<p style="text-align: justify;">Dalam perpajakan, terdapat istilah<em> deductible expense</em> (DE). <em>Deductible expense</em> ini adalah biaya yang terjadi karena adanya kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. <em>Deductible expense</em> ini diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6.</p>
<p style="text-align: justify;">Terdapat tiga prinsip untuk menentukan apakah biaya tersebut termasuk ke dalam kategori <em>deductible expense</em> atau tidak, berikut prinsip tersebut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha.</li>
<li>Biaya tersebut diberlakukan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak.</li>
<li>Biaya tersebut <u>tidak</u> digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Berikut jenis-jenis biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>biaya pembelian bahan;</li>
<li>biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;</li>
<li>bunga, sewa, dan royalti;</li>
<li>biaya perjalanan;</li>
<li>biaya pengolahan limbah;</li>
<li>premi asuransi;</li>
<li>biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</li>
<li>biaya administrasi; dan</li>
<li>pajak kecuali Pajak Penghasilan;</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;</li>
<li>iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;</li>
<li>kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;</li>
<li>kerugian selisih kurs mata uang asing;</li>
<li>biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;</li>
<li>biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;</li>
<li>piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;</li>
<li>Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan</li>
<li>telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;</li>
<li>syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keuangan;,</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan,</li>
<li>sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.,</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><em>Non Deductible Expense</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Disamping itu, terdapat juga <em>non deductible expense </em>(NDE), yaitu biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kategori NDE ini diatur dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. Jadi, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan, tidak semua biaya termasuk ke dalam <em>deductible expense</em>.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;</li>
<li>biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;</li>
<li>pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;</li>
<li>cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li>
<li>cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;</li>
<li>cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;</li>
<li>cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan</li>
<li>cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keuangan;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;</li>
<li>penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</li>
<li>jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;</li>
<li>harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;</li>
<li>Pajak Penghasilan;</li>
<li>biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;</li>
<li>gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;</li>
<li>sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.,</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Dalam perpajakan, terdapat istilah deductible expense (DE). Deductible expense ini adalah biaya yang terjadi karena adanya kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. Deductible expense ini diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6.

Apa itu Deductible Expense dan Non- Deductible Expense?

<p style="text-align: justify;">Bagaimana bila kegiatan usaha Wajib Pajak sudah tidak beroperasi atau sudah tidak melakukan pekerjaan bebas, apakah mereka tetap harus membayar dan melapor pajak? Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengajukan Wajib Pajak Non Efektif kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</p>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak non efektif merupakan status ketika wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Status NPWP akan menunjukkan &ldquo;NE&rdquo; yang berarti Non Efektif. Bila wajib pajak sudah berstatus NE, wajib pajak yang biasanya dikenakan pajak penghasilan tidak lagi diwajibkan melapor SPT tahunan karena kewajiban melapor pajaknya sudah gugur selama wajib pajak berstatus non efektif.</p>
<p style="text-align: justify;">Penetapan wajib pajak non efektif dapat dilakukan dengan melakukan permohonan wajib pajak atau secara jabatan dimana penetapan hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kriteria Wajib Pajak Non Efektif</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebelum ingin mengajukan wajib pajak non efektif, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa menjadi wajib pajak non efektif. Kriteria ini tertulis dalam Peraturan Dirjen Pajak No.04/PJ/2020, beberapa kriteria tersebut adalah:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya</li>
<li>Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut;</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7);</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;</li>
<li>Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;</li>
<li>Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP;</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Jika wajib pajak sudah memenuhi semua kriteria di atas, maka wajib pajak dapat mengajukan wajib pajak NE secara elektronik atau tertulis dengan melampirkan formulir Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif dan dokumen pendukung yang menunjukkan wajib pajak memenuhi ktriteria WP NE. Formulir pengajuan permohonan dapat diunduh melalui website <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> atau klik <a href="https://www.pajak.go.id/id/formulir-pajak/formulir-permohonan-penetapan-wajib-pajak-non-efektif-dan-pengaktifan-kembali">di sini</a></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mengaktifkan Kembali NPWP Non Efektif</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak bisa kembali mengaktifkan status wajib pajaknya dengan cara mengajukan kembali permohonan yang dilakukan wajib pajak secara langsung maupun permohonan secara jabatan dan hanya bisa diaktifkan kembali melalui KPP.</p>
<p style="text-align: justify;">Status wajib pajak dapat diaktifkan kembali bila terdapat data yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non efektif. KPP akan membuktikannya dengan melakukan penelitian administrasi perpajakan, seperti memeriksa kebenaran apakah wajib pajak melakukan pemabayaran pajak, menyampaikan SPT, dan kegiatan perpajakan lain.</p>

Bagaimana bila kegiatan usaha Wajib Pajak sudah tidak beroperasi atau sudah tidak melakukan pekerjaan bebas, apakah mereka tetap harus membayar dan melapor pajak? Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengajukan Wajib Pajak Non Efektif kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kenali Istilah Wajib Pajak Non Efektif

<p style="text-align: justify;">Dalam perpajakan, terdapat istilah pencatatan dan pembukuan pajak. Keduanya terlihat serupa, namun ternyata keduanya memiliki artian yang berbeda. Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan dasar kegiatan akutansi pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan definisinya, pembukuan adalah<strong> </strong>suatu proses pencatatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Informasi keuanganya yang dimaksud adalah harta, modal, kewajiban, penghasilan, dan biaya &amp; jumlah pendapatan atas penyerahan barang atau jasa pada periode pajak tersebut. Definisi pembukuan ini tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29.</p>
<p style="text-align: justify;">Definisi pencatatan tertulis dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat 9, dimana pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukuan dan pencatatan saling berkaitan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan Pajak</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Subjek pajak pembuat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor pertama yang membedakan antara pencatatan dengan pembukuan adalah wajib pajak yang membuatnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Pembukuan wajib dibuat oleh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha.</li>
<li>Sementara subjek pajak yang melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetapi peredaran bruto pertahunnya kurang dari 4,8 miliar rupiah.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha tidak diharus melakukan pembukuan, namun tetap harus melakukan pencatatan mengikuti Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NTPN) yang wajib dilaporkan ke DJP dalam kurun waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak terkait</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Syarat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor kedua yang membedakan antara pencatatan dengan pembukuan adalah persyaratan penyelenggaraan.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut syarat &ndash;syarat dalam penyelenggaran pembukuan pajak:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Pembukuan diselenggarakan dengan satuan mata uang rupiah, huruf latin, angka Arab, serta disusun menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa asing dengan seizin Menteri Keuangan</li>
<li>Pembukuan diperbolehkan dalam satuan mata uang asing juga bahasa asing dengan izin dari Menteri Keuangan</li>
<li>Diselenggarakan menggunakan stelsel&nbsp;kas juga akrual&nbsp;serta berprinsip taat pada asas</li>
<li>Minimal berisikan catatan terkait modal, harta, penghasilan, kewajiban juga biaya dan hasil penjualan maupun pembelian untuk bisa menghitung pajak terutang</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Beberapa syarat untuk pencatatan pajak:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Pencatatan dilakukan dalam setahun secara krologis</li>
<li>Pencatatan menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah.</li>
<li>Pencatatan harus memuat peredaran atau penerimaan bruto/dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima/diperoleh serta penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.</li>
<li>Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, maka pencatatan harus mendeskripsikan secara jelas masing-masing jenis usaha, atau lokasi usaha yang bersangkutan.</li>
<li>Wajib pajak orang pribadi diwajibkan melakukan pencatatan atas kewajiban dan hartanya</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Persamaan Pembukuan dan Pencatatan Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak sama-sama berkaitan dengan kegiatan pajak akuntansi yang berfungsi sebagai acuan wajib pajak. Berikut beberapa persamaan dari pembukuan dan pencatatan pajak</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan salah satu kegiatan akutansi pajak yang berfunsgi mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti membuat SPT, perhitungan PKP, PPN, dan PPnBM.</li>
<li style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan kegiatan akuntansi pajak yang berguna untuk menghitung pajak terutang wajib pajak.</li>
<li style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak dilaksanakan dalam rangka mengetahui posisi keuangan dari kegiatan hasil usaha.</li>
</ul>

Dalam perpajakan, terdapat istilah pencatatan dan pembukuan pajak. Keduanya terlihat serupa, namun ternyata keduanya memiliki artian yang berbeda. Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan dasar kegiatan akutansi pajak. 

Perbedaan Pencatatan dan Pembukuan Pajak yang Perlu Diketahui

<p style="text-align: justify;">Dalam industri manufaktur, kegiatan produksi menjadi kegiatan operasional utama mereka. Biaya produksi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan manufaktur dalam memproduksi barang.</p>
<p style="text-align: justify;">Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses mengolah barang-barang yang di produksi oleh perusahaan tersebut. Disini biaya produksi memiliki perbedaan dengan biaya operasional dimana biaya opersional hanya mengakomodasi sistem manajerial perusahaan, sedangkanbiaya produksi berfungsi untuk menopang kelancaran.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Unsur dalam Biaya Produksi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam kegiatan produksi, terdapat 3 macam biaya yang mencakup proses mengolah bahan baku dari bahan mentah sampai menjadi barang siap jual, biaya tersebut adalah:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Bahan Baku</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh bahan utama dan mengolah bahan tersebut sampai menjadi barang jadi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Tenaga Kerja</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja karyawan. Komponen dalam biaya tenaga kerja tidak hanya mencakup gaji pokok karyawan saja, namun biaya lain seperti tunjangan dan asuransi karyawan juga dimasukkan ke dalam perhitungan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya <em>overhead </em>pabrik</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya <em>overhead </em>adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang proses produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya <em>overhead </em>ini berfungsi untuk membantu proses produksi agar bisa berjalan dengan lancar, contohnya biaya tenaga keamanan, biaya listrik &amp; air, biaya sewa, dan lain-lainnya.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis &ndash; Jenis Biaya Produksi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pengklasifikasian biaya produksi ini sangat penting untuk diterapkan oleh perusahaan agar bisa mengetahui jenis pengeluaran yang dibutuhkan apa saja dalam proses mengolah barang. Pada umumnya terdapat 5 jenis biaya produksi yang digunakan untuk mengakumulasikan pengeluaran saat memproduksi barang. Jenis biaya tersebut sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Tetap (<em>Fixed </em>Cost)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya tetap atau <em>fixed cost </em>adalah biaya yang besar pengeluarannya tidak mengalami perubahan walau kapasitas produksi mengalami peningkatan atau penurunan. Biaya tetap mempunyai sifat yang pasti, sehingga tidak akan mengalami pembengkakan walau proses produksi mengalami kenaikan signifikan. Contoh biaya tetap, yaitu gaji bulanan karyawan dan biaya sewa.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Variabel (<em>Variable Cost</em>)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya variabel adalah biaya yang besar pengeluarannya dipengaruhi oleh besarnya output produksi. Bila produksi barang semakin banyak, maka biaya variabel yang ditanggung juga semakin besar. Biaya variabel hanya akan dipakai saat proses produksi berlangsung, sehingga menjadi dasar pengeluaran per unit yang akan dilaporkan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Rata-Rata (<em>Average Cost</em>)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya rata-rata adalah biaya per unit yang didapat dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output yang diproduksi. Umumnya biaya rata-rata ini digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk produksi kedepannya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Marginal</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya marginal adalah biaya pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui output maksimal yang didapatkan dari proses produksi dengan menambah biaya margin. Dengan biaya marginal, perusahaan bisa mencapai nilai keuntungan maksimal produk secara lebih efisien.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Total</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya total merupakan biaya yang diperoleh dari penggabungan biaya variabel dan biaya tetap. Biaya total menjadi informasi mengenai jumlah pengeluaran selama proses produksi. Biaya total ini bersifat menyeluruh karena mencakup seluruh pengeluaran yang terjadi selama proses produksi. Biaya seperti bahan baku, administrasi, dan pemasaran masuk ke dalam perhitungan ini.</p>

Dalam industri manufaktur, kegiatan produksi menjadi kegiatan operasional utama mereka. Biaya produksi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan manufaktur dalam memproduksi barang.

Unsur dan Jenis Biaya Produksi

<p style="text-align: justify;">Dalam menjalankan usaha, mengatur arus kas merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan. Banyak pengusaha yang lebih mementingkan mengejar laba dan kurang memperhatikan arus kas usaha mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">Arus kas (<em>cash flow</em>) adalah arus keluar dan masuknya uang dalam kegiatan berusaha. Arus kas sama halnya seperti darah yang memompa jantung dari suatu usaha. Arus kas menjadi komponen krusial bagi bisnis UMKM. Membangun nama brand memanglah hal yang penting karena biasanya akan diikuti dengan penjualan yang bertambah dan keuntungan juga ikut bertambah. Namun, jika pengelolaan arus kas tidak diperhatikan dan tidak dikelola dengan baik, maka usaha tidak bisa bertahan lama. Tidak sedikit usaha yang tutup di tengah jalan karena tidak adanya manajemen arus kas, walau laba yang didapat besar.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Melakukan Manajemen Arus Kas</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut beberapa cara dalam mengatur arus kas keuangan usaha:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Evaluasi Arus Kas Masuk dan Keluar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Arus kas dalam berusaha dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kinerja usaha, keadaaan pasar, pendanaan perusahaan, dan lain-lainnya. Pengusaha tidak bisa hanya berfokus pada keutungan yang didapat, mereka juga perlu mengatur dan melakukan evaluasi atas arus kas yang masuk dan keluar. Dengan melakukan evaluasi, pengusaha dapat mengevaluasi kemampuan arus kas di masa mendatang.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mengatur Jadwal Penagihan agar Tepat Waktu</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam berusaha, semakin cepat piutang usaha berputar, maka pengusaha akan memiliki lebih banyak modal. Pengusaha bisa memanfaatkan aplikasi atau program akuntansi untuk mengajukan <em>invoice</em> lebih awal dan untuk mengelompokkan usia piutang usaha, agar pengusaha bisa segera bertindak bila ada tagihan yang sudah jatuh tempo.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Melakukan Efisiensi Belanja Stok barang</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ketika aktivitas bisnis sedang lesu, pengusaha perlu menunda investasi dan melakukan efisiensi biaya agar bisa mempertahankan bisnisnya. Pengusaha seharusnya tidak perlu mengeluarkan modal besar ketika bisnis sedang lesu. Pengeluaran biaya modal dapat mengakibatkan menjadi beban bagi perusahaan. Jika perlu, pengusaha dapat membuat kesepakatan dalam pembelian stok barang dengan pembayaran cicilan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Meninjau Ulang Pembayaran Utang</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam berusaha, pengusaha dapat melakukan negoisasi dengan pihak <em>supplier</em> untuk menunda atau memperpanjang durasi pembayaran. Dengan memperpanjang masa pembayaran, pengusaha memiliki waktu yang cukup untuk pemungut piutang usaha tanpa harus dibebani biaya pembayaran kredit jangka pendek.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Menyusun Laporan Arus Kas secara Berkala</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Laporan arus kas yang disusun secara berkala akan mempermudah para pengusaha untuk mengetahui keadaan arus kas usahanya dan bisa sebagai dasar pengambilan keputusan untuk ekspansi usaha. Selain itu, pengusaha akan lebih mudah mengendalikan keadaan keuangan jika laporan disusun dengan rapi dan jelas, apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk membuat laporan keuangan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan melakukan manajemen keuangan yang baik, usaha tetap dapat berjalan walau berada di tengah krisis. Pengusaha juga harus memperhatikan arus kas, karena arus kas seperti darah yang memompa jantung usaha. Jika aliran kas terhambat, maka keberlangsungan usaha pun bisa terancam.</p>

Dalam menjalankan usaha, mengatur arus kas merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan. Banyak pengusaha yang lebih mementingkan mengejar laba dan kurang memperhatikan arus kas usaha mereka. 

Mengatur Arus Kas Usaha

<p style="text-align: justify;">Ketika membeli suatu asset/aktiva untuk perusahaan, penting untuk memperhitungkan berapa lama aset tersebut akan mengalami penurunan nilai.</p>
<p style="text-align: justify;">Beban penyusutan atau <em>Depreciation Expen</em>se merupakan biaya penyusutan dalam suatu aset dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat ekonomi. Penyusutan aktiva tetap ini akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan neraca. Penyusutan aktiva ini bertujuan untuk menunjukkan nilai <em>real</em> suatu aset. Faktor yang mempengaruhi besaran penyusutan adalah harga perolehan aset, umur ekonomis, dan nilai residu.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Metode-Metode Penyusutan Aktiva Tetap</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Beberapa metode untuk menghitung penyusutan aktiva tetap:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Metode Garis Lurus (<em>Straight Line)</em></strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Metode garis lurus adalah metode penyusutan aktiva tetap dimana beban penyusutan tiap tahunnya tetap sama sampai umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini paling umum digunakan. Metode garis lurus biasanya dipergunakan untuk menyusutkan aktiva yang kegunaannya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan, contohnya bangunan dan peralatan kantor.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Metode Saldo Menurun (<em>Declining Balance Method)</em></strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap dimana beban penyusutan semakin menurun tiap periodenya. Metode saldo menurun terbagi menjadi dua jenis, yaitu saldo menurun tunggal dan saldo menurun ganda. Untuk perbedaannya, saldo menurun ganda nilai penyusutan diawal sebesar 2 kali dari nilai penyusutan pada metode garis lurus, sedangkan saldo menurun tunggal nominal penyusutannya tidak sebesar 2 kali dari nilai penyusutan pada metode garis lurus. Baik metode saldo menurun tunggal maupun ganda, besaran tarif penyusutan per tahun tetap.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Metode Jumlah Angka Tahun (<em>Sum of the Year Digit Method)</em></strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Metode ini menggunakan cara mengambil perkiraan umur aset dan menjumlahkan digit untuk setiap tahunnya. Metode ini adalah metode yang dipercepat untuk menghitung biaya penyusutan.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Metode Penyusutan Satuan Jam Kerja (<em>Service Hours Method)</em></strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Metode penyusutan ini didasarkan pada bahwa berkurangnya nilai aset disebabkan berapa jam lamanya aset tersebut digunakan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Metode Penyusutan Satuan Hasil Produksi (<em>Productive Output Method</em>)</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Metode penyusutan ini berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang telah ditentukan. Metode penyusutan ini dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi dengan fluktuasi hasil produksi.</p>
<p style="text-align: justify;">Pengusaha bisa menggunakan metode penyusutan manapun yang ingin diterapkan pada bisnisnya sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan aplikasinya dan perhitungan nilai penyusutan. Namun pengusaha tetap harus konsisten dalam menggunakan metode penyusutan yang diinginkan.</p>

Ketika membeli suatu asset/aktiva untuk perusahaan, penting untuk memperhitungkan berapa lama aset tersebut akan mengalami penurunan nilai. 

Beban Penyusutan dalam Berusaha

<p style="text-align: justify;">Banyak usaha yang menetapkan target penjualan agar bisa meningkatkan kinerja mereka. Penjualan yang bisa mencapai target dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Target penjualan sangat penting untuk diterapkan. Tidak hanya menjadi tolak ukur, namun juga membantu memberikan dorongan moral kepada para pekerja.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Beberapa Tips Meningkatkan Target Penjualan</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menetapkan kebutuhan dan mengidentifikasi tantangan yang ada</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sebelum menentukan target penjualan, pengusaha perlu menetapkan tujuan yang tepat dan realistis. Pengusaha harus melihat bagaimana kondisi produk yang dijual dengan taget penjualan yang akan ditentukan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menerapkan metode SMART</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SMART merupakan singkatan dari <em>Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time bounded</em>.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Specific</em></strong><em> </em>(Spesifik), target penjualan yang ditentukan harus spesifik yang artinya target harus memiliki dasar pencapaian yang pasti</li>
<li><strong><em>Measurable</em></strong> (Dapat diukur), target penjualan harus dapat terukur, perusahaan harus bisa mengetahui ukuran ketercapaian dari yang perusahaan tetapkan</li>
<li><strong><em>Attainable</em></strong><em> </em>(Dapat diraih), ketika perusahaan menentukan target penjualan, target tersebut harus dapat diraih.</li>
<li><strong><em>Realistic</em></strong><em> </em>(Wajar), target penjualan yang ditentukan harus realistis menyesuaikan dengan kemampuan penjualan</li>
<li><strong><em>Time</em></strong><em> <strong>bounded</strong> </em>(Terbatas oleh Waktu), target penjualan yang ditentukan harus memiliki durasi batasan waktu</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menargetkan promosi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Promosi sangat membantu meningkatkan target penjualan. Pengusaha harus bisa memanfaatkan teknologi dengan se-efektif dan efisien mungkin agar bisa menarik perhatian target pasar sebanyak mungkin.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menggunakan<em> Social Media</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Saat ini <em>Social Media </em>tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, namun juga bisa sebagai media promosi penjualan. <em>Social Media</em> menjadi media marketing, membantu mempromosikan produk, dan membantu mengidentifikasi lebih banyak potensi <em>customer</em>.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mencoba Menerapakan Strategi Bisnis yang Berbeda</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pengusaha harus berani mengambil risiko dan mencoba keluar dari zona nyaman. Mereka harus berani mengambil risiko dengan menggunakan strategi bisnis yang berbeda. Jika mereka tidak mau, maka hasil yang didapatkan akan sama terus-menerus tanpa adanya hasil yang berbeda.</p>

Banyak usaha yang menetapkan target penjualan agar bisa meningkatkan kinerja mereka. Penjualan yang bisa mencapai target dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Target penjualan sangat penting untuk diterapkan. Tidak hanya menjadi tolak ukur, namun juga membantu memberikan dorongan moral kepada para pekerja.

Tips Meningkatkan Target Penjualan

<p style="text-align: justify;">E-billing adalah sistem yang digunakan untuk membayar pajak secara online. E-billing ini dibuat dengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, sehingga Wajib Pajak tidak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan membayar secara manual menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP).</p>
<p style="text-align: justify;">Nah sebelum bisa membayar pajak secara <em>online</em>, wajib pajak harus mempunyai kode <em>billing</em> terlebih dahulu. Kode billing itu sendiri adalah kode identifikasi yang digunakan pada sistem <em>billing</em> atas jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Melakukan Registrasi e-Billing melalui Aplikasi Sobat Pajak</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Mengunduh aplikasi Sobat Pajak melalui Google Play Store (saat ini hanya terdapat di versi android)</li>
<li>Buka aplikasi Sobat Pajak, jika belum memiliki akun maka pengguna harus mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan klik &ldquo;<strong>Daftar</strong>&rdquo; dan mengisi informasi data diri. Setelah melakukan registrasi, pengguna perlu melakukan aktivasi akun dengan mengklik link aktivasi yang dikirim melalui email</li>
<li>Login dengan menggunakan email/username dan password yang sudah didaftarkan tadi.</li>
<li>Setelah masuk, pilih layanan &ldquo;<strong>Sobat Setor</strong>&rdquo;</li>
<li>Pilih Jenis pajak yang ingin disetor, kemudian isi formulir tersebut. Jika sudah, klik &ldquo;<strong>Simpan &amp; Generate ID Billing</strong>&rdquo;</li>
<li>Setelah melakukan generate ID Billing, ID Billing akan diproses terlebih dahulu. Jika status berubah menjadi &ldquo;<strong>ID Billing Tersedia</strong>&rdquo;, pengguna bisa mengklik tombol strip 3 pada ID Billing tersebut dan klik &ldquo;<strong>Selengkapnya</strong>&rdquo;, akan terlihat rincian Nomor ID Billing, masa berlaku ID Billing, dan rincian pajak yang disetor.</li>
<li>Jika ID Billing sudah tersedia, maka pengguna dapat langsung menyetor pajak</li>
<li>Setelah selesai melakukan penyetoran, klik tombol strip 3 pada ID Billing tersebut dan klik &ldquo;<strong>Cek Pembayaran</strong>&rdquo;</li>
<li>ID Billing yang sudah disetor tadi, akan berpindah ke tab &ldquo;<strong>Sudah Bayar</strong>&rdquo; dan pengguna akan mendapatkan bukti pembayaran dan NTPN</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Itulah cara untuk registrasi E-billing dengan aplikasi Sobat Pajak untuk menyetor pajak. Fasilitas ini untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dimana pun dan kapan pun yang merek inginkan.</p>

E-billing adalah sistem yang digunakan untuk membayar pajak secara online. E-billing ini dibuat dengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, sehingga Wajib Pajak tidak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan membayar secara manual menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP). 

Cara Melakukan Registrasi E-Billing

<p style="text-align: justify;">Dalam pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur), wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP.</p>
<p style="text-align: justify;">Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang terdiri dari 13 digit dan menjadi syarat dalam pembuatan e-faktur. NSFP ini dilampirkan bersama dengan kode faktur pajak yang diletakkan pada awal nomor seri. Kode Faktur Pajak terdiri dari dua digit kode transaksi dan satu digit kode khusus. Untuk mendapatkan NSFP ini, PKP dapat mendapatkannya secara offline dan secara online.</p>
<h2><strong>A. Secara Offline</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">PKP bisa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan untuk melakukan pengajuan NSFP. Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>PKP harus mengajukan surat permohonan untuk kode aktivasi dan password kepada KPP tempat PKP dikukuhkan.</li>
<li>PKP harus telah melapor SPT Masa ppn untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berurutan pada tanggal PKP mengajukan permhonan NSFP</li>
<li>PKP akan diberikan kode aktivasi dan password jika telah memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Ditjen Pajak No.PER-05/PJ/2012 dan telah diverifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.03/2012. Kode aktivasi dan password akan dikirim melalui email PKP yang tertulis di surat permohonan yang dibuat PKP</li>
<li>Jika sudah menerima kode aktivasi dan password, PKP bisa meminta NSFP dengan formulir yang disediakan oleh KPP</li>
</ol>
<h2><strong>B. Secara Online</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sekarang PKP juga bisa meminta NSFP secara online, dengan menggunakan aplikasi yang bernama e-Nofa. E-Nofa adalah website yang digunakan untuk melakukan permohonan NSFP secara online. PKP tidak perlu repot-repot datang ke KPP dan mengantri dengan adanya e-Nofa ini. Namun sebelum melakukan pengajuan NSFP di aplikasi e-Nofa, PKP harus persyaratan yang ada:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pengusaha sudah harus terdaftar dan dikukuhkan menjadi PKP</li>
<li>Mempunyai Sertifikat Elektronik Pajak (e-sertifikat). E-sertifikat ini dapat didapatkan dengan mengajukannya ke KPP tempat PKP terdaftar. Masa berlaku e-sertifikat hanya 2 tahun sejak diterbitkan, PKP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan yang baru sebelum masa berlaku habis. Isi dari e-sertifikat itu sendiri adalah identitas resmi WP dari DJP dan tanda tangan digital.</li>
<li>Mempunyai kode aktivasi dan password. Untuk mendapatkan kode aktivasi dan password ini, PKP harus mendatangi KPP dan mengisi formulir permintaan kode aktivasi dan password.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jika PKP sudah memiliki kode aktivasi dan password, selanjutnya PKP harus menginstal sertifikat elektronik terlebih dahulu, berikut langkah-langkahnya:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Login akun melalui <a href="efaktur.pajak.go.id/login">efaktur.pajak.go.id/login</a></li>
<li>Setelah masuk ke halaman website, pilih menu &ldquo;<strong>Download Sertifikat Digital</strong>&rdquo;</li>
<li>Pada halaman tersebut, akan muncul informasi masa berlaku sertifikat elektronik</li>
<li>Klik &ldquo;Unduh&rdquo; untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang berformat akhiran .p12</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Jika sudah menginstal sertifikat elektronik, selanjutnya PKP sudah bisa melakukan pengajuan NSFP, berikut tahapannya:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Login akun melalui <a href="efaktur.pajak.go.id/login">efaktur.pajak.go.id/login</a></li>
<li style="text-align: justify;">Setelah masuk ke halaman website, pilih menu &ldquo;<strong>Permintaan NSFP</strong>&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Masukkan sertifikat elektronik yang sudah diunduh tadi dan klik OK</li>
<li style="text-align: justify;">Jika muncul pemberitahuan Your connection is not private, pilih &ldquo;<strong>Advanced</strong>&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah itu pilih &ldquo;<strong>Proceed to efaktur.pajak.go.id (unsafe)</strong>&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Di halaman selanjutnya, PKP mengisi informasi yang dibutuhkan dan jumlah NSFP yang diminta. Kemudian klik &ldquo;<strong>Proses</strong>&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Akan muncul pemberitahuan jika permohonan NSFP disetujui dan surat dapat diunduh, pilih &ldquo;<strong>OK</strong>&rdquo; maka <em>browser</em> akan mengunduh otomatis NSFP yang diberikan</li>
</ol>

Dalam pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur), wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP. 

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan Cara Mendapatkannya untuk PKP

<p style="text-align: justify;">Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p>
<p style="text-align: justify;">Pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tentu erat kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PKP memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, beberapa diantaranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Menjadi pemungut PPN dan PPnBM yang terutang</li>
<li>Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan dan juga menyetorkan PPnBM</li>
<li>Melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Selain itu ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan ketika pengusaha ingin memutuskan menjadi PKP, yaitu</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar</li>
<li>Daya saing berkurang karena harga jual otomatis meningkat karenaa harus melakukan pemungutan PPN dari lawan transaksi atas BKP dan/atau JKP</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Keuntungan Menjadi PKP</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dengan menjadi PKP, pengusaha tentu juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Usaha yang dimiliki akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan besar lain. Dengan adanya PKP akan memudahkan untuk bertransaksi karena dapat menerbitkan faktur Pajak dan mengkreditkan Faktur Pajak. Berikut beberapa keuntungan lainnya menjadi PKP:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dengan menjadi PKP, pengusaha dianggap memiliki usaha yang legal secara hukum dan tertib membayar pajak</li>
<li>Usaha yang dijalankan akan dianggap besar dan status PKP sangat berpengaruh ketika menjalin kerja sama dengan perusahaan lain</li>
<li>Dapat bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang yang diadakan pemerintah</li>
<li>Efisiensi produk meningkat dikarenakan beban produksi dan investasi BKP/JKP akan ditanggung oleh konsumen akhir.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Syarat Menjadi PKP</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tidak semua pengusaha bisa dikukuhkan menjadi PKP. Sebelum mengajukan permohonan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin dikukuhkan menjadi PKP</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Omzet dalah satu tahun buku lebih dari Rp 4,8 miliar. Namun, jika pengusaha memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar, pengusaha tetap bisa mengajukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Perlu diperhatikan pengusaha harus siap menanggung konsekuensinya ketika menjadi PKP.</li>
<li>Melewati proses survei yang dilakukan oleh pihak KPP atau tempat WP terdaftar</li>
<li>Melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk pengajuan PKP</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Setelah pengusaha sudah resmi dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak wajib membuat Pajak Masukan, Pajak Keluaran, e-Faktur pajak dan SPT masa PPN, bayar PPN, dan e-filling PPN. Pengusaha tidak perlu khawatir jika merasa kesulitan karena saat ini sudah banyak aplikasi pendukung untuk menghitung PPN dan membuat faktur dan SPT masa PPN tersebut.</p>

Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Menjadi Pengusaha Kena Pajak dan Fungsinya

<p style="text-align: justify;">Dalam kegiatan jual-beli barang, terutama transaksi jual-beli <em>online</em>, pasti ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan atau bahkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen.&nbsp; Tentu proses retur atau proses pengembalian barang akan terjadi.</p>
<p style="text-align: justify;">Retur adalah kegiatan pengembalian barang yang dilakukan oleh konsumen dikarenakan barang yang mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi, bisa saja barang yang diterima mengalami cacat/kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Tentunya hal ini akan merugikan pihak penjual dikarenakan barang yang diterima harus dikembalikan ke penjual dalam keadaan tidak sempurna sehingga tidak bisa dijual ke pembeli lain. Selain itu, penjual harus menanggung biaya untuk pengiriman atas barang tersebut. Dengan ini penjual perlu belajar untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan packing.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis Retur dalam Transaksi Jual-Beli</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Istilah retur dalam kegiatan transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Retur Pembelian</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Retur Pembelian merupakan kegiatan pengembalian barang dari pembeli kepada penjual biasanya disebabkan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai. Dalam retur pembelian, utang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Retur Pembelian secara kredit, pengembalian barang yang dilakukan dari transaksi penjual kepada pembeli secara kredit dengan cara diangsur dan lunas sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati.</li>
<li>Retur Pembelian secara tunai, pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli secara tunai dan transaksi langsung dicatat di arus kas dengan catatan barang bisa diretur.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Retur Penjualan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Retur Penjualan merupakan penerimaan barang oleh penjual yang telah dikembalikan oleh pembeli. Retur penjualan bisa terjadi jika terjadi kesalahan dari penjual dalam mengirim barang, seperti kesalahan spesifikasi barang yang dikirim. Retur penjualan membuat piutang atau tagihan dari pihak penjual kepada pembeli berkurang. Saat pencatatan jurnal retur penjualan, kolom debit diisi dengan akun retur penjualan sedangkan kolom kredit diisi dengan piutang dagang.</p>
<p style="text-align: justify;">Agar tidak ada kesalahan spesifikasi dalam pengiriman, pihak penjual harus lebih berhati-hati dalam memilih spesifikasi barang sebelum dikirim kepada penjual.</p>
<p style="text-align: justify;">Retur penjualan dan retur pembelian ini umum terjadi dalam kegiatan transaksi jual-beli. Namun, jika terdapat unsur kesengajaan dari pihak penjual mengirim barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai maka penjual dapat terjerat hukum. Hal ini tertuang dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</p>

Dalam kegiatan jual-beli barang, terutama transaksi jual-beli online, pasti ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan atau bahkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen.  Tentu proses retur atau proses pengembalian barang akan terjadi.

Retur Penjualan dan Retur Pembelian dalam Kegiatan Jual-Beli

<p style="text-align: justify;">Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program dimana Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang belum atau tidak diungkap.</p>
<p style="text-align: justify;">PPS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana program ini hampir sama dengan Program Pengampunan Pajak (<em>Tax Amnesty Program</em>) yang dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2016/2017. PPS ini berlangsung selama 6 bulan yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kriteria Peserta PPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaannya PPS, terdapat dua jenis kebijakan dalam PPS yaitu, Kebijakan I dan Kebijakan II.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kebijakan I ini diperuntukkan untuk peserta Wajib Pajak peserta <em>Tax Amnesty</em>, sehingga Wajib Pajak Badan (WP Badan) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat mengikuti Kebijakan I ini. Kebijakan I ini diperuntukkan untuk WP mengungkapkan aset / harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan atau dilaporkan saat mengikuti program <em>Tax Amnesty</em> 2016-2017.</li>
<li>Kebijakan II ini hanya diperuntukkan untuk WPOP, WP Badan tidak dapat mengikuti Kebijakan II ini. Kebijakan II ini diperuntukkan untuk WPOP yang ingin mengungkapkan aset yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Selain itu, WPOP harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Mengikuti PPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tentunya dalam mengikuti PPS ini akan mendapatkaan manfaat kepada mereka yang mengikuti program ungkap harta ini. Pertama, wajib pajak terbebas dari sanksi administratif dan mendapat perlindungan data. Kedua, data harta yang diungkapkan lewat Surat Pemberitahuan harta Bersih (SPPH) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, hingga penuntuta pidana wajib pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kebijakan I</h3>
<ul>
<li>Tidak terkena sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, yaitu 200% dari PPh yang kurang dibayar</li>
<li>Data atau informasi yang sumbernya dari SPPH dan lampirannya diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP yang tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan pidana terhadap WP.</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3>Kebijakan II</h3>
<ul>
<li>Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap;</li>
<li>Data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tarif PPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tarif PPS dibedakan menjadi 2 skema, berikut penjelasannya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Kebijakan I</strong> diperuntukkan WPOP dan WP Badan yang merupakan peserta <em>tax amnesty</em> dengan basis harta dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan ketika mengikuti <em>tax amnesty</em>. Besar tarif pajak yang dikenakan:
<ul>
<li>11% untuk deklarasi Luar Negeri;</li>
<li>8% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;</li>
<li>6% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Wilayah NKRI.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Kebijakan II</strong> diperuntukkan WPOP dengan basis pengungkapan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020 yang belum dilaporkan pada SPT Tahun 2020. Besar tarif pajak yang dikenakan:
<ul>
<li>18% untuk deklarasi Luar Negeri;</li>
<li>14% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;</li>
<li>12% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (<em>renewable energy</em>) di Wilayah NKRI.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">PPS ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban yang belum dilakukan secara sukarela. Program ini dilai menjadi momen yang tepat bagi para wajib paja yang ingin memperbaiki kepatuhan perpajakannya. Dengan mengikuti program PPS, peserta bisa mengamankan aset-aset yang dimiliki serta mendapatkan manfaat-manfaat yang sudah ada.</p>

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program dimana Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang belum atau tidak diungkap.

Artikel Sobat Pajak