Pembahasan mengenai bisnis kuliner memang tidak akan pernah ada habisnya. Hal ini disebabkan, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok (primer) bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana cara pelaku usaha kuliner dalam memperlihatkan nilai plus pada usahanya di mata para konsumen guna meningkatkan profit hingga mengembangkan usahanya?
Saat ini, tngkat persaingan antar pelaku usaha di bidang kuliner sudah cukup tinggi. Agar dapat bertahan dan berkembang, pelaku usaha tentunya perlu strategi pemasaran yang komprehensif dan memberikan dampak yang tinggi sesuai dengan pola perilaku konsumen. Berikut adalah 5 strategi yang dapat Sobat Pajak siapkan untuk mengembangkan pemasaran dalam usaha kuliner Sobat:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Daftarkan Platform Pencarian Restoran</h3>
</li>
</ul>
Hal ini menjadi salah satu strategi pemasaran paling umum dan harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha kuliner. Dengan mendaftarkan usaha pada platform online yang membahas terkait usaha kuliner, tentu akan membantu memasarkan usaha kuliner yang Sobat jalankan agar dapat dikenal oleh lebih banyak masyarakat, sehingga menjadi peluang besar dalam menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Manfaatkan SEO</h3>
</li>
</ul>
Di era sekarang, pemanfaatan SEO tentunya menjadi strategi pemasaran yang baik bagi pelaku usaha kuliner. Seperti yang kita ketahui, SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization atau pengoptimalan mesin telusur. Dengan menggunakan SEO, Sobat dapat mengaitkan kata kunci pada usaha kuliner yang Sobat jalankan. Sebagai contoh, dengan keyword &lsquo;Restaurants near me&rsquo; atau &lsquo;Restoran di sekitar saya&rsquo;, apabila usaha Sobat sudah dikaitkan dengan search engine tersebut, maka pada saat penelusuran di Google usaha Sobat akan muncul pada halaman pencarian dan dapat membantu memasarkan usaha Sobat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kemas Review dengan Baik</h3>
</li>
</ul>
Saat ini, meskipun sebuah brand usaha memiliki banyak penilain baik, namun tidak menutup kemungkinan terdapat konsumen yang memberikan review atau ulasan buruk pada brand tersebut. Namun sebagai pelaku usaha, khususnya dalam bidang kuliner sangat diperlukan pemilik yang mampu mengemas ulasan tersebut jadi terlihat baik dengan merespon secara cepat, tanggap, dan ramah. Sebagai contoh, ucapkan terima kasih terlebih dahulu, lalu meminta maaf, dan terakhir berikanlah sebuah keyakinan bahwa Sobat akan memperbaiki layanan secepatnya atau memberikan voucher ataupun potongan harga pada konsumen yang merasa dirugikan. Dengan sikap tersebut, konsumen akan merasa lebih didengar dan dihargai serta meningkatkan kepercayaan bahwa usaha kuliner yang dijalankan benar-benar memiliki pelayanan terbaik.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Gunakan Media Sosial</h3>
</li>
</ul>
Digitalisasi di bidang usaha, bukanlah hal yang baru lagi. Sebagai pelaku usaha kuliner sangat perlu untuk melek digital, lantaran begitu banyak peluang yang dapat dimanfaatkan khususnya dalam media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, Sobat dapat semakin menjangkau konsumen dengan berbagai konten atau promo menarik yang ditawarkan dalam media tersebut. Seperti yang Sobat ketahui, bahwa semua orang cenderung lebih tertarik dengan tampilan visual yang menarik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan sosial media sebagai media untuk memasarkan usahanya dengan tampilan visual yang bagus dan menarik, sehingga usaha kuliner yang Sobat jalankan dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan memberikan daya tarik kepada masyarakat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kolaborasi dengan Layanan Pesan Antar</h3>
</li>
</ul>
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan jasa layanan pesan antar. Dengan banyaknya kemudahan hingga promo yang diberikan, sekarang banyak orang yang beralih menggunakan jasa layanan pesan antar untuk membeli semua produk. Sobat dapat berkolaborasi atau bergabung menjadi mitra layanan pesan antar, seperti grab, gojek, traveloka, shopee, dan lain sebagainya, agar dapat menjangkau berbagai sektor. Apalagi, pihak layanan pesan antar kerap kali menawarkan pemasangan iklan hingga pemberian cashback pada konsumen. Tentunya hal ini menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis
Nah, itu dia 5 strategi pemasaran yang Sobat Pajak dapat sarankan bagi pelaku bisnis kuliner. Sobat bisa menerapkannya pada usaha Sobat dan tingkatkan pendapatan usaha.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a>&nbsp;atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instagram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>

Pembahasan mengenai bisnis kuliner memang tidak akan pernah ada habisnya. Hal ini disebabkan, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok (primer) bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana cara pelaku usaha kuliner dalam memperlihatkan nilai plus pada usahanya di mata para konsumen guna meningkatkan profit hingga mengembangkan usahanya?

Punya Usaha Kuliner? Ini Dia 5 Strategi Pemasaran Untuk Kembangkan Usahamu!

Halo para sobat belajar, apa kabar nih?
Sudah tidak asing bukan dengan kata PPN? Bagi Sobat yang pernah melakukan suatu transaksi, baik dari barang ataupun jasa pasti sudah pernah dikenakan PPN bukan? Sejak 1 April 2022 pemerintah menetapkan pengenaan PPN terhadap transaksi barang/jasa mulai dikenakan tarif PPN sebesar 11% yang sebelumnya ditetapkan tarif sebesar 10%.
<h2 style="text-align: justify;">Definisi PPN</h2>
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas suatu transaksi konsumsi dalam negeri yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Badan, dan juga Pemerintah. Bagi subjek pajak yang dikenakan atas PPN tersebut, tidak langsung menyetorkan pajak nya ke kantor pajak, namun melalui pihak yang telah memotong atau memungut PPN tersebut, sehingga PPN disebut juga dengan pajak tidak langsung.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pungutan berupa pajak atas transaksi yang dilakukan berupa jual beli barang ataupun jasa kena pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Wajib Pajak Badan yang telah ditetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi Atas PPN</h2>
PPN yang telah dikenakan kepada konsumen atas barang/jasa yang dibeli, maka sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berhak untuk melapor serta menyetorkan pemungutan PPN yang telah dilakukan. Maka dari itu, sebagai PKP harus menghitung selisih antara PPN Keluaran dengan PPN Masukan. Jika PPN Keluaran lebih besar dibandingkan PPN Masukan, maka akan terjadi PPN Terutang kurang bayar, sehingga PKP wajib membayarkan selisihnya ke Kas Negara. Sedangkan, apabila PPN Keluaran lebih kecil dibandingkan PPN Masukan maka kelebihan setoran dapat dijadikan sebagai kompensasi pada masa pembayaran pajak berikutnya. Berikut adalah fungsi dari PPN:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Sebagai fungsi anggaran</h3>
</li>
</ol>
Pajak yang disetorkan kepada negara, menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, penyetoran PPN dapat dikatakan sebagai fungsi anggaran.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Sebagai fungsi regulasi pemerintah</h3>
</li>
</ol>
PPN dapat difungsikan untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan dari pemerintah, &nbsp;seperti dalam hal sosial ekonomi guna meningkatkan daya saing dari produk yang diproduksi oleh orang Indonesia.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Sebagai fungsi stabilitas penerimaan negara</h3>
</li>
</ol>
PPN yang diterima oleh negara dapat digunakan sebagai stabilitas khususnya dalam bidang ekonomi serta untuk menekan adanya inflasi.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Sebagai fungsi pembiayaan negara</h3>
</li>
</ol>
Atas penyetoran PPN, maka negara dapat mengalokasikan dana tersebut sebagai pembiayaan yang terjadi, seperti meningkatkan infrastruktur pembangunan, fasilitator, dan sejenisnya.
<h2 style="text-align: justify;">Objek Yang Dikenakan Atas PPN</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penyerahan atas barang/jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.</li>
<li>Impor atas barang yang kena pajak.</li>
<li>Pemanfaatan atas barang kena pajak tidak berwujud yang diperoleh dari luar daerah pabean yang digunakan di dalam daerah pabean.</li>
<li>Pemanfaatan atas jasa yang kena pajak yang diperoleh dari luar daerah pabean yang digunakan di dalam daerah pabean.</li>
<li>Ekspor atas barang kena pajak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud serta ekspor jasa yang kena pajak yang dilakukan oleh PKP.</li>
<li>Kegiatan membangun sendiri untuk orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pihak lain dalam rangka digunakan untuk yang bersangkutan sendiri atau pihak lain dan bukan digunakan untuk kegiatan usaha. Luas bangunan yang dikenakan PPN adalah minimal 200 meter persegi (200 m2).</li>
<li>Penyerahan atas aktiva yang sebelumnya tidak memiliki tujuan untuk diperjual belikan.</li>
</ol>
Nah, itu dia informasi seputar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instagram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>

Sudah tidak asing bukan dengan kata PPN? Bagi Sobat yang pernah melakukan suatu transaksi, baik dari barang ataupun jasa pasti sudah pernah dikenakan PPN bukan? Sejak 1 April 2022 pemerintah menetapkan pengenaan PPN terhadap transaksi barang/jasa mulai dikenakan tarif PPN sebesar 11% yang sebelumnya ditetapkan tarif sebesar 10%.

Sobat Belajar : Mengenal PPN Beserta Objek Pajaknya

Saat ini, perkembangan zaman sudah cukup pesat dan membuat semakin banyak orang berlomba-lomba terjun dalam dunia bisnis. Sampai saat ini, Indonesia masih belum terbebas dalam pandemi Covid-19, namun masyarakat Indonesia tetap tidak memutuskan semangatnya untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Di Indonesia, sudah banyak jenis usaha yang beraneka ragam, mulai dari usaha kecil seperti UMKM hingga pada tingkat perusahaan. Hal inilah yang membuat persaingan semakin kompetitif setiap waktunya. Meski demikian, terdapat beberapa cara atau strategi yang dapat dilakukan guna mengembangkan bisnis yang sedang berjalan, salah satunya adalah membuat iklan pada produk.
Namun, sebelum memanfaatkan strategi tersebut, tentunya Sobat perlu mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa itu iklan pada produk. Setelah Sobat paham mengenai strategi iklan tersebut, maka bisnis yang sedang dijalankan dapat memperbanyak prospek target advertisement. Salah satunya ialah melalui otomasi pemasaran. Dengan menggunakan otomasi pemasaran tersebut, tentunya dapat membantu prospek bisnis menjadi sesuai target, kemudian dapat membangun hubungan baik dengan konsumen, hingga mampu menganalisis kegiatan pemasaran yang paling efektif. Lantas apa sebenarnya iklan pada produk itu? Mari simak informasinya berikut ini.
Pada dasarnya, iklan merupakan segala bentuk informasi ataupun pesan yang digunakan untuk mengajak masyarakat atau target pasarnya agar tertarik dengan barang atau produk yang ditawarkan. Tentunya tidak hanya berfokus pada hal komersial saja, tetapi juga bisa digunakan untuk memberikan hal-hal yang informatif, seperti adanya iklan layanan masyarakat.
Dalam praktiknya, penggunaan iklan sangat bermanfaat dalam melakukan kegiatan pemasaran dalam mempromosikan brand kepada masyarakat umum. Periklanan dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari televisi, radio, brosur, flyer, koran, majalah, hingga masih banyak beberapa saluran lainnya yang menjadi sarana atau wadah dalam promosi. Bahkan saat ini, pelaku usaha dapat memilih ingin menggunakan iklan dalam jenis seperti apa. Jenis promosi terbagi berdasarkan 2 kategori, antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Online Advertising</h3>
</li>
</ol>
Online advertising merupakan seluruh kegiatan beriklan yang dilakukan dalam ranah digital dan membantu pengiklan dalam menjangkau pengguna dengan pesan yang disampaikan pada iklan tersebut. Dengan adanya perkembangan zaman yang begitu pesat, hampir semua orang di dunia ini telah menggunakan media digital, seperti internet dalam kehidupan sehari-harinya. Hal inilah yang menjadi sasaran atau target baru para pelaku usaha untuk melakukan pemasarannya, lantaran saat ini sudah begitu banyaknya pengguna di media digital yang akan memudahkan para pelaku usaha dalam membuat iklan untuk menemukan target pasarnya. Contoh online advertising adalah pemasaran yang terdapat pada beberapa platform media sosial seperti, Facebook ads, YouTube ads, LinkedIn ads, Instagram ads, dan lain sebagainya.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Offline Advertising</h3>
</li>
</ol>
Selanjutnya, offline advertising memiliki definisi sebagai iklan yang biasanya terdapat pada media-media tradisional seperti koran, brosur, majalah, hingga banner. Offline advertising sendiri juga dapat ditemui pada pinggir jalan, seperti billboard ataupun papan iklan. Meskipun, saat ini perkembangan teknologi sudah cukup pesat dan banyak pengiklan mulai bertransisi menggunakan media online, namun masih banyak juga beberapa pelaku usaha atau pengiklan yang menggunakan media offline sebagai kegiatan dalam mempromosikan bisnis atau usahanya. Adapun, keunggulan dari penggunaan offline advertisement, yakni membuat suatu produk lebih cepat dikenal dan lebih mudah untuk diingat, karena pesan promosi yang disampaikan secara jelas.
Nah itu dia penjelasan yang dapat Sobat Pajak bagikan kali ini. Bagi para Sobat yang berniat untuk menggunakan strategi iklan, baik online advertising maupun offline advertising harus pahami dan mengerti terlebih dahulu apa itu iklan pada produk.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Saat ini, perkembangan zaman sudah cukup pesat dan membuat semakin banyak orang berlomba-lomba terjun dalam dunia bisnis. Sampai saat ini, Indonesia masih belum terbebas dalam pandemi Covid-19, namun masyarakat Indonesia tetap tidak memutuskan semangatnya untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Bantu Kembangkan Usaha, Apa Itu Iklan Pada Produk?

Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan Rupiah Digital atau uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan perbedaan Rupiah Digital dengan alat transaksi lainnya.
Perry menjelaskan, fungsi Rupiah Digital sama dengan uang yang selama ini beredar, yaitu sebagai alat pembayaran. Perbedaan utama dari Rupiah Digital dengan uang yang selama ini beredar terletak pada bentuknya, dimana Rupiah Digital berbentuk digital, sementara uang kartal berbentuk fisik. Rupiah Digital akan menjadi pelengkap alat transaksi yang telah digunakan selama ini secara resmi, seperti rupiah dalam bentuk kartal, yaitu kertas dan logam, hingga giral seperti kartu debit, kredit, maupun giro.
<h2 style="text-align: justify;">Tahap Pengembangan Rupiah Digital</h2>
Tahapan pengembangan central bank digital currency (CBDC) milik BI itu kini telah memasuki peluncuran buku putih atau white paper. White paper yang diperkenalkan pada Rabu (30/11/2022) lalu, diberikan nama Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah. Tujun dari proyek tersebut adalah supaya masyarakat mulai menyadari apa itu Rupiah Digital yang akan diedarkan BI. Dalam white paper tersebut, BI mengungkapkan Rupiah Digital diharapkan memiliki kualitas yang lebih aman dan efisien dibandingkan kualitas uang kartal fisik dan rekening giro di Bank Indonesia.
"Dengan karakter tersebut, digital rupiah akan mampu secara efektif menjadi instrumen inti bagi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya pada era digital," ujar BI dalam white paper nya.
Hadirnya Rupiah Digital, dijelaskan bahwa BI tidak akan menghilangkan fungsi uang kartal sebagai alat pembayaran. Rupiah Digital justru akan menambah khazanah alat pembayaran yang menjamin masyarakat untuk mampu bertransaksi dalam kondisi apapun.
"Digital rupiah hadir sebagai komplemen dari uang-uang yang lazim digunakan oleh masyarakat, termasuk uang kartal fisik," tulis BI.
<h2 style="text-align: justify;">Rupiah Digital Berbeda dengan Crypto</h2>
Bank sentral mengklaim, pengembangan Rupiah Digital merupakan jawaban BI untuk menghadirkan bentuk mata uang berapa rupiah yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital.
Rupiah Digital juga memuat fitur-fitur yang terdapat pada rupiah kertas, seperti gambar pahlawan, kesenian, kekayaan alam, hingga tokoh pahlawan. Menurut Perry, semuanya dikemas dalam bentuk kode yang sudah terenkripsi.
"Fitur-fitur yang ada di sini, Bung Karno, Bung Hatta juga ada di Digital Rupiah, bedanya kalau di dalam Rupiah Digital, semuanya terenkripsi dalam digital coding-coding," jelasnya.
Perry memaparkan tiga fungsi Rupiah Digital, pertama adalah sebagai alat pembayaran yang sah atau medium of exchange, kedua sebagai unit of account, dan ketiga adalah sebagai alat penyimpan nilai atau store of value.
Sementara itu, Asisten Gubernur Bank Indonesia/Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Filianingsih Hendarta mengungkap bahwa Rupiah Digital berbeda dengan mata uang kripto. Ia menyebut kripto berbentuk aset, sedangkan Rupiah Digital merupakan alat pembayaran.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan Rupiah Digital atau uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan perbedaan Rupiah Digital dengan alat transaksi lainnya.

Mengenal Rupiah Digital yang akan Diluncurkan Bank Indonesia

Wajib Pajak dengan pemerintah sebenarnya memiliki perbedaan keperluan dalam hal pembayaran pajak. Bagi Wajib Pajak, membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan berharap untuk dikenai pajak sekecil mungkin. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan penghasilan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga apabila masyarakat tidak membayar pajak, maka dapat menyebabkan kerugian bagi penerimaan negara.
Laporan perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan disusun berdasarkan prinsip akuntansi, tetapi prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki perbedaan dalam hal pengakuan laba. Oleh karena itu, agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi labanya tersebut, agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tetapi pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh harus dilakukan Rekonsiliasi Fiskal terlebih dahulu.
Akuntansi perpajakan sejatinya diperlukan untuk mengoreksi laba dari laporan komersial menjadi laba fiskal. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan&nbsp; pendapatan dan biaya menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan menurut peraturan perpajakan. Tidak semua biaya di dalam perusahaan dapat diakui sebagai biaya berdasarkan peraturan perpajakan, tetapi semua biaya yang dikeluarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang untuk mengetahui laba bersih sesuai dengan Standar Akuntansi.
Perbedaan tersebut kemudian bisa direkonsiliasi dengan apa yang disebut rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perlu dilakukan untuk menentukan laba fiskal atau penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, berikut adalah biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang (Deductible Expense) atau yang tidak boleh dikurangkan (Non-Deductible Expense) dari penghasil bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha:
1. Deductible Expense
<ul style="text-align: justify;">
<li>biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>biaya pembelian bahan;</li>
<li>biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;</li>
<li>bunga, sewa, dan royalti;</li>
<li>biaya perjalanan;</li>
<li>biaya pengolahan limbah;</li>
<li>premi asuransi;</li>
<li>biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</li>
<li>biaya administrasi; dan</li>
<li>pajak kecuali Pajak Penghasilan;</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;</li>
<li>iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;</li>
<li>kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;</li>
<li>kerugian selisih kurs mata uang asing;</li>
<li>biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;</li>
<li>biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;</li>
<li>piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;</li>
<li>Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan</li>
<li>telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;</li>
<li>syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;</li>
</ol>
</li>
</ol>
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keuangan;,
<ul style="text-align: justify;">
<li>sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;,</li>
<li>sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan,</li>
<li>sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.,</li>
</ul>
2. Non-Deductible Expense
<ul style="text-align: justify;">
<li>pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;</li>
<li>biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;</li>
<li>pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:</li>
</ul>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;</li>
<li>cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li>
<li>cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;</li>
<li>cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;</li>
<li>cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan</li>
<li>cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,</li>
</ol>
</li>
</ol>
yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keuangan;
<ul style="text-align: justify;">
<li>premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;</li>
<li>penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</li>
<li>jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;</li>
<li>harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;</li>
<li>Pajak Penghasilan;</li>
<li>biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;</li>
<li>gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;</li>
<li>sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.,</li>
</ul>
Nah, itu dia informasi seputar Rekonsiliasi Fiskal, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Wajib Pajak dengan pemerintah sebenarnya memiliki perbedaan keperluan dalam hal pembayaran pajak. Bagi Wajib Pajak, membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan berharap untuk dikenai pajak sekecil mungkin. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan penghasilan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga apabila masyarakat tidak membayar pajak, maka dapat menyebabkan kerugian bagi penerimaan negara.

Biaya – Biaya yang Perlu dan tidak Perlu Dikoreksi Fiskal 

Seperti yang kita ketahui, keuangan menjadi salah satu masalah krusial yang kerap kali dialami oleh banyak pelaku UMKM. Hal ini disebabkan, karena kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya yang mengakibatkan pemasukan hingga pengeluaran keuangan tidak tercatat secara jelas dan rapi. Sebagai solusi, Sobat Buku hadir untuk membantu!
Sobat Buku merupakan aplikasi mobile untuk pengelolaan pembukuan. Hadirnya Sobat Buku bertujuan dalam mempercepat pertumbuhan serta digitalisasi UMKM dengan menyediakan aplikasi pembukuan dan pencatatan yang tentunya canggih dan user friendly untuk dapat membantu keuangan usaha menjadi lebih tertata dengan baik, ringkas, efisien, hingga modern melalui proses sederhana.
Sobat Buku juga hadir dengan berbagai fitur unggulan, seperti:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pencatatan transaksi penjualan, pembelian, pesanan, serta transaksi biaya</li>
<li>Pembukuan untuk jurnal umum</li>
<li>Penambahan akun jurnal</li>
<li>Laporan keuangan, mulai dari neraca, laba rugi komersial, hingga neraca saldo</li>
<li>Menampilkan grafik berdasarkan penjualan dan pembelian dalam per hari</li>
<li>Perhitungan atas PPh Final UMKM</li>
<li>Pembuatan kode billing dan pembayaran pajak</li>
<li>Tersedia Konsultasi Pajak.</li>
</ul>
Sobat Buku hadir untuk menjadi Sobat UMKM dalam membantu proses keuangan bisnis secara digital dan tersistem secara otomatis dan terjamin keamanannya. Berikut ini adalah solusi yang diberikan oleh Sobat Buku kepada pelaku UMKM:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembayaran Pajak</li>
</ul>
Dengan menjadi user Sobat Buku, UMKM akan terbantu dalam melakukan pembayaran pajak. Dimana pembayaran dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu menggunakan MPN Pajakku dan metode pembayaran lainnya, seperti via kantor POS/Bank atau via ATM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembuatan Kode Billing</li>
</ul>
Dengan menjadi user Sobat Buku, UMKM juga dapat dibantu dalam hal pembuatan kode billing.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Membantu Pencatatan Besar Omzet</li>
</ul>
Pencatatan mengenai omzet usaha UMKM akan dibantu oleh Sobat Buku. Ketika menggunakan Sobat Buku, UMKM harus mengisi semua informasi mengenai usaha yang dijalankan. Informasi mengenai data awal yang sudah diisi serta data penjualan yang tercatat, akan menjadi informasi bagi Sobat Buku dalam menentukan kapan akan dikenakan PPh Final (PP23/2018) sebesar 0,5% untuk UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Membantu Pencatatan Atas Jenis Subjek Pajak</li>
</ul>
Menjadi user Sobat Buku, UMKM dapat memilih apakah ingin mendaftarkan sebagai NPWP orang pribadi ataupun NPWP badan sebagai NPWP profil utama pada saat dilakukan pencatatannya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Laporan Keuangan</li>
</ul>
Dengan menjadi user Sobat Buku, UMKM dapat melihat data laporan keuangan berdasarkan data transaksi yang sudah dicatat pada aplikasi Sobat Buku. Terdapat 3 jenis laporan keuangan yang dapat dilihat oleh user Sobat Buku, yaitu Laporan Laba/Rugi Komersial, Laporan Neraca, dan Laporan Neraca Saldo.
Nah, itu dia beragam fitur serta solusi yang Sobat Buku dapat berikan kepada penggunanya. Hanya dengan aplikasi Sobat Buku, Sobat dapat melakukan semua hal guna mengembangkan suatu usaha.. Ayo gabung menjadi pengguna Sobat Buku, dan nikmati kemudahannya!
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami d i<a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Seperti yang kita ketahui, keuangan menjadi salah satu masalah krusial yang kerap kali dialami oleh banyak pelaku UMKM. Hal ini disebabkan, karena kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya yang mengakibatkan pemasukan hingga pengeluaran keuangan tidak tercatat secara jelas dan rapi. Sebagai solusi, Sobat Buku hadir untuk membantu!

Pembukuan UMKM Jadi Instan, Sobat Buku Beri 3 Solusi Untuk Usahamu

UMKM bukanlah hal baru lagi di masyarakat Indonesia. UMKM sendiri merupakan sebuah usaha yang saat ini menjadi pilar dalam perekonomian di Indonesia. UMKM disebutkan telah memberikan kontribusi besar dalam putaran ekonomi saat ini, bahkan menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 95%. Dengan keterlibatan hingga pengaruh yang besar bagi negara, pemerintah mulai menetapkan kebijakan yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi UMKM.
Hingga saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengenaan pajak pada sektor UMKM. Dalam kondisi seperti itu, tentunya diperlukan pendampingan secara khusus bagi pelaku UMKM dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan yang dimiliki, sehingga usaha dapat berjalan dengan baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan UMKM ialah dengan menggandeng pihak yang ahli dalam bidang perpajakan, khususnya bagi UMKM. Sebagai contoh, Sobat Pajak.
Berdasarkan dari penilaian yang ada, kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh pelaku UMKM, yaitu hanya berfokus dalam aktivitas atau kegiatan usahanya saja tanpa mementingkan komponen-komponen lainnya yang notabene memiliki pengaruh besar dalam keberlangsungan usahanya. Sebagai contoh, dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa bisnis UMKM yang berhasil menjadi bisnis yang besar, namun dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai perpajakan, mereka menjadi kebingungan harus bagaimana, terlebih dalam proses pengelolaan pajaknya. Sementara itu, di sisi lain, otoritas pajak selalu melakukan pemeriksaan terhadap usaha atau bisnis yang sedang berjalan, termasuk dalam pengecekan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi pelaku bisnis UMKM secara jabatan dalam mengenakan pajak secara jabatan sesuai peraturan Undang-Undang pajak yang berlaku.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sudah sangat jelas bahwa UMKM perlu pendampingan secara khusus dalam memahami dan melaksanakan perpajakannya. Terkait hal tersebut, Sobat Pajak dapat menjadi sebuah jawaban dalam membantu masalah perpajakan Sobat.. Bagaimana bisa? Mari simak di bawah ini 5 cara Sobat Pajak dalam membantu kebutuhan perpajakan Sobat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Memberikan konsultasi hingga solusi dalam perpajakan yang mudah dimengerti bagi pelaku UMKM.</li>
<li>Berperan dalam membantu atau mewakilkan Wajib Pajak.</li>
<li>Menyediakan berbagai fitur pendukung, mulai dari Sobat Buku sebagai aplikasi pembantu dalam pembukuan dan pencatatan usaha, hingga Sobat POS sebagai aplikasi Point of Sales yang menjadi sistem kasir.</li>
<li>Menyediakan sarana informasi yang ter-update melalui beragam artikel pilihan yang diupdate setiap harinya.</li>
<li>Membantu dalam hal efisiensi waktu dan bisnis, lantaran urusan perpajakan sudah dibantu oleh Sobat Pajak.</li>
</ul>
Nah, itu dia 5 cara yang Sobat Pajak miliki dalam membantu kebutuhan perpajakan para Sobat. Untuk mendapatkan berbagai keuntungan ataupun manfaat lainnya, ayo bergabung menjadi mitra Sobat Pajak. Kelola pajak bisnismu, dimana saja dan kapan saja.

UMKM bukanlah hal baru lagi di masyarakat Indonesia. UMKM sendiri merupakan sebuah usaha yang saat ini menjadi pilar dalam perekonomian di Indonesia. UMKM disebutkan telah memberikan kontribusi besar dalam putaran ekonomi saat ini, bahkan menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 95%. Dengan keterlibatan hingga pengaruh yang besar bagi negara, pemerintah mulai menetapkan kebijakan yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi UMKM.

Kamu Pelaku UMKM? Ini 5 Cara Sobat Pajak Bisa Membantu Perpajakanmu

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak, karena memudahkan Wajib Pajak dalam proses pemenuhan kewajibannya. Minimnya pengetahuan mengenai pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan tentang perpajakan mengatur tentang pemahaman mengenai konsep, ketentuan umum, tarif pajak, cara penghitungannya sampai tata cara pelaporannya.
Salah satu jenis pajak yang akrab di telinga kita adalah pajak penghasilan. Sesuai dengan namanya, pajak ini dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sehubungan dengan usaha atau pekerjaannya.
Sumber penghasilan dapat berasal dari beberapa opsi seperti berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan dari pekerjaan sehubungan dengan hubungan kerja atau pekerjaan bebas</li>
<li>Penghasilan dari usaha dan kegiatan</li>
<li>Penghasilan dari modal</li>
<li>Penghasilan dari lain-lain (seperti hadiah, hibah, dan lain-lain)</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Apa itu Pekerjaan Bebas?</h2>
Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus dalam hal tertentu untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
Pekerjaan bebas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (liberal profesional service): Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli contohnya adalah pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek, dan konsultan.</li>
<li>Pekerjaan bebas lainnya (other personal service): Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak diluar tenaga ahli contohnya adalah artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Tata Cara Perhitungan Pajak bagi Wajib Pajak dengan Pekerjaan Bebas</h2>
Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto berdasarkan peraturan perundang-undangan, hanya diperbolehkan untuk orang pribadi yang memiliki usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan persyaratan sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jumlah peredaran bruto atau omzet setahun (termasuk yang berasal dari suami-istri dan anak-anak yang belum dewasa) kurang dari Rp 4.800.000.000.</li>
<li>Melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak, apabila Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan, maka dianggap menyelenggarakan pembukuan.</li>
<li>Wajib Pajak harus membuat pencatatan tentang peredaran bruto/omzetnya.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Ketentuan Penghitungan Penghasilan Neto</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Norma penghitungan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak</li>
<li>Apabila Wajib Pajak memilih menggunakan metode ini, maka tidak ada rugi</li>
<li>Pemberian imbalan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan objek PPh pasal 21 bagi karyawan yang menerima.</li>
<li>Dalam norma perhitungan sudah termasuk penyusutan fiskal</li>
<li>Dari norma perhitungan boleh pindah ke pembukuan, walaupun omzetnya masih dibawah Rp 4.800.00.000.000</li>
<li>Jika omzetnya telah melebihi Rp4.800.000.000, maka wajib menyelenggarakan pembukuan.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Ilustrasi Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto</h2>
Sintya tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, Sintya merupakan seorang konsultan yang beralamat praktik di Jakarta, dari data juga diketahui bahwa Sintya memiliki industri pengolahan rotan di Cirebon. Maka ketentuan perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Peredaran usaha dari industry rotan (setahun) Rp 300.000.000</li>
<li>Penerimaan bruto Konsultan Rp 100.000.000</li>
</ul>
Penghasilan Neto dihitung sebagai berikut
<ul style="text-align: justify;">
<li>Industri rotan 12,5% x Rp 300.000.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rp 300.000.000</li>
<li>Sebagai konsultan 50% x Rp 100.000.000&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 50.000.000</li>
</ul>
Jumlah penghasilan neto&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 87.500.000
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penghasilan Kena Pajak ( Penghasilan neto &ndash; PTKP)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rp 87.500.000- Rp 54.000.000 = Rp 33.500.000
Maka PPh terutang atas penghasilan tersebut adalah
5 % x Rp 33.500.000 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rp 1.675.000
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Pembukuan pada Profesi Pekerjaan Bebas</h2>
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan yang berisi keterangan-keterangan terkait informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut berguna sebagai dasar untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak serta jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Namun, kewajiban untuk membuat pembukuan dikecualikan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Ketentuan tentang pelaksanaan pembukuan ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No.28 tahun 2007 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak, karena memudahkan Wajib Pajak dalam proses pemenuhan kewajibannya. Minimnya pengetahuan mengenai pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan tentang perpajakan mengatur tentang pemahaman mengenai konsep, ketentuan umum, tarif pajak, cara penghitungannya sampai tata cara pelaporannya.

Mengenal Apa itu Pekerjaan Bebas dalam Pajak

Sudah bukan rahasia lagi, bahwa bisnis reseller menjadi salah satu bisnis yang paling mudah dilakukan bagi para pelaku usaha kecil atau sampingan. Bisnis jenis ini juga menjadi salah satu bisnis yang paling diminati oleh banyak orang yang baru terjun dalam dunia bisnis.
Menjadi reselling atau reseller berarti membeli sebuah produk dengan harga murah dan menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan. Bisnis ini menjadi pilihan yang cukup bagus bagi siapa saja yang ingin memulai bisnis dalam skala kecil-kecilan, lantaran memulai bisnis dengan menjadi reseller tidak memerlukan banyak modal untuk memulai dan risiko kerugian juga minim.
Reseller merupakan bisnis dari UMKM yang&nbsp; dapat menjadi pilihan bagus bagi pelaku usaha pemula. Namun, menjadi seorang reseller harus memiliki kesabaran yang cukup dan komitmen yang tinggi. Dalam artikel kali ini, Sobat Pajak akan memberikan beberapa informasi yang dapat kamu pelajari sebelum menjadi reseller bisnis UMKM dan bagaimana cara menjadi reseller. Mari simak pembahasannya berikut ini.
Secara umum, reseller ini mengacu pada bisnis atau pemilik bisnis yang menggunakan atau membeli produk dari produsen, vendor, ataupun grosir dengan biaya yang cenderung lebih rendah dan &ldquo;menjual kembali&rdquo; produk tersebut dengan biaya tambahan guna menjadi keuntungan. Penjualan tersebut dapat dilakukan baik secara online maupun offline.
Terkait bisnis jenis reseller ini, biasanya para pelaku UMKM menyediakan program khusus reseller sebagai salah satu cara pelaku UMKM dalam menyebarluaskan basis penjualan produk mereka. Skema reseller ini tentunya menjadi rekomendasi bagi Sobat yang ingin menghasilkan uang tambahan atau mengelola bisnis kecil-kecilan.
Skema bisnis reseller memiliki model bisnis yang cakupan hingga peluangnya hampir tidak terbatas. Beberapa usaha bisnis akan berfokus pada resellernya saja sebagai sumber pendapatan utama mereka. Biasanya skema ini digunakan pemilik usaha dengan memfasilitasi agen reseller dengan barang-barang atau produk yang akan dijual dengan cara menjadi afiliasi atau menjadi mitra saluran dari produsen resmi.
Bisnis reseller ini memang cukup memberikan peluang yang signifikan. Namun, apabila Sobat berminat menjadi agen reseller, ada beberapa hal yang perlu Sobat perhatikan dan ikuti, yakni sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tentukan lebih dahulu produk seperti apa yang ingin dijual</li>
<li>Selanjutnya, lakukanlah riset pasar hingga kompetitor</li>
<li>Kemudian, carilah supplier bisnis atau produsen produk UMKM yang tepat</li>
<li>Lalu, implementasikan harga jual produk dengan baik mengikuti tren pasar</li>
<li>Terakhir, jangan lupa untuk promosikan produk di berbagai kanal penjualan, baik online maupun offline. Sebagai contoh platform digital, e-commerce, hingga brosur atau flyer.</li>
</ul>
Nah, itu dia beberapa informasi yang dapat Sobat Pajak bagikan. Bagi para Sobat yang ingin mulai berbisnis, jangan takut!. Banyak jenis bisnis yang dapat Sobat lakukan loh, dan salah satunya menjadi agen reseller produk UMKM ini.

Sudah bukan rahasia lagi, bahwa bisnis reseller menjadi salah satu bisnis yang paling mudah dilakukan bagi para pelaku usaha kecil atau sampingan. Bisnis jenis ini juga menjadi salah satu bisnis yang paling diminati oleh banyak orang yang baru terjun dalam dunia bisnis.

Reseller Jadi Peluang Bisnis, Ini Dia Cara Menjadi Reseller

Jika berpergian ke tempat asing, Sobat memerlukan sebuah peta atau penunjuk arah agar tidak tersesat. Hal ini juga berlaku apabila Sobat ingin memulai sebuah usaha yang tidak pernah Sobat coba sebelumnya. Untuk meminimalisir risiko stuck di tengah jalan, seorang wirausahawan seharusnya telah menyusun rencana sebelum memulainya. Sebuah road map diperlukan agar wirausahawan dapat mengikuti dan melangkah tanpa tersesat dalam bisnisnya. Road map inilah yang disebut dengan Business Plan.
Business Plan pada intinya adalah dokumen yang disediakan oleh seorang wirausahawan yang disesuaikan dengan pandangan penasihat profesionalnya, dimana memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan bisnis. Busines Plan juga memuat tentang rincian laba, neraca perusahaan, proyeksi aliran kas, serta memuat pandangan dan ide dari anggota tim manajemen. Hal ini berkaitan dengan strategi tujuan perusahaan yang hendak dicapai jangka pendek ataupun jangka panjang.
Dengan adanya business plan, maka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait bisnis, seperti;
&ldquo;Where am I now?&rdquo; (di mana Saya sekarang?)
Artinya, di posisi mana usaha Sobat berada sekarang, posisi menjadi penting agar dapat menentukan keputusan apa yang sebaiknya diambil di langkah berikutnya.
&ldquo;Where am I going?&rdquo; (Saya akan ke mana?)
Hal ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu manajemen bisnis, target apa yang mereka telah tetapkan sebagai indikator keberhasilan usaha bisnis yang dijalankan.
&ldquo;How will I get there?&rdquo; (Bagaimana Saya akan sampai di sana?)
Cara, metode, strategi atau langkah apa yang akan manajemen ambil untuk mencapai target. Pemilihan strategi bisnis yang tepat dapat memperkecil risiko kegagalan perusahaan. Oleh karena itu, kecermatan dan keahlian manajemen diperlukan untuk memilih strategi apa yang akan digunakan.
Kapan Harus Membuat Business Plan?
Perencanaan bisnis selalu dibuat sebelum memulai bisnis. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh sembarangan. Dimulai dari proses pencarian ide, studi pasar, pemahaman tentang sektor-sektor yang berpengaruh, strukturisasi di dalam bisnis, tujuan serta visi-misi usaha.
Apa Pentingnya Business Plan?
Business Plan memiliki kontribusi yang besar dalam kegiatan bisnis, dengan adanya business plan yang baik, maka perencanaan serta pelaksanaan bisnis menjadi lebh focus dan terarah. Selain itu, terdapat&nbsp; beberapa hal yang menyangkut pentingnya keberadaan business plan dalam sebuah usaha bisnis, diantaranya:
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Rencana Strategi Bisnis yang Jelas</h3>
</li>
</ol>
Sebelum memulai usaha, sudah seharusnya menetapkan rencana bisnis yang matang agar usaha bisnis yang dijalankan tetap terarah dan jelas strukturisasi di dalamnya. Bisnis yang dijalankan tanpa perencanaan yang matang, bagaikan &ldquo;berlayar di samudra tanpa sebuah peta, terombang-ambing di lautan tanpa tahu kemana akan bergerak dan tak tahu risiko apa yang akan dihadapinya nanti&rdquo;. Keberadaan Business Plan akan menjadikan strategi bisnis lebih jelas untuk dijalankan, karena mencangkup target yang akan dicapai, strategi yang akan diambil berikutnya, &nbsp;serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pelaku usaha bisnis di masa depan.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Potensi Keberhasilan Bisnis yang Besar</h3>
</li>
</ol>
Potensi keberhasilan bisnis akan lebih besar, apabila dibandingkan dengan bisnis lain yang tidak menerapkan Business Plan. Adanya kejelasan arah tujuan, kejelasan visi misi bisnis, serta kejelasan dalam hal prosedur penyelenggaraan baik yang menyangkut keuangan, maupun operasional lain akan memperkecil risiko kegagalan dalam bisnis usaha.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Pemahaman Tentang Risiko yang akan Dihadapi</h3>
</li>
</ol>
Business Plan adalah sesuatu yang sangat vital, karena dapat memberikan kejelasan tentang suatu bisnis. Perencanaan yang tepat juga dapat menganalisis risiko-risiko yang mungkin terjadi, sehingga untuk meminimalisir risiko tersebut, manajemen dapat menentukan arah kebijakan yang akan dijalankan.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Mengontrol Bisnis</h3>
</li>
</ol>
Business Plan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam bisnis untuk mengontrol kegiatan usaha agar dilakukan dengan tepat sasaran. Misalnya, dalam hal pengeluaran modal harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, karena sudah ada perencanaan bisnis yang mengatur sektor keuangan usaha sehingga harus dilakukan sesuai dengan perencanaan tersebut. Dalam mengontrol suatu bisnis, seorang wirausahawan tidak boleh plin-plan dalam mengambil keputusan, Jika nantinya terdapat perubahan-perubahan keputusan yang akan diambil, maka pengambilan juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus menitikberatkan pada risiko yang akan dihadapi dan pengaruhnya pada usaha bisnis yang dijalankan.

Jika berpergian ke tempat asing, Sobat memerlukan sebuah peta atau penunjuk arah agar tidak tersesat. Hal ini juga berlaku apabila Sobat ingin memulai sebuah usaha yang tidak pernah Sobat coba sebelumnya. Untuk meminimalisir risiko stuck di tengah jalan, seorang wirausahawan seharusnya telah menyusun rencana sebelum memulainya. Sebuah road map diperlukan agar wirausahawan dapat mengikuti dan melangkah tanpa tersesat dalam bisnisnya. Road map inilah yang disebut dengan Business Plan.

Seberapa Penting Business Plan dalam Usaha?

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tiba-tiba memiliki rencana untuk memberikan paket bantuan rice cooker listrik senilai Rp 500.000 yang akan disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM).
Rencana ini terungkap dalam diskusi publik secara virtual pada Jumat, 25 November 2022 yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana melalui laman Youtube resmi ESDM. Rencananya akan ada minimal 680.000 unit penanak nasi yang akan disalurkan ke Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan akan menggunakan APBN Kementerian ESDM 2023.
Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdian menyatakan, bagi-bagi rice cooker listrik gratis itu masih dalam tahap wacana. Dengan begitu, program tersebut masih belum difinalkan.
Alasannya, pihaknya hingga kini belum mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program bantuan penanak nasi listrik (BPNL) pada tahun depan. Mengingat pembahasannya di lingkup Kementerian ESDM masih berproses.
Berdasarkan paparan Sub Koordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo, target KPM paket penanak nasi listrik ini yakni kelompok rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Sedangkan, kelompok rumah tangga dengan daya listrik diluar 450 VA dan 900, serta penggunaan LPG 3kg harus di validasi oleh Kepala Desa
<h2 style="text-align: justify;">Tujuan Program Rice cooker Gratis</h2>
Tujuan dari program ini, yakni mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita (e-cooking), dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.
Edi menjelaskan berdasarkan perhitungan penggunaan penanak nasi listrik akan lebih hemat dibandingkan dengan kompor LPG 3 kg. Jika memakai kompor LPG, maka konsumsi energi per bulan 2,4 kg dan biaya menanak nasi Rp 16.800/bulan. Sedangkan, jika memakai rice cooker listrik maka konsumsi energi menanak nasi per bulan adalah 5,25 kwh serta konsumsi energi untuk memanaskan per bulan adalah 19,80 kwh. Adapun biaya menanak nasi adalah Rp 10.396 per bulan sehingga biaya menanak nasi lebih hemat, yakni Rp 6.404 per bulan jika menggunakan rice cooker. Menurutnya, potensi manfaat dari pembagian penanak nasi ini adalah penghematan subsidi sebesar Rp 52,2 miliar.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tiba-tiba memiliki rencana untuk memberikan paket bantuan rice cooker listrik senilai Rp 500.000 yang akan disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah Berencana Membagikan Rice Cooker Gratis pada 2023

Menurut Undang- Undang No.&nbsp; 28 Tahun 2007, Pajak didefinisikan sebagai kontribusi Wajib Pajak yang terutang kepada negara oleh Orang Pribadi atau Badan, dimana utang tersebut bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Setiap orang yang bekerja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya.&nbsp; Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, atau seorang konsultan yang telah memberikan jasa konsultasi pada kliennya, tentunya akan mendapatkan penghasilan atas pekerjaannya atau biasa disebut dengan gaji. Kemudian,&nbsp; pemerintah akan memajaki penghasilan yang diterima oleh WP tersebut. Aspek perpajakan merupakan aspek yang sedang berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian Indonesia, hal inilah yang memicu mengapa peraturan perpajakan kerapkali diubah mengikuti perkembangan yang ada.
Pada intinya, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan terdiri dari:
<h2> PPh 21</h2>
Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk dan nama apapun, biasanya berupa gaji, tunjangan, upah, honorarium, dan pembayaran lainnya.
Subjek Pajak PPh 21 
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pegawai</li>
<li>Penerima pesangon/pension/manfaat pension</li>
<li>Bukan Pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain:</li>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (arsitek, akuntan, dokter, konsultan, penilai, notaris dan aktuaris)</li>
<li>Bintang film, bintang iklan,, pemain music, pembawa acara, dan seniman lainnya</li>
<li>Olahragawan</li>
<li>Pengajar, penasihat, penceramah, penyuluh, dan moderator.</li>
<li>Peneliti, penerjemah, pengarang</li>
<li>Pemberi Jasa (dalam segala bidang meliputi: telekomunikasi, elektronika, fotografi, soaial, ekonomi dan pemberi jasa pada suatu kepanitiaan.)</li>
<li>Agen iklan</li>
<li>Pengawas proyek</li>
<li>Pembawa pesanan/ perantara</li>
<li>Petugas penjaja barang dagangan</li>
<li>Petugas dinas luar asuransi</li>
<li>Distributor perusahaan multilevel marketing</li>
</ul>
</li>
<li>Peserta kegiatan atas penghasilan dari keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, meliputi:</li>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Peserta lomba (bidang olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi)</li>
<li>Peserta konferensi/rapat</li>
<li>Peserta kepanitiaan sebagai penyelenggaran kegiatan tertentu</li>
<li>Peserta magang, pendidikan, atau pelatihan</li>
</ul>
</li>
</ul>
Objek Pajak PPh 21
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan yang diperoleh/diterima pegawai tetap yang teratur maupun tidak teratur</li>
<li>Penghasilan yang diperoleh/diterima penerima pension secara teratur berupa uang pension atau lainnya</li>
<li>Penghasilan berupa pesangon, manfaat pension, THT/JHT, yang dibayar sekaligus</li>
<li>Penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan</li>
<li>Imbalan kepada non pegawai (honorarium, komisi, fee, imbalan atas jasa)</li>
<li>Honorarium yang bersifat tidak teratur</li>
<li>Penghasilan jasa produksi, gratifikasi, tantiem, yang tidak teratur diterima oleh mantan pegawai</li>
<li>Penarikan dana pension pegawai yang masih berstatus pegawai</li>
<li>Penerimaan natura atau kenikmatan lain yang diberikan oleh (1) wajib pajak yang dikenakan PPh final, (2) Wajib pajak yang dikenakan PPh norma perhitungan khusus.</li>
</ul>
<h2> PPh 22</h2>
Pajak Penghasilan 22 (PPh 22) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas pembayaran dari penyerahan barang (dipungut oleh bendahara pemerintah), atas kegiatan impor atau kegiatan usaha produksi barang otomotif, dan semen (dipungut oleh Badan tertentu) serta atas penjualan barang yang tergolong mewah (dalam hal ini dipungut oleh Wajib Pajak Badan tertentu).
Kapan PPh 22 dikenakan?
<ul style="text-align: justify;">
<li>Saat pembelian barang oleh Bendaharawan Pemerintah</li>
<li>Saat penjualan hasil produksi tertentu</li>
<li>Saat penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas</li>
<li>Saat penjualan kendaraan bermotor</li>
<li>Saat pembelian bahan keperluan industry/ekspor</li>
<li>Saat pembelian komoditas tambang</li>
<li>Saat penjualan emas</li>
<li>Saat penjualan barang mewah</li>
</ul>
<h2> PPh 23</h2>
Pajak Penghasilan 23 (PPh 23) dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak yang berasal dari penyerahan jasa, modal, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21.
Pemotong PPh 23 siapa?
Yang memotong adalah pihak yang memberikan penghasilan, meliputi:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Badan pemerintah</li>
<li>Subjek pajak luar negeri</li>
<li>Penyelenggara Kegiatan</li>
<li>BUT</li>
<li>Perwakilan perusahaan luar negeri</li>
<li>Orang Pribadi yang mendapat izin melakukan pemotongan PPh 23</li>
</ol>
Subjek PPh 23: Wajib Pajak dalam negeri atau BUT yang menerima penghasilan berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh 21.
Objek PPh 23: Dividen, Bunga (premium, diskonto, imbalan pengembalian jaminan utang), royalty, hadiah, penghargaan, sewa sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan.
<h2> PPh 24</h2>
Pajak Penghasilan 24 (PPh 24) mengatur tentang besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan bisa dikreditkan terhadap pajak penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Batas maksimum kredit pajak yang diambil adalah yang terendah diantara unsur berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Jumlah pajak yang dibayar/terutang di luar negeri</li>
<li>(penghasilan luar negeri/penghasilan kena pajak) x Jumlah PPh terutang</li>
<li>Jumlah pajak yang terutang (PPh terutang) untuk seluruh penghasilan kena pajak (apabila PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri.)</li>
</ol>
Untuk lebih jelasnya dapat melaui ilustrasi berikut:
Ilustrasi : PT Hutan memperoleh penghasilan neto tahun 2018
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan dari luar negeri Rp 5 milyar, dengan tarif pajak 40%</li>
<li>Penghasilan usaha di Indonesia Rp 4 milyar</li>
</ol>
Maka jumlah penghasilan NETO adalah Rp 9 milyar
Batas Maksimum:
<ol style="text-align: justify;">
<li> 40% x 5 milyar = Rp 2 milyar</li>
<li>(5 milyar : 9 milyar) x Rp 2.250.000.000 = Rp 1.250.000.000</li>
<li> PPh terutang pasal 17 = Rp 9 milyar x 25 % = Rp 2.250.000.000</li>
</ol>
Dengan demikian kredit pajak yang diperkenankan adalah poin (b) sebesar Rp 1.250.000, karena merupakan nilai terendah diantara ketiganya.
<h2> PPh 25</h2>
Pajak Penghasilan (PPh 25) mengatur tentang besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan. PPh 25 bertujuan untuk meringankan kewajiban Wajib Pajak yang memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan agar dapat dibayarkan menggunakan angsuran atau cicilan. Besarnya angsuran pajak (PPh 25) dalam tahun pajak berjalan diitung berdasarkan besarnya PPh terutang dikurangi dengan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 dan Pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai Pasal 22</li>
<li>Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai Pasal 24</li>
<li>Setelah dikurangi, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.</li>
</ul>
<h2> PPh 26</h2>
Ketentuan pajak penghasilan pasal 26 (PPh 26) mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh WP luar negeri, selain BUT.
Objek Pajak PPh 26
<ol>
<li style="text-align: justify;"> Dividen, Bunga, Royalti, sewa, Imbalan jasa, hadiah, pension, premi swap, keuntungan pembebasan utang</li>
<li style="text-align: justify;"> Penghasilan dari pengalihan harta di Indonesia berupa emas, berlian, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, pesawat terbang.</li>
<li style="text-align: justify;"> Penjualan saham perusahaan antara counduit company</li>
</ol>

Menurut Undang- Undang No.  28 Tahun 2007, Pajak didefinisikan sebagai kontribusi Wajib Pajak yang terutang kepada negara oleh Orang Pribadi atau Badan, dimana utang tersebut bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Setiap orang yang bekerja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya.  Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, atau seorang konsultan yang telah memberikan jasa konsultasi pada kliennya, tentunya akan mendapatkan penghasilan atas pekerjaannya atau biasa disebut dengan gaji.

Artikel Sobat Pajak