Dalam menjalankan usaha, mengatur arus kas merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan. Banyak pengusaha yang lebih mementingkan mengejar laba dan kurang memperhatikan arus kas usaha mereka.
Arus kas (cash flow) adalah arus keluar dan masuknya uang dalam kegiatan berusaha. Arus kas sama halnya seperti darah yang memompa jantung dari suatu usaha. Arus kas menjadi komponen krusial bagi bisnis UMKM. Membangun nama brand memanglah hal yang penting karena biasanya akan diikuti dengan penjualan yang bertambah dan keuntungan juga ikut bertambah. Namun, jika pengelolaan arus kas tidak diperhatikan dan tidak dikelola dengan baik, maka usaha tidak bisa bertahan lama. Tidak sedikit usaha yang tutup di tengah jalan karena tidak adanya manajemen arus kas, walau laba yang didapat besar.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Melakukan Manajemen Arus Kas</h2>
Berikut beberapa cara dalam mengatur arus kas keuangan usaha:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Evaluasi Arus Kas Masuk dan Keluar</h3>
</li>
</ul>
Arus kas dalam berusaha dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kinerja usaha, keadaaan pasar, pendanaan perusahaan, dan lain-lainnya. Pengusaha tidak bisa hanya berfokus pada keutungan yang didapat, mereka juga perlu mengatur dan melakukan evaluasi atas arus kas yang masuk dan keluar. Dengan melakukan evaluasi, pengusaha dapat mengevaluasi kemampuan arus kas di masa mendatang.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengatur Jadwal Penagihan agar Tepat Waktu</h3>
</li>
</ul>
Dalam berusaha, semakin cepat piutang usaha berputar, maka pengusaha akan memiliki lebih banyak modal. Pengusaha bisa memanfaatkan aplikasi atau program akuntansi untuk mengajukan invoice lebih awal dan untuk mengelompokkan usia piutang usaha, agar pengusaha bisa segera bertindak bila ada tagihan yang sudah jatuh tempo.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan Efisiensi Belanja Stok barang</h3>
</li>
</ul>
Ketika aktivitas bisnis sedang lesu, pengusaha perlu menunda investasi dan melakukan efisiensi biaya agar bisa mempertahankan bisnisnya. Pengusaha seharusnya tidak perlu mengeluarkan modal besar ketika bisnis sedang lesu. Pengeluaran biaya modal dapat mengakibatkan menjadi beban bagi perusahaan. Jika perlu, pengusaha dapat membuat kesepakatan dalam pembelian stok barang dengan pembayaran cicilan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Meninjau Ulang Pembayaran Utang</h3>
</li>
</ul>
Dalam berusaha, pengusaha dapat melakukan negoisasi dengan pihak supplier untuk menunda atau memperpanjang durasi pembayaran. Dengan memperpanjang masa pembayaran, pengusaha memiliki waktu yang cukup untuk pemungut piutang usaha tanpa harus dibebani biaya pembayaran kredit jangka pendek.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menyusun Laporan Arus Kas secara Berkala</h3>
</li>
</ul>
Laporan arus kas yang disusun secara berkala akan mempermudah para pengusaha untuk mengetahui keadaan arus kas usahanya dan bisa sebagai dasar pengambilan keputusan untuk ekspansi usaha. Selain itu, pengusaha akan lebih mudah mengendalikan keadaan keuangan jika laporan disusun dengan rapi dan jelas, apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk membuat laporan keuangan.
Dengan melakukan manajemen keuangan yang baik, usaha tetap dapat berjalan walau berada di tengah krisis. Pengusaha juga harus memperhatikan arus kas, karena arus kas seperti darah yang memompa jantung usaha. Jika aliran kas terhambat, maka keberlangsungan usaha pun bisa terancam.

Dalam menjalankan usaha, mengatur arus kas merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan. Banyak pengusaha yang lebih mementingkan mengejar laba dan kurang memperhatikan arus kas usaha mereka. 

Mengatur Arus Kas Usaha

Ketika membeli suatu asset/aktiva untuk perusahaan, penting untuk memperhitungkan berapa lama aset tersebut akan mengalami penurunan nilai.
Beban penyusutan atau Depreciation Expense merupakan biaya penyusutan dalam suatu aset dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat ekonomi. Penyusutan aktiva tetap ini akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan neraca. Penyusutan aktiva ini bertujuan untuk menunjukkan nilai real suatu aset. Faktor yang mempengaruhi besaran penyusutan adalah harga perolehan aset, umur ekonomis, dan nilai residu.
<h2 style="text-align: justify;">Metode-Metode Penyusutan Aktiva Tetap</h2>
Beberapa metode untuk menghitung penyusutan aktiva tetap:
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Metode Garis Lurus (Straight Line)</h3>
</li>
</ol>
Metode garis lurus adalah metode penyusutan aktiva tetap dimana beban penyusutan tiap tahunnya tetap sama sampai umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini paling umum digunakan. Metode garis lurus biasanya dipergunakan untuk menyusutkan aktiva yang kegunaannya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan, contohnya bangunan dan peralatan kantor.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method)</h3>
</li>
</ol>
Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap dimana beban penyusutan semakin menurun tiap periodenya. Metode saldo menurun terbagi menjadi dua jenis, yaitu saldo menurun tunggal dan saldo menurun ganda. Untuk perbedaannya, saldo menurun ganda nilai penyusutan diawal sebesar 2 kali dari nilai penyusutan pada metode garis lurus, sedangkan saldo menurun tunggal nominal penyusutannya tidak sebesar 2 kali dari nilai penyusutan pada metode garis lurus. Baik metode saldo menurun tunggal maupun ganda, besaran tarif penyusutan per tahun tetap.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of the Year Digit Method)</h3>
</li>
</ol>
Metode ini menggunakan cara mengambil perkiraan umur aset dan menjumlahkan digit untuk setiap tahunnya. Metode ini adalah metode yang dipercepat untuk menghitung biaya penyusutan.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Metode Penyusutan Satuan Jam Kerja (Service Hours Method)</h3>
</li>
</ol>
Metode penyusutan ini didasarkan pada bahwa berkurangnya nilai aset disebabkan berapa jam lamanya aset tersebut digunakan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li> 
<h3>Metode Penyusutan Satuan Hasil Produksi (Productive Output Method)</h3>
</li>
</ol>
Metode penyusutan ini berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang telah ditentukan. Metode penyusutan ini dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi dengan fluktuasi hasil produksi.
Pengusaha bisa menggunakan metode penyusutan manapun yang ingin diterapkan pada bisnisnya sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan aplikasinya dan perhitungan nilai penyusutan. Namun pengusaha tetap harus konsisten dalam menggunakan metode penyusutan yang diinginkan.

Ketika membeli suatu asset/aktiva untuk perusahaan, penting untuk memperhitungkan berapa lama aset tersebut akan mengalami penurunan nilai. 

Beban Penyusutan dalam Berusaha

Banyak usaha yang menetapkan target penjualan agar bisa meningkatkan kinerja mereka. Penjualan yang bisa mencapai target dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Target penjualan sangat penting untuk diterapkan. Tidak hanya menjadi tolak ukur, namun juga membantu memberikan dorongan moral kepada para pekerja.
<h2 style="text-align: justify;">Beberapa Tips Meningkatkan Target Penjualan</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menetapkan kebutuhan dan mengidentifikasi tantangan yang ada</h3>
</li>
</ul>
Sebelum menentukan target penjualan, pengusaha perlu menetapkan tujuan yang tepat dan realistis. Pengusaha harus melihat bagaimana kondisi produk yang dijual dengan taget penjualan yang akan ditentukan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menerapkan metode SMART</h3>
</li>
</ul>
SMART merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time bounded.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Specific (Spesifik), target penjualan yang ditentukan harus spesifik yang artinya target harus memiliki dasar pencapaian yang pasti</li>
<li>Measurable (Dapat diukur), target penjualan harus dapat terukur, perusahaan harus bisa mengetahui ukuran ketercapaian dari yang perusahaan tetapkan</li>
<li>Attainable (Dapat diraih), ketika perusahaan menentukan target penjualan, target tersebut harus dapat diraih.</li>
<li>Realistic (Wajar), target penjualan yang ditentukan harus realistis menyesuaikan dengan kemampuan penjualan</li>
<li>Time bounded (Terbatas oleh Waktu), target penjualan yang ditentukan harus memiliki durasi batasan waktu</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menargetkan promosi</h3>
</li>
</ul>
Promosi sangat membantu meningkatkan target penjualan. Pengusaha harus bisa memanfaatkan teknologi dengan se-efektif dan efisien mungkin agar bisa menarik perhatian target pasar sebanyak mungkin.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menggunakan Social Media</h3>
</li>
</ul>
Saat ini Social Media tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, namun juga bisa sebagai media promosi penjualan. Social Media menjadi media marketing, membantu mempromosikan produk, dan membantu mengidentifikasi lebih banyak potensi customer.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mencoba Menerapakan Strategi Bisnis yang Berbeda</h3>
</li>
</ul>
Pengusaha harus berani mengambil risiko dan mencoba keluar dari zona nyaman. Mereka harus berani mengambil risiko dengan menggunakan strategi bisnis yang berbeda. Jika mereka tidak mau, maka hasil yang didapatkan akan sama terus-menerus tanpa adanya hasil yang berbeda.

Banyak usaha yang menetapkan target penjualan agar bisa meningkatkan kinerja mereka. Penjualan yang bisa mencapai target dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Target penjualan sangat penting untuk diterapkan. Tidak hanya menjadi tolak ukur, namun juga membantu memberikan dorongan moral kepada para pekerja.

Tips Meningkatkan Target Penjualan

E-billing adalah sistem yang digunakan untuk membayar pajak secara online. E-billing ini dibuat dengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, sehingga Wajib Pajak tidak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan membayar secara manual menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP).
Nah sebelum bisa membayar pajak secara online, wajib pajak harus mempunyai kode billing terlebih dahulu. Kode billing itu sendiri adalah kode identifikasi yang digunakan pada sistem billing atas jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Melakukan Registrasi e-Billing melalui Aplikasi Sobat Pajak</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Mengunduh aplikasi Sobat Pajak melalui Google Play Store (saat ini hanya terdapat di versi android)</li>
<li>Buka aplikasi Sobat Pajak, jika belum memiliki akun maka pengguna harus mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan klik &ldquo;Daftar&rdquo; dan mengisi informasi data diri. Setelah melakukan registrasi, pengguna perlu melakukan aktivasi akun dengan mengklik link aktivasi yang dikirim melalui email</li>
<li>Login dengan menggunakan email/username dan password yang sudah didaftarkan tadi.</li>
<li>Setelah masuk, pilih layanan &ldquo;Sobat Setor&rdquo;</li>
<li>Pilih Jenis pajak yang ingin disetor, kemudian isi formulir tersebut. Jika sudah, klik &ldquo;Simpan &amp; Generate ID Billing&rdquo;</li>
<li>Setelah melakukan generate ID Billing, ID Billing akan diproses terlebih dahulu. Jika status berubah menjadi &ldquo;ID Billing Tersedia&rdquo;, pengguna bisa mengklik tombol strip 3 pada ID Billing tersebut dan klik &ldquo;Selengkapnya&rdquo;, akan terlihat rincian Nomor ID Billing, masa berlaku ID Billing, dan rincian pajak yang disetor.</li>
<li>Jika ID Billing sudah tersedia, maka pengguna dapat langsung menyetor pajak</li>
<li>Setelah selesai melakukan penyetoran, klik tombol strip 3 pada ID Billing tersebut dan klik &ldquo;Cek Pembayaran&rdquo;</li>
<li>ID Billing yang sudah disetor tadi, akan berpindah ke tab &ldquo;Sudah Bayar&rdquo; dan pengguna akan mendapatkan bukti pembayaran dan NTPN</li>
</ol>
Itulah cara untuk registrasi E-billing dengan aplikasi Sobat Pajak untuk menyetor pajak. Fasilitas ini untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dimana pun dan kapan pun yang merek inginkan.

E-billing adalah sistem yang digunakan untuk membayar pajak secara online. E-billing ini dibuat dengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, sehingga Wajib Pajak tidak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan membayar secara manual menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP). 

Cara Melakukan Registrasi E-Billing

Dalam pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur), wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP.
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang terdiri dari 13 digit dan menjadi syarat dalam pembuatan e-faktur. NSFP ini dilampirkan bersama dengan kode faktur pajak yang diletakkan pada awal nomor seri. Kode Faktur Pajak terdiri dari dua digit kode transaksi dan satu digit kode khusus. Untuk mendapatkan NSFP ini, PKP dapat mendapatkannya secara offline dan secara online.
<h2>A. Secara Offline</h2>
PKP bisa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan untuk melakukan pengajuan NSFP. Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh:
<ol style="text-align: justify;">
<li>PKP harus mengajukan surat permohonan untuk kode aktivasi dan password kepada KPP tempat PKP dikukuhkan.</li>
<li>PKP harus telah melapor SPT Masa ppn untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berurutan pada tanggal PKP mengajukan permhonan NSFP</li>
<li>PKP akan diberikan kode aktivasi dan password jika telah memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Ditjen Pajak No.PER-05/PJ/2012 dan telah diverifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.03/2012. Kode aktivasi dan password akan dikirim melalui email PKP yang tertulis di surat permohonan yang dibuat PKP</li>
<li>Jika sudah menerima kode aktivasi dan password, PKP bisa meminta NSFP dengan formulir yang disediakan oleh KPP</li>
</ol>
<h2>B. Secara Online</h2>
Sekarang PKP juga bisa meminta NSFP secara online, dengan menggunakan aplikasi yang bernama e-Nofa. E-Nofa adalah website yang digunakan untuk melakukan permohonan NSFP secara online. PKP tidak perlu repot-repot datang ke KPP dan mengantri dengan adanya e-Nofa ini. Namun sebelum melakukan pengajuan NSFP di aplikasi e-Nofa, PKP harus persyaratan yang ada:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pengusaha sudah harus terdaftar dan dikukuhkan menjadi PKP</li>
<li>Mempunyai Sertifikat Elektronik Pajak (e-sertifikat). E-sertifikat ini dapat didapatkan dengan mengajukannya ke KPP tempat PKP terdaftar. Masa berlaku e-sertifikat hanya 2 tahun sejak diterbitkan, PKP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan yang baru sebelum masa berlaku habis. Isi dari e-sertifikat itu sendiri adalah identitas resmi WP dari DJP dan tanda tangan digital.</li>
<li>Mempunyai kode aktivasi dan password. Untuk mendapatkan kode aktivasi dan password ini, PKP harus mendatangi KPP dan mengisi formulir permintaan kode aktivasi dan password.</li>
</ul>
Jika PKP sudah memiliki kode aktivasi dan password, selanjutnya PKP harus menginstal sertifikat elektronik terlebih dahulu, berikut langkah-langkahnya:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Login akun melalui <a href="efaktur.pajak.go.id/login">efaktur.pajak.go.id/login</a></li>
<li>Setelah masuk ke halaman website, pilih menu &ldquo;Download Sertifikat Digital&rdquo;</li>
<li>Pada halaman tersebut, akan muncul informasi masa berlaku sertifikat elektronik</li>
<li>Klik &ldquo;Unduh&rdquo; untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang berformat akhiran .p12</li>
</ol>
Jika sudah menginstal sertifikat elektronik, selanjutnya PKP sudah bisa melakukan pengajuan NSFP, berikut tahapannya:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Login akun melalui <a href="efaktur.pajak.go.id/login">efaktur.pajak.go.id/login</a></li>
<li style="text-align: justify;">Setelah masuk ke halaman website, pilih menu &ldquo;Permintaan NSFP&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Masukkan sertifikat elektronik yang sudah diunduh tadi dan klik OK</li>
<li style="text-align: justify;">Jika muncul pemberitahuan Your connection is not private, pilih &ldquo;Advanced&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah itu pilih &ldquo;Proceed to efaktur.pajak.go.id (unsafe)&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Di halaman selanjutnya, PKP mengisi informasi yang dibutuhkan dan jumlah NSFP yang diminta. Kemudian klik &ldquo;Proses&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Akan muncul pemberitahuan jika permohonan NSFP disetujui dan surat dapat diunduh, pilih &ldquo;OK&rdquo; maka browser akan mengunduh otomatis NSFP yang diberikan</li>
</ol>

Dalam pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur), wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP. 

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan Cara Mendapatkannya untuk PKP

Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tentu erat kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PKP memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, beberapa diantaranya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Menjadi pemungut PPN dan PPnBM yang terutang</li>
<li>Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan dan juga menyetorkan PPnBM</li>
<li>Melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang</li>
</ul>
Selain itu ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan ketika pengusaha ingin memutuskan menjadi PKP, yaitu
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar</li>
<li>Daya saing berkurang karena harga jual otomatis meningkat karenaa harus melakukan pemungutan PPN dari lawan transaksi atas BKP dan/atau JKP</li>
</ul>
Keuntungan Menjadi PKP
Dengan menjadi PKP, pengusaha tentu juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Usaha yang dimiliki akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan besar lain. Dengan adanya PKP akan memudahkan untuk bertransaksi karena dapat menerbitkan faktur Pajak dan mengkreditkan Faktur Pajak. Berikut beberapa keuntungan lainnya menjadi PKP:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dengan menjadi PKP, pengusaha dianggap memiliki usaha yang legal secara hukum dan tertib membayar pajak</li>
<li>Usaha yang dijalankan akan dianggap besar dan status PKP sangat berpengaruh ketika menjalin kerja sama dengan perusahaan lain</li>
<li>Dapat bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang yang diadakan pemerintah</li>
<li>Efisiensi produk meningkat dikarenakan beban produksi dan investasi BKP/JKP akan ditanggung oleh konsumen akhir.</li>
</ul>
Syarat Menjadi PKP
Tidak semua pengusaha bisa dikukuhkan menjadi PKP. Sebelum mengajukan permohonan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin dikukuhkan menjadi PKP
<ul style="text-align: justify;">
<li>Omzet dalah satu tahun buku lebih dari Rp 4,8 miliar. Namun, jika pengusaha memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar, pengusaha tetap bisa mengajukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Perlu diperhatikan pengusaha harus siap menanggung konsekuensinya ketika menjadi PKP.</li>
<li>Melewati proses survei yang dilakukan oleh pihak KPP atau tempat WP terdaftar</li>
<li>Melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk pengajuan PKP</li>
</ul>
Setelah pengusaha sudah resmi dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak wajib membuat Pajak Masukan, Pajak Keluaran, e-Faktur pajak dan SPT masa PPN, bayar PPN, dan e-filling PPN. Pengusaha tidak perlu khawatir jika merasa kesulitan karena saat ini sudah banyak aplikasi pendukung untuk menghitung PPN dan membuat faktur dan SPT masa PPN tersebut.

Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Menjadi Pengusaha Kena Pajak dan Fungsinya

Dalam kegiatan jual-beli barang, terutama transaksi jual-beli online, pasti ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan atau bahkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen.&nbsp; Tentu proses retur atau proses pengembalian barang akan terjadi.
Retur adalah kegiatan pengembalian barang yang dilakukan oleh konsumen dikarenakan barang yang mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi, bisa saja barang yang diterima mengalami cacat/kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Tentunya hal ini akan merugikan pihak penjual dikarenakan barang yang diterima harus dikembalikan ke penjual dalam keadaan tidak sempurna sehingga tidak bisa dijual ke pembeli lain. Selain itu, penjual harus menanggung biaya untuk pengiriman atas barang tersebut. Dengan ini penjual perlu belajar untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan packing.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Retur dalam Transaksi Jual-Beli</h2>
Istilah retur dalam kegiatan transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Retur Pembelian</h3>
</li>
</ul>
Retur Pembelian merupakan kegiatan pengembalian barang dari pembeli kepada penjual biasanya disebabkan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai. Dalam retur pembelian, utang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang.
<ol style="text-align: justify;">
<li>Retur Pembelian secara kredit, pengembalian barang yang dilakukan dari transaksi penjual kepada pembeli secara kredit dengan cara diangsur dan lunas sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati.</li>
<li>Retur Pembelian secara tunai, pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli secara tunai dan transaksi langsung dicatat di arus kas dengan catatan barang bisa diretur.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Retur Penjualan</h3>
</li>
</ul>
Retur Penjualan merupakan penerimaan barang oleh penjual yang telah dikembalikan oleh pembeli. Retur penjualan bisa terjadi jika terjadi kesalahan dari penjual dalam mengirim barang, seperti kesalahan spesifikasi barang yang dikirim. Retur penjualan membuat piutang atau tagihan dari pihak penjual kepada pembeli berkurang. Saat pencatatan jurnal retur penjualan, kolom debit diisi dengan akun retur penjualan sedangkan kolom kredit diisi dengan piutang dagang.
Agar tidak ada kesalahan spesifikasi dalam pengiriman, pihak penjual harus lebih berhati-hati dalam memilih spesifikasi barang sebelum dikirim kepada penjual.
Retur penjualan dan retur pembelian ini umum terjadi dalam kegiatan transaksi jual-beli. Namun, jika terdapat unsur kesengajaan dari pihak penjual mengirim barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai maka penjual dapat terjerat hukum. Hal ini tertuang dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kegiatan jual-beli barang, terutama transaksi jual-beli online, pasti ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan atau bahkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen.  Tentu proses retur atau proses pengembalian barang akan terjadi.

Retur Penjualan dan Retur Pembelian dalam Kegiatan Jual-Beli

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program dimana Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang belum atau tidak diungkap.
PPS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana program ini hampir sama dengan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty Program) yang dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2016/2017. PPS ini berlangsung selama 6 bulan yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022.
<h2 style="text-align: justify;">Kriteria Peserta PPS</h2>
Dalam pelaksanaannya PPS, terdapat dua jenis kebijakan dalam PPS yaitu, Kebijakan I dan Kebijakan II.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kebijakan I ini diperuntukkan untuk peserta Wajib Pajak peserta Tax Amnesty, sehingga Wajib Pajak Badan (WP Badan) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat mengikuti Kebijakan I ini. Kebijakan I ini diperuntukkan untuk WP mengungkapkan aset / harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan atau dilaporkan saat mengikuti program Tax Amnesty 2016-2017.</li>
<li>Kebijakan II ini hanya diperuntukkan untuk WPOP, WP Badan tidak dapat mengikuti Kebijakan II ini. Kebijakan II ini diperuntukkan untuk WPOP yang ingin mengungkapkan aset yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Selain itu, WPOP harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat Mengikuti PPS</h2>
Tentunya dalam mengikuti PPS ini akan mendapatkaan manfaat kepada mereka yang mengikuti program ungkap harta ini. Pertama, wajib pajak terbebas dari sanksi administratif dan mendapat perlindungan data. Kedua, data harta yang diungkapkan lewat Surat Pemberitahuan harta Bersih (SPPH) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, hingga penuntuta pidana wajib pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kebijakan I</h3>
<ul>
<li>Tidak terkena sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, yaitu 200% dari PPh yang kurang dibayar</li>
<li>Data atau informasi yang sumbernya dari SPPH dan lampirannya diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP yang tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan pidana terhadap WP.</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3>Kebijakan II</h3>
<ul>
<li>Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap;</li>
<li>Data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Tarif PPS</h2>
Tarif PPS dibedakan menjadi 2 skema, berikut penjelasannya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kebijakan I diperuntukkan WPOP dan WP Badan yang merupakan peserta tax amnesty dengan basis harta dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan ketika mengikuti tax amnesty. Besar tarif pajak yang dikenakan:
<ul>
<li>11% untuk deklarasi Luar Negeri;</li>
<li>8% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;</li>
<li>6% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Wilayah NKRI.</li>
</ul>
</li>
<li>Kebijakan II diperuntukkan WPOP dengan basis pengungkapan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020 yang belum dilaporkan pada SPT Tahun 2020. Besar tarif pajak yang dikenakan:
<ul>
<li>18% untuk deklarasi Luar Negeri;</li>
<li>14% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;</li>
<li>12% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Wilayah NKRI.</li>
</ul>
</li>
</ul>
PPS ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban yang belum dilakukan secara sukarela. Program ini dilai menjadi momen yang tepat bagi para wajib paja yang ingin memperbaiki kepatuhan perpajakannya. Dengan mengikuti program PPS, peserta bisa mengamankan aset-aset yang dimiliki serta mendapatkan manfaat-manfaat yang sudah ada.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program dimana Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang belum atau tidak diungkap.

Berakhir 30 Juni, Yuk Ikut Program Pengungkapan Sukarela

Saat ini cryptocurrency sudah menjadi alat investasi yang umum. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menaruh sebagian uangnya di cryptocurrency sebagai penghasilan tambahan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani resmi mengenakan pajak pada transaksi cryptocurrency atau aset crypto, seperti Bitcoin, Ethreum sampai Dogecoin di Indonesia. Pajak yang dikenakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan aset crypto. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2022.
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Crypto</h2>
Pajak PPN dikenakan pada trasaksi crypto dari penjual kepada konsumen. Pajak ini ditarik oleh lembaga yang menyediakan jual-beli aset crypto. Para pedagang fisik aset crypto legal yang teregulasi di Bappebti memiliki kewajiban untuk memungut PPN dan PPh setiap investor yang melakukan transaksi jual beli. Besar tarif PPN yang dikenakan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>1% dari PPN dikalikan dengan nilai transaksi aset crypto bila Penyelenggara Perdangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merupakan pedagang fisik crypto.</li>
<li>2% dari PPN dikalikan dengan nilai transaksi aset crypto bila PPMSE bukan merupakan pedagang fisik</li>
<li>1,1% dari PPN dikalikan dengan nilai konversi aset crypto atas jasa mining sudah verifikasi transaksi aset</li>
</ul>
Pemungutan PPN ini dilakukan ketika:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembeli aset crypto melakukan pembayaran kepada PPMSE</li>
<li>Pertukaran aset crypto kepada akun pihak lain atau tukar-menukar sesame aset crypto</li>
<li>Pemindahan aset crypto ke akun pihak lain dalam hal ini transaksi tukar-menukar aset crypto dengan barang lain selain crypto.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Pajak Penghasilan atas Crypto</h2>
Kemudian PPh dikenakan kepada PPMSE atau perusahaan digital yang mendapat penghasilan dari penjualan aset crypto serta kepada penambang (miner) aset crypto. PPh yang dikenakan berupa PPh Pasal 22 dengan tarif:
<ul>
<li style="text-align: justify;">0,1% dari nilai transaksi aset crypto tidak termasuk PPN dan PPnBM, dimana PPMSE telah mendapat persetujuan dari pemerintah menjual aset crypto</li>
<li style="text-align: justify;">0,2% dari nilai transaksi aset crypto tidak termasuk PPN dan PPnBM, dimana PPMSE tidak mendapat persetujuan dari pemerintah menjual aset crypto</li>
<li style="text-align: justify;">0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penambang aset crypto (miner), tidak termasuk PPN dan PPnBM.</li>
</ul>

Saat ini cryptocurrency sudah menjadi alat investasi yang umum. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menaruh sebagian uangnya di cryptocurrency sebagai penghasilan tambahan. 

Punya Investasi Crypto? Jangan Lupa Bayar Pajak

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaaan tersebut. Laporan keuangan berisi semua pencatatan transaksi dan pencatatan uang yang telah terjadi dalam perusahaan tersebut.
Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan ini tentunya untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut dalam periode yang ditentukan. Laporan tersebut tentu akan berguna untuk para pelaku usaha dan atau pemilik usaha.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Laporan Keuangan</h2>
Menurut Standar Akutansi Keuangan di Indonesia, ada 5 jenis laporan keuangan yang biasa digunakan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Laporan Laba Rugi (Income Statement)</h3>
</li>
</ul>
Laporan laba rugi biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalam untung atau rugi. Laporan laba rugi ini berfungsi untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Di dalam laporan ini juga mengandung informasi berupa pendapatan, pengeluaran, serta beban pajak yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan langkah selanjutnya dalam berbisnis
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Laporan Neraca (Balance Sheet)</h3>
</li>
</ul>
Laporan neraca bisa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Laporan ini berfungsi untuk menaksirkan keuangan peruahaan seperti aset, liabilitas (kewajiban), dan ekuitas (modal). Dimana dalam membuat neraca, harus menggunakan persamaan dasar akuntansi.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Laporan Perubahan Modal</h3>
</li>
</ul>
Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan aktiva bersih perusahaan selama satu periode. Komponen yang dibutuhkan untuk membuat laporan ini adalah modal yang dimiliki di awal periode, pengambulan dana dari pemilik usaha, dan total laba rugi dalam periode tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)</h3>
</li>
</ul>
Laporan arus kas berisi informasi mengenai aliran arus kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain memberi informasi aliran arus kas, laporan ini juga berfungsi sebagai indicator untuk memprediksi arus kas yang mendatang. Laporan arus kas ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Aktivitas Operasi (Operating Activities), jurnal laporan arus kas yang berisi kegiatan operasional perusahaan, seperti kegiatan penjualan, pembayaran sewa, pembayaran gaji, dan lain-lain</li>
<li>Aktivitas Investasi (Investing Activities), jurnal laporan arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap.</li>
<li>Aktivitas Pendanaan (Financing Activities), jurnal laporan arus kas yang berasal dari penambahaan modal perusahaan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<h3>Catatan Atas Laporan Keuangan</h3>
</li>
</ul>
Catatan ini biasanya dibuat oleh perusahaan yang berskala besar atau yang sudah go-public. Catatan ini berguna untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait keuangan suatu perusahaan, dimana biasanya memiliki isi yang sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaaan tersebut. Laporan keuangan berisi semua pencatatan transaksi dan pencatatan uang yang telah terjadi dalam perusahaan tersebut.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak

Sekilas Sobat Pajak

Alamat