<p style="text-align: justify;">BLT merupakan singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah. Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai kepada UMKM yang mana dilaksanakan per bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Pemberian BLT UMKM ini diberikan sebesar Rp1,2&nbsp; Juta yang mana diberikan kepada pelaku usaha kecil dan juga menengah yang telah memenuhi syarat.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemberian BLT ini diperuntukkan dalam penambahan modal bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hal ini menjadi suatu solusi dari pemerintah dalam anitisipasi inflasi yang dikarenakan kenaikan harga BBM. Dalam memperoleh BLT, para pelaku UMKM harus memiliki usaha yang jelas dan benar adanya. Pemberian BLT UMKM ini harus berkoordinasi dengan pemerintah dalam memperoleh BLT tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Syarat agar UMKM terdaftar sebagai penerima BLT UMKM, maka harus memenuhi beberapa ketentuan berikut ini :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).</li>
<li>Pelaku UMKM memiliki kartu identitas penduduk atau yang disebut dengan KTP.</li>
<li>Terdaftra sebagai pelaku usaha mikro yang sudah dibuktikan berdasarkan surat usulan dari calon penerima BPUM serta dari pengusul BPUM dilengkapi dengan lampirannya.</li>
<li>Tidak terdaftar sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) seperti TNI, Polri, Pegawai dari BUMN dan</li>
<li>Pelaku UMKM tidak sedang menerima kredit atau pinjaman atau pembiayaan dari bank ataupun KUR.</li>
<li>Bagi pelaku UMKM yang sudah memiliki KTP serta domisili usaha yang berbeda, maka diharuskan untuk melampirkan SKU (Surat Keterangan Usaha).</li>
<li>Segera daftarkan diri pada pihak Dinas Koperasi dan juga UKM dari setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Selain melalui dinas koperasi, bagi pelaku UMKM yang sudah terdaftar online maka pendaftaran BLT juga bisa dilakukan secara online, dan tidak perlu datang ke dinas setempat untuk melakukan pendaftaran.</p>
<p style="text-align: justify;">Cara mendaftar untuk menjadi UMKM Online yaitu sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Membuka website <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>.</li>
<li>Lalu klik Daftar.</li>
<li>Setelah itu pilih sesuai dengan skala usaha UMKM yang dimiliki oleh pelaku UMKM.</li>
<li>Lalu isi data sesuai yang diperlukan lalu klik Daftar.</li>
<li>Lalu akan muncul notifikasi pada email dan klik tombol aktivasi yang telah dikirim melalui email.</li>
<li>Lalu pilih menu &ldquo;Perizinan Berusaha&rdquo; dan klik &ldquo;Permohonan Baru&rdquo;.</li>
<li>Isi data dan lengkapi data yang diminta.</li>
<li>Jika sudah lengkap klik &lsquo;selanjutnya&rsquo;.</li>
<li>Lalu pahami dari notifikasi lalu centang Pernyataan Mandiri.</li>
<li>Kemudian periksa draf perizinan berusaha.</li>
<li>Lalu ditunggu hingga perizinan tersebut terbit.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Berikut cara cek pelaku UMKM menjadi penerima dari BLT UMKM yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Membuka website <a href="https://eform.bri.co.id/bpum">https://eform.bri.co.id/bpum</a></li>
<li>Siapkan KTP yang telah digunakan sebelumnya pada saat melakukan pendaftaran dalam mengisi data pribadi.</li>
<li>Isi NIK sesuai dengan KTP yang telah digunakan pada saat melakukan pendaftaran online.</li>
<li>Masukkan kode verifikasi yang telah dikirim.</li>
<li>Lalu klik proses inquiry.</li>
<li>Jika data yang kamu masukkan telah terdaftar sebagai penerima dari BLT UMKM, maka akan keluar hasil dari pencarian yang telah terdapat informasi mengenai e-KTP yang sudah didata sebagai penerima BPUM 2022.</li>
<li>Jika kamu bukan termasuk dari penerima BLT maka akan terlihat pesan &lsquo;Nomor e-KTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM&rsquo;.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ada UMKM yang gagal dan tidak berhasil dalam mencarikan dana BLT Rp1,2 Juta. Jika terdapat pelaku UMKM yang gagal menerima BLT maka pelaku UMKM tidak memenuhi dari syarat yang telah ditentukan. Yaitu sebagai berikut :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pelaku dari UMKM bukan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dilihat pada KTP.</li>
<li>Tidak memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha atau SKU (Surat Keterangan Usaha) dan juga surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM.</li>
<li>Terdaftar sebagai anggota POLRI, TNI, ASN (Aparatur Sipil Negara), dari pegawai BUMN, dan BUMD.</li>
<li>Pelaku UMKM yang terdaftar menjadi penerima kredit baik dari bank atau KUR.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Maka pastikan anda sebagai pelaku UMKM yang jelas dan memenuhi persyaratan agar mendapatkan BLT dari pemerintah.</p>

BLT merupakan singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah. Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai kepada UMKM yang mana dilaksanakan per bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Pemberian BLT UMKM ini diberikan sebesar Rp1,2  Juta yang mana diberikan kepada pelaku usaha kecil dan juga menengah yang telah memenuhi syarat.

Apakah Semua UMKM Mendapatkan BLT

<p style="text-align: justify;">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan majunya perempuan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menandakan kemajuan ekonomi Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Pasalnya, peranan dan konribusi UMKM dalam perekonomian nasional tahun 2021 mencapai 61%. Sementara itu, 99% dari 6,42 juta UMKM di Indonesia berada di level mikro dan 57% dikelola oleh perempuan.</p>
<p style="text-align: justify;">Melihat besarnya kontribusi UMKM terutama perempuan terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah akan terus mendorong dan memberikan berbagai fasilitas serta menggunakan instrumen kebijakan dan pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM terutama para perempuan di Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah hadir saat UMKM dihadapkan pada keterbatasan akses permodalan. Salah satu contohnya adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diakses oleh UMKM melalui perbankan dan lembaga keuangan bukan bank termasuk koperasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemerintah mencatat, sampai saat ini lebih dari 6 juta UMKM telah memperoleh KUR dengan subsidi bunga yang tentu diharapkan akan meningkatkan kemampuan usaha mereka.Berikutnya, ada juga program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang membuka penyaluran kredit dalam jumlah terbatas namun memiliki fleksibilitas, baik dalam administrasi maupun aksesnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Tercatat, 95% atau lebih dari 6,4 juta penerima pembiayaan UMi adalah perempuan loh. Tidak hanya itu, program ini juga memberikan pendampingan yang bisa membantu UMKM dalam mengembangkan keterampilan dan usaha mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">Di samping itu, pemerintah terus mengembangkan ekosistem digital Indonesia baik di bidang infrastruktur maupun akses layanan digital. Terlebih dengan teknologi digital bisa membantu UMKM di bidang pendanaan dan pemasarn.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebab, dengan teknologi digital, transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, bahkan secara real time. Artinya ini akan mengatasi masalah jarak dan waktu.</p>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan majunya perempuan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menandakan kemajuan ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Sebut Perempuan dan UMKM Dorong Perekonomian Indonesia

<p style="text-align: justify;">Menjadi pengusaha atau pelaku bisnis tentunya sangat penting untuk memperhatikan produk yang dijual, terutama pada kualitas produk itu sendiri. Menjadi kuda hitam perekonomian Indonesia, tentunya UMKM harus benar-benar memperhatikan pengembangan terhadap produk.</p>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang kita ketahui, sejauh ini Pemerintah Indonesia secara konsisten terus mendukung pengembangan setiap UMKM dengan memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan melalui berbagai kegiatan ataupun program yang kerap kali diselenggarakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan dukungan-dukungan tersebut, tentunya pemerintah meminta bagi seluruh pelaku usaha UMKM untuk melakukan peningkatan kualitas pada produk, yang mana hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guna memiliki daya saing yang nantinya akan menumbuhkan ekonomi masyarakat.</p>
<p style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Sobat Pajak akan menginformasikan beberapa tips atau cara yang dapat para pelaku usaha UMKM terapkan dalam meningkatkan kualitas produk. Berikut di antaranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan <em>Quality Control</em> Untuk Semua Produk</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pada dasarnya, setiap pelaku usaha memiliki memiliki stAndarisasi produk yang berbeda-beda. Oleh karena itu, harus dipastikan kembali kuliatas produk yang dijual degan melakukan <em>quality control</em> secara cermat dan hati-hati. Jangan sampai menjual produk dengan keadaan belum memenuhi stAndar atau tidak seimbang dengan harga jual.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengidentifikasi Kebutuhan Pembeli</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, pelaku usaha harus memastikan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan pembeli sebagai target pasarnya. Sebagai contoh, apabila target pasar yang ditentukan memerlukan produk yang murah, maka akan sangat percuma apabila Anda melakukan rekayasa produk yang sama namun menggunakan biaya produksi lebih besar, begitupun sebaliknya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan Evaluasi Untuk Supplier Produk</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Poin ini harus diperhatikan bagi para pelaku usaha UMKM yang berfokus pada penjualan produk dari distributor atau supplier. Meskipun produk yang dijual berasal dari supplier, Anda sebagai penjual tetap harus mengevaluasi kualitas produk yang Anda dapatkan dari supplier tersebut, karena produk yang Anda jual menjadi cerminan atau branding dari tempat kegiatan usaha yang Anda jalankan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memanfaatkan Feedback Dari Pembeli</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Guna meningkatkan kualitas pada produk, hal ini merupakan salah satu cara yang paling utama meningkatkan kualitas produk. Feedback yang pembeli berikan bisa jadi acuan pelaku usaha dalam mengembangkan produk yang telah dijual. Misalnya Anda merupakan pelaku usaha yang baru ingin menawarkan produk usaha Anda, sebelum memproduksi produk tersebut dalam skala yang besar, lebih baik Anda melakukan produk beta dan uji terlebih dahulu. Dengan mengeluarkan produk beta lebih dahulu, Anda akan mendapatkan feedback pembeli, dari feedback tersebutlah Anda dapat menyempurnakan produk pertama yang akan Anda jual. Coba bayangkan apabila Anda langsung mengeluarkan produk ke pasaran dan dalam jumlah besar, namun ternyata gagal, tentu hal ini akan sangat merugikan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Belajar Dari Kompetitor</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, para pelaku usaha akan menganggap kehadiran kompetitor sebagai lawan atau acaman dari berlangsungnya bisnis. Sebenarnya jika kita mengambil sisi positifnya, hadirnya kompetitor merupakan salah satu cara yang bisa pelaku usaha manfaatkan untuk mempelajari kekurangan dan kelebihan dari produk yang dijual. Pembanding yang dilakukan terhadap produk kompetitor lah yang dapat menciptakan strategi baru yang lebih nyata. Dalam hal ini, jadikan kompetitor sebagai target dalam meingkatkan kualitas, jika kompetitor memiliki target yang baik, maka itu sudah menjadi tugas pelaku usaha bagaimana caranya mengimbangi target tersebut atau bahkan melebihinya.</p>

Menjadi pengusaha atau pelaku bisnis tentunya sangat penting untuk memperhatikan produk yang dijual, terutama pada kualitas produk itu sendiri. Menjadi kuda hitam perekonomian Indonesia, tentunya UMKM harus benar-benar memperhatikan pengembangan terhadap produk.

UMKM Diminta Meningkatkan Kualitas Produk, Berikut Tipsnya!

<p style="text-align: justify;">Salah satu faktor yang membuat seseorang bisa mendapatkan persetujuan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya adalah BI Checking. Pasalnya ketika mengajukan kredit ke bank dalam prosesnya mensyaratkan BI Checking, baik mengajukan Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maupun kartu kredit.</p>
<p style="text-align: justify;">BI Checking merupakan layanan untuk mendapatkan informasi riwayat kredit atau pinjaman dari debitur yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Informasi riwayat kredit debitur itu tercatat dalam SID (Sistem Informasi Debitur). Lewat sistem tersebut, informasi riwayat kredit debitur bakal dibagikan ke bank atau lembaga keuangan lain, sebagai penyedia jasa pinjaman. Fungsi BI Checking sendiri adalah untuk mempermudah debitur saat hendak mengajukan kredit ke penyedia jasa pinjaman.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Rincian Skor Kredit berdasarkan BI Checking</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 1: Kredit Lancar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki performa sangat baik. Debitur memiliki catatan selalu membayar cicilan kredit dengan bunganya, setiap bulan hingga lunas, tanpa ada penunggakan</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 2: Kredit DPK atau Kredit dalam Perhatian Khusus</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu 1-90 hari</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 3: Kredit Tidak Lancar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu 91-120 hari.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 4: Kredit Diragukan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki catatan penunggakan pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu 121-180 hari.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Skor 5: Kredit Macet</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Skor BI Checking ini diberikan pada debitur yang memiliki performa sangat buruk. Debitur tercatat telah menunggak pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu lebih dari 180 hari.</p>
<p style="text-align: justify;">Skor di atas akan menjadi bahan pertimbangan bank atau lembaga keuangan lain dalam memutuskan untuk memberi pinjaman pada calon debitur. Debitur dengan skor 3, 4, dan 5 akan dimasukkan daftar hitam atau <em>Blacklist</em> BI Checking. Bank sama sekali tidak mau mengambil risiko bila nantinya kredit yang diberikan bermasalah atau <em>non performing loan</em> (NPL). <em>Non performing loan</em> (NPL) sendiri menjadi indikator penting yang digunakan untuk mengukur seberapa sehat suatu bank. Adanya NPL mengakibatkan modal bank menjadi berkurang sehingga berimbas pada pemberian kredit yang akan datang</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, BI Checking calon debitur yang disukai bank adalah mereka yang memiliki skor 1. Kemudian skor 2 masih perlu diawasi karena dikhawatirkan sewaktu-waktu kredit dalam perhatian khusus ini bisa berdampak pada NPL.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mengecek Skor BI Checking</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Informasi SID ini bisa diakses publik dalam hal ini masyarakat. Saat ini bagi masyarakat yang ingin mengetahui catatan kreditnya bisa mengajukan informasi SID ke kantor OJK ataupun secara online di mana layanan ini tidak dipungut biaya. Berikut penjelasan melihat BI Checking seperti dikutip dari laman OJK.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h3><strong>Prosedur Mengecek BI checking secara offline (Sekarang sudah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK))</strong></h3>
<ul>
<li>Menyiapkan kartu identitas asli, KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk debitur perorangan. Sedangkan, untuk debitur badan usaha wajib membawa fotokopi identitas badan usaha dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas asli badan usaha.</li>
<li>Datang ke kantor OJK pusat atau kantor-kantor perwakilan OJK di daerah, kemudia isi formulir permohonan SLIK.</li>
<li>Jika dokumen lengkap, maka petugas OJK akan melakukan pencetakan hasil iDEB (informasi debitur).</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Prosedur Mengecek BI checking secara online</strong></h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Buka laman permohonan SLIK <a href="https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi">https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi</a></li>
<li style="text-align: justify;">Isi formulir dan nomor antrean</li>
<li style="text-align: justify;">Upload foto scan dokumen yang dibutuhkan yakni KTP untuk WNI dan paspor untuk WNA. Untuk badan usaha wajib melampirkan identitas pengurus, NPWP, dan akta pendirian perusahaan</li>
<li style="text-align: justify;">Jika seluruhnya sudah selesaikan, klik tombol "Kirim" setelah sebelumnya mengisi kolom captcha</li>
<li style="text-align: justify;">Tunggu email konfirmasi dari OJK berisi bukti registrasi antrean SLIK online</li>
<li style="text-align: justify;">OJK akan melakukan verifikasi data, dan pemohon akan menerima pemberitahuan dari OJK berupa hasil verifikasi antrean SLIK online paling lambat H-2 dari tanggal antrean</li>
<li style="text-align: justify;">Apabila data yang disampaikan valid, maka nasabah bisa mencetak atau print formulir pada email dan memberikan tanda tangan sebanyak 3 kali</li>
<li style="text-align: justify;">Foto atau scan formulir yang telah ditandatangani harus dikirim ke nomor WhatsApp yang tertera pada email beserta foto selfie dengan menunjukan KTP</li>
<li style="text-align: justify;">OJK akan melakukan verifikasi lanjutan via WhatsApp dan melakukan video call apabila diperlukan</li>
<li style="text-align: justify;">Jika lolos verifikasi, maka OJK akan mengirimkan hasil iDeb SLIK melalui email</li>
</ul>
</li>
</ul>

Salah satu faktor yang membuat seseorang bisa mendapatkan persetujuan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya adalah BI Checking. Pasalnya ketika mengajukan kredit ke bank dalam prosesnya mensyaratkan BI Checking, baik mengajukan Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maupun kartu kredit.

BI Checking, Faktor Penting dalam Mengajukan Pinjaman Kredit

<p style="text-align: justify;">Kondisi gejolak ekonomi global diprediksi masih akan terus berlanjut hingga tahun 2023 mendatang. Risiko resesi global yang makin menguat sangat memungkinkan berdampak pada perekonomian Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa dunia usaha menjadi salah satu penompang perekonomian di tahun 2023, terutama UMKM. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat menembus 5.3% di 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Suahasil Nazara mengatakan, untuk menggerakkan roda perekonomian di tengah gejolak ekonomi, belanja dalam negeri sangat diandalkan, terutama produk lokal. Untuk itu, peran UMKM sebagai produsen produk dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting.</p>
<p style="text-align: justify;">Oleh karena itu, pemerintah mendorong alokasi kredit perbankan untuk UMKM dapat mencapai 30%. Sebab, dengan tersedianya penyaluran kredit akan membantu permodalan UMKM untuk memenuhi kebutuhan produksi ataupun penyediaan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, kredit ini dapat menjadi benteng penyelamat bagi UMKM.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain dari sisi pendanaan, upaya mendorong UMKM untuk naik kelas juga diperlukan dari sisi pendampingan agar mempunyai kemampuan entrepreneur, interpersonal skill, serta akses pasar. Maka, pemerintah pun mendorong adanya kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan menengah atau kecil.</p>
<p style="text-align: justify;">Suahasil Nazara juga menuturkan, untuk mendorong UMKM pada tahun 2022 saja, pemerintah telah memberikan anggaran Rp 747 triliun khusus membeli produk UMKM.</p>

Kondisi gejolak ekonomi global diprediksi masih akan terus berlanjut hingga tahun 2023 mendatang. Risiko resesi global yang makin menguat sangat memungkinkan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Pemerintah Sebut UMKM Diandalkan untuk Topang Ekonomi Dalam Resesi Global

<p style="text-align: justify;">Setelah Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan perekonomian Indonesia tahun 2023 gelap, banyak masyarakat yang mulai ketar-ketir dan panik terlebih para pelaku usaha UMKM.</p>
<p style="text-align: justify;">Sri Mulyani mengatakan hal tersebut bukanlah bualan semata untuk meningkatkan rasa takut di masyarakat, melainkan didasari dengan kondisi perekonomian global yang hingga saat ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan sudah banyak para ahli di bidangnya yang memprediksi bahwa peningkatan ini akan terus berjalan hingga akhir tahun 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Bayang-bayangan resesi hingga saat ini semakin terlihat nyata selaras dengan meningkatnya komoditas energi, ancaman inflasi, hingga penaikan suku bunga. Menjadi kuda hitam perekonomian Indonesia, UMKM terus diwanti-wanti oleh pemerintah untuk siap dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global ini. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting bagi pelaku usaha UMKM untuk mulai mempersiapkan beberapa hal untuk bertahan dalam ancaman resesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut adalah beberapa cara yang sudah Sobat Pajak siapkan bagi kalian para pelaku usaha UMKM dalam bertahan diketidakpastian ini:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengelola Keuangan dan Buat Dana Darurat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ketidakpastian pada kegiatan ekonomi ini merupakan dampak resesi yang sangat perlu diantisipasi, khususnya bagi para pelaku usaha/bisnis. Dengan adanya pengelolaan keuangan dan dana darurat yang baik, maka dapat dipastikan hal ini bisa membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi, karena adanya ancaman resesi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Evaluasi dan Kembangkan Bisnis</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Poin ini sangatlah penting, tidak hanya membantu dalam bersaing dengan kompetitor, tetapi bisa juga membantu usaha Anda untuk bertahan di tengah ketidakpastian kegiatan ekonomi ini. Dengan melakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut dikembangkan, maka dapat dipastikan bisnis Anda mampu bertahan lantaran sudah mengetahui potensi hambatan-hambatan yang ada dalam bisnis pada saat dilakukan evaluasi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Buat Jaringan Pasar Lebih Luas</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, beberapa sumber telah menyebutkan ini merupakan salah satu cara yang perlu dikakukan dalam menghadapi resesi ekonomi di masa depan. emperluas jaringan pasar dapat membantu para pelaku usaha UMKM dalam memperkenalkan produknya, sehinggaproduk yang dijual semakin banyak dikenal dan mampu bersaing dan bertahan di tengah resesi ekonomi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Berani Adaptasi Bisnis/Usaha</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya ancaman resesi, tentunya akan merubah kebiasaan atau perilaku setiap konsumen dalam mengeluarkan dananya. Maka dari itu, sangat penting bagi pelaku usaha UMKM dalam mengadaptasi bisnis berdasarkan tren atau perilaku konsumen di eranya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Buat Catatan dan Laporan Keuangan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan. Pencatatan dan laporan keuangan ini merupakan bagian terpenting agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi arus kas dan keuangannya selama berjalannya usaha. Dalam kondisi ini, para pelaku usaha harus lebih teliti dalam melakukan pencatatan dan laporan keuangannya. Dengan begitu, para pelaku usaha bisa lebih memanfaatkannya untuk pengajuan dana, hingga membuat keputusan finansial yang baik berdasarkan data yang akurat.</p>

Setelah Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan perekonomian Indonesia tahun 2023 gelap, banyak masyarakat yang mulai ketar-ketir dan panik terlebih para pelaku usaha UMKM.

Resesi 2023? Ini Dia Cara Agar Bisnis UMKM Anda Bisa Bertahan

<p style="text-align: justify;">Seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar disebut dengan wajib pajak. Lantas apa sajakah yang menjadi kriteria seseorang yang dapat dikatakan sebagai wajib pajak?</p>
<p style="text-align: justify;">Pada artikel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi dari wajib pajak itu sendiri lo.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Definisi Wajib Pajak Pribadi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak pribadi merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Selain membayar pajak, wajib pajak wajib untuk melakukan pemotongan pajak. Selain hal tersebut, wajib pajak memiliki hak serta kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Seseorang dapat dikatakan sebagai wajib pajak jika seseorang telah menerima atau memiliki penghasilan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kriteria dari Wajib Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak orang pribadi atau dapat disingkat dengan WPOP, memiliki 2 kriteria, yaitu sebagai berikut :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Wajib Pajak subjek Dalam Negeri (WPDN)</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Hal mengenai wajib pajak subjek dalam negeri telah diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008. Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Subjek Dalam Negeri, yaitu sebagai berikut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Orang pribadi yang bertempat tinggal di atau yang telah menetap di Indonesia.</li>
<li>Orang pribadi yang telah berada di Indonesia sudah melebihi 183 hari dengan jangka waktu 12 bulan, atau</li>
<li>Orang pribadi yang berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><strong>Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN)</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Hal mengenai wajib pajak subjek luar negeri telah diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008. Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN), yaitu sebagai berikut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia maupun bagi orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia melebihi 183 dari jangka waktu 12 bulan yang sedang menjalankan usaha atau sedang melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.</li>
<li>Bagi orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau bagi orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dari jangka waktu 12 bulan yang telah menerima atau mendapat penghasilan di Indonesia, dan tidak menjalankan usaha atau dari kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Seperti ulasan diatas, bahwa wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Beberapa kewajiban tersebut yaitu sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>1. Melakukan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang disingkat dengan NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri yang wajib dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai wajib pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang digunakan sebagai sarana untuk mengurus segala administrasi perpajakan dari wajib pajak itu sendiri.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya NPWP ini tidak diperkenankan atau tidak digunakan sebagai sarana untuk mencari pekerjaan, mendapatkan pinjaman dari bank, dan lain sebagainya.</p>
<p style="text-align: justify;">Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima dan mendapatkan penghasilan melebihi batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka wajib untuk mendaftarkan diri nya agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke kantor pajak terdekat.</p>
<p style="text-align: justify;">Kini pendaftaran NPWP tidak mengharuskan untuk langsung datang ke kantor pajak atau yang sering disebut dengan KPP, karena kini dapat dilakukan secara online.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>2. Menghitung Besar Pajak Terutang</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Besaran dari pajak terutang maupun Penghasilan Kena Pajak yang telah dikenakan tarif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan UU PPh Pasal 17, yaitu sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP)</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="113">
<p><strong>Tarif Pajak</strong></p>
</td>
<td width="441">
<p><strong>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>5%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Penghasilan sampai dengan batas Rp50.000.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>15%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Penghasilan dengan Rp50.000.000,00 &ndash; Rp250.000.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>25%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Penghasilan dengan Rp250.000.000,00 &ndash; Rp500.000.000,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">
<p>30%</p>
</td>
<td width="441">
<p>Melebihi dari Rp500.000.000,00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Orang Pribadi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif sebesar 28%</li>
</ul>
<ol style="list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;">
<li>Sebagaimana tarif tertinggi yang dimaksud pada ayat 1 huruf a bahwa dapat diturunkan menjadi paling rendah sebesar 25% yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).</li>
<li>Besarnya batasan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat diubah sesuai dengan peraturan dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK).</li>
<li>Mengenai penetapan tarif pajak, mengenai jumlah batas penghasilan kena pajak tersebut dengan dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.</li>
<li>Mengenai besarnya pajak terutang yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terutang yaitu dalam bagian tahun pajak dihitung dengan jumlah hari dalam bagian tahun pajak lalu dibagi dengan 360 setelah mendapatkan hasil maka itu dapat dikalikan dengan pajak yang terutang satu tahun pajak.</li>
<li>Bagi perhitungan pajak tiap bulan penuh maka dihitung 30 hari.</li>
<li>Untuk PP, tarif pajak tersendiri yaitu dari penghasilan, dan tidak melebihi tarif pajak lebih dari tarif pajak tertinggi sesuai dengan ayat 1.</li>
</ol>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>3. Membayar Pajak</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Setelah wajib pajak mengetahui perhitungan pajak terutang nya, maka wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak nya. Besarnya pajak yang dibayarkan sesuai dengan pajak yang terutang. Tahapan dari pembayaran pajak yaitu sebagai berikut :</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;">
<li>Pertama, wajib pajak harus membuat kode <em>billing </em>atau dapat disebut dengan ID Billing. Membuat kode <em>billing </em>atau ID Billing dapat melalui website DJP Online maupun dengan ASP resmi seperti Pajakku.</li>
<li>Kedua, wajib pajak melakukan pembayaran yang dapat dilakukan di Bank, Kantor Pos, Mesin ATM, SMS <em>Banking, </em>Internet <em>Banking</em>, hingga melalui Mesin EDC. Seperti diketahui bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan bahwa wajib pajak tidak perlu bayar pajak dengan langsung datang ke kantor pajak.</li>
</ol>
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>4. Melaporkan SPT Pajak Tahunan</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Selain berkewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, wajib pajak juga berkewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan yang kini menggunakan sistem <em>Self-Assessment. Self Assessment </em>merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang telah diberi kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak nya ke kantor pajak secara mandiri. Pelaporan juga dapat dilakukan secara online dengan aplikasi e-Filing Online dari Pajakku.</p>
<p style="text-align: justify;">Setiap wajib pajak diharapkan untuk selalu menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sehingga mendapatkan hak perpajakannya juga.</p>

Seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar disebut dengan wajib pajak. Lantas apa sajakah yang menjadi kriteria seseorang yang dapat dikatakan sebagai wajib pajak?

Ketentuan Seseorang Yang Dapat Dikatakan Wajib Pajak

<p style="text-align: justify;">UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara khususnya dalam hal penggerak peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini merupakan metode yang dapat dilakukan agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi para pelaku UMKM di daerah. Peran UMKM tidak dapat diragukan lagi dalam dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat serta berimbas positif pada perekonomian negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Keberadaan UMKM sering dipandang sebelah mata, padahal sebenarnya memiliki kontribusi yang penting dan krusial dalam perekonomian negara. Selain yang telah disebutkan, masih banyak terdapat fakta-fakta unik mengenai UMKM yang telah dirangkum sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>UMKM Tangguh</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">UMKM adalah usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Keberadaan UMKM yang mampu bertahan dalam situasi apapun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketangguhan UMKM telah terbukti saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, dimana banyak usaha-usaha besar yang gulung tikar namun UMKM tetap bertahan bahkan semakin bertambah jumlahnya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Bertambah Satu UMKM Bertambah Satu Lapangan Pekerjaan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dalam prosesnya, UMKM tidak akan dapat berjalan tanpa adanya tenaga kerja sebagai pendukung. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor UMKM secara langsung dapat membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentunya sangat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Solusi bagi Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Peran UMKM penting adalah sebagai sarana untuk mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Selain itu, apabila masyarakat kecil ingin mendirikan sebuah bisnis UMKM maka untuk memperoleh modal untuk membuka usaha ini tidaklah sulit karena banyak lembaga pemerintah yang membantu memberikan bantuan dana modal dengan nilai kredit yang kecil. Bank yang ada bekerja sama dengan pemerintah dan juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil. Pemerintah juga telah menerapkan program dukungan bagi UMKM, meliputi bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, serta strategi jangka Panjang untuk menaikkan kelas UMKM sesuai yang tercantum dalam UU Cipta Kerja</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Menyejahterakan Masyarakat</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Peranan UMKM dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja sangat besar. Sebagian besar kasus di beberapa negara, sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi langsung pada pembentukan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Pendorong Perekonomian Masyarakat</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">UMKM menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa jumlah UMKM pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Sumber Pemasukan Devisa Negara</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;Peran UMKM selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Saat ini UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, mencapai Rp88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Indonesia dihadapkan pada beberapa risiko ketidakpastian ekonomi global, salah satunya ialah <em>Middle Income Trap</em> atau Jebakan Pendapatan Kelas Menengah hal ini menggambarkan situasi dalam suatu negara yang berhasil mencapai peningkatan dari segi ekonomi pada tingkat menengah tetapi tetap terjebak pada level yang sama. Sehingga, negara tersebut mengalami kesulitan untuk menjadi negara maju atau memiliki&nbsp;<em>high income</em>.di tahun 2045, untuk mengatasinya Indonesia memerlukan system ekonomi yang kuat agar terhindar dan keluar dari risiko tersebut. Salah satu bentuk sistemnya ialah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya kemandirian domestik melalui UMKM.</p>

UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara khususnya dalam hal penggerak peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini merupakan metode yang dapat dilakukan agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi para pelaku UMKM di daerah. Peran UMKM tidak dapat diragukan lagi dalam dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat serta berimbas positif pada perekonomian negara.

Ingin Mendirikan UMKM? Yuk Ketahui 6 Peran Penting UMKM bagi Perekonomian Indonesia

<p style="text-align: justify;">Setelah sukses menggelar acara KoMD atau Konferensi Maju Digital pada tahun 2021, kini GoTo atau grup perusahaan raksasa yang menaungi bisnis start-up di Indonesia yakni Gojek dan Tokopedia serta GTF (GoTo Financial) akan kembali menggelar acara tersebut untuk para pelaku usaha UMKM.</p>
<p style="text-align: justify;">Kesuksesan yang di raih GoTo pada tahun lalu, yang mana berhasil membantu belasan ribu pelaku usaha UMKM menjadikan GoTo untuk kembali mengadakan acara tersebut. Di tahun 2022 ini, KoMD mengusung tema yang selaras dengan misi pemerintah dalam KTT G20 dalam meningkatkan daya saing bagi para pelaku usaha UMKM, tema tersebut adalah &lsquo;Transformasi Usaha Digital dan Ramah Lingkungan&rsquo;. Acara ini akan diisi oleh sejumlah pakar atau orang yang ahli dari berbagai bidang sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman, berdiskusi bersama, hingga memberikan beberapa pelatihan khusus kepada UMKM dalam mengembangkan bisnisnya terlebih dalam transformasi digital.</p>
<p style="text-align: justify;">Chief of Corporate Affairs Grup GoTo Nila Marita menyampaikan bahwa gelaran ini diadakan sebagai upaya dalam membantu meningkatkan kemajuan mitra UMKM melalui program edukasi serta pemberdayaan keberlanjutan. Telah tercatat sebanyak 15 juta mitra usaha, lalu 2,6 juta mitra pengemudi, dan 67 juta pengguna aplikasi yang bertransaksi. Selain itu, pada ekosistem digital GoTo yang berkontribusi sekitar 2% pada PDB Indonesia. Pencapaian tersebut tentunya tidak lepas dari campur tangan para pelaku usaha UMKM sebagai penggerak sektor rill ekonomi di tanah air.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai informasi, KoMD sendiri merupakan salah satu konferensi UMKM nasional terbesar yang diselenggarakan Grup GoTo dalam mendukung kapasitas pelaku usaha UMKM Indonesia melalui berbagai inovasi, strategi serta solusi teknologi, sehingga para pelaku usaha UMKM dapat terus beradaptasi dengan perkembangan global dalam dunia usaha masa kini. Seperti yang kita ketahui, bahwa UMKM di Indonesia hingga saat ini telah menjadi <em>backbone</em> atau tulang punggung prekonomian Indonesia.</p>

Setelah sukses menggelar acara KoMD atau Konferensi Maju Digital pada tahun 2021, kini GoTo atau grup perusahaan raksasa yang menaungi bisnis start-up di Indonesia yakni Gojek dan Tokopedia serta GTF (GoTo Financial) akan kembali menggelar acara tersebut untuk para pelaku usaha UMKM.

Dukung Pertumbuhan UMKM Indonesia,  GoTo Gelar Konferensi Maju Digital 2022

<p style="text-align: justify;">Di Era <em>Sustainable Development</em> atau yang biasa dikenal dengan pembangunan berkelanjutan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha bisnis masyarakat, termasuk bisnis UMKM yang kian berkembang seiring dengan perkembangan teknologi serta merambahnya tren pasar digital di kalangan masyarakat.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun di beberapa kalangan, masih banyak para calon pebisnis UMKM yang terdoktrin &ldquo;ragu&rdquo; untuk memulai bisnisnya karena mempercayai mitos-mitos yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini tentu saja membuat calon pebisnis tersebut berpikir dua kali untuk memperoleh keyakinan apakah usahanya akan sukses atau justru gulung tikar.</p>
<p style="text-align: justify;">Rasa takut memang sesuatu yang wajar dirasakan apabila ingin memulai suatu usaha, kekhawatiran ini seharusnya dijadikan landasan dalam menyusun strategi perusahaan agar sistematika didalamnya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Pebisnis dituntut untuk jeli dalam menemukan dan mengolah informasi yang diperolehnya, sehingga tidak mudah termakan mitos-mitos tentang usaha yang akan dijalankannya di masa mendatang. Berikut ini adalah beberapa mitos yang seringkali beredar di kalangan calon pebisnis, antara lain:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Bisnis itu Sulit</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;Bisnis itu berat, biar orang lain saja&rdquo;, itu sih Dilan. Dalam hidup ini, apabila kita ingin mencapai sesuatu kita harus berani mengorbankan sesuatu. Salah satunya adalah waktu, tenaga, dan biaya. Segala sesuatu yang akan menimbulkan kebahagiaan dan uang, tentunya tidak akan mudah untuk dilakukan, begitu pun dalam hal memulai bisnis. Apabila kita perjelas lagi di kehidupan ini hampir semua hal akan sulit dilakukan, ingin sehat itu sulit, ingin jadi orang sukses itu sulit, ingin cari jodoh juga sulit. Jadi, pada prinsipnya kita harus memiliki pendirian yang kuat, tahan banting serta berani. Berani untuk memulai kembali, berani ditolak, berani mengambil keputusan, berani menawarkan produk, berani mengambil risiko dan lain-lain. Ibarat bayi yang baru belajar berjalan, seorang pebisnis perlu pengalaman untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Kesulitan-kesulitan itu bukanlah penghalang untuk mencapai apa yang anda inginkan. Sulit itu pasti, tapi berani itu harus, jika tidak begitu maka anda akan tetap berdiam diri di tempat sementara yang lain telah memulai jalannya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><strong>Modal Harus Besar</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Memulai bisnis tidak harus menunggu sampai modal besar. Bisnis yang dijalankan juga tidak harus bisnis yang besar. Pebisnis harus cermat berinovasi menciptakan produk yang memiliki ciri khas tersendiri, dimulai dari usaha rumahan terus dikembangkan sedikit-demi sedikit sesuai kemampuan lalu keuntungan di awal digunakan untuk menambah modal dan begitu seterusnya. Bisnis memang tidk bisa dijalankan tanpa modal, akan tetapi jangan sampai hanya karena ingin mencari modal yang besar pebisnis menjadi out of control dan mencari pinjaman yang jumlahnya diluar jangkauan kemampuan membayar. Hal ini biasanya sering dilupakan oleh para pebisnis, padahal pinjaman yang besar akan mempengaruhi jalannya perusahaan di masa mendatang.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3><strong>Persaingan Ketat</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dalam prakteknya di lapangan persaingan memang selalu ada, pebisnis dituntut untuk memberikan sesuatu yang diminati khalayak ramai dan sesuatu dengan sentuhan berbeda sehingga orang-orang akan penasaran dan tertarik untuk membelinya. Terkadang ada pebisnis yang sangat lihai dalam membuat produk sehingga tidak ada pesaing lain dalam pemasarannya, tetapi terkadang ada juga pebisnis yang salah perencanaan produk, karena menawarkan sesuatu yang sudah ada, dan banyak pesaing lain yang bahkan menjual produknya dengan harga yang lebih rendah daripada pebisnis tersebut. Studi pasar menjadi kajian yang penting sebelum pebisnis memutuskan produk apa yang akan ditawarkannya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3><strong>Hidup Santai Karena Mengatur Jadwal Sendiri</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sebagai pebisnis yang mengatur usaha sendiri, orang-orang kerap menganggap hidup seorang pebisnis santai karena tidak ada yang mengatur. Padahal sebenarnya seorang pebisnis harus mengorbankan waktu pribadinya untuk memastikan bisnisnya tetap berjalan dengan lancar. Seorang pebisnis harus bertanggung jawab terhadap staf, stakeholders dan seluruh komponen dalam usaha bisnisnya. Hal ini tentunya sulit dilakukan, karena antara pekerjaan dan me time sulit diseimbangkan.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3><strong>Tidak Pernah Gagal</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dalam usaha kegagalan dn kesuksesan menjadi suatu hal yang selalu berdampingan dalam menjalankan usaha bisnis. Untuk mencapai kesuksesan seorang pebisnis pasti akan mengalami kegagalan-kegagalan yang terjadi berulang kali sampai akhirnya sampai pada titik puncak dimana kesuksesan itu tercapai. Indikator kesuksesan dalam bisnis meliputi volume penjualan yang semakin meningkat, memiliki banyak pelanggan, break event point dapat tercapai serta menghasilkan laba yang real.</p>
<p style="text-align: justify;">Setiap bisnis pasti memiliki risiko kegagalan, risiko tersebut tidak dapat kita hilangkan menjadi benar-benar 0%. Tetapi yang bis akita lakukan adalah menurunkan tingkat risiko kegagalan tersebut menjadi low level yang bis akita terima.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3><strong>Latar Belakang Pendidikan Tinggi</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Bisnis bisa dilakukan oleh setiap orang, entah itu memiliki latar belakang berpendidikan atau tidak dapat memulai bisnis. Ada banyak pebisnis yang sukses walaupun mereka tidak menyelesaikan pendidikan kuliahnya seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ralph Lauren dan masih banyak lagi. Mereka berani mengambil risiko serta memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sehingga dapat menghasilkan bisnis yang sukses seperti sekarang ini.</p>

Di Era Sustainable Development atau yang biasa dikenal dengan pembangunan berkelanjutan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha bisnis masyarakat, termasuk bisnis UMKM yang kian berkembang seiring dengan perkembangan teknologi serta merambahnya tren pasar digital di kalangan masyarakat.

Mitos- Mitos dalam Menjalankan Bisnis

<p style="text-align: justify;">Sebanyak 50 UMKM binaan Pertamina telah mengikuti dan memeriahkan ajang Trade Expo Indonesia 2022 atau di singkat TEI 2022 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada tanggal 19 &ndash; 23 Oktober 2022. Dalam keterlibatan tersebut, UMKM binaan Pertamina ini sukses mencapai Rp. 35 miliyar dalam transaksinya.</p>
<p style="text-align: justify;">Keikutsertaan UMKM binaannya tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Pertamina sebagai Badan Usaha Mlik Negara (BUMN) dalam mencapai poin ke delapan pada <em>Sustainable Development Goals</em> (SDGs), yakni dalam menyediakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi hingga implementasi dari program berbasis <em>Environment, Social, and Governance </em>(ESG) di seluruh wilayah Pertamina.</p>
<p style="text-align: justify;">Selama ajang TEI 2022 berlangsung, seluruh UMKM binaan Pertamina yang mengikuti dan memeriahkan acara tersebut mendapatkan beragam respon positif serta mendapatkan kesempatan yang baik lantaran banyak dikunjungi oleh pembeli potensial, termasuk pembeli dari mancanegara (luar negeri). Hingga hari terakhir acara tersebut, telah tercatat sebanyak Rp. 35 miliyar atau jika dipersentasekan menjadi 500% pertumbuhannya dibandingkan pada acara TEI di tahun 2019 dengan jumlah transaksi pada saat itu sejumlah Rp. 7 miliyar.</p>
<p style="text-align: justify;">Fajriyah Usman selaku VP CSR &amp; SMEPP Pertamina mengatakan, bahwa nilai yang dicapai pada transaksi di TEI 2022 ini dilakukan oleh pembeli yang berasal dari luar negeri (mancanegara) dengan tujuan ekspor seperti negara Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Turki, Arab Saudi, Canada, Jamaica, Norwegia, hingga Spanyol. Peningkatan transaksi ini diperkirakan akan terus bertambah sejalan dengan terealisasinya beberapa kesepakatan atau kontrak dagang dari para pembeli yang tengah melakukan negosiasi dengan UMKM binaan Pertamina.</p>
<p style="text-align: justify;">Usman menambahkan UMKM yang ikut serta dalam acara TEI 2022 ini berasal dari berbagai kota di Indonesia mulai dari Tangerang, Bali, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Ternate, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Ternate, hingga Riau. Adapun, produk yang dipamerkan, mulai dari <em>fashion, food and beverage</em>, <em>handcraft </em>atau <em>craft</em>, <em>beauty and health,</em> hingga <em>jewerly </em>yang tentunya memiliki kualitas, mutu, serta level yang sesuai dengan kebutuhan pasar global hingga saat ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari pemaparan hingga pencapaiannya, bisa dikatakan pencapaian dari UMKM binaan Pertamina ini terbilang sangat sukses. Hal serupa pun turut diungkapkan oleh pemilik Mbah Hardjo Food Bambang. Dimana beliau menyampaikan bahwa produknya berhasil mendapatkan pesanan dengan total Rp 11 miliar untuk makanan kalengan siap saji.</p>

Sebanyak 50 UMKM binaan Pertamina telah mengikuti dan memeriahkan ajang Trade Expo Indonesia 2022 atau di singkat TEI 2022 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada tanggal 19 – 23 Oktober 2022. Dalam keterlibatan tersebut, UMKM binaan Pertamina ini sukses mencapai Rp. 35 miliyar dalam transaksinya.

Transaksi Capai Rp. 35 M, Intip Kesuksesan UMKM Binaan Pertamina DiTrade Expo Indonesia 2022

<p style="text-align: justify;">Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, berbagai transaksi perdagangan barang atau jasa dapat dilakukan secara online. Kemudahan bagi pelaku bisnis dalam mempromosikan produknya serta tidak memerlukan biaya yang lebih karena tidak memerlukan adanya pasar secara fisik menjadikan usaha online makin diminati oleh para pelaku usaha.</p>
<p style="text-align: justify;">Usaha berbasis online adalah usaha (bisnis) yang dipromosikan serta dijalankan melalui media internet. Sedangkan, E-commerce adalah transaksi yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli secara online. &nbsp;Secara teknis keduanya memang kerap dipersamakan, e-commerce merupakan bagian dari kegiatan usaha (bisnis) online, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Banyaknya&nbsp; <em>e-commerce </em>di kalangan masyarakat Indonesia yang melebihi pedagang konvensional semakin menjadi trend di masa sekarang ini karena memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah memiliki jangkauan pasar tidak terbatas.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam era digital ini, para pelaku usaha telah melakukan peralihan dari metode konvensional menjadi berbasis online. Adanya revolusi digital ini mendorong semakin berkembangnya UMKM. Hal ini seharusnya menjadi potensi pajak yang besar bagi Indonesia. Baik pemasaran secara konvensional atau secara online sudah seharusnya diberlakukan pajak yang sama, berdasarkan asas keadilan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa itu E-Commerce?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><em>Electronic commerce</em> atau yang lebih dikenal dengan <em>e-commerce </em>merupakan segala aktivitas transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik atau digital. E-commerce tidak hanya terjadi antara penjual dengan pembeli, e-commerce dapat terjadi diantara produsen, konsumen, dan administrasi public, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Business to business </strong>&mdash; dimana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor, peralatan kantor dan produk lainnya dari sebuah produsen.</li>
<li><strong>Business to consumer </strong>&mdash; dimana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce ini hanya mengecer. Apabila seorang pelanggan membeli suatu produk dari toko secara online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini.</li>
<li><strong>Consumer to consumer </strong>&mdash; transaksi ini dilakukan oleh dua individu melalui internet. Contohnya menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet atau situs lainnya. Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce consumer t consumer.</li>
<li><strong>Consumer to business </strong>&mdash; transaksi di mana seseorang menjual produk atau jasa kepada sebuah perusahaan. Misalnya Seorang graphic designer, menawarkan dan menjual logo hasil karyanya kepada sebuah perusahaan bisnis tekstil.</li>
<li><strong>Business to public administration </strong>&mdash; hampir mirip dengan business to business akan tetapi pelakunya adalah usaha bisnis dan lembaga pemerintah. Misalnya adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi pemerintahan online.</li>
<li><strong>Consumer to public administration </strong>&mdash; dimana transaksi dilakukan oleh seseorang dengan lembaga pemerintah. Jenis transaksi ini pada umumnya berupa pemberian jasa oleh individu kepada lembaga pemerintahan. Namun, transaksi ini sangat jarang ditemui di Indonesia.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dasar Hukum Mengenai E-Commerce di Indonesia</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Di Indonesia bisnis e-commerce diatur dalam beberapa peraturan antara lain:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008</li>
<li>Peraturan mengenai e-commerce pada dasarnya telah diluncurkan pada 11 November 2016, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan e-commerce di Indonesia. Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini sebagi berikut:</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Pertama</em>, dalam sektor pendanaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tenant pengembangan platform, dana Universal Service Obligation (USO) untuk UMKM digital dan <em>start-up e-commerce platform.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Kedua</em>, sektor perpajakan melalui pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi di start-up,</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ketiga</em>, sektor perlindungan konsumen melalui harmonisasi regulasi yang menyangkut sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri e-commerce, serta skema penyelesaian sengketa.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengenaan Pajak pada E-Commerce</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Pajak Penghasilan (PPh)</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada penjual dipersamakan, baik yang melalui <em>e-commerce </em>ataupun secara konvensional, tarifnya sebesar 0,5 % dari penghasilan bruto apabila penghasilan brutonya 0 sampai dengan Rp 4,8 miliar. &nbsp;Sementara itu, besaran jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, termasuk oleh pebisnis digital (e-commerce) tergantung dari peredaran usaha (omzet) dan berapa lama kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai ilustrasi, dengan besaran tarif pajak penghasilan 0,5% dari penghasilan bruto, maka pelaku usaha bisnis di <em>online shop</em> dengan omset maksimal Rp 4,8 miliar per tahun, jumlah PPh terutang adalah Rp 24 juta. Dengan&nbsp; jumlah PPh maksimal yang dibayar per bulan adalah Rp 2 juta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak akan dikenai PPh atas bagian peredaran brutonya sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ilustrasi </em>&nbsp;Apabila Wajib Pajak orang pribadi (termasuk UMKM) &nbsp;yang memiliki penghasilan sebesar Rp 90 juta per bulan, atau Rp 1.080.000.000 setahun, maka terhadap wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Detailnya adalah&nbsp; perhitungan 5 bulan pertama masih bebas pajak karena ketentuan batas peredaran bruto Rp 500 juta. Sedangkan, untuk bulan 6 hingga bulan 12 berikutnya dikenakan pajak sebesar 0,5%. Sehingga PPh final UMKM adalah jumlah penghasilan bruto selama 7 bulan dikalikan dengan tarif 0,5% yakni 630 juta x 0,5 % = Rp 3.150.000.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Pajak Pertambahan Nilai</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kegiatan perdagangan elektronik dilaksankan sesuai rekomendasi&nbsp;<em>Inclusive Framework on</em>&nbsp;<em>BEPS</em>&nbsp;OECD/G20, dimana pemungutan PPN transaksi digital sudah bisa dilakukan tiap negara. Pemberlakuan PPN pada transaksi digital sudah mulai diterapkan pada tanggal 1 Desember 2020. Dan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021, para pelaku usaha e-commerce yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) wajib memungut PPN sebesar 11% terhadap kegiatan penyerahan barang atau jasa yang merupakan objek PPN.</p>

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, berbagai transaksi perdagangan barang atau jasa dapat dilakukan secara online. Kemudahan bagi pelaku bisnis dalam mempromosikan produknya serta tidak memerlukan biaya yang lebih karena tidak memerlukan adanya pasar secara fisik menjadikan usaha online makin diminati oleh para pelaku usaha.

Artikel Sobat Pajak