Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjalankan peningkatan kualitas produk-produk yang dimiliki mereka agar dapat mendunia.Pada komitmen tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) periode Januari 2021 di bawah koordinasi Budi Karya.Menurut informasi yang disampaikan Kompas.com, Budi Karya dalam kampanye Gernas BBI yang digelar secara virtual pada Senin (11/01/2021), disampaikan bahwa melalui gerakan tersebut pemerintah mendorong merek nasional produk lokal yang telah dikurasi untuk menjadi UMKM Top Brand. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memajukan kualitas produk lokal dan dapat bersaing dengan produk luar.Selain itu, Budi Karya kembali menjelaskan dukungan yang diberikan sektor transportasi untuk Gernas BBI tersebut antara lain memberikan fasilitas area komersial dan display produk UMKM dalam negeri pada setiap transportasi publik seperti di terminal, stasiun, bandara, hingga pelabuhan.Kemudian, pada kebijakan lain terdapat pengalokasian area komersil di setiap transportasi bagi para pelaku UMKM dalam negeri. Serta, meningkatkan belanja barang berupa produk UMKM meliputi di lingkungan Kementerian Perhubungan hingga di lingkungan penyelenggara layanan transportasi.Adapun rekan-rekan operator pada sektor transportasi sangat antusias dan memberikan sambutan baik dalam menjalankan kampanye Gernas BBI. Bagaimanapun juga, sebagai warga Indonesia, jangan merasa malu untuk mendukung dan menggunakan produk-produk lokal. Momen ini merupakan lampu hijau dan peluang terbesar para pelaku UMKM dalam terus mengembangkan produk mereka dalam menyesuaikan kebutuhan konsumen.Adapun kampanye akan digelar di sejumlah kawasan daerah yaitu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Stasiun Gambir Jakarta, Bandara Internasional Yogyakarta Kulonprogo, dan Bandara Ngurah Rai Bali.Menurut informasi dari&nbsp; Dephub.go.id yang dikutip pada Selasa (12/01/2021), Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, para operator transportasi dan pihak terkait lain menggelar peluncuran Gernas BBI di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada Senin (11/01/2021).Adapun keberhasilan dalam meraih sebanyak 3,7 juta unit UMKM onboarding. Jumlah tersebut setara dengan 85 persen dari target. Luhut Binsar selaku Menko Marvers menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan awal mula yang positif dalam mendukung Gernas BBI.Beliau juga menyampaikan bahwa salah satu fokus utama digelarnya kampanye Gernas BBI 2021 adalah demi membangkitkan kembali perekonomian lokal. Adapun upaya-upaya yang dilakukan seperti menyebarluaskan kolaborasi dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah, media massa dan sektor swasta.Adapun tujuan digelarnya kampanye tersebut yaitu demi memperkuat industri dalam negeri dengan cara memperbaiki ekosistem berusaha bagi pelaku industri kreatif, menciptakan peluang seluas-luasnya bagi industri dalam negeri, serta memunculkan ragam potensi dalam menuangkan kreasi khas Indonesia pada produk.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjalankan peningkatan kualitas produk-produk yang dimiliki mereka agar dapat mendunia.

