Pertanyaan tersebut tentunya sangat mudah untuk dijawab, kita sebagai warga negara harus ataupun wajib untuk membayar pajak. Apabila kita sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak maka tidak alasan untuk tidak membayar pajak. Indonesia menerapkan sistem self assessment sebagai sistem pemenuhan kewajiban pajak bagi warga negaranya. Prinsip&nbsp;self assessment&nbsp;adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung,online,pos,maupun melalui PJAP.Selama ini kita mengenal istilah Wajib Pajak, pernahkan kita berpikir kenapa dinamakan Wajib Pajak? Secara sederhana bisa kita lihat dari kata “wajib” dimana itu berarti harus dilakukan atau dalam kata lain tidak boleh tidak dilaksanakan. Maka daripada itu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk menghitung, bayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tentunya akan ada sanksi yang dikenakan.Apakah sanksi yang dikenakan jika tidak membayar pajak?Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda, dimana besaran denda diatur dalam peraturan perundang-undangan disesuaikan juga dengan jenis pajak yang dibayarkan. Salah satunya menurut undang-undang KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2) yang menyatakan bahwa denda dikenakan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Maka dari itu diharapkan semua Wajib Pajak untuk selalu melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu untuk menghindari terjadinya telat bayar yang bisa berujung pada dikenakan sanksi. Jika sudah terlanjur telat bayar dan dikenakan sanksi maka kita sendiri yang tentunya akan dirugikan.Bagaimana cara agar tidak mengalami telat bayar?Hal ini tentunya sangatlah mudah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa bayarlah pajak sesuai ketentuan waktu yang sudah tercantum dalam undang-undang, dan hindari membayar pajak di waktu-waktu kritis atau mepet dengan batas akhir penyetoran atau pembayaran. Apabila kedua hal tersebut sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin maka tidak akan mungkin mengalami telat setor atau telat bayar. Tentunya kita juga harus&nbsp;mengetahui kapan batas akhir pembayaran atas jenis pajak yang akan kita bayarkan. Untuk pajak penghasilan atau PPh batas akhir penyetorannya adalah di tanggal 10 pada bulan berikutnya, misalnya kita ingin membayar pajak PPh untuk masa April, maka kita akan melakukan pembayaran maksimal di tanggal 10 di bulan Mei. Semua jenis pajak memilki ketentuannya masing-masing yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maka daripada itu kita hendaknya selalu berpedoman pada peraturan tersebut untuk menghindarkan diri dari terjadinya telat bayar.Kita sebagai Wajib Pajak yang baik hendaknya selalu melakukan pembayaran pajak secara disiplin dan menghidarkan diri dari terjadinya sanksi atau denda. Untuk mempermudah dalam proses pembayaran lakukanlah pembayaran secara online dari proses pembuatan kode biling melalui ebiling hingga proses pembayaran ke bank persepsi juga bisa dilakukan secara online. Dengan menggunakan metode secara online tentunya akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran karena metode online akan mempermudah semua proses yang ada dan akan sangat menghemat waktu. Jadi marilah membayar pajak tepat waktu.

Pertanyaan tersebut tentunya sangat mudah untuk dijawab, kita sebagai warga negara harus ataupun wajib untuk membayar pajak

Haruskah Kita Membayar Pajak?

Berkebun adalah suatu kegiatan yang disenangi bagi sebagian orang. Selain dijadikan sebagai hobi, berkebun dapat menghasilkan keuntungan dan pastinya menyehatkan tubuh manusia. Pemerintah pun memiliki aturan untuk sektor perkebunan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yang artinya sektor perkebunan dikenakan pajak atas bumi dan/atau bangunan.Objek PajakObjek pajak PBB Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan tersebut, yaitu:· Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan· Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP).Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, yaitu:· Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan· Wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.Objek Pajak BumiObjek pajak bumi yang dimaksud, yaitu:1. Areal yang dikenakan PBB Perkebunan:a. Areal Produktif : Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan.b. Areal Belum Produktif : Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan.c. Areal Tidak Produktif : Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan.d. Areal Pengaman : Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan.e. Areal Emplasemen : Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diatasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/ atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya.2.&nbsp;Selain kelima areal di atas tidak dikenakan PBB Perkebunan atau berupa Areal Lainnya.Objek Pajak BangunanObjek pajak bangunan yang dimaksud merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.Subjek PajakSubjek pajak untuk PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dart/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perkebunan. Dengan kata lain, subjek pajak tersebut adalah Wajib Pajak PBB Perkebunan.Sebagai Wajib Pajak PBB Perkebunan memiliki beberapa kewajiban pelaporan, yaitu:1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perkebunan atau SPOP adalah surat laporan berupa data objek pajak PBB Perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.2. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perkebunan atau LSPOP adalah formulir untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Perkebunan.Dasar Pengenaan PajakDasar Pengenaan PBB Perkebunan adalah NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak. NJOP adalah hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. NJOP dapat dirumuskan sebagai berikut:1. NJOP bumi = Total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi2. NJOP bumi per meter persegi = Total nilai bumi : total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan3. Total nilai bumi = Luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan x nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud4. NJOP bangunan = Total luas bangunan x NJOP bangunan per meter persegi5. NJOP bangunan per meter persegi = Total nilai bangunan x total luas bangunan6. Total nilai bangunan = Jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan

Berkebun adalah suatu kegiatan yang disenangi bagi sebagian orang

Mengenal Pajak Perkebunan

Diera digital seperti saat ini tentunya perkembangan bisnis sudah semakin pesat dan dibarengi dengan penggunaan teknologi yang selalu terbarukan. Para pelaku bisnis bersaing untuk merebut pangsa pasar dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia, salah satunya adalah melakukan penjualan produk secara online atau melalui e-commerce. Para pelaku bisnis memilih e-commerce tentunya bukan tanpa alasan, melalui e-commerce para penjual akan sangat dimudahkan dalam memasarkan dan menjual produk yang dimilikinya. Bisa dikatakan bahwa para penjual produk tidak memerlukan bangunan fisik untuk memasarkan produknya, cukup bermodalkan foto dan diskripsi produk di e-commerce maka produk tersebut otomatis akan dilihat dan dipesan oleh pembeli secara online melalui gadget atau smartphone mereka. Begitupun dengan proses pembayaran yang saat ini juga sudah bisa dilakukan secara online oleh pembei, dan pada akhirnya pembeli hanya tinggal menunggu barang yang sudah dibeli dikirimkan ke rumah masing-masing.Disisi lain pedagang ataupun penjualan secara konvensional tentunya tidak bisa dilupakan begitu saja. Para pedagang konvensional juga tetap membuka toko seperti biasa dan menawarkan produk yang sama seperti yang ditawarkan di e-commerce, namun tentunya dengan variasi harga yang berbeda. Bila kita bandingkan dengan penjualan secara konvensional tentunya penjulan secara online memberikan kemudahan dan juga efisiensi terhadap waktu dan juga biaya.Pada awalnya proses jual beli di e-commerce masih dianggap sesuatu yang baru sehingga belum dilatarbelakangi atas peraturan-peraturan yang pasti akan transaksi tersebut, termasuk mengenai peraturan dari sisi perpajakan. Peraturan pajak atas transaki di e-commerce masih sering menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat terutama bagi pelaku bisnisnya, sehingga hal itu menyebabkan suatu kegalauan yang terjadi apakah transaksi yang dilakukan akan dikenakan pajak atau tidak.Akibat dari adanya kegalauan tersebut maka otomatis juga akan menimbulkan pro dan kontra dari sisi pedagang online dan pedagang konvensional. Para pedagang konvensional tentunya merasa adanya ketidakadilan terkait proses pemungutan pajak yang ada. Penjual online bisa menjual barangnya dengan bebas dan mendapatkan keuntungan bersih tanpa dipotong pajak sepeser pun, sedangkan dari sisi penjual konvensional mengalami hal sebaliknya. Perbedaan kondisi tersebut tentunya menciptakan suatu ketidakadlilan yang terjadi di dunia bisnis jual beli, terutama bagi pedagang konvensional.&nbsp;Berdasarkan pada pro-kontra tersebutlah maka peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menstabilkan keadaan dan memberikan keadilan bagi kedua pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu asas pemungutan pajak harus didasari atas asas keadilan. Seperti teori yang diungkapkan oleh Adolf Wagner yang menyatakan bahwa&nbsp;“Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula”.&nbsp;Berakar dari permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetpkan jenis pajak baru ataupun tariff baru khusus untuk pelaku bisnis e-commerce, namun&nbsp;peraturan yang dikeluarkan lebih menekankan pada tata cara dan prosedur perpajakan untuk memberikan kemudahan secara administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku bisnis e-commerce demi menciptakan perlakuan yang adil atau setara dengan para pelaku bisnis usaha konvensional.Dalam PMK Nomor 210/PMK.010/2018 menekankan pada kelengkapan secara administrasi dan pengenaan pajak atas omzet yang dimiliki para pelaku bisnis e-commerce baik marketplace ataupun e-commerce di luar marketplace. Untuk marketplace maka sesuai ketentuan para pedagang yang membuka lapak atau toko diwajibkan untuk memiliki NPWP, mengenakan PPh Final atas omzet yang didapatkan pedagang, dan juga pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi pedagang. Sedangkan dari sisi penyedia platform marketplace terdapat juga beberapa persyartan seperti kewajiban untuk memiliki NPWP, pengukuhan sebagai PKP, kewenangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh yang dipungut dari pedagang dan juga bagi penyedia platform marketplace itu sendiri. Terakhir untuk e-commerce di luar platform marketplace terdapat ketentuan bahwa segala bentuk kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui&nbsp;online&nbsp;retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.Pada akhirnya dengan diterbitkannya PMK Nomor 210/PMK.010/2018 dapat memberikan kejelasan administrasi dan pengenaan pajak yang jelas terhadap pelaku bisnis e-commerce atau marketplace. Selain itu dengan dikeluarkannya peraturan tersebut dapat memberikan keadilan pengenaan pajak bagi pihak pedagang online maupun pedagang konvensional.

Para pelaku bisnis memilih e-commerce tentunya bukan tanpa alasan, melalui e-commerce para penjual akan sangat dimudahkan dalam memasarkan dan menjual produk yang dimilikinya. 

Pro-Kontra Pajak E-Commerce

Kita semua tentunya menyadari bahwa keselamatan adalah hal yang utama, terlebih keselamatan tersebut menyangkut kehidupan berbangsa dan negara. Penyebaran pandemi covid 19 atau virus corona menjadi salah satu ancaman serius yang menyerang seluruh populasi yang ada di dunia. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi kesehatan namun juga berdampak ke sektor ekonomi global yang dialami oleh hampir semua negara yang terdampak penyebaran covid 19, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika semakin rendah, terjadinya inflasi, dan juga pendapatan negara yang menurun. Di tengah situasi ekonomi yang tak menentu seperti saat ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif sehingga masyarakat tidak merasa makin terbebani terlebih lagi banyak pekerja yang dirumahkan ataupun di PHK akibat dari kondisi ekonomi saat ini.Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari pemungutan Pajak, namun dengan situasi seperti saat ini tentunya sangat tidak rasional jika pemerintah justru menaikkan tarif pajak yang dikenakan untuk menstabilkan keuangan negara. Pada situasi saat ini yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah diharapkan memberikan keringanan terhadap jumlah pajak yang dibebankan atau dipungut kepada wajib pajak, hal ini tentunya disebabkan karena kemampuan ekonomi dari wajib pajak yang ikut menurun selama pandemi covid 19 menyebar di Indonesia. Jika pemungutan atau pembebanan pajak tetap dipaksakan dipungut dengan tarif normal justru akan memperburuk keadaan, kemampuan beli masyarakat akan menurun sehingga transaksi di pasar juga akan menurun, dan pada akhirnya bisa menimbulkan krisis berkepanjangan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun silam.Berdasarkan pada kondisi tersebut maka pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan menerbitkan stimulus ekonomi untuk meminimalisir efek global yang ditimbulkan akibat pandemi covid 19, salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah pemberian isentif fiskal khususnya isentif perpajakan. Pemerintaj mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020&nbsp;tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dimana di dalamnya terdapat empat kebijakan penting yang diambil diantaranya :a.&nbsp;PPh 21 Ditanggung Oleh PemerintahDalam kebijakan ini dijelaskan bahwa untuk pegawai yang memiliki penghasilan bruto yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 maka wajib pajak tersebut akan dibebaskan dari tanggungan pembayaran PPh 21 dan untuk PPh 21 akan ditanggung oleh pemerintah. Untuk kebijakan ini berlangsung dari bulan April 2020 – September 2020. Hal ini juga tentunya berarti bahwa pegawai yang menerima penghasilan selama bulan tersebut akan mendapat gaji secara full tanpa potongan PPh 21b.&nbsp;Pembebasan PPh 22 Atas ImporInsentif pajak ini diberikan kepada Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan juga Wajib Pajak yang KLU-nya termasuk dalam 102 KLU yang ditentukan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Insentif ini akan dapat dinikmati setelah Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor yang diterbitkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Sama halnya dengan PPh 21, insentif ini juga berlaku selama bulan April 2020 sampai dengan September 2020.c.&nbsp;Pengurangan&nbsp;Angsuran&nbsp;PPh&nbsp;Pasal&nbsp;25Sama halnya dengan PPh 22 Insentif ini diberikan kepada Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Wajib Pajak yang KLU-nya termasuk dalam 102 KLU yang ditentukan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Wajib Pajak mendapat pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari yang seharusnya dibayarkan. Insentif ini juga berlaku selama bulan April 2020 sampai dengan September 2020.&nbsp;d.&nbsp;Batasan&nbsp;Pengembalian&nbsp;Pendahuluan&nbsp;PPN&nbsp;Dinaikkan Insentif ini diberikan kepada Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Wajib Pajak yang KLU-nya termasuk dalam 102 KLU yang ditentukan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) restitusi dengan memilih opsi pengembalian pendahuluan pasal 9 ayat (4c) paling banyak Rp 5.000.000.000 miliar. Batasan nilai lebih bayar ini naik dari sebelumnya Rp 1.000.000.000. Insentif ini juga berlaku selama bulan April 2020 sampai dengan September 2020.Dengan adanya empat kebijakan tersebut, tentunya akan memberikan waktu bernafas kepada wajib pajak yang secara kondisi ekonomi terdampak langsung akibat penyebaran pandemi covid 19. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga patut kita berikan apresiasi, karena pada dasarnya semua kebijakan tersebut dibuat dan dikeluarkan demi kepentingan dan keselamatan bangsa.&nbsp;

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari pemungutan Pajak, namun dengan situasi seperti saat ini tentunya sangat tidak rasional jika pemerintah justru menaikkan tarif pajak yang dikenakan untuk menstabilkan keuangan negara. 

Insentif Perpajakan Ditengah Pandemi COVID-19

Pada bahasan kali ini akan membahas tatacara perhitungan dan ketentuan terkait status kepegawainnya. Kali ini kita akan membahas salah satu katagori dari jenis pegawai yaitu pegawai tidak tetap.Apakah yang Dimaksud Dengan Pegawai Tidak Tetap?Dari pengertiannya menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui PER 16/PJ/2016 dapat diartikan bahwa pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan jika bekerja yang dihitung berdasarkan jumlah hari dan besarnya jumlah unit maupun penyelesaian akan suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Bentuk penghasilan yang diterima biasa disebut dengan upah baik satuan, harian, mingguan maupaun borongan yang umumnya dibayarkan mengunakan system bulanan.Ketentuan Terkait Pegawai Tidak TetapTerkait pemotongan pajak antaar pegawai tidak tetap dengan pegawai tetap terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh 21nya, berikut dapat dijabarkan terkait ketentuan khusus tersebut:1.	Jika penghasilannya belum melebihi 300.000 maka tidak terdapat pemotongan pajak PPh 21 namun jika melebihi 450.000 dalam sehari maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto2.	Jika mendapatkan penghasilan kumulatif dalam sebulan (1 bulan kalender) melebihi 4.500.000 maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto3.	Penghasilan yang diterima biasanya disebut upah yang pembayarannya dapat mingguan, satuan atau borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan4.	PTKP dalam seharinya di hitung dari PTKP pertahun 54.000.000 di bagi dengan 360 hari5.	Jika menerima tunjangan berupa JHT maka iuran yang dibayarkan sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan brutoContoh Dari Perhitungan Pegawai Tidak TetapBapak Bagus bekerja pada perusahaan elektronik Sepatu dan hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari yang diterima adalah Rp 200.000. Bapak Bagus menikah tetapi belum memiliki anak.Penghitungan PPh Pasal 21Upah Januari 2020 = 20 x Rp250.000 = Rp 5.000.000Penghasilan neto setahun = 12 x Rp5.000.000 =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rp 60.000.000PTKP (K/-) adalah sebesar- Untuk WP sendiri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rp 54.000.000- Tambahan karena menikah&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rp 4.500.000Rp 58.500.000Penghasilan Kena Pajak&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rp 1.500.000PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:5% x Rp 1.500.000 = Rp 75.0000PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar:Rp 75.000 : 12 = Rp&nbsp;6.250Jadi, besarnya pajak terutang dari Bapak Bagus adalah Rp. 6.250.Dari perhitungan tersebut dapat dikatakan jika pegawai tidak tetap akan menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan.

	Pada bahasan kali ini akan membahas tatacara perhitungan dan ketentuan terkait status kepegawainnya. Kali ini kita akan membahas salah satu katagori dari jenis pegawai yaitu pegawai tidak tetap. 

Penghitungan dan Ketentuan Terkait Pegawai Tidak Tetap

Apakah itu UMKM?Diantara kita semua tentunya semua pernah mendengar tentang UMKM, dimana UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sesuai dengan namanya UMKM merujuk kepada usaha&nbsp;ekonomi&nbsp;produktif yang dimiliki perorangan maupun&nbsp;badan usaha&nbsp;sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Untuk pelaku bisnis UMKM adalah masyarakat atau pengusaha yang bisa dikatakan baru (newbie) dalam memulai bisnisnya, sehingga dari sisi asset dan pendapatan yang dimilki belum terlalu tinggi. Keberadaan UMKM juga dirasa penting dan menguntungkan bagi masyarakat, selain menguntungkan untuk pemiliknya tentunya juga akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena UMKM dapat menyerap atau menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.Saat ini masih sering terjadi dilema diantara para pelaku bisnis UMKM terkait pajak yang dikenakan atas usaha yang dimilikinya. Para pelaku bisnis UMKM tidak semua mengerti tentang bagaimana proses pengenaan pajak atas usahanya, sehingga banyak diantara mereka memilih untuk diam dan tidak memproses pelaporan pajak atas usaha yang dimilikinya. Hal itu tentunya bisa menjadi permasalahan yang mengglobal jika terus dibiarkan, maka perlu segera dicarikan solusi agar para pelaku bisnis UMKM bisa dipermudah dalam menyampaikan SPT atau pelaporan pajaknya.Terkait pajak untuk UMKM pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tarif sebesar 1%. Namun peraturan tersebut sudah diperbaharui kembali oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan perubahan tarif menjadi 0,5%.Tujuan pemerintah menurunkan tarif tersebut adalah dengan harapan dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku bisnis UMKM dan juga untuk menjaga arus kas yang dimiliki agar dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk melanjutkan usaha. Berdasarkan perubahan peraturan dan tujuan tersebut sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk para pelaku bisnis UMKM untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan penurunan tarif sebesar 0,5% diharapkan dapat merevolusi mental dari para pelaku bisnis untuk lebih disiplin dalam melaporkan pajak atas usaha yang dimilikinya, denga tarif yang bisa dikatakan cukup rendah seharusnya semua pelaku bisnis tidak memanfaatkan hal tersebut untuk menunggak atau malah membuat laporan fiktif atas peredaran bruto yang dimilikinya, malah seharusnya para pelaku bisnis menjadikannya sebagai kesempatan yang bagus untuk melaporkan pajaknya secara jujur dan sesuai peraturan.Seperti yang kita ketahui terkait perhitungan pajak pada UMKM tentunya didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihasilkan atau diterima, dan usaha tersebut juga sebelumnya sudah diurus persyaratan administrasinya salah satunya adalah pengurusan NPWP.&nbsp;Persyaratan yang diperlukan saat mendaftar NPWP bagi para pelaku bisnis UMKM antara lain Fotokopi KTP, Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU), Fotokopi Kartu Keluarga, selain itu dilengkapi juga dengan cara melengkapi formulir pernyataan usaha ditandantangani dan dilengkapi materai Rp. 6000, dan juga mengisi formulir pendaftaran NPWP dengan dilengkapi tanda tangan dari pemohon.&nbsp;Jika pemohon sudah mendapatkan NPWP, maka kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak usahawan tentunya adalah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Untuk pembayaran dapat dilakukan di setiap bulannya dengan memperhitungkan nilai omzet yang diperoleh pada bulan yang bersangkutan atau yang sedang dilaporkan. Kemudian omzet tersebut dikalikan dengan tarif 0,5% berdasarkan tariff terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam hal ini DJP.Omzet yang dilaporkan tidak harus selalu sama pada setiap bulannya, karena pada jumlah omzet akan selalu mengalami fluktuasi. Pembayaran dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya. Hal ini dilakukan agar pada akhir bulan para pelaku bisnis dapat memperhitungkan terlebih dahulu berapa omzet yang didapat pada bulan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.Pembayaran dapat dilakukan secar online maupun offline. Secara online dapat melalui m-banking ataupun melalui aplikasi marketplace agar lebih menghemat waktu. Selain online pembayaran juga dapat juga dibayarkan di bank langsung melalui teller, dan juga kantor pos. Setelah melakukan pembayaran, tentunya yang terakhir dilakukan adalah melakukan pelaporan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan ini dapat dilakukan secara online melalui situs DJP online ataupun melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang bermitra resmi dengan pihak DJP.Jadi, bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai newbie di bisnis UMKM ayo segera lengkapi administrasi perpajakan anda dan segeralah membayar dan melaporkan SPT anda. Jangan takut untuk membayar pajak karena membayar pajak sudah pasti tidak akan membuat usaha anda menjadi bangkrut.

Diantara kita semua tentunya semua pernah mendengar tentang UMKM, dimana UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sesuai dengan namanya UMKM merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Untuk pelaku bisnis UMKM adalah masyarakat atau pengusaha yang bisa dikatakan baru (newbie) dalam memulai bisnisnya, sehingga dari sisi asset dan pendapatan yang dimilki belum terlalu tinggi. Keberadaan UMKM juga dirasa penting dan menguntungkan bagi masyarakat, selain menguntungkan untuk pemiliknya tentunya juga akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena UMKM dapat menyerap atau menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pajak UMKM Untuk Para Newbie

Usaha properti masih laris diminati oleh masyarakat, seperti jual beli tanah, sewa ruko, apartemen, rumah, ataupun rumah kost. Bagi mereka yang memang telah memiliki aset berupa tanah dan bangunan, pilihan yang paling sering diambil adalah membuat rumah kost. Di perkotaan sendiri rumah kost adalah hunian yang paling diminati. Selain karena biaya yang lebih murah dibandingkan jika harus membeli rumah atau menyewa rumah atau apartemen, permintaan akan hunian sementara juga sangat tinggi. Peminat rumah kost biasanya perantau yang melanjutkan pendidikan dan bekerja di kota lain.Harga tiap kamar kost biasanya berbeda antara satu dengan lainnya. Faktor yang memengaruhi harga kamar kost yaitu lokasi serta fasilitas kamar yang diberikan. Lokasi kost yang dekat dengan akses jalan raya, ataupun dengan sekolah, kampus, perkantoran, dan pusat perbelanjaan biasanya lebih mahal daripada kost yang aksesnya terbatas. Sedangkan untuk fasilitas kamar kost biasanya variatif, ada yang menyewakan kamar tanpa furniture hingga lengkap dengan berbagai furniture dan elektronik. Harga kost juga bervariasi tergantung harga sewa tanah saat itu.Pendapatan dari sewa kost juga tetap, tergantung kebijakan pemilik. Ada yang menerapkan pembayaran kost sekali selama setahun dan sekali sebulan. Ada juga yang menambahkan pembayaran jaminan diawal dan akan dikembalikan saat penyewa kost sudah tidak tinggal lagi. Penghasilan dari penyewaan kost tersebut jika ditelaah lagi merupakan objek pajak atas penyewaan kamar. Berapa tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari usaha kost-kostan?Jika melihat aturan untuk penyewaan, maka ada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 yang telah mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Namun pada PP tersebut juga diterangkan bahwa penghasilan yang tidak termasuk adalah penghasilan dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Dalam penjelasan diterangkan bahwa yang termasuk jasa pelayanan penginapan antara lain asrama untuk pelajar, pondok, dan rumah kost. Dengan kata lain penghasilan dari sewa menyewa kost tidak termasuk dalam objek pajak PP No 34 Tahun 2017.Namun telah terbit aturan terbaru yaitu PP No. 46 tahun 2013 yang telah diperbaharui menjadi PP No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bagi wajib pajak pribadi maupun badan&nbsp;yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenai tarif 0,5% dari peredaran bruto. Jadi para pemilik kost dapat menggunakan tarif ini untuk membayar pajaknya.Namun tidak semua pendapatan usaha kost dapat menggunakan aturan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dijelaskan bahwa pajak yang dikenakan pada usaha hotel menjadi pemasukan bagi kabupaten atau kota tempat hotel tersebut beroperasi. Diterangkan kembali bahwa yang dimaksud dengan hotel antara lain motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Jadi apabila pemilik rumah kost memiliki kamar yang berjumlah lebih dari 10 kamar, maka dipastikan akan dikenakan pajak daerah dengan tarif 10%.Untuk pembayaran PPh final 0,5%, pembayaran paling lambat dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

	Usaha properti masih laris diminati oleh masyarakat, seperti jual beli tanah, sewa ruko, apartemen, rumah, ataupun rumah kost. Bagi mereka yang memang telah memiliki aset berupa tanah dan bangunan, pilihan yang paling sering diambil adalah membuat rumah kost. Di perkotaan sendiri rumah kost adalah hunian yang paling diminati. Selain karena biaya yang lebih murah dibandingkan jika harus membeli rumah atau menyewa rumah atau apartemen, permintaan akan hunian sementara juga sangat tinggi. Peminat rumah kost biasanya perantau yang melanjutkan pendidikan dan bekerja di kota lain. 

Kost-Kostan Wajib Bayar Pajak?

Siapa sih yang tidak pernah mendengar bisnis rumahan atau usaha kecil-kecilan ? Kegiatan tersebut atau usaha tersebut termasuk dalam UMKM loh jenis usaha ini juga di harapkan menjadi usaha bisnis yang akan menjadi penopang perekonomian di saat ekonomi sedang turun seperti contohnya saat krisis moneter pada tahun 1997.Tapi, ada beberapa orang yang masih belum mengetahui apa itu UMKM dan apa saja jenisnya ya. UMKM ialah singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah, jadi pada UMKM ini ada 3 jenis usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lalu, apakah ada ciri-ciri usaha yang termasuk dalam UMKM itu ?Untuk ciri-ciri nya yang termasuk dalam UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yaitu :a) Jenis komiditi/ barang tidak tetap pada usahanya sewaktu-waktu.b) Tempat usaha nya juga bisa berpindah sewaktu-waktuc) Manajemen keuangannya belum tersusun rapi atau uang usaha dan uang pribadi masih dijadikan satu.d) Sumber daya manusia (SDM) tergolong rendahe) Pada umumnya pelaku usaha UMKM sulit mengakses perbankan namun sebagian ada juga yang sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bankf) Biasanya belum mempunyai izin usaha termasuk NPWPg) SDMnya belum mempunyai jiwa wirausahaSetelah membahas ciri-cirinya, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis usahanya seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM dalam Keppres RI No. 19 Tahun 1998 yaitu sebagai kegiatan rakyat dalam skala kecil yang harus dilindungi dan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat. Jenis-jenis usahanya yaitu, sebagai berikut :1. Usaha KulinerDimana usaha yang berhubungan dengan makanan yang merupakan usaha yang paling sering di minati oleh para UMKM dan banyak juga pembelinya, seperti warung makan, café, dan juga jualan cemilan2. Usaha FashionDalam dunia usaha ini pun juga, menjadi perbincangan hangat karena banyka orang yang suka mengikuti tren fashion terbaru, seperti usaha butik, toko seragam sekolah dan baju muslim.3. Usaha PertanianDalam perkarangan rumah yang bisa di rubah menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan seperti jual bibit buah-buahan, jual bibit sayuran dan sebagainya.4. Usaha ElektronikDalam bidang ini misalnya seperti menjual peralatan lampu dan kabel atau perlengkapan music.5. Usaha FurnitureDalam bidang ini seperti menjual perlengkapan dapur, lukis-lukisan dan material bangunan.6. Usaha Bidang JasaPada bidang ini seperti tukang potong rambut, fotografer dan service laptop.Berbagai macam jenis usaha yang merupakan termasuk UMKM loh, untuk pajak yang dikenakan kepada pengusaha akan dikenakan PPh Final. PPh Final adalah nama lain dari PPh Pasal 4 Ayat 2 dan ada berbagai macam objek PPh final seperti sewa bangunan dan juga pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha.Menurut peraturan nomor 46 Tahun 2013, PPh final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang di terima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Apapun jenis usahanya jadi tetap membayar atau menyetor PPh Final sebesar 0,5%

	Siapa sih yang tidak pernah mendengar bisnis rumahan atau usaha kecil-kecilan ? Kegiatan tersebut atau usaha tersebut termasuk dalam UMKM loh jenis usaha ini juga di harapkan menjadi usaha bisnis yang akan menjadi penopang perekonomian di saat ekonomi sedang turun seperti contohnya saat krisis moneter pada tahun 1997.

Apapun Usaha Jualannya, Setengah Persen Pajaknya

Gaji/upah semua orang tau betul merupakan hasil jerih payah yang diterima setelah lelah melakukan aktivitas pekerjaan yang diwajibkan kepada kita dalam wujud uang. Apa sih arti gaji tersebut? Menurut Wikipedia, gaji merupakan suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang&nbsp;majikan kepada&nbsp;karyawannya&nbsp;yang dinyatakan dalam suatu&nbsp;kontrak kerja.Namun kali ini kita akan membahas bagaimana nasib gaji karyawan di tengah pandemic Covid-19 seperti sekarang ini. Seperti diketahui bersama, adanya Wabah Pandemi Covid-19 telah merubah keadaan global terutama dari segi ekonomi, yang mana paling terdampak atas hal tersebut. Dikutip dari DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-202o) bertajuk ‘Global Tax Policy Responses to Covid-19 Crisis’ Pemerintah mencatat akibat pandemi ini pertumbuhan ekonomi tahun ini minus di angka 0.4% karena IMF menyatakan implikasi penyebaran Covid-19 berpengaruh besar terhadap perekenomian dunia dibandingkan ketika krisis keuangan 2007-2008. Selain itu berbagai institusi internasional juga memprediksi terjadinya kontraksi ekonomi dari sebesar 1,1% hingga 2,9%.Jika dilihat lebih dalam, yang sangat merasakan dampak terbesar dari pandemi ini adalah masyarakat kecil dan para pegawai yang menggantungkan nasibnya kepada perusahaan. Sebagian besar pemberitaan menayangkan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya ataupun terpaksa mem-PHK mereka karena tidak adanya pemasukan. Mengutip dari kompas.com melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha. Dalam edaran tersebut mengatur kebijakan hak perlindungan dan pengupahan bagi buruh yang harus dijaga oleh para pelaku usaha..Adapun isi Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 terkait perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait adanya Pandemi Covid-19 dituangkan kedalam empat butir aturan, yaitu sebagai berikut :1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (OOP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bagi pekerja/buruh yang masuk katagori kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, atas upahnya dibayarkan secara penuh selama masa karantina/isolasi3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bagi pekerja/buruh yang tidak kerja disebabkan sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah wilayah masing-masing perusahaan, sehingga sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai kesepakatan antar pengusaha dengan pekerja/buruhDisamping perlindungan terhadap upah pekerja, adapun upaya pencegahan penyebaran dan penangganan Covid-19 di lingkungan kerja perlu diterapkan dengan cara sebagai berikut:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Membina dan mengawasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Memberikan informasi ke semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasannya.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendata dan melaporkan ke instansi terkait setiap kasus/ yang patut diduga kasus COVID-19 yang berada di tempat kerja4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menginformasikan Pimpinan Perusahaan untuk antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendorong setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan terhadap pandemi COVID-19 untuk memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.Melalui aturan tersebut diharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat yang berstatus pegawai untuk dapat menerima haknya secara adil dan bagi pengusaha dapat menjalankan kewajiban kepada pekerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku karena pemerintah telah memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha membayarkan hak karyawannya sesuai surat edaran untuk menjaga masalah besaran upah sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerjanya.&nbsp;

Gaji/upah semua orang tau betul merupakan hasil jerih payah yang diterima setelah lelah melakukan aktivitas pekerjaan yang diwajibkan kepada kita dalam wujud uang. Apa sih arti gaji tersebut? Menurut Wikipedia, gaji merupakan suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan kepada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja.

Bagaimana Pembayaran Upah Karyawan Ditengah Pandemi Covid-19?

Jika kalian pernah mendengar kata bisnis rumahan dan bisnis lainnya mungkin sudah tidak asing lagi namun, pernahkan kalian mendengar tentang UMKM ?UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah) merupakan kegiatan perdagangan yang dikelola oleh badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Jenis bisnis ini adalah bisnis yang paling menjadi harapan Negara Indonesia dan juga sebagai penopang perekomian. Lantas perbedaan Usaha Mikro, kecil dan menengah itu apa ?Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 ada beberapa kriteria yang dapat digunakan ialah sebagai berikut :1. Usaha Mikro Usaha yang dimiliki perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang di atur dalam undang-undang yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.2. Usaha KecilUsaha yang berdiri sendiri dan dilakukan perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan yang dimiliki oleh usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil yang di atur dalam undang-undang yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga 500.000.000 dan mempunyai penjualan tahunan paling lebih dari 300.000.000 hingga 2.500.000.000.3. Usaha Menengah Usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak dari perusahaan yang dimiliki dari usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil yang di atur dalam undang-undang yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000 hingga 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 hingga 50.000.000.000Peran UMKM bagi perekonomianSelain sebagai penyedia lapangan kerja dimana dengan adanya UMKM ini maka banyak membutuhkan SDM untuk menjalankan usahanya, sehingga banyak yang berminat untuk masuk ke dalam sector ini dan juga untuk menjalankan UMKM ini tidak ada syarat yang sangat ribet untuk mengurusnya seperti dalam usaha besar, dengan adanya UMKM ini juga menciptakan pasar baru karena didalamnya sangat beragam usaha yang dijalankan sehingga melatih krativitas juga dan menemukan produk yang unik. Selain itu UMKM juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional juga. Lalu bagaimana dampak yang dirasakan oleh UMKM terhadap adanya corona saat ini?Wabah corona yang telah melanda seluruh dunia telah menghantam berbagai aspek perekonomian karena dengan adanya virus ini seluruh aktivitas manusia di batasi salah satunya dengan melakukan sosail distancing (jarak social) sehingga akan berdampak pada keterlambatan perekonomian. Salah satunya yaitu Usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sector yang mendapatkan perhatian karena peran UMKM itu sendiri sebagai penopang perekonomian di Indonesia terutama yang berkaitan dengan makanan, minuman dan usaha kerajinan kayu ataupun rota.&nbsp;Dengan adanya wabah ini maka menjadikan adanya penurunan omset penjualan serta mengalami kesulitan distribusi barang dan juga penurunan produksi secara drastis, oleh karena itu pemerintah pun juga membuat mekanisme pemberian kemudahan dan juga relaksasi dalam kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan konvensional hingga fintech. Pemberian bantuan pemerintah kepada UMKM&nbsp;yaitu sebagai berikut :1. Pemberian akses kredit yang mudah dan cepat kepada UMKM terdampak corona dilakukan oleh Bank Mandiri dan juga perpanjangan masa pinjamanan hingga penyesuaian suku bunga bagi UMKM,2. Langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan program bantuan khusus sebagai pasar baru bagi UMKM, dalam situasi seperti ini perlu mencari banyak refrensi kebijakan UMKM dari pengalaman negara lain juga yang menghadapi kasus seperti Indonesia.3. Pemerintah membuat alternative dengan melakukan kemitraan bersama UMKM konveksi melalui produksi alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kerja kesehatan dalam menangani pasien virus corona.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah) merupakan kegiatan perdagangan yang dikelola oleh badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Jenis bisnis ini adalah bisnis yang paling menjadi harapan Negara Indonesia dan juga sebagai penopang perekomian.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak