Pandemi COVID-19 tentu telah menimbulkan berbagai kendala bagi wajib pajak, baik UMKM, IKM maupun wajib pajak lainnya dalam menjalankan usahanya sehingga terdapat penurunan produktivitas dalam dunia usaha. Hal ini bukan hanya berdampak bagi pelaku usaha, namun juga bagi perekonomian Indonesia. Persaingan antara pelaku usaha kini semakin sulit, terutama dalam pengeksporan.
Selama pandemi COVID-19, Wajib Pajak akan merasa dibebankan karena sulitnya melakukan kegiatan ekspor, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan, dan secara tidak langsung akan berdampak pada sektor ekonomi Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara Indonesia memberikan sebuah kesempatan kepada para wajib pajak, terutama kepada para pelaku usaha, agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha serta meningkatkan kinerja usaha dibidang ekspor, sampai menembus pasar ekspor.
Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah adalah insentif perpajakan. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan ekonomi nasional yang sudah menurun selama terjadinya pandemi COVID-19. Pemerintah mengharapkan para pelaku usaha dapat memanfaatkan insentif perpajakan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas kinerja usaha terutama dibidang ekspor selama pandemi COVID-19.
Insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah ada berbagai macam, yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), Pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor, Pemotongan Angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan, &nbsp;Penurunan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat.
Para pelaku usaha harus dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut secepat mungkin, dikarenakan insentif perpajakan tersebut tidak bersifat permanen, melainkan memiliki batas waktu. Batas waktu atas pemberian insentif perpajakan tersebut akan berakhir pada Juni 2021. Oleh karena itu, diharapkan para pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut secara maksimal mungkin, sebelum melewati batas waktu, agar dapat meningkatkan produktivitas kinerja dan hasil usaha.
Selain pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ikut turun tangan membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usahanya, agar dapat membantu Negara Indonesia memulihkan keadaan ekonomi nasional, terutama dari bidang ekspor. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sebuah layanan yang disebut dengan Business Development Services (BDS). Dengan adanya BDS ini,&nbsp; Direktorat Jenderal Pajak membantu para UMKM mendapatkan pengetahuan lebih untuk mengembangkan usahanya, serta membantu para UMKN dalam mengembangkan usahanya, yang dimulai dari membantu pemasaran produk para UMKM, membantu keragaman produk para UMKM (diversifikasi produk), serta membantu para UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan ekspansi usaha para UMKM.
Tujuan diadakannya layanan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak selain untuk meningkatkan dan membantu para UMKM dalam melakukan kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap para UMKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sebuah layanan, yang disebut dengan klinik ekspor. Klinik Ekspor bertujuan untuk membantu serta mendukung para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar dapat mencapai pasar ekspor hingga Go International.

Tujuan diadakannya layanan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak selain untuk meningkatkan dan membantu para UMKM dalam melakukan kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap para UMKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sebuah layanan, yang disebut dengan klinik ekspor. Klinik Ekspor bertujuan untuk membantu serta mendukung para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar dapat mencapai pasar ekspor hingga Go International.

Insentif Pajak Genjot Ekspor UMKM

Di era digital ini, banyak bermunculan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diikuti dengan berkembangnya situs e-commerce di Indonesia. Melihat hal ini pemerintah pun akan menggali potensi penerimaan pajak dari UMKM guna memenuhi setoran penerimaan pajak.
Meski saat ini penerimaan pajak dari UMKM tidak sebesar PPh 21, namun partisipasinya kedepan akan terus bertambah, mengingat jumlah pelaku UMKM yang sangat besar.
Tarif yang dipatok pemerintah pada UMKM adalah sebesar 0,5% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) target penerimaan PPh final sebesar Rp 153,3 triliun tumbuh 17,6% dari target tahun 2019.
Pemerintah yakin pada tahun 2021 penerimaan PPh final akan semakin bertambah karena jumlah UMKM terus bertambah seiringnya perkembangan e-commerce. Hal itu terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang melaporkan pada tahun 2019 terdapat 3,79 juta UMKM sudah menggunakan platform online dan menjual produknya. Angka tersebut setara 8% dari total UMKM di Indonesia yaitu 59,2 juta.
Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas mudah untuk pembayaran pajak dengan berbagai macam inovasi. Seperti memperluas kanal pembayaran pajak melalui marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Pada tahun ini pemerintah menargetkan 10 platform baru yang mencakup dua toko ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret.
Saat ini sudah ada peraturan yang mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur kesetaraan antara pedagang online dan offline yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019. Dan diharapkan dengan adanya peraturan tersebut para UMKM yang sudah memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak maka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau belum memenuhi syarat&nbsp; berarti tidak perlu memiliki NPWP. Lalu bukan berarti kalau tidak punya NPWP tidak bisa berjualan di e-commerce, karena ada beberapa pedagang di e-commerce hanya ingin mencoba menjual hasil dari hadiah, barang bekas, dsb.

Tarif yang dipatok pemerintah pada UMKM adalah sebesar 0,5% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) target penerimaan PPh final sebesar Rp 153,3 triliun tumbuh 17,6% dari target tahun 2019.

Penerimaan Negara dari Pajak UMKM: Sudah Sebesar Apa?

Sudah bukan hal baru bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Lebih dari 62,9 juta unit usaha di Indonesia merupakan UMKM, lebih dari 60% Produk Domestik Bruto merupakan kontribusi dari UMKM, dan lebih dari 96% tenaga kerja diserap oleh UMKM. Dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang dilanda pandemi Covid-19, UMKM memiliki potensi untuk menguasai pasar dalam negeri. Khususnya kebutuhan impor yang tidak dapat dipenuhi.
UMKM dapat menjadi &nbsp;solusi strategis untuk mengakomodasi kebutuhan impor yang saat ini tengah macet. Namun, tentunya terdapat berbagai kendala dalam merealisasikan hal tersebut. Contohnya, kegiatan impor bahan baku masih dibuka dan juga terjadi penurunan volume perdagangan UMKM yang melakukan ekspor ke luar negeri. Banyaknya UMKM akan membuat mereka merasakan dampak dari pandemi dan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Prioritas dukungan</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM pada program penanganan COVID &ndash; 19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Memrioritaskan itu dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun dari Rp 695,2 triliun khusus untuk mendukung UMKM. Bentuk dukungan prioritas lainnya adalah upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan banyaknya kementerian yang menangani UMKM. Banyak kementerian yang memiliki program khusus untuk membantu UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Restrukturisasi kredit UMKM</h3>
</li>
</ul>
Kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi kredit UMKM dilakukan dengan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Relaksasi penilaian kualitas aset</li>
<li>Menunda pokok dan subsidi bunga</li>
</ol>
Restrukturisasi yang pertama dilakukan dengan relaksasi penilai kualitas aset berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan 14/PJOK.05/2020. Ditetapkan kualitas aset pada kredit hingga RP 10 miliar dapat hanya berdasarkan pada ketetapan pembayaran pokok/bunga.
Dilakukan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi serta dilakukan tanpa batasan jenis pembiayaan ataupun plafon.
Dilakukan juga penundaan pokok dan subsidi dengan memberikan subsidi bunga atau margin kepada debitur UMKM dengan plafon kredit atau pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar dengan jangka waktu paling lama 6 bulan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kredit modal kerja UMKM</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah memberikan kredit modal kerja berbunga murah dengan cara penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Sebesar Rp 30 triliun rupiah ditempatkan pemerintah di bank umum mitra selama 6 bulan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Dukungan lainnya</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah juga memberikan dukungan lainnya untuk membantu UMKM pada masa pandemi. Dikeluarkannya insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan produktif usaha mikro.
Pemerintah menetapkan untuk UMKM dengan penghasilan Rp 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final. Dilakukan juga pemberian banpres produktif usaha mikro (BUM). Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong pekerja UMKM untuk memanfaatkan program Kartu Prakerja.

Banyaknya UMKM akan membuat mereka merasakan dampak dari pandemi dan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM.

Di Masa Pandemi, Bagaimana Peran Pemerintah dalam Membina UMKM?

Kewajiban Pajak yang berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bermacam-macam jenisnya. Salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Pajak Penghasilan Final. Tarif dasar yang dikenakan oleh Pajak Penghasilan Final berbeda dengan pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Artinya, Pajak Penghasilan Final tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan nanti.
Sehingga, penghasilan yang sudah dikenakan PPh tidak akan dihitung lagi PPhnya pada Surat Pemberitahuan (SPT) dengan penghasilan lainnya yang bersifat non final. Walaupun tidak dihitung, tetapi PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Perhitungan PPh Final berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Secara umum ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh Final pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan dari Bunga Deposito dan Tabungan lainnya, Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (SUN), dan Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.</li>
<li>Penghasilan dari Hadiah Undian</li>
<li>Penghasilan yang berasal dari Transaksi Sekuritas, Transaksi Derivatif, Transaksi Penjualan Saham, atau Pengalihan Penyertaan Modal</li>
<li>Penghasilan dari Transaksi Pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan, Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Real Estate</li>
<li>Penghasilan tertentu lainnya</li>
</ol>
UMKM yang dapat memanfaatkan skema Pajak Penghasilan Final ini adalah UMKM yang omzet pendapatannya per tahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Tujuan pemerintah dalam memberlakukan PPh final adalah untuk mengurangi beban Wajib Pajak dan menunaikan kewajiban perpajakan. PPh final diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian rakyat dikarenakan beban pajak yang ditanggung oleh UMKM menjadi lebih kecil.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan dimana UMKM dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 5 PP 23/2018, PPh final berlaku 3 tahun untuk UMKM yang berbentuk PT. Sedangkan pengenaan PPh final beralu paling lama 4 tahun bagi wajib pajak UMKM berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
Awalnya khusus untuk UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT), pemerintah menetapkan bahwa mereka hanya dapat memanfaatkan skema Pajak Penghasilan Final tarif 0,5 % hanya 3 tahun mulai dari 2018 seperti yang disebutkan pada Pasal PP No. 23 tahun 2018. Hal tersebut berarti mulai awal tahun 2021 ini, UMKM berbentuk PT yang terdaftar pada 2018 mulai menggunakan Pajak Penghasilan Badan. Tetapi pemerintah mengeluarkan keputusan baru dimana insentif diperpanjang, sehingga UMKM berbentuk PT masih dapat menggunakan skema Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5 % sampai dengan 30 Juni 2021.

Pajak Penghasilan Final tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan nanti. Sehingga, penghasilan yang sudah dikenakan PPh tidak akan dihitung lagi PPhnya pada Surat Pemberitahuan (SPT) dengan penghasilan lainnya yang bersifat non final. Walaupun tidak dihitung, tetapi PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Perhitungan PPh Final berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Secara umum ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh Final pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008:

Fasilitas PPh Final bagi UMKM di Tengah Pandemi

Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau, hal tersebut juga berarti kalau Indonesia terdiri dari banyak masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia banyak yang membuka usaha mereka sendiri demi keberlangsungan hidup mereka. Banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk mendirikan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau sering dikenal dengan sebutan UMKM.
Data saat ini menunjukkan bahwa terdapat 65 juta UMKM di Indonesia yang sudah tercatat. UMKM sendiri memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dijadikan sarana untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian masyarakat, dan dapat juga memberikan pemasukan devisa bagi negara. Lewat UMKM juga, negara dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Tidak hanya itu, lewat UMKM, negara juga dapat meningkatkan APBN mereka dari pajak yang dibayarkan Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah. Sama seperti pengusaha lainnya, pengusaha UMKM juga memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar pajak. Seperti yang kita ketahui, pajak tersebut merupakan bentuk kontribusi kepada negara dan nantinya pajak tersebut akan digunakan kembali oleh negara untuk kepentingan kita sendiri. Pertanyaannya, bagaimana perbandingan antara banyaknya UMKM di Indonesia dengan UMKM di Indonesia yang sudah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak? Bagaimanakah kesadaran mereka?
Jika dilihat dari data 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara.
Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil.
Penerimaan pajak dari kontribusi UMKM terhadap PDB yang sebesar 60% hanya sebesar Rp 2 triliun. Beberapa aspek yang menyebabkan pembayaran pajak dari UMKM tergolong rendah salah satunya adalah banyaknya UMKM yang masih belum bisa menyusun laporan keuangan sehingga tidak bisa menyusun laporan keuangan dan akhirnya tidak bias melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.
Dari yang telah disebutkan diatasi, kita dapat menarik kesimpulan jika UMKM di Indonesia masihlah rendah tingkat kesadaran pajaknya. Pada 2020 hanya terdapat 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan banyaknya UMKM di Indonesia terdapat 60 Juta. Kontribusi UMKM terhadap pajak pun pada 2021 tergolong sangatlah kecil. Hanya Rp 2 triliun, padahal kontribusinya terhadap PDB sebesar 60%.

Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil.

Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?

Seperti halnya yang kita tahu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang saat ini dapat dikatakan menjadi tombak bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Dianggap dapat membawa pengaruh besar bagi Indonesia, maka pemerintah menetapkan kebijakan yang menjadi dasar dalam pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bagi pelaku UMKM yang masih minim pengetahuannya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan diperlukan pendampingan khusus agar hak dan kewajiban perpajakan dari UMKM yang dimiliki dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Salah satu hal dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan seorang konsultan pajak untuk membantu kegiatan perpajakan dari bisnis UMKM yang dimiliki.
Karena berdasarkan dengan penilaian yang ada, kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah seringkali hanya fokus pada kegiatan usaha yang dijalankannya, namun tidak mementingkan urusan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila suatu saat bisnis dari UMKM tersebut berkembang dan menjadi bisnis yang besar, maka para pelaku UMKM kadang kala dapat merasa kelabakan dan kebingungan dalam proses pengelolaan pajaknya.
Sedangkan di satu sisi otoritas pajak yang berwenang akan selalu memeriksa usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis, termasuk pelaku bisnis UMKM untuk dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan untuk mengenakan pajak secara jabatan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Dengan berdasar pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10464/PER_MENKEU/111/PMK.03/2014">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2014</a> Tentang Konsultan Pajak, yang dimaksud dengan konsultan pajak sendiri merupakan seseorang yang memberikan konsultasi terkait bidang perpajakan kepada Wajib Pajak dengan tujuan untuk meminta hak dan persetujuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
<h3 style="text-align: justify;">Peran Konsultan Pajak Bagi Bisnis UMKM</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sebagai Administrasi Perpajakan</li>
</ol>
Dengan peran ini, konsultan pajak dapat membantu dalam hal pengurusan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang bersangkutan. Contohnya dapat membantu apabila pelaku UMKM hendak mendirikan usahanya, dengan memberikan masukkan terkait pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), EFIN, dan lain sebagainya
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Konsultan Pajak dapat Memberikan Konsultasi Perpajakan</li>
</ol>
Dalam hal ini, konsultan pajak dapat memberikan konsultasi terkait perpajakan yang berkaitan dengan kebijakan peraturan pajak yang sering mengalami perubahan dalam ketentuannya. Maka konsultan pajak dapat bertindak untuk memberikan manajemen pajak yang baik dan benar kepada Wajib Pajak
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Sebagai Perantara</li>
</ol>
Konsultan pajak disini berperan untuk membantu para pelaku UMKM untuk dapat patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, konsultan pajak juga berperan sebagai perantara antara pelaku UMKM dan otoritas pajak yang berwenang. Membantu dalam hal mempersiapkan penyetoran dan pelaporan pajak, meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, dan lain sebagainya
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Memiliki Peran untuk Mewakilkan Wajib Pajak</li>
</ol>
Sebagai Wajib Pajak yang hendak menjalankan kewajiban perpajakannya, pelaku UMKM juga memiliki hak untuk dapat diwakilkan oleh kuasa Wajib Pajak, oleh karena itu konsultan pajak dapat mengambil peran untuk menjadi kuasa bagi Wajib Pajak apabila diperlukan
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Memiliki Peran dalam Mencari Keadilan</li>
</ol>
Konsultan pajak dapat memberikan bantuan kepada Wajib Pajak dalam hal perpajakan yang berkaitan dengan pemeriksaan oleh aparat pajak yang berwenang, mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Membantu dalam Hal Efisiensi Waktu dan Bisnis</li>
</ol>
Dengan adanya konsultan pajak yang membantu dalam hal perpajakan para pelaku UMKM, maka pelaku bisnis akan lebih efisien dalam hal waktu dan bisnis usaha karena urusan perpajakan sudah ada yang mengurusnya.

Kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM adalah seringkali hanya fokus pada kegiatan usaha yang dijalankannya, namun tidak mementingkan urusan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila suatu saat bisnis dari UMKM tersebut berkembang dan menjadi bisnis yang besar, maka para pelaku UMKM kadang kala dapat merasa kelabakan dan kebingungan dalam proses pengelolaan pajaknya.

Peran Konsultan Pajak Bagi UMKM

Pandemi COVID-19 telah menjadi kasus yang besar bagi negara di dunia sejak awal tahun 2020 silam dan telah merambah ke berbagai sektor termasuk juga sektor perekonomian negara dan warga negaranya. Untuk itu, salah satu cara memulihkan roda ekonomi bagi warga negaranya yang terdampak, pemerintah Indonesia menggulirkan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Program ini dilakukan pemerintah untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak akibat pandemi COVID-19, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang belum tersentuh kredit perbankan sekalipun. Saat ini program pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 1,2 juta yang akan didapatkan oleh para pelaku UMKM.
Pemerintah menargetkan sebayak 12,8 juta pelaku usaha mikro yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 2021 dengan total anggaran yang telah disiapkan adalah sebesar Rp 15,36 triliun.
Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan BLT UMKM 2021 sebesar Rp 1,2 Juta, maka dapat mengajukan secara langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat tingkat kabupaten/kota. Pengajuan ini juga dapat dilakukan secara online, karena beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan pendaftaran berkas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara online. Untuk selanjutnya dari dinas tersebut akan menyampaikan kepada dinas di tingkat provinsi dan dilanjutkan lagi kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM Deputi Bidang Usaha Mikro.
<h3 style="text-align: justify;">Kelengkapan Berkas yang Diperlukan</h3>
Berikut merupakan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses pengajuan atau pendaftaran:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li>
<li>Kartu Keluarga (KK)</li>
<li>Nama lengkap</li>
<li>Alamat tempat tinggal</li>
<li>Bidang Usaha</li>
<li>Nomor telepon</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Syarat yang Perlu Diperhatikan</h3>
Bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan pengajuan atau pendaftaran untuk mencairkan BLT UMKM 2021, maka syarat yang diperlukan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Warga Negara Indonesia (WNI)</li>
<li>Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li>
<li>Memiliki usaha mikro</li>
<li>Tidak terdaftar sebagai PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN, atau BUMD</li>
<li>Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li>
<li>Apabila alamat domisili bagi pelaku UMKM yang tertera di KTP dan domisili usaha berbeda, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).</li>
</ol>
Setelah semua berkas dan syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, maka para pelaku usaha mikro dapat langsung mendaftarkan diri ke kantor Dinas Koperasi dan UKM setempat atau dapat melalui online. 
Nantinya, Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pengusul akan melalukan proses seleksi pembersihan data calon penerima BLT UMKM 2021. Pembersihan data ini akan dilakukan melalui verifikasi identitas kependudukan (NIK) dan pengecekan kelengkapan dokumen yang menjadi syarat lainnya. Apabila semua sudah terpenuhi, maka proses akan dilanjutkan ke Dinas Koperasi dan UMKM setempat sesuai domisili dari pemohon.
<h3 style="text-align: justify;">Pengajuan BLT UMKM 2021 Melalui Online</h3>
Setelah mengetahui alur pengajuan secara langsung ke kantor, maka kini saatnya mengetahui cara pendaftaran atau pengajuan UMKM secara online:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Panduan pengajuan dapat diakses melalui situs <a href="https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil">https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil</a></li>
<li>Melakukan login di OSS v1.1 melalui laman <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> dengan akun yang telah dimiliki</li>
<li>Kemudian klik &lsquo;Perizinan Berusaha&rsquo;, lalu klik &lsquo;Perseorangan&rsquo; dan pilih untuk skala usaha Mikro Lalu klik &lsquo;Pendaftaran NIB Perseorangan Mikro&rsquo;. Sedangkan untuk skala usaha Kecil, maka klik &lsquo;Pendaftaran NIB Perseorangan Kecil&rsquo;</li>
</ol>
<h3>Proses Pembuatan NIB dan Izin Usaha</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pada bagian formulir &lsquo;Data Profil&rsquo;, dilengkapi dengan data/informasi yang sesuai. Kemudian klik &lsquo;Simpan&rsquo; dan &lsquo;Lanjutkan&rsquo;</li>
<li>Untuk formulir &lsquo;Data Usaha&rsquo;, klik &lsquo;Tambah Usaha&rsquo; dan lengkapi data-data yang sesuai. Kemudian klik &lsquo;Simpan&rsquo; dan &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Apabila memiliki lebih dari satu usaha, maka sebelum klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo; dapat melakukan penambahan data/informasi sesuai dengan usaha lainnya yang dimiliki. Kemudian klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Pada formulir &lsquo;Komitmen Prasarana Usaha&rsquo;, bagi usaha skala kecil maka dapat mengajukan permohonan &lsquo;Izin Lokasi&rsquo; dan &lsquo;Izin Lingkungan&rsquo; apabila dipersyaratkan. Kemudian klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Draft NIB&rsquo; dan &lsquo;Izin Usaha&rsquo; calon pemohon dapat melihat rangkuman data NIB dan Izin Usaha yang telah diisi sebelumnya untuk melakukan preview. Jika sudah sesuai, dapat memberi tanda centang pada kotak disclaimer dan kemudian klik &lsquo;Proses NIB&rsquo;</li>
<li>Pada tampilan &lsquo;Output NIB dan Izin Usaha&rsquo; maka dapat melihat cetak dari NIB, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin Usaha yang telah selesai dibuat. Calon pemohon juga dapat mencetak Izin Usaha melalui &lsquo;Preview Izin Usaha QR&rsquo;.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Proses Izin Komersial atau Operasional</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bila calon pemohon membutuhkan untuk Izin Komersial atau Operasional, maka dapat memilih menu &lsquo;Permohonan&rsquo; kemudian &lsquo;IUMK&rsquo; dan &lsquo;Izin Komersial/Operasional</li>
<li>Kemudian dapat klik nomor &lsquo;NIB/Nama Kegiatan Usaha&rsquo; dan klik &lsquo;NIB&rsquo;. Nanti akan muncul daftar kegiatan usaha yang calon pemohon lakukan, kemudian klik &lsquo;Pilih Kegiatan Usaha&rsquo;</li>
<li>Pada formulir &lsquo;Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat memilih Izin Komersial/Operasional sesuai keperluan dan melengkapi data yang diperlukan. Setelah itu klik &lsquo;Lanjut&rsquo; dan &lsquo;Simpan&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Draft Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat klik &lsquo;Preview Izin&rsquo; untuk dapat melihat tampilan draft yang telah dipilih. Kemudian klik &lsquo;Lanjut&rsquo; dan &lsquo;Simpan&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Output Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat klik tombol &lsquo;Preview Izin Komersial/Operasional&rsquo; yang telah diterbitkan oleh OSS dan pilih &lsquo;Simpan&rsquo;.</li>
</ol>
 Berikut merupakan tata cara pendaftaran atau pengajuan BLT UMKM 2021 yang dapat dilakukan secara langsung ke kantor Dinas Koperasi dan UKM maupun melalui online. Semoga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terbantu dengan adanya tata cara yang telah diberikan.

Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan BLT UMKM 2021 sebesar Rp 1,2 Juta, maka dapat mengajukan secara langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat tingkat kabupaten/kota. Pengajuan ini juga dapat dilakukan secara online, karena beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan pendaftaran berkas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara online.

Cara Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta Bagi UMKM Tahun 2021

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit bisnis yang dijalankan oleh orang pribadi maupun sekumpulan orang yang bergerak dalam hal perdagangan dan menyangkut aktivitas atau kegiatan berwirausaha.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ternyata terbukti mampu untuk bertahan di tengah kondisi perekonomian global yang tidak dapat diprediksi ini. Menurut penelitian, nyatanya saat krisis global melanda tahun 1998 dan 2012 lalu, banyak unit usaha dan perbankan yang mengalami kebangkrutan, namun disisi lain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini justru tetap tumbuh dan berkembang.
Dianggap sebagai pemberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dibebankan dengan kewajiban perpajakan oleh pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan pajak lainnya, karena pajak ini memiliki sifat mengikat dan memaksa, maka jenis pajak yang dibebankan kepada UMKM ini juga bersifat memaksa dan mengikat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun bersifat memaksa dan mengikat, namun tarif pajak yang ditetapkan atau dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan disesuaikan dengan kapasitas dari usahanya.
<h3 style="text-align: justify;">Dasar-Dasar Hukum Pajak UMKM</h3>
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan pajak yang dibebankan atau ditetapkan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan pada aturan berikut ini, yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/42/UU/6%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 6 Tahun 1983</a> dan Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8071/UU/16%20TAHUN%202009">Undang-Undang No. 16 Tahun 2009</a> Tentang Ketentuan Umum Perpajakan</li>
</ol>
Dengan adanya Undang-Undang ini menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah atas dasar pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/44/UU/7%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 7 Tahun 1983</a> yang Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 36 Tahun 2008</a> Tentang Pajak Penghasilan</li>
</ol>
Kebijakan atau aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini secara garis besar mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh dari pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dan dari Undang-Undang ini pula lahir besaran tarif pajak yang diberlakukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> Peraturan Pemerintah dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/43/UU/8%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 8 Tahun 1983</a> yang Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Kali Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009">Undang-Undang No. 42 Tahun 2009</a> Tentang Pajak Pertambahan Nilai</li>
</ol>
Kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang ini mengarah pada semua komoditi usaha yang ditetapkan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tidak hanya sebatas penghasilan dan omzet yang didapatkan saja yang akan dikenakan atau dibebankan pajak, namun untuk komoditi barangnya juga akan dikenakan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, Peraturan Pemerintah ini hanya sebagai landasan hukum sementara
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7513/UU/20%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 20 Tahun 2008</a> Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah</li>
</ol>
Dalam Undang-Undang ini, pemerintah menetapkan tarif pajak yang dibebankan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjalan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membantu pembangunan dan pengembangan fasilitas negara.
<h3 style="text-align: justify;">Kriteria UMKM</h3>
Setelah mengetahui dasar-dasar hukum yang mengikat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satu landasan dasar hukum yang disebutkan di atas juga mengatur kebijakan mengenai kriteria penggolongan UMKM berdasarkan dengan jumlah karyawan atau pegawainya. Berikut merupakan kriteria dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7513/UU/20%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 20 Tahun 2008</a> Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Usaha Mikro &ndash; Usaha Rumah Tangga</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini dilakukan oleh perorangan atau badan</li>
<li>Memiliki aset di bawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang mencapai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun</li>
<li>Memiliki karyawan yang tidak lebih dari 4 (empat) orang</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Usaha Kecil</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini memiliki jumlah pegawai antara 5 &ndash; 19 (lima sampai sembilan belas) orang</li>
<li>Memiliki aset yang berkisar antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang berkisar antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000 (dua setengah miliar rupiah) dalam satu tahun</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Usaha Menengah</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini memiliki jumlah karyawan antara 20-99 (dua puluh sampai sembilan puluh sembilan) orang</li>
<li>Memiliki aset bersih sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang berkisar antara Rp 2.500.000.000.000 (dua setengah miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Usaha Besar</li>
</ol>
Selain dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga terdapat usaha besar dengan kriteria:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Usaha ini memiliki jumlah karyawan di atas 100 (seratus) orang</li>
<li style="text-align: justify;">Memiliki total aset yang mencapai lebih dari Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)</li>
<li style="text-align: justify;">Memiliki omzet yang melebihi Rp 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)</li>
</ul>

Dianggap sebagai pemberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka UMKM juga dibebankan dengan kewajiban perpajakan oleh pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan pajak lainnya, karena pajak ini memiliki sifat mengikat dan memaksa, maka jenis pajak yang dibebankan kepada UMKM ini juga bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM.

Dasar Hukum Perpajakan UMKM

Setelah beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas persoalan rencana adanya tax amnesty jilid II di Indonesia, kini Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Fauzi A. Amro angkat bicara terkait wacana kebijakan tersebut.
Beliau mengatakan bahwa dengan berkaca pada data yang didapatkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia per akhir November 2020, dalam data tersebut tercatat penerimaan negara mencapai Rp 1.423 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp. 2.306,7 triliun. Kemudian pada kuartal I tahun 2021, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 144,2 triliun. Defisit ini disebabkan oleh penerimaan negara yang masih sangat minim dan jauh dari target, sementara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jumlahnya melonjak tinggi. Kebijakan tax amnesty jilid II ini dirasanya kurang tepat untuk dilakukan karena seharusnya pemasukan dari pajak itu perlu untuk ditingkatkan bukan untuk dipangkas.
Sebelumnya pun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI), Rachmat Gobel menuturkan permintaannya kepada pemerintah agar memberikan tujuan dan target sasaran yang jelas untuk pemberian kebijakan atas tax amnesty jilid II ini. Beliau menuturkan bahwa kebijakan dari tax amnesty jilid II ini jangan hanya bertujuan untuk memutihkan dana di luar negeri saja, tetapi gagal untuk melakukan repatriasi. Karena menurut beliau, pemberian kebijakan tax amnesty jilid I yang telah berlaku beberapa waktu yang lalu dianggap belum mampu untuk menjaring uang miliki pengusaha yang disimpan di luar negeri untuk dapat kembali ke Tanah Air Indonesia. Maka, untuk wacana kebijakan tax amnesty jilid II nanti harus ada kombinasi antar keduanya.
Rachmat Gobel juga menuturkan bahwa pemberian tax amnesty jilid II nanti jangan hanya fokus pada pengusaha ekonomi besar, tetapi juga perlu memikirkan dan ditujukan kepada pelaku usaha ekonomi kecil, yakni para pelaku UMKM. Pemberian tax amnesty bagi para pelaku UMKM dapat dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah sebab program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan sebelumnya banyak mengalami hambatan dalam proses implementasinya.
Rachmat menjelaskan bahwa hambatan yang terjadi pada proses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut lantaran petani, peternak, nelayan, dan pedagang kecil terkena OJK Checking atau yang dapat dikenal juga sebagai BI Checking. Dengan terkenanya BI Checking ini menyebabkan para pelaku ekonomi kecil tidak berhasil atau gagal untuk mendapatkan kredit yang dapat digunakan untuk membangun usahanya di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, serta beragam usaha mikro, kecil, dan menengah yang lainnya. Maka hambatan ini harus diatasi dan diselesaikan melalui terobosan, keberanian, dan pemihakan yang baik dan adil agar dapat sesuai dengan visi dari Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran dan dari desa dengan menekankan prioritas untuk menata dan memihak ekonomi kecil serta ekonomi desa.
Dengan pembenahan dan penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku ekonomi kecil atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) melalui dukungan yang diberikan pemerintah nantinya diharapkan dapat memiliki efek beragam karena mampu menyerap banyak tenaga kerja yang lainnya juga. Terlebih lagi, pada sektor pertanian dan peternakan dapat menyangkut ketahanan nasional dan fundamental ekonomi nasional karena berkaitan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Rachmat Gobel juga menuturkan bahwa pemberian tax amnesty jilid II nanti jangan hanya fokus pada pengusaha ekonomi besar, tetapi juga perlu memikirkan dan ditujukan kepada pelaku usaha ekonomi kecil, yakni para pelaku UMKM. Pemberian tax amnesty bagi para pelaku UMKM dapat dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah sebab program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan sebelumnya banyak mengalami hambatan dalam proses implementasinya.

Tax Amnesty Jilid II Juga Perlu Membantu UMKM

Di tengah pandemi seperti ini sumber modal merupakan salah satu kendala utama yang dialami bagi UMKM dalam melanjutkan usahanya. Keuntungan yang biasa diperoleh kini menipis bahkan sampai tidak mampu mengembalikan modalnya yang membuat usahanya terancam bangkrut dan tidak mampu melanjutkan usahanya. Tidak semua pelaku UMKM juga dapat mendapatkan pinjaman dari Bank yang umumnya memiliki beberapa persyaratan yang tidak semua pelaku UMKM dapat penuhi dan juga keterbatasan kantor cabang bank yang belum tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia.&nbsp;
Maka dari itu kini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini dapat menggunakan sistem pendanaan dengan skema urun dana berbasis teknologi informasi atau Securities Crowdfunding dalam mengembangkan bisnisnya. Urun Dana atau Crowdfunding sendiri merupakan sistem penggalangan dana yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk keperluan dalam memodali usaha atau suatu proyek yang umumnya dilakukan di Internet yang nantinya investor dapat membeli dan mendapatkan kepemilikannya melalui saham yang diperoleh melalui persentase terhadap nilai besaran kontribusinya, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk).
Reza Avesena selaku Ketua Asosiasi Layanan Urun Dana (ALUDI) mengatakan bahwa terdapat sejumlah syarat utama yang harus dipenuhi UMKM untuk mengajukan pendanaan tersebut, yaitu
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">1. Prospek Usahanya dari sisi keuntungan atau profitabilitas</h3>
Pelaku UMKM harus dapat memastikan bahwa usahanya memiliki prospek keuntungan yang bagus. Hal tersebut dilakukan mengingat pengusaha atau pelaku UMKM tidak berjalan sendiri dalam skema pembiayaan ini, namun terdapat beberapa pihak investor yang bertindak sebagai mitra dalam pembiayaan usaha tersebut.&nbsp;
Dalam acara Webinar Securities Crowdfunding, Reza mengatakan bahwa bisnis yang sedang dijalankan akan dilepaskan ke publik sehingga banyak orang ataupun pihak lain yang ingin bermitra bersama. Maka dari itu pengusaha tersebut harus memastikan bahwa bisnisnya memiliki profit yang bagus.
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">2. Akuntabilitas</h3>
Akuntabilitas sendiri dalam ilmu akuntansi merupakan pertanggungjelasan. Bisa dikatakan suatu usaha memiliki pencatatan keuangan yang lebih rapi. Reza mengatakan bahwa tidak ada aturan khusus mengenai penyusunan pencatatan keuangan tersebut yang setidaknya mengarah pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).&nbsp;
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">3. Bisnis berjangka waktu yang lama</h3>
Untuk yang terakhir, pastikan bahwa usaha yang dijalankan memiliki atau dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama dikarenakan pelaku UMKM tidak berjalan sendirian. Terdapat beberapa investor yang akan bertindak sebagai mitra dalam pembiayaan sehingga pelaku UMKM harus bisa memastikan bahwa bisnisnya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan juga memberikan keuntungan yang sepadan bagi 2 pihak.&nbsp;
Reza bercerita bahwa terdapat seorang pedagang yang memiliki dagangan yang laris manis pada suatu waktu dan membawa hasil jualannya selama seminggu saat pulang kampung pada hari libur dagangnya. Hal tersebut yang dihimbau oleh Reza untuk tidak dilakukan dan lebih profesional dalam menjalankan usaha.

Pelaku UMKM) kini dapat menggunakan sistem pendanaan dengan skema urun dana berbasis teknologi informasi atau Securities Crowdfunding dalam mengembangkan bisnisnya. Urun Dana atau Crowdfunding sendiri merupakan sistem penggalangan dana yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk keperluan dalam memodali usaha atau suatu proyek yang umumnya dilakukan di Internet yang nantinya investor dapat membeli dan mendapatkan kepemilikannya melalui saham yang diperoleh melalui persentase terhadap nilai besaran kontribusinya, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk).

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak