Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menunda pemberlakuan tarif baru untuk ojek online (ojol) yang seharusnya berlaku mulai 29 Agustus 2022. Tercatat, sudah dua kali Kemenhub melakukan penundaan kenaikan tarif ojol. Sebelumnya, Kemenhub memutuskan untuk menaikkan tarif ojol mulai 10 hari kalender sejak Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat berlaku pada 14 Agustus 2022. Namun, beberapa hari sebelum tarif baru berlaku, Kemenhub mengumumkan penundaan kenaikan menjadi 29 Agustus 2022 hingga akhirnya kembali menunda penerapannya.
Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan penundaan kedua kalinya dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Kemenhub juga masih terus berkoordinasi, dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pakar transportasi mengenai tarif ojek online ini. Kemenhub juga akan segera menyampaikan ke masyarakat jika telah diambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif ojol ini.
Berdasarkan riset yang diadakan oleh Research Institute for Socio-Economic Development (RISED) berjudul "Persepsi Konsumen Terhadap Kenaikan Tarif Ojek Daring di Indonesia" terdapat 53,3% konsumen yang menyatakan akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, jika kenaikan tarif jadi dilakukan. Ketua tim peneliti RISED Rumayya Batubara berpendapat, perpindahan para pengguna ojol ke kendaraan pribadi ini tentunya juga akan memperparah kemacetan yang terjadi di kota-kota besar. Survei yang dilakukan pada 1.000 konsumen pengguna ojol itu juga menyatakan pengguna menilai kebijakan tarif terlalu mahal. Batasan tarif dirasa tidak mencerminkan daya beli masyarakat tiap wilayah dan harga yang sekarang telah sesuai. Dalam survei terungkap banyak konsumen hanya mampu memberikan tambahan biaya Rp 500 hingga Rp 3.000 untuk tiap perjalanan. Sementara itu, kenaikan pada peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 mencapai Rp 2.800 hingga Rp 6.200.
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Baru Ojol</h2>
Tarif ojol sendiri diatur dalam 3 zona berbeda. Tarif terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah, serta biaya jasa minimal per 5 km pertama. Berikut tarif ojol terbaru yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan 564/2022:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Zona I (Sumatera, Bali, Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek) </h3>
</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850/km
Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300/km.
Rentang biaya jasa minimal: Rp 9.250 sampai dengan Rp 11.500 (sebelumnya Rp 7.000-Rp 10.000).
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Jasa Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek)</h3>
</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.600/km (sebelumnya Rp 2.000/km)
Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.700/km (sebelumnya Rp 2.500/km)
Rentang biaya jasa minimal: Rp 13.000 sampai dengan Rp 13.500 (sebelumnya Rp 8.000 - Rp 10.000).
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, Papua)</h3>
</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100/km
Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.600/km.
Rentang biaya jasa minimal: Rp 10.500 sampai dengan Rp 13.000 (sebelumnya Rp 7.000-Rp 10.000).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menunda pemberlakuan tarif baru untuk ojek online (ojol) yang seharusnya berlaku mulai 29 Agustus 2022. Tercatat, sudah dua kali Kemenhub melakukan penundaan kenaikan tarif ojol. Sebelumnya, Kemenhub memutuskan untuk menaikkan tarif ojol mulai 10 hari kalender sejak Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat berlaku pada 14 Agustus 2022. Namun, beberapa hari sebelum tarif baru berlaku, Kemenhub mengumumkan penundaan kenaikan menjadi 29 Agustus 2022 hingga akhirnya kembali menunda penerapannya.

Kemenhub Menunda Kenaikan Tarif Ojol Lagi

Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/BI 7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75% setelah mempertahankan suku bunga di level terendah sepanjang sejarah sejak Februari 2021. Itu berarti, kenaikan ini jadi yang pertama setelah 17 bulan berturut-turut suku bunga BI 7 days repo rate ditahan di level 3,5%. Tidak hanya itu, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility&nbsp; sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi di global maupun domestik. Dari sisi global, Perry menilai proses pemulihan ekonomi akan terganggu di tengah lonjakan inflasi dan kebijakan moneter di beberapa negara. Keputusan kenaikan suku bunga ini juga sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat.
Selain itu, Perry juga menyampaikan perekonomian global berisiko tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya disertai dengan peningkatan risiko stagflasi dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan China berisiko lebih rendah dari proyeksi sebelumnya dikarenakan inflasi global masih tinggi imbas perang Rusia dan Ukraina.

Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/BI 7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75% setelah mempertahankan suku bunga di level terendah sepanjang sejarah sejak Februari 2021. Itu berarti, kenaikan ini jadi yang pertama setelah 17 bulan berturut-turut suku bunga BI 7 days repo rate ditahan di level 3,5%. Tidak hanya itu, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility  sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%.

Suku Bunga Bank Indonesia Mengalami Kenaikan

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan 7 pecahan uang tahun emisi 2022 pada hari Kamis, 18 Agustus 2022. Perlu diketahui Uang TE 2022 ini terdiri dari pecahan uang rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000&nbsp; yang sudah bisa ditukarkan melalui perbankan maupun kas keliling yang disediakan oleh BI.
Berdasarkan keterangan dari BI sendiri, peredaran dan pengeluaran uang rupiah baru tahun emisi 2022 tersebut tidak berpengaruh pada uang rupiah yang sudah beredar sebelumnya. Masyarakat masih tetap bisa menggunakan uang rupiah dan logam yang sudah ada sebelum-sebelumnya, dengan tetap melakukan peredaran uang rupiah tahun emisi 2022 yang dikeluarkan oleh BI pada tanggal 18 Agustus 2022. Masyarakat tetap bisa melakukan penukaran uang tahun emisi 2022 tersebut melalui perbankan atau kas keliling yang telah disediakan Bank Indonesia.
Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Halim mengatakan, bagi masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang bisa dilakukan melalui website pintar BI (https://pintar.bi.go.id) dengan batas maksimal Rp 1 juta dengan berbagai nominal pecahan atau melalui layanan perbankan
Untuk 2 bulan pertama ini, BI masih membatasi penukaran uang baru sampai maksimal Rp 1 juta agar tercipta pemerataan. Namun, jika masyarakat ingin menukarkan uang baru dengan nominal lebih dari Rp 1 juta, maka dapat mencoba untuk menukarkan uang di perbankan.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Menukar Uang Kertas Baru 2022</h2>
Marlison menyebut, setidaknya terdapat 3 cara untuk menukarkan uang baru. Namun, salah satunya hanya dapat dilakukan sampai Minggu (21/8/2022). Berikut 3 cara penukaran uang rupiah tahun emisi 2022:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Penukaran di Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI)</h3>
</li>
</ul>
BI menyelenggarakan FERBI 2022 pada 19-21 Agustus 2022 untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang peran rupiah dalam sejarah bangsa. Acara FERBI 2022 ini digelar di GOR Basket Indoor Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam perhelatan ini, masyarakat tidak hanya dapat menyaksikan pameran rupiah dan talkshow tetapi juga dapat melakukan penukaran uang baru maupun membeli Uang Rupiah Khusus (URK) uang bersambung. Masyarakat hanya perlu mendatangi acara tersebut dan mencari tempat untuk penukaran uang baru.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Aplikasi Pintar BI</h3>
</li>
</ul>
Cara penukaran uang baru 2022 selanjutnya melalui aplikasi Pintar BI. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran di aplikasi Pintar yang dapat diakses di laman <a href="https://pintar.bi.go.id">https://pintar.bi.go.id</a>. Setelah mendaftar di aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat lokasi penukaran yang dapat didatangi untuk melakukan penukaran uang baru 2022. Pendaftaran penukaran uang melalui aplikasi Pintar ini sudah dibuka sejak Kamis kemarin pukul 11.00 WIB untuk penukaran dilakukan mulai hari ini sampai 1 bulan ke depan. Namun, penukaran uang baru melalui aplikasi Pintar masih dibatasi maksimal Rp 1 juta sampai September mendatang.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Penukaran di perbankan</h3>
</li>
</ul>
Marlison juga mengatakan, masyarakat dapat menukarkan uang baru di perbankan terdekat karena BI sudah mendistribusikan 7 pecahan uang baru tersebut ke bank-bank. Masyarakat hanya perlu membawa uang yang akan ditukarkan ke bank terdekat dan menanyakan ke petugas bank apakah sudah melayani penukaran uang baru atau belum. Keunggulan penukaran uang baru di perbankan ialah masyarakat memiliki kemungkinan untuk menukar uang tanpa batasan Rp 1 juta seperti penukaran di BI.
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Penukaran Uang Baru 2022 melalui Aplikasi Pintar BI</h2>
Berikut syarat penukaran uang kertas baru 2022:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pemesanan uang bisa dilakukan asalkan sesuai jumlah kuota pemesanan yang tersedia.</li>
<li>Penukar wajib membawa bukti pemesanan layanan penukaran kas keliling dalam bentuk digital/cetak.</li>
<li>Masyarakat yang akan menukarkan uang Rupiah harus terlebih dahulu memilah dan mengemas uang rupiah yang ditukarkan.</li>
<li>Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan uang rupiah sebesar nilai nominal yang ditukarkan dalam pecahan dan tahun emisi yang sama atau berbeda.</li>
<li>Penggantian terhadap uang rupiah diberikan sepanjang ciri uang rupiah bisa dikenali keasliannya.</li>
<li>Sebelum melakukan penukaran melalui kas keliling pada tanggal yang tertera pada bukti pemesanan, NIK-KTP tidak dapat digunakan untuk melakukan pemesanan baru layanan penukaran kas keliling.</li>
<li>NIK-KTP dapat digunakan kembali untuk melakukan pemesanan penukaran melalui kas keliling, setelah tanggal yang tertera pada bukti pemesanan.</li>
<li>Pada saat melakukan penukaran, penukar dalam keadaan sehat serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.</li>
</ul>
Dalam setiap penukaran di suatu lokasi kas keliling, batas penukaran uang baru di Bank Indonesia ditentukan oleh Bank Indonesia. Untuk tahap awal, masyarakat dapat menukar dalam bentuk paket senilai Rp 200.000 dengan maksimal penukaran 5 paket atau total Rp 1 juta. Setiap paket penukaran uang baru 2022 bernilai nominal sebesar Rp 200.000 dengan rincian sebagai berikut:
<ul>
<li style="text-align: justify;">1 lembar pecahan Rp 100.000</li>
<li style="text-align: justify;">1 lembar pecahan Rp 50.000</li>
<li style="text-align: justify;">1 lembar pecahan Rp 20.000</li>
<li style="text-align: justify;">1 lembar pecahan Rp 10.000</li>
<li style="text-align: justify;">2 lembar pecahan Rp 5.000</li>
<li style="text-align: justify;">4 lembar pecahan Rp 2.000</li>
<li style="text-align: justify;">2 lembar pecahan Rp 1.000</li>
</ul>

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan 7 pecahan uang tahun emisi 2022 pada hari Kamis, 18 Agustus 2022. Perlu diketahui Uang TE 2022 ini terdiri dari pecahan uang rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000  yang sudah bisa ditukarkan melalui perbankan maupun kas keliling yang disediakan oleh BI.

Cara Menukarkan Uang Baru 2022

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan resmi meluncurkan uang kertas baru emisi 2022 (Uang TE 2022) pada hari Kamis, 18 Agustus 2022. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan pihaknya merilis tujuh pecahan uang kertas baru. Uang itu sah menjadi alat pembayaran di seluruh wilayah Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan delapan pahlawan nasional sebagai gambar utama pada uang kertas Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2022 tentang penetapan Gambar Pahlawan Nasional sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas NKRI.
Uang kertas rupiah terbaru ini mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia berupa gambar tarian, pemandangan alam, dan flora pada bagian belakang sebagaimana seperti Uang TE 2016.
Terdapat tiga aspek inovasi penguatan Uang TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Inovasi ini dimaksudkan agar uang rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman, dan aman untuk digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan. Sehingga, hal itu membuat uang rupiah semakin berkualitas dan tepercaya serta menjadi kebanggaan bersama sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengeluaran Uang TE 2022 yang bertepatan dengan momentum HUT RI ke-77 menjadi wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal ini selaras pula dengan tema HUT RI ke-77 : Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.
Berikut daftar nama dan nominal uang yang digunakan untuk gambar pahlawan nasional tersebut:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Pahlawan nasional Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta sebagai gambar utama uang kertas pecahan Rp100 ribu.</li>
<li style="text-align: justify;">Pahlawan nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp50 ribu.</li>
<li style="text-align: justify;">Pahlawan nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp20 ribu.</li>
<li style="text-align: justify;">Pahlawan nasional Frans Kaisiepo sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp10 ribu.</li>
<li style="text-align: justify;">Pahlawan nasional Dr. K.H. Idham Chalid sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp5 ribu.</li>
<li style="text-align: justify;">Pahlawan nasional Mohammad Hoesni Thamrin sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp2 ribu.</li>
<li style="text-align: justify;">Pahlawan nasional Tjut Meutia sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp1.000.</li>
</ol>

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan resmi meluncurkan uang kertas baru emisi 2022 (Uang TE 2022) pada hari Kamis, 18 Agustus 2022. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan pihaknya merilis tujuh pecahan uang kertas baru. Uang itu sah menjadi alat pembayaran di seluruh wilayah Indonesia.

Bank Indonesia Mengeluarkan Uang Rupiah Baru

Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto menyampaikan bahwa ketegangan geopolitik atau konflik China vs Taiwan perlu diwaspadai. Dia menilai tensi ketegangan kedua negara tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan. Kedua negara tersebut merupakan mitra dagang yang penting bagi Indonesia.
Setianto mengatakan sumbangan ekspor dan impor China mencapai lebih dari 20 persen terhadap total ekspor dan impor Indonesia. Sementara itu, sumbangan ekspor dan impor Taiwan pun tercatat terus mengalami peningkatan hingga Juni 2022, meski relatif kecil dibandingkan China.
Data BPS pun menyebutkan, ekspor Indonesia ke Taiwan pun meningkat. Setianto menjelaskan terkait dengan China dan Taiwan bahwa mereka adalah eksportir utama untuk komponen elektronik dunia.
Jika dirincikan, China merupakan eksportir terbesar pertama di dunia untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya (computer) dan office machine part, serta eksportir kedua terbesar untuk sirkuit elektronik terpadu (integrated circuits). Sementara itu, Taiwan merupakan eksportir terbesar pertama di dunia untuk sirkuit elektronik terpadu (integrated circuits) dan eksportir terbesar keempat untuk office machine part.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menyatakan kewaspadaannya terhadap dampak dari konflik ini. Dia berpendapat ketegangan dapat memicu memburuknya hubungan dagang dunia yang selama ini cenderung baik.
Cina dan Taiwan tidak hanya berperan sebagai mitra dagang besar Indonesia tetapi juga dua investor besar Indonesia. Pada 2021, investasi Cina mencapai 3,2 miliar dolar AS dan menjadi negara penanam modal asing (PMA) terbesar ketiga di Indonesia. Sementara, Taiwan menjadi terbesar ke-10 dengan investasi 316,9 juta Dolar AS. Hal ini juga membuat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut mewaspadai konflik ini. Kementerian Investasi juga tengah mendalami upaya agar dampak konflik tersebut tidak terlalu dalam terhadap investasi.

Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto menyampaikan bahwa ketegangan geopolitik atau konflik China vs Taiwan perlu diwaspadai. Dia menilai tensi ketegangan kedua negara tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan. Kedua negara tersebut merupakan mitra dagang yang penting bagi Indonesia.

Dampak Konflik China dan Taiwan ke Perdagangan Indonesia

Kabar harga mie instan naik 3 kali lipat mengagetkan warga Indonesia. Kabar mengenai kenaikan harga mie instan ini disampaikan oleh Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian (Mentan). Diketahui, kenaikan harga mie instan ini dikabarkan akan mengalami kenaikan 3 kali lipat. Hal ini merupakan dampak perang antara Rusia-Ukraina yang juga belum selesai. Sebagai salah satu makanan favorit orang Indonesia, tidak heran ketika ada isu harga mie instan akan naik 3 kali lipat membuat publik menjadi resah.
Rusia dan Ukraina merupakan negara penghasil gandum terbesar dunia, karena menyuplai sekitar 30-40 persen dari kebutuhan gandum dunia. Dalam situasi perang saat ini, gandum menjadi langka karena pasokan terhambat.
Namun, pernyataan dari Mentan itu ditepis oleh Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus (Franky) Welirang. Franky buka suara terkait isu kenaikan harga mi instan yang bisa mencapai 3 kali lipat. Ia mengatakan hal itu berlebihan. Untuk diketahui, salah satu merek mi instan yang dikeluarkan oleh Indofood ialah Indomie.
Franky menjelaskan, saat ini harga gandum internasional sudah berada di level tertingginya. Karena itu, ia menilai harga gandum tidak akan mengalami kenaikan lagi. Meski begitu, ia mengakui harga mi instan bisa saja mengalami kenaikan, tapi tak akan sampai 3 kali lipat. Sebab, harga gandum pun tak naik sebesar itu, bahkan tak mencapai 100%.
Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pernyataan Mentan bertujuan untuk memberi semangat agar masyarakat tidak bergantung pada terigu saja karena Indonesia memiliki pilihan bahan baku lain, seperti ketela, singkong, hingga sagu. Walau begitu, Zulkifli membenarkan kalau harga terigu yang berbahan baku gandum memang naik. Namun, ia optimistis harganya akan kembali turun pada September hingga Oktober mendatang seiring membaiknya panen komoditas itu di sejumlah negara, seperti Australia, Kanada, dan Amerika. Selain itu, ia juga menambahkan Ukraina sudah bisa mengekspor gandum, sehingga harga komoditas itu akan turun pada September mendatang.

Kabar harga mie instan naik 3 kali lipat mengagetkan warga Indonesia. Kabar mengenai kenaikan harga mie instan ini disampaikan oleh Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian (Mentan). Diketahui, kenaikan harga mie instan ini dikabarkan akan mengalami kenaikan 3 kali lipat. Hal ini merupakan dampak perang antara Rusia-Ukraina yang juga belum selesai. Sebagai salah satu makanan favorit orang Indonesia, tidak heran ketika ada isu harga mie instan akan naik 3 kali lipat membuat publik menjadi resah.

Isu Mengenai Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat

Kementerian Perhubungan atau Kemenhub secara resmi akan menerapkan peraturan baru terkait batas tarif ojek online (ojol). Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No. KP 564/2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat pada 4 Agustus 2022.
Kenaikan tarif ojek online tersebut didasarkan pada pertimbangan akan penyesuaian harga BBM. "Alasan kenaikan dengan mempertimbangkan kenaikan bahan bakar dan kebutuhan lain, di samping juga aspirasi dari para mitra," tutur Pitra Setiawan, Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.
Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk memundurkan penerapan tarif baru ojek online ke tanggal 29 Agustus 2022 atau 25 hari kalender sejak aturan KM 564 ditetapkan per tanggal 4 Agustus kemarin. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno mengatakan diperlukan penambahan waktu bagi perusahaan aplikasi ojek online atau para aplikator untuk melakukan penyesuaian tarif yang baru. Perusahaan diberi waktu penyesuaian 25 hari sejak terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Baru Ojol</h2>
Tarif ojol sendiri diatur dalam 3 zona berbeda. Tarif terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah, serta biaya jasa minimal per 5 km pertama. Berikut rincian tarif baru ojek online berdasarkan KM No. KP 564 Tahun 2022:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Zona I (Sumatera, Bali, Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek) </li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850/km
Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300/km.
Rentang biaya jasa minimal: Rp 9.250 sampai dengan Rp 11.500 (sebelumnya Rp 7.000-Rp 10.000).
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya Jasa Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek)</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.600/km (sebelumnya Rp 2.000/km)
Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.700/km (sebelumnya Rp 2.500/km)
Rentang biaya jasa minimal: Rp 13.000 sampai dengan Rp 13.500 (sebelumnya Rp 8.000 - Rp 10.000).
<ul style="text-align: justify;">
<li>Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, Papua)</li>
</ul>
Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100/km
Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.600/km.
Rentang biaya jasa minimal: Rp 10.500 sampai dengan Rp 13.000 (sebelumnya Rp 7.000-Rp 10.000).
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai kenaikan tarif ojek online (ojol) sebaiknya dilakukan secara moderat alias kenaikannya tidak langsung tinggi. Menurut Piter, kenaikan tarif ojol yang mencapai lebih dari 30 persen memang relatif tinggi dan berpotensi mengerek inflasi di Tanah Air semakin meningkat.
Selan itu Piter juga menuturkan jika kenaikannya setinggi itu, maka tarif ojol nantinya akan mendekati tarif taksi sehingga membuat minat masyarakat menggunakan ojol kemungkinan akan mengalami penurunan. Apabila itu yang terjadi, maka akan berdampak terhadap pendapatan pengemudi atau driver ojek online yang berpotensi berkurang. Sementara itu pelaku usaha sektor mikro atau UMKM yang tergabung dalam aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, juga berpeluang mengalami penurunan pendapatan jika pemesanan makanan via aplikasi berkurang akibat tingginya tarif ojol.

Kementerian Perhubungan atau Kemenhub secara resmi akan menerapkan peraturan baru terkait batas tarif ojek online (ojol). Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No. KP 564/2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat pada 4 Agustus 2022.

Masyarakat Resah dengan Berita Kenaikan Tarif Ojol

Pemerintah sudah memberikan ancang-ancang atau sinyal bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite bakal segera naik. Mengingat ketidakmampuan pemerintah untuk menambah dana subsidi untuk BBM yang mulai menipis karena kenaikan harga minyak yang naik cukup signifikan.
Saat ini kuota Pertalite dan Solar Subsidi mulai sekarat. Sampai pada Juli 2022 konsumsi Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL). Dengan begitu, kuota hingga akhir tahun hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL sampai akhir tahun. Sementara konsumsi Solar Subsidi sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT) sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota 14,91 juta di tahun 2022 ini atau tersisa 5,01 juta KL.
Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 2022 ditetapkan sebesar 63 dolar AS per barel, sementara harga minyak rata-rata Januari - Juli telah tembus 105 dolar AS per barel.
Jika harga minyak saat ini berada di level 100 dolar AS per barel, maka nilai subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah dapat mencapai Rp 500 triliun. Namun, jika harga minyak berada di level 105 dolar AS per barel dengan asumsi kurs dolar di APBN rata-rata Rp 14.750 dan kuota Pertalite bertambah menjadi 29 juta KL dari kuota 23 juta KL, maka hal tersebut mengakibatkan APBN mengalami pembengkakan karena harus menanggung beban subsidi BBM hingga Rp 600 triliun.
"Saya menyampaikan sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi, jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil di Gedung Kementerian Investasi, Jumat (12/8/2022).
Berdasarkan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin mengungkapkan jika pemerintah kemungkinan besar akan menurunkan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga. Upaya ini dilakukan agar APBN yang menanggung subsidi BBM dapat lebih sustainable. Selain melakukan subsidi BBM kepada masyarakat, pemerintah juga masih menyubsidi BBM yang diperlukan untuk BUMN penyedia transportasi umum. Eddy menilai langkah pemerintah untuk menambal subsidi BBM lewat pajak dan pendapatan lain sulit dilakukan untuk saat ini. Sehingga, sangat dimungkinkan pemerintah akan mengambil tindakan untuk mengurangi beban APBN dengan mengurangi subsisi BBM.

Pemerintah sudah memberikan ancang-ancang atau sinyal bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite bakal segera naik. Hal itu mengingat ketidakberdayaan pemerintah menambah dana subsidi tatkala misalnya adanya tambahan kuota BBM yang saat ini sudah sekarat.

Pemerintah Memberi Sinyal Kenaikan Harga BBM Pertalite

Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2022 tercatat sebesar 403 miliar dolar AS. ULN ini mengalami penurunan dimana kuartal sebelumnya sebesar 412,6 miliar dolar AS.
Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2022 sebesar 187,3 miliar dolar AS megalami penurunan dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 8,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,4 persen (yoy).
Penurunan tingkat ULN pemerintah ini dikarenakan adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo pada periode April hingga Juni 2022; Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo serta volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, yang menyebabkan mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.
Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada triwulan II 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%). Penarikan ULN pada triwulan-II 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sementara itu, ULN swasta pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 207,1 miliar dolar AS dimana mengalami sedikit penurunan dari 207,4 miliar dolar AS pada triwulan I 2022. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,1% (yoy), dimana &nbsp;lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,5% terhadap total ULN swasta.
Secara keseluruhan, ULN Indonesia pada triwulan II 2022 tetap terkendali, terlihar dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 31,8%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 33,8%. Ditambah dengan ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7% dari total ULN.
Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya agar struktur ULN tetap sehat. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisir risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2022 tercatat sebesar 403 miliar dolar AS. ULN ini mengalami penurunan dimana kuartal sebelumnya sebesar 412,6 miliar dolar AS. 

Utang Luar Negeri Indonesia Turun Menjadi 403 Miliar Dolar AS

Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi kepada pihak yang bersangkutan. Pihak tersebut bisa saja berbentuk perorangan, perusahaan lainnya, bank, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya. Sederhananya, menurut catatan akuntansi liabilitas merupakan utang.
Mengapa perusahaan mempunyai liabilitas? Hal ini karena berkaitan dengan jumlah aset yang dimiliki. Apabila suatu perusahaan memiliki aset yang tidak cukup banyak, maka mereka mengambil liabilitas agar usahanya dapat berkembang jauh lebih maksimal. Selain itu, utang juga memiliki pengaruh terhadap pengurangan pajak penghasilan (PPh) karena pajak yang dikenakan perusahaan merupakan pajak dari penghasilan yang dikurangi dengan utang yang dimiliki.
<h2 style="text-align: justify;">Karakteristik Liabilitas</h2>
Karakteristik yang dimiliki liabilitas adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Keseluruhan pinjaman yang digunakan baik yang didapat baik dari perorangan atau bank harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan</li>
<li>Segala bentuk kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak lain, baik dengan pertukaran aset, pemberian layanan, transfer uang tunai maupun kegiatan lain yang memberi manfaat ekonomi dalam periode yang telah ditentukan sesuai kesepakatan</li>
<li>Sebagai kejadian atau transaksi yang telah terjadi sehingga mewajibkan entitas.</li>
<li>Bentuk tanggung jawab entitas pada pihak lain, baik yang meninggalkan kebijakan ataupun tidak dalam menghindari upaya penyelesaian.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Liabilitas</h2>
Secara garis besar, ada dua jenis liabilitas, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Penjelasan lengkap tentang keduanya adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Liabilitas Jangka Panjang (Long Term Liabilities)</h3>
</li>
</ul>
Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam jangka panjang. Jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran kewajiban tersebut diperkirakan berlangsung lebih dari satu tahun. Liabilitas jenis ini dapat disebut juga sebagai utang tidak lancar, karena perusahaan tidak dapat membayarkan kewajiban ini kurang dari periode satu tahun.
Contoh liabilitas jangka panjang, utang bank, utang hipotik, utang obligasi, kredit noveltasi, utang subduersi, utang pemegang saham, utang sewa, maupun pinjaman dana tunai.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Liabilitas Jangka Pendek (Short Term Liabilites)</h3>
</li>
</ul>
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun, misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Istilah lain untuk menyebut liabilitas ini adalah utang lancar, karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahun.
Istilah lain untuk menyebut liabilitas ini adalah utang lancar, karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahun. Beberapa contoh dari jenis liabilitas lancar ini, seperti kredit rekening koran, tagihan listrik, tagihan air, cicilan mesin, dan pajak penghasilan (PPh).
<h2 style="text-align: justify;">Cara Menganalisis Liabilitas</h2>
Liabilitas menjadi sebuah indikator kesehatan finansial suatu perusahaan. Apabila liabilitas lebih besar daripada ekuitas, maka artinya sebagian besar aset perusahaan terbiayai oleh modal dari pinjaman. Kondisi seperti ini tentunya tidak sehat untuk perusahaan. Cara untuk melakukan anaisis liabilitas perusahaan sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Rasio Utang terhadap Aset (Debt to Asset)</h3>
</li>
</ul>
rasio ini untuk menghitung sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aset (aktiva) perusahaan. Semakin kecil angkanya maka semakin aman.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Rasio Utang terhadap Ekuitas (Debt to Equity)</h3>
</li>
</ul>
Rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah hutang dengan perbandingan modal usaha. Disarankan besar hutang tidak melebihi nilai modal itu sendiri. Semakin kecil perhitungan rasio ini, maka semakin sehat keadaan keuangan perusahaan.
Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa liabilitas bukanlah sesuatu yang buruk bagi perusahaan, justru menjadi salah satu kunci menuju kesuksesan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah tetap menjaga besar liabilitas agar tidak melebihi kemampuan bayar perusahaan. Sebab tujuan awal dari liabilitas adalah agar bisa mengembangkan usaha, bukan membuatnya bangkrut karena utang.

Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi kepada pihak yang bersangkutan. Pihak tersebut bisa saja berbentuk perorangan, perusahaan lainnya, bank, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya. Sederhananya, menurut catatan akuntansi liabilitas merupakan utang.

Pengertian Liabilitas dalam Akuntansi

Pemerintah mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Integrasi data antara NIK dan NPWP sudah dilakukan sejak 14 Juli 2022. Integrasi KTP menjadi NPWP akan memudahkan administrasi, selain itu memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Integrasi ini menjadi salah satu dari tiga format baru NPWP. Penggunaan format baru NPWP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.
<h2 style="text-align: justify;">Format Baru NPWP</h2>
Terdapat tiga format baru NPWP dimana format baru NPWP ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022. Format baru NPWP tersebut, sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), NIK berfungsi sebagai NPWP</li>
<li>Bagi Wajib Pajak Selain Orang Pribadi, menggunakan 16 digit angka NPWP dimana NPWP lama ditambah dengan angka nol (0) di depan</li>
<li>Bagi Wajib Pajak Cabang, menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha</li>
</ul>
NPWP format lama masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 dikarenakan seluruh layanan administrasi masih belum dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru. Secara resmi, penggunaan NIK dan NPWP 16 digit akan diimplementasikan secara penuh dan menggantikan NPWP 15 digit pada 1 Januari 2024. Artinya, mulai 1 Januari 2024 semua layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, akan menggunakan NPWP dengan format baru.
<h2 style="text-align: justify;">Skema Pendaftaran Baru NPWP</h2>
Berikut penjelasan untuk skema pendaftaran baru NPWP:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), NIK diaktivasi sebagai NPWP. Di samping itu, WP orang pribadi juga tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit dimana hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.</li>
<li>Bagi Wajib Pajak Selain Orang Pribadi, diberikan NPWP dengan format 16 digit (NPWP lama ditambah angka nol di depan).</li>
<li>Bagi Wajib Pajak Cabang, dibeerikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.</li>
</ul>
Perlu diketahui bahwa NPWP yang dimiliki oleh WPOP yang sudah lama terdaftar, akan ada 2 status NIK, yaitu valid dan belum valid. Status valid hanya berlaku bagi NIK yang sudah bisa berfungsi sebagai NPWP. Sementara status belum valid artinya NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP sesuai hasil pemadanan dengan data kependudukan.

Pemerintah mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Integrasi data antara NIK dan NPWP sudah dilakukan sejak 14 Juli 2022. Integrasi KTP menjadi NPWP akan memudahkan administrasi, selain itu memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Integrasi ini menjadi salah satu dari tiga format baru NPWP. Penggunaan format baru NPWP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.

Format Baru NPWP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meresmikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Berlakunya NIK sebagai NPWP ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Peraturan itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Juli 2022.
Walau PMK tersebut sudah berlaku sejak 8 Juli 2022, namun penetapan NIK sebagai NPWP ini mulai berlaku sejak 14 Juli 2022 seperti yang tertulis dalam PMK 112/PMK.03/2022 Pasal 2 ayat (1). Aturan itu juga menegaskan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan sudah 19 juta NIK yang terdaftar di DJP yang dapat melakukan transaksi pajak dengan menggunakan NIK sebagai basis transaksinya. Selama proses pemadanan data, Suryo menyatakan DJP masih memberikan kesempatan untuk menggunakan NPWP sebagai basis transaksi pajak sampai dengan 31 Desember 2023.
Pemerintah menetapkan NIK sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Integrasi itu pun bertujuan untuk memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif, serta mendukung kebijakan satu data Indonesia. Suryo memastikan upaya ini dapat memudahkan masyarakat ke depannya. Dalam berbagai aktivitas, masyarakat tidak perlu mengingat dua nomor lagi, namun cukup satu nomor yaitu NIK mereka sendiri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meresmikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Artikel Sobat Pajak