Saat ini, bantuan langsung tunai (BLT) memang sedang beredar secara resmi di antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)&nbsp; guna menangani dan memberikan keringanan perekonomian bagi yang terkena dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).Meski demikian, masyarakat harus tetap waspada dan teliti kembali mengenai informasi terkait BLT UMKM. Sebab, dikutip dari Kompas.com pada Jumat (22/01/2021)&nbsp; diinformasikan bahwa terdapat informasi palsu atau hoax mengenai BLT UMKM. Hal tersebut sudah diverifikasi oleh pihak Kompas.Pada sebuah di sosial media yaitu Facebook beredar sebuah unggahan yang mencantumkan tautan pendaftaran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro Tahap II. Nama akun yang menyebarkan unggahan tersebut bernama Yayah Arsadina Zabier.Pada unggahan tersebut diinformasikan bahwa pendaftaran online mengenai BLT tersebut sudah dibuka dan masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir elektronik pada link yang tersedia di akun tersebut. Pada formulir diminta untuk mengisi data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, nama ibu kandung, atau informasi pribadi lainnya.&nbsp;Menurut hasil penelusuran yang dilakukan Kompas, informasi yang disebarkan melalui unggahan akun Yayah itu tidak benar atau hoax.Adapun konfirmasi yang disampaikan Kompas bahwa terkait beredarnya unggahan hoax tersebut, M. Sahrul selaku Kepada Bagian Humas dan Advokasi Hukum Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menegaskan bahwa informasi pada unggahan di media sosial tersebut tidaklah benar. Kabar ini disampaikan pada Rabu (20/1/2021).Pasalnya, kementerian koperasi dan UKM tidak akan mungkin dan tidak akan pernah meminta data pribadi secara langsung kepada penerima Banpres produktif. Sekali lagi, masyarakat perlu lebih selektif dan berhati-hati dalam membaca informasi, berita atau kabar lainnya terutama terkait BLT UMKM. Sebab, penipuan yang mengatasnamakan Banpres sedang marak di media sosial.Dengan demikian, akan lebih baik apabila masyarakat mengecek langsung media sosial resmi dan situs resmi Kemenkop UKM untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai BLT UMKM. Informasi yang diunggah selain situs resmi Kemenkop UMKM perlu diwaspadai kembali.Kemudian, Sahrul meminta kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk menunggu informasi dari media sosial resmi Kemenkop UKM di @kemenkopukm atau dari Dinas Koperasi di tingkat daerah.&nbsp;Dari artikel ini ditegaskan kembali untuk para pembaca bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan Kompas, unggahan terkait Pendaftaran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro tahap II adalah hoax.Perlu diingat kembali bahwa Kemenkop UKM tidak akan pernah meminta data pribadi secara langsung kepada penerima Banpres produktif.&nbsp;Selain pembahasan hoax terkait BLT UMKM tersebut. Menteri Koperasi dan UKM teten Masduki mengabari bahwa mengenai hasil survei monitoring yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa sebanyak 1.261 responden merupakan pelaku UMKM yang memanfaatkan dana Banpres untuk kegiatan produktif dan pembelian bahan baku.

Masyarakat harus tetap waspada dan teliti kembali mengenai informasi terkait BLT UMKM. Sebab, terdapat informasi palsu atau hoax mengenai BLT UMKM. Hal tersebut sudah diverifikasi oleh pihak Kompas.

Waspadai Hoax Terkait Informasi BLT UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting sebagai tulang punggung ekonomi Tanah Air. Mengetahui fakta tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan terus mendukung digitalisasi UMKM dengan mengajak seluruh inovator muda demi mencapai perubahan tersebut. Pelaku UMKM dapat menggunakan sosial media atau platform digital guna merealisasikan transformasi pasar digital UMKM.Ikhsan Ingratubun sebagai Ketua Asosiasi UMKM Indonesia mewakili permintaan pelaku UMKM bahwa saat ini mereka membutuhkan pengembangan platform khusus bagi UMKM. adapun pengembangan yang dibutuhkan seperti akses internet di daerah hingga sistem pembayaran (payment).Pernyataan Ikhsan Ingratubun disampaikan melalui webinar bertajuk Diskusi Webinar Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional pada Senin (18/01/2021).Seperti yang diketahui, ada berbagai macam produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan mutu yang tidak kalah dari produk asing. Namun, sayangnya masih banyak UMKM khususnya di daerah yang belum mendapat akses internet. Dengan demikian, akan sulit bagi mereka untuk memasuki pasar digital apabila akses internet mereka belum memadai.Selain meminta dukungan pemerintah, Ikhsan Ingratubun juga mengajak pelaku UMKM untuk dapat kreatif dan inovatif dalam mengkreasikan produk-produk yang dimiliki dan melakukan transformasi bisnis dengan tujuan dapat tetap mempertahankan usaha mereka khususnya di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).Seperti yang diketahui, selama pandemi ini berlangsung, ada banyak para pelaku UMKM yang mengalami penurunan dalam bisnis mereka hingga gulung tikar. Hal ini bahkan tidak hanya dirasakan UMKM, karena banyak pihak dari berbagai sektor juga mengalami kondisi tertekan tersebut.Dengan demikian, demi mempertahankan usaha para UMKM, diperlukan suatu reformasi agar roda ekonomi dapat berputar kembali. Pasar digital tersebut dilakukan guna mencapai pasar internasional, sehingga produk-produk Indonesia tidak kalah saing dengan negara lain seperti Amerika, China, Malaysia, dan lain sebagainya.Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa saat ini keterlibatan UMKM Indonesia dalam ekspor hanya mencapai 14,7 persen dan global value chain hanya sebesar 6,3 persen.Sekedar informasi, global value chain atau rantai nilai global merupakan suatu fenomena yang mana masing-masing negara berperan sebagai penyedia bahan baku, produk, dan barang jadi.Menurut riset yang dilakukan Kartika Wirjoatmodjo, terdapat tiga tantangan yang kini masih dihadapi UMKM Indonesia. Pertama, kapabilitas UMKM dalam negeri. Bagaimanapun juga, kapabilitas UMKM terhadap kemampuan seperti mengelola keuangan dan kreasi produk harus ditingkatkan lagi dengan diadakannya pembinaan dan bimbingan.Kedua, akses pembiayaan. Meski demikian, selama lima tahun terakhir akses pembiayaan terhadap UMKM mulai terlihat meningkat. Ketiga, akses pasar domestik dan internasional dengan memanfaatkan akses internet. UMKM daerah membutuhkan akses internet berupa subsidi internet agar dapat menembus pasar digital baik nasional maupun internasional.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan terus mendukung digitalisasi UMKM dengan mengajak seluruh inovator muda demi mencapai perubahan tersebut. Pelaku UMKM dapat menggunakan sosial media atau platform digital guna merealisasikan transformasi pasar digital UMKM.

Asosiasi UMKM Minta Platform Khusus UMKM Kepada Pemerintah

Pada artikel ini pembaca akan diajak untuk mengetahui penghasilan yang tidak akan dipotong PPh Pasal 21. Sebelum memulai pembahasan ada baiknya untuk mengetahui definisi PPh 21. Yuk, disimak!Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan dalam bentuk upah, gaji, honorarium, tunjangan atau suatu pembayaran dengan nama atau bentuk apapun yang diperoleh melalui pekerjaan, jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.Pada definisi tersebut dapat diketahui bahwa apabila sudah memperoleh atau menerima suatu penghasilan, maka wajib pajak orang pribadi perlu membayar pajak PPh 21. Namun, tahukah kalian bahwa terdapat penghasilan yang tidak dipotong PPh 21?Adapun penerima penghasilan yang tidak akan dipotong PPh 21 yaitu sebagai berikut:<ol><li class="ql-align-justify">Penerima penghasilan adalah seorang pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing. Dengan demikian, penerima penghasilan merupakan orang-orang yang dibantu kepada pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia. Adapun syarat dimana penerima tidak akan dipotong PPh 21 apabila penerima seorang warga negara asing dan tidak menerima penghasilan lain di luar pekerjaan atau jabatannya di Indonesia, serta di negara bersangkutan yang memberikan perlakuan timbal balik.</li><li class="ql-align-justify">Pejabat perwakilan organisasi internasional.</li></ol> Kemudian, suatu penghasilan dapat dikategorikan sebagai tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila termasuk dalam kondisi-kondisi :<ol><li class="ql-align-justify">Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, serta beasiswa.</li><li class="ql-align-justify">Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila penerimaan dalam bentuk natura dan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau pemerintah kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan PPh Final dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.</li><li class="ql-align-justify">Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila iuran pensiun, iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaran jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.</li><li class="ql-align-justify">Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang disahkan atau dibentuk pemerintah.</li></ol> Perlu diketahui, dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan kenali juga pihak yang memotong PPh 21, yaitu :<ol><li class="ql-align-justify">Pemberi kerja.</li><li class="ql-align-justify">Bendahara dan pemegang kas pemerintah.</li><li class="ql-align-justify">Dana pensiun.</li><li class="ql-align-justify">Orang pribadi pembayaran honorarium.</li><li class="ql-align-justify">Penyelenggara kegiatan.</li></ol> Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh 21, diantaranya yaitu :<ol><li class="ql-align-justify">Pegawai tetap.</li><li class="ql-align-justify">Tenaga lepas seperti seniman, penceramah, olahragawan, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar, asuransi distributor MLM, dan kegiatan sejenisnya.</li><li class="ql-align-justify">Penerima pensiun mantan pegawai termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua.</li><li class="ql-align-justify">Penerima honorarium.</li><li class="ql-align-justify">Penerima upah.</li><li class="ql-align-justify">Tenaga ahli seperti aktuaris, penilai, notaris, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan)</li></ol>

Penerima penghasilan yang tidak akan dipotong PPh 21 adalah seorang pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Dengan demikian, penerima penghasilan merupakan orang-orang yang dibantu kepada pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia. 

Sobat Belajar : Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Ekonom Institute for Development of Communication and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan bimbingan dengan tujuan sadar akan pasar digital demi melakukan pengembangan usaha UMKM di masa pemulihan ekonomi.Bhima Yudhistira menilai bahwa pelaku UMKM selain membutuhkan bantuan tunai (BLT) atau bantuan produktif&nbsp; juga perlu diberikan bimbingan dan pendamping dalam rangka menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).Pada acara yang digelar secara virtual yang bertajuk &nbsp;Diskusi Webinar Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/01/2021), Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa UMKM perlu dibimbing dan didampingi demi bersaing atau berkompetisi dalam melakukan penjualan di sosial media atau platform digital.UMKM perlu memahami teknisnya agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyadari dan memahami kembali pasar digital. Dengan demikian, selain memberikan bantuan modal berupa uang tunai, UMKM pun juga dapat melancarkan kegiatan penjualan kepada konsumen melalui media digital.Selain itu, Sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentunya akan sangat diperlukan apabila kapasitas dalam proses pendampingan dan pembimbingan tersebut terbatas. Terlebih lagi, perbankan tidak hanya sekedar menyalurkan pinjaman atau kredit usaha rakyat, namun juga mendorong sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk menjalankan bimbingan dan pendampingan UMKM.Dengan demikian, dalam strategi tersebut, BUMN memiliki peran penting sebagai agregator guna menyerap produk UMKM untuk dipasarkan ke pasar global.Sementara itu, perbaikan akses internet juga perlu dilakukan pemerintah apalagi UMKM yang bergerak di daerah. Sebab, masih banyak pelaku UMKM yang bertempat tinggal di daerah ingin masuk ke dalam platform digital, namun hingga kini masih terbatas karena akses internet yang kurang memadai. Selain itu, UMKM yang sudah tergabung ke dalam marketplace juga perlu mendapatkan subsidi ongkos kirim.Adapun contoh lain yang mungkin dapat menjadi referensi dalam memperbaiki akses internet UMKM di daerah, Pemerintah Malaysia dalam membantu UMKM di daerah memberikan subsidi internet dengan minimum 1GB per hari bagi per unit UMKM. Dengan demikian, dapat dilihat dari contoh tersebut insentif yang diberikan pemerintah sifatnya lebih spesifik dan jelas.Sebagai Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira berharap cara-cara tersebut setidaknya dapat diterapkan di Tanah Air demi menggerakkan kembali roda ekonomi guna memulihkan ekonomi nasional.Adapun dikutip dari antaranews.com pada Selasa(19/01/2021), diinformasikan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM memberikan berbagai penawaran pelatihan kepada pelaku UMKM demi bantu bangkitkan ekonomi nasional melalui pemanfaatan media digital dalam meningkatkan kualitas produk mereka.Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bahkan menekankan untuk meningkatkan lagi kerja sama antara Kementerian atau Lembaga, pemerintah daerah, perbankan, fintech, marketplace, hingga seluruh pihak lain yang terlihat demi mematangkan digitalisasi UMKM yang akan bersaing di pasar domestik dan global.

