Tahun 2021 menjadi tantangan terbesar bagi seluruh pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan inovasi demi meningkatkan belanja konsumen. Adapun gebrakan inovasi yang perlu dilakukan melalui digitalisasi UMKM.Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi membuat masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memanfaatkan layanan digital. Hal tersebut dapat dijadikan peluang terbesar bagi para pelaku usaha seperti UMKM.Sehingga, kemunculan pandemi Covid-19 membawa masyarakat menuju era revolusi industri 4.0. Adapun faktor lain yang meningkatkan pelaku usaha seperti banyaknya platform digital yang bermunculan.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyampaikan bahwa ia meyakini seluruh pelaku UMKM yang mampu bertahan di tengah pandemi apabila telah terdigitalisasi. Dengan demikian, pelaku UMKM secara tidak langsung dituntut untuk menguasai keterampilan menjalankan bisnis dalam dunia digital.Saat ini, pelaku UMKM di Indonesia yang sudah terkoneksi secara digital sudah mencapai delapan juta orang (8 juta pelaku UMKM). Jumlah tersebut setara dengan nilai sebesar 13 persen.Apabila digitalisasi UMKM tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh, maka komunikasi dan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat terhubung melalui layanan digital tersebut. Tidak hanya itu, belanja konsumen pun dapat meningkat dan roda ekonomi dapat berputar kembali.Dengan demikian, pemerintah masih mengusahakan perluasan target digitalisasi UMKM agar dapat terus bertambah seiring banyaknya program melakukan implementasi digitalisasi UMKM.Teten Masduki kembali menyampaikan bahwa adapun potensi dan ancaman yang dimungkinkan dapat terjadi pasca pandemi. Potensi yang dimaksud adalah meningkatnya jumlah digitalisasi UMKM. sementara itu, pada ancaman yang dimaksud yaitu akan terjadi resesi yang mana dapat meningkatkan jumlah pengangguran.Demi menghindari ancaman tersebut, masyarakat dapat membuka masing-masing peluang untuk melakukan wirausaha. Opsi tersebut merupakan pilihan yang paling rasional namun tetap mempertimbangkan akses baik ke platform digital. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah seperti menawarkan berbagai pelatihan dalam digitalisasi UMKM.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menawarkan berbagai program pelatihan demi mendorong pelaku UMKM memperkuat kualitas produk mereka dengan memasuki era digital.Adapun program-program yang dimaksud seperti edukukm.id, Seri webinar SPARC Campus, serta pelatihan khusus lainnya. Pada program edukukm.id merupakan program pembelajaran yang dilakukan secara online melalui laman web <a href="http://www.edukukm.id" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.edukukm.id</a>. Pembelajaran tersebut tidak dipungut biaya. Pelaku UMKM akan dipandu menuju model bisnis digital yang dapat diakses pada kanal media sosial @kemenkopukm.Kemudian, pada program Seri webinar SPARC Campus dapat diakses melalui kanal media sosial @kemenkopukm dan diakses di SMESCO. Seri webinar SPARC Campus terdiri dari Seri Video bertema adaptasi kebiasaan baru (New Normal), Seri daring terintegrasi program SPARC Campus, dan Kakak Asuh UMKM.Dengan demikian Pelaku UMKM dapat melakukan optimalisasi teknologi digital secara maksimal untuk mempertahankan dan menjalankan usaha mereka dari rumah dan terhubung dengan internet sebagai bentuk inovasi dan adaptasi kebiasaan baru.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyampaikan bahwa ia meyakini seluruh pelaku UMKM yang mampu bertahan di tengah pandemi apabila telah terdigitalisasi. Dengan demikian, pelaku UMKM secara tidak langsung dituntut untuk menguasai keterampilan menjalankan bisnis dalam dunia digital.

Optimis 2021, Pentingnya Memahami Digitalisasi Bagi Pelaku UMKM

Program Bantuan permodalan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kembali dilakukan. Pihak yang menyelenggarakan program tersebut yaitu PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat (JBB). Adapun bantuan yang disalurkan senilai Rp 9.3 miliar untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.Menurut kabar yang dilansir kompas.com pada Jumat (25/12/2020), bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Kemitraan Pertamina demi memberikan dukungan kepada UMKM guna membangkitkan usaha mereka selama masa pemulihan yang diakibatkan pandemi Covid-19.Adapun penyerahan dana pinjaman modal kemitraan dilaksanakan secara simbolis. Penyerahan dilaksanakan pada Selasa hingga Rabu (22-24/12/2020) dengan penandatanganan akad kredit yang dilakukan di kota-kota wilayah operasional Pertamina MOR III. Wilayah yang dimaksud diantaranya yaitu Cirebon, Bandung, Purwakarta, Serang, dan Jakarta Selatan.Kemudian, Eko Kristiawan sebagai anggota Unit Manager Communication, Relations, and CSR MOR III Pertamina Pemasaran Regional JBB telah menyampaikan bahwa program kemitraan tersebut diharapkan mampu memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM demi membangkitkan kembali usaha mereka dari dampak pandemi. Dengan demikian, pelaku UMKM kembali menjadi penggerak perekonomian di wilayah masing-masing.PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran Regional JBB menyalurkan dana dengan jumlah sebesar Rp 9,32 miliar kepada 73 mitra di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pada 73 mitra binaan tersebut merupakan UMKM yang bergerak di berbagai macam bidang usaha.Ragam usaha yang dimaksud seperti usaha kuliner baik makanan maupun minuman, katering, kerajinan dan produk kreatif, busana, dan aksesoris, budidaya jamur, gula aren, kopi, perdagangan, serta konveksi dan industri pakaian.Eko Kristiawan juga menyampaikan bahwa program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM binaan Pertamina menjadi tangguh dan mandiri yang mana dapat memberikan multiplier effect untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian roda ekonomi pun dapat berputar kembali di sekitar wilayah operasi Pertamina.Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga memberikan pinjaman modal bagi pengkalan LPG dan UMKM pengguna LPG subsidi yang ingin beralih menggunakan LPG non-subsidi.Adapun tujuan peralihan penggunaan LPG subsidi menjadi non-subsidi yaitu agar pemilik pangkalan LPG dan pihak UMKM mampu melakukan pengembangan bisnis dengan melakukan penjualan atau memanfaatkan LPG non-subsidi seperti Bright Gas melalui program Pinky Movement.Tidak hanya itu, Pertamina juga turun memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada pelaku usaha yang menjalankan bengkel terafiliasi dengan Enduro yang merupakan produk pelumas Pertamina.Eko Kristiawan berharap dengan dijalankannya program bantuan tersebut semakin banyak pula masyarakat menengah ke atas yang menggunakan LPG non-subsidi. Hal ini juga diharapkan dapat mempercepat memberikan edukasi mengenai LPG non-subsidi. Dengan demikian, penyaluran LPG subsidi dapat disalurkan dengan tepat.

Program Bantuan permodalan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kembali dilakukan. Pihak yang menyelenggarakan program tersebut yaitu PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat (JBB). Adapun bantuan yang disalurkan senilai Rp 9.3 miliar untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Bantuan Modal Bagi UMKM Senilai Rp 9,3 M di Penghujung 2020

Kabar terbaru mengenai bea materai senilai Rp 10.000 bahwa tarif tersebut dikabarkan belum berlaku pada 1 Januari 2021 untuk transaksi di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui konferensi pers APBN Kita pada Senin (21/12/2020).Bendahara negara kita melakukan pemeriksaan kembali terhadap pengenaan bea materai senilai Rp 10.000 guna menjalankan perdagangan saham. Beliau juga menjelaskan bahwa dokumen pembelian atau trade confirmation saja yang dikenakan pajak. Transaksi saham tidak dijadikan sebagai objek pengenaan pajak. Dengan demikian, ditegaskan kembali bahwa bea meterai merupakan pajak atas per dokumen, bukan pajak atas transaksi.Sekedar informasi, trade confirmation merupakan dokumen elektronik yang penerbitannya dilakukan secara elektronik atau harian terkait keseluruhan transaksi dalam periode seharian.Adapun pemberlakuan bea materai Rp 10.000 ditunda dikarenakan masih terdapat persiapan infrastruktur yang perlu disempurnakan terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan. Adapun hal-hal yang perlu disempurnakan seperti bentuk materai sampai dengan infrastruktur sistem penjualannya.Kemudian, bea materai atas per dokumen juga akan dipertimbangkan kewajaran nilainya. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Keuangan tentunya membutuhkan persiapan matang dan membutuhkan waktu sehingga tidak langsung diberlakukan pada 1 Januari 2021.Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 bahwa pengenaan bea materai untuk dokumen elektronik akan diberlakukan untuk transaksi dengan jumlah di atas Rp 5 juta.Sementara itu, Bursa Efek Indonesia masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait rencana penerapan bea materai guna menjalankan kegiatan pada setiap trade confirmation per harinya.Pada kabar sebelumnya, Bursa Efek Indonesia pernah menyampaikan bahwa mulai 1 Januari 2021 yang akan datang, investor akan dikenakan bea materai untuk setiap trade confirmation per hari. Dengan demikian, pada setiap transaksi yang dilakukan investor setiap hari dapat dikenakan biaya materai senilai Rp 10.000.Rencana ini belum dapat dijalankan karena besaran batas minimal pada transaksi tersebut masih menunggu petunjuk pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak.Sekedar mengingatkan, bea materai senilai Rp 10.000 diberlakukan guna memberikan kepastian hukum pada dokumen elektronik. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan tersebut yaitu untuk memberikan kesetaraan perlakuan antara dokumen elektronik dengan dokumen konvensional.Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengembangan berupa empat sistem channeling demi memberikan dukungan dalam menerapkan materai elektronik. Pertama, pembayaran bea meterai dengan materai elektronik dapat dilakukan secara otomatis.Kedua, dokumen fisik bisa menggunakan materai elektronik. Ketiga, sistem pembubuhan materai elektronik melalui layanan unggah ke satu portal tertentu. Keempat, pengembangan materi temple bisa dicetak berdasarkan nilai materai elektronik.

Kabar terbaru mengenai bea materai senilai Rp 10.000 bahwa tarif tersebut dikabarkan belum berlaku pada 1 Januari 2021 untuk transaksi di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui konferensi pers APBN Kita pada Senin (21/12/2020).

Bea Materai Rp 10.000 Belum Berlaku 1 Januari 2021

Siapa sangka bahwa Indonesia bisa menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar dan tercepat di Association of Southeast Asians Nations atau ASEAN?&nbsp;Kabar ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bernama Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau mengklaim bahwa pertumbuhan platform berbasis aplikasi seperti e-commerce, ride hailing, sampai dengan pembayaran digital di Indonesia terjadi begitu pesat.Kabar tersebut merupakan kabar yang amat sangat menggembirakan dan menjadi bentuk peluang besar untuk para pelaku usaha di Tanah Air. Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia telah melampaui negara lain seperti Malaysia dan Singapura.&nbsp;Adapun Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mampu mencapai lebih dari US$ 130 miliar.Menurut analisis Ernst &amp; Young bahwa dilihat dari pertumbuhan yang terjadi pada nilai penjualan bisnis online di Indonesia mengalami peningkatan senilai 40 persen setiap tahunnya. Terdapat sekitar 93,4 juta pengguna internet dari 71 juta pengguna perangkat smartphone di Indonesia. Perilaku yang konsumtif dari sinilah yang mampu mengembangkan ekonomi digital Indonesia.Pada kabar sebelumnya, pemerintah telah menerapkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada 14 Mei 2020. Program tersebut dilakukan demi mendorong dan sebagai bentuk mendukung seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam ekosistem digital.Sejak dilakukannya penerapan program tersebut, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital bertambah menjadi 3,4 juta pelaku usaha. Hal ini terhitung hingga awal Desember 2020. Peningkatan pada jumlah pelaku usaha ini tentunya sangatlah kabar yang patut untuk dibanggakan.Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menolong dan mendukung program tersebut guna menjalankan percepatan UMKM masuk ke ekosistem digital.Adapun upaya yang dilakukan pemerintah antara lain seperti menyediakan&nbsp;promosi produk basis data yang kuat, pemberian pelatihan bagi pelaku UMKM, sampai dengan akses permodalan bagi para pelaku UMKM.Setidaknya pada tahun 2021 yang akan datang, pemerintah dapat mengajak kira-kira 30 juta dari 60 juta unit UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Luhut Binsar Pandjaitan berharap bahwa di tengah keterbatasan pandemic ini, para pelaku UMKM dapat mencapai dan terus semangat dalam melakukan inovasi guna membantu menggerakan roda perekonomian Tanah Air untuk lebih baik lagi.Pada kabar sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo atau akrab dikenal sebagai Pak Jokowi memberikan himbauan dan mengingatkan untuk jangan sampai pembelian produk impor dapat mendominasi transaksi pada industri e-commerce.Presiden mengatakan bahwa produk UMKM domestik harus mendapatkan posisi unggul di pasar domestik dan mampu membanjiri situs perdagangan daring dengan kualitas produk yang baik.Adanya program percepatan transformasi digital diyakini bahwa industri kreatif nasional dapat merebut pasar global dan bersaing dengan negara-negara lain. Serta, menjadi duta besar dan branding di dalam masyarakat internasional.

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia telah melampaui negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Adapun Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mampu mencapai lebih dari US$ 130 miliar.

Kabar Baik, Ekonomi Digital Indonesia Berkembang Pesat!

Pada sebuah usaha, karyawan berperan penting dalam menentukan kesuksesan bisnis usaha tersebut. Sebagai timbal balik, karyawan umumnya diberi penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah segala aspek perpajakannya.Pajak atas penghasilan karyawan pun beragam, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21.<h2 class="ql-align-justify">Apa itu PPh 21?</h2>PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayar PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai Wajib Pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai Objek Pajak.<h2 class="ql-align-justify">Objek Pajak Penghasilan Pasal 21</h2>PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:<ul><li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur</li><li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa</li><li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya</li><li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan</li><li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahan serupa</li><li class="ql-align-justify">Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya.</li></ul> <h2 class="ql-align-justify">Tarif Progresif PPh 21</h2>Menurut Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:<ul><li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000,- adalah 5%</li><li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000, - Rp 250.000.000,- adalah 15%.</li><li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000,- Rp 500.000.000,- adalah 25%.</li><li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000, - adalah 30%.</li><li class="ql-align-justify">Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.</li></ul> Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut:<ol><li class="ql-align-justify"><a href="https://ktln.setneg.go.id/pdf/Fasilitas/UU_7_1983.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983</a> hingga <a href="https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008</a> tentang Pajak Penghasilan.</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/252~PMK.03~2008Per.HTM" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008</a> tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/68TAHUN2009PP.HTM#:~:text=%3A-,PERATURAN%20PEMERINTAH%20TENTANG%20TARIF%20PAJAK%20PENGHASILAN%20PASAL%2021%20ATAS%20PENGHASILAN,HARI%20TUA%20YANG%20DIBAYARKAN%20SEKALIGUS.&amp;text=Dalam%20Peraturan%20Pemerintah%20ini%2C%20yang,1." rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Pemerintah No. 68/2009</a> tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/16~PMK.03~2010Per.HTM" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010</a> tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016</a> tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/111866/PMK%20Nomor%20101%20Tahun%202016.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016</a> tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.</li><li class="ql-align-justify"><a href="http://www.ditkeu.itb.ac.id/wp/wp-content/uploads/2016/07/PMK-102-0102016-Penetapan-Pekerjaan-Peg-Harian-Mingguan-peg-TDK-TETAP-DLL.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016</a> tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.</li></ol>

PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Pajak Penghasilan Pasal 21: Pengertian, Objek, Tarif dan Landasan Hukum

