Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pada pembayaran pajak daerah. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan tiga buah kebijakan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta dengan harapan dapat memberikan keringanan pada para wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran pajak.Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Edi Sumantri di Jakarta, Senin, 27 April 2020, mengatakan “Kebijakan tersebut diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda akibat bencana wabah covid-19 dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan.”Kebijakan Pertama, Pembebasan dari sanksi administrasi Pajak Daerah yang dikarenakan terjadinya pelanggaran administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, denda, dan lain sebagainya. Hal tersebut diputuskan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak 3 April 2020, Sampai pada tanggal 29 Mei 2020. Selain itu, kebijakan tersebut secara otomatis diberikan oleh sistem untuk seluruh jenis pajak daerah tanpa terkecuali. Para wajib pajak tidak perlu membuat pengajuan permohonan untuk menikmati fasilitas dari kebijakan tersebut.&nbsp;Kebijakan Kedua, Kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020 di tiadakan sehingga disamakan dengan PBB-P2 pada tahun 2019. Penghapusan sanksi seperti kebijakan pertama juga berlaku. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2020.Kebijakan Ketiga, Pengurangan pokok pajak daerah, khususnya untuk para pelaku usaha yang terkena dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pengurangan tersebut berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB). Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, mengatakan bahwa “Pengurangan ini dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB).”Terlepas dari penjelasan kebijakan yang diberikan, Edi Sumantri memberikan himbauan kepada seluruh wajib pajak untuk menggunakan kebijakan yang telah diberikan tersebut dengan bijak. Ia mengatakan “Kami menghimbau kepada wajib pajak untuk aktif dalam memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini. Sehingga dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya, namun juga tetap menaati arahan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah covid-19. Kami juga berharap agar para wajib pajak dengan kesadaran tinggi melakukan pembayaran PBB-P2 tahun 2020 dengan tidak menunggu waktu jatuh tempo.”

Tiga Kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta Selama Masa PSBB 

Pasal 23 A UUD 1945 berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”Pajak bersifat wajib dan memaksa bagi warga negara yang sudah masuk kriteria Wajib Pajak. Warga Negara Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa nantinya akan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.Pernakah terpikirkan bagaimana negara dapat menagih warga negaranya untuk membayar pajak?Pada dasarnya, negara mencoba untuk mencakup seluruh warga negara yang seharusnya membayar pajak dan menjadikan mereka Wajib Pajak. Upaya untuk meningkatkan kesadaran diri Wajib Pajak juga dilakukan oleh negara. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuluhan ataupun dengan pemberian informasi akan pentingnya membayar pajak. Setelah berbagai upaya telah dilaksanakan negara, realitanya masih banyak warga yang melanggar ketentuan pembayaran pajak. Di saat itu, negara perlu hadir untuk menagih haknya akan pembayaran pajak. 3 Jenis Penagihan PajakTerdapat 3 jenis penagihan pemabayaran pajak yang dapat dilakukan negara yaitu :1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penagihan PasifPenagihan pasif adalah penagihan yang dilakukan dengan menerbitkan surat-surat seperti Surat Tagihan Pajak, SK Pembetulan dan lain-lain. Fiskus hanya memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang adanya utang pajak pada proses penagihan pasif ini. Setelah satu bulan sejak pemberian surat tidak ada tindak lanjur dari Wajib Pajak berupa pembayaran, maka fiskus akan melakukan penagihan dengan cara lain.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penagihan AktifPenagihan aktif adalah penagihan yang dilakukan setelah penagihan pasif telah dilakukan. Fiskus sangat berperan aktif dalam proses ini khususnya dalam tindakan sita dan lelang.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penagihan Seketika dan SekaligusPenagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal terakhir pembayaran pajak. Penagihan pajak ini juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak. Penagihan ini dilakukan agar mencegah kemungkinan terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Pada saat pelaksanaan penagihan ini Wajib Pajak masih belum membayar maka fiskus akan menunggu hingga tanggal jatuh tempoProses penagihan pajak1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat TeguranSurat Teguran ini diedarkan setelah tujuh hari pembayaran pajak jatuh tempo. Ini dilakukan agar Wajib Pajak dapat melunasi pembayaran tanpa perlu dilakukan penagihan secara paksa. 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat PaksaSurat Paksa diberikan setelah 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran. Penerbitan surat ini dibebankan biaya sebesar Rp. 25.000. Jika Surat Paksa ini sudah diberikan dan Wajib Pajak tidak melunasi dalam waktu 2x24 jam maka dilakukan tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri bahkan penyanderaan.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat SitaSurat sita menyusul surat paksa setelah 2x24 jam surat paksa diterbitkan. Surat sita ini bertujuan untuk menyita barang milik Wajib Pajak bersangkutan sebagai jaminan untuk pelunasan. Wajib Pajak memiliki waktu 14 hari terhitung sejak penyitaan untuk melunasi pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak belum juga membayar, maka diterbitkan pengumuman lelang.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LelangPembayaran pajak dirasa sangat penting bagi pemerintah karena penghasilan pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi kas negara. Kas negara nantinya digunakan demi kepentingan rakyat. Mulai dari pembangunan, pendidikan dan aspek pendorong ekonomi lainnya. Wajar ketika pembayaran pajak adalah wajib dan bersifat memaksa. Penagihan pajak yang dilakukan oleh negara pun menjadi wajar melihat urgensi alokasi penghasilan pajak itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui peran pajak itu sangat besar dalam pembangunan serta pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pajak merupakan wujud dari keadilan sosial yang di ciptakan oleh negara. ini dia 3 cara negara untuk menagih pajak

3 Cara Negara Menagih Pajak

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) mreupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. IUMK diiharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.Usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam UU No.20/2008.Kriteria usaha mikro dalam UU No.20/2008 adalah: <ul><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan ; atau</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</li></ul> Kriteria usaha kecil dalam UU No.20/2008 adalah: <ul><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan ; atau</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)</li></ul> Terdapat beberapa persyaratan yang diperlukan oleh pelaku UMK untuk mendapatkan IUMK, yaitu:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Melengkapi formulir pendaftaran yang memuat identitas diri dan usaha, seperti: nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, dan jumlah modal usaha.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usahaSetelah melengkapi persyaratan yang dbutuhkan, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh pelaku UMK untuk mendapatkan IUMK, antara lain:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mengajukan permohonan perizinan dari kantor kecamatan2. Mengajukan perizinan secara online melalui <a href="https://www.oss.go.id/oss/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.oss.go.id/oss/</a>.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mengunduh NIB dan IUMK melalui <a href="https://www.oss.go.id/oss/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.oss.go.id/oss/</a>.Segala proses permohonan serta pembuatan perizinan yang dibutuhkan tersebut adalah gratis dan tidak diperbolehkan adanya retribusi. Sehingga para pelaku UMK tidak akan terbebani oleh biaya-biaya yang sering timbul saat melakukan permohonan izin usaha.&nbsp;

Kriteria dan syarat untuk mendirikan usaha mikro di Indonesia bedasarkan UU no.20 Tahun 2008

Pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Perizinan merupakan salah satu hal utama yang diperlukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terdapat beberapa jenis perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM, terlebih untuk pelaku UMKM yang bergerak dibidang makanan ataupun kosmetik yang erat dengan kesehatan manusiaPada Perpres No. 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Biaya pengurusan perizinan yang harus dibayarkan, akan ditanggung oleh APBN atau APBD. Pelaku UMKM hanya harus mengurus izin gangguan dan izin mendirikan bangunan.Terdapat beberapa izin lain yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM dan beberapa daantaranya telah digratiskan oleh pemerintah, yaitu:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat Izin Tempat Usaha (SITU)2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat Usaha Industri (IUI)3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanda Daftar Industri (TDI)Pengurusan perizinan dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Pergadangan (Diskoperindag) akan memberikan surat keterangan jika pelaku usaha yang akan membuat surat perizinan merupakan pelaku UMKM yang telah memiliki usaha. Surat keterangan ini diperlukan agar tidak timbul penyalahgunaan izin yang mengatasnamakan UMKM tersebut.Proses perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak memerlukan waktu yang panjang. Pelaku UMK hanya perlu melengkapi surat formulir dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP). Perizinan ini dapat dikeluarkan hingga tingkat Kecamatan agar bisa mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).Proses pembuatan perizinan ini pun tidak dipungut biaya apaun dan tidak diperbolehkan adanya penarikan retribusi karena biaya yang ada sudah ditanggung oleh APBN dan APBD. Untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), izin hanya bisa diterbitkan oleh kabupaten atau kota, serta harus menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peraturan ini diterbitkan agar pelaku UKM mendapatkan perlindungan, kepastian hokum, serta mendapat pendapingan dan kemudahan akses pembiayaan melaui pihak-pihak investor ataupun Lembaga pembiayaan, seperti bank.

4 ijin yang harus dimiliki UMKM SITU(Surat Izin Tempat Usaha), IUI (Izin Usaha Industri), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), TDI (Tanda Daftar Industri)

4 Izin yang harus harus dimiliki untuk memulai UMKM

<a href="https://tirto.id" rel="noopener noreferrer" target="_blank">tirto.id</a> - Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali dianggap sama oleh masyarakat. Padahal kedua jenis usaha ini memiliki perbedaan yang didasarkan pada aset dan omset yang dimiliki oleh pelaku usahanya.Besaran aset dan omset yang membedakan antara UKM dan UMKM tertuang dalam berbagai peraturan baik Undang-Undang, Keputusan Presiden, Departemen Perdagangan Indonesia dan juga Bank Indonesia yang menjelaskan tentang perbedaan tersebut.Pengertian mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) didasarkan pada Undang-Undang no.9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang berisikan bahwa UKM merupakan usaha kecil menengah yang merupakan suatu kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.Kekayaan bersih atau hasil penjualan dari jenis usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. Apabila dihitung dalam skala tahunan, UKM memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.Selain menurut Undang-Undang, peraturan atau kriteria mengenai UKM juga dapat ditemui pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia . Keputusan tersebut dapat dilihat dari Surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK). Pada surat edaran tersebut menjelaskan bahwa Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total aset Rp60 juta tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp600 juta. Selain itu, UKM juga ada dalam peraturan Departemen Perindustrian dan perdagangan, yang menjelaskan pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.Sementara UMKM tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.Pada Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa UMKM memiliki beberapa point atau aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Beberapa aturan tentang UMKM tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:1. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.2. Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.3. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;Selain UMKM juga harus berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional pada pendiriannya.Sama seperti kriteria kekayaan bersih yang diberikan pada UKM, UMKM juga memiliki kriteria kekayaan bersih pada bisang usahanya masing-masing. Kriteria kekayaan bersih UMKM termuat pada BAB IV KRITERIA Pasal 6 yang berisikan :1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.2 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataub. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.3 Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataub.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.Baca selengkapnya di artikel "Kenali Perbedaan UKM dengan UMKM Dari Segi Omset dan Aset",&nbsp;<a href="https://tirto.id/ev4x" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://tirto.id/ev4x</a>

Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali dianggap sama oleh masyarakat. Padahal kedua jenis usaha ini memiliki perbedaan yang didasarkan pada aset dan omset yang dimiliki oleh pelaku usahanya.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak