<p style="text-align: justify;">Prinsip ekonomi menjadi panduan dalam kegiatan ekonomi mengacu pada upaya memperoleh perbandingan rasional antara usaha yang dikeluarkan dan hasil yang didapatkan. Secara sederhana, setiap orang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha yang dikeluarkan seminimal mungkin. Oleh sebab itu, muncul prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam prinsip ekonomi, dijelaskan bahwa tidak ada yang gartis. Setiap barang atau jasa membutuhkan timbal balik, seperti membayar atau melakukan sesuatu. Prinsip ekonomi tentunya berlaku pada semua jenis kegiatan ekonomi.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>10 Prinsip Ekonomi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan buku <em>Principles of Economics </em>(1989) yang dibuat oleh Gregory Mankiw, terdapat 10 prinsip ekonomi. Gregory Mankiw itu sendiri merupakan seorang ahli ekonomi Makro yang berasal dari Amerika dan dosen ekonomi di Universitas Harvard. Berikut 10 prinsip ekonomi tersebut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Setiap Orang akan mengalami <em>trade off</em></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Trade-off</em> merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas suatu aspek dengan mengurangi kualitas dari aspek lainnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Contoh dari kegiatan <em>trade-off,</em> perusahaan memberikan bonus kepada karyawan. Di satu sisi, bonus akan membuat pengeluaran perusahaan semakin besar, namun di sisi lain dengan adanya bonus produktivitas dan semangat karyawan dapat meningkat.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu (<em>opportunity cost</em>)</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Opportunity cost</em> adalah pengorbanan yang dilakukan untuk memilih satu tindakan dan melepaskan kesempatan lainnya. Pengorbanan ini tidaklah selalu berupa uang, namun bisa berupa waktu, tenaga, kesempatan, dan lain-lain. Berbeda dengan <em>trade-off</em>, <em>opportunity cost</em> muncul bila pilihan tersebut terbatas karena adanya kesempatan.</p>
<p style="text-align: justify;">Contohnya, Juan mempunyai uang sebanyak 8 juta rupiah yang ia dapat dari kerja keras, namun ia dihadapi dengan pilihan ingin mengikuti kelas kursus Bahasa Jepang atau pergi liburan dengan teman-temannya ke Korea. Juan memutuskan untuk mengikuti kelas kursus karena dapat menjadi investasi jangka panjang untuk dirinya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Berpikir rasional untuk mendapatkan keuntungan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Seseorang akan berpikir secara rasional dalam mencari keuntungan, walau harus membuat perubahan kecil namun dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dikenal dengan perubahan marjinal, contohnya konsumen rela membayar lebih agar bisa mendapatkan nilai produk yang lebih.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Reaksi terhadap insentif</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya insentif, hal ini dapat merangsang seseorang untuk melakukan sesuatu. Insentif akan membuat seseorang menjadi lebih produktif, contohnya seseorang akan rela kerja lembur jika mendapatkan upah tambahan.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Kegiatan perdagangan yang menguntungkan semua pihak</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Setiap pelaku usaha tentu menemui persaingan usaha. Namun dengan menjalin kerjasama, bisa saja menguntungkan semua pihak, contohnya negara Indonesia menjalin kerjasama dengan negara China, dimana negara Indonesia menyediakan sumber daya alam sedangkan negara China menyediakan teknologi.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Pasar menjadi tempat terjadinya kegiatan ekonomi</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pasar menjadi tempat dimana terjadinya interaksi antara penjual dengan pembeli dimana pasar dapat menciptakan harga.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>
<h3>Pemerintah mempunyai peran terhadap pasar</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya campur tangan dari pemerintah dalam mengelola pasar, aktivitas perdagangan akan memiliki batas dan regulasi. Walau begitu, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kondisi perekonomian pasar.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li>
<h3>Standar hidup bergantung pada kapasitas memproduksi barang</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Semakin baik tingkat produksi suatu negara dalam menghasilkan barang atau jasa, maka semakin baik juga standar hidup di negara tersebut, sebagai contoh standar hidup di negara maju seperti Singapura lebih baik daripada negara berkembang.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li>
<h3>Kenaikan harga (inflasi) akan terjadi jika uang beredar terlalu banyak</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dalam dunia ekonomi, inflasi dapat terjadi. Inflasi adalah keadaan dimana jumlah uang yang beredar terlalu banyak yang dapat mengakibatkan kenaikan harga barang atau jasa.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="10">
<li>
<h3><em>Trade-Off</em> Jangka Pendek antara Pengangguran dan Inflasi</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Masalah utama dalam perekonomian suatu negara adalah inflasi dan pengangguran. Terjadi hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan yang dibuat untuk mengurangi inflasi akan meningkatkan angka pengangguran, begitu juga sebaliknya kebijakan untuk mengurangi pengangguran akan meningkatkan inflasi. Hubungan ini dikenal dengan kurva Philips. Hubungan antara pengangguran dan inflasi ini biasanya berlangsung sementara, namun akan terjadi terus menerus.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya prinsip ekonomi, prinsip tersebut menjadi pedoman yang dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.</p>

Prinsip ekonomi menjadi panduan dalam kegiatan ekonomi mengacu pada upaya memperoleh perbandingan rasional antara usaha yang dikeluarkan dan hasil yang didapatkan. Secara sederhana, setiap orang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha yang dikeluarkan seminimal mungkin. Oleh sebab itu, muncul prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 

Memahami 10 Prinsip Ekonomi

<p style="text-align: justify;">Ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis, jelas terdapat risiko yang mungkin kita tidak dapat hindari. Sebelum menjalankan bisnis, ada baiknya kita mempertimbangkan risiko &ndash; risiko yang mungkin terjadi kedepannya selama kita menjalankan bisnis. Risiko ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi kebelangsungan bisnis yang dijalankan.</p>
<p style="text-align: justify;">Risiko dalam berbisnis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpastian secara ekonomi (<em>economic uncertainty caused</em>), ketidakpastian disebabkan oleh alam (<em>nature uncertainty caused</em>), dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (<em>human uncertainty caused</em>).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis-Jenis Risiko dalam Berbisnis</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Risiko Keuangan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam menjalankan usaha, keuangan menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal aliran kas (<em>cashflow)</em>. Pengusaha harus bisa memikirkan cara untuk mengalokasikan kas untuk mengembangkan usaha, membayar gaji karyawan, memenuhi persediaan penjualan, dan masih banyak lagi. Jika arus kas tidak terkelola dengan baik, usaha bisa terancam mengalami kerugian.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Risiko Pasar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi karena adanya perubahan zaman, baik itu gaya hidup, pelanggan, dan produk baru yang lebih unggul. Kondisi pasar menjadi salah satu hal yang perlu diperhatika oleh para pengusaha. Kondisi pasar akan selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Mengikuti tren pasar menjadi langkah yang penting dikarenakan jika kita tidak mengikutinya, kita akan tertinggal dengan pesaing kita dan para pelanggan akan lebih tertarik dengan produk yang mengikuti tren pasar. Para pengusaha harus terus melakukan inovasi dan lebih kreatif dalam membuat produk agar bisa bersaing dengan produk dari perusahaan lain.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Risiko Persaingan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, tentunya kita akan dihadapi dengan persaingan dengan produk-produk dari pengusaha lainnya. Hal ini tentu harus diperhatikan dikarenakan jika produk kita tidak mengalami peningkatan, maka produk pesaing bisa lebih laku. Para pengusaha harus terus melakukan improvisasi atas produk yang dijual agar tidak kalah saing dengan pengusaha lain.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Risiko Sumber Daya Manusia</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ketika menjalani usaha, karyawan yang bekerja bisa mempengaruhi kinerja perusahaan juga. Karyawan yang bekerja bisa saja mengalami kegagalan untuk memenuhi tugas yang mereka kerjakan di tempat kerja karena bisa saya karyawan tersebut sakit, melakukan kecurangan, kurang arahan, dan berbagai macam sebab.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Risiko Bencana Alam</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Bencana alam menjadi hal yang tidak bisa kita perkirakan akan terjadi. Para pengusaha mungkin bisa mengambil langkah antisipasi, seperti mempunyai asuransi agar kerusakan bisa diminimalisir, menghindari daerah yang rawan mengalami bencana alam, dan banyak cara untuk mengantisipasinya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Risiko Kebijakan Pemerintah</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Seiringnya berkembangnya zaman, regulasi yang dibuat oleh pemerintah juga akan mengalami perubahan. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pengusaha harus siap dengan kebijakan yang diberikan pemerintah dan mengikuti aturannya, walau akan mempengaruhi usaha. Pengusaha harus mencari cara agar bisa beradaptasi dengan regulasi yang diterapkan dan tidak melanggarnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Itulah beberapa jenis risiko yang mungkin terjadi ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis usaha. Risiko usaha sudah harus dipertimbangkan sebelum kita menjalankan suatu bisnis agar siap dengan konsekuensi yang mungkin terjadi dari risiko itu.</p>

Ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis, jelas terdapat risiko yang mungkin kita tidak dapat hindari. Sebelum menjalankan bisnis, ada baiknya kita mempertimbangkan risiko – risiko yang mungkin terjadi kedepannya selama kita menjalankan bisnis. Risiko ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi kebelangsungan bisnis yang dijalankan. 

Mengenal Jenis Risiko dalam Berbisnis

<p>Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dana yang didapatkan dari pemungutan pajak akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Berdasarkan lembaga pemungutnya, terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.</p>
<h1><strong>Pajak Pusat</strong></h1>
<p>Pajak pusat (pajak negara) adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada pemerintah pusat. Dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui DJP dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Berikut jenis-jenis pajak pusat yang ada di Indonesia:</p>
<ul>
<li><strong>Pajak Penghasilan (PPh)</strong> adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan yang diterima ole perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.</li>
<li><strong>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</strong> merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Saat ini penerapan PPN di Indonesia menganut sistem tarif tunggal, yaitu sebesar 11%.</li>
<li><strong>Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)</strong> merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah diantaranya barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu umumnya berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan bila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.</li>
<li><strong>Bea Materai</strong> merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek. Dimana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.</li>
<li><strong>Cukai</strong> adalah pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.</li>
<li><strong>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</strong> adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB yang merupakan pungutan kepada pemerintah pusat meliputi PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, dan PBB Pertambangan.</li>
</ul>
<h1><strong>Pajak Daerah</strong></h1>
<p>Pajak daerah (pajak pemerintah) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pajak</p>
<h2><strong>Karakteristik Pajak Daerah</strong></h2>
<ol>
<li>Sifatnya pajak, bukan retribusi</li>
<li>Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum</li>
<li>Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan</li>
<li>Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat</li>
<li>Objek Pajak terletak di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan</li>
<li>Berdampak ekonomi positif</li>
<li>Menjaga kelestarian lingkungan</li>
</ol>
<h2><strong>Jenis-Jenis Pajak Daerah</strong></h2>
<p>Pajak daerah ini terbagi lagi menjadi dua tingkat, yaitu pajak daerah tingkat 1 (pajak provinsi) dan pajak daerah tingkat 2 (pajak kota/kabupaten). Jenis-jenis pajak yang masuk ke tingkat tersebut diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022. Berikut jenis pajak yang masuk ke dalam kategori pajak tersebut:</p>
<h3>1. Pajak Daerah Tingkat 1 (Pajak provinsi)</h3>
<ul>
<li>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</li>
<li>Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</li>
<li>Pajak Alat Berat (PAB)</li>
<li>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)</li>
<li>Pajak Air Permukaan (PAP)</li>
<li>Pajak Rokok</li>
</ul>
<h3>2. Pajak Daerah Tingkat 2 (Pajak kabupaten/kota)</h3>
<ul>
<li>Pajak Hotel</li>
<li>Pajak Restoran</li>
<li>Pajak Hiburan</li>
<li>Pajak Reklame</li>
<li>Pajak Penerangan Jalan</li>
<li>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB)</li>
<li>Pajak Parkir</li>
<li>Pajak Air Tanah</li>
<li>Pajak Sarang Burung Walet</li>
<li>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</li>
<li>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)</li>
</ul>

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dana yang didapatkan dari pemungutan pajak akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Berdasarkan lembaga pemungutnya, terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak Pusat dan Pajak Daerah

<p style="text-align: justify;"><em>Fraud triangle </em>sudah menjadi istilah yang umum kita dengar dalam dunia bisnis. <em>Fraud triangle </em>merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tiga kondisi yang menjadi penyebab kecurangan dalam bisnis.</p>
<p style="text-align: justify;">Kata &ldquo;<em>fraud&rdquo;</em> itu sendiri didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri atau kelompok dengan cara melanggar peraturan atau hukum. Kemudian, elemen yang mendorong terjadinya <em>fraud </em>ini disebut dengan <em>fraud triangle</em>. Elemen tersebut adalah <em>pressure</em> (tekanan), <em>opportunity </em>(kesempatan), dan <em>rationalization </em>(pembenaran).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tahapan Terjadinya <em>Fraud Triangle</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Seorang pekerja dalam perusahaan tidak akan langsung bertindak curang tanpa sebab. Berdasarkan teori <em>fraud triangle,</em> terdapat tahapan terjadinya kecurangan dalam berbisnis, yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Pressure </em>atau Tekanan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tahapan pertama yang mempengaruhi terjadinya kecurangan adalah tekanan. Tekanan ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Setiap pelaku kecurangan umumnya memiliki motivasi atau niat yang kuat, sehingga memutuskan melakukan kecurangan, contohnya seperti terjerat hutang, masalah keluarga, memenuhi keinginan gaya hidup yang tinggi, dan masih banyak lagi.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><em>Opportunity </em>atau Kesempatan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tahapan kedua adalah adanya kesempatan. Seorang pegawai yang memiliki tekanan besar untuk berbuat curang tentu akan melakukannya ketika ia melihat adanya kesempatan atau celah untuk berbuat curang. Kesempatan untuk berbuat curang akan terjadi, jika:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Standar Opersional Prosedur (SOP) yang tidak berjalan dengan baik</li>
<li>Pekerjaan ganda yang ditangani oleh satu karyawan, contohnya seorang staf menangani kasir, laporan akuntansi, serta pembelian sekaligus</li>
<li>Kontrol dari perusahaan yang lemah</li>
<li>Lingkungan kerja yang tidak kondusif</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pihak perusahaan harus bisa mengambil langkah preventif dalam menangani kelemahan dalam sistem yang berjalan di perusahaan, seperti melakukan audit atau memperketat aturan yang ada. Dengan tidak adanya kelemahan sistem dalam perusahaan, kemungkinan terjadinya kecurangan akan lebih keci.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3><em>Rationalization </em>atau Pembenaran</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Saat tindakan kecurangan terungkap, pelaku kecurangan akan berusaha membenarkan kecurangan yang telah ia berbuat. Tentunya, tujuannya agar tindakan yang dilakukan terkesan merupakan tindakan yang wajar terjadi.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis <em>Fraud Triangle </em>dalam Keuangan Bisnis</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pihak pemilik usaha harus mempercayai para pegawai dalam pekerjaannya. DI sisi lain, <em>fraud triangle </em>menjadi perhatian khusus. Karyawan bisa saja melakukan kecurangan kapan saja dan siapa saja, bahkan karyawan yang terpercaya. Berikut beberapa objek kecurangan dari <em>fraud trianle</em>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pencurian data keuangan internal perusahaan</li>
<li><em>Mark up</em> biaya <em>reimbursement</em> dan biaya proyek.</li>
<li>Penyalahgunaan biaya tagihan perusahaan, seperti biaya pajak</li>
<li>Penggelapan gaji karyawan</li>
<li>Penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi</li>
<li>Pencurian laporan keuangan</li>
<li>Manipulasi laporan keuangan</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tidak menutup kemungkinan semua perusahaan bisa terjadi kecurangan. Pihak perusahaan tidak boleh lengah dalam menangani kemungkinan terjadinya <em>fraud triangle</em>. Perusahaan harus meningkatkan pengawasan dan keamanan dalam lingkungan kerja agar kemungkinan terjadinya kecurangan bisa diperkecil.</p>

Fraud triangle sudah menjadi istilah yang umum kita dengar dalam dunia bisnis. Fraud triangle merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tiga kondisi yang menjadi penyebab kecurangan dalam bisnis.

Waspadai Fraud Triangle dalam Berbisnis

<p style="text-align: justify;"><em>Tax planning</em> atau perencanaan pajak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Upaya mengurangi pajak yang dilakukan disini adalah dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga legal. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tax planning</em> ini dilakukan tentunya dengan tujuan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak agar biaya yang dikeluarkan bisa ditekan</li>
<li>Memperhitungkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku agar tidak ada sanksi yang membuat pengeluaran pajak lebih besar</li>
<li>Mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak melebihi dari yang seharusnya</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Tax planning </em>bisa berjalan dengan baik jika wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Jika melanggar, maka akan menimbulkan risiko bagi wajib pajak, seperti sanksi dan denda.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Strategi <em>Tax Planning</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Umumnya, ada lima strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam membuat perencanaan pajak:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Tax Avoidance</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Tax avoidance</em> atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak agar memperkecil biaya PPh 21, seperti mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh 21.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Tax Saving</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Upaya efisiensi pajak dengan memilih alternatif pengenaan pajak yang lebih rendah agar laba perusahaan yang menjadi pengenaan pajak bisa diperkecil, contohnya perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menunda terbitnya faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang ditentukan. PPN dapat dilunasi pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP dan/atau JKP.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mencegah Terjadinya Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan harus menguasai dengan baik aturan pajak yang berlaku agar bisa terhindar dari sanksi yang mungkin timbul, seperti denda, bunga, atau sanksi pidana.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan Pengkreditan Pajak</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Banyak perusahaan yang kurang mengetahui bahwa mereka bisa melakukan pengkreditan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;">Para pelaku UMKM juga bisa membuat strategi <em>tax planning</em> agar bisa menekan pengeluaran pajak atas usahanya, contohnya seperti mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) agar tidak dikenakan PPh 23, mempertahankan omzet penjualan tidak melebihi Rp4,8 miliar agar tetap dikenakan tarif PPh Final UMKM, dan masih banyak cara lain. Pelaku UMKM harus memahami dengan baik peraturan pajak yang berlaku agar bisa mencari cara agar pengeluaran pajak bisa diminimalisir sekecil mungkin.</p>

Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Upaya mengurangi pajak yang dilakukan disini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga legal. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Tax Planning Bantu Meminimalisir Pajak

<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, tentu kita ingin pelanggan kita selalu melakukan pembelian berulang (<em>Repeat Purchase</em>) terhadap produk yang kita jual. Tentu pembelian berulang dari pelanggan yang sama akan membantu perusahaan meningkatkan penjualannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Pembelian berulang atau (<em>repeat purchase</em>) merupakan kondisi dimana konsumen membeli barang atau jasa yang sama menggantikan barang atau jasa yang sebelumnya dia beli. Biasanya <em>repeat purchase</em> ini dilakukan oleh pelanggan yang sudah mengenal baik produk yang ia beli. <em>Repeat purchase </em>ini juga menjadi tanda bahwa penjual sudah mendapatkan loyalitas konsumen.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mengapa <em>Repeat Purchase </em>Penting</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menandakan Keberhasilan Strategi <em>Customer Retention</em></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Customer retention</em> adalah berbagai cara yang dilakukan perusahaan agar bisa mempertahankan pelanggannya supaya tetap menggunakan barang atau jasa yang diberikan. <em>Customer retention </em>ini berhubungan erat dengan loyalitas pelanggan. Jika strategi yang digunakan tepat, maka pelanggan tidak hanya akan menaikkan pendapatan usaha, namun juga akan memberikan testimoni yang baik terhadap produk yang dijual.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Menandakan Indikator <em>Customer Lifetime Value </em>(CLV) yang Baik</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Customer Lifetime Value </em>(CLV) merupakan perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan nilai total pendapatan yang bisa didapatkan dari pelanggan tersebut. Sebagai contoh, Pak D membeli kue dengan harga Rp30.000. Pak D akan selalu membeli kue tersebut satu kali setiap bulan selama satu tahun. Maka, CLV dari Pak D adalah Rp360.000. Semakin sering pelanggan melakukan <em>repeat purchase</em>, maka nilai CLV yang didapat akan semakin tinggi.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Lebih Mudah Untuk Berjualan kepada Pelanggan <em>repeat purchase</em> dari pada <em>new purchase</em></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Untuk menarik pelanggan melakukan <em>new purchase</em>, pengusaha tentu membutuhkan biaya <em>marketing</em> yang lebih besar, agar mereka tertarik dan mau mencoba membeli. Pelanggan yang sudah melakukan <em>repeat purchase</em> sudah tahu dengan baik kualitas produk yang dijual, sehingga kesempatan mereka melakukan pembelian akan lebih besar dari pada pelanggan <em>new purchase</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Banyak pengusaha yang terlalu mementingkan cara untuk mendapatkan pelanggan baru. Padahal, pelanggan tetap memberikan banyak keuntungan, tidak hanya dari satu sisi, namun kedua pihak mendapatkan keuntungan. Pihak pelanggan akan merasa senang dengan produk yang didapat dan bisa mendapat potongan harga dan pihak penjual akan mendapatkan penjualan lebih banyak dan bisa menaikkan reputasi penjual.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Dalam berbisnis, tentu kita ingin pelanggan kita selalu melakukan pembelian berulang (Repeat Purchase) terhadap produk yang kita jual. Tentu pembelian berulang dari pelanggan yang sama akan membantu perusahaan meningkatkan penjualannya.

Mengapa Repeat Purchase Penting dalam Berusaha?

<p style="text-align: justify;">Saat ini, penggunaan teknologi dalam berbisnis semakin membantu para pebisnis dalam menjalankan usahanya. Salah satunya, penggunaan teknologi <em>cloud computing </em>yang semakin ramai dalam kegiatan berbisnis. Semakin banyak pengusaha yang mulai menerapkan teknologi <em>cloud computing</em> ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, tidak sedikit yang masih awam dengan adanya penerapan terknologi ini dan apa manfaatnya untuk kegiatan usaha.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cloud computing </em>atau komputasi awan merupakan teknologi dimana kita bisa menyimpan dan mengakses data &amp; program yang tersimpan di <em>cloud</em> melalui internet dimana saja, kapan saja, dan bisa menggunakan perangkat apa saja.</p>
<p style="text-align: justify;">Salah satu implementasi <em>cloud computing</em> yang sering kita gunakan tanpa kita sadari adalah layanan email berbasis website atau aplikasi dimana semua pesan email yang disimpan menggunakan teknologi komputasi awan. Selama kita terhubung dengan internet, kita bisa mengakses pesan email tersebut dimana pun menggunakan perangkat eletronik.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Penggunaan <em>Cloud Computing</em> untuk Bisnis</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Tidak membutuhkan Investasi yang Besar</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pengguna tidak perlu membutuhkan pengeluaran yang besar. Dengan menggunakan penyedia layanan <em>cloud</em>, pengguna tidak perlu membeli perangkat komputer beserta perangkat jaringannya, serta biaya instalasi bisa terhindarkan. Selain itu, perusahaan tidak perlu melakukan</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Akses Mudah dan Aman</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pengguna tidak harus berada di depan komputer jika ingin mengakses aplikasi untuk kepentingan operasional perusahaan. Pengguna bisa menggunakan perangkat elektronik apapun untuk mengakses data dan aplikasi dengan mudah di mana saja dan kapan saja asalkan perangkat terkoneksi dengan internet.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Skalabilitas yang tinggi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Keunggulan menggunakan <em>cloud </em>adalah kemampuan untuk melakukan <em>scale up and down</em> cepat sesuai dengan tuntutan <em>real time</em>. Pengguna bisa meningkatkan kapasitas <em>cloud</em> dengan mudah tanpa harus membeli peralatan tambahan. Pengguna hanya perlu meminta kepada <em>cloud provider</em> untuk menambah kapasitas.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengurangi Biaya Pemeliharaan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan menggunakan teknologi <em>cloud computing</em>, pengguna tidak perlu membayar biaya pemeliharaan (<em>maintenance</em>), pengelolaan, dan peningkatan sistem. Layanan <em>cloud computing</em> sudah termasuk itu semua, jadi biaya pemeliharaan dan gaji untuk karyawan IT dapat diminimalisir.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Membayar sesuai Kebutuhan Penggunaan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Salah satu penyebab banyak perusahaan beralih menggunakan <em>cloud </em>karena dapat menghemat biaya penggunaan. Penggunaan server dalam perusahaan akan memakan biaya listrik yang banyak ditambah ada biaya pemeliharaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Saat ini para pelaku UMKM di Indonesia perlu menyadari pentingnya untuk mengaplikasikan teknologi ke dalam usaha mereka. Namun, masih banyak pelaku usaha yang ragu untuk mempunyai sistem informasi milik mereka sendiri dikarenakan dibutuhkan modal investasi yang besar untuk memilikinya.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, dengan adanya <em>cloud computing</em> ini, para pelaku usaha dapat menyewa jasa layanan tersebut tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Apalagi banyak keuntungan yang diberikan dengan menggunakan <em>cloud computing</em> seperti yang sudah dijelaskan di atas.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya kehadiran teknologi <em>cloud computing </em>ini, para pelaku usaha dapat meminimalisir pengeluaran untuk pengembangan bisnis yang lebih besar di masa mendatang.</p>

Saat ini, penggunaan teknologi dalam berbisnis semakin membantu para pebisnis dalam menjalankan usahanya. Salah satunya, penggunaan teknologi cloud computing yang semakin ramai dalam kegiatan berbisnis. Semakin banyak pengusaha yang mulai menerapkan teknologi cloud computing ini.

Penerapan Cloud Computing untuk Kemajuan Bisnis

<p style="text-align: justify;">Bagaimana bila kegiatan usaha Wajib Pajak sudah tidak beroperasi atau sudah tidak melakukan pekerjaan bebas, apakah mereka tetap harus membayar dan melapor pajak? Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengajukan Wajib Pajak Non Efektif kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</p>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak non efektif merupakan status ketika wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Status NPWP akan menunjukkan &ldquo;NE&rdquo; yang berarti Non Efektif. Bila wajib pajak sudah berstatus NE, wajib pajak yang biasanya dikenakan pajak penghasilan tidak lagi diwajibkan melapor SPT tahunan karena kewajiban melapor pajaknya sudah gugur selama wajib pajak berstatus non efektif.</p>
<p style="text-align: justify;">Penetapan wajib pajak non efektif dapat dilakukan dengan melakukan permohonan wajib pajak atau secara jabatan dimana penetapan hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kriteria Wajib Pajak Non Efektif</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebelum ingin mengajukan wajib pajak non efektif, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa menjadi wajib pajak non efektif. Kriteria ini tertulis dalam Peraturan Dirjen Pajak No.04/PJ/2020, beberapa kriteria tersebut adalah:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya</li>
<li>Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut;</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7);</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;</li>
<li>Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;</li>
<li>Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP;</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Jika wajib pajak sudah memenuhi semua kriteria di atas, maka wajib pajak dapat mengajukan wajib pajak NE secara elektronik atau tertulis dengan melampirkan formulir Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif dan dokumen pendukung yang menunjukkan wajib pajak memenuhi ktriteria WP NE. Formulir pengajuan permohonan dapat diunduh melalui website <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> atau klik <a href="https://www.pajak.go.id/id/formulir-pajak/formulir-permohonan-penetapan-wajib-pajak-non-efektif-dan-pengaktifan-kembali">di sini</a></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mengaktifkan Kembali NPWP Non Efektif</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak bisa kembali mengaktifkan status wajib pajaknya dengan cara mengajukan kembali permohonan yang dilakukan wajib pajak secara langsung maupun permohonan secara jabatan dan hanya bisa diaktifkan kembali melalui KPP.</p>
<p style="text-align: justify;">Status wajib pajak dapat diaktifkan kembali bila terdapat data yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non efektif. KPP akan membuktikannya dengan melakukan penelitian administrasi perpajakan, seperti memeriksa kebenaran apakah wajib pajak melakukan pemabayaran pajak, menyampaikan SPT, dan kegiatan perpajakan lain.</p>

Bagaimana bila kegiatan usaha Wajib Pajak sudah tidak beroperasi atau sudah tidak melakukan pekerjaan bebas, apakah mereka tetap harus membayar dan melapor pajak? Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengajukan Wajib Pajak Non Efektif kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kenali Istilah Wajib Pajak Non Efektif

<p style="text-align: justify;">E-billing adalah sistem yang digunakan untuk membayar pajak secara online. E-billing ini dibuat dengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, sehingga Wajib Pajak tidak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan membayar secara manual menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP).</p>
<p style="text-align: justify;">Nah sebelum bisa membayar pajak secara <em>online</em>, wajib pajak harus mempunyai kode <em>billing</em> terlebih dahulu. Kode billing itu sendiri adalah kode identifikasi yang digunakan pada sistem <em>billing</em> atas jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Melakukan Registrasi e-Billing melalui Aplikasi Sobat Pajak</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Mengunduh aplikasi Sobat Pajak melalui Google Play Store (saat ini hanya terdapat di versi android)</li>
<li>Buka aplikasi Sobat Pajak, jika belum memiliki akun maka pengguna harus mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan klik &ldquo;<strong>Daftar</strong>&rdquo; dan mengisi informasi data diri. Setelah melakukan registrasi, pengguna perlu melakukan aktivasi akun dengan mengklik link aktivasi yang dikirim melalui email</li>
<li>Login dengan menggunakan email/username dan password yang sudah didaftarkan tadi.</li>
<li>Setelah masuk, pilih layanan &ldquo;<strong>Sobat Setor</strong>&rdquo;</li>
<li>Pilih Jenis pajak yang ingin disetor, kemudian isi formulir tersebut. Jika sudah, klik &ldquo;<strong>Simpan &amp; Generate ID Billing</strong>&rdquo;</li>
<li>Setelah melakukan generate ID Billing, ID Billing akan diproses terlebih dahulu. Jika status berubah menjadi &ldquo;<strong>ID Billing Tersedia</strong>&rdquo;, pengguna bisa mengklik tombol strip 3 pada ID Billing tersebut dan klik &ldquo;<strong>Selengkapnya</strong>&rdquo;, akan terlihat rincian Nomor ID Billing, masa berlaku ID Billing, dan rincian pajak yang disetor.</li>
<li>Jika ID Billing sudah tersedia, maka pengguna dapat langsung menyetor pajak</li>
<li>Setelah selesai melakukan penyetoran, klik tombol strip 3 pada ID Billing tersebut dan klik &ldquo;<strong>Cek Pembayaran</strong>&rdquo;</li>
<li>ID Billing yang sudah disetor tadi, akan berpindah ke tab &ldquo;<strong>Sudah Bayar</strong>&rdquo; dan pengguna akan mendapatkan bukti pembayaran dan NTPN</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Itulah cara untuk registrasi E-billing dengan aplikasi Sobat Pajak untuk menyetor pajak. Fasilitas ini untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dimana pun dan kapan pun yang merek inginkan.</p>

E-billing adalah sistem yang digunakan untuk membayar pajak secara online. E-billing ini dibuat dengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, sehingga Wajib Pajak tidak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan membayar secara manual menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP). 

Cara Melakukan Registrasi E-Billing

<p style="text-align: justify;">Dalam kegiatan jual-beli barang, terutama transaksi jual-beli <em>online</em>, pasti ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan atau bahkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen.&nbsp; Tentu proses retur atau proses pengembalian barang akan terjadi.</p>
<p style="text-align: justify;">Retur adalah kegiatan pengembalian barang yang dilakukan oleh konsumen dikarenakan barang yang mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi, bisa saja barang yang diterima mengalami cacat/kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Tentunya hal ini akan merugikan pihak penjual dikarenakan barang yang diterima harus dikembalikan ke penjual dalam keadaan tidak sempurna sehingga tidak bisa dijual ke pembeli lain. Selain itu, penjual harus menanggung biaya untuk pengiriman atas barang tersebut. Dengan ini penjual perlu belajar untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan packing.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis Retur dalam Transaksi Jual-Beli</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Istilah retur dalam kegiatan transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Retur Pembelian</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Retur Pembelian merupakan kegiatan pengembalian barang dari pembeli kepada penjual biasanya disebabkan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai. Dalam retur pembelian, utang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Retur Pembelian secara kredit, pengembalian barang yang dilakukan dari transaksi penjual kepada pembeli secara kredit dengan cara diangsur dan lunas sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati.</li>
<li>Retur Pembelian secara tunai, pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli secara tunai dan transaksi langsung dicatat di arus kas dengan catatan barang bisa diretur.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Retur Penjualan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Retur Penjualan merupakan penerimaan barang oleh penjual yang telah dikembalikan oleh pembeli. Retur penjualan bisa terjadi jika terjadi kesalahan dari penjual dalam mengirim barang, seperti kesalahan spesifikasi barang yang dikirim. Retur penjualan membuat piutang atau tagihan dari pihak penjual kepada pembeli berkurang. Saat pencatatan jurnal retur penjualan, kolom debit diisi dengan akun retur penjualan sedangkan kolom kredit diisi dengan piutang dagang.</p>
<p style="text-align: justify;">Agar tidak ada kesalahan spesifikasi dalam pengiriman, pihak penjual harus lebih berhati-hati dalam memilih spesifikasi barang sebelum dikirim kepada penjual.</p>
<p style="text-align: justify;">Retur penjualan dan retur pembelian ini umum terjadi dalam kegiatan transaksi jual-beli. Namun, jika terdapat unsur kesengajaan dari pihak penjual mengirim barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai maka penjual dapat terjerat hukum. Hal ini tertuang dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</p>

Dalam kegiatan jual-beli barang, terutama transaksi jual-beli online, pasti ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan atau bahkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen.  Tentu proses retur atau proses pengembalian barang akan terjadi.

Retur Penjualan dan Retur Pembelian dalam Kegiatan Jual-Beli

<p style="text-align: justify;">Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program dimana Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang belum atau tidak diungkap.</p>
<p style="text-align: justify;">PPS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana program ini hampir sama dengan Program Pengampunan Pajak (<em>Tax Amnesty Program</em>) yang dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2016/2017. PPS ini berlangsung selama 6 bulan yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kriteria Peserta PPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaannya PPS, terdapat dua jenis kebijakan dalam PPS yaitu, Kebijakan I dan Kebijakan II.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kebijakan I ini diperuntukkan untuk peserta Wajib Pajak peserta <em>Tax Amnesty</em>, sehingga Wajib Pajak Badan (WP Badan) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat mengikuti Kebijakan I ini. Kebijakan I ini diperuntukkan untuk WP mengungkapkan aset / harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan atau dilaporkan saat mengikuti program <em>Tax Amnesty</em> 2016-2017.</li>
<li>Kebijakan II ini hanya diperuntukkan untuk WPOP, WP Badan tidak dapat mengikuti Kebijakan II ini. Kebijakan II ini diperuntukkan untuk WPOP yang ingin mengungkapkan aset yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Selain itu, WPOP harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Mengikuti PPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tentunya dalam mengikuti PPS ini akan mendapatkaan manfaat kepada mereka yang mengikuti program ungkap harta ini. Pertama, wajib pajak terbebas dari sanksi administratif dan mendapat perlindungan data. Kedua, data harta yang diungkapkan lewat Surat Pemberitahuan harta Bersih (SPPH) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, hingga penuntuta pidana wajib pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kebijakan I</h3>
<ul>
<li>Tidak terkena sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, yaitu 200% dari PPh yang kurang dibayar</li>
<li>Data atau informasi yang sumbernya dari SPPH dan lampirannya diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP yang tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan pidana terhadap WP.</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3>Kebijakan II</h3>
<ul>
<li>Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap;</li>
<li>Data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tarif PPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tarif PPS dibedakan menjadi 2 skema, berikut penjelasannya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Kebijakan I</strong> diperuntukkan WPOP dan WP Badan yang merupakan peserta <em>tax amnesty</em> dengan basis harta dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan ketika mengikuti <em>tax amnesty</em>. Besar tarif pajak yang dikenakan:
<ul>
<li>11% untuk deklarasi Luar Negeri;</li>
<li>8% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;</li>
<li>6% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Wilayah NKRI.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Kebijakan II</strong> diperuntukkan WPOP dengan basis pengungkapan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020 yang belum dilaporkan pada SPT Tahun 2020. Besar tarif pajak yang dikenakan:
<ul>
<li>18% untuk deklarasi Luar Negeri;</li>
<li>14% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;</li>
<li>12% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (<em>renewable energy</em>) di Wilayah NKRI.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">PPS ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban yang belum dilakukan secara sukarela. Program ini dilai menjadi momen yang tepat bagi para wajib paja yang ingin memperbaiki kepatuhan perpajakannya. Dengan mengikuti program PPS, peserta bisa mengamankan aset-aset yang dimiliki serta mendapatkan manfaat-manfaat yang sudah ada.</p>

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program dimana Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang belum atau tidak diungkap.

Berakhir 30 Juni, Yuk Ikut Program Pengungkapan Sukarela

<p style="text-align: justify;">Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaaan tersebut. Laporan keuangan berisi semua pencatatan transaksi dan pencatatan uang yang telah terjadi dalam perusahaan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan ini tentunya untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut dalam periode yang ditentukan. Laporan tersebut tentu akan berguna untuk para pelaku usaha dan atau pemilik usaha.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis-Jenis Laporan Keuangan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Menurut Standar Akutansi Keuangan di Indonesia, ada 5 jenis laporan keuangan yang biasa digunakan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Laporan Laba Rugi (<em>Income Statement</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Laporan laba rugi biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalam untung atau rugi. Laporan laba rugi ini berfungsi untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Di dalam laporan ini juga mengandung informasi berupa pendapatan, pengeluaran, serta beban pajak yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan langkah selanjutnya dalam berbisnis</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Laporan Neraca (<em>Balance Sheet</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Laporan neraca bisa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Laporan ini berfungsi untuk menaksirkan keuangan peruahaan seperti aset, liabilitas (kewajiban), dan ekuitas (modal). Dimana dalam membuat neraca, harus menggunakan persamaan dasar akuntansi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Laporan Perubahan Modal</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan aktiva bersih perusahaan selama satu periode. Komponen yang dibutuhkan untuk membuat laporan ini adalah modal yang dimiliki di awal periode, pengambulan dana dari pemilik usaha, dan total laba rugi dalam periode tersebut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Laporan Arus Kas (<em>Cash Flow Statement</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Laporan arus kas berisi informasi mengenai aliran arus kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain memberi informasi aliran arus kas, laporan ini juga berfungsi sebagai indicator untuk memprediksi arus kas yang mendatang. Laporan arus kas ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Aktivitas Operasi (<em>Operating Activities</em>)</strong>, jurnal laporan arus kas yang berisi kegiatan operasional perusahaan, seperti kegiatan penjualan, pembayaran sewa, pembayaran gaji, dan lain-lain</li>
<li><strong>Aktivitas Investasi (<em>Investing Activities</em>)</strong>, jurnal laporan arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap.</li>
<li><strong>Aktivitas Pendanaan (<em>Financing Activities</em>)</strong>, jurnal laporan arus kas yang berasal dari penambahaan modal perusahaan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<h3><strong>Catatan Atas Laporan Keuangan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Catatan ini biasanya dibuat oleh perusahaan yang berskala besar atau yang sudah <em>go-public</em>. Catatan ini berguna untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait keuangan suatu perusahaan, dimana biasanya memiliki isi yang sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman.</p>

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaaan tersebut. Laporan keuangan berisi semua pencatatan transaksi dan pencatatan uang yang telah terjadi dalam perusahaan tersebut.

Artikel Sobat Pajak