Bhima Yudhistira menilai bahwa pelaku UMKM selain membutuhkan bantuan tunai (BLT) atau bantuan produktif  juga perlu diberikan bimbingan dan pendamping dalam rangka menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Selain BLT, UMKM Perlu Dibimbing

Media sosial berpotensi membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka memasarkan produknya. Umumnya, media sosial tersedia dari pesan instan sampai dengan situs jejaring sosial yang menawarkan pengguna untuk berhubungan, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa tatap wajah dimana saja dan kapan saja terhubung selama terdapat internet.Melihat keunggulan penggunaan media sosial tersebut, adapun kabar mengenai platform khusus UMKM yang diluncurkan secara resmi oleh Biznis.id. Budi Satria Isman selaku Founder Biznis.id saat press launch menyampaikan bahwa Biznis.id resmi meluncurkan platform khusus pelaku UMKM guna memperoleh berbagai materi pelatihan dalam mengembangkan bisnis.Bagi pelaku UMKM yang akan mengembangkan bisnis hingga memulai bisnis tentunya perlu memahami banyak hal dalam kemampuan bisnis, pemahaman terhadap market, permodalan, penggunaan teknologi, pengetahuan terhadap finansial, legalitas hingga pengembangan networking (jaringan).Sekedar informasi, Biznis.id merupakan sebuah platform pembelajaran mengenai bisnis secara digital. Pada platform tersebut, pelaku UMKM akan diberikan bimbingan terhadap pembentukan dan pembelajaran bisnis yang disampaikan oleh para mentor berpengalaman dan terkemuka di bidang bisnis.Adapun ragam kelas pembelajaran yang akan dihadirkan seperti fundamental bisnis yakni Smart Business Map, dan Value Creation hingga bidang spesifik lainnya.Selain itu, adapun materi utama yang akan disediakan kepada pelaku UMKM mengenai Finance dan Human Capital. Materi tersebut yang membahas mengenai Managing Working Capital, Cash Flow Management, Understanding Financial Report, Smart Interview, Coaching Skills, dan lain-lain.Biznis.id akan terus melakukan peluncuran kelas baru guna memperkuat pemahaman fundamental bisnis serta melengkapi kemampuan-kemampuan spesifik para entrepreneur.dapun materi pelatihan kemampuan akan disampaikan oleh para mentor yang merupakan praktisi terkemuda dan berpengalaman di bidang bisnis seperti Budi Satria Isnal yang merupakan Business and Management Expert, Mantan CEO Sari Husada yang merupakan bagian dari Danone Group dan Group Director Coca Cola Amatil), Roy Soeradji yang merupakan Retail Management and FMCG Expert dan masih banyak.Selain itu, adapun kabar mengenai industri Food and Beverage (makanan dan minuman) produk rumahan diwajibkan untuk memiliki sertifikat SPP-IRT. Perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan salah satu perizinan yang wajib diurus bagi pelaku UMKM PIRT.PIRT adalah sebuah syarat yang wajib dimiliki apabila seseorang ingin akan menjalankan usaha di rumah (industri rumah) di bidang makanan dan minuman. Bentuk perizinan yang dimaksud berupa sertifikat SPP-IRT.Sertifikat SPP-IRT tersebut bersifat wajib karena dapat dijadikan sebagai penjamin dan barang bukti bahwa produk yang dimiliki orang pelaku UMKM aman dan layak dikonsumsi pelanggan. Serta, adanya sertifikasi tersebut dapat mempermudah pelaku UMKM menjual produk yang mereka miliki secara meluas. Sertifikat tersebut diterbitkan Bupati/Wali kota melalui Dinas Kesehatan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tiap daerah.

Media sosial berpotensi membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka memasarkan produknya. Umumnya, media sosial tersedia dari pesan instan sampai dengan situs jejaring sosial yang menawarkan pengguna untuk berhubungan, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa tatap wajah dimana saja dan kapan saja terhubung selama terdapat internet.

Platform Resmi Khusus UMKM Belajar Kembangkan Bisnis

Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sebuah webinar pada Senin (18/01/2021) menyampaikan bahwa dalam melakukan pembiayaan dan pemberdayaan usaha ultra mikro (UMi) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BUMN akan segera melakukan pembentukan perusahaan induk atau disebut dengan holding BUMN.Adapun pihaknya menargetkan holding BUMN tersebut kepada 57 juta pelaku UMKM yang terdapat di Tanah Air. Pada gagasan integrasi holding ultra mikro tersebut sudah disampaikan kepada BRI, Pegadaian, dan PNM yang mana holding tersebut ditargetkan kepada 57 juta nasabah UMi. Sementara itu, sekitar 30 juta diantaranya masih belum memiliki akses keuangan formal.Tujuan utama dalam rencana pembentukan holding BUMN demi melakukan pembiayaan dan pemberdayaan UMi, serta menciptakan ekosistem agar semakin banyak pelaku usaha UMi yang memiliki akses keuangan formal.Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa terdapat tiga hal utama dalam menerapkan holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Pada poin tersebut diharapkan dapat terciptanya efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN yang terlibat.Kedua, sinergi jaringan. Hal ini perlu dilakukan agar ekspansi usaha dapat dilakukan dengan biaya yang lebih terjangkau. Dengan demikian, biaya pelayanan (cost of serve) dan acquire customer dapat menjadi lebih murah.Sekedar informasi, cost of fund adalah suatu biaya yang harus dibayar bank atau lembaga keuangan atas penggunaan uang dengan sumbernya dari pihak lain seperti bank atau nasabah.Sedangkan, acquire customer adalah suatu proses dalam mendatangkan pelanggan atau klien baru kepada suatu bisnis yang dimiliki pebisnis dengan tujuan menciptakan strategi akuisisi yang sistematis dan berkelanjutan agar dapat beradaptasi mengikuti tren.Ketiga, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksikan untuk menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Tanah Air. Dengan demikian, poin ketiga memunculkan pusat data UMKM sebagai sumber data UMKM dengan skala nasional. Adanya pemusatan data UMKM dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan berbagai program kepada UMKM secara akurat.Adanya pembentukan holding BUMN UMi menjadi salah satu cara Kementerian BUMN dalam melakukan akselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia. Mengingat UMKM merupakan sumber ekonomi terbesar di negara. Maka dari itu, pemerintah perlu memfokuskan upaya mereka dalam meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM.Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, kini pelaku UMKM yang dapat mengakses layanan lembaga pembiayaan baru sekitar 11,11 persen. Pemerintah harus terus mendukung penciptaan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM agar pelaku usaha kecil dapat segera bangkit dan mendorong perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19.

Dalam melakukan pembiayaan dan pemberdayaan usaha ultra mikro (UMi) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BUMN akan segera melakukan pembentukan perusahaan induk atau disebut dengan holding BUMN.

Holding BUMN Menargetkan 57 Juta Pelaku UMKM

Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menyampaikan bahwa target pemerintah menarik para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih dari pemasaran tradisional menjadi digital.Pemerintah akan berupaya untuk menarik sebanyak 32 juta pelaku UMKM sampai dengan tahun 2023, dengan demikian, pemerintah akan menarik 6 juta pelaku UMKM per tahun. Upaya tersebut dilakukan pemerintah guna membuka peluang sebanyak-banyaknya untuk para pelaku UMKM.Menurut kabar dari Kompas.com, Luhut Binsar dalam peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diadakan secara virtual pada Senin (11/01/2021), disampaikan bahwa terdapat 64 juta UMKM di Tanah Air dan apabila pemerintah dapat mengalihkan 32 juta UMKM ke pemasaran digital, maka pemerintah harus mengejar target 6 juta UMKM per tahun.Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan usulan untuk pembayaran pembelian produk-produk UMKM secara keseluruhan menerapkan penggunaan kode batang atau QRIS. Usulan tersebut disambut baik oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Marves.Hal ini tentunya dapat menggiring para pelaku UMKM untuk lebih mudah dalam menerapkan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi terkini yang lebih praktis, mudah, dan efektif. Cara tersebut tentunya sangatlah baik dan dapat menjadi salah satu solusi terbaik untuk bertahan selama masa pandemi Covid-19 berlangsung.Sebab, para pelaku UMKM tetap dapat menawarkan produk-produk mereka kepada konsumen tanpa melakukan kontak secara langsung hal ini pun juga dapat dijalani sesuai protokol kesehatan. Dengan demikian, upaya ini dapat dikatakan sebagai win-win solution bagi kesejahteraan perekonomian pelaku UMKM.Tidak hanya itu, dari 6 juta UMKM yang akan dialihkan ke pemasaran digital, Luhur Binsar berharap dapat menarik UMKM yang terdapat di daerah juga. Bagaimanapun juga, UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam ekonomi Tanah Air. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila UMKM daerah juga dapat beralih ke pemasaran digital untuk mempermudah koneksi mereka kepada konsumen di luar daerah.Adapun dukungan yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk melalui berbagai ragam pembiayaan dan pemberian sarana. Mereka bahkan membuka pelatihan dan edukasi seputar pemasaran digital bagi para pelaku UMKM di daerah.Jahja Setiaatmadja sebagai Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk menyampaikan bahwa dukungan tersebut diberikan kepada UMKM karena mereka merupakan penopang ekonomi nasional. Pada fasilitas yang diberikan BCA kepada UMKM yaitu program kredit guna memberikan bantuan permodalan atau memberikan biaya yang memadai.Selain itu, adapun diberikannya bantuan berupa kelengkapan infrastruktur dalam pembayaran demi memudahkan para pelaku UMKM dalam melakukan wirausaha. Kampanye Gernas BBI tersebut memberikan pendampingan UMKM melalui kegiatan webinar inspiratif dan pemanfaatan kantor cabang BCA di Bali.

Luhut Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menyampaikan bahwa target pemerintah menarik para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih dari pemasaran tradisional menjadi digital.

Target Pemerintah Alihkan 6 Juta UMKM ke Pemasaran Digital

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjalankan peningkatan kualitas produk-produk yang dimiliki mereka agar dapat mendunia.Pada komitmen tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) periode Januari 2021 di bawah koordinasi Budi Karya.Menurut informasi yang disampaikan Kompas.com, Budi Karya dalam kampanye Gernas BBI yang digelar secara virtual pada Senin (11/01/2021), disampaikan bahwa melalui gerakan tersebut pemerintah mendorong merek nasional produk lokal yang telah dikurasi untuk menjadi UMKM Top Brand. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memajukan kualitas produk lokal dan dapat bersaing dengan produk luar.Selain itu, Budi Karya kembali menjelaskan dukungan yang diberikan sektor transportasi untuk Gernas BBI tersebut antara lain memberikan fasilitas area komersial dan display produk UMKM dalam negeri pada setiap transportasi publik seperti di terminal, stasiun, bandara, hingga pelabuhan.Kemudian, pada kebijakan lain terdapat pengalokasian area komersil di setiap transportasi bagi para pelaku UMKM dalam negeri. Serta, meningkatkan belanja barang berupa produk UMKM meliputi di lingkungan Kementerian Perhubungan hingga di lingkungan penyelenggara layanan transportasi.Adapun rekan-rekan operator pada sektor transportasi sangat antusias dan memberikan sambutan baik dalam menjalankan kampanye Gernas BBI. Bagaimanapun juga, sebagai warga Indonesia, jangan merasa malu untuk mendukung dan menggunakan produk-produk lokal. Momen ini merupakan lampu hijau dan peluang terbesar para pelaku UMKM dalam terus mengembangkan produk mereka dalam menyesuaikan kebutuhan konsumen.Adapun kampanye akan digelar di sejumlah kawasan daerah yaitu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Stasiun Gambir Jakarta, Bandara Internasional Yogyakarta Kulonprogo, dan Bandara Ngurah Rai Bali.Menurut informasi dari&nbsp; Dephub.go.id yang dikutip pada Selasa (12/01/2021), Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, para operator transportasi dan pihak terkait lain menggelar peluncuran Gernas BBI di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada Senin (11/01/2021).Adapun keberhasilan dalam meraih sebanyak 3,7 juta unit UMKM onboarding. Jumlah tersebut setara dengan 85 persen dari target. Luhut Binsar selaku Menko Marvers menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan awal mula yang positif dalam mendukung Gernas BBI.Beliau juga menyampaikan bahwa salah satu fokus utama digelarnya kampanye Gernas BBI 2021 adalah demi membangkitkan kembali perekonomian lokal. Adapun upaya-upaya yang dilakukan seperti menyebarluaskan kolaborasi dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah, media massa dan sektor swasta.Adapun tujuan digelarnya kampanye tersebut yaitu demi memperkuat industri dalam negeri dengan cara memperbaiki ekosistem berusaha bagi pelaku industri kreatif, menciptakan peluang seluas-luasnya bagi industri dalam negeri, serta memunculkan ragam potensi dalam menuangkan kreasi khas Indonesia pada produk.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjalankan peningkatan kualitas produk-produk yang dimiliki mereka agar dapat mendunia.

Upaya Kemenhub dalam Mendukung UMKM

Pemerintah membuka layanan baru mengenai biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru sebesar Rp 0 (nol rupiah) atau gratis.Presiden Joko Widodo atau dikenal sebagai Presiden Jokowi telah meresmikan layanan tersebut. Peresmian ditandai dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 (PP 76/2020) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada bagi Polri.Peresmian tersebut sudah digelar sejak 21 Desember 2020 lalu. Adapun berlakunya peraturan tersebut setelah tiga puluh hari terhitung sejak tanggal peraturan tersebut diundangkan.Sementara itu, Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, KBP Tri Julianto Djatiutomo mengatakan penerbitan dan perpanjangan SIM tidak gratis, melainkan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diberikan tarif nol rupiah.Tri Julianto kembali menegaskan bahwa layanan yang mendapat prioritas untuk dikenakan tarif nol rupiah yaitu jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa penerbitan SKCK.Kemudian, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers pada Rabu (06/01/2021) menerangkan bahwa hingga kini aturan turunan berdasarkan kebijakan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis masih dipertimbangkan pihak Polri.Menurut PP 76/2020 Pasal 7, tertuang dan dijelaskan terkait pertimbangan tertentu pada tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang dapat ditetapkan sampai dengan nol rupiah.Artinya, tidak semua tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dapat diberikan tarif nol rupiah. Sampai saat ini, Polri masih melakukan pengajian yang nantinya akan dibuat di dalam peraturan kepolisian.Adapun dibutuhkannya persetujuan dari Kementerian Keuangan mengenai persyaratan, besaran, tata cara pengenaan tarif pada kebijakan SIM gratis tersebut.Pada Pasal 1 dicantumkan jenis PNBP yang berlaku pada Polri seperti pengujian untuk penerbitan SIM baru, penerbitan perpanjangan SIM, pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi, penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK).Kemudian, penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor, penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor, penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor, penerbitan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah, dan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).Sementara itu, adapun ketentuan dan syarat tertentu bagi masyarakat yang dapat menikmati layanan perpanjangan atau pembuatan SIM dengan tarif nol rupiah.Menurut pertimbangan yang telah ditentukan meliputi penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan yang disebabkan keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, hanya kriteria-kriteria berikut ini yang dapat menikmati layanan terkait SIM tersebut.Kriteria-kriteria yang dimaksud antara lain, penikmat layanan merupakan masyarakat tidak mampu, penikmat layanan masih berstatus pelajar atau mahasiswa, penikmat layanan merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah membuka layanan baru mengenai biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru sebesar Rp 0 (nol rupiah) atau gratis. Peresmian ditandai dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 (PP 76/2020) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada bagi Polri.

Pemerintah Resmikan Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM Gratis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan rasa syukur atas tidak dilakukannya karantina wilayah atau lockdown &nbsp;sejak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu. Beliau pun mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.Walaupun demikian, Presiden Jokowi paham betul bahwa dampak pandemi memberikan pukulan besar untuk berbagai aspek termasuk perekonomian. Oleh karena itu, beliau meminta kepada masyarakat untuk terus berjuang terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).Pada kabar ini, Presiden Jokowi memberikan kembali peluang kepada para pelaku UMKM untuk tetap mempertahankan usaha mereka. Beliau memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dengan jumlah sebesar Rp 2,4 juta kepada para pelaku UMKM yang terdampak pandemi.Bantuan tersebut dialirkan dengan harapan dapat mendukung&nbsp; dan meringankan beban para pelaku UMKM selama memasarkan produk mereka dan bertahan di tengah pandemi.Para pelaku UMKM dapat melihat cara daftar, jadwal, atau bahkan cek status sebagai pemakai bantuan dengan mengakses melalui eform.bri.co.id/bpum lalu login ke laman tersebut. Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendaftarkan diri sebagai pemakai bantuan.Syarat-syarat yang dimaksud seperti pelaku UMKM merupakan WNI dan memiliki NIK dengan dibuktikan surat usulan dari pengusul, pelaku UMKM sedang tidak menerima kredit modal dan investasi dari perbankan.Kemudian, pelaku UMKM bukan berasal dari anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, atau bahkan pegawai BUMN/BUMD, serta pelaku UMKM&nbsp; dapat mengajukan diri kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah di masing-masing kabupaten atau kota.Sekedar informasi, program BLT tersebut sebelumnya dijalankan pada tahun 2020 lalu yang merupakan kelanjutan dari program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif. Program Banpres dilanjutkan kembali pada tahun 2021 melihat belum terlihat lagi kepastian dalam kondisi perekonomian Tanah Air.Adapun riset mengatakan bahwa pertumbuhan perekonomian pada tahun 2021 diragukan dapat tumbuh senilai 4 hingga 5 persen. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia bernama Didik J. Rachbini menyampaikan risetnya bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 hanya mencapai 3 persen.Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menilai bahwa perekonomian Indonesia tahun 2021 juga ditentukan oleh vaksin Covid-19.Mulai dari ketersediaan biaya vaksin sampai dengan probabilitas efektivitas pada vaksin akan sangat memberikan pengaruh besar kepada perekonomian tahun 2021. Dengan demikian, diharapkan tahun 2021, program vaksinasi dapat berjalan efektif agar perekonomian dapat tumbuh berada pada level 1,3 persen sampai dengan 2,41 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan rasa syukur atas tidak dilakukannya karantina wilayah atau lockdown  sejak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu. Beliau pun mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak