Apa itu faktur pajak?Faktur pajak ialah bukti pungutan PPN oleh PKP yang melakukan peneyerahan BKP (Barang Kena Pajak) ataupun penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) sehingga faktur pajak tersebut menjadi tanda bukti bahwa seseorang telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang ataupun jasa mereka. Sedangkan untuk pihak pembeli dengan menerima faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan PPN yang harus di bayar dalam satu masa yang sama.Dalam penerbitan faktur pajak diperlukannya informasi yang harus dilengkapi sebagai berikut :a. Identitas lawan transaksi (PKP Pembeli)b. Nama BKP atau JKP yang ditransaksikanc. Harga jualDalam penerapan penggunaan faktur pajak elektronik ada juga tanpa NPWP pembeli, maka adanya pertanyaan timbul apakah pengusaha kena pajak di izinkan untuk tetap menerbitkan faktur pajak tanpa adanya NPWP pembeli?NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah tanda pengenal diri atau identitas pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dalam bentuk nomor yang di berikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam pembuatan faktur pajak pun juga memerlukan NPWP maka dari itu banyak pertanyaan apakah diperbolehkan menerbitkan faktur tanpa NPWP. Pada surat edaran Dirjen Pajak No. SE-56/PJ/2010 yang menegaskan apabila dokumen-dokumen tersebut kedudukannya dapat dipersamakan dengan faktur pajak jika memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Beberapa keterangannya seperti :1. Jenis barang/jasa dan juga jumlah harga jual2. Jumlah PPN yang di pungut<ol><li class="ql-align-justify">Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut</li><li class="ql-align-justify">Kode, nomor seri dan&nbsp;tanggal pembuaan faktur pajak serta nama atau tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur pajak.</li></ol>Dengan adanya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang di atur dalam PER-26/PJ/2017 tentang faktur pajak tanpa NPWP pembeli yang di berlakukan mulai tanggal 29 November 2017 dengan penjelasan sebaagi berikut :<ol><li class="ql-align-justify">Faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) di wajibkan untuk mencatumkan informasi di mulai dari identitas pembeli Barang Kena Pajak atau&nbsp;penerima Jasa Kena Pajak termasuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pembeli BKP atau penerima JKP.</li><li class="ql-align-justify">Jika sebagai pelaku pembeli&nbsp;BKP atau penerima JKP&nbsp;merupakan&nbsp;Orang&nbsp;Pribadi dan&nbsp;tidak&nbsp;mempunyai&nbsp;NPWP,&nbsp;maka&nbsp;di perlukan identitas pembeli&nbsp;BKP atau penerima JKP&nbsp;tersebut&nbsp;diwajibkan untuk mengisi dengan&nbsp;NPWP&nbsp;00.000.000.0-000.000&nbsp;&nbsp;serta wajib&nbsp;&nbsp;mencantumkan&nbsp;&nbsp;Nomor&nbsp;&nbsp;Induk&nbsp;&nbsp;Kependudukan&nbsp;&nbsp;(NIK)&nbsp;&nbsp;atau jika warga negara asing menggunakan Nomor&nbsp;Paspor dalam&nbsp;kolom&nbsp;referensi aplikasi e-Faktur.</li><li class="ql-align-justify">E-faktur yang di terbitkan untuk pembeli BKP atau penerima JKP orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dan tidak mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sejak tanggal 1 Desember 2017 maka silahkan melakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan akan dikenai sanksi.</li><li class="ql-align-justify">Khusus untuk PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang termasuk sebagai pedagang eceran, akan tetap menggunakan faktur pajak sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau Nomor Paspor bagi pembeli untuk warga Negara asing.</li></ol> Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-26/PJ/2017 di atas maka diperbolehkan untuk tetap menerbitkan faktur pajak tanpa NPWP pembeli dengan memperhatikan ketentuannya diatas.

Faktur pajak ialah bukti pungutan PPN oleh PKP yang melakukan peneyerahan BKP

Penerbitan Faktur Pajak Untuk Pembeli Tanpa NPWP

Saat ini kita hidup di dunia serba digital dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat. Inovasi yang muncul dari para penggiat teknologi memungkinkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita menjadi hal yang menarik dan menyenangkan. Salah satu teknologi yang paling terasa menghibur dan menyenangkan tentunya adalah permainan virtual atau game. Saat ini game sudah bukan permainan yang hanya dimainkan dikala waktu senggang saja atau hanya sebatas hobi, namun game sudah dijadikan sebagai suatu rutinitas bahkan dijadikan sebagai suatu profesi yang menjanjikan. Bahkan saat ini sudah ada kompetisi akbar yang diadakan baik di level nasional maupun internasional yang lebih dikenal dengan kompetisi e-sport.Kompetisi e-sport tentunya terdiri dari berbagai jenis game yang diperlombakan, dari jenis game FPS, mobile game, ataupun jenis game lainnya. Dalam suatu kompetisi biasanya diikuti oleh peserta yang bermain secara team dan juga single player (sendiri). Hingga saat ini e-sport juga sudah dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga yang diakui setara dengan cabang olahraga jenis lainnya, terbukti dengan dengan dimasukkannya e-sport sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di ASEAN Games dan ASIAN games beberapa waktu yang lalu. Dengan semua hal tersebut tentunta e-sport menjadi salah satu cabang olahraga baru yang saat ini digemari oleh kaum milenial, dimana dari hari ke hari jumlah peminatnya selalu mengalami peningkatan.Mari kita sejenak melakukan throwback ke masa lalu, diantara kita pastinya pernah memiliki paradigma bahwa bermain game secara terus menurus merupakan kegiatan yang membuang waktu dan mempengaruhi produktivitas harian kita. Hal tersebut juga tentunya dirasakan oleh orang tua, dimana mereka akan selalu menegur anaknya jika terlalu lama bermain game karena dirasa tidak ada manfaatnya. Semenjak adanya e-sport tentunya paradigma akan hal tersebut perlahan mulai sirna, para orang tua mulai menyadari bahwa bermain game adalah suatu bakat, profesi, kebanggan, dan bisa menghasilkan profit bagi siapapun yang menekuninya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa suatu kompetisi e-sport selalu menawarkan jumlah hadiah yang sangat fantastis, sebut saja kompetisi e-sport untuk Piala Presiden 2019 yang menawarkan hadiah sebesar Rp 1.500.000.000. Jumlah itu tentunya bukan jumlah yang sedikit untuk ukuran kompetisi games virtual, lalu terkait hadiah tersebut apakah dikenakan pajak?Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan yang berasal dari hadiah undian, perlombaan, atau kegiatan serupa lainnya merupakan objek PPh&nbsp;Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final.Tarif pajak yang dikenakan atas hadiah tergantung pada jenis hadiah yang diperoleh. Jika hadiah tersebut berhubungan dengan undian, maka tarif yang digunakan adalah sebesar 25% baik untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Untuk hadiah sehubungan dengan kegiatan, maka tarif yang dikenakan yaitu :a. Jika penerima penghasilan adalah orang pribadi (Wajib Pajak dalam negeri), maka potongan yang dikenakan didasarkan pada tarif Pasal 17.b. Jika penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah brutoc. Jika penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan brutoJadi sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut maka para gamers ataupun pemenang kompetisi e-sport tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana pajak yang dibayarkan tersebut juga nantinya bisa dijadikan sumber pendapatan bagi negara untuk membangun fasilitas e-sport yang lebih baik dan bisa lebih memperkenalkan e-sport ke semua kalangan masyarakat.

Saat ini kita hidup di dunia serba digital dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat.

Pajak Untuk Para Gamers

Jika saat ini anda memiliki usaha disektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), tetapi belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Ayo, buruan daftarkan NPWP , tak sulit dan tak butuh waktu yang lama kok. Saat ini bisa daftar secara Online, jadi tidak perlu khawatir harus menunggu lama-lam di kantor pajak. Cukup stay focus in your business. Silahkan siapkan persyaratan yang diperlukan, yaitu: Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi SKU (Surat Keterangan Usaha) dari kelurahan ataupun Instansi yang berkaitan dengan bidang usaha yang dijalankan, Fotokopi KK (Kartu Keluarga) jika yang mendaftar adalah sebagai istri ya, Selanjutnya mengisi Blangko formulir pernyaytaan usaha yang ditandatangani di atas materai Rp.6000 dan Jangan lupa mengisi blangko formulir pendaftaran NPWP yang sudah tersedia. Bisa dengan mengakses situs ini ya <a href="https://ereg.pajak.go.id/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ereg.pajak.go.id</a> ,jika data sudah sesuai, pihak KPP terdaftar akan mengirimkan NPWP fisik via POS, selamat mencoba…Sudah saatnya sih, pelaku UMKM wajib memiliki NPWP di era sekarang. Jadi tidak hal yang perlu ditakuti, pemerintah selalu berupaya memberikan kebijakan yang baik demi kepentingan bersama, ibaratnya kupu-kupu dan bunga, adanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan hehehe. NPWP juga dapat digunakan para pelaku UMKM dalam mengajukan peminjaman modal Kredit Usaha Rakyat. Untuk tariff yang dikenakan juga tidak besar-besar amat hanya dikenakan Tarif PPh Finasl sebesar 0,5% x Omzet dalam sebulan. Oiyaa, untuk omzet tidak melebihi Rp.4,8 miliar per tahun yaa.Beberapa kemudahan dan keuntungan yang dapat dirasakan:Pertama, perhitungan, pembayaran dan pelaporan sangat&nbsp;mudah dan sederhana. Dari segi perhitungan karena bersifat final, hanya menjumlahkan peredaran bruto sebulan dikalikan tarif. Cara bayar dan lapornya, cukup menggunakan aplikasi di ponsel kalian, aplikasi recommended yaitu Sobat Pajak. Mudah, bukan?Kedua, Bisa juga mengurangi beban pajak para pelaku UMKM tersebut. Dengan dikenakan tariff yang murah, sisa omset bersih setelah dipotong pajak dapat digunakan pengusaha dalam mengembangkan usahanya lebih besar lagi.Ketiga, UMKM bisa naik kelas, ciee udah kayak anak sekolahan. Dalam artian begini, ketika sudah bisa menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi jalan mereka untuk mengakses permodalan lewat bank dalam mengembangkan usahanya.Ditambah, baru saja pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu PMK 44/2020 tentang Insentintif pajak untuk WP terdampak pandemic Covid-19 ditetapkan tanggal 27 April 2020. Melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jendral Pajak, Hestu Yoga menjelaskan “insentif PPh final Ditanggung Pemerintah (DTP) tidak hanya berlaku bagi wajib pajak UMKM yang selama ini sudah terdaftar, UMKM yang mendaftar sekarang, kemudian meminta surat keterangan PP 23/2018, maka yang bersangkutan berhak untuk memanfaatkan insentif PPh final 0,5% ini.” ungkapnya (13/5/2020). Permohona Surat Keterangan PP 23/2018&nbsp;ini bisa diajukan secara online melalui situs www.pajak.go.id. Pihak DJP akan melakukan pengecekan atas permohanan yang diajukan. Apabila sudah memenuhi kriteria dalam PP 23/2018 maka SK yang diterbitkan oleh Kepala KPP terdaftar atas nama Dirjen Pajak. Dengan berisikan keterangan bahwa wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018 melalui situs tersebut. Kebijakan insentif PPh final DTP ini berlaku selama 6 bulan terhitung dari masa pajak April Hingga Masa Pajak September 2020.Dengan adanya kebijakan insentif bagi UMKM, diharapkan tidak hanya sebagai cara DJP dalam membantu Dunia Usaha. Namun juga sebagai sarana dalam mengedukasi yang diluar kelas untuk mau mulai melaksanakan Kewajiban Pajak tanpa beban pajak yang haru ditanggung dalam bebarapa waktu ke depan. Bagaimana, sudah mengerti?&nbsp;

Jika saat ini anda memiliki usaha disektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), tetapi belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

DJP: UMKM Dengan NPWP Baru Bisa Mendapatkan Insentif PPh Final

Diterbitkannya aturan dibidang perpajakan dengan memberikan keringanan melalui fasilitas insentif pajak sebagai bentuk jawaban terhadap kondisi seperti sekarang ini, dimana akibat menganasnya virus corona telah banyak melumpuhkan aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pemerintah melalui aturannya telah menerbitkan PMK44/PMK.03/2020 sebagai aturan terbaru&nbsp;terkait tanggap darurat Covid-19. Dimana aturan tersebut mengatur mengenai pemberian insentif terhadap beberapa pasal diantaranya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan PPh Pasal 25 dan restitusi PPN yang dipercepat. Melalui pemberian insentif tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat dan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.Dalam realisasi pelaksanaan dari pemberian insentif tersebut adalah dengan dilaporkannya realisasi pemanfaatan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19 tercantum dalam PMK 44/2020. Melalui surat Surat Edaran No.<a href="https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-29pj2020" rel="noopener noreferrer" target="_blank">SE-29/PJ/2020</a>. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghitung jumlah beserta nilai dari insentif yang diberikan. Selain untuk kepentingan pengawasan agar insentif yang diberikan tepat sasaran.Melalui PMK44/PMK.03/2020 disebutkan PPh 21 yang di tanggung nantinya oleh pemerintah adalah penghasilan dari pegawai dengan kreteria tertentu (PMK44/PMK.03/2020 pasal 2 ayat 2). Berdasarkan ayat 2, yang dimaksud sebagai pegawai kreteria tertentu tersebut adalah:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja dengan kreteria: <ul><li class="ql-align-justify">Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha</li><li class="ql-align-justify">Ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Import Tujuan Ekport (KITE)</li><li class="ql-align-justify">Mendapatkam ijin terkait pengusaha kawasan berikat, ijin PDKB, dan penyelenggaraan kawasan berikat</li></ul>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajakc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendapatkan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur tidak lebih Rp 200 jutaLalu bagaimana jika perusahaan sudah memenuhi syarat sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 sesuai pasal 2 ayat 2 tapi di tolak? Pertama pastikan dahulu apakah perusahaan memang sudah memiliki KLU dan sudah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Klasifikasi lapangan usaha (KLU ) sendiri digunakan sebagai penentu pemberian insentif pajak dan sudah diatur pada PMK No.23/2020 sebelum PMK44/PMK.03/2020 diterbitkan, dimana perusahaan yang tergolong dari salah satu dari 440 kode KLU dan atau perusahaan yang memiliki KITE. Untuk klasifikasi dari lapangan usaha yang tergolong penerima tersebut adalah:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sudah melaporkan SPT Tahunan 2018 perusahaanb.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Data yang ada dalam administrasi perpajakan wajib pajak, bagi wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintahJadi, apabila memang benarDalam kondisi kode KLU yang dicantumkan kedalam SPT tahunan tahun 2019 tetapi tidak masuk kedalam golongan KLU penerima insentif tetapi sebenarnya memang termasuk kedalam golongan industri penerima fasilitas maka dapat dilakukan pembetulan atas SPT tahunan dengan mengubah kode KLU dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam hal kepemilikan KITE, jika tidak ada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang menetapkan suatu perusahaan sebagai perusahaan KITE maka perusahaan tersebut tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh pasal 21 DTP dengan status perusahaan KITE.Dapat disimpulkan jika salah satu dari syarat tersebut terpenuhi baik tergolong perusahaan berstatus KITE yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ataupun tergolong KLU yang masuk ke dalam PMK44/PMK.03/2020, seharusnya perusahaan tersebut dapat menerima dan dapat memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP. Namun apabila masih terdapat kendala terknis diluar kedua syarat tersebut didalam penyampaian surat pemberitahuannya maka perusahaan selaku Wajib Pajak dapat berkonsultasi ke Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dari NPWP tersebut terdaftar. Demikian disampaikan semoga dapat dipahami bersama mengapa meskipun sudah terpenuhi sebagai katagori penerima insentif tetapi ditolak oleh sistem. Semoga bermanfaat.

Diterbitkannya aturan dibidang perpajakan dengan memberikan keringanan melalui fasilitas insentif pajak sebagai bentuk jawaban 

Pengajuan Insentif PPH 21 DTP Ditolak, Harus Bagaimana?

Adanya kebijakan insentif pajak saat ini, bagaikan oase ditengah padang pasir bagi wajib pajak. Mengapa demikian? Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari total jumlah 215.255 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima) wajib pajak, terdapat 193.151 (seratus Sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu) wajib pajak mengajukan permohonan pemanfaatan stimulus tersebut. Sisanya, sekitar 22.104 (dua puluh dua ribu seratus empat) permohonan wajib pajak ditolak dikarenakan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tidak memenuhi kriteria persyaratan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.&nbsp;Adapun pemanfaatan insentif PPh Final dengan jumlah terbesar yakni 90.604, sedangkan pemanfaatan Pasal pajak lainya sebagai berikut: PPh Pasal 21 sebanyak 62.875, PPh Pasal 22 yakni 2.689, PPh Pasal 22 Impor sejumlah 5.978, PPh Pasal 23 sebanyak 1.275 dan PPh Pasal 25 sejumlah 29.370. Sedangkan untuk jdapat menghitung berapa banayak insentif yang harus ditanggung/ digelontorkan&nbsp;untuk pemanfaatan insentif, baru dapat diketahui setelah wajib pajak menyampaikan laporan realisasinya. Direktorat Jendral Pajak memperkirakan total dari insentif perpajakan ini adalah senilai Rp 64,1 triliun.Namun adanya kebijakan seperti ini tak lantas bisa membuat Wajib Pajak bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mengurangi/menghindari perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak akan melaksanakan mekanisme perpajakan yang di bagi menjadi 2 tahap, sebagai berikut:Tahap pertama, Ketika wajib pajak (WP) menyampaikan Surat Pemberitahuan&nbsp;dalam memanfaatan Insentif Pajak sesuai dengan PMK 44/2020. Tahap dimana pihak DJP memberikan keputusan setuju atau menolak pemberitahuan atau Surat Keterangan sesuai dengan kriteria di PMK. Dengan mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usah (KLU) waib pajak dan secara otomatis harus melaporkan SPT Tahun Pajak 2018, dikarenakan KLU tersebut semestinya dicantumkan oleh wajib pajak pada SPT tersebut. Jika wajib pajak tidak mencantumkan KLU pada SPT tersebut KLU ditentukan berdasarkan data terakhir yang tersimpan di database Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan KLU apabila KLU yg dilaporkan pada SPT Tahunan sebelumnya mengalami perubahan, wajib pajak dapat melakukan Pelaporan Pembetulan SPT agar data KLU pada database Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan kode KLU yang seharusnya.Tahap kedua, selanjutnya DJP melakukan pengawasan dengan melihat laporan wajib pajak terkait realisasi insentif pajak. Jadi, pada tahap ini, jika pada laporan yang diajukan Wajib Pajak ditemukan ada penyimpangan, pihak Direktorat Jendral Pajak akan menerbitkan SPPDK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) kepada yang bersangkutan. Selain itu, jika wajib pajak yang berhak mendapatkan insentif&nbsp;tidak melaporkan realisasi insentif pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam PMK/44/2020. Dengan diberikannya SPPDK, wajib pajak akan diminta untuk melakukan penghitungan kembali pajaknya tanpa menyertakan fasilitas ditanggung pemerintah. Dan kemungkinan, wajib pajak tersebut harus membayar kekurangan, jika ditemukan potensi masih ada pajak yang harus dibayarkan. Proses dapat bergulir ketahap penelitian hingga pemeriksaan kepada Wajib Pajak, bilamana dalam prosedur lewat SPPDK tidak dijalankan yang bersangkutan.Kita semua berharap dengan adanya insentif ini Wajib Pajak dapat bijak memanfaatkanya secara bertanggung jawab dan pemerintah harus memastikan insentif ini dinikmati merata setiap bulannya selama periode yang ditetapkan. Aktivitas perekonomian nasional aktivitasnya meningkat dan membaik seiring dengan wabah pandemic Covid-19 mulai mereda. Bagi wajib pajak yang ingin mengetahui perkembangang terupdate perpajakan silahkan kunjungi website Sobat Pajak sebagai Mitra Resmi Direktorat Jendral Pajak.

Adanya kebijakan insentif pajak saat ini, bagaikan oase ditengah padang pasir bagi wajib pajak. Mengapa demikian? 

Pengawasan Insentif Pajak

Wabah virus korona sudah meluas diseluruh dunia, seluruh Negara mengeluarkan peraturan agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini, masyarakat diwajibkan untuk memakai masker pada saat berada di luar rumah, harus rajin mencuci tangan, dan menerapkan social distancing. Beberapa Negara juga menerapkan system Lockdown yang dimana masyarakat sama sekali tidak boleh keluar rumah yang artinya harus tetap diam Di Rumah Saja… Lantas apa yang dilakukan masyarakat selama diam di rumah aja? Karena sekarang sudah era Digital, Teknologi sudah semakin canggih, banyak hal yang bisa dikerjakan secara Online. Masyarakat bisa kerja dari rumah, berdoa dari rumah dan melakukan aktivitas lainnya dari rumah. Dengan adanya Internet membuat kebosanan masyarakat setidaknya menjadi berkurang karena diam di rumah saja. Salah satu yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi kebosanannya adalah dengan menonton drama Korea. Bagi orang-orang yang sudah menyukai drama dan penyanyi asal Korea sejak lama pasti akan merasa senang jika di rumah saja. apalagi anak muda yang sudah menjadi Kpopers sejak lama, Kpopers adalah orang-orang yang menyukai boyband dan girlband asal Korea.Banyak yang mengira orang-orang yang sudah menyukai kpop adalah orang alay, tapi tergantung lagi pada setiap orang yang menyukai kpop bisa berdampak positif maupun negative. Banyak sisi positif yang bisa kita ambil jika kita menyukai kpop, ada beberapa orang menjadikan hobi mereka menjadi sebuah pendapatan. Sebenarnya menjadi seorang kpopers juga memerlukan banyak uang karena mereka harus mendukung idolanya dengan cara membeli album, menonton konser yang terkadang hanya ada di luar negeri dan streaming video idolanya. Tapi akan menjadi mudah jika kita bisa membuka peluang dari kesukaan kita. Kita bisa menjadi penjual album kpop dan pernak perniknya. Penjualan ini tidak bisa dianggap remeh keuntungan yang bisa diambil tidak sedikit, para penjual yang juga kpopers akan merasa untung karena kesukaan terhadap kpop tersaluri dan bisa mendapatkan uang dari hobi tersebut. Usaha seperti ini bisa tergolong ke dalam Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM).Namun apakah pendapatan dari penjualan tersebut kena Pajak? Sesuai dengan peraturan, semua pendapatan yang didapat didalam negeri merupakan Objek Pajak. Sehingga atas pendapatan yang diterima oleh wajib Pajak dari usaha tersebut akan kena Pajak. Di Indonesia system perpajakannya menganut system Self Assessment System yang dimana wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Untuk pelaku usaha yang tergolong UMKM yang belum menyelenggarakan pembukuan dan total penghasilan bruto selama 1 tahun pajak tidak melebihi 4,8 Miliar tidak perlu khawatir karena pengenaan pajaknya cukup simple, hanya membayar 0,5% dari total penghasilan dan dibayarkan setiap bulan melalui kantor pos maupun Bank. Untuk peraturan mengenai Pajak UMKM diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Dperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Saat ini pelaku usaha yang tergolong UMKM bisa memanfaatkan fasilitas insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah atas kebijakan untuk menanggulangi dampak dari penyebaran virus corona. Wajib Pajak diringankan beban pajaknya atas pembayaran Pajak PPh Final, Pajak Final tersebut akan ditanggung Pemerintah. Peraturan mengenai Insentif untuk wajib Pajak yang tergolong dalam PP 23 Tahun 2008 diatur pada PMK Nomor 44 Tahun 2020. Diharapkan dengan adanya insentif untuk PPh Final dapat meringankan beban Pajak pelaku usaha dan Usahanya dapat tetap beroperasional.

Sesuai dengan peraturan, semua pendapatan yang didapat didalam negeri merupakan Objek Pajak.

Hobi yang Menghasilkan Keuntungan dan Pajak yang dikenakan

CIni juga tergantung dari kesepakan antara pemegang saham dan pengurus, apakan nantinya bangunan tersebut akan dibangun dari tanah kosong, memilih untuk menyewa tempat untuk dijadikan kantor atau&nbsp;merenovasi bangunan yang sudah ada. Namun perusahaan harus memperhatikan bahwa ketiganya merupakan objek Pajak yang pajaknya harus disetor ke Negara.Apabila perusahaan memilih untuk membangun bangunan baru dan menggunakan jasa konstruksi, ada yang perlu diperhatikan untuk kewajiban perpajakannya. Biasanya antara Perusahaan dengan Kontraktor akan membuat surat perjanjian atas pembangunan tersebut. Dari deadline pengerjaan sampai ke termin pembayaran akan ada pada perjanjian yang dibuat. Perusahaan harus meminta surat Ijin Usaha Jasa konstruksi ke Kontraktor yang nantinya akan digunakan untuk pelpaoran Pajak. Surat Ijin Usaha jasa Kontruksi adalah surat yang dikeluarakan untuk ijin di bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. SIUJK ini nantinya akan memberikan informasi mengenai jenis kualifikasi dari usaha kontruksi, informasi ini menjadi acuan dalam pemotongan Pajak Penghasilan final atau Jasa konstruksi selain SIUJK surat yang perlu dilampirkan juga SBU atau Surat Badan Usaha yang menyatakan besar dan kecilnya kualifikasi suatu Kontraktor.Perusahaan yang menggunakan jasa konstruksi wajib memotong PPh Final atas penghasilan yang diberikan ke Kontraktor. Sesuai Undang – Undang Pajak Penghasilan ada beberapa tariff yang dikenakan untuk Jasa Kontruksi berdasarkan kualifikasi usahanya. Berikut kualifikasi usaha beserta tariff sesuai dengan peraturan :1. Kualifikasi Usaha Jasa konstruksi sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan antara lain Jasa Perencana Konstruksi, Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi2. Tarif Pajak Konstruksi dilihat dari sertifikat jasa konstruksiDikenakan Tarif 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha yang berkualifikasi kecil kemudian Dikenakan Tarif 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha yang berkualifikasi menengah atau besar dan yang terahir dengan tarif 4% untuk jasa perencanaaan maupun pengawasan yang berlaku baik untukpengusaha berkualifikasi kecil, menegah atau besar).&nbsp;3. Apabila tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 4%&nbsp;untuk jasa Pelaksana Konstruksi dan Tarif 6 % untuk jasa perencana dan pengawasanWajib Pajak akan menentukan tariff sesuai dengan kualifikasi usaha yang diberikan oleh Kontraktor, Pajak atas jasa konstruksi ini terhutang sejak perjanjian di tandatangani atau diterbitkannya faktur. Wajib Pajak yang dimana Perusahaan harus membayar Pajak atas PPh Final yang telah dipotong paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 4(2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.Apabila Surat Pemberitahuan Masa sudah dilaporkan, wajib Pajak memberikan bukti Potong tersebut ke kontraktor yang nantinya akan dilaporkan ke SPT PPh badan si Kontraktor, sedangkan Kontraktor akan memberikan Faktur Pajak ke pemberi penghasilan dan bisa dijadikan sebagai kredit Pajak pada Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai jika si Pemberi penghasilan merupakan Pengusaha Kena Pajak.Apabila perusahaan tidak memilih membangun bangunan menggunakan kontraktor melainkan membangun sendiri, Perusahaan memiliki kewajiban Perpajakan membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan membangun sendiri, untuk Kegiatan membangun sendiri juga diperlukan perjanjian antara perusahaan dengan mandor atau tukang. Tarif Pajak yang dikenakan jika memilih membangun sendiri&nbsp;sebesar 2%. Dan untuk mencari DPP adalah 20% dikali total biaya yang dikeluarkan atas kegiatan membangun sendiri tersebut. Pajak tersebut dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan untuk Pelaporannya tidak diwajibkan karena membayar sudah dianggap sebagai pelaporan apabila wajib Pajak Non PKP dan apabila wajib Pajak PKP atas kegiatan membangun sendiri wajib dilaporkan melalui SPT Pertambahan Nilai.

Salah satu aspek terpenting dalam mendirikan suatu perusahaan adalah Tempat atau bangunan Perusahaan itu nantinya berada. 

Kontraktor Kena Pajak

Lapor Pajak?Di era serba online dan digital melaporkan pajak seharusnya bukan menjadi hal yang&nbsp;memberatkan dan menakutkan apalagi bagi kita yang tergolong sebagai kaum muda ataupun kaum milenial. Kita sebagai kaum milenial jangan sampai mengeluh dengan keadaan dan menjadikan kita sebagai pribadi yang malas untuk mengurus aktivitas perpajakan kita. Justru kita sebagai kaum milenial harusnya menjadi contoh bagi generasi lain untuk selalu melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.Bisakah Lapor Pajak Sambil Rebahan ?Tentu saja bisa, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengantri ke kantor pajak hanya untuk melaporkan atau menyampaikan SPT kita. Berdasarkan peraturan terbaru DJP, bahwa pelaporan pajak bisa dilakukan secara online, real time, dan dimana saja. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan menggunakan fasilitas pelaporan yang bernama e-filing. Dengan menggunakan e-filing maka kita tidak perlu lagi ribet untuk menyiapkan berkas secara manual dan membawanya ke KPP, data pelaporan pajak kita cukup dihitung melalui aplikasi dan dibuat file lapornya dalam bentuk CSV (Comma Separated Values), dimana nantinya file CSV itulah yang kita submit atau upload melalui e-filing. Melalui e-filing data pelaporan kita akan segera dikirim ke server DJP dan kemudian didistribusikan kembali ke masing-masing KPP terdaftar. Jadi semua bisa dilakukan dimana saja, kapan saja, bahkan sambil rebahan pun bisa.Adakah Syarat Menggunakan e-filing?Untuk menggunakan e-filing tentu saja kita sebagai wajib pajak harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu syarat utamanya adalah kita harus memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number), diman EFIN berfungsi sebagai&nbsp;nomor identitas bagi Wajib Pajak dalam melakukan transaksi secara elektronik, salah satunya ialah lapor SPT melalui e-Filing dan juga pembuatan kode&nbsp;billing untuk&nbsp;pembayaran pajak.Bagaimana Cara Mendapatkan EFIN?Menurut ketentuan terbaru dari DJP, untuk memperoleh EFIN dan melakukan aktivasi tentunya kita harus melakukan beberapa langkah baik sebagai wajib pajak pribadi atupun wajib pajak badan wajib melakukan langkah-langkah berikut :Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:1. Mengajukan permohonan nomor EFIN dengan formulir yang sudah ditentukan. Pengajuan permohonan EFIN tidak bisa dikuasakan kepada orang lain. Wajib Pajak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat, atau lokasi lain yang sudah ditentukan2. Menunjukkan kartu identitas asli (KTP) dan juga fotokopi KTP buat orang Indonesia. Sedangkan untuk orang asing dapat menggunakan paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)3.&nbsp;Menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli serta menyerahkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan juga menyampaikan alamat email yang masih aktif.Untuk Wajib Pajak Badan:1. Mengisi permohonan EFIN yang diisi oleh pengurus perusahaan2. Pengurus datang langsung ke KPP terdaftar3. Pengurus menunjukkan surat asli dan juga menyerahkan fotokopi surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan4. Jika pengurusnya adalah orang Indonesia, tunjukkan surat asli dan serahkan fotokopi KTP dan kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus5. Kalau pengurusnya adalah orang asing, tunjukkan surat asli dan serahkan fotokopi Paspor, KITAS atau KITAP, dan NPWP atau SKT-nya6. Menunjukkan NPWP asli dan serahkan atau SKT atas nama wajib pajak badan7. Menyampaikan alamat email yang masih aktif atas badan tersebutSetelah semua langkah sudah dilakukan dan sudah mendapat EFIN maka langkah selanjutnya EFIN tersebut harus diaktivasi terlbih dahulu agar bisa digunakan untuk menggunakan efiling baik efiling yang disediakan oleh pihak DJP ataupun efiling yang disediakan oleh pihak PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan).Dengan semua kemudahan yang sudah diberikan, maka kita sebagai generasi milenial seharusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak melaporkan pajak. Kita harus menjadi panutan bagi semua generasi untuk selalu menyampaikan SPT kita secara rutin dan tidak ada kata malas untuk lapor pajak.&nbsp;

Tentu saja bisa, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengantri ke kantor pajak hanya untuk melaporkan atau menyampaikan SPT kita

Lapor Pajak Sambil Rebahan

Seiiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, kini banyak pengusaha beralih memasarkan produknya melalui e-commerce. Tidak dipungkiri lagi dijaman yang serba teknologi da digital, pemasaran produk usaha melalui teknologi sangat membantu dan efektif. Pemasaran produk melalui e-commerce jangkauannya luas tak terbatas bahkan menjangkau seluruh dunia. Banyak dampak positif yang didapat oleh pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui e-commerce, bahkan manfaat besar juga dirasakan oleh para konsumen atau para pengguna e-commerce. Karena tak terbatas, konsumen bisa menjelajah dan mencari barang yang ia mau atau kebutuhan yang ia perlukan tak hanya pada lingkungan sekitar, di Indonesia melainkan hingga seluruh dunia.	Untuk kamu yang suka banget belanja online, terutama barang-barang import atau dari luar negeri kamu harus tau mengenai peraturan baru bea cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Keuangan menurunkan nilai ambang batas bea masuk untuk transaksi belanja online via e-commerce. Sebelumnya tariff yang dikenakan atas barang impor masuk yaitu maksimal US$ 75 atau setara dengan Rp 1.125.000 (akumulasi kurs Rp 15.000 per US$), kini diturunkan menjadi UD$ 3 (Rp 45.000).&nbsp;Itu artinya, kalau kamu belanja barang import secara online mulai dari Rp 45.000 sudah dikenakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Perlakuan tersebut mulai diberlakukan sejak bulan Januari 2020. Dan perlakuan tersebut berlaku untuk barang yang dikirim dari luar negeri yaa, bukan barang yang dibawa langsung dari luar negeri (hand carry).	Sebelumnya pemerintah sudah dua kali menurunkan nilai pembebasan bea masuk, yang pertama dilakukan pada tahun 2018 batas bea masuk sebesar US$ 100, kemudian diturunkan kembali menjadi sebesar US$ 75 yang terdiri dari bea masuk sebesar 7,5%, PPN sebesar 10%, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 10% untuk yan berNPWP sedangkan 20% untuk yang tidak memiliki NPWP, dan kini diturunkan kembali menjadi US$ 3. Syarif Hidayat mengatakan “Nilai import yang sering dilaporkan pada pemberitahuan impor barang kiriman yaitu sebesar US$ 3,8 per kiriman, sehingga de Penurunan ambang batas bea masuk tersebut diterapkan agar usaha masyarakat Indonesia dapat terlindungi dan memberikan keadilan kepada pelaku usaha mikro menengah dalam negeri, yang kita lihat saat ini timpang antara barang impor dan produk local.	Perlu kalian ketahui perhitungan bea masuk, yaitu perhitungan nilai dasar pengenaan bea masuk, yang terdiri dari harga barang (cost), nilai asuransi beserta ongkos kirim atau biasa kita sebut dengan nilai CIF. Dalam hal ini hanya berlaku pada pembatasan bea masuk saja yaa..sedangkan pungutan dari Pajak Dalam Rangka Impor diberlakukan tidak ada batas ambang bawah. Perlu diketahui juga, memesan barang dari luar negeri dari situs e-commerce dibawah US$ 3 bebas dari bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Pemerintah juga melakukan rasionalisasi tariff dengan menghapus PPh 22, kini hanya manjadi Bea Masuk sebesar 7,5% dan PPN sebesar 10%. Khusus untuk barang impor seperti tas, sepatu beserta produk garment atau tekstil dikenakan dengan tariff yang berbeda. Untuk produk tas dikenakan bea masuk sebesar 15-20%, untuk produk sepatu dikenakan tariff sebesar 25-30%, sedangkan untuk produk garmen atau tekstil dikenakjan tariff sebesar 15-25%.

Seiiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, kini banyak pengusaha beralih memasarkan produknya melalui e-commerce

Bea Masuk Belanja Barang di Luar Negeri

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Pajak. Tanggal 14 Juli 2018 akan diperingati sebagai Hari Pajak Pertama. Kepdirjan tersebut menetapkan bahwa tanggal 14 Juli 1945 diperingati sebagai hari pajak. Secara garis besarnya, latar belakang penetapan Hari Pajak mengacu pada kata pajak yang timbul dalam “rancangan UUD kedua” yang disampaikan pada tanggal 14 Juli 1945 pada Bab VII Hal Keuangan, Pada Pasal 23, pada butir kedua, disebutkan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara adalah berdasarkan Undang-undang. Adapun kutipan dari peraturan tersebut adalah “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.”	Dalam Kepdirjen tersebut dijelaskan bahwa mekanisme peringatan dari Hari Pajak antara lain berupa upacara bendera, kegiatan olah raga, kegiatan seni, kegiatan sosial, dan kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan rasa kebanggaan terhadap tanah air Indonesia serta institusi Direktorat Jenderal Pajak, menguatkan rasa kebersamaan satu sama lainnya, dan juga membantu memberikan nilai manfaat bagi para pemangku kepentingan. Jika diperhatikan, sekilas dari batang tubuh Kepdirjan dan penjelasannya, peringatan Hari Pajak tak ubahnya seperti peringatan Hari Oeang, akan tetapi secara spesifik yang memperingati hanya dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.	Peringatan hari pajak pada tahun 2020 ini hadir dalam suasana yang berbeda dikarenakan terjadinya corona virus disease 2019 atau secara lebih umum dikenal dengan covid-19. Pada tahun 2020 ini, pajak sangat diharapkan untuk menjadi salah satu instrumen untuk membantu memberikan dorongan pada pemulihan ekonomi nasional. Umumnya, pajak lebih sering dilihat dari fungsi penerimaan yang digunakan untuk memberikan pendanaan belanja negara. Pada kali ini, fungsi mengatur dari pajak lebih menonjol. Oleh dikarenakan hal tersebut, pada tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong” dalam peringatan Hari Pajak. Namun demikian, pemerintah tetap mengusahakan agar pendanaan APBN melalui pajak tetap terjaga untuk belanja negara.	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperkuat sinergi dalam rangka menjadikan pajak sebagai instrumen dalam memberikan bantuan dorongan untuk mengumpulkan pendapatan negara, terutama dikarenakan krisis yang dikarenakan pandemi corona virus disease 2019 atau yang secara lebih umum dikenal dengan covid-19. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa dengan sinergi yang dilakukan secara terus menerus, Ia optimis bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan selalu dapat untuk diandalkan dalam hal mengolah penerimaan negara. “Dengan sinergi yang terus kita lakukan bersama, saya optimis bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan selalu bsia diandalkan dalam mengelola penerimaan negara.”	Suryo Utomo juga menyatakan berbagai macam perubahan yang terjadi secara cepat telah memiliki implikasi pada pengelolaan keuangan negara seperti dilakukannya perevisian APBN sampai pada upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa perpajakan memiliki dua fungsi utama. Adapun dua fungsi tersebut adalah budgeter dan regulerend sehingga pengelolaan dengan baik sangat diperlukan untuk memberikan pembiayaan belanja dan juga menentukan besaran jumlah dari pembiayaan yang harus disiapkan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Pajak.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak