Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan agar daya listrik kelompok rumah tangga miskin dinaikkan dari 450 volt ampera (VA) ke 900 VA. Artinya, daya listrik 450 VA berpotensi akan dihapus. Ini juga sekaligus akan menaikkan pelanggan daya listrik 900 VA ke 1.200 VA.
Ketua Banggar Said Abdullah mengungkapkan penghapusan golongan daya listrik 450 VA bisa meningkatkan permintaan terhadap listrik. Dengan begitu, oversupply (kelebihan kapasitas) pun bisa berkurang.
Di sisi lain, Said meminta PT PLN (Persero) tidak mengenakan biaya lagi ke masyarakat dalam mengubah daya tersebut. Seperti yang diketahui, bahwa pelanggan listrik 450 dan 900 VA merupakan masyarakat miskin. Adapun pelanggan dan penggunaan listrik dengan daya tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Said mencatat, bahwa PLN tengah mengalami over suplai listrik sebanyak 6 Giga Watt (GW) saat ini. Tak cukup sampai di situ, tahun depan akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan over suplai sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW. Belum lagi, pemerintah sedang menggemborkan produksi listrik dari Energi Baru Terbarukan. Said mencatat, apabil alistrik dari EBT itu masuh di tahun 2030, kemungkinan over suplai listrik yang dihadapi oleh PLN bisa semakin membengkak menjadi 41 GW.
Menurut Said, penggunaan listrik masyarakat dengan daya 450 VA sudah tidak jaman lagi. Kelak, dalam peningkatan daya 450 VA ke 900 VA itu dan ke 1.200 VA, PLN hanya perlu mengotak-atik perubahan meteran saja.
Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun membantah daya listrik 450 VA dihapus. Menurutnya, pemerintah berfokus untuk mendorong subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran. "Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan. Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA," ujar Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Yang jelas, kata Dadan, subsidi untuk listrik diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Adapun pengelompokan orang tidak mampu itu mengacu data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan agar daya listrik kelompok rumah tangga miskin dinaikkan dari 450 volt ampera (VA) ke 900 VA. Artinya, daya listrik 450 VA berpotensi akan dihapus. Ini juga sekaligus akan menaikkan pelanggan daya listrik 900 VA ke 1.200 VA.

Pemerintah Berencana Menghapus Daya Listrik 450 VA

Secara umum, harga pokok produksi atau HPP dapat diartikan sebagai besaran biaya untuk produksi yang harus dikeluarkan pelaku usaha atau perusahaan dalam periode waktu tertentu. Hal itu biasanya berkaitan dengan biaya-biaya pengadaan barang untuk bahan baku, peralatan produksi, ataupun pendukung lainnya. Bagi sebuah perusahan dagang, penghitungan dan penyusunan harga pokok menjadi suatu hal yang penting.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya yang bergerak di bidang makanan, bakery atau warung kini tersebar luas dan tergolong jenis bisnis yang paling diminati oleh para wirausahawan. Pada dasarnya, penghitungan HPP makanan bersumber pada tiga kunci utama, yakni:
<h2 style="text-align: justify;">Ketahui jenis dan jumlah bahan yang digunakan untuk makanan</h2>
Sebagai contoh, Ibu Rita ingin membuka usaha yang menjual roti coklat. Ibu Rita harus menyiapkan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti coklat. Ibu Rita bisa memilih tepung terigu kualitas premium dengan risiko harga pokok lebih mahal (dengan harga jual yang lebih mahal pula), atau tepung biasa dengan alasan efisiensi namun harga jual yang rendah pula. Penting untuk menetapkan jenis dan kualitas bahan, tanpa banyak diubah, untuk melihat tren penghitungan HPP yang tepat pula.
<h2 style="text-align: justify;">Menggunakan unit perhitungan yang sama untuk semua bahan</h2>
Unit penghitungan dalam bisnis kuliner biasanya memakai satuan unit gram (gr) untuk bahan solid, sedangkan mililiter (ml) untuk bahan cair. Kalau skalanya lebih besar bisa menggunakan kilogram, walaupun dalam skala UMKM biasanya jarang. Unit gram / mililiter ini dipakai untuk semua bahan. Sebagai contoh, pewarna makanan menggunakan 2 sendok makan, namun saat penimbangan unitnya menggunakan satuan unit gram, ada berapa gram dalam dua sendok itu. Ini karena total biaya nanti akan dihitung dengan unit yang sama untuk semua jenis barang.
<h2 style="text-align: justify;">Menghitung harga bahan yang digunakan</h2>
Pada bagian ini, pengusaha menghitung semua bahan yang digunakan untuk membuat makanan menggunakan satuan unit yang sejenis.
Sebagai contoh:
Ibu Rita ingin membuat roti coklat dengan asumsi hasil jadinya 10 buah. Berikut bahan yang akan digunakan untuk membuatnya, Ibu Rita juga harus melakukan konversi tiap bahannya menjadi satuan gram agar memudahkannya melakukan perhitungan HPP.
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="47">
No.
</td>
<td style="text-align: center;" width="202">
Bahan Baku
</td>
<td style="text-align: center;" width="125">
Unit Lama
</td>
<td style="text-align: center;" width="125">
Konversi
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
1.
</td>
<td width="202">
Tepung Terigu
</td>
<td width="125">
350 gram
</td>
<td width="125">
350 gram
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
2.
</td>
<td width="202">
Susu Bubuk
</td>
<td width="125">
1 sdm
</td>
<td width="125">
15 gram
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
3.
</td>
<td width="202">
Fermipan
</td>
<td width="125">
6 gram
</td>
<td width="125">
6 gram
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
4.
</td>
<td width="202">
Gula Pasir
</td>
<td width="125">
50 gram
</td>
<td width="125">
50 gram
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
5.
</td>
<td width="202">
Telur
</td>
<td width="125">
260 gram
</td>
<td width="125">
260 gram
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
6.
</td>
<td width="202">
Susu
</td>
<td width="125">
75 ml
</td>
<td width="125">
200 gram
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
7.
</td>
<td width="202">
Margarin
</td>
<td width="125">
75 gram
</td>
<td width="125">
75 gram
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
8.
</td>
<td width="202">
Garam
</td>
<td width="125">
1/2 sdt
</td>
<td width="125">
19 gram
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
9.
</td>
<td width="202">
Susu UHT
</td>
<td width="125">
2 sdm
</td>
<td width="125">
25 gram
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="374">
TOTAL
</td>
<td width="125">
1000 gram
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pada tabel di atas kita sudah menemukan satuan gram untuk beberapa item resep yang pada prakteknya diukur dengan satuan lain. Angka di atas hanya perkiraan, dan angka akuratnya tentunya membutuhkan timbangan. Setelah menemukan total gram dari satuan jual (1.000 gram dari tabel di atas), kemudian melakukan konversi lagi volume-volume itu ke dalam harga, untuk menemukan harga pokok.
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="47">
No.
</td>
<td style="text-align: center;" width="202">
Bahan Baku
</td>
<td style="text-align: center;" width="125">
Konversi
</td>
<td style="text-align: center;" width="125">
Harga / Gram
</td>
<td style="text-align: center;" width="125">
Total Harga
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
1.
</td>
<td width="202">
Tepung Terigu
</td>
<td width="125">
350 gram
</td>
<td width="125">
Rp 20
</td>
<td width="125">
&nbsp;Rp 7.000
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
2.
</td>
<td width="202">
Susu Bubuk
</td>
<td width="125">
15 gram
</td>
<td width="125">
Rp 50
</td>
<td width="125">
&nbsp;Rp 750
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
3.
</td>
<td width="202">
Fermipan
</td>
<td width="125">
6 gram
</td>
<td width="125">
Rp 30
</td>
<td width="125">
&nbsp;Rp 180
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
4.
</td>
<td width="202">
Gula Pasir
</td>
<td width="125">
50 gram
</td>
<td width="125">
Rp 15
</td>
<td width="125">
&nbsp;Rp 750
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
5.
</td>
<td width="202">
Telur
</td>
<td width="125">
260 gram
</td>
<td width="125">
Rp 23
</td>
<td width="125">
&nbsp;Rp 5.980
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
6.
</td>
<td width="202">
Susu
</td>
<td width="125">
200 gram
</td>
<td width="125">
Rp 40
</td>
<td width="125">
&nbsp;Rp 8.000
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
7.
</td>
<td width="202">
Margarin
</td>
<td width="125">
75 gram
</td>
<td width="125">
Rp 45
</td>
<td width="125">
&nbsp;Rp 3.375
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
8.
</td>
<td width="202">
Garam
</td>
<td width="125">
19 gram
</td>
<td width="125">
Rp 13
</td>
<td width="125">
&nbsp;Rp 247
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
9.
</td>
<td width="202">
Susu UHT
</td>
<td width="125">
25 gram
</td>
<td width="125">
Rp 60
</td>
<td width="125">
&nbsp;Rp 1.500
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
&nbsp;
</td>
<td width="202">
Total
</td>
<td width="125">
1000 gram
</td>
<td width="125">
Harga Pokok
</td>
<td width="125">
Rp 27.782
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Berdasarkan perhitungan di atas, harga pokok produksi 10 roti yang dibuat Ibu Rita seharga Rp 27.782. Berarti 1 roti coklat memiliki HPP sebesar Rp 2.778.
Ini adalah harga pokok dari beli, produksi, hingga jadi. Besaran ini masih bisa ditambahkan atau dikurangkan dengan komponen-komponen lain yang terpakai semisal: biaya transport jika pembeliannya pakai jasa kurir, potongan pembelian grosir jika membeli partai besar atau pada musim promo, dan lain sebagainya.

Secara umum, harga pokok produksi atau HPP dapat diartikan sebagai besaran biaya untuk produksi yang harus dikeluarkan pelaku usaha atau perusahaan dalam periode waktu tertentu. Hal itu biasanya berkaitan dengan biaya-biaya pengadaan barang untuk bahan baku, peralatan produksi, ataupun pendukung lainnya. Bagi sebuah perusahan dagang, penghitungan dan penyusunan harga pokok menjadi suatu hal yang penting.

Perhitungan HPP untuk Usaha Kuliner

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan berimbas pada peningkatan inflasi. Presiden Joko Widodo pun mengakui, penyesuaian subsidi BBM yang sudah diumumkan tersebut akan berimbas pada inflasi. Ia membeberkan, menurut hitungan para menteri, penyesuaian harga BBM ini akan menambah inflasi sekitar 1,8%. Hal ini disampaikan Jokowi di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu, 7 September lalu.
Inflasi Indonesia hingga akhir Agustus 2022, sudah mencapai 4,6% year on year (yoy), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 4,9%. Kenaikan inflasi akan terjadi apabila pemerintah tidak melakukan upaya apapun. Namun, Jokowi memastikan pemerintah akan intervensi. Maka dari itu sederet kebijakan diluncurkan bahkan sebelum harga BBM naik.
Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 24 triliun sebagai bantalan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600.000 untuk 20,65 juta keluarga. Kemudian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan, bantuan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per pekerja.
Presiden pun meminta pemerintah daerah (pemda) untuk turut berperan mengatasi inflasi seperti saat menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu pemda diwajibkan untuk membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) yang mencakup dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bantuan sosial (bansos). Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Selain itu, menurutnya, belanja tak terduga (BTT) dalam APBD juga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Seperti untuk memenuhi kebutuhan biaya transportasi dan distribusi komoditas bahan pangan. Ia mencontohkan, seperti ketika harga bawang merah naik karena ada penambahan ongkos transportasi, maka pemda bisa berperan untuk menutup biaya transportasi tersebut sehingga harga bawang merah menjadi terkendali.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan berimbas pada peningkatan inflasi. Presiden Joko Widodo pun mengakui, penyesuaian subsidi BBM yang sudah diumumkan tersebut akan berimbas pada inflasi. Ia membeberkan, menurut hitungan para menteri, penyesuaian harga BBM ini akan menambah inflasi sekitar 1,8%. Hal ini disampaikan Jokowi di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu, 7 September lalu. 

Jokowi Perkirakan Kenaikan BBM akan Tambah Inflasi 1,8%

Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan bahwa akan memberikan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) pada awal September 2022. BLT BBM 2022 merupakan salah satu program dari pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat akibat tekanan naiknya harga kebutuhan pangan di tengah naiknya harga BBM. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
BLT dari pengalihan subsidi BBM akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing sebesar Rp 600.000 yang diberikan secara bertahap dalam dua kali penyaluran atau pembayaran, yakni pada bulan September sampai Desember 2022 nanti. Masing-masing pencairan akan menerima Rp300.000, sehingga jumlah total dana yang bisa didapatkan adalah Rp600.000.
Tentunya penyaluran BLT BBM 2022 oleh Kemensos ini hanya diberikan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat serta kriteria yang ditentukan, yaitu masyarakat yang termasuk kategori penerima dari golongan keluarga miskin, pra sejahtera, dan juga yang terdampak pandemi Covid-19.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Daftar Bansos BLT BBM 2022</h2>
Risma mengatakan, masyarakat dapat mengajukan diri sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Program Usul Sanggah. Program Usul Sanggah ini merupakan fitur di dalam Aplikasi Cek Bansos yang tujuannya sebagai solusi permasalahan data orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan (exclusion error), atau sebaliknya. Melalui fitur ini, pemilik akun dapat mendaftarkan diri, keluarga, warga atau fakir miskin lain secara langsung pada tombol tambah usulan. Apabila pemilik akun mengusulkan keluarga sendiri, status tertulis 1 Kartu Keluarga (KK).
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fitur Usul</li>
</ul>
Fitur usul ini digunakan jika seseorang yang telah memenuhi kriteria untuk BLT UMKM 2022 dan melakukan pengecekan data pengguna namun, belum ditemukan pada Cek Bansos, maka bisa menggunakan fitur usul ini. Berikut cara melakukan fitur usul:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Mengunduh Aplikasi Cek Bansos melalui Play Store untuk Android dan IOS untuk pengguna iPhone.</li>
<li>Melakukan login akun atau jika belum memiliki akun bisa membuat akun terlebih dahulu dengan menyiapkan data-data yang diperlukan (KTP, KK, nomor telepon, email)</li>
<li>Kemudian, klik tombol menu "Daftar Usulan" pada halaman menu.</li>
<li>Klik tombol "Tambah Usulan".</li>
<li>Mengisi formulir sesuai dengan data kependudukan Calon Penerima Manfaat.</li>
<li>Memilih jenis bantuan sosial (BPNT/PKH).</li>
<li>Selanjutnya, mengunggah 2 foto, yaitu KTP dan rumah tampak depan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fitur Sanggah</li>
</ul>
Fitur sanggah digunakan untuk menilai apakah seseorang di sekitar daerah Anda layak mendapat BLT atau tidak. Cara menggunakan fitur sanggah:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Membuka Aplikasi Cek Bansos dan login akun</li>
<li>Klik menu "Tanggapan Kelayakan".</li>
<li>Halaman akan menampilkan data penerima BLT di sekitar tempat tinggal Anda.</li>
<li>Kemudian, berikan tanggapan dengan memilih ikon jempol menghadap ke bawah. Ikon ini untuk menilai penerima tersebut tidak layak mendapatkan BLT BBM. Sementara ikon jempol menghadap ke atas untuk menilai seseorang itu sudah layak.</li>
<li>Isi alasan mengapa orang tersebut tidak layak menerima BLT.</li>
<li>Terakhir, klik "Kirimkan Tanggapan". Setelah mengajukan diri lewat Program Usul Sanggah ini, Kemensos akan memverifikasi data tersebut.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Cek Penerima BLT BBM 2022 </h2>
Bagi masyarakat yang ingin mengecek apakah sudah terdaftar sebagai penerima BLT BBM atau belum, bisa melalui situs <a href="https://cekbansos.kemensos.go.id/">https://cekbansos.kemensos.go.id/</a> caranya adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mengunjungi situs <a href="https://cekbansos.kemensos.go.id/">https://cekbansos.kemensos.go.id/</a></li>
<li>Mengisikan data yang dibutuhkan yaitu nama lengkap sesuai KTP dan informasi wilayah domisili sebagai penerima manfaat.</li>
<li>Kemudian memasukkan kode Captcha yang terdiri dari 8 digit huruf sebagaimana terlihat dalam gambar.</li>
<li>Selanjutnya klik "Cari Data".</li>
<li>Kemudian, jika nama Anda muncul, maka Anda sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat dalam DTKS Kemensos dan berhak mendapatkan BLT BBM 2022 sebesar Rp 600.000.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Penyaluran BLT BBM 2022</h2>
Kemensos sudah bekerja sama dengan PT Kantor POS Indonesia dalam melakukan pembagian BLT BBM 2022. Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat bisa mendatangi Kantor Pos terdekat untuk melakukan pencairan dana BLT, berikut caranya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Datang ke kantor pos yang ditunjukn sesuai dengan jadwal yang tertera di undangan</li>
<li>Mengambil nomor antrean yang ada di kantor pos</li>
<li>Serahkan berkas dokumen (surat undangan, KTP, KK) kepada pegawai Kantor Pos</li>
<li>Jika dokumen Anda dinyatakan valid, maka Anda akan langsung mendapatkan BLT BBM</li>
</ul>
Sebagai catatan untuk para penerima BLT BBM, pastikan untuk datang di Kantor Pos tepat waktu sesuai jadwal yang tertera. Jika tidak, maka pihak Kantor Pos tidak akan melayani kebutuhan Anda. Bansos yang diterima berupa uang tunai ini juga tidak ada potongan apapun.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan bahwa akan memberikan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) pada awal September 2022. BLT BBM 2022 merupakan salah satu program dari pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat akibat tekanan naiknya harga kebutuhan pangan di tengah naiknya harga BBM. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Cara Mendaftar dan Mengecek Penerima Bansos BLT BBM 2022

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah secara resmi menaikkan tarif ojek online (ojol) di Indonesia. Kebijakan ini berlaku per 10 September 2022 seiring dengan adanya kenaikan harga BBM.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menjelaskan penyesuaian biaya jasa ini dilakukan terhadap komponen bahan bakar minyak (BBM), upah pegawai, dan jasa lainnya. Adapun, komponen penentuan biaya jasa untuk ojol ini terdiri atas biaya langsung dan tak langsung, di antaranya yakni kenaikan UMR, asuransi pengemudi, biaya minimal order 4 km pertama, dan kenaikan harga BBM.
<h2 style="text-align: justify;">Daftar Tarif Ojek Online Terbaru</h2>
Pemerintah melakukan penyesuaian kembali terhadap tarif ojek online yang sebelumnya tertuang dalam aturan Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KP 564 Tahun 2022. Berikut adalah daftar tarif ojek online terbaru yang akan diberlakukan pada 10 Septermber 2022:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Zona I (Sumatera, Bali, Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek)</h3>
</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah : Rp2.000/km
Biaya jasa batas atas : Rp2.500/km
Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa per 4 km pertama antara Rp 8.000 sampai Rp 10.000
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek)</h3>
</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah : Rp 2.550/km
Biaya jasa batas atas : Rp 2.800/km
Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa per 4 km antara Rp 10.200 sampai Rp 11.200
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua)</h3>
</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah : Rp 2.300/km
Biaya jasa batas atas : Rp 2.750/km
Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa per 4 km antara Rp 9.200 sampai Rp 11.000.
Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Suharto menjelaskan pertimbangan kenaikan tarif ojol rata-rata sebesar 8 persen dilandasi oleh sejumlah kajian yang telah dilakukan. Pihaknya juga harus menyeimbangkan pelayanan reguler saat ini, karena dengan adanya kenaikan lebih tinggi dari itu tidak menutup kemungkinan pangsa pasar ojek online akan bergeser kepada angkutan reguler.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah secara resmi menaikkan tarif ojek online (ojol) di Indonesia. Kebijakan ini berlaku per 10 September 2022 seiring dengan adanya kenaikan harga BBM.

Kemenhub Resmi Menaikkan Tarif Ojek Online

Saat ini alat pembayaran secara non-tunai (cashless) semakin diminati oleh masyarakat. Dengan metode yang satu ini, masyarakat tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam jumlah banyak.
Salah satu alat pembayaran yang sekarang marak di tengah masyarakat adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. QRIS ini sudah sering digunakan sebagai metode alat pembayaran non-tunai, tidak hanya di toko-toko, bahkan ada beberapa juru parkir, angkutan umum sampai becak yang menyediakan QRIS sebagai alat pembayaran.
QRIS sendiri merupakan standar kode QR di Indonesia dimana sistem ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS ini sebenernya bukanlah metode pembayaran yang baru namun sudah diluncurkan sejak Agustus 2019 yang lalu.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mendapatkan QRIS</h2>
QRIS ini sangat memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha. Dengan adanya QRIS ini, pelaku usaha bisa lebih mudah untuk mengurus usahanya dan tidak perlu repot menyiapkan uang tunai banyak-banyak. Ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar bisa mendapatkan QRIS untuk metode pembayaran usaha, berikut langkah-langkahnya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Registrasi</li>
</ul>
Langkah awal untuk mendaptkan QRIS dengan mengakses website <a href="http://www.qris.id">www.qris.id</a> dan memahami informasi yang diberikan dan melakukan pendaftaran di halaman <a href="http://www.qris.id/register">www.qris.id/register</a>, kemudian mengisi form pendaftaran yang ada.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembayaran</li>
</ul>
Setelah melakukan pengisian form, maka selanjtnya akan diarahkan pembayaran QRIS menggunakan e-wallet (GoPay, Ovo, Dana, LinkAja, ShopeePay, dll). Anda akan diberikan waktu maksimal 14 hari untuk melakukan pembayaran jika sudah melakukan pengisian form, namun belum melakukan pembayaran. Jika lewat dari 14 hari, maka data isian pada form akan direset
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mendapatkan Notifikasi Registrasi</li>
</ul>
Setelah melakukan pembayaran, maka Anda akan mendapatkan username dan password yang bisa digunakan untuk login di halaman dashboard yang akan dikirim melalui email dan WhatsApp yang diinputkan di form pendaftaran.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Melakukan Upload File</li>
</ul>
Jika sudah melakukan login, selanjutnya Anda akan diarahkan untuk melakukan upload file kelengkapan administrasi sebelum pengajuan diproses. Jika data yang diupload mengalami kendala, dalam waktu 1x24 jam akan diinfokan kembali untuk diperbaiki melalui email dan WhatsApp
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mendapatkan Notifikasi Kelengkapan File</li>
</ul>
Dalam waktu maksimal 7 hari kerja, Anda akan menerima notifikasi melalui media email dan WhatsApp, apakah data yang disampaikan sudah benar, lengkap atau masih ada yang kurang. Jika terdapat kesalah data, maka wajib direvisi atau dilengkapi. Bila dokumen sudah lengkap, maka pelanggan bisa langsung mencetak QRIS secara mandiri. Dengan menggunakan bantuan dashboard QRIS, Anda bisa melakukan monitoring uang yang masuk di QRIS.
<h2 style="text-align: justify;">Besar Biaya Transaksi pada QRIS</h2>
MDR (Merchant Discount Rate) merupakan biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara (PT Telkom) Sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Biaya ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak penjual misalkan, transaksi sebesar Rp 10.000 dengan tarif 0,5%, maka uang bersih yang akan didapat oleh pihak penjual sebesar Rp9.950. Berikut adalah besaran tarif MDR untuk transaksi QRIS:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Biaya 0,7% untuk Pembayaran Reguler</li>
<li style="text-align: justify;">Biaya 0,6% untuk Transaksi yang Berkaitan dengan Pendidikan</li>
<li style="text-align: justify;">Biaya 0,4% untuk Transaksi di SPBU</li>
<li style="text-align: justify;">Biaya 0% untuk Transaksi Yayasan / Organisasi</li>
</ul>

Saat ini alat pembayaran secara non-tunai (cashless) semakin diminati oleh masyarakat. Dengan metode yang satu ini, masyarakat tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam jumlah banyak.

Cara Mendaftarkan QRIS sebagai Metode Pembayaran Usaha

Bagi para pemilik usaha, mesin EDC tentunya memiliki peran penting dalam menjalankan usaha. Mesin EDC ini berfungsi sebagai alternatif metode pembayaran secara non-tunai, baik menggunakan kartu kredit maupun kartu debit dari bank-bank tertentu. Bahkan saat ini sudah ada mesin EDC yang menyediakan metode pembayaran dengan QRIS untuk e-wallet. Untuk mendapatkan mesin EDC ini sebenarnya tidak sulit dan bahkan beberapa bank tidak menarik biaya administrasi untuk jangka waktu tertentu.
Mesin EDC atau Electronic Data Capture sering dijumpai di loket-loket pembayaran atau kasir. Untuk penggunaannya, mesin ini memerlukan sebuah line telepon, ada juga yang menggunakan kartu SIM.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Mesin EDC</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>GPRS Mobile</h3>
</li>
</ul>
Mesin provider EDC dengan jenis GPRS mobile dapat digunakan di mana saja karena menggunakan sinyal dari operator seperti handphone. GPRS Mobile tidak harus selalu terhubung dengan stop kontak karena sudah memiliki baterai sendiri. Jadi, lebih mudah untuk dibawa kemana saja. Jenis ini cocok untuk pengusaha yang sedang mengadakan event dan membutuhkan alat pembayaran yang bisa dibawa kemana-mana.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>GPRS </h3>
</li>
</ul>
mesin EDC yang satu ini bergantung pada sinyal seluler. Akan tetapi, sumber tenaganya datang dari listrik. Mesin EDC jenis ini juga wajib terhubung dengan stop kontak listrik. Cara kerjanya sendiri menggunakan SIM Card pada handphone, tetapi harus tetap tersambung kabel seperti telepon rumah. Model yang satu ini cocok untuk usaha yang tidak memiliki kabel fixed line telepon dari Telkom.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Fixed Line (Line Telepon)</h3>
</li>
</ul>
Mesin EDC jenis Fixed Line ini adalah mesin EDC yang menggunakan kabel telepon fixed dari Telkom untuk sarana komunikasi data dengan bank. Karena menggunakan jaringan kabel dari Telkom, maka pengusaha juga harus membayar biaya tambahan untuk berlangganan dimana biayanya bisa berusbah tergantung kebijakan dari Telkom.
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Mendapatkan Mesin EDC</h2>
Ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk mendapatkan mesin EDC. Secara umum, berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan mesin EDC dari bank:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fotokopi kartu identitas pemilik usaha; KTP untuk WNI atau Paspor/KITAS/KITAP untuk WNA</li>
<li>Fotokopi NPWP</li>
<li>Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li>
<li>Surat keterangan tempat usaha atau sertifikat kepemilikan</li>
<li>Memiliki rekening tabungan dari bank yang bersangkutan</li>
<li>Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh bank</li>
</ul>
Jika sudah menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, berikut cara untuk mendapatkan mesin EDC dari bank
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menjadi Nasabah dari bank yang bersangkutan</h3>
</li>
</ul>
Pemilik usaha harus menjadi nasabah dari bank yang terkait, misalna ingin memiliki mesin EDC BCA, maka harus memiliki rekening di Bank BCA. Untuk jenis rekeningnya bisa rekening tabungan biasa atau giro. Hal ini agar ketika menerima pembayaran dari pelanggan, uang bisa langsung masuk ke rekening.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menyiapkan Dokumen yang dibutuhkan</h3>
</li>
</ul>
Pemilik usaha harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sudah disebutkan tadi sebelum mengajukan mesin EDC kepada bank.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Datang ke Kantor Cabang Bank</h3>
</li>
</ul>
Jika sudah memenuhi semua persyaratan, selanjutnya pemilik usaha bisa datang ke bank dan melakukan pengajuan mesin EDC. Setelah itu, pemilik usaha akan diberikan formulir permohonan untuk mesin EDC dan panduan-panduan untuk menggunakan mesin EDC dari bank yang terkait.
<h2 style="text-align: justify;">Hal yang perlu diperhatikan dari Mesin EDC</h2>
Jika sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan mesin EDC dan persyaratannya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika memiliki mesin EDC, berikut poin-poinnya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya transaksi di Mesin EDC ditanggung pedagang atau merchant</h3>
</li>
</ul>
Biaya transaksi pada mesin EDC sepenuhnya dibebankan kepada pedagang. Biaya transaksi ini dinamakan Merchant Discount Rate (MDR). Untuk setiap metode pembayaran yang digunakan pada EDC, terdapat tarif-tarif yang berbeda. Contohnya ketika kartu debit BCA ditransaksikan pada mesin EDC milik BCA, maka nasabah tidak dikenakan biaya. Namun, merchant dikenakan biaya 0,15 persen dari transaksi. Dan ketika kartu debit BCA ditransaksikan di mesin EDC bank lain, maka merchant akan dikenakan biaya MDR sebesar 1%, tergantung jenis bisnisnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Transaksi dengan mesin EDC bisa gagal</h3>
</li>
</ul>
Transaksi pada mesin EDC bisa saja mengalami kegagalan. Sebagai pemilik usaha juga harus bisa memahami istilah pada gagalnya mesin. Demi menghindari kegagalan, sebaiknya menghindai penggesekan kedua kalinya atau double swipe. Sebab Bank Indonesia atau BI melarang dilakukannya double swipe. Menurut BI, dilakukannya double swipe bisa berpotensi terjadinya pencurian data. Berikut beberapa penyebab gagalnya transaksi pada mesin EDC:
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;">Kesalahan memasukkan PIN.</li>
<li style="text-align: justify;">Gangguan sistem atau jaringan.</li>
<li style="text-align: justify;">Kerusakan pada pita magnetik.</li>
<li style="text-align: justify;">Saldo atau limit tidak cukup</li>
</ul>
</li>
</ul>

Bagi para pemilik usaha, mesin EDC tentunya memiliki peran penting dalam menjalankan usaha. Mesin EDC ini berfungsi sebagai alternatif metode pembayaran secara non-tunai, baik menggunakan kartu kredit maupun kartu debit dari bank-bank tertentu. Bahkan saat ini sudah ada mesin EDC yang menyediakan metode pembayaran dengan QRIS untuk e-wallet. Untuk mendapatkan mesin EDC ini sebenarnya tidak sulit dan bahkan beberapa bank tidak menarik biaya administrasi untuk jangka waktu tertentu.

Cara Mendapatkan Mesin EDC

Presiden Jokowi akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022 kemarin. Pertalite mengalami kenaikan dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Perlu diketahui konsumsi Pertalite di Indonesia mencapai 80% dari total bensin. Sehingga kenaikan harga Pertalite tentu akan mendorong kenaikan inflasi, yang mungkin saja meningkat.
Sebelumnya, banyak pihak telah mewanti-wanti bahwa pengurangan jatah subsidi BBM bakal berdampak pada inflasi, daya beli, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai akan memicu kenaikan harga di berbagai sektor.
<h2 style="text-align: justify;">Sektor Transportasi</h2>
Di sektor transportasi, kenaikan tarif angkutan umum perkotaan (angkot) tak dapat dibendung. Adapun di Kota Bogor, Jawa Barat, tarif angkot resmi mengalami kenaikan. Penyesuaian tarif angkot di Kota Bogor itu telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor Nomor 551.2/KEP.280-DISHUB/2022 tentang Tarif Angkutan Umum Jenis Pelayanan Angkutan Kota Tipe Bus Kecil Kelas Ekonomi di Wilayah Kota Bogor.
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menaikkan tarif angkutan umum kota (angkot) sebesar Rp1.000 bagi pelajar dan Rp1.500 bagi penumpang umum sebagai dampak kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Jabar, Senin, 5 September 2022, menyebutkan tarif baru angkot disepakati Rp4.000 untuk pelajar dari semula Rp3.000 dan Rp5.000 untuk orang dewasa dari sebelumnya Rp3.500.
Tidak hanya tarif angkot saja yang mengalami kenaikan. Beberapa usaha di sektor transportasi juga merencanakan akan menaikkan harganya, seperti Damri, jasa logistik, dan juga tarif argo taksi.
<h2 style="text-align: justify;">Inflasi</h2>
Sebelumnya, banyak pihak telah mewanti-wanti bahwa pengurangan jatah subsidi BBM bakal berdampak pada inflasi, daya beli, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi. Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengungkapkan, berdasarkan perhitungannya, jika harga pertalite mencapai Rp 10.000, kontribusi terhadap inflasi nasional bisa mencapai 0,97 persen. Ia memperkirakan inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen secara tahunan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga memiliki perkiraan senada. Kenaikan harga BBM yang merupakan komoditas primer tentunya akan berdampak kepada kenaikan harga komoditas lainnya.
<h2 style="text-align: justify;">Angka Pengangguran dan Kemiskinan</h2>
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi, masyarakat miskin akan semakin sulit menjalani kehidupan sehari-hari. Situasi ini berpotensi pula menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia
BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis. Akibatnya, perusahaan akan meminimalisir biaya operasional, misalnya dengan menghentikan rekrutmen karyawan baru hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menjawab serangkaian prediksi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus memantau dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab sebagaimana diketahui, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap tingkat indeks harga konsumen (IHK) hingga roda perekonomian nasional. Namun demikian, ia menilai penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun akan mampu meminimalisir dampak lonjakan harga BBM. Ia mengklaim, tingkat kemiskinan dapat dijaga melalui penyaluran bansos yang terdiri dalam tiga skema, yaitu pemberian BLT, bantuan subsidi gaji, dan dana untuk membantu sektor transportasi.

Presiden Jokowi akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022 kemarin. Pertalite mengalami kenaikan dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Perlu diketahui konsumsi Pertalite di Indonesia mencapai 80% dari total bensin. Sehingga kenaikan harga Pertalite tentu akan mendorong kenaikan inflasi, yang mungkin saja meningkat.

Melihat Dampak dari Kenaikan Harga BBM

Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM pada hari Sabtu, 3 September pukul 13.30 WIB. Namun, harga baru tersebut baru berlaku sejam setelah diumumkan atau pukul 14.30 WIB.
Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM Pertalite, Solar, dan juga Pertamax. Pengumuman harga BBM naik tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dalam jumpa pers di Istana Merdeka didampingi Mensesneg Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada hari Sabtu lalu.
Jokowi mengatakan hal ini terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN. Subsidi 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun rupiah. Sinyal kenaikan harga BBM subsidi ini memang sudah bergema sejak beberapa minggu lalu karena proyeksi kuota APBN 2022 jebol akhir tahun.
<h2 style="text-align: justify;">Rincian Kenaikan Harga BBM</h2>
Berikut rincian atau update harga Kenaikan BBM Pertalite, Solar, hingga Pertamax yang naik berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter</li>
<li style="text-align: justify;">Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter</li>
<li style="text-align: justify;">Harga Pertamax dari Rp 12.500 naik menjadi Rp 14.500 per liter.</li>
</ul>

Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM pada hari Sabtu, 3 September pukul 13.30 WIB. Namun, harga baru tersebut baru berlaku sejam setelah diumumkan atau pukul 14.30 WIB. 

Pemerintah Mengumumkan Kenaikan Harga BBM

Di tengah ramainya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 September 2022. Produk BBM non-subsidi yang dipangkas harganya adalah Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex
Dikutip dari laman resmi Pertamina.com, PT Pertamina (Persero) menyatakan telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Sebelumnya, Pertamina sempat menaikkan harga BBM non-subsidi karena tingginya harga minyak dunia pada 3 Agustus 2022 lalu. Saat ini, harga BBM jenis Pertamax Turbo tercatat telah turun Rp2.000 per liter menjadi Rp15.900 per liter dari sebelumnya Rp17.900 per liter. Kemudian, harga Pertamina Dex juga turun Rp1.500 per liter menjadi Rp17.400 per liter dari sebelumnya Rp18.900 per liter.&nbsp; Sedangkan, Dexlite tercatat berada pada angka Rp17.100 per liter atau turun Rp700 per liter dari harga sebelumnya yang hanya Rp17.800 per liter.
Adapun penurunan harga tersebut berbeda disetiap wilayah seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur hingga Papua.

Di tengah ramainya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 September 2022. Produk BBM non-subsidi yang dipangkas harganya adalah Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex

Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Resmi Turun

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menunda pemberlakuan tarif baru untuk ojek online (ojol) yang seharusnya berlaku mulai 29 Agustus 2022. Tercatat, sudah dua kali Kemenhub melakukan penundaan kenaikan tarif ojol. Sebelumnya, Kemenhub memutuskan untuk menaikkan tarif ojol mulai 10 hari kalender sejak Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat berlaku pada 14 Agustus 2022. Namun, beberapa hari sebelum tarif baru berlaku, Kemenhub mengumumkan penundaan kenaikan menjadi 29 Agustus 2022 hingga akhirnya kembali menunda penerapannya.
Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan penundaan kedua kalinya dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Kemenhub juga masih terus berkoordinasi, dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pakar transportasi mengenai tarif ojek online ini. Kemenhub juga akan segera menyampaikan ke masyarakat jika telah diambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif ojol ini.
Berdasarkan riset yang diadakan oleh Research Institute for Socio-Economic Development (RISED) berjudul "Persepsi Konsumen Terhadap Kenaikan Tarif Ojek Daring di Indonesia" terdapat 53,3% konsumen yang menyatakan akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, jika kenaikan tarif jadi dilakukan. Ketua tim peneliti RISED Rumayya Batubara berpendapat, perpindahan para pengguna ojol ke kendaraan pribadi ini tentunya juga akan memperparah kemacetan yang terjadi di kota-kota besar. Survei yang dilakukan pada 1.000 konsumen pengguna ojol itu juga menyatakan pengguna menilai kebijakan tarif terlalu mahal. Batasan tarif dirasa tidak mencerminkan daya beli masyarakat tiap wilayah dan harga yang sekarang telah sesuai. Dalam survei terungkap banyak konsumen hanya mampu memberikan tambahan biaya Rp 500 hingga Rp 3.000 untuk tiap perjalanan. Sementara itu, kenaikan pada peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 mencapai Rp 2.800 hingga Rp 6.200.
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Baru Ojol</h2>
Tarif ojol sendiri diatur dalam 3 zona berbeda. Tarif terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah, serta biaya jasa minimal per 5 km pertama. Berikut tarif ojol terbaru yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan 564/2022:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Zona I (Sumatera, Bali, Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek) </h3>
</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850/km
Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300/km.
Rentang biaya jasa minimal: Rp 9.250 sampai dengan Rp 11.500 (sebelumnya Rp 7.000-Rp 10.000).
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Jasa Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek)</h3>
</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.600/km (sebelumnya Rp 2.000/km)
Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.700/km (sebelumnya Rp 2.500/km)
Rentang biaya jasa minimal: Rp 13.000 sampai dengan Rp 13.500 (sebelumnya Rp 8.000 - Rp 10.000).
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, Papua)</h3>
</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100/km
Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.600/km.
Rentang biaya jasa minimal: Rp 10.500 sampai dengan Rp 13.000 (sebelumnya Rp 7.000-Rp 10.000).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menunda pemberlakuan tarif baru untuk ojek online (ojol) yang seharusnya berlaku mulai 29 Agustus 2022. Tercatat, sudah dua kali Kemenhub melakukan penundaan kenaikan tarif ojol. Sebelumnya, Kemenhub memutuskan untuk menaikkan tarif ojol mulai 10 hari kalender sejak Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat berlaku pada 14 Agustus 2022. Namun, beberapa hari sebelum tarif baru berlaku, Kemenhub mengumumkan penundaan kenaikan menjadi 29 Agustus 2022 hingga akhirnya kembali menunda penerapannya.

Kemenhub Menunda Kenaikan Tarif Ojol Lagi

Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/BI 7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75% setelah mempertahankan suku bunga di level terendah sepanjang sejarah sejak Februari 2021. Itu berarti, kenaikan ini jadi yang pertama setelah 17 bulan berturut-turut suku bunga BI 7 days repo rate ditahan di level 3,5%. Tidak hanya itu, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility&nbsp; sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi di global maupun domestik. Dari sisi global, Perry menilai proses pemulihan ekonomi akan terganggu di tengah lonjakan inflasi dan kebijakan moneter di beberapa negara. Keputusan kenaikan suku bunga ini juga sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat.
Selain itu, Perry juga menyampaikan perekonomian global berisiko tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya disertai dengan peningkatan risiko stagflasi dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan China berisiko lebih rendah dari proyeksi sebelumnya dikarenakan inflasi global masih tinggi imbas perang Rusia dan Ukraina.

Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/BI 7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75% setelah mempertahankan suku bunga di level terendah sepanjang sejarah sejak Februari 2021. Itu berarti, kenaikan ini jadi yang pertama setelah 17 bulan berturut-turut suku bunga BI 7 days repo rate ditahan di level 3,5%. Tidak hanya itu, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility  sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%.

Artikel Sobat Pajak