Ada kabar gembira bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).&nbsp; Saat ini, para pelaku UMKM yang membutuhkan pinjaman modal sudah dapat meminjam tanpa menjaminkan aset fisik. Sebab, PT Pegadaian (Persero) melakukan peluncuran produk pinjaman modal produktif yang mampu memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM.Syarat untuk mendapatkan pinjaman ini juga terbilang mudah. Pelaku UMKM hanya perlu membawa kopi agunan surat penagihan hutang atau invoice. Setelah menyertakan dokumen tersebut, pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman sudah bisa mendapatkan pinjaman modal yang diminta. Pinjaman yang dikeluarkan mulai dari Rp 10 juta sampai dengan Rp 2 miliar.Pengajuan untuk mendapatkan pinjaman modal tanpa menjamin aset fisik ini dilakukan secara online melalui website <a href="https://digilend.pegadaian.co.id" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://digilend.pegadaian.co.id</a>. Kebijakan tersebut dilakukan demi memudahkan pihak UMKM guna bertahan dari dampak pandemi selama menjalankan usaha mereka.Sekretaris Perusahaan Pegadaian R. Swasono Amoeng Widodo menyampaikan kepada Tempo.com pada Selasa (15/12/2020) bahwa calon nasabah dapat langsung melakukan registrasi, kemudian mengunggah beberapa dokumen yang wajib dilampirkan.Adapun beberapa dokumen yang dimaksud yaitu identitas diri, keterangan usaha, fotokopi invoice, dan dokumen keuangan. Calon nasabah akan menerima panggilan dari tim yang bertugas setelah dokumen tersebut diunggah.Walaupun demikian, PT Pegadaian (Persero) tetap melakukan penetapan beberapa syarat untuk calon nasabah. Pertama, calon nasabah merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Kedua, calon nasabah memiliki badan usaha resmi atau legal seperti PT, CV, atau perusahaan umum. Ketiga, badan usaha yang dijalankan calon nasabah minimal harus sudah berdiri selama dua tahun.Apabila proses peminjaman dengan nilai kurang dari Rp 1 miliar, maka perusahaan akan melakukan pemrosesan selama tiga sampai dengan tujuh hari kerja. Pada tarif sewa modal relatif terjangkau sebesar 0,04 persen per hari. Adapun jangka waktu yang pinjaman mulai dari lima belas hari sampai dengan enam bulan.Amoeng Widodo berharap pelaku UMKM mampu bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19 selama mempertahankan usaha mereka dengan memanfaatkan produk Pinjaman Modal Produktif yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian (Persero).Sekedar informasi bahwa produk tersebut juga dapat memberikan pengaruh dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 mendatang.&nbsp;Selain pembahasan mengenai pemberian layanan pinjaman tanpa aset fisik kepada pelaku UMKM, adapun bahasan mengenai pencapaian UMKM dalam memanfaatkan ekonomi digital untuk ikut memajukan pemulihan perekonomian nasional.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bernama Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa pertumbuhan platform berbasis aplikasi membuat Indonesia menjadi negara&nbsp; dengan pertumbuhan ekonomi digital terpesat dan terbesar di ASEAN.Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia mampu mencapai US$ 130 miliar lebih. Ia mengatakan pemerintah akan terus memberikan dukungan semaksimal mungkin dalam mempercepat UMKM masuk ke ekosistem digital.

Saat ini, para pelaku UMKM yang membutuhkan pinjaman modal sudah dapat meminjam tanpa menjaminkan aset fisik. Sebab, PT Pegadaian (Persero) melakukan peluncuran produk pinjaman modal produktif yang mampu memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM.

Pinjaman Modal Tanpa Jaminan Aset Fisik Bagi Pelaku UMKM

Bagaimana cara pelaku UMKM mencatat pemasukan dan pengeluaran serta memantau perkembangan usahanya? Tentunya dengan membuat pembukuan.Pembukuan tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar saja. Justru UMKM juga sangat membutuhkan adanya&nbsp;pembukuan bisnisnya. Pembukuan tidak harus rumit dan membingungkan. Pembukuan sederhana sudah cukup bagi usaha kecil untuk mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Hal ini dapat membantu usaha kecil dalam merancang langkah-langkah tepat yang akan diambil kedepannya serta meminimalisir kerugian.Masalah krusial yang sering ditemukan pada UMKM di Indonesia adalah masalah keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pemilik UMKM dalam mengelola dan membukukan keuangan usaha, sehingga pemasukan dan pengeluaran keuangan tidak tercatat dengan jelas dan rapi. Pencatatan sederhana sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Melalui pembukuan, pemilik UMKM dapat melihat kondisi dan perkembangan bisnis, termasuk keuntungan dan kerugian perusahaan. Dengan ini, pembukuan dapat dijadikan patokan dalam merancang strategi bisnis kedepannya.Di artikel ini, Sobat Pajak memberi penjelasan dan pengertian dasar mengenai pembukuan serta pentingnya memiliki pembukuan keuangan usaha, khususnya bagi UMKM. Pembukuan UMKM juga dapat dibuat dengan mudah dan praktis di Sobat Buku pada aplikasi Sobat Pajak yang dapat di install di Play Store. Hanya menggunakan smartphone, kamu sudah bisa mencatat dan mengelola keuangan usahamu. Sebelum itu, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan pembukuan?<h2 class="ql-align-justify">Pengertian Dasar Pembukuan</h2>Pembukuan merupakan dasar dari sistem akuntansi sebuah usaha bisnis. Menurut <a href="http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28</a>, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.Dalam sistem pembukuan, terdapat dua metode umum, yakni sistem masukan-tunggal dan sistem masukan-berpasangan.Sistem yang umumnya digunakan di usaha kecil menengah dengan volume transaksi rendah ke sedang adalah sistem masukan-tunggal. Sumber pembukuan yang digunakan adalah buku kas primer. Sistem masukan-tunggal sifatnya menyerupai rekening koran - tidak ada pengelompokan khusus pada setiap pos pengeluaran dan pemasukan.Sedangkan, sistem pembukuan masukan berpasangan lebih sering digunakan oleh perusahaan berskala lebih besar. Pada sistem pembukuan ini, terdapat akun khusus untuk pemasukan (debit) dan pengeluaran (kredit) yang terpisah, sehingga arus keuangan yang kompleks dapat dipantau dengan lebih mudah dan jelas. Sistem pembukuan inilah yang dapat membantu memetakan arus keuangan usaha dengan lebih jelas dan nyata.<h2 class="ql-align-justify">Pentingnya Pembukuan bagi Bisnis</h2>Pembukuan merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Terdapat banyak manfaat penting dari pembukuan bagi perkembangan bisnis. Dengan membuat pencatatan keuangan yang rapi dan tertata, usaha tersebut dapat terhindar dari kerugian atau bahkan kepailitan. Pembukuan membantu memetakan besarnya keuntungan/kerugian, mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan, serta melihat kondisi finansial dan perpajakan usaha yang dapat dijadikan bahan penilaian usaha.Jadi tunggu apa lagi? Yuk, mulai kelola pembukuan usahamu dengan Sobat Pajak! Install aplikasi Sobat Pajak di Play Store.

Dalam sistem pembukuan, terdapat dua metode umum, yakni sistem masukan-tunggal dan sistem masukan-berpasangan.  Sistem masukan-tunggal sifatnya menyerupai rekening koran. Pada sistem masukan-berpasangan, terdapat akun khusus untuk pemasukan (debit) dan pengeluaran (kredit) yang terpisah.

Apa Itu Pembukuan dan Pentingnya bagi UMKM

Daya tarik pada suatu produk salah satunya dapat dilihat dari pengemasannya. Desain pengemasan tentunya perlu menarik dan estetik dengan tujuan menambah emotional benefit kepada seluruh konsumen. Hal inilah yang menjadi penambah pada nilai jual suatu produk.Tidak hanya daya tarik tapi pelaku usaha juga perlu memikirkan fungsi estetik pada pengemasan produk agar tetap terjaga hal utama yang hendak disampaikan pada suatu produk kepada konsumen. Ada baiknya kemasan perlu dilakukan dengan baik agar dapat memberikan pengaruh kepada calon konsumen untuk membeli suatu produk.Melalui kabar Antara.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kabar kepada para pelaku Unit Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) untuk lebih memperhatikan fungsi kemasan pada suatu produk. Beliau bahkan memberikan contoh suatu negara yang memiliki pengemasan yang menarik yaitu Jepang.Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, pengemasan perlu diperhatikan dan dilakukan inovasi-inovasi baru. Permintaan tersebut juga disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, bahwa negara Timur Tengah memiliki keterkaitan yang besar terhadap investasi kepada UMKM yang dapat melakukan pengemasan yang menarik.Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan pesan kepada e-commerce raksasa seperti Shopee untuk memberikan bantuan berupa pelatihan kepada pelaku UMKM. Bantuan pelatihan yang dimaksud yaitu hal-hal terkait kemasan, pemasaran hingga financing.Menurut pemerintah bahwa adanya perubahan yang dilakukan para pelaku UMKM terhadap teknik pengemasan dapat dijadikan strategi dalam menggaet minat konsumen.Apabila minat konsumen meningkat maka roda perekonomian dapat berputar kembali. Perputaran pada roda ekonomi inilah yang sebenarnya ingin dicapai kembali untuk kepentingan bersama dalam menghadapi resesi selama pandemi. Apabila hal tersebut tercapai maka penerimaan negara pun dapat pulih kembali.Perlu diingat kembali bahwa pada kabar sebelumnya pemerintah menyampaikan bahwa motor penggerak dalam mencapai target program pemulihan ekonomi nasional (PEN) adalah UMKM itu sendiri.Pemerintah bahkan melakukan pengalokasian anggaran dengan jumlah sebesar Rp 350 triliun dengan total pagu sebesar Rp 695,2 triliun. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk peduli pemerintah kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM dalam ikut mensejahterakan program PEN dan bertahan selama menghadapi pandemi Covid-19.Selain pengalokasian anggaran, pemerintah juga memberikan bantuan tunai langsung dengan jumlah sebesar Rp 2,4 juta kepada para pelaku UMKM. bagi pelaku usaha UMKM bantuan tersebut masih dapat diterima dan dicairkan. Pendaftar dapat melakukan pemeriksaan status BLT UMKM yang sudah cair atau belum melalui pesan singkat berupa SMS dari BRI atau dapat melihat pada laman eform.bri.co.id/bpum.Adapun syarat pencairan dana UMKM e-Form BRI sangat mudah yaitu penerima perlu membawa buku tabungan, kartu ATM, KTP dan Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh aparat Desa setempat, serta notifikasi SMS penerima Banpres Produktif (BPUM).

Menurut pemerintah bahwa adanya perubahan yang dilakukan para pelaku UMKM terhadap teknik pengemasan dapat dijadikan strategi dalam menggaet minat konsumen.

Pemerintah Minta UMKM RI Berinovasi Pada Kemasan Produk

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir dalam acara yang diselenggarakan secara virtual dengan judul Pembukaan UMKM Export Briliantprenuer pada Kamis (10/12/2020) memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya pengusaha Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar bagi produsen negara lain.Erick Thohir menerangkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disebut dengan UMKM harus mengambil bagian. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produsen yang mampu melakukan ekspor kepada negara-negara lain.Kemudian, adapun peluang yang dimiliki UMKM dalam memajukan masing-masing usaha. Peluang yang dikatakan Erick Thohir dinilai besar lantaran perkembangan pada UMUM yang telah merasakan kemajuan pesat.Adapun catatan dari pemerintah bahwa tercatat sebanyak 64 juta unit UMKM berkembang pesat akibat pemanfaatan digital di Tanah Air. Perkembangan yang dirasakan begitu pesat, hal inilah yang dikatakan sebagai peluang terbesar oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.Walaupun demikian, adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 atau dikenal sebagai Covid-19 yang hingga kini masih dihadapi oleh masyarakat membuat hampir seluruh bidang dan sektor tertekan terutama UMKM. Adanya pandemi tersebut membuat banyak karyawan kehilangan pekerjaan mereka atau bahkan kehilangan usaha mereka. Tidak sedikit dari mereka yang kesulitan selama bertahan hidup menghadapi pandemi.Sebagai pengusaha, perlu untuk memutar kembali pikiran dan membuat rencana kedua untuk tetap bertahan. Para pengusaha pun perlu berpikir kreatif dan inovatif demi mempertahankan dunia usaha mereka.&nbsp;Meskipun demikian, Erick Thohir menyampaikan kembali bahwa pada kondisi tertekan ini dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus lompatan bagi para pengusaha untuk melakukan inovasi. Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memberikan semangat kepada para pengusaha demi bertahan hidup selama pandemi.Bagaimanapun juga Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia begitu banyak, mulai dari daratan hingga perairan, Tanah Air kita begitu berlimpah sumber daya alamnya. Oleh karena itu, jangan putus asa dalam meningkatkan kapasitas usaha. UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk pulih kembali dari keterpurukan yang disebabkan oleh pandemi.Selain sumber daya alamnya yang berlimpah, pemerintah pun juga ikut memberikan dukungan kepada para UMKM. Dukungan yang diberikan berupa insentif pajak.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan harapan terbesarnya kepada kemudahan yang tertuang dalam insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat. Insentif pajak tersebut tentunya sudah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja guna mendorong kegiatan penguasa untuk lebih aktif dan produktif kembali.Para pelaku usaha tentunya dapat memanfaatkan insentif pajak yang diberikan guna melakukan percepatan dalam pemulihan usaha mereka. Sri Mulyani berharap bahwa kas negara yang dihematkan yang digunakan untuk insentif dapat digunakan demi kegiatan para pelaku usaha dapat produktif kembali.

Menteri BUMN Erick Thohir menghimbau kepada masyarakat khususnya pengusaha Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar bagi produsen negara lain dan harus mengambil bagian yang lebih. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produsen yang mampu melakukan ekspor kepada negara-negara lain.

Jangan Patah Semangat, RI Bisa Jadi Negara Produsen!

Pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro dengan menjalankan peluncuran program Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Pada bantuan tersebut dijalankan demi mendukung masyarakat yang memiliki bisnis mikro dapat bertahan selama menghadapi masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.Melalui program tersebut, pada masing-masing penerima akan diberikan bantuan berupa dana sebesar Rp 2,4 juta. Para pelaku usaha dapat melihat daftar penerimaan program BPUM atau bantuan langsung tunai UMKM senilai Rp 2,4 juta secara online melalui eform.bri.co.id/bpum.Calon penerima cukup memasukkan nomor kartu tanda penduduk atau KTP beserta kode verifikasi yang tertera pada web. Sementara itu, adapun bank yang ditunjuk sebagai penyalur program bantuan BPUM, diantaranya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk (BNI), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Perlu diingatkan kembali bahwa tidak semua pelaku usaha UMKM dapat memperoleh program bantuan tersebut.Nurul Rahman sebagai Kepala Bidang Lembaga Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM telah menyampaikan bahwa bantuan tersebut hanya diperuntukan untuk para UMKM yang belum pernah melakukan pengajuan pinjaman apapun di bank. Beliau memastikan bahwa, UMKM yang telah mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR ke bank tidak bisa mendapatkan bantuan tunai langsung Rp 2,4 juta.Adapun cara untuk memeriksa penerimaan penerimaan BPUM pada Bank BRI. Pertama buka laman eform.bri.co.id/bpum. Kedua, masukkan nomor KTP dan kode verifikasi. Ketiga, pilih lalu klik opsi “Process Inquiry”.Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, maka nantinya akan ditampilkan keterangan apakah nomor KTP tersebut sudah terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak. Apabila bukan penerima BPUM, maka akan muncul tulisan berupa “Nomor eKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM”.Penerima BPUM juga mendapat informasi melalui SMS yang dikirimkan oleh bank penyalur. Setelah menerima pesan via SMS, penerima BPUM harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan agar bantuan dapat segera dicairkan.Selanjutnya, penerima Banpres Produktif perlu melakukan verifikasi kepada bank penyalur yang sudah ditemukan apabila sudah menerima pesan via SMS tersebut. Adapun dokumen yang perlu dibawa sebagai syarat pencairan, yaitu penerima wajib membawa buku tabungan, kartu ATM, dan identitas diri, penerima BPUM juga wajib melengkapi dokumen atas Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), serta Kuasa Penerima dana BPUM.Selain itu, adapun syarat dan cara untuk memperoleh BPUM Rp 2,4 juta. Penerima BPUM hanya dapat diusulkan dan diajukan oleh pengusul Banpres Produktif usaha mikro. Pengusul Banpres Produktif usaha mikro yaitu terdapat Dinas yang membidangi koperasi dan UKM, koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum, Kementerian atau Lembaga, Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK.

Pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro dengan menjalankan peluncuran program Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Pada bantuan tersebut dijalankan demi mendukung masyarakat yang memiliki bisnis mikro dapat bertahan selama menghadapi masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak