Dampak dari pandemi COVID-19 berhasil memperlambat pergerakan roda ekonomi Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian, bahkan harus menutup usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, seiring berjalannya waktu perputaran roda ekonomi di Indonesia mulai berjalan kembali, salah satu faktor penyebabnya adalah keterlibatan para pelaku UMKM.
 Sektor UMKM ini memiliki partisipasi yang besar dalam kebangkitan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi ini. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada Maret 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai sekitar 64 juta dengan kontribusi terhadap produk domestic bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai sekitar Rp 8.500 triliun. Lalu, kontribusi UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta mampu menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.
<h2 style="text-align: justify;">Pentingnya UMKM terhadap Perekonomian Indonesia</h2>
Menurut Tulus Tambunan dalam buku yang berjudul &ldquo;Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia&rdquo;, ada beberapa sebab pentingnya UMKM terhadap perekonomian Indonesia:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh daerah baik perkotaan sampai daerah terpencil</li>
<li>UMKM memiliki potensi dalam memberikan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan bagi para pelaku UMKM</li>
<li>Sektor pertanian menjadi UMKM yang paling banyak di Indonesia dimana hal ini memberikan efek secara tidak langsung dalam pembangunan nasional</li>
<li>Sektor UMKM tidak memandang tingkat jenjang Pendidikan, baik tinggi sampai rendah semua bisa menjadi pelaku UMKM</li>
<li>Bisnis UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi 1997/1998</li>
<li>UMKM bisa menjadi alat investasi di daerah pedesaan serta meningkatkan kemampuan berwirausaha</li>
<li>Produk dari UMKM relative murah sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia bisa dialihkan menjadi tabungan</li>
<li>UMKM mampu beradaptasi dengan cepat mengikuti perkembangan zaman, salah satunya adalah semakin banyak UMKM memanfaatkan platform digital</li>
<li>UMKM memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan beragam dimana produk yang dijual bisa bebas mengikuti kreatifitas pelaku UMKM</li>
</ol>
Dengan semua pertimbangan itu tentu pemerintah senantiasa mendukung kemajuan dari UMKM Indonesia. Segala upaya dikerahkan oleh pemerintah agar UMKM Indonesia senantiasa bisa maju dan berkembang. UMKM memberi kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dimana menjadi sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil, sarana mengetaskan kemiskinan, dan menjadi sarana pemasukan devisa negara.

Dampak dari pandemi COVID-19 berhasil memperlambat pergerakan roda ekonomi Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian, bahkan harus menutup usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, seiring berjalannya waktu perputaran roda ekonomi di Indonesia mulai berjalan kembali, salah satu faktor penyebabnya adalah keterlibatan para pelaku UMKM.

Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tidak semua usaha yang berdiri dapat digolongkan sebagai UMKM. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar usahanya bisa tergolong sebagai UMKM. Terdapat perbedaan kewajiban pajak yang harus dipenuhi antara usaha UMKM dengan non-UMKM. Oleh karena itu, UMKM ini harus dilihat dari berbagai aspek.
Penggolongan UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (PP UMKM). PP UMKM ini merupakan perubahan dari Undang- Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).
<h2 style="text-align: justify;">Kategori UMKM</h2>
Berdasarkan PP UMKM pasal 35 sampai pasal 36, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kategori UMKM Berdasarkan Modal Usaha</li>
</ul>
Modal usaha yang dimaksud disini adalah besar nominal modal yang digunakan untuk mendirikan atau mendaftarkan kegiatan usahanya. Berikut pengolongan UMKM berdasarkan modal usaha:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</li>
<li>Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan</li>
<li>Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</li>
</ol>
<ul>
<li>Kategori UMKM Berdasarkan Hasil Penjualan Tahunan</li>
</ul>
Teruntuk UMKM yang sudah berdiri sebelum PP UMKM ini berlaku, pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Berikut kriteria penggolongan UMKM berdasarkan kriteria hasil penjualan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</li>
<li>Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan</li>
<li>Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Kategori Pengenaan Pajak pada UMKM</h2>
Perlu diketahui bahwa pengenaan pajak di bidang UMKM dibedakan menjadi 2 kategori berdasarkan besar tarif pajak yang harus dibayarkan
<ol style="text-align: justify;">
<li>UMKM dengan penghasilan bruto dibawah Rp4,8 miliar setahun</li>
</ol>
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018, UMKM dengan penghasilan bruto dibawah Rp4,8 miliar setahun dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>UMKM berstatus PKP</li>
</ol>
UMKM yang sudah berstatus PKP sudah dipastikan memiliki penghasilan lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Untuk UMKM yang berstatus PKP hanya boleh dikenakan tarif PPh normal dengan tarif 22% berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1b.

Tidak semua usaha yang berdiri dapat digolongkan sebagai UMKM. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar usahanya bisa tergolong sebagai UMKM. Terdapat perbedaan kewajiban pajak yang harus dipenuhi antara usaha UMKM dengan non-UMKM. Oleh karena itu, UMKM ini harus dilihat dari berbagai aspek.

Ayo Ketahui Kategori Bisnis UMKM-mu

Pembukuan menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan bisnis. Namun, nyatanya masih banyak UMKM yang mengabaikan pembukuan ini, terutama UMKM dengan skala kecil.
Banyak yang merasa proses pembukuan ini tidaklah penting dikarenakan usaha bisnis yang masih kecil. Ada beberapa juga yang merasa bahwa sistem pembukuan ini merepotkan mereka. Padahal pembukuan merupakan hal yang penting ketika menjalankan suatu bisnis, pembukuan juga bisa dilakukan disaat ada waktu senggang, tidak harus setiap saat. Tidak sedikit UMKM yang ada mengalami kesulitan dalam melakukan manajemen keuangan bisnisnya. Hal ini tentunya disebabkan kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan manajemen keuangan dan melakukan pembukuan usahanya. Pembukuan yang sederhana dan mudah dimengerti memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan bisnis. Dengan adanya pembukuan, pelaku UMKM bisa memantau keadaan keuangan usahanya, serta mengetahui kinerja bisnis yang dilakukannya.
<h2 style="text-align: justify;">Pentingnya Pembukuan Untuk Usaha Bisnis</h2>
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
Pembukuan mencakup segala informasi keuangan yang ada, sehingga keadaan finansial suatu bisnis dapat dipantau dengan mudah. Penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan aliran kas, baik itu pemasukan, pengeluaran, utang, dan piutang agar pelaku usaha bisa menghitung besar margin bisnisnya. Pembukuan membantu pemilik UMKM untuk mengetahui besar keuntungan atau kerugian yang didapat dari setiap transaksi yang tercatat. Alangkah baiknya pembukuan dibuat dalam format yang rapi dan mudah dimengerti, agar pelaku bisnis bisa lebih mudah dalam melakukan analisis dan mempermudah pengambilan keputusan. Dengan adanya aplikasi pembukuan, pelaku UMKM bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan pembukuan, serta pembukuan bisa diakses secara online dimana saja.


Pembukuan menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan bisnis. Namun, nyatanya masih banyak UMKM yang mengabaikan pembukuan ini, terutama UMKM dengan skala kecil.

Pentingnya UMKM Menguasai Pembukuan Sederhana

Usaha online shop (olshop) semakin marak saat ini. Tidak sedikit UMKM yang bahkan merubah sistem bisninya menjadi olshop. Perlu diingat bahwa setiap pelaku perdagangan online atau UMKM tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak selama memenuhi kriteria.
 Pajak pada transaksi e-commerce bukanlah suatu hal yang baru. Pada dasarnya setiap pelaku usaha pada sector e-commerce juga pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak seperti pelaku usaha sektor lainnya. Untuk itu, bagi mereka yang memiliki usaha online shop, mereka juga wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.
<h2 style="text-align: justify;">Bagaimana Aturan Pajak Penjualan Online?</h2>
Untuk wajib pajak baik orang pribadi maupun badan selama wajib pajak tersebut memiliki penghasilan bruto atas penjualan online tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun, maka akan dikenakan pajak UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto dengan catatan wajib pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Biaya pajak tersebut disetorkan setiap bulan tetapi tidak perlu dilaporkan setiap bulan atas pembayaran tersebut.
Untuk wajib pajak dengan dengan hasil penjualan online melebihi Rp 4,8 miliar per tahun, maka skema perhitungan pajaknya diberlakukan secara normal mengikuti Undang-Undang PPh Pasal 17.
Per tahun pajak 2022, salah satu kebijakan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 2a yaitu adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk WP orang pribadi UMKM. PTKP ini sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun dimana artinya penghasilan UMKM orang pribadi dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 500 juta setahun, maka tidak perlu membayar PPh final sebesar 0,5%.
Sebagai ilustrasi, suatu warung makan memiliki penghasilan bruto Rp 100 juta perbulan atau Rp 1,2 miliar per tahun. Dengan berlakunya UU HPP, PTKP akan dikenakan pada 5 bulan pertama, kemudian PKP dikenakan pada bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-12.

Usaha online shop (olshop) semakin marak saat ini. Tidak sedikit UMKM yang bahkan merubah sistem bisninya menjadi olshop. Perlu diingat bahwa setiap pelaku perdagangan online atau UMKM tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak selama memenuhi kriteria.

Bagaimana Aturan Pajak untuk Online Shop?

Seiring berkembangnya zaman, teknologi berkembang terus menerus. Teknologi memiliki peran yang penting dalam segala aspek kehidupan.
Pelaku UMKM harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan usahanya agar bisnisnya tetap bisa berjalan dan terus mendapatkan pemasukan. Di sini pelaku UMKM bisa melakukan digitalisasi UMKM dimana UMKM melakukan perubahan sistem yang bersifat konvensional menjadi digital agar bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis.
Pemasaran dengan menggunakan platform digital akan lebih memiliki efek yang lebih besar terhadap kemajuan UMKM dibandingkan jika melakukan pemasaran konvensional. Di samping itu, UMKM dengan memanfaatkan platform digital akan jauh lebih efisien terhadap modal usaha, karena dapat mengurangi biaya promosi, biaya sewa dan biaya karyawan. Dapat membuat jam buka operasional dan target pasar menjadi tidak terbatas. Pelaku UMKM perlu memiliki kreatifitas yang lebih dalam memanfaatkan era digital. Kemajuan teknologi yang ada sudah harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya, jika tidak maka usaha kita akan sulit untuk bersaing dengan usaha yang sudah berbasis digital.

Seiring berkembangnya zaman, teknologi berkembang terus menerus. Teknologi memiliki peran yang penting dalam segala aspek kehidupan.

Tantangan UMKM dalam Menghadapi Era Digitalisasi

Pada sebuah usaha, karyawan berperan penting dalam menentukan kesuksesan bisnis usaha tersebut. Sebagai timbal balik, karyawan umumnya diberi penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah segala aspek perpajakannya.
Pajak atas penghasilan karyawan pun beragam, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21.
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Apa itu PPh 21?</h2>
PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayar PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai Wajib Pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai Objek Pajak.
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Objek Pajak Penghasilan Pasal 21</h2>
PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:
<ul style="text-align: justify;">
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahan serupa</li>
<li class="ql-align-justify">Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Tarif Progresif PPh 21</h2>
Menurut Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000,- adalah 5%</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000, - Rp 250.000.000,- adalah 15%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000,- Rp 500.000.000,- adalah 25%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000, - adalah 30%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.</li>
</ul>
&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.049%; background-color: #5FB130; border-color: #5FB130;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 97.7013%;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Update: Perubahan Tarif Progresif PPh 21</h2>
Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisai Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 Karyawan perusahaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 0 sampai Rp 60.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%.</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%.</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 35%</li>
</ul>
Berdasarkan perubahan tersebut tarif PPh 21 UU HPP terdapat 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kemudian, pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari Rp 0 sampai dengan Rp 50 Juta menjadi dari 0 sampai dengan Rp 60 Juta.
&nbsp;
Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut:
<ol>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://ktln.setneg.go.id/pdf/Fasilitas/UU_7_1983.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983</a> hingga <a href="https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008</a> tentang Pajak Penghasilan.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/252~PMK.03~2008Per.HTM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008</a> tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/68TAHUN2009PP.HTM#:~:text=%3A-,PERATURAN%20PEMERINTAH%20TENTANG%20TARIF%20PAJAK%20PENGHASILAN%20PASAL%2021%20ATAS%20PENGHASILAN,HARI%20TUA%20YANG%20DIBAYARKAN%20SEKALIGUS.&amp;text=Dalam%20Peraturan%20Pemerintah%20ini%2C%20yang,1." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Pemerintah No. 68/2009</a> tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/16~PMK.03~2010Per.HTM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010</a> tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016</a> tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/111866/PMK%20Nomor%20101%20Tahun%202016.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016</a> tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="http://www.ditkeu.itb.ac.id/wp/wp-content/uploads/2016/07/PMK-102-0102016-Penetapan-Pekerjaan-Peg-Harian-Mingguan-peg-TDK-TETAP-DLL.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016</a> tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.</li>
<li><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</li>
</ol>

PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Artikel Sobat Pajak