Kini bertransaksi dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ribet, sudah tidak perlu lagi membawa uang cash dalam jumlah yang besar. Dengan hadirnya e-money serta e-wallet, tentu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan bahkan sudah banyak yang menyediakan pembayaran dengan menggunakan e-money maupun e-wallet. Beberapa <a href="https://www.sobatpajak.com/article/631082b3dc605704039a8efa/Metode%20Pembayaran%20yang%20Digemari%20Konsumen">transaksi digital</a> yang sering Sobat lakukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti membayar makanan, membeli peralatan sekolah, peralatan rumah, membayar transportasi, membayar tagihan lainnya sudah dapat dilakukan secara digital.
Banyak yang mengira bahwa e-money dan e-wallet adalah 2 hal yang sama. Namun pada nyatanya e-money dan e-wallet adalah dua hal yang berbeda. Yuk simak artikel ini untuk mengetahui perbedaannya.
Berdasarkan pengertiannya, e-money merupakan alat yang dapat digunakan dalam sistem pembayaran digital berupa uang yang telah tersimpan pada media elektronik tersebut. Umumnya, yaitu pada sistem perbankan. Penggunaan e-money dapat digunakan untuk transaksi, seperti pembayaran transportasi umum, pembayaran jalan tol, pembayaran di tempat makan ataupun pusat perbelanjaan. Konsep dari e-money adalah kartu dengan terdapat chip di dalamnya.
Sedangkan e-wallet adalah salah satu alat pembayaran digital dan memiliki bentuk financial technology (fintech) sebagai alternatif dalam metode pembayaran yang dilakukan secara online. Berbeda dengan e-money yang memiliki kartu berisikan chip, e-wallet memiliki konsep penyimpanan uang yang dapat digunakan baik secara online maupun offline dengan siste QR code. Penggunaan e-wallet ini juga membutuhkan adanya internet, selain itu penggunaan dengan e-Wallet dapat dilakukan dengan berbagai transaksi.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan e-Money dan e-Wallet </h2>
<h3 style="text-align: justify;">Bentuk : Chip Based vs Server Based</h3>
Dari segi bentuk perbedaan nya, e-money berbentuk kartu dengan chip didalamnya, sedangkan e-wallet berbasis server internet yang dapat di akses melalui smartphone saja. Penggunaan dari kedua alat pembayaran digital ini juga tentunya berbeda. Dengan menggunakan e-money, maka pengguna tidak memerlukan akses internet dan dapat dilakukan secara offline dengan cukup membawa kartu e-money saja dalam melakukan transaksi. Sedangkan untuk e-wallet, maka pengguna memerlukan akses internet saat ingin menggunakan e-wallet dan biasanya digunakan dengan scan kode QR.
<h3 style="text-align: justify;">Penerbit</h3>
E-money dikeuarkan oleh perbankan atau financial technology (fintech) sedangkan e-wallet hanya dikeluarkan oleh financial technology (fintech).
<h3 style="text-align: justify;">Pengisian Saldo</h3>
Pengisian saldo dari dua alat pembayaran digital ini dapat dilakukan di perusahaan penerbit, bank, ataupun merchant. Namun, e-wallet memiliki akses pengisian saldo lebih beragam dibandingkan dengan e-money. Karena umumnya, e-money dikeluarkan oleh perbankan dan hanya dapat melakukan pengisian saldo melalui bank tersebut. Namun, pengisian saldo tidak harus datang pada bank tersebut, Sobat juga bisa melakukan pengisian saldo melalui ATM.
<h3 style="text-align: justify;">Keamanan</h3>
Seperti yang kita ketahui, bahwa e-money berbentuk kartu fisik yang mana rentan untuk hilang dan rusak dibandingkan dengan e-wallet. Oleh karena itu, jika dilihat dari bentuk fisiknya, e-wallet lebih aman dibandingkan dengan e-money, karena e-wallet tersimpan di handphone dan banyak pengguna yang menyimpannya dengan kata sandi atau PIN.
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar perbedaan e-money dan e-wallet, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Kini bertransaksi dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ribet, sudah tidak perlu lagi membawa uang cash dalam jumlah yang besar. Dengan hadirnya e-money serta e-wallet, tentu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan bahkan sudah banyak yang menyediakan pembayaran dengan menggunakan e-money maupun e-wallet. Beberapa transaksi digital yang sering Sobat lakukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti membayar makanan, membeli peralatan sekolah, peralatan rumah, membayar transportasi, membayar tagihan lainnya sudah dapat dilakukan secara digital.

E-Money VS E-Wallet, Emang Ada Bedanya ya?

Sobat sudah melihat unggahan video TikTok yang sedang viral mengenai cokelat ini belum? Saat ini viral seorang warganet yang mengaku telah mengirim cokelat dari luar negeri dan dikenakan bea cukai sebesar sembilan juta rupiah. Hal ini tentunya mengagetkan warganet sehingga menjadi trending saat ini. Sobat pasti juga bingung kan, kenapa bisa cokelat di pungut pajak sebesar itu? Berikut penjelasannya yang dilansir langsung dari beacukai.go.id&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Fakta Dibalik Cokelat Senilai 1 Juta Rupiah&nbsp;</h2>
Setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak bea cukai, disebutkan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Pemilik akun yang menyatakan dirinya mengirim cokelat senilai 1 juta rupiah tersebut ternyata tidak hanya mengirim cokelat saja. Terdapat tas senilai 17 juta rupiah yang ikut dalam pengiriman tersebut. Lho jadi nya gimana tuh? Dijelaskan oleh pihak beacukai dari akun twitter nya, pungutan dikenakan berdasarkan nilai barang yang sudah tertera pada bukti pembayaran (Invoice) barang kiriman. Pada invoice tersebut tercantum 20 bungkus makanan dengan harga yang mencapai 600 juta lebih dan sebuah tas dengan nilai sebesar 17 juta rupiah.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perhitungan Bea Masuk&nbsp;</h2>
Dilansir pada laman beacukai, begini perhitungan nya:&nbsp;&nbsp;
Cokelat = Tarif bea masuk (7.5%) dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN (11%)</a> (PPN naik menjadi 11% mulai April 2022 sesuai <a href="https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)&nbsp;
Tas = Tarif bea masuk (20%), PPN (11%), <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63d8ef09ba966c5bc2d875ed/Sobat%20Belajar%3A%20Ilustrasi%20Perhitungan%20PPh%20Pasal%2022">PPh</a> (15%)&nbsp;&nbsp;
Sehingga atas keseluruhan barang kiriman tersebut terkena pungutan sebesar Rp 8.859.000 dan dari seluruh tagihan tersebut masih terdapat pembayaran lain diluar pungutan dari Bea Cukai.&nbsp;
Agar tidak salah hitung, ini dia cara menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang kiriman dari luar negeri.&nbsp;&nbsp;
Umumnya, tarif Bea Masuk dan PDRI untuk barang kiriman adalah bea masuk sebesar 7.5% dan PPN sebesar 11%, namun tarif tersebut tidak berlaku untuk produk tas, sepatu, buku pendidikan dan juga produk tekstil.&nbsp;&nbsp;
Contoh perhitungannya seperti ini, misal barang berupa album KPOP yang dikirim dari Korea Selatan dengan invoice seperti ini:&nbsp;&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://bcsurakarta.beacukai.go.id/wp-content/uploads/2022/02/1-CONTOH-INVOICE-629x1024.png" alt="" width="442" height="719" />
Link: <a href="https://bcsurakarta.beacukai.go.id/wp-content/uploads/2022/02/1-CONTOH-INVOICE-629x1024.png">https://bcsurakarta.beacukai.go.id/wp-content/uploads/2022/02/1-CONTOH-INVOICE-629x1024.png</a>&nbsp;&nbsp;
Diketahui:&nbsp;
Komponen untuk menentukan pungutan yaitu:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Cost (Harga Barang/Free on Board) = USD 35,19&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Insurance (Asuransi) = 0 (tidak ada)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Freight (Ongkos/biaya kirim) = USD 29,17&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Kurs 1 USD = 14.374 IDR&nbsp;</li>
</ul>
Nilai Pabean&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = (Cost + Insurance + Freight) X Kurs&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = CIF X Kurs&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = (USD 35,19 + 0 + USD 29,17) X 14,374&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = USD 64,36 X 14,374&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 925.110,64 IDR&nbsp;
&nbsp;Menghitung Bea Masuk Barang Kiriman:&nbsp;&nbsp;
Bea Masuk = 7,5% x Nilai Pabean&nbsp;
= 7,5% x 925.110,64 IDR&nbsp;
= 69.383,298 IDR dibulatkan menjadi 70.000 IDR&nbsp;
Menghitung PPN Barang Kiriman:&nbsp; PPN = 11% X Nilai Impor&nbsp; Nilai Impor&nbsp; = Nilai Pabean + Bea Masuk&nbsp; = 925.110,64 + 70.000&nbsp; = 995.110,64 IDR&nbsp; PPN = 11% X 995.110,64 = 109.462,17 IDR, dibulatkan menjadi 110.000 IDR&nbsp;
Total pungutan yang harus dibayar :&nbsp; BM + PPN = 70.000 IDR + 110.000 IDR = 180.000 IDR&nbsp;
Jadi, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar Bunga Mawar adalah sebesar Rp180.000;-&nbsp;
Nah,&nbsp; kira &ndash; kira seperti itu lah cara perhitungan nya. Bea cukai menghimbau agar masyarakat dapat lebih berhati &ndash; hati dalam menerima informasi, khususnya melalui media sosial, semoga dengan penjelasan di atas, Sobat bisa lebih mengerti mengenai perhitungan bea barang masuk ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>&nbsp;

Sobat sudah melihat unggahan video TikTok yang sedang viral mengenai cokelat ini belum? Saat ini viral seorang warganet yang mengaku telah mengirim cokelat dari luar negeri dan dikenakan bea cukai sebesar sembilan juta rupiah. Hal ini tentunya mengagetkan warganet sehingga menjadi trending saat ini. Sobat pasti juga bingung kan, kenapa bisa cokelat di pungut pajak sebesar itu? Berikut penjelasannya yang dilansir langsung dari beacukai.go.id 

Beli Cokelat dari Luar Negeri, Pajak nya kok Sembilan Juta? 

Konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan memang tengah digalakkan pemerintah dalam berbagai sektor di Indonesia. Tentu saja, dampaknya adalah kebutuhan dana yang diperlukan semakin tinggi. Salah satu penyumbang dana pembangunan tertinggi negara Indonesia adalah berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari rasa bakti sebagai seorang warga negara kepada negaranya, yang kemudian dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilaitas sosial yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat, seperti sekolah, jembatan, halte dan lain-lain.
Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar negara, penerimaan ini diharapkan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha. Pemerintah telah menerapkan kebijakan bagi Pajak Penghasilan yaitu disebut dengan PPh Final. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pajak terutang serta diharapkan dapat meningkatkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/610cddae0aca7f04d157ac9b/Pentingnya%20Kesadaran%20dan%20Kepatuhan%20Pajak%20bagi%20UMKM">kepatuhan</a> Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
Namun, masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami betul apa perbedaan PPh Final dengan PPh Non-Final. Kapan bisa menggunakan tarif PPh Final dan saat kapan harus menggunakan PPh Non-Final. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan Final (PPh Final) </h2>
Merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan yang sifatnya langsung saat Wajib Pajak menerima penghasilan dan tidak akan dihitung lagi dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63d39ed1ba966c5bc2d875c2/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Macam%20Formulir%20SPT%20Tahunan%20Orang%20Pribadi">SPT Tahunan</a>, tetapi hanya dilaporkan.
 
<h2>Pajak Penghasilan Non-Final (PPh Non-Final)</h2>
Merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang, pajak ini perlu diperhitungkan kembali dalam SPT bersamaan dengan penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh Final.
<h3 style="text-align: justify;">Objek Pajak PPH Final dan PPH Non-Final</h3>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63ac07c2c6df9c22701df76e/Sobat%20Belajar%20%E2%80%93%20PPh%20Pasal%204%20Ayat%202">Objek Pajak PPh Final dan Tidak Final </a>diatur dalam <a href="https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 4 ayat 2 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
<h4 style="text-align: justify;">Objek Pajak PPh Final</h4>
Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final adalah penghasilan dari:
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/63d79cdeba966c5bc2d875dd/Serba-Serbi%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%204%20ayat%202%20(PPh%20final)">Bunga deposito dan tabungan</a>, bunga obligasi, surat utang negara, diskonto pasar uang, bunga simpanan koperasi</li>
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/641193c199fb81039b3e5cdc/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Hadiah%20Undian">Hadiah undian</a></li>
<li>Transaksi Saham dan sekuritas lainnya</li>
<li>Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</li>
<li>Penghasilan dari pengalihan real estate dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/640abbbd99fb81039b3e5c13/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">sewa tanah/bangunan</a></li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">Objek Pajak PPh non-Final</h4>
Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Non-Final adalah penghasilan dari:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penggantian/imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa</li>
<li>Hadiah yang berasal dari pekerjaan dan penghargaan</li>
<li>Laba usaha</li>
<li>Keuntungan penjualan atau pengalihan harta</li>
<li>Penerimaan kembali pajak yang dibebankan sebagai biaya serta pembayaran tambahan pengembalian pajak</li>
<li>Bunga premium, diskonto, serta imbalan jaminan pengembalian utang</li>
<li>Dividen</li>
<li>Royalti atau imbalan atas penggunaan hak</li>
<li>Sewa dan peghasilan penggunaan harta</li>
<li>Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala</li>
<li>Keuntungan apabila terjadi pembebasan utang</li>
<li>Keuntungan selisih kurs mata uang asing</li>
<li>Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva</li>
<li>Premi asuransi</li>
<li>Iuran perkumpulan dari anggotanya yaitu Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas</li>
<li>Tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak</li>
<li>Penghasilan dari usaha berbasis syariah</li>
<li>Imbalan bunga yang diatur undang-undang</li>
<li>Surplus Bank Indonesia.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Tarif PPh Final dan Non Final</h3>
<h4>Tarif PPH Final</h4>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63d79cdeba966c5bc2d875dd/Serba-Serbi%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%204%20ayat%202%20(PPh%20final)">Tarif PPh Final</a>&nbsp; yang dikenakan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan akan merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diperolehnya. Berikut ini tarif dari setiap objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2):
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, jasa giro : 20%</li>
<li>Bunga simpanan koperasi yang dibayar kepada orang probadi (anggota koperasi) : 10%</li>
<li>Bunga obligasi dan surat utang negara lebih dari 12 bulan</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bunga obligasi dengan kupon WPDN BUT : 15%</li>
<li>Bunga obligasi dengan kupon WPLN non-BUT : 20%</li>
<li>Diskonto obligasi dengan kupon WPLN non-BUT : 15%</li>
<li>Diskonto obligasi dengan kupon WPLN non-BUT (sesuai P3B) : 20%</li>
<li>Diskonto obligasi tanpa bunga WPLN non-BUT : 20%</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri : 10%</li>
<li>Hadiah undian : 25%</li>
<li>Pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Rumah sederhana : 1%</li>
<li>Real estate : 5%</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">Tarif PPh Non-Final</h4>
Sedangkan tarif PPh tidak final, diatur dalam <a href="https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 17 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Untuk Wajib Pajak orang pribadi:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Sampai dengan Rp60.000.000 : 5%</li>
<li>Rp60.000.000 &ndash; Rp250.000.000 : 15%</li>
<li>Rp250.000.000 &ndash; Rp500.000.000 : 25%</li>
<li>Rp500.000.000 &ndash; Rp5.000.000.000 : 30%</li>
<li>Diatas Rp5.000.000.000 : 35%</li>
</ul>
Untuk Wajib Pajak badan:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Tarif yang ditetapkan sebesar 22 %, tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2022</li>
</ul>
&nbsp;
Itu dia perbedaan mengenai PPh Final dan Non-Final, Semoga artikel ini dapat dimengerti dan membantu Sobat - Sobat sekalian ya!
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan memang tengah digalakkan pemerintah dalam berbagai sektor di Indonesia. Tentu saja, dampaknya adalah kebutuhan dana yang diperlukan semakin tinggi. Salah satu penyumbang dana pembangunan tertinggi negara Indonesia adalah berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari rasa bakti sebagai seorang warga negara kepada negaranya, yang kemudian dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat, seperti sekolah, jembatan, halte dan lain-lain.

PPh Final dan Non-Final Bedanya Apa?

Relasi bisnis merupakan hubungan yang Sobat buat dengan konsumen, kompetitor, mitra bisnis, atau lainnya yang berhubungan dengan bisnis Sobat dan dapat membantu bisnis Sobat untuk tetap berkembang. Tentunya relasi ini harus dilakukan dengan positif dan bermanfaat serta dapat dijaga agar relasi dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang.&nbsp;
Dalam membangun relasi bisnis yang baik tentunya dibutuhkan proses yang panjang, karena banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun relasi yang baik tersebut. Dengan relasi yang baik, maka bisnis akan berjalan dengan lebih mudah. Untuk membangun relasi bisnis, maka ketahuilah seperti apa bisnis yang kamu jalankan dan bagaimana rencana bisnis tersebut kedepannya, sehingga Sobat mengetahui relasi bisnis yang tepat bagi bisnis yang Sobat jalankan.&nbsp;
&nbsp;
<h2>Berikut ini tips membangun relasi&nbsp;</h2>
<ul>
<li aria-level="1">
<h3>Temukan Goals</h3>
</li>
</ul>
Hal pertama yang harus diketahui sebelum memulai relasi yang baik dengan orang lain adalah dengan menentukan goals bisnis Sobat. Setelah mengetahui goals dari bisnis Sobat, maka Sobat dapat menentukan relasi yang memiliki goals atau ketertarikan yang serupa.
Dengan memiliki kesamaan atau goals yang serupa, maka akan memudahkan Sobat untuk menjalin komunikasi untuk memulai relasi bisnis yang Sobat jalankan.
&nbsp;
<ul>
<li aria-level="1">
<h3>Membangun Rasa Kepercayaan</h3>
</li>
</ul>
Rasa kepercayaan merupakan salah satu hal yang sulit ditanamkan. Dengan adanya rasa saling percaya maka relasi akan terbentuk dengan kuat dan positif.
Ketika rasa kepercayaan tersebut sudah terbangun, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah dengan tetap menjaga rasa kepercayaan tersebut agar tidak menyebabkan putusnya relasi yang telah dijalin tersebut.&nbsp;
&nbsp;
<ul>
<li aria-level="1">
<h3>Lebih Aktif</h3>
</li>
</ul>
Sikap yang aktif juga diperlukan dalam membangun sebuah relasi, seperti misalnya mencari referensi topik-topik yang relevan untuk dibicarakan dan berhubungan baik dengan relasi bisnis yang Sobat jalankan.&nbsp;
Dengan sifat yang lebih aktif maka akan lebih banyak hal yang dapat didiskusikan sehingga dapat membangun relasi yang baik untuk bisnis Sobat.
&nbsp;
<ul>
<li aria-level="1">
<h3>Lebih Baik Memberi Daripada Meminta</h3>
</li>
</ul>
Relasi merupakan keadaan dimana tidak bisa dijalankan dengan satu arah. Jika dirasa memerlukan bantuan orang lain maka Sobat dapat berinisiatif untuk memberi bantuan terlebih dahulu. Dengan sikap saling tolong menolong tersebut akan memberikan dampak yang baik bagi kedua belah pihak.
&nbsp;
<ul>
<li aria-level="1">
<h3>Menjadi Diri Sendiri dan Jujur</h3>
</li>
</ul>
Menjadi diri sendiri tentunya sangat diperlukan dalam hal ini dengan tidak adanya kepura-puraan. Menjadi diri sendiri dengan tetap mengembangkan kemampuan dalam diri baik itu komunikasi, membangun skill yang dimiliki, dan sejenisnya. Selain itu, dengan menjadi diri sendiri, maka kepercayaan rekan kerja akan lebih besar kepada Sobat.
Selain menjadi diri sendiri, kejujuran juga merupakan kunci utama nya. Sering kali kesalahpahaman datang dari sebuah kebohongan. Maka sangat diperlukan sikap kejujuran dalam membangun relasi yang baik ini.
&nbsp;
<ul>
<li aria-level="1">
<h3>Konsisten Dalam Berkomunikasi</h3>
</li>
</ul>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63e4d072ba966c5bc2d876a6/Communication%20Skill%20dengan%20konsep%204.0%20dalam%20Membangun%20Bisnis">Komunikasi</a> seharusnya sering dilakukan untuk membangun relasi yang baik. Dengan komunikasi yang konsisten, maka hubungan yang telah dibangun akan semakin panjang dan tentunya bermanfaat bagi kedua belah pihak.
&nbsp;
<ul>
<li aria-level="1">
<h3>Bertukar Informasi Relevan</h3>
</li>
</ul>
Membagikan informasi yang relevan secara rutin juga dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang dapat dikonsumsi oleh rekan relasi Sobat. Dengan hal tersebut maka akan menunjukkan Sobat merupakan orang yang peduli dengan orang sekitar Sobat.&nbsp;
&nbsp;
Itulah 7 tips yang dapat Sobat lakukan untuk membangun relasi bisnis yang baik. Memiliki relasi bisnis yang baik tentunya akan memberikan manfaat dan dampak yang baik pula untuk bisnis yang sedang Sobat jalankan. Maka dengan itu diharapkan untuk selalu membangun relasi bisnis yang baik dan positif. Semoga bermanfaat bagi Sobat - sobat semua ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Relasi bisnis merupakan hubungan yang Sobat buat baik dengan konsumen, kompetitor, mitra bisnis, dan lainnya yang berhubungan dengan bisnis Sobat  yang dapat membantu bisnis Sobat untuk tetap berkembang. Tentunya relasi ini harus dilakukan dengan positif dan bermanfaat serta dapat dijaga agar relasi dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. 

Tips Membangun Relasi Bisnis

<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><a href="https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 4 ayat 2 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/2066/PP/tmp">PP No. 29 tahun 1996</a> telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/4574/PP/5%20TAHUN%202002">PP No. 5 tahun 2002</a> yang mengatur tentang PPh dari persewaan tanah dan/atau bangunan</li>
<li><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/29TAHUN2000PP.HTM">PP No. 29 tahun 2000</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/59TAHUN2010PP.HTM">PP No. 59 tahun 2010</a> tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</li>
<li><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2000/131TAHUN2000PP.pdf">PP No. 131 tahun 2000</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11030/PP/123%20TAHUN%202015">PP No. 123 Tahun 2015</a> tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11835/PP/55%20TAHUN%202019">PP No.55 Tahun 2019</a> tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11475/PP/tmp">PP No.34 Tahun 2017</a> tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan</li>
<li>&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/3944/PP/tmp">PP No 132 tahun 2000</a> tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)</h2>
Yang termasuk objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan berupa:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia</li>
<li>Bunga atau Diskonto Obligasi</li>
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/640abbbd99fb81039b3e5c13/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">Sewa tanah dan/atau bangunan</a></li>
<li>Penghasilan dari pengalihan hak tanah dan/atau bangunan</li>
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/64085e3099fb81039b3e5bc1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Apa%20itu%20Jasa%20Konstruksi%20">Usaha jasa kontruksi</a> (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah usaha yang memberikan jasa perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, instalasi, perbaikan dan renovasi termasuk pembongkaran bangunan, serta pengawasan manajemen konstruksi).</li>
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/641193c199fb81039b3e5cdc/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Hadiah%20Undian">Atas hadiah undian</a></li>
<li>Atas transaksi derivatif berupa kontrak jangka panjang yang diperdagangkan di bursa (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah transaksi yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang merupakan turunan dari acuan pokok, contohnya saham dan obligasi).</li>
<li>Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak).</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak penghasilan atas penghasilan Deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia</h2>
Pengenaan pajak ini diatur dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11030/PP/123%20TAHUN%202015">PP No. 123 Tahun 2015</a> sebagai berikut:
1. Atas bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya berasal dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri, dikenakan tarif sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jangka waktu 1 bulan = 10% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 3 bulan = 7,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 6 bulan = 2,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu lebih dari 6 bulan = 0% dari jumlah bruto</li>
</ul>
2. Atas bunga deposito mata uang rupiah yang dananya berasal dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri, dikenakan tarif sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jangkwa waktu 1 bulan = 7,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 3 bulan = 5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 6 bulan atau lebih = 0% dari jumlah bruto</li>
</ul>
3. Atas bunga tabungan diskonto dan diskonto sertifikat bank Indonesia, dikenai tarif sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri BUT = 20% dari jumlah bruto</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri = 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi</h2>
Ketentuan ini diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11835/PP/55%20TAHUN%202019">PP No.55 Tahun 2019</a> dimana menurut peraturan ini, atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak berupa diskonto dan bunga yang diperdagangkan di bursa efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif yang dikenakan sebagai berikut:
1. Bunga obligasi dengan kupon
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
Dihitung dari jumlah bruto bunga yang disesuaikan dengan masa kepemilikan obligasi.
2. Diskonto obligasi kupon
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
Dihitung dari selisih lebih harga jual, tidak termasuk bunga berjalan.
3. Diskonto obligasi tanpa bunga
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
Dihitung dari selisih lebih harga jual diatas harga perolehan obligasi.
4. Bunga/diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana, investasi infrastruktur berupa kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat, dan efek beragun asset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar di OJK
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tahun 2020 = 5%</li>
<li>Tahun 2021 dan seterusnya = 10%</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan</h2>
Ketentuan ini diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11475/PP/tmp">PP No.34 Tahun 2017</a>. Besarnya tarif atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.
Contoh : 
PT Sintya menyewa ruko dari Nyonya Anis untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa Rp40.000.000, maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sintya adalah
10% x Rp 40.000.000 = Rp 4.000.000.
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan atas Undian </h2>
Ketentuan ini diatur dalam&nbsp; <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/3944/PP/tmp">PP No 132 tahun 2000</a>, yang mengatur tentang penghasilan berupa undian yang dipotong PPh final. Besarnya tarif yang dikenakan adalah 25% dari jumlah bruto dari undian.
Contoh 
PT Sintya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000. Maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sintya adalah:
25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000.
&nbsp;
Nah, itu informasi sekitar Pajak Penghasilan Pasal 4(2) atau yang biasa dikenal dengan PPH Final, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Pajak Peghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, dan pajak penghasilan final ini dikenakan terhadap jenis penghasilan tertentu, seperti bunga, sewa, serta imbalan jasa konsultan dan jasa kontruksi. 

Serba-Serbi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh final)

Berdasarkan <a href="https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 4 ayat 2 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa pertimbangan yang mendasari pengenaan PPh Final yaitu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam memungut pajak, beban administrasi yang dapat diminimalisir baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerataan mengenai pengenaan pajak, serta memperhatikan mengenai perkembangan ekonomi dan moneter.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian PPh Final</h2>
PPh Final merupakan pajak yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak atau pada saat perhitungan PPh dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63d39ed1ba966c5bc2d875c2/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Macam%20Formulir%20SPT%20Tahunan%20Orang%20Pribadi">SPT Tahunan</a>. Sehingga pajak yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63720bcbc6df9c22701df46f/Pahami%20Perbedaan%20dari%20Pemungutan%20dan%20Pemotongan%20Pajak">dipotong, dipungut</a> oleh pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, perhitungan pajaknya harus diselesaikan dan dilunasi dalam masa pajak yang sama ketika menerima penghasilan, maka tidak diperlukan untuk melakukan pelaporan lagi ketika akhir tahun pajak
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2</h2>
Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu (Wajib Pajak Badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat 2, sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat 2).
Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pajak dari PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pemberi penghasilan juga merupakan pemotong PPh&nbsp; Pasal 4 Ayat 2, maka atas penghasilan tersebut yang telah diterima akan dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2 oleh pihak pemotong tersebut.
Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi maka Wajib Pajak wajib <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63fc876199fb81039b3e5a85/Sobat%20Belajar%20%E2%80%93%20Mengenal%20Batas%20Waktu%20Pelaporan%20dan%20Penyetoran%20Pajak%20beserta%20Sanksinya">menyetor</a> sendiri atas PPh Pasal 4 Ayat 2 tersebut.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Objek PPh Pasal 4 Ayat 2</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/63d79cdeba966c5bc2d875dd/Serba-Serbi%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%204%20ayat%202%20(PPh%20final)">Bunga deposito dan tabungan lainnya</a>.</li>
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/641193c199fb81039b3e5cdc/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Hadiah%20Undian">Hadiah dari undian</a>.</li>
<li>Transaksi berupa derivatif.</li>
<li>Penghasilan tertentu sesuai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.</li>
<li>Penjualan berupa saham atau pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura.</li>
<li>Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.</li>
<li>Bunga simpanan.</li>
<li>Bunga obligasi dan surat utang negara.</li>
<li>Transaksi dari pengalihan harta.</li>
<li>Tanah dan/atau bangunan.</li>
<li>Usaha real estate.</li>
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/64085e3099fb81039b3e5bc1/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Apa%20itu%20Jasa%20Konstruksi%20">Usaha jasa konstruksi</a>.</li>
<li><a href="https://www.sobatpajak.com/article/640abbbd99fb81039b3e5c13/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">Penyewaan tanah dan bangunan</a>.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tarif sebesar 20% atas bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, SBI, dan diskon jasa giro.</li>
<li>Tarif sebesar 10% atas bunga simpanan yang dibayar koperasi kepada anggota jika &gt; Rp250.000 per bulan, jika &lt; Rp 250.000 maka tarif sebesar 0%.</li>
<li>Tarif sebesar 10% atas <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6409acb799fb81039b3e5be0/Sobat%20Belajar%20%3A%20Mengenal%20Pajak%20atas%20Dividen%20">dividen</a>.</li>
<li>Tarif sebesar 25% atas hadiah undian, berdasarkan dari jumlah bruto hadiah undian.</li>
<li>Tarif sebesar 2,5% atas transaksi derivatif, berdasarkan margin awal.</li>
<li>Tarif sebesar 0,5% atas penjualan saham pendiri.</li>
<li>Tarif sebesar 0,1% atas penjualan saham bukan pendiri.</li>
<li>Tarif sebesar 2-6% atas jasa konstruksi.</li>
<li>Tarif sebesar 1% dan 5% atas sewa atas tanah dan/atau bangunan (termasuk real estate). 1% digunakan untuk pengalihan Rumah Sederhana dan RUSUN Sederhana.)</li>
<li>Tarif sebesar 0,1% atas transaksi penjualan dan pengalihan saham oleh modal ventura.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Dikecualikan dari PPh Final</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bunga deposito/tabungan/SBI dengan jumlah deposito /tabungan/SBI tidak melebihi Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.</li>
<li>Bunga diskonto yang telah diterima ataupun diperoleh dari bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang bertempat di wilayah Indonesia.</li>
<li>Bunga deposito/tabungan/diskonto SBI yang telah diterima ataupun diperoleh dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sesuai dengan pernyataan pada Pasal 29 UU No. 11 Tahun 1992 mengenai Dana Pensiun.</li>
<li>Selanjutnya, yaitu berupa bunga tabungan yang terdapat pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, ataupun rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pengecualian Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan</h2>
Kategori yang dapat diberikan pembebasan PPh yang bersifat final yang diberikan atas penerbitan Surat Keterangan Bebas:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6401ba2e99fb81039b3e5b13/Sobat%20Belajar%20-%20Sobat%20tau%20Penghasilan%20Tidak%20Kena%20Pajak%3F%20Ini%20dia%20Penjelasannya">PTKP</a> yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunannya &lt;Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.</li>
<li>Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan hibah tersebut tidak berhubungan dengan suatu usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.</li>
<li>Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi.</li>
<li>Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan</li>
</ol>
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar Pajak Penghsilaan 4 ayat 2 (PPh 4(2)), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2, bahwa pertimbangan yang mendasari pengenaan PPh Final yaitu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam memungut pajak, beban administrasi yang dapat diminimalisir baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerataan mengenai pengenaan pajak, serta memperhatikan mengenai perkembangan ekonomi dan moneter.

Sobat Belajar – PPh Pasal 4 Ayat 2

Electronic Data Capture, atau yang lebih dikenal sebagai EDC, merupakan mesin penerima pembayaran yang telah terhubung dengan berbagai server perbankan. EDC pada dasarnya merupakan alat pembayaran nontunai yang terintegrasi dengan rekening bank. Alat ini mempunyai teknologi GUI (Graphical User Interface) yang berperan penting dalam memasukkan dan memvalidasi berbagai data transaksi. Selain itu, EDC juga membantu pihak merchant membuat laporan berdasarkan hasil analisis data yang mesin peroleh.
EDC pada dasarnya merupakan alat pembayaran nontunai yang terintegrasi dengan rekening bank. Alat ini memiliki teknologi GUI (Graphical User Interface) yang berperan penting dalam memasukkan dan memvalidasi berbagai data transaksi. Selain itu, EDC juga bisa membantu merchant dalam membuat laporan berdasarkan hasil analisis data yang mesin peroleh.
Mesin EDC bisa menerima pembayaran nontunai menggunakan kartu debit maupun kartu kredit. Karena sudah menggunakan chip, pembayaran dengan kedua jenis kartu tersebut tidak lagi perlu digesek pada bagian sisi samping mesin. Sekarang, kartu bisa masuk pada slot yang terletak di bagian bawah mesin EDC. Perubahan ini diklaim lebih aman sehingga data pelanggan terjamin keamanannya.
Sebelum era digital berkembang pesat seperti sekarang, mesin EDC biasanya hanya bisa dijumpai di toko-toko atau outlet besar. Sementara itu, pelaku UMKM masih menerima pembayaran secara tunai saja. Beruntung, saat ini telah tersedia EDC Android yang bisa dimiliki oleh semua jenis pengusaha. Mesin EDC Android memiliki fitur yang jauh lebih canggih daripada EDC konvensional, dimana EDC Android bisa membuat <a href="https://www.sobatbuku.com/article/638dc63660d23703c4ef72c8/Pemasaran%20dan%20Penggunaan%20QRIS">QRIS</a> untuk pembayaran, memiliki aplikasi mini ATM, Aplikasi debit merchant , memiliki kamera untuk scan barcode &amp; QR, bisa menggunakan jaringan seluler atau wifi, serta bisa dibawa kemana-mana karena menggunakan baterai. Namun, tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memiliki EDC Android ini.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat Menggunakan Mesin EDC</h2>
Tanpa memandang jenis usaha,&nbsp; ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan mesin EDC, antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mempercepat transaksi</h3>
</li>
</ul>
Salah satu keuntungan pembayaran non-tunai adalah petugas kasir tidak perlu repot menyediakan uang kembalian. Dari sisi pelanggan pun, mereka bisa melakukan transaksi lebih cepat. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengantre melakukan pembayaran
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Meningkatkan pemasukan</h3>
</li>
</ul>
Menyediakan mesin EDC juga bisa berpengaruh pada peningkatan pemasukkan bisnis. Keberadaan mesin EDC juga membuat pelanggan tidak ragu melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Meski tidak membawa uang tunai, mereka tetap bisa bertransaksi menggunakan metode lain, dengan kartu debit atau kartu kredit atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6396eba0c6df9c22701df625/E-Money%20VS%20E-Wallet%2C%20Emang%20Ada%20Bedanya%20ya%3F">e-money</a>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengantisipasi terjadinya kecurangan internal</h3>
</li>
</ul>
Manfaat lain menggunakan EDC adalah memudahkan kontrol terhadap semua transaksi yang tercatat. Di samping itu, pihak bank juga lebih mudah melakukan pengawasan. Artinya, apabila terjadi transaksi mencurigakan, maka bisa dilakukan tindakan antisipasi. Dengan begitu, kecurangan karyawan bisa diminimalisir menggunakan mesin EDC.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Terhindar dari uang palsu</h3>
</li>
</ul>
Dengan menggunakan EDC, pihak penjual tidak perlu khawatir akan adanya uang palsu. Selain itu, penjual juga terhindar dari uang kusut atau rusak.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Menggunakan Mesin EDC</h2>
Setelah mengetahui, apa itu mesin EDC dan kegunaannya, penjual juga perlu mempelajari cara menggunakannya. Langkah-lanngkah penggunaannya sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Konsumen memberikan kartu kredit atau debit pada kasir.</li>
<li>Kasir akan memasukkan atau menggesekkan kartu tersebut pada mesin EDC.</li>
<li>Kasir akan memasukkan besaran nominal pembayaran ke mesin EDC.</li>
<li>Konsumen akan diminta mengetikkan PIN ke dalam mesin EDC. Namun, jika transaksi menggunakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6396eba0c6df9c22701df625/E-Money%20VS%20E-Wallet%2C%20Emang%20Ada%20Bedanya%20ya%3F">e-wallet</a>, pelanggan tinggal memindai barcode yang sudah terinput besar nominal transaksinya.</li>
<li>Saldo e-wallet atau kartu debit pelanggan akan berkurang sesuai besar nominal transaksi.</li>
<li>Mesin EDC akan otomatis mengeluarkan struk pembayaran dan transaksi selesai.</li>
</ul>
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan mesin EDC sebagai sistem pembayaran. Dalam mesin EDC, terdapat kebijakan merchant discount rate, yaitu sejumlah biaya potongan atau fee yang dibebankan kepada pemilik usaha. Kemudian, ada kemungkinan transaksi pada mesin EDC mengalami kegagalan, dikarenakan sinyal yang tidak mendukung.
&nbsp;
Mesin EDC memberi kemudahan transaksi antara penjual dengan pelanggan. Tidak hanya menguntungkan pihak pembeli, namun juga mempermudah penjual. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menyediakan alat pembayaran dengan mesin EDC.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Electronic Data Capture, atau yang lebih dikenal sebagai EDC, merupakan mesin penerima pembayaran yang telah terhubung dengan berbagai server perbankan. EDC pada dasarnya merupakan alat pembayaran nontunai yang terintegrasi dengan rekening bank. Alat ini mempunyai teknologi GUI (Graphical User Interface) yang berperan penting dalam memasukkan dan memvalidasi berbagai data transaksi. Selain itu, EDC juga membantu pihak merchant membuat laporan berdasarkan hasil analisis data yang mesin peroleh.

Mengenal Metode Pembayaran dengan Mesin EDC

Dikutip dari CNBC Indonesia, saat ini Indonesia adalah salah satu negara dengan fandom budaya populer Jepang terbesar di Asia. Banyak sekali hal &ndash; hal ke-Jepangan yang disukai oleh masyarakat Indonesia, seperti manga, cosplay, hingga kartun jepang. Bahkan saat ini sudah banyak acara &ndash; acara dengan konsep Jepang yang selalu berlangsung setiap tahun nya. Peminat nya pun luar biasa, akan ada banyak orang yang datang hanya untuk melihat &ndash; lihat pameran saja atau bahkan menjadi cosplay, dimana orang tersebut akan menggunakan kostum dan berdandan seperti karakter animasi jepang tersebut. Sebagai pebisnis, hal ini tentu nya tidak boleh dilewatkan begitu saja dong. Yuk simak!&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ide Bisnis Untuk Penggemar Dunia Jepang&nbsp;</h2>
Jika Sobat memiliki ketertarikan dengan manga, animasi hingga cosplay, maka ide bisnis ini cocok nih untuk dilakukan.&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">
<h3>Kaos Sablon&nbsp;&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Sobat bisa mencoba bisnis satu ini karena modal yang diperlukan tidak begitu besar, bahkan bisa dilakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6399ab12c6df9c22701df66b/Dari%20Rumah%20Bisa%20Ngehasilin%20Cuan%3F%20Kok%20Bisa%3F%20">dirumah saja</a>. Lalu sobat bisa membuat design atau menggunakan animasi karakter jepang atau desain yang mengandung unsur jepang sehingga dapat menarik orang &ndash; orang yang memiliki ketertarikan pada dunia ke-jepangan. Sobat bisa juga mengikuti acara &ndash; acara dengan konsep Jepang seperti pameran, sehingga bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan.&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">
<h3>Aksesoris&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Dengan marak nya tren animasi atau karakter, maka Sobat bisa jadikan bisnis aksesoris sebagai peluang. Modal yang diperlukan tidak besar tapi bisa meraup banyak calon konsumen. Bisnis aksesoris seperti gantungan kunci dan pin akrilik sangat bisa memberikan keuntungan yang luar biasa, walaupun bisnis satu ini mungkin kerap dipandang kurang menjanjikan, tapi untuk pasar yang tepat bisnis ini memiliki peluang besar. Modal dan proses pembuatan nya pun tidak sulit dan bisa dipelajari jika ada kemauan, jika Sobat mempunyai kemampuan dalam desain, maka akan lebih mempermudah lagi dan bisa menambah nilai kreasinya. Selain gantungan kunci atau pin akrilik, Sobat juga bisa membuat stiker, dengan modal yang sangat minim juga tentunya. Bahan nya pun lebih mudah ditemukan. Akan menjadi nilai tambahan, jika Sobat juga mengetahui banyak karakter animasi Jepang sehingga hasil yang diberikan bisa lebih bervariasi lagi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">
<h3>Kedai Makanan&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Sobat bisa membukan kedai atau booth makanan di berbagai event Jepang. Dengan menjual makanan &ndash; makanan khas Jepang, seperti ramen, takoyaki, sushi, dan masih banyak lagi. Terlebih lagi, dalam acara Jepang akan ada banyak pengunjung yang datang sehingga kedai Sobat pasti akan dilirik oleh banyak pengunjung yang datang. Pastikan bahan yang digunakan berkualitas sehingga kedai makanan Sobat lebih disukai oleh konsumen. Jangan lupa, pastikan kebersihan selalu terjaga ya!&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">
<h3>Kostum Cosplayer&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Cosplay merupakan kegiatan yang sangat terkenal di kalangan pencinta anime (karakter animasi jepang). Sobat pasti pernah kan melihat orang yang berpakaian dan berdandan menyerupai sebuah karakter, ternyata kostum tersebut banyak peminat nya lho! Sobat bisa jadikan hal tersebut sebagai ladang bisnis Sobat. Dengan menjual beragam kostum cosplayer dengan berbagai karakter. Jika Sobat sudah menggeluti bidang cosplay cukup lama, maka Sobat bisa juga mencoba untuk membuka usaha desain kostum cosplayer. Jadi sambil menyalurkan hobi, Sobat juga bisa mendapatkan untung. Agar dapat lebih dikenal Sobat bisa mengikuti komunitas &ndash; komunitas cosplay untuk melalukan promosi.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Acara yang Dapat Diikuti&nbsp;</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">
<h3>Comic con&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Acara selebrasi budaya pop culture terbesar di Indonesia yang diperuntukan untuk para penggemar pop culture dari dunia komik, mainan, film, dan juga gaya hidup. Acara ini sangat besar, bahkan pada acara tahun 2022 lalu, Comic con berhasil disponsori oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63f5f86e99fb81039b3e5a2d/Makin%20Populer!%20TikTok%20Berpotensi%20Besar%20Mendorong%20Kesuksesan%20UMKM%20">TikTok</a> Shop. Acara ini selalu diminati, tidak hanya untuk digemari tapi juga menjadi tempat untuk berkarya. Nah, dengan mengikuti acara ini, bisnis Sobat sangat berpeluang besar untuk laris manis.&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">
<h3>Comifuro&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Baru &ndash; baru ini diadakan di ICE BSD, Comifuro yang berlangsung selama 2 hari ini banyak sekali diminati lho! Comic Frontier atau Comifuro merupakan acara pameran dengan tujuan dapat menjadi tempat penyalur minat dan bakat untuk para pembuat karya kreatif independen. Partisipan nantinya dapat berinteraksi secara langsung dengan para peminat. Fakta nya acara ini selalu ramai peminat setiap tahun nya, sehingga bisa Sobat jadikan sebagai ladang berbisnis Sobat.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Masih banyak lagi acara &ndash; acara yang bisa Sobat ikuti kok! Jadi jangan lewati kesempatan tersebut ya. Selamat mencoba!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Dikutip dari CNBC Indonesia, saat ini Indonesia adalah salah satu negara dengan fandom budaya populer Jepang terbesar di Asia. Banyak sekali hal – hal ke-Jepangan yang disukai oleh masyarakat Indonesia seperti manga, cosplay, hingga kartun jepang. Bahkan saat ini sudah banyak acara – acara dengan konsep Jepang yang selalu berlangsung setiap tahun nya. Peminat nya pun luar biasa, akan ada banyak orang yang datang hanya untuk melihat – lihat pameran saja atau bahkan menjadi cosplay, dimana orang tersebut akan menggunakan kostum dan berdandan seperti karakter animasi jepang tersebut. Sebagai pebisnis, hal ini tentu nya tidak boleh dilewatkan begitu saja dong. Yuk simak! 

Tertarik Dengan Dunia Per Jepang-an? Coba Bisnis Ini Deh! 

Dalam bisnis, metode pencatatan persediaan menjadi cara yang tepat untuk mengelola persediaan atau stok secara tepat. Pencatatan persediaan ini penting untuk diterapkan bisnis yang bergerak di bidang retail dan manufaktur.
Pencatatan persediaan barang ini berfungsi agar bisa melacak aset barang dagangnya dan bisa memperkirakan besar laba yang didapat. Selain itu dengan menerapkan metode pencatatan maka, kemungkinan barang hilang atau terjadinya pencurian stok barang bisa diminimalisir.
<h2 style="text-align: justify;">Metode Pencatatan Persediaan</h2>
Terdapat dua jenis metode pencatatan untuk persediaan barang yang dapat digunakan:
<h3>1. Metode Pencatatan Periodik</h3>
Metode pencatatan periodik dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak akan langsung dicatat pada saat terjadinya transaksi. Metode periodik ini juga disebut sebagai metode &lsquo;fisik&rsquo; karena pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode (stock opname).
Metode periodik ini cocok diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki volume barang dan frekuensi penjualan yang tinggi, contohnya adalah perusahaan yang menjual produk makanan.
Kelebihan dari penggunaan metode ini, perusahaan bisa mengetahui besarnya persediaan dalam gudang, sehingga stok dapat tercatat dengan akurat.
<h3 style="text-align: justify;">2. Metode Pencatatan Perpetual</h3>
Metode pencatatan perpetual berbeda dengan periodik dimana metode pencatatan perpetual mencatat seluruh teransaksi pembelian dan penjualan barang dagang langsung dalam akun persediaan.
Metode ini biasanya digunakan untuk barang yang bernilai jual tinggi dan untuk barang yang mudah dicatat ketika keluar masuk gudang, contohnya mobil.
Salah satu keuntungan dari sistem pencatatan persediaan metode perpetual itu sendiri, perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada stok yang tersisa karena perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah sebab pencatatan yang dilakukan setiap transaksi terjadi.
Setiap metode pencatatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Para pengusaha bisa memillih metode pencatatan yang ingin mereka gunakan untuk persediaan dagang mereka. Perlu diingat, tidak hanya pencatatan persediaan yang perlu diperhatikan, namun pencatatan keuangan usaha juga perlu diperhatikan.

Dalam bisnis, metode pencatatan persediaan menjadi cara yang tepat untuk mengelola persediaan atau stok secara tepat. Pencatatan persediaan ini penting untuk diterapkan bisnis yang bergerak di bidang retail dan manufaktur.

Mengenal Metode Pencatatan Persediaan

Pada sebuah usaha, karyawan berperan penting dalam menentukan kesuksesan bisnis usaha tersebut. Sebagai timbal balik, karyawan umumnya diberi penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah segala aspek perpajakannya.
Pajak atas penghasilan karyawan pun beragam, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21.
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Apa itu PPh 21?</h2>
PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayar PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai Wajib Pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai Objek Pajak.
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Objek Pajak Penghasilan Pasal 21</h2>
PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:
<ul style="text-align: justify;">
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahan serupa</li>
<li class="ql-align-justify">Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Tarif Progresif PPh 21</h2>
Menurut Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000,- adalah 5%</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000, - Rp 250.000.000,- adalah 15%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000,- Rp 500.000.000,- adalah 25%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000, - adalah 30%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.</li>
</ul>
&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.049%; background-color: #5fb130; border-color: #5FB130;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 97.7013%;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Update: Perubahan Tarif Progresif PPh 21</h2>
Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisai Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 Karyawan perusahaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 0 sampai Rp 60.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%.</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%.</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 35%</li>
</ul>
Berdasarkan perubahan tersebut tarif PPh 21 UU HPP terdapat 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kemudian, pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari Rp 0 sampai dengan Rp 50 Juta menjadi dari 0 sampai dengan Rp 60 Juta.
&nbsp;
Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut:
<ol>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://ktln.setneg.go.id/pdf/Fasilitas/UU_7_1983.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983</a> hingga <a href="https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008</a> tentang Pajak Penghasilan.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/252~PMK.03~2008Per.HTM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008</a> tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/68TAHUN2009PP.HTM#:~:text=%3A-,PERATURAN%20PEMERINTAH%20TENTANG%20TARIF%20PAJAK%20PENGHASILAN%20PASAL%2021%20ATAS%20PENGHASILAN,HARI%20TUA%20YANG%20DIBAYARKAN%20SEKALIGUS.&amp;text=Dalam%20Peraturan%20Pemerintah%20ini%2C%20yang,1." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Pemerintah No. 68/2009</a> tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/16~PMK.03~2010Per.HTM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010</a> tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016</a> tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/111866/PMK%20Nomor%20101%20Tahun%202016.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016</a> tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="http://www.ditkeu.itb.ac.id/wp/wp-content/uploads/2016/07/PMK-102-0102016-Penetapan-Pekerjaan-Peg-Harian-Mingguan-peg-TDK-TETAP-DLL.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016</a> tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.</li>
<li><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</li>
</ol>

PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Pajak Penghasilan Pasal 21: Pengertian, Objek, Tarif dan Landasan Hukum serta Updatenya

Tidak sedikit masayarakat yang masih belum mengetahui apa itu COD atau cash on delivery dalam metode pembayaran belanja online. Alhasil banyak video viral yang beredar di sosial media yang menggunakan metode pembayaran COD namun tidak mau membayar barang tersebut.
COD atau cash on delivery adalah cara yang digunakan antara penjual dan pembelinya ketika ingin melakukan transaksi secara langsung di tempat yang sudah ditentukan. Tahapannya, setelah pembeli setuju melakukan order barang, maka mereka akan menentukan tempat untuk bertemu dan melaksanakan transaksi di sana. Saat bertemu, pembeli akan melihat dan mengecek apakah barang yang diorder sesuai atau tidak. Jika barang yang diterima aman, maka selanjutnya pembeli langsung melakukan pembayaran secara tunai. Namun seiring berjalannya zaman konsep COD ini mulai diterapkan dalam bisnis online.
<h2 style="text-align: justify;">Kelebihan dan Kekurangan COD</h2>
Tidak sedikit konsumen yang menyukai metode pembayaran secara COD karena hanya perlu membayar ketika barang yang dipesan sudah sampai di tangan konsumen. Dengan ini, konsumen tidak perlu repot ke ATM ataupun gerai minimarket untuk melakukan pembayaran. Lalu, keamanan transaksi akan lebih terjamin karena konsumen bisa menghindari penipuan jika barang tidak terkirim atau konsumen bisa mengajukan pembatalan atau komplain jika barang yang diterima tidak sesuai atau cacat.
Di lain sisi, COD ini tentunya juga ada kekurangan dalam penerapannya. Jika pembeli dan penjual langsung bertemu, maka akan membutuhkan waktu dan tenaga lebih untuk bertemu. Akan sedikit merepotkan juga bila ternyata lokasi penjual dan pembeli tidak dalam jarak dekat. Jika menggunakan jasa pengiriman dalam transaksi COD ini, pihak kurir juga bisa merasakan dampaknya, contohnya ketika mengantarkan barang namun ternyata konsumen tidak berada di rumah dan sulit untuk dihubungi. Bisa juga konsumen melakukan komplain kepada kurir bukan kepada penjual karena barang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen lalu mereka menolak untuk membayar, tentunya pembatalan ini juga akan merepotkan pihak penjual juga.
<h2 style="text-align: justify;">Tips COD agar Aman</h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Membatasi metode pembayaran COD hanya untuk barang tertentu yang sifatnya memang harus dilihat, dicoba, atau digunakan oleh pembeli seperti produk fashion, sepatu, dan sejenisnya.</li>
<li style="text-align: justify;">Melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi agar menghindari pengembalian barang atau pembatalan transaksi</li>
<li style="text-align: justify;">Membuat syarat penyertaan video saat melakukan unboxing jika ternyata barang dikirimkan melalui kurir jasa pengiriman. Hal ini untuk menghindari adanya kenakalan konsumen yang bisa saja terjadi.</li>
</ul>

Tidak sedikit masayarakat yang masih belum mengetahui apa itu COD atau cash on delivery dalam metode pembayaran belanja online. Alhasil banyak video viral yang beredar di sosial media yang menggunakan metode pembayaran COD namun tidak mau membayar barang tersebut. 

Memahami COD dalam Berbisnis Online

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak kepada negara. Pajak dipungut dari warga negara kepada negara sebagai bentuk perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara terhadap pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar, sehingga memiliki kontribusi yang dominan terhadap penerimaan suatu negara. Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang kerap disingkat UMKM, saat ini menjadi sangat diminati oleh banyak orang.Sebagai pengusaha UMKM, tentu juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada saat jangka waktu yang telah ditentukan
<h2 style="text-align: justify;">Potensi Pajak UMKM dan Masalah dalam Pemungutannya</h2>
UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Dewasa ini, jumlah UMKM semakin meningkat di Indonesia, hal ini membuat semakin besar pula potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kontribusi pajak penghasilan sangat besar pada potensi penerimaan negara, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, maka potensi penerimaan negara tersebut tidak dapat terserap secara maksimal atau bahkan hilang.
Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019), kontribusi PPh final UMKM sebesar Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun. Padahal apabila dilihat dari kuantitasnya, pelaku UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun negara dalam mendorong penerimaan nasional.
Kendala dalam proses pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut dapat terjadi diantaranya: faktor pemahaman, faktor penghasilan, dan manfaat yang dirasakan serta sanksi pajak. Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu self-assesment yang berarti wajib pajak memiliki tanggung jawab mandiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
<h2 style="text-align: justify;">Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008</h2>
Sesuai dengan pasal 28 UU KUP, metode penghitungan pajak penghasilan dapat dibagi menjadi dua yakni metode pembukuan dan metode pencatatan.
<h3 style="text-align: justify;">Metode Pembukuan</h3>
Metode ini dilaksanakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual (kas). Pembukuan harus memuat catatan mengenai harga, kewajiban , modal, penghasilan dan biaya, serta penjualandan pembelian sehingga memudahkan proses penghitungan pajak terutang.
Penghitungan penghasilan neto dihitung dengan mengurangkan biaya-biaya dari penghasilan bruto yang kemudian hasil tersebut disebut dengan penghasilan neto. Penghasilan neto selanjutnya dikurangkan dengan penghasilan kena pajak dan langkah terakhir adalah mengalikan penghasilan kena pajak tersebut dengan tarif PPh pasal 17.
<h3 style="text-align: justify;">Metode Pencatatan</h3>
Wajib pajak Orang Pribadi dapat memilih untuk menggunakan metode pencatata, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-536/PJ/2000. Metode pencatatan ini diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 milyar. Penghitungan pajak dalam metode in imenggunakan norma penghitungan untuk menghitung jumlah pajak terutang. Penghitungan dengan menggunakan norma perhitungan dilakukan dengan mengalikan persentase norma perhitungan dengan peredaran bruto dari usaha atau pekerjaan bebas dalam setahun.
<h2 style="text-align: justify;">Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan PP 23 Tahun 2018</h2>
Undang-Undang ini mengatur tentang PPh (final) yang dikenakan pada WP orang pribadi dan/atau badan yang memiliki omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak. Namun, penggunaan tarif ini tidak bisa digunakan selamanya, bagi setiap wajib pajak jangka waktu pengenaan tarif PPh final ini adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menggunakan tarif ini selama 7 tahun</li>
<li>Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma dapat menggunakan tarif ini selama 4 tahun</li>
<li>Wajib Pajak Perseroan Terbatas dapat menggunakan tarif ini selama 3 tahun.</li>
</ul>
Pertama, Wajib Pajak orang pribadi UMKM yang memilih untuk menggunakan skema PP No. 23 tahun 2018. &nbsp;Apabila Wajib Pajak tersebut memiliki peredaran bruto dalam satu tahun pajak sebesar Rp 480 juta, maka wajib pajak tersebut tidak dikenakan PPh final, karena, jumlah peredaran brutonya tidak melebihi Rp 500 juta dalam setahun pajak.
Kedua, Apabila Wajib Pajak orang pribadi UMKM memilih menggunakan skema PP No. 23 Tahun 2018 dan memiliki penghasilan sebesar Rp 90 juta per bulan, atau Rp 1.080.000.000 setahun, maka terhadap wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Detailnya adalah&nbsp; perhitungan 5 bulan pertama masih bebas pajak karena ketentuan batas peredaran bruto Rp 500 juta. Sedangkan, untuk bulan 6 hingga bulan 12 berikutnya dikenakan pajak sebesar 0,5%. Sehingga PPh final UMKM adalah jumlah penghasilan bruto selama 7 bulan dikalikan dengan tarif 0,5% yakni 630 juta x 0,5 % = Rp 3.150.000.
<h2 style="text-align: justify;">Kesimpulan</h2>
Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan sektor penting dalam perpajakan Indonesia. Karena pada beberapa tahun belakangan telah berhasil menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia sekaligus menjadi salah satu sektor yang menambah penerimaan negara dalam hal pajak. Peran UMKM memang begitu besar dalam perekonomian negara, akan tetapi penerimaan pajak UMKM belum terlaksana secara optimal.

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak kepada negara. Pajak dipungut dari warga negara kepada negara sebagai bentuk perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara terhadap pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar, sehingga memiliki kontribusi yang dominan terhadap penerimaan suatu negara. Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang kerap disingkat UMKM, saat ini menjadi sangat diminati oleh banyak orang.Sebagai pengusaha UMKM, tentu juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada saat jangka waktu yang telah ditentukan

Artikel Sobat Pajak