Upaya Kemenhub dalam Mendukung UMKM

Pemerintah membuka layanan baru mengenai biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru sebesar Rp 0 (nol rupiah) atau gratis.Presiden Joko Widodo atau dikenal sebagai Presiden Jokowi telah meresmikan layanan tersebut. Peresmian ditandai dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 (PP 76/2020) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada bagi Polri.Peresmian tersebut sudah digelar sejak 21 Desember 2020 lalu. Adapun berlakunya peraturan tersebut setelah tiga puluh hari terhitung sejak tanggal peraturan tersebut diundangkan.Sementara itu, Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, KBP Tri Julianto Djatiutomo mengatakan penerbitan dan perpanjangan SIM tidak gratis, melainkan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diberikan tarif nol rupiah.Tri Julianto kembali menegaskan bahwa layanan yang mendapat prioritas untuk dikenakan tarif nol rupiah yaitu jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa penerbitan SKCK.Kemudian, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers pada Rabu (06/01/2021) menerangkan bahwa hingga kini aturan turunan berdasarkan kebijakan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis masih dipertimbangkan pihak Polri.Menurut PP 76/2020 Pasal 7, tertuang dan dijelaskan terkait pertimbangan tertentu pada tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang dapat ditetapkan sampai dengan nol rupiah.Artinya, tidak semua tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dapat diberikan tarif nol rupiah. Sampai saat ini, Polri masih melakukan pengajian yang nantinya akan dibuat di dalam peraturan kepolisian.Adapun dibutuhkannya persetujuan dari Kementerian Keuangan mengenai persyaratan, besaran, tata cara pengenaan tarif pada kebijakan SIM gratis tersebut.Pada Pasal 1 dicantumkan jenis PNBP yang berlaku pada Polri seperti pengujian untuk penerbitan SIM baru, penerbitan perpanjangan SIM, pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi, penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK).Kemudian, penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor, penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor, penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor, penerbitan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah, dan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).Sementara itu, adapun ketentuan dan syarat tertentu bagi masyarakat yang dapat menikmati layanan perpanjangan atau pembuatan SIM dengan tarif nol rupiah.Menurut pertimbangan yang telah ditentukan meliputi penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan yang disebabkan keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, hanya kriteria-kriteria berikut ini yang dapat menikmati layanan terkait SIM tersebut.Kriteria-kriteria yang dimaksud antara lain, penikmat layanan merupakan masyarakat tidak mampu, penikmat layanan masih berstatus pelajar atau mahasiswa, penikmat layanan merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah membuka layanan baru mengenai biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru sebesar Rp 0 (nol rupiah) atau gratis. Peresmian ditandai dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 (PP 76/2020) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada bagi Polri.

Pemerintah Resmikan Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM Gratis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan rasa syukur atas tidak dilakukannya karantina wilayah atau lockdown &nbsp;sejak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu. Beliau pun mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.Walaupun demikian, Presiden Jokowi paham betul bahwa dampak pandemi memberikan pukulan besar untuk berbagai aspek termasuk perekonomian. Oleh karena itu, beliau meminta kepada masyarakat untuk terus berjuang terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).Pada kabar ini, Presiden Jokowi memberikan kembali peluang kepada para pelaku UMKM untuk tetap mempertahankan usaha mereka. Beliau memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dengan jumlah sebesar Rp 2,4 juta kepada para pelaku UMKM yang terdampak pandemi.Bantuan tersebut dialirkan dengan harapan dapat mendukung&nbsp; dan meringankan beban para pelaku UMKM selama memasarkan produk mereka dan bertahan di tengah pandemi.Para pelaku UMKM dapat melihat cara daftar, jadwal, atau bahkan cek status sebagai pemakai bantuan dengan mengakses melalui eform.bri.co.id/bpum lalu login ke laman tersebut. Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendaftarkan diri sebagai pemakai bantuan.Syarat-syarat yang dimaksud seperti pelaku UMKM merupakan WNI dan memiliki NIK dengan dibuktikan surat usulan dari pengusul, pelaku UMKM sedang tidak menerima kredit modal dan investasi dari perbankan.Kemudian, pelaku UMKM bukan berasal dari anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, atau bahkan pegawai BUMN/BUMD, serta pelaku UMKM&nbsp; dapat mengajukan diri kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah di masing-masing kabupaten atau kota.Sekedar informasi, program BLT tersebut sebelumnya dijalankan pada tahun 2020 lalu yang merupakan kelanjutan dari program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif. Program Banpres dilanjutkan kembali pada tahun 2021 melihat belum terlihat lagi kepastian dalam kondisi perekonomian Tanah Air.Adapun riset mengatakan bahwa pertumbuhan perekonomian pada tahun 2021 diragukan dapat tumbuh senilai 4 hingga 5 persen. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia bernama Didik J. Rachbini menyampaikan risetnya bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 hanya mencapai 3 persen.Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menilai bahwa perekonomian Indonesia tahun 2021 juga ditentukan oleh vaksin Covid-19.Mulai dari ketersediaan biaya vaksin sampai dengan probabilitas efektivitas pada vaksin akan sangat memberikan pengaruh besar kepada perekonomian tahun 2021. Dengan demikian, diharapkan tahun 2021, program vaksinasi dapat berjalan efektif agar perekonomian dapat tumbuh berada pada level 1,3 persen sampai dengan 2,41 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan rasa syukur atas tidak dilakukannya karantina wilayah atau lockdown  sejak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu. Beliau pun mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Presiden Jokowi Salurkan Rp 2,4 Juta Bagi Para Pelaku UMKM

Menurut informasi yang dikutip dari Bisnis.com pada Kamis (07/01/2021) disampaikan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) tahun 2020 berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).Melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang tahun 2020, jumlah NIB mencapai 1,51 juta NIB. Adapun jenis pengajuan NIB Mikro Kecil mencapai 1,22 NIB atau setara dengan 81 persen.Berdasarkan data tersebut, BPKM akan terus memberikan dukungan dan kemudahan dalam berusaha kepada pelaku UMKM yang merupakan peserta investor terbanyak di Tanah Air.Sementara itu, Juru Bicara BPKM Tina Talisa mengatakan bahwa perekonomian domestik terjadi kontraksi yang disebabkan oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang masih terjadi di Indonesia. Khususnya, pada konsumsi dan investasi yang merupakan faktor yang paling memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa BKPM diberikan tanggung jawab guna menangani investasi dalam sektor UMKM dan sektor riil kecuali hulu migas dan jasa keuangan.Pada jumlah sebanyak 1,22 NIM atau 81 persen NIM Mikro Kecil yang diterbitkan oleh BKPM melalui OSS merupakan sebuah sinyal yang amat positif. Kegigihan yang dicurahkan para pelaku UMKM menunjukkan mereka sebagai investor ekonomi yang patut diapresiasi. Hal ini tentunya merupakan lampu hijau atau peluang terbesar pelaku UMKM dalam membangkitkan usahanya akibat dampak Covid-19.Selain itu, Tina Talisa juga kembali menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan BPKM sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU 11/2020) tentang Cipta Kerja. Menurut pasal 13 pada bagian IV tentang Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dalam penanaman modal yang didasari norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.Adapun Undang-Undang Cipta Kerja telah mengatur perizinan berusaha berlandaskan risiko. Dengan begitu, untuk ke depannya, usaha dapat dibagi menjadi tiga kategori. Ketiga kategori yang dimaksud yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.Kemudian, seluruh proses perizinan berusaha akan dipusatkan secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan transparansi bagi pelaku usaha.Tina Talisa juga menyampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan regulasi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing di Indonesia. Dalam kebijakan tersebut juga mengatur upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan, kemudahan, dan penguatan usaha yang dijalankan pelaku UMKM. Apabila OSS tersebut dijalankan maka pelaku usaha tidak perlu mengajukan izin, karena usaha dengan risiko rendah hanya perlu menggunakan NIB.

Menurut informasi yang dikutip dari Bisnis.com pada Kamis (07/01/2021) disampaikan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) tahun 2020 berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

BKPM Catat Jumlah NIB 2020 Mayoritas dari UMKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyampaikan usulan kepada Kementerian Keuangan demi melanjutkan kembali program bantuan langsung tunai (BLT) kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021.&nbsp;Adapun jumlah BLT UMKM yang diajukan Kemenkop UKM&nbsp; pada tahun 2021 sebesar Rp 2,4 juta. BLT UMKM akan disalurkan pemerintah kepada pelaku UMKM demi meringankan beban para pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi.Hanung Harimba Rachman sebagai Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM menyampaikan bahwa target penerima bantuan masih sama dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 12 juta pelaku UMKM. Namun, dikutip dari Tribunnews.com pada Rabu (06/01/2021), dilaporkan bahwa target penerimaan bantuan tahun 2021 diproyeksikan sebanyak 24 juta pelaku UMKM.Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi guna menikmati bantuan tersebut yaitu pelaku UMKM merupakan warga negara Indonesia atau WNI, pelaku UMKM diwajibkan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan disertakan bukti surat usulan dari pengusul.Kemudian, pelaku UMKM tidak sedang menerima kredit modal dan investasi dari perbankan, serta pelaku UMKM bukan berasal dari angora aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/Polri), dan pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).Persyaratan tersebut diberlakukan guna mencapai target penerima bantuan secara tepat, optimal dan maksimal. Selanjutnya, pelaku UMKM dapat mengajukan diri kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) di kabupaten terdekat. Dengan demikian, pada persyaratan BLT UMKM, pendaftaran BLT UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM hanya dapat dilakukan secara offline.Sementara itu, pada awal periode 2021 diharapkan usulan sudah dituntaskan kepada 24 juta pelaku UMKM sebagai penerima bantuan. Bagi peserta penerima bantuan yang dinyatakan masih terdaftar sebagai penerima tetap dapat melakukan pencairan BLT UMKM sampai dengan periode Februari 2021 seusai pemerintah melakukan masa perpanjangan pencairan.Untuk mengetahui status penerima bantuan, peserta dapat diperiksa melalui link e-form BRI di <a href="https://eform/bri.co.id/bpum" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://eform/bri.co.id/bpum</a>. Cara aksesnya juga mudah, peserta cukup mencantumkan NIK pada KTP dan kode verifikasi. Setelah tercantum, pada layar akan tampil status peserta apakah sudah lolos atau tidak sebagai penerima bantuan BLT UMKM.Sekedar informasi, adapun lembaga pengusul yang dimaksud pada persyaratan menerima bantuan BLT UMKM yaitu, dinas yang memiliki tanggung jawab atas koperasi dan UKM, koperasi yang telah diresmikan menjadi badan hukum, kementerian atau lembaga, dan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK.Adapun data yang perlu dicantumkan secara lengkap kepada lembaga pengusul, yaitu NIK, nama lengkap, nomor telepon, alamat tempat tinggal sesuai KTP dan bidang usaha.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyampaikan usulan kepada Kementerian Keuangan demi melanjutkan kembali program bantuan langsung tunai (BLT) kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021. 

Tahun 2021 BPUM Kembali Dicairkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa industri yang melakukan riset dan pengembangan dapat menerima pengurangan pajak sampai dengan 3 kali lipat atau senilai 300 persen. Adapun industri yang dapat menerima pengurangan pajak tersebut diantaranya industri jamu dan obat herbal.Sri Mulyani dalam webinar bertajuk Krista Exhibitions pada Senin (30/11/2020),&nbsp; disampaikan olehnya bahwa pemerintah sangat memahami bahwa industri tradisional seperti jamu atau obat herbal memerlukan riset dan pengembangan. Adapun berbagai pengeluaran untuk riset tersebut dapat diklaim sebagai pengurangan pajaknya sampai sebesar 300 persen.Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pada suatu perumpamaan apabila perusahaan mengeluarkan dana sebanyak Rp 10 juta untuk melakukan riset, maka perusahaan tersebut dapat mengklaim sebanyak Rp 30 juta, dengan demikian pajak dari industri tersebut dapat diberikan keringanan berupa potongan pajak.Sri Mulyani meyakini bahwa industri jamu dan obat herbal pasti melakukan banyak riset dan pengembangan untuk produk-produk yang mereka miliki. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk.&nbsp;Kementerian Keuangan menaruh harapan kepada berbagai macam program pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama terdampak Covid-19 dapat lebih memahami dan disosialisasikan kembali kepada seluruh industri.Adapun&nbsp; manfaat yang ditawarkan kepada penggunanya melalui fasilitas potongan pajak senilai 300 persen. Salah satu manfaat diberikannya potongan pajak tersebut agar para pelaku industri jamu dan obat herbal dapat meneruskan dan mempertahankan usahanya dalam selama Covid-19 masih berlangsung.Pemerintah juga akan terus mendorong seluruh industri yang dimaksud untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan mereka. Lalu, dengan adanya kesadaran dalam aspek kesehatan, masyarakat beralih untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat demi terhindar dari virus Covid-19. Masyarakat beralih untuk mengurangi pemakaian produk-produk yang bersifat kimia menjadi produk-produk bersifat alami.Adanya kondisi tersebut membuat Sri Mulyani berpendapat, bahwa produk jamu dan herbal dari Indonesia memiliki ciri khas dan peluang yang besar untuk terus melakukan pengembangan.Pemerintah bahkan juga mendirikan lembaga penunjang ekspor Indonesia dan diberikan modal yang cukup besar, agar mampu membantu eksportir termasuk para eksportir kecil jamu dan obat herbal.Selain itu, adapun pajak ditanggung pemerintah (DTP) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kemudian, pada kegiatan impor (PPh Pasal 22: Impor) tidak dipungut biaya masuk maupun pajak masuk sesuai dengan ketentuan insentif pajak yang berlaku.Dalam rangka memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19 baik perusahaan kecil seperti UMKM maupun besar pemerintah akan selalu memfasilitasi dan memberikan dukungan berupa insentif pajak seperti diturunkannya cicilan pajak berkala sebesar 5- persen, pajak perusahaan diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa industri yang melakukan riset dan pengembangan dapat menerima pengurangan pajak sampai dengan 3 kali lipat atau senilai 300 persen. Adapun industri yang dapat menerima pengurangan pajak tersebut diantaranya industri jamu dan obat herbal.

Potongan Pajak 300% Industri Jamu dan Herbal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam (PNBP SDA) dari sektor perikanan tangkap mencapai jumlah sebesar Rp 600, 4 miliar pada tahun 2020. Jumlah tersebut setara dengan nilai 66,69% dari target tahunan Rp 900,3 miliar.Walaupun tidak mencapai target, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan realisasi tersebut setidaknya sudah melampaui realisasi tahun 2019 dengan catatan realisasi PNBP perikanan tangkap sebesar Rp 521,37 miliar. Menurut catatan realisasi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan sebesar 15,15% dari tahun 2019.Muhammad Zaini menyampaikan bahwa adapun peningkatan pada realisasi PNBP perikanan tangkap tahun 2020 disebabkan oleh proses izin perikanan tangkap melalui informasi izin layanan cepat (SILAT) dijalankan lebih cepat dari sebelumnya.Adapun proses perizinan perikanan hanya membutuhkan waktu satu jam yang mana merupakan proses yang terbilang cepat. Banyaknya permohonan izin yang masuk, membuat layanan izin perikanan tangkap pun dibuka selama 24 jam.Selain itu, terdapat 8.438 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap yang telah diterbitkan oleh sitem SILAT. Dengan demikian, jumlah dokumen meningkat dibandingkan masa sebelum peresmian sistem SILAT sejak 31 Desember 2019.Sementara itu, pada rinciannya, dokumen perizinan usaha perikanan tangkap yang sudah diterbitkan terdiri dari 2..499 surat izin usaha perikanan (SIUP), 5.516 surat izin penangkapan ikan (SIPI)&nbsp; dan 423 surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI).Seiring dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, Muhammad Zaini meyakini bahwa proses perizinan perikanan tangkap akan dapat beroperasi lebih cepat lagi pada masa mendatang. Sebab, pada masa tersebut aka nada berbagai izin yang akan terintegrasi dalam satu sistem lalu diterbitkan menjadi satu perizinan usaha.Hal tersebut mampu diperkirakan mampu meningkatkan layanan perizinan kepada nelayan. Adapun dampak luas yang bisa meningkatkan PNBP ke Tanah Air serta turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tengah Covid-19.Tidak hanya itu, hal ini juga sejalan dengan harapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia berkeinginan agar PNBP perikanan tangkap dapat mengalami peningkatan untuk tahun 2021. Sebab bagaimanapun juga dilihat dari estimasi tangkapan ikan terus mengalami pertumbuhan yang dilihat dari tahun ke tahun.Hal ini tentu dapat dijadikan sebagai peluang baik bagi pelaku UMKM. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peluang dalam periode pandemi ini.Prediksi peluang tersebut diungkap oleh Muhammad Zaini, berdasarkan data KPP terdapat peningkatan PNBP sebesar 23% dilihat dari tahun ke tahun setelah KPP menerapkan sistem SILAT yang memudahkan proses perizinan usaha bidang kelautan dan perikanan.Adapun peningkatan signifikan pada PNBP bidang pengelolaan ruang laut sebesar Rp 3,7 miliar pada 2019 menjadi Rp 6,9 miliar pada 2020 terhitung hingga bulan September.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam (PNBP SDA) dari sektor perikanan tangkap mencapai jumlah sebesar Rp 600, 4 miliar pada tahun 2020. Jumlah tersebut setara dengan nilai 66,69% dari target tahunan Rp 900,3 miliar.

Peluang UMKM Perikanan Terbuka, Realisasi PNBP Naik 15,15%

Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2021 Indonesia dihantam keterpurukan dari berbagai bidang, terutama bidang perekonomian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh pandemi Covid-19.&nbsp;Adapun dampak nyata yang dirasakan akibat pandemi seperti menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli, munculnya ketidakpastian yang berkepanjangan pada kondisi dunia usaha terutama pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), investasi melemah, turunnya aktivitas ekspor Indonesia ke beberapa negara.Meski demikian, pemerintah tetap berusaha memberikan beragam bantuan kepada masyarakat demi bertahan dan diharapkan dapat membangkitkan berbagai kalangan yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020.Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, sembako, sampai dengan pelatihan khusus guna meningkatkan kemampuan mempertahankan dunia usaha setiap pelaku usaha. Upaya tersebut dijalankan demi mempertahankan dunia usaha dan menjaga kondisi ekonomi agar roda ekonomi dapat berputar kembali.Menurut informasi dari Kompas.com yang dikutip pada Rabu (06/01/2021), disampaikan bahwa bantuan tersebut masih disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2021. Adapun enam program bantuan yang akan dijalankan pemerintah.Adapun bantuan yang disalurkan pemerintah ditujukan kepada pelaku UMKM, karyawan atau pekerja,&nbsp; bantuan pra kerja, guru honorer sampai dengan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).&nbsp;Pada program pertama, bantuan untuk kartu prakerja. Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan konfirmasi ulang bahwa kartu pra kerja dapat dilanjutkan pada tahun 2021.Kedua, bantuan untuk subsidi listrik.&nbsp; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bernama Erick Thohir juga memastikan bahwa subsidi listrik dapat diperpanjang pada tahun 2021.Ketiga, bantuan tunai langsung (BLT) kepada pelaku UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memastikan bahwa program BLT UMKM dapat diperpanjang pada tahun 2021. Adapun jumlah uang yang disalurkan sebesar Rp 2,4 juta.Adapun syarat yang berlaku yaitu UMKM merupakan WNI, memiliki NIK dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, tidak menerima kredit modal dan investasi perbankan, bukan anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD.Keempat, program keluarga harapan (PKH). Program ini merupakan layanan pemberian bantuan sosial dengan ketentuan yang berlaku kepada Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan PKH. Adapun total penerima PKH mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Kelima, sembako diperpanjang hingga 2021. Khusus warga Jabodetabek yang semula mendapatkan bantuan sembako akan diganti menjadi bantuan berupa BLT dan tidak mendapatkan sembako.Keenam, bantuan sosial tunai (BST). Kementerian Sosial akan kembali menyalurkan BST kepada masyarakat yang terdampak pandemi hingga 2021. BST akan disalurkan kepada KPM melalui pos. Pada program BST tersebut uang tunai yang diberikan sebanyak Rp 300.000 dan akan diberikan selama empat bulan berturut-turut terhitung mulai periode Januari sampai dengan April 2021.

Pemerintah tetap berusaha memberikan beragam bantuan kepada masyarakat demi bertahan dan diharapkan dapat membangkitkan berbagai kalangan yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, sembako, sampai dengan pelatihan khusus guna meningkatkan kemampuan mempertahankan dunia usaha setiap pelaku usaha.

Pemerintah Masih Salurkan Bantuan di Tahun 2021

Halo Wajib Pajak! Tahukah kalian bahwa saat ini rokok elektronik resmi dikenakan cukai oleh pemerintah? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah meresmikan penetapan barang kena cukai pada cartridge.Seperti yang diketahui, rokok elektronik terdiri dari alat pemanas dan cairan yang disebut sebagai cartridge. Dengan demikian, cartridge resmi menjadi bagian dari hasil pengolahan tembakau lainnya atau disebut sebagai HPTL.Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2020 (PKM 176/2020), HTPL atau hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Adapun HTPL yang dibuat secara berbeda untuk menyesuaikan selera konsumen dan perkembangan teknologi saat ini.Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Syarif Hidayat mengatakan kebijakan pada pengenaan cukai cartridge rokok elektrik tersebut sudah diresmikan dalam PMK 176/2020.Syarif Hidayat juga mengatakan bahwa terdapat ketentuan baru yang juga sudah tertuang dalam kebijakan PMK 176/2020. Adapun ketentuan yang disebutkan yaitu HPTL merupakan hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris.Ketentuan tersebut dirilis untuk menyesuaikan perkembangan selera konsumen dan perkembangan teknologi terkini yang terjadi di antara konsumen. Penyesuaian yang dimaksud meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau hirup,tembakau molasses, ataupun tembakau kunyah.Adapun produk-produk rokok elektrik diantaranya yaitu cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik atau electrically heated tobacco product, kapsul tembakau atau tobacco capsule, hingga cairan dan pemanas dalam satu kesatuan atau cartridge.Dalam hal ini, pemerintah memastikan kembali bahwa pada ekstrak ataupun esens tembakau yang disebutkan dalam kebijakan PMK 176/2020 termasuk dan disediakan kepada konsumen dalam kemasan penjualan eceran yang kemudian dikonsumsi dengan cara memanaskan cairan tembakau dengan alat pemanas elektrik. Kemudian, asap yang dihasilkan tersebut dihirup oleh konsumen.Selain itu, pada kebijakan peraturan menteri keuangan tersebut juga ditegaskan kembali bahwa barang kena cukai dengan pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai yang isi kemasan ecerannya tidak sesuai.Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai pada kemasan, maka hal tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran ketentuan peraturan perundangan dalam PMK 176/2020.Adapun perluasan definisi pada barang kemasan untuk eceran melalui PMK 176/2020. Pada kebijakan sebelumnya, kemasan didefinisikan sebagai barang pelunasan cukainya yang dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya perlu dilakukan dalam satu kemasan.Sementara pada PMK baru, dikatakan sebagai kemasan apabila kemasan yang bersentuhan langsung dengan barang kena cukai dan hanya dapat dibuka pada satu sisi.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2020 (PKM 176/2020), HTPL atau hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Adapun HTPL yang dibuat secara berbeda untuk menyesuaikan selera konsumen dan perkembangan teknologi saat ini.

Rokok Elektrik Resmi Dikenakan Cukai

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (UU 10/2020) tentang Undang-Undang Bea Materai bahwa materai tunggal senilai Rp 10.000 akan diberlakukan pada 1 Januari 2021. Namun, karena materai masih dalam proses desain dan cetak, materai tersebut belum dapat diedarkan kepada masyarakat.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menyampaikan kabar kepada Kompas.com pada Minggu (03/01/2021) bahwa otoritas fiskal saat ini masih dalam tahap melakukan desain dan cetak materai tarif tunggal.Sekedar informasi, pengenaan bea materai senilai RP 10.000 ini dirilis untuk menggantikan materai dengan tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000 yang selama ini digunakan masyarakat.Adanya pengenaan tarif tunggal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dokumen yang dikenai materai, yaitu semula dokumen senilai RP 250.000 dikenai bea materai diubah menjadi Rp 5.000.000.&nbsp;Walaupun tarif tunggal dirilis dan diberlakukan pada tahun 2021, materai dengan tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000 masih dapat berlaku selama satu tahun sebagai masa transisi sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Bea Materai.Sementara itu, Hestu Yoga Saksama kembali menyampaikan bahwa materai tarif tunggal sudah berlaku sejak 1 Januari 2021. Meski demikian, masyarakat dapat menggunakan materai dengan tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000 sampai menunggu materai tunggal rilis dan diedarkan kepada masyarakat.Adapun keunggulan dalam pemakaian materai tunggal. Keunggulan yang dimaksud terdapat kepastian hukum bagi dokumen elektrik. Dengan demikian, materai tunggal tidak hanya berlaku pada dokumen konvensional namun juga dapat berlaku pada dokumen digital dan transaksi elektronik.Dalam hal ini, otoritas fiskal masih melakukan persiapan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan guna menyesuaikan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Bea Materai. Selain itu, infrastruktur pendukung berupa aplikasi materai dokumen elektronik pun juga masih dalam proses persiapan.Sementara itu, adapun beberapa dokumen yang dikenakan bea materai Rp 10.000. Pertama, surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Kedua, akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.Ketiga, akta penjabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Keempat surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun. Bentuk yang dimaksud seperti saham, deposito, cek, obligasi, giro, bilyet, sukuk, warrant, option, dan bentuk lainnya. Kelima, dokumen lelang. Dokumen lelang yang dimaksud berupa kutipan risalah lelang, risalah lelang, kopian risalah lelang, dan grosse risalah lelang.Kebijakan yang tertuang dalam UU 10/2020 Bea Materai dilakukan demi menjalankan penyesuaian pengenaan bea materai dengan kondisi ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi informasi yang telah berkembang sangat pesat. Pemerintah akan terus berpegang teguh atas asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pada materai tunggal demi kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (UU 10/2020) tentang Undang-Undang Bea Materai bahwa materai tunggal senilai Rp 10.000 akan diberlakukan pada 1 Januari 2021. Namun, karena materai masih dalam proses desain dan cetak, materai tersebut belum dapat diedarkan kepada masyarakat.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak