliansi strategis ini juga bisa diterapkan dengan usaha dengan bidang yang sejenis, seperti UMKM yang menjual es krim bekerja sama dengan UMKM yang menjual susu dengan berbagai rasa bisa menciptakan es krim dengan rasa baru.
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat Aliansi Strategis Bisnis</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Sumber Daya Tercukupi</h3>
</li>
</ul>
Dengan aliansi strategis akan saling membantu memenuhi kebutuhan sumber daya perusahaan.&nbsp; Sesama aliansi akan saling membantu satu sama lain. Dengan saling membantu memenuhi kebutuhan sesame aliansi akan memiliki sumber daya yang tercukupi dan bisnis akan berjalan dengan lancar.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Bertukar Ilmu dan Pengetahuan dengan Perusahaan Lain</h3>
</li>
</ul>
Perusahaan yang terlibat dalam aliansi strategis bisa saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Dengan memiliki pengetahuan dan ilmu yang semakin baik akan membuat daya saing dari setiap perusahaan meningkat. Ilmu tersebut bisa saja berupa
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Membuat Pemilik Bisnis Lebih Fokus</h3>
</li>
</ul>
Aliansi strategis juga membantu pebisnis menjadi lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal-hal yang tidak dikuasai. Aliansi strategis mengisi kekurangan sumber daya suatu perusahaan dan melengkapi kebutuhan sumber daya perusahaan lain. Dengan begitu, akan mempermudah perusahaan untuk fokus terhadap sumber daya yang dimiliki tanpa mengkhawatirkan kekurangan yang ada.
Penerapan strategis aliansi ini membantu mengembangkan dan memperbesar usaha bisnis. Aliansi strategis ini memberi banyak keuntungan untuk perusahaan yang bergabung di dalamnya. Banyak bisnis yang berkembang dengan sangat pesat ketika melakukan aliansi bisnis. Bahkan untuk perusahaan korporasi yang besar sekalipun, aliansi strategis tetap dibutuhkan agar tetap memperlancar bisnis.

Pengertian dari aliansi strategis atau strategic alliance merupakan hubungan antar beberapa kelompok yang mempunyai visi dan misi yang sama serta melibatkan beberapa bidang bisnis lainnya. Dalam hal ini, pihak yang melakukan kegiatan aliansi tidak akan menjadi kompetitor secara langsung walaupun memang memiliki produk dan target pasar yang sama.

Pengertian Aliansi Strategis pada Bisnis

Izin usaha adalah suatu standar yang harus dipenuhi oleh pelaku&nbsp; usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut agar dapat bersaing di pasaran. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang didapat, seperti sulitnya surat menyurat untuk mengurus surat izin tersebut, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya.
Izin usaha penting bagi para pelaku UMKM untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, sudah beroperasi dan layak berdiri. Setelah mengurus perizinan usaha, mengharuskan para pelaku UMKM untuk terus mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan. Karena dalam izin disebutkan sebagai penanggung jawab usaha, maka usaha tidak boleh lalai dalam memproduksi barang dan jasa. Hal ini berarti dalam hal terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain, maka pihak yang tercantum dalam perizinan tersebut harus bertanggung jawab.
Proses pemerolehan perizinan berusaha dapat dilakukan secara online melalui laman <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>. Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha yang berbasis elektronik merupakan suatu perizinan berusaha yang terbit dengan mengatasnamakan para Kementrian&nbsp; dan Pemerintah Daerah yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.
<h2 style="text-align: justify;">Mekanisme Pengajuan Izin Usaha melalui OSS</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Buka browser dan masuk ke website <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>. Jika Sobat baru pertama kali, silahkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu, namun jika sudah pernah mendaftar lanjut ke poin 2.</li>
<li>Masukkan&nbsp;Username&nbsp;dan&nbsp;Password&nbsp; beserta&nbsp;Captcha&nbsp;yang terdapat disana, lalu klik tombol masuk.</li>
<li>Klik menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru. Selanjutnya, Sobat akan diarahkan pada jendela biodata Sobat (ada beberapa yang telah terisi otomatis). Jika terdapat data yang belum terisi secara otomatis, Sobat bisa menginputnya sendiri seperti data NPWP, dan BPJS ketenagakerjaan, kemudian pilih simpan data.</li>
<li>Lengkapi data-data dalam menu-menu di bawah ini, seperti : a. Data Bidang Usaha b. Data Produk/Jasa Bidang Usaha. Jika sudah selesai terisi semua, klik selesai.</li>
<li>Selanjutnya akan muncul data yang telah Sobat input, seperti lokasi usaha, data usaha, skala usaha, tingkat risiko, pernyataan mandiri dan status. Setelah data sudah sesuai, silahkan klik opsi lanjut di bawah kanan.</li>
<li>Lalu, pilih Proses Perizinan Berusaha</li>
<li>Centang semua pernyataan mandiri, kemudian pilih lanjut</li>
<li style="line-height: 1.4;">Selanjutnya, akan muncul drive NIB (Nomor Induk Berusaha), kemudian centang kembali pada pernyataan yang terdapat di sana</li>
<li style="line-height: 1.4;">Lalu, klik terbitkan perizinan berusaha</li>
<li style="line-height: 1.4;">Pilih cetak NIB untuk melakukan pencetakan, atau jika tidak terhubung dengan printer bisa didownload terlebih dahulu.</li>
</ol>
Nomor Induk Berusaha adalah hasil dari pengajuan surat perizinan berusaha, fungsi NIB lebih dari sekedar tanda pengenal/identitas,&nbsp; NIB juga digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor.

Izin usaha adalah suatu standar yang harus dipenuhi oleh pelaku  usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut agar dapat bersaing di pasaran. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang didapat, seperti sulitnya surat menyurat untuk mengurus surat izin tersebut, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya.

Pentingnya Izin Usaha bagi UMKM dan Cara Pengajuannya melalui Portal OSS

Di era milenial saat ini, Indonesia mengalami perubahan dalam bidang ekonomi yang tidak biasa.&nbsp; Perekonomian perusahaan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Perusahaan juga dituntut untuk dapat meningkatkan omzet penjualannya. Suatu&nbsp;&nbsp; perusahaan&nbsp;&nbsp; tidak&nbsp;&nbsp; akan mampu bertahan,&nbsp; apabila&nbsp;&nbsp; tidak&nbsp;&nbsp; mampu&nbsp;&nbsp; meningkatkan volume&nbsp;&nbsp; penjualannya secara berkesinambungan. Dengan peningkatan volume penjualan meningkat maka perolehan laba juga akan maksimal, serta kinerja manajemen perusahaan dapat dinilai dengan baik.&nbsp;
Laba bisa dibilang sebagai salah satu indikator kesuksesan perusahaan, sekaligus menjadi tujuan pokok perusahaan, agar perusahaan&nbsp; tetap&nbsp; bertahan&nbsp; hidup&nbsp; dan berkembang&nbsp; lebih&nbsp; lanjut. Dengan demikian, pemilik yang menciptakan basins harus memiliki insentif yang kuat untuk memastikan bahwa bisnis akan berhasil, karena jika bisnis berhasil, maka pemilik yang akan secara langsung memperoleh manfaat dari usaha (laba).
<h3 style="text-align: justify;">Ilustrasi</h3>
Setiap harinya, usaha Ibu Sintya dapat menjual produknya sebanyak 1.000unit dengan harga Rp 1.000.000 per unitnya. Sehingga total penjualan hariannya mencapai Rp 1 milyar rupiah.
Di sisi lain, untuk melakukan penjualan produk tersebut, diperlukan biaya-biaya lain, seperti biaya komisi, fee, dan biaya angkut sebesar Rp 25 juta rupiah per harinya.
Dalam hal ini, penjualan sejumlah Rp 1 milyar selanjutnya diartikan sebagai omzet. Sedangkan, Total penjualan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1 milyar &ndash; Rp 25 juta = 975 juta selanjutnya disebut sebagai laba.
<h2 style="text-align: justify;">Omzet Penjualan</h2>
Omzet adalah jumlah penerimaan uang dari penjualan suatu produk/jasa. Omzet juga diartikan sebagai pendapatan dari total penjualan produk, barang dan jasa yang ditambahkan terus menerus dari waktu ke waktu atau selama proses penagihan.
<h2 style="text-align: justify;">Laba Usaha</h2>
Laba adalah selisih lebih antara pendapatan yang didapat setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya produksinya. Laba usaha dibagi menjadi 2, yaitu laba kotor dan laba bersih. Laba kotor adalah selisih lebih antara pendapatan atas penjualan produk/jasa dikurangi dengan harga pokok penjualan (HPP), sedangkan laba bersih adalah selisih lebih antara laba kotor setelah dikurangi dengan biaya produksi.
<h2 style="text-align: justify;">Kenapa Omzet dan Laba itu Penting?</h2>
Omzet berkaitan dengan skala suatu perusahaan. Semakin besar omzet yang diperoleh maka semakin besar pula skala perusahaan tersebut, begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk menyusun strategi promosi yang lebih baik ke depannya.
Laba menunjukkan kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh keuntungan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat mencapai tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan harus lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan sebaliknya. Hal ini menjadi penting untuk menarik minat para investor.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Meningkatkan Omzet dan Laba Usaha</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Promosi &amp; Branding</h3>
</li>
</ol>
Promosi merupakan hal mendasar yang dilakukan untuk memperkenalkan produk dan menciptakan citra baik perusahaan dalam masyarakat. Tanpa adanya promosi, maka tidak akan ada yang mengetahui produk Sobat. Promosi sudah menjadi bagian wajib yang harus dipenuhi dalam meningkatkan omzet dan laba usaha. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan untuk membeli produk Sobata
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Tingkatkan Kualitas Pelayanan</h3>
</li>
</ol>
Pelayanan yang efektif dan efisien akan menimbulkan kesan tersendiri dari pembeli. Pembeli akan merasa dihargai apabila saat melakukan transaksi dilayani dengan sangat baik oleh penjual. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan penjualan perusahaan yang juga akan berbanding lurus dengan peningkatan perolehan laba.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Tingkatkan Kualitas Produk</h3>
</li>
</ol>
Produk yang berkualitas tinggi sudah tentu menjadi incaran pembeli di luar sana. Namun, perlu diingat bahwa kualitas produk yang tinggi cenderung diikuti pertambahan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga pebisnis harus pandai-pandai mengatur proses produksi agar produknya tetap berkualitas tetapi juga tidak kalah saing dengan lawan bisnisnya. Dengan menerapkan Business Plan yang baik, masalah-masalah seperti itu akan teratasi.

Di era milenial saat ini, Indonesia mengalami perubahan dalam bidang ekonomi yang tidak biasa.  Perekonomian perusahaan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Perusahaan juga dituntut untuk dapat meningkatkan omzet penjualannya. Suatu   perusahaan   tidak   akan mampu bertahan,  apabila   tidak   mampu   meningkatkan volume   penjualannya secara berkesinambungan. Dengan peningkatan volume penjualan meningkat maka perolehan laba juga akan maksimal, serta kinerja manajemen perusahaan dapat dinilai dengan baik. 

Omzet dan Laba itu Berbeda? Yuk! Intip Perbedaan dan Cara Meningkatkannya

Baru-baru ini telah tersebar di dunia maya mengenai modus penipuan kurir paket yang mengirimkan pesan dengan file jenis APK.
Dalam tangkapan layar di aplikasi WhatsApp, pelaku awalnya mengkonfirmasi paket yang akan dikirim ke alamat korban dengan melampirkan sebuah file dokumen dalam format APK. Pelaku kemudian meminta korban untuk mengklik file tersebut dengan maksud mengecek resi atau paket yang akan dikirimkan. Untuk mengecoh korban, pelaku juga memberi nama dokumen dalam ekstensi APK itu sebagai foto barang atau cek resi paket. Disebutkan, modus penipuan ini dilakukan untuk mencuri data yang ada pada ponsel korban.
Disebutkan pula, file APK yang dikirim oleh oknum berkedok kurir ini sebenarnya berbahaya dan mengandung Spyware yang bisa membobol rekening korban pengguna mobile banking atau m-Banking dan menguras abis saldonya.
<h2 style="text-align: justify;">Bahaya Spyware dalam APK</h2>
Ahli IT dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Taufiqur Rohman memberikan penjelasan mengenai bahaya file APK ini dan cara mencegah agar tak menjadi korban penipuan dengan modus baru ini. Taufiq mengatakan, spyware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk memasuki perangkat computer smartphone yang punya tujuan mengumpulkan data informasi penting tentang seseorang. Kemudian, meneruskan data informasi tersebut ke pihak ketiga tanpa persetujuan. "Spyware juga dapat merujuk ke perangkat lunak sah yang memantau data seseorang untuk tujuan komersial seperti iklan," terang Taufiq seperti dikutip dari laman UM Surabaya, Rabu (7/12/2022). Taufiqur menerangkan, spyware berbahaya secara eksplisit yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari data yang dicuri. Salah satu yang bisa saja diderita korban adalah saldo di rekening yang tiba-tiba raib. Adanya modus penipuan kurir paket ini membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati.
<h2 style="text-align: justify;">Tips Mencegah Modus Baru Penipuan Kurir Paket</h2>
Taufiq membagikan sejumlah tips yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghindari penipuan kurir paket ini. Berikut tips mencegah modus penipuan kurir paket yang bisa diterapkan masyarakat:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Jangan klik tautan</h3>
</li>
</ol>
Taufiq mengungkapkan, langkah pertama yang bisa dilakukan masyarakat adalah jangan klik tautan dalam pesan teks. Gunakan aplikasi resmi kurir atau langsung ke situs web resmi pengiriman. Menurutnya, penipu semakin mahir dalam menyalin situs web organisasi terpercaya. Sehingga sangat perlu kehati-hatian ketika mengklik tautan dalam teks yang mencurigakan.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Periksa nomor pelacakan</h3>
</li>
</ol>
Taufiq menambahkan, langkah kedua untuk menghindari modus penipuan kurir paket ini adalah memeriksa nomor pelacakan di aplikasi atau situs web resmi. Jika Sobat tidak yakin apakah teks itu asli atau tidak, maka periksa nomor pelacakan tersebut di aplikasi atau situs web resmi kurir, bukan tautan dari pesan teks. "Jika pesannya asli, maka di aplikasi atau situs web resmi, nomor pelacakan akan menampilkan informasi terkait pengiriman paket. Jika itu penipuan, nomor pelacakan tidak akan berfungsi," tutur Taufiq.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Periksa URL</h3>
</li>
</ol>
Langkah selanjutnya untuk mencegah jadi korban penipuan modus kurir paket adalah dengan memeriksa URL dan sertifikat SSL. Taufiq menambahkan, sebuah situs yang memiliki sertifikat SSL tidak selalu asli, karena sertifikat tersebut dapat diperoleh secara gratis dengan sedikit verifikasi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau agar selalu periksa URL situs. Apabila tidak yakin, gunakan mesin pencari untuk menemukan versi situs yang sah.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Instal aplikasi hanya dari official App</h3>
</li>
</ol>
Cara keempat untuk mencegah modus penipuan kurir paket yakni dengan menginstal hanya dari aplikasi resmi. Sebagian besar perangkat Android menggunakan sumber aplikasi dari Google Play Store. "Pastikan layanan Google Play Protect diaktifkan, jika perangkat Sobat mendukungnya. Ini akan memastikan bahwa spyware apapun di perangkat Sobat dapat dideteksi dan dihapus. Sehingga smartphone Sobat aman dari spyware," imbuhnya.
Taufiq menekankan, langkah lain yang bisa diterapkan untuk mencegah modus penipuan kurir paket ini yakni dengan segera matikan jaringan internet. Kemudian cari file APK yang sudah terinstal dan segera hapus file yang berasal dari sumber file APK.

Baru-baru ini telah tersebar di dunia maya mengenai modus penipuan kurir paket yang mengirimkan pesan dengan file jenis APK.

Hati-Hati Modus Baru Penipuan Kurir Paket!

Pembahasan mengenai bisnis kuliner memang tidak akan pernah ada habisnya. Hal ini disebabkan, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok (primer) bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana cara pelaku usaha kuliner dalam memperlihatkan nilai plus pada usahanya di mata para konsumen guna meningkatkan profit hingga mengembangkan usahanya?
Saat ini, tngkat persaingan antar pelaku usaha di bidang kuliner sudah cukup tinggi. Agar dapat bertahan dan berkembang, pelaku usaha tentunya perlu strategi pemasaran yang komprehensif dan memberikan dampak yang tinggi sesuai dengan pola perilaku konsumen. Berikut adalah 5 strategi yang dapat Sobat Pajak siapkan untuk mengembangkan pemasaran dalam usaha kuliner Sobat:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Daftarkan Platform Pencarian Restoran</h3>
</li>
</ul>
Hal ini menjadi salah satu strategi pemasaran paling umum dan harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha kuliner. Dengan mendaftarkan usaha pada platform online yang membahas terkait usaha kuliner, tentu akan membantu memasarkan usaha kuliner yang Sobat jalankan agar dapat dikenal oleh lebih banyak masyarakat, sehingga menjadi peluang besar dalam menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Manfaatkan SEO</h3>
</li>
</ul>
Di era sekarang, pemanfaatan SEO tentunya menjadi strategi pemasaran yang baik bagi pelaku usaha kuliner. Seperti yang kita ketahui, SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization atau pengoptimalan mesin telusur. Dengan menggunakan SEO, Sobat dapat mengaitkan kata kunci pada usaha kuliner yang Sobat jalankan. Sebagai contoh, dengan keyword &lsquo;Restaurants near me&rsquo; atau &lsquo;Restoran di sekitar saya&rsquo;, apabila usaha Sobat sudah dikaitkan dengan search engine tersebut, maka pada saat penelusuran di Google usaha Sobat akan muncul pada halaman pencarian dan dapat membantu memasarkan usaha Sobat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kemas Review dengan Baik</h3>
</li>
</ul>
Saat ini, meskipun sebuah brand usaha memiliki banyak penilain baik, namun tidak menutup kemungkinan terdapat konsumen yang memberikan review atau ulasan buruk pada brand tersebut. Namun sebagai pelaku usaha, khususnya dalam bidang kuliner sangat diperlukan pemilik yang mampu mengemas ulasan tersebut jadi terlihat baik dengan merespon secara cepat, tanggap, dan ramah. Sebagai contoh, ucapkan terima kasih terlebih dahulu, lalu meminta maaf, dan terakhir berikanlah sebuah keyakinan bahwa Sobat akan memperbaiki layanan secepatnya atau memberikan voucher ataupun potongan harga pada konsumen yang merasa dirugikan. Dengan sikap tersebut, konsumen akan merasa lebih didengar dan dihargai serta meningkatkan kepercayaan bahwa usaha kuliner yang dijalankan benar-benar memiliki pelayanan terbaik.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Gunakan Media Sosial</h3>
</li>
</ul>
Digitalisasi di bidang usaha, bukanlah hal yang baru lagi. Sebagai pelaku usaha kuliner sangat perlu untuk melek digital, lantaran begitu banyak peluang yang dapat dimanfaatkan khususnya dalam media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, Sobat dapat semakin menjangkau konsumen dengan berbagai konten atau promo menarik yang ditawarkan dalam media tersebut. Seperti yang Sobat ketahui, bahwa semua orang cenderung lebih tertarik dengan tampilan visual yang menarik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan sosial media sebagai media untuk memasarkan usahanya dengan tampilan visual yang bagus dan menarik, sehingga usaha kuliner yang Sobat jalankan dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan memberikan daya tarik kepada masyarakat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kolaborasi dengan Layanan Pesan Antar</h3>
</li>
</ul>
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan jasa layanan pesan antar. Dengan banyaknya kemudahan hingga promo yang diberikan, sekarang banyak orang yang beralih menggunakan jasa layanan pesan antar untuk membeli semua produk. Sobat dapat berkolaborasi atau bergabung menjadi mitra layanan pesan antar, seperti grab, gojek, traveloka, shopee, dan lain sebagainya, agar dapat menjangkau berbagai sektor. Apalagi, pihak layanan pesan antar kerap kali menawarkan pemasangan iklan hingga pemberian cashback pada konsumen. Tentunya hal ini menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis
Nah, itu dia 5 strategi pemasaran yang Sobat Pajak dapat sarankan bagi pelaku bisnis kuliner. Sobat bisa menerapkannya pada usaha Sobat dan tingkatkan pendapatan usaha.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a>&nbsp;atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instagram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>

Pembahasan mengenai bisnis kuliner memang tidak akan pernah ada habisnya. Hal ini disebabkan, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok (primer) bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana cara pelaku usaha kuliner dalam memperlihatkan nilai plus pada usahanya di mata para konsumen guna meningkatkan profit hingga mengembangkan usahanya?

Punya Usaha Kuliner? Ini Dia 5 Strategi Pemasaran Untuk Kembangkan Usahamu!

Halo para sobat belajar, apa kabar nih?
Sudah tidak asing bukan dengan kata PPN? Bagi Sobat yang pernah melakukan suatu transaksi, baik dari barang ataupun jasa pasti sudah pernah dikenakan PPN bukan? Sejak 1 April 2022 pemerintah menetapkan pengenaan PPN terhadap transaksi barang/jasa mulai dikenakan tarif PPN sebesar 11% yang sebelumnya ditetapkan tarif sebesar 10%.
<h2 style="text-align: justify;">Definisi PPN</h2>
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas suatu transaksi konsumsi dalam negeri yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Badan, dan juga Pemerintah. Bagi subjek pajak yang dikenakan atas PPN tersebut, tidak langsung menyetorkan pajak nya ke kantor pajak, namun melalui pihak yang telah memotong atau memungut PPN tersebut, sehingga PPN disebut juga dengan pajak tidak langsung.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pungutan berupa pajak atas transaksi yang dilakukan berupa jual beli barang ataupun jasa kena pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Wajib Pajak Badan yang telah ditetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi Atas PPN</h2>
PPN yang telah dikenakan kepada konsumen atas barang/jasa yang dibeli, maka sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berhak untuk melapor serta menyetorkan pemungutan PPN yang telah dilakukan. Maka dari itu, sebagai PKP harus menghitung selisih antara PPN Keluaran dengan PPN Masukan. Jika PPN Keluaran lebih besar dibandingkan PPN Masukan, maka akan terjadi PPN Terutang kurang bayar, sehingga PKP wajib membayarkan selisihnya ke Kas Negara. Sedangkan, apabila PPN Keluaran lebih kecil dibandingkan PPN Masukan maka kelebihan setoran dapat dijadikan sebagai kompensasi pada masa pembayaran pajak berikutnya. Berikut adalah fungsi dari PPN:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Sebagai fungsi anggaran</h3>
</li>
</ol>
Pajak yang disetorkan kepada negara, menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, penyetoran PPN dapat dikatakan sebagai fungsi anggaran.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Sebagai fungsi regulasi pemerintah</h3>
</li>
</ol>
PPN dapat difungsikan untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan dari pemerintah, &nbsp;seperti dalam hal sosial ekonomi guna meningkatkan daya saing dari produk yang diproduksi oleh orang Indonesia.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Sebagai fungsi stabilitas penerimaan negara</h3>
</li>
</ol>
PPN yang diterima oleh negara dapat digunakan sebagai stabilitas khususnya dalam bidang ekonomi serta untuk menekan adanya inflasi.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Sebagai fungsi pembiayaan negara</h3>
</li>
</ol>
Atas penyetoran PPN, maka negara dapat mengalokasikan dana tersebut sebagai pembiayaan yang terjadi, seperti meningkatkan infrastruktur pembangunan, fasilitator, dan sejenisnya.
<h2 style="text-align: justify;">Objek Yang Dikenakan Atas PPN</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penyerahan atas barang/jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.</li>
<li>Impor atas barang yang kena pajak.</li>
<li>Pemanfaatan atas barang kena pajak tidak berwujud yang diperoleh dari luar daerah pabean yang digunakan di dalam daerah pabean.</li>
<li>Pemanfaatan atas jasa yang kena pajak yang diperoleh dari luar daerah pabean yang digunakan di dalam daerah pabean.</li>
<li>Ekspor atas barang kena pajak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud serta ekspor jasa yang kena pajak yang dilakukan oleh PKP.</li>
<li>Kegiatan membangun sendiri untuk orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pihak lain dalam rangka digunakan untuk yang bersangkutan sendiri atau pihak lain dan bukan digunakan untuk kegiatan usaha. Luas bangunan yang dikenakan PPN adalah minimal 200 meter persegi (200 m2).</li>
<li>Penyerahan atas aktiva yang sebelumnya tidak memiliki tujuan untuk diperjual belikan.</li>
</ol>
Nah, itu dia informasi seputar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instagram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>

Sudah tidak asing bukan dengan kata PPN? Bagi Sobat yang pernah melakukan suatu transaksi, baik dari barang ataupun jasa pasti sudah pernah dikenakan PPN bukan? Sejak 1 April 2022 pemerintah menetapkan pengenaan PPN terhadap transaksi barang/jasa mulai dikenakan tarif PPN sebesar 11% yang sebelumnya ditetapkan tarif sebesar 10%.

Sobat Belajar : Mengenal PPN Beserta Objek Pajaknya

Saat ini, perkembangan zaman sudah cukup pesat dan membuat semakin banyak orang berlomba-lomba terjun dalam dunia bisnis. Sampai saat ini, Indonesia masih belum terbebas dalam pandemi Covid-19, namun masyarakat Indonesia tetap tidak memutuskan semangatnya untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Di Indonesia, sudah banyak jenis usaha yang beraneka ragam, mulai dari usaha kecil seperti UMKM hingga pada tingkat perusahaan. Hal inilah yang membuat persaingan semakin kompetitif setiap waktunya. Meski demikian, terdapat beberapa cara atau strategi yang dapat dilakukan guna mengembangkan bisnis yang sedang berjalan, salah satunya adalah membuat iklan pada produk.
Namun, sebelum memanfaatkan strategi tersebut, tentunya Sobat perlu mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa itu iklan pada produk. Setelah Sobat paham mengenai strategi iklan tersebut, maka bisnis yang sedang dijalankan dapat memperbanyak prospek target advertisement. Salah satunya ialah melalui otomasi pemasaran. Dengan menggunakan otomasi pemasaran tersebut, tentunya dapat membantu prospek bisnis menjadi sesuai target, kemudian dapat membangun hubungan baik dengan konsumen, hingga mampu menganalisis kegiatan pemasaran yang paling efektif. Lantas apa sebenarnya iklan pada produk itu? Mari simak informasinya berikut ini.
Pada dasarnya, iklan merupakan segala bentuk informasi ataupun pesan yang digunakan untuk mengajak masyarakat atau target pasarnya agar tertarik dengan barang atau produk yang ditawarkan. Tentunya tidak hanya berfokus pada hal komersial saja, tetapi juga bisa digunakan untuk memberikan hal-hal yang informatif, seperti adanya iklan layanan masyarakat.
Dalam praktiknya, penggunaan iklan sangat bermanfaat dalam melakukan kegiatan pemasaran dalam mempromosikan brand kepada masyarakat umum. Periklanan dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari televisi, radio, brosur, flyer, koran, majalah, hingga masih banyak beberapa saluran lainnya yang menjadi sarana atau wadah dalam promosi. Bahkan saat ini, pelaku usaha dapat memilih ingin menggunakan iklan dalam jenis seperti apa. Jenis promosi terbagi berdasarkan 2 kategori, antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Online Advertising</h3>
</li>
</ol>
Online advertising merupakan seluruh kegiatan beriklan yang dilakukan dalam ranah digital dan membantu pengiklan dalam menjangkau pengguna dengan pesan yang disampaikan pada iklan tersebut. Dengan adanya perkembangan zaman yang begitu pesat, hampir semua orang di dunia ini telah menggunakan media digital, seperti internet dalam kehidupan sehari-harinya. Hal inilah yang menjadi sasaran atau target baru para pelaku usaha untuk melakukan pemasarannya, lantaran saat ini sudah begitu banyaknya pengguna di media digital yang akan memudahkan para pelaku usaha dalam membuat iklan untuk menemukan target pasarnya. Contoh online advertising adalah pemasaran yang terdapat pada beberapa platform media sosial seperti, Facebook ads, YouTube ads, LinkedIn ads, Instagram ads, dan lain sebagainya.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Offline Advertising</h3>
</li>
</ol>
Selanjutnya, offline advertising memiliki definisi sebagai iklan yang biasanya terdapat pada media-media tradisional seperti koran, brosur, majalah, hingga banner. Offline advertising sendiri juga dapat ditemui pada pinggir jalan, seperti billboard ataupun papan iklan. Meskipun, saat ini perkembangan teknologi sudah cukup pesat dan banyak pengiklan mulai bertransisi menggunakan media online, namun masih banyak juga beberapa pelaku usaha atau pengiklan yang menggunakan media offline sebagai kegiatan dalam mempromosikan bisnis atau usahanya. Adapun, keunggulan dari penggunaan offline advertisement, yakni membuat suatu produk lebih cepat dikenal dan lebih mudah untuk diingat, karena pesan promosi yang disampaikan secara jelas.
Nah itu dia penjelasan yang dapat Sobat Pajak bagikan kali ini. Bagi para Sobat yang berniat untuk menggunakan strategi iklan, baik online advertising maupun offline advertising harus pahami dan mengerti terlebih dahulu apa itu iklan pada produk.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Saat ini, perkembangan zaman sudah cukup pesat dan membuat semakin banyak orang berlomba-lomba terjun dalam dunia bisnis. Sampai saat ini, Indonesia masih belum terbebas dalam pandemi Covid-19, namun masyarakat Indonesia tetap tidak memutuskan semangatnya untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Bantu Kembangkan Usaha, Apa Itu Iklan Pada Produk?

Dalam perpajakan, terdapat istilah deductible expense (DE). Deductible expense ini adalah biaya yang terjadi karena adanya kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. Deductible expense ini diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6.
Terdapat tiga prinsip untuk menentukan apakah biaya tersebut termasuk ke dalam kategori deductible expense atau tidak, berikut prinsip tersebut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha.</li>
<li>Biaya tersebut diberlakukan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak.</li>
<li>Biaya tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang.</li>
</ul>
Berikut jenis-jenis biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1:
<ul style="text-align: justify;">
<li>biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>biaya pembelian bahan;</li>
<li>biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;</li>
<li>bunga, sewa, dan royalti;</li>
<li>biaya perjalanan;</li>
<li>biaya pengolahan limbah;</li>
<li>premi asuransi;</li>
<li>biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</li>
<li>biaya administrasi; dan</li>
<li>pajak kecuali Pajak Penghasilan;</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;</li>
<li>iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;</li>
<li>kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;</li>
<li>kerugian selisih kurs mata uang asing;</li>
<li>biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;</li>
<li>biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;</li>
<li>piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;</li>
<li>Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan</li>
<li>telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;</li>
<li>syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;</li>
</ol>
</li>
</ol>
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keuangan;,
<ul style="text-align: justify;">
<li>sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan,</li>
<li>sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.,</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Non Deductible Expense</h2>
Disamping itu, terdapat juga non deductible expense (NDE), yaitu biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kategori NDE ini diatur dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. Jadi, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan, tidak semua biaya termasuk ke dalam deductible expense.
<ul style="text-align: justify;">
<li>pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;</li>
<li>biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;</li>
<li>pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;</li>
<li>cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li>
<li>cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;</li>
<li>cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;</li>
<li>cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan</li>
<li>cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,</li>
</ol>
</li>
</ol>
yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keuangan;
<ul style="text-align: justify;">
<li>premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;</li>
<li>penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</li>
<li>jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;</li>
<li>harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;</li>
<li>Pajak Penghasilan;</li>
<li>biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;</li>
<li>gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;</li>
<li>sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.,</li>
</ul>
&nbsp;

Dalam perpajakan, terdapat istilah deductible expense (DE). Deductible expense ini adalah biaya yang terjadi karena adanya kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. Deductible expense ini diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6.

Apa itu Deductible Expense dan Non- Deductible Expense?

Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan Rupiah Digital atau uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan perbedaan Rupiah Digital dengan alat transaksi lainnya.
Perry menjelaskan, fungsi Rupiah Digital sama dengan uang yang selama ini beredar, yaitu sebagai alat pembayaran. Perbedaan utama dari Rupiah Digital dengan uang yang selama ini beredar terletak pada bentuknya, dimana Rupiah Digital berbentuk digital, sementara uang kartal berbentuk fisik. Rupiah Digital akan menjadi pelengkap alat transaksi yang telah digunakan selama ini secara resmi, seperti rupiah dalam bentuk kartal, yaitu kertas dan logam, hingga giral seperti kartu debit, kredit, maupun giro.
<h2 style="text-align: justify;">Tahap Pengembangan Rupiah Digital</h2>
Tahapan pengembangan central bank digital currency (CBDC) milik BI itu kini telah memasuki peluncuran buku putih atau white paper. White paper yang diperkenalkan pada Rabu (30/11/2022) lalu, diberikan nama Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah. Tujun dari proyek tersebut adalah supaya masyarakat mulai menyadari apa itu Rupiah Digital yang akan diedarkan BI. Dalam white paper tersebut, BI mengungkapkan Rupiah Digital diharapkan memiliki kualitas yang lebih aman dan efisien dibandingkan kualitas uang kartal fisik dan rekening giro di Bank Indonesia.
"Dengan karakter tersebut, digital rupiah akan mampu secara efektif menjadi instrumen inti bagi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya pada era digital," ujar BI dalam white paper nya.
Hadirnya Rupiah Digital, dijelaskan bahwa BI tidak akan menghilangkan fungsi uang kartal sebagai alat pembayaran. Rupiah Digital justru akan menambah khazanah alat pembayaran yang menjamin masyarakat untuk mampu bertransaksi dalam kondisi apapun.
"Digital rupiah hadir sebagai komplemen dari uang-uang yang lazim digunakan oleh masyarakat, termasuk uang kartal fisik," tulis BI.
<h2 style="text-align: justify;">Rupiah Digital Berbeda dengan Crypto</h2>
Bank sentral mengklaim, pengembangan Rupiah Digital merupakan jawaban BI untuk menghadirkan bentuk mata uang berapa rupiah yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital.
Rupiah Digital juga memuat fitur-fitur yang terdapat pada rupiah kertas, seperti gambar pahlawan, kesenian, kekayaan alam, hingga tokoh pahlawan. Menurut Perry, semuanya dikemas dalam bentuk kode yang sudah terenkripsi.
"Fitur-fitur yang ada di sini, Bung Karno, Bung Hatta juga ada di Digital Rupiah, bedanya kalau di dalam Rupiah Digital, semuanya terenkripsi dalam digital coding-coding," jelasnya.
Perry memaparkan tiga fungsi Rupiah Digital, pertama adalah sebagai alat pembayaran yang sah atau medium of exchange, kedua sebagai unit of account, dan ketiga adalah sebagai alat penyimpan nilai atau store of value.
Sementara itu, Asisten Gubernur Bank Indonesia/Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Filianingsih Hendarta mengungkap bahwa Rupiah Digital berbeda dengan mata uang kripto. Ia menyebut kripto berbentuk aset, sedangkan Rupiah Digital merupakan alat pembayaran.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan Rupiah Digital atau uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan perbedaan Rupiah Digital dengan alat transaksi lainnya.

Mengenal Rupiah Digital yang akan Diluncurkan Bank Indonesia

Wajib Pajak dengan pemerintah sebenarnya memiliki perbedaan keperluan dalam hal pembayaran pajak. Bagi Wajib Pajak, membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan berharap untuk dikenai pajak sekecil mungkin. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan penghasilan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga apabila masyarakat tidak membayar pajak, maka dapat menyebabkan kerugian bagi penerimaan negara.
Laporan perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan disusun berdasarkan prinsip akuntansi, tetapi prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki perbedaan dalam hal pengakuan laba. Oleh karena itu, agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi labanya tersebut, agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tetapi pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh harus dilakukan Rekonsiliasi Fiskal terlebih dahulu.
Akuntansi perpajakan sejatinya diperlukan untuk mengoreksi laba dari laporan komersial menjadi laba fiskal. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan&nbsp; pendapatan dan biaya menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan menurut peraturan perpajakan. Tidak semua biaya di dalam perusahaan dapat diakui sebagai biaya berdasarkan peraturan perpajakan, tetapi semua biaya yang dikeluarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang untuk mengetahui laba bersih sesuai dengan Standar Akuntansi.
Perbedaan tersebut kemudian bisa direkonsiliasi dengan apa yang disebut rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perlu dilakukan untuk menentukan laba fiskal atau penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, berikut adalah biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang (Deductible Expense) atau yang tidak boleh dikurangkan (Non-Deductible Expense) dari penghasil bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha:
1. Deductible Expense
<ul style="text-align: justify;">
<li>biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>biaya pembelian bahan;</li>
<li>biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;</li>
<li>bunga, sewa, dan royalti;</li>
<li>biaya perjalanan;</li>
<li>biaya pengolahan limbah;</li>
<li>premi asuransi;</li>
<li>biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</li>
<li>biaya administrasi; dan</li>
<li>pajak kecuali Pajak Penghasilan;</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;</li>
<li>iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;</li>
<li>kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;</li>
<li>kerugian selisih kurs mata uang asing;</li>
<li>biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;</li>
<li>biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;</li>
<li>piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;</li>
<li>Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan</li>
<li>telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;</li>
<li>syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;</li>
</ol>
</li>
</ol>
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keuangan;,
<ul style="text-align: justify;">
<li>sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan,</li>
<li>sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.,</li>
</ul>
2. Non-Deductible Expense
<ul style="text-align: justify;">
<li>pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;</li>
<li>biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;</li>
<li>pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;</li>
<li>cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li>
<li>cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;</li>
<li>cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;</li>
<li>cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan</li>
<li>cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,</li>
</ol>
</li>
</ol>
yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keuangan;
<ul style="text-align: justify;">
<li>premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;</li>
<li>penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</li>
<li>jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;</li>
<li>harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;</li>
<li>Pajak Penghasilan;</li>
<li>biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;</li>
<li>gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;</li>
<li>sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.,</li>
</ul>
Nah, itu dia informasi seputar Rekonsiliasi Fiskal, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Wajib Pajak dengan pemerintah sebenarnya memiliki perbedaan keperluan dalam hal pembayaran pajak. Bagi Wajib Pajak, membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan berharap untuk dikenai pajak sekecil mungkin. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan penghasilan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga apabila masyarakat tidak membayar pajak, maka dapat menyebabkan kerugian bagi penerimaan negara.

Biaya – Biaya yang Perlu dan tidak Perlu Dikoreksi Fiskal 

Seperti yang kita ketahui, keuangan menjadi salah satu masalah krusial yang kerap kali dialami oleh banyak pelaku UMKM. Hal ini disebabkan, karena kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya yang mengakibatkan pemasukan hingga pengeluaran keuangan tidak tercatat secara jelas dan rapi. Sebagai solusi, Sobat Buku hadir untuk membantu!
Sobat Buku merupakan aplikasi mobile untuk pengelolaan pembukuan. Hadirnya Sobat Buku bertujuan dalam mempercepat pertumbuhan serta digitalisasi UMKM dengan menyediakan aplikasi pembukuan dan pencatatan yang tentunya canggih dan user friendly untuk dapat membantu keuangan usaha menjadi lebih tertata dengan baik, ringkas, efisien, hingga modern melalui proses sederhana.
Sobat Buku juga hadir dengan berbagai fitur unggulan, seperti:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pencatatan transaksi penjualan, pembelian, pesanan, serta transaksi biaya</li>
<li>Pembukuan untuk jurnal umum</li>
<li>Penambahan akun jurnal</li>
<li>Laporan keuangan, mulai dari neraca, laba rugi komersial, hingga neraca saldo</li>
<li>Menampilkan grafik berdasarkan penjualan dan pembelian dalam per hari</li>
<li>Perhitungan atas PPh Final UMKM</li>
<li>Pembuatan kode billing dan pembayaran pajak</li>
<li>Tersedia Konsultasi Pajak.</li>
</ul>
Sobat Buku hadir untuk menjadi Sobat UMKM dalam membantu proses keuangan bisnis secara digital dan tersistem secara otomatis dan terjamin keamanannya. Berikut ini adalah solusi yang diberikan oleh Sobat Buku kepada pelaku UMKM:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembayaran Pajak</li>
</ul>
Dengan menjadi user Sobat Buku, UMKM akan terbantu dalam melakukan pembayaran pajak. Dimana pembayaran dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu menggunakan MPN Pajakku dan metode pembayaran lainnya, seperti via kantor POS/Bank atau via ATM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembuatan Kode Billing</li>
</ul>
Dengan menjadi user Sobat Buku, UMKM juga dapat dibantu dalam hal pembuatan kode billing.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Membantu Pencatatan Besar Omzet</li>
</ul>
Pencatatan mengenai omzet usaha UMKM akan dibantu oleh Sobat Buku. Ketika menggunakan Sobat Buku, UMKM harus mengisi semua informasi mengenai usaha yang dijalankan. Informasi mengenai data awal yang sudah diisi serta data penjualan yang tercatat, akan menjadi informasi bagi Sobat Buku dalam menentukan kapan akan dikenakan PPh Final (PP23/2018) sebesar 0,5% untuk UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Membantu Pencatatan Atas Jenis Subjek Pajak</li>
</ul>
Menjadi user Sobat Buku, UMKM dapat memilih apakah ingin mendaftarkan sebagai NPWP orang pribadi ataupun NPWP badan sebagai NPWP profil utama pada saat dilakukan pencatatannya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Laporan Keuangan</li>
</ul>
Dengan menjadi user Sobat Buku, UMKM dapat melihat data laporan keuangan berdasarkan data transaksi yang sudah dicatat pada aplikasi Sobat Buku. Terdapat 3 jenis laporan keuangan yang dapat dilihat oleh user Sobat Buku, yaitu Laporan Laba/Rugi Komersial, Laporan Neraca, dan Laporan Neraca Saldo.
Nah, itu dia beragam fitur serta solusi yang Sobat Buku dapat berikan kepada penggunanya. Hanya dengan aplikasi Sobat Buku, Sobat dapat melakukan semua hal guna mengembangkan suatu usaha.. Ayo gabung menjadi pengguna Sobat Buku, dan nikmati kemudahannya!
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami d i<a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Seperti yang kita ketahui, keuangan menjadi salah satu masalah krusial yang kerap kali dialami oleh banyak pelaku UMKM. Hal ini disebabkan, karena kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya yang mengakibatkan pemasukan hingga pengeluaran keuangan tidak tercatat secara jelas dan rapi. Sebagai solusi, Sobat Buku hadir untuk membantu!

Pembukuan UMKM Jadi Instan, Sobat Buku Beri 3 Solusi Untuk Usahamu

UMKM bukanlah hal baru lagi di masyarakat Indonesia. UMKM sendiri merupakan sebuah usaha yang saat ini menjadi pilar dalam perekonomian di Indonesia. UMKM disebutkan telah memberikan kontribusi besar dalam putaran ekonomi saat ini, bahkan menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 95%. Dengan keterlibatan hingga pengaruh yang besar bagi negara, pemerintah mulai menetapkan kebijakan yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi UMKM.
Hingga saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengenaan pajak pada sektor UMKM. Dalam kondisi seperti itu, tentunya diperlukan pendampingan secara khusus bagi pelaku UMKM dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan yang dimiliki, sehingga usaha dapat berjalan dengan baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan UMKM ialah dengan menggandeng pihak yang ahli dalam bidang perpajakan, khususnya bagi UMKM. Sebagai contoh, Sobat Pajak.
Berdasarkan dari penilaian yang ada, kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh pelaku UMKM, yaitu hanya berfokus dalam aktivitas atau kegiatan usahanya saja tanpa mementingkan komponen-komponen lainnya yang notabene memiliki pengaruh besar dalam keberlangsungan usahanya. Sebagai contoh, dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa bisnis UMKM yang berhasil menjadi bisnis yang besar, namun dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai perpajakan, mereka menjadi kebingungan harus bagaimana, terlebih dalam proses pengelolaan pajaknya. Sementara itu, di sisi lain, otoritas pajak selalu melakukan pemeriksaan terhadap usaha atau bisnis yang sedang berjalan, termasuk dalam pengecekan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi pelaku bisnis UMKM secara jabatan dalam mengenakan pajak secara jabatan sesuai peraturan Undang-Undang pajak yang berlaku.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sudah sangat jelas bahwa UMKM perlu pendampingan secara khusus dalam memahami dan melaksanakan perpajakannya. Terkait hal tersebut, Sobat Pajak dapat menjadi sebuah jawaban dalam membantu masalah perpajakan Sobat.. Bagaimana bisa? Mari simak di bawah ini 5 cara Sobat Pajak dalam membantu kebutuhan perpajakan Sobat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Memberikan konsultasi hingga solusi dalam perpajakan yang mudah dimengerti bagi pelaku UMKM.</li>
<li>Berperan dalam membantu atau mewakilkan Wajib Pajak.</li>
<li>Menyediakan berbagai fitur pendukung, mulai dari Sobat Buku sebagai aplikasi pembantu dalam pembukuan dan pencatatan usaha, hingga Sobat POS sebagai aplikasi Point of Sales yang menjadi sistem kasir.</li>
<li>Menyediakan sarana informasi yang ter-update melalui beragam artikel pilihan yang diupdate setiap harinya.</li>
<li>Membantu dalam hal efisiensi waktu dan bisnis, lantaran urusan perpajakan sudah dibantu oleh Sobat Pajak.</li>
</ul>
Nah, itu dia 5 cara yang Sobat Pajak miliki dalam membantu kebutuhan perpajakan para Sobat. Untuk mendapatkan berbagai keuntungan ataupun manfaat lainnya, ayo bergabung menjadi mitra Sobat Pajak. Kelola pajak bisnismu, dimana saja dan kapan saja.

UMKM bukanlah hal baru lagi di masyarakat Indonesia. UMKM sendiri merupakan sebuah usaha yang saat ini menjadi pilar dalam perekonomian di Indonesia. UMKM disebutkan telah memberikan kontribusi besar dalam putaran ekonomi saat ini, bahkan menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 95%. Dengan keterlibatan hingga pengaruh yang besar bagi negara, pemerintah mulai menetapkan kebijakan yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi UMKM.

Artikel Sobat Pajak