Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa industri yang melakukan riset dan pengembangan dapat menerima pengurangan pajak sampai dengan 3 kali lipat atau senilai 300 persen. Adapun industri yang dapat menerima pengurangan pajak tersebut diantaranya industri jamu dan obat herbal.Sri Mulyani dalam webinar bertajuk Krista Exhibitions pada Senin (30/11/2020),&nbsp; disampaikan olehnya bahwa pemerintah sangat memahami bahwa industri tradisional seperti jamu atau obat herbal memerlukan riset dan pengembangan. Adapun berbagai pengeluaran untuk riset tersebut dapat diklaim sebagai pengurangan pajaknya sampai sebesar 300 persen.Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pada suatu perumpamaan apabila perusahaan mengeluarkan dana sebanyak Rp 10 juta untuk melakukan riset, maka perusahaan tersebut dapat mengklaim sebanyak Rp 30 juta, dengan demikian pajak dari industri tersebut dapat diberikan keringanan berupa potongan pajak.Sri Mulyani meyakini bahwa industri jamu dan obat herbal pasti melakukan banyak riset dan pengembangan untuk produk-produk yang mereka miliki. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk.&nbsp;Kementerian Keuangan menaruh harapan kepada berbagai macam program pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama terdampak Covid-19 dapat lebih memahami dan disosialisasikan kembali kepada seluruh industri.Adapun&nbsp; manfaat yang ditawarkan kepada penggunanya melalui fasilitas potongan pajak senilai 300 persen. Salah satu manfaat diberikannya potongan pajak tersebut agar para pelaku industri jamu dan obat herbal dapat meneruskan dan mempertahankan usahanya dalam selama Covid-19 masih berlangsung.Pemerintah juga akan terus mendorong seluruh industri yang dimaksud untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan mereka. Lalu, dengan adanya kesadaran dalam aspek kesehatan, masyarakat beralih untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat demi terhindar dari virus Covid-19. Masyarakat beralih untuk mengurangi pemakaian produk-produk yang bersifat kimia menjadi produk-produk bersifat alami.Adanya kondisi tersebut membuat Sri Mulyani berpendapat, bahwa produk jamu dan herbal dari Indonesia memiliki ciri khas dan peluang yang besar untuk terus melakukan pengembangan.Pemerintah bahkan juga mendirikan lembaga penunjang ekspor Indonesia dan diberikan modal yang cukup besar, agar mampu membantu eksportir termasuk para eksportir kecil jamu dan obat herbal.Selain itu, adapun pajak ditanggung pemerintah (DTP) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kemudian, pada kegiatan impor (PPh Pasal 22: Impor) tidak dipungut biaya masuk maupun pajak masuk sesuai dengan ketentuan insentif pajak yang berlaku.Dalam rangka memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19 baik perusahaan kecil seperti UMKM maupun besar pemerintah akan selalu memfasilitasi dan memberikan dukungan berupa insentif pajak seperti diturunkannya cicilan pajak berkala sebesar 5- persen, pajak perusahaan diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa industri yang melakukan riset dan pengembangan dapat menerima pengurangan pajak sampai dengan 3 kali lipat atau senilai 300 persen. Adapun industri yang dapat menerima pengurangan pajak tersebut diantaranya industri jamu dan obat herbal.

Potongan Pajak 300% Industri Jamu dan Herbal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam (PNBP SDA) dari sektor perikanan tangkap mencapai jumlah sebesar Rp 600, 4 miliar pada tahun 2020. Jumlah tersebut setara dengan nilai 66,69% dari target tahunan Rp 900,3 miliar.Walaupun tidak mencapai target, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan realisasi tersebut setidaknya sudah melampaui realisasi tahun 2019 dengan catatan realisasi PNBP perikanan tangkap sebesar Rp 521,37 miliar. Menurut catatan realisasi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan sebesar 15,15% dari tahun 2019.Muhammad Zaini menyampaikan bahwa adapun peningkatan pada realisasi PNBP perikanan tangkap tahun 2020 disebabkan oleh proses izin perikanan tangkap melalui informasi izin layanan cepat (SILAT) dijalankan lebih cepat dari sebelumnya.Adapun proses perizinan perikanan hanya membutuhkan waktu satu jam yang mana merupakan proses yang terbilang cepat. Banyaknya permohonan izin yang masuk, membuat layanan izin perikanan tangkap pun dibuka selama 24 jam.Selain itu, terdapat 8.438 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap yang telah diterbitkan oleh sitem SILAT. Dengan demikian, jumlah dokumen meningkat dibandingkan masa sebelum peresmian sistem SILAT sejak 31 Desember 2019.Sementara itu, pada rinciannya, dokumen perizinan usaha perikanan tangkap yang sudah diterbitkan terdiri dari 2..499 surat izin usaha perikanan (SIUP), 5.516 surat izin penangkapan ikan (SIPI)&nbsp; dan 423 surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI).Seiring dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, Muhammad Zaini meyakini bahwa proses perizinan perikanan tangkap akan dapat beroperasi lebih cepat lagi pada masa mendatang. Sebab, pada masa tersebut aka nada berbagai izin yang akan terintegrasi dalam satu sistem lalu diterbitkan menjadi satu perizinan usaha.Hal tersebut mampu diperkirakan mampu meningkatkan layanan perizinan kepada nelayan. Adapun dampak luas yang bisa meningkatkan PNBP ke Tanah Air serta turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tengah Covid-19.Tidak hanya itu, hal ini juga sejalan dengan harapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia berkeinginan agar PNBP perikanan tangkap dapat mengalami peningkatan untuk tahun 2021. Sebab bagaimanapun juga dilihat dari estimasi tangkapan ikan terus mengalami pertumbuhan yang dilihat dari tahun ke tahun.Hal ini tentu dapat dijadikan sebagai peluang baik bagi pelaku UMKM. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peluang dalam periode pandemi ini.Prediksi peluang tersebut diungkap oleh Muhammad Zaini, berdasarkan data KPP terdapat peningkatan PNBP sebesar 23% dilihat dari tahun ke tahun setelah KPP menerapkan sistem SILAT yang memudahkan proses perizinan usaha bidang kelautan dan perikanan.Adapun peningkatan signifikan pada PNBP bidang pengelolaan ruang laut sebesar Rp 3,7 miliar pada 2019 menjadi Rp 6,9 miliar pada 2020 terhitung hingga bulan September.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam (PNBP SDA) dari sektor perikanan tangkap mencapai jumlah sebesar Rp 600, 4 miliar pada tahun 2020. Jumlah tersebut setara dengan nilai 66,69% dari target tahunan Rp 900,3 miliar.

Peluang UMKM Perikanan Terbuka, Realisasi PNBP Naik 15,15%

Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2021 Indonesia dihantam keterpurukan dari berbagai bidang, terutama bidang perekonomian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh pandemi Covid-19.&nbsp;Adapun dampak nyata yang dirasakan akibat pandemi seperti menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli, munculnya ketidakpastian yang berkepanjangan pada kondisi dunia usaha terutama pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), investasi melemah, turunnya aktivitas ekspor Indonesia ke beberapa negara.Meski demikian, pemerintah tetap berusaha memberikan beragam bantuan kepada masyarakat demi bertahan dan diharapkan dapat membangkitkan berbagai kalangan yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020.Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, sembako, sampai dengan pelatihan khusus guna meningkatkan kemampuan mempertahankan dunia usaha setiap pelaku usaha. Upaya tersebut dijalankan demi mempertahankan dunia usaha dan menjaga kondisi ekonomi agar roda ekonomi dapat berputar kembali.Menurut informasi dari Kompas.com yang dikutip pada Rabu (06/01/2021), disampaikan bahwa bantuan tersebut masih disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2021. Adapun enam program bantuan yang akan dijalankan pemerintah.Adapun bantuan yang disalurkan pemerintah ditujukan kepada pelaku UMKM, karyawan atau pekerja,&nbsp; bantuan pra kerja, guru honorer sampai dengan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).&nbsp;Pada program pertama, bantuan untuk kartu prakerja. Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan konfirmasi ulang bahwa kartu pra kerja dapat dilanjutkan pada tahun 2021.Kedua, bantuan untuk subsidi listrik.&nbsp; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bernama Erick Thohir juga memastikan bahwa subsidi listrik dapat diperpanjang pada tahun 2021.Ketiga, bantuan tunai langsung (BLT) kepada pelaku UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memastikan bahwa program BLT UMKM dapat diperpanjang pada tahun 2021. Adapun jumlah uang yang disalurkan sebesar Rp 2,4 juta.Adapun syarat yang berlaku yaitu UMKM merupakan WNI, memiliki NIK dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, tidak menerima kredit modal dan investasi perbankan, bukan anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD.Keempat, program keluarga harapan (PKH). Program ini merupakan layanan pemberian bantuan sosial dengan ketentuan yang berlaku kepada Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan PKH. Adapun total penerima PKH mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Kelima, sembako diperpanjang hingga 2021. Khusus warga Jabodetabek yang semula mendapatkan bantuan sembako akan diganti menjadi bantuan berupa BLT dan tidak mendapatkan sembako.Keenam, bantuan sosial tunai (BST). Kementerian Sosial akan kembali menyalurkan BST kepada masyarakat yang terdampak pandemi hingga 2021. BST akan disalurkan kepada KPM melalui pos. Pada program BST tersebut uang tunai yang diberikan sebanyak Rp 300.000 dan akan diberikan selama empat bulan berturut-turut terhitung mulai periode Januari sampai dengan April 2021.

Pemerintah tetap berusaha memberikan beragam bantuan kepada masyarakat demi bertahan dan diharapkan dapat membangkitkan berbagai kalangan yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, sembako, sampai dengan pelatihan khusus guna meningkatkan kemampuan mempertahankan dunia usaha setiap pelaku usaha.

Pemerintah Masih Salurkan Bantuan di Tahun 2021

Halo Wajib Pajak! Tahukah kalian bahwa saat ini rokok elektronik resmi dikenakan cukai oleh pemerintah? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah meresmikan penetapan barang kena cukai pada cartridge.Seperti yang diketahui, rokok elektronik terdiri dari alat pemanas dan cairan yang disebut sebagai cartridge. Dengan demikian, cartridge resmi menjadi bagian dari hasil pengolahan tembakau lainnya atau disebut sebagai HPTL.Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2020 (PKM 176/2020), HTPL atau hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Adapun HTPL yang dibuat secara berbeda untuk menyesuaikan selera konsumen dan perkembangan teknologi saat ini.Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Syarif Hidayat mengatakan kebijakan pada pengenaan cukai cartridge rokok elektrik tersebut sudah diresmikan dalam PMK 176/2020.Syarif Hidayat juga mengatakan bahwa terdapat ketentuan baru yang juga sudah tertuang dalam kebijakan PMK 176/2020. Adapun ketentuan yang disebutkan yaitu HPTL merupakan hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris.Ketentuan tersebut dirilis untuk menyesuaikan perkembangan selera konsumen dan perkembangan teknologi terkini yang terjadi di antara konsumen. Penyesuaian yang dimaksud meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau hirup,tembakau molasses, ataupun tembakau kunyah.Adapun produk-produk rokok elektrik diantaranya yaitu cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik atau electrically heated tobacco product, kapsul tembakau atau tobacco capsule, hingga cairan dan pemanas dalam satu kesatuan atau cartridge.Dalam hal ini, pemerintah memastikan kembali bahwa pada ekstrak ataupun esens tembakau yang disebutkan dalam kebijakan PMK 176/2020 termasuk dan disediakan kepada konsumen dalam kemasan penjualan eceran yang kemudian dikonsumsi dengan cara memanaskan cairan tembakau dengan alat pemanas elektrik. Kemudian, asap yang dihasilkan tersebut dihirup oleh konsumen.Selain itu, pada kebijakan peraturan menteri keuangan tersebut juga ditegaskan kembali bahwa barang kena cukai dengan pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai yang isi kemasan ecerannya tidak sesuai.Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai pada kemasan, maka hal tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran ketentuan peraturan perundangan dalam PMK 176/2020.Adapun perluasan definisi pada barang kemasan untuk eceran melalui PMK 176/2020. Pada kebijakan sebelumnya, kemasan didefinisikan sebagai barang pelunasan cukainya yang dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya perlu dilakukan dalam satu kemasan.Sementara pada PMK baru, dikatakan sebagai kemasan apabila kemasan yang bersentuhan langsung dengan barang kena cukai dan hanya dapat dibuka pada satu sisi.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2020 (PKM 176/2020), HTPL atau hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Adapun HTPL yang dibuat secara berbeda untuk menyesuaikan selera konsumen dan perkembangan teknologi saat ini.

Rokok Elektrik Resmi Dikenakan Cukai

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (UU 10/2020) tentang Undang-Undang Bea Materai bahwa materai tunggal senilai Rp 10.000 akan diberlakukan pada 1 Januari 2021. Namun, karena materai masih dalam proses desain dan cetak, materai tersebut belum dapat diedarkan kepada masyarakat.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menyampaikan kabar kepada Kompas.com pada Minggu (03/01/2021) bahwa otoritas fiskal saat ini masih dalam tahap melakukan desain dan cetak materai tarif tunggal.Sekedar informasi, pengenaan bea materai senilai RP 10.000 ini dirilis untuk menggantikan materai dengan tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000 yang selama ini digunakan masyarakat.Adanya pengenaan tarif tunggal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dokumen yang dikenai materai, yaitu semula dokumen senilai RP 250.000 dikenai bea materai diubah menjadi Rp 5.000.000.&nbsp;Walaupun tarif tunggal dirilis dan diberlakukan pada tahun 2021, materai dengan tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000 masih dapat berlaku selama satu tahun sebagai masa transisi sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Bea Materai.Sementara itu, Hestu Yoga Saksama kembali menyampaikan bahwa materai tarif tunggal sudah berlaku sejak 1 Januari 2021. Meski demikian, masyarakat dapat menggunakan materai dengan tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000 sampai menunggu materai tunggal rilis dan diedarkan kepada masyarakat.Adapun keunggulan dalam pemakaian materai tunggal. Keunggulan yang dimaksud terdapat kepastian hukum bagi dokumen elektrik. Dengan demikian, materai tunggal tidak hanya berlaku pada dokumen konvensional namun juga dapat berlaku pada dokumen digital dan transaksi elektronik.Dalam hal ini, otoritas fiskal masih melakukan persiapan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan guna menyesuaikan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Bea Materai. Selain itu, infrastruktur pendukung berupa aplikasi materai dokumen elektronik pun juga masih dalam proses persiapan.Sementara itu, adapun beberapa dokumen yang dikenakan bea materai Rp 10.000. Pertama, surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Kedua, akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.Ketiga, akta penjabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Keempat surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun. Bentuk yang dimaksud seperti saham, deposito, cek, obligasi, giro, bilyet, sukuk, warrant, option, dan bentuk lainnya. Kelima, dokumen lelang. Dokumen lelang yang dimaksud berupa kutipan risalah lelang, risalah lelang, kopian risalah lelang, dan grosse risalah lelang.Kebijakan yang tertuang dalam UU 10/2020 Bea Materai dilakukan demi menjalankan penyesuaian pengenaan bea materai dengan kondisi ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi informasi yang telah berkembang sangat pesat. Pemerintah akan terus berpegang teguh atas asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pada materai tunggal demi kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (UU 10/2020) tentang Undang-Undang Bea Materai bahwa materai tunggal senilai Rp 10.000 akan diberlakukan pada 1 Januari 2021. Namun, karena materai masih dalam proses desain dan cetak, materai tersebut belum dapat diedarkan kepada masyarakat.

Materai Rp 10.000 Belum Rilis, Masyarakat Masih Pakai Materai Lama

Tahun 2021 menjadi tantangan terbesar bagi seluruh pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan inovasi demi meningkatkan belanja konsumen. Adapun gebrakan inovasi yang perlu dilakukan melalui digitalisasi UMKM.Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi membuat masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memanfaatkan layanan digital. Hal tersebut dapat dijadikan peluang terbesar bagi para pelaku usaha seperti UMKM.Sehingga, kemunculan pandemi Covid-19 membawa masyarakat menuju era revolusi industri 4.0. Adapun faktor lain yang meningkatkan pelaku usaha seperti banyaknya platform digital yang bermunculan.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyampaikan bahwa ia meyakini seluruh pelaku UMKM yang mampu bertahan di tengah pandemi apabila telah terdigitalisasi. Dengan demikian, pelaku UMKM secara tidak langsung dituntut untuk menguasai keterampilan menjalankan bisnis dalam dunia digital.Saat ini, pelaku UMKM di Indonesia yang sudah terkoneksi secara digital sudah mencapai delapan juta orang (8 juta pelaku UMKM). Jumlah tersebut setara dengan nilai sebesar 13 persen.Apabila digitalisasi UMKM tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh, maka komunikasi dan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat terhubung melalui layanan digital tersebut. Tidak hanya itu, belanja konsumen pun dapat meningkat dan roda ekonomi dapat berputar kembali.Dengan demikian, pemerintah masih mengusahakan perluasan target digitalisasi UMKM agar dapat terus bertambah seiring banyaknya program melakukan implementasi digitalisasi UMKM.Teten Masduki kembali menyampaikan bahwa adapun potensi dan ancaman yang dimungkinkan dapat terjadi pasca pandemi. Potensi yang dimaksud adalah meningkatnya jumlah digitalisasi UMKM. sementara itu, pada ancaman yang dimaksud yaitu akan terjadi resesi yang mana dapat meningkatkan jumlah pengangguran.Demi menghindari ancaman tersebut, masyarakat dapat membuka masing-masing peluang untuk melakukan wirausaha. Opsi tersebut merupakan pilihan yang paling rasional namun tetap mempertimbangkan akses baik ke platform digital. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah seperti menawarkan berbagai pelatihan dalam digitalisasi UMKM.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menawarkan berbagai program pelatihan demi mendorong pelaku UMKM memperkuat kualitas produk mereka dengan memasuki era digital.Adapun program-program yang dimaksud seperti edukukm.id, Seri webinar SPARC Campus, serta pelatihan khusus lainnya. Pada program edukukm.id merupakan program pembelajaran yang dilakukan secara online melalui laman web <a href="http://www.edukukm.id" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.edukukm.id</a>. Pembelajaran tersebut tidak dipungut biaya. Pelaku UMKM akan dipandu menuju model bisnis digital yang dapat diakses pada kanal media sosial @kemenkopukm.Kemudian, pada program Seri webinar SPARC Campus dapat diakses melalui kanal media sosial @kemenkopukm dan diakses di SMESCO. Seri webinar SPARC Campus terdiri dari Seri Video bertema adaptasi kebiasaan baru (New Normal), Seri daring terintegrasi program SPARC Campus, dan Kakak Asuh UMKM.Dengan demikian Pelaku UMKM dapat melakukan optimalisasi teknologi digital secara maksimal untuk mempertahankan dan menjalankan usaha mereka dari rumah dan terhubung dengan internet sebagai bentuk inovasi dan adaptasi kebiasaan baru.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyampaikan bahwa ia meyakini seluruh pelaku UMKM yang mampu bertahan di tengah pandemi apabila telah terdigitalisasi. Dengan demikian, pelaku UMKM secara tidak langsung dituntut untuk menguasai keterampilan menjalankan bisnis dalam dunia digital.

Optimis 2021, Pentingnya Memahami Digitalisasi Bagi Pelaku UMKM

Program Bantuan permodalan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kembali dilakukan. Pihak yang menyelenggarakan program tersebut yaitu PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat (JBB). Adapun bantuan yang disalurkan senilai Rp 9.3 miliar untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.Menurut kabar yang dilansir kompas.com pada Jumat (25/12/2020), bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Kemitraan Pertamina demi memberikan dukungan kepada UMKM guna membangkitkan usaha mereka selama masa pemulihan yang diakibatkan pandemi Covid-19.Adapun penyerahan dana pinjaman modal kemitraan dilaksanakan secara simbolis. Penyerahan dilaksanakan pada Selasa hingga Rabu (22-24/12/2020) dengan penandatanganan akad kredit yang dilakukan di kota-kota wilayah operasional Pertamina MOR III. Wilayah yang dimaksud diantaranya yaitu Cirebon, Bandung, Purwakarta, Serang, dan Jakarta Selatan.Kemudian, Eko Kristiawan sebagai anggota Unit Manager Communication, Relations, and CSR MOR III Pertamina Pemasaran Regional JBB telah menyampaikan bahwa program kemitraan tersebut diharapkan mampu memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM demi membangkitkan kembali usaha mereka dari dampak pandemi. Dengan demikian, pelaku UMKM kembali menjadi penggerak perekonomian di wilayah masing-masing.PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran Regional JBB menyalurkan dana dengan jumlah sebesar Rp 9,32 miliar kepada 73 mitra di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pada 73 mitra binaan tersebut merupakan UMKM yang bergerak di berbagai macam bidang usaha.Ragam usaha yang dimaksud seperti usaha kuliner baik makanan maupun minuman, katering, kerajinan dan produk kreatif, busana, dan aksesoris, budidaya jamur, gula aren, kopi, perdagangan, serta konveksi dan industri pakaian.Eko Kristiawan juga menyampaikan bahwa program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM binaan Pertamina menjadi tangguh dan mandiri yang mana dapat memberikan multiplier effect untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian roda ekonomi pun dapat berputar kembali di sekitar wilayah operasi Pertamina.Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga memberikan pinjaman modal bagi pengkalan LPG dan UMKM pengguna LPG subsidi yang ingin beralih menggunakan LPG non-subsidi.Adapun tujuan peralihan penggunaan LPG subsidi menjadi non-subsidi yaitu agar pemilik pangkalan LPG dan pihak UMKM mampu melakukan pengembangan bisnis dengan melakukan penjualan atau memanfaatkan LPG non-subsidi seperti Bright Gas melalui program Pinky Movement.Tidak hanya itu, Pertamina juga turun memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada pelaku usaha yang menjalankan bengkel terafiliasi dengan Enduro yang merupakan produk pelumas Pertamina.Eko Kristiawan berharap dengan dijalankannya program bantuan tersebut semakin banyak pula masyarakat menengah ke atas yang menggunakan LPG non-subsidi. Hal ini juga diharapkan dapat mempercepat memberikan edukasi mengenai LPG non-subsidi. Dengan demikian, penyaluran LPG subsidi dapat disalurkan dengan tepat.

Program Bantuan permodalan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kembali dilakukan. Pihak yang menyelenggarakan program tersebut yaitu PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat (JBB). Adapun bantuan yang disalurkan senilai Rp 9.3 miliar untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Bantuan Modal Bagi UMKM Senilai Rp 9,3 M di Penghujung 2020

Kabar terbaru mengenai bea materai senilai Rp 10.000 bahwa tarif tersebut dikabarkan belum berlaku pada 1 Januari 2021 untuk transaksi di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui konferensi pers APBN Kita pada Senin (21/12/2020).Bendahara negara kita melakukan pemeriksaan kembali terhadap pengenaan bea materai senilai Rp 10.000 guna menjalankan perdagangan saham. Beliau juga menjelaskan bahwa dokumen pembelian atau trade confirmation saja yang dikenakan pajak. Transaksi saham tidak dijadikan sebagai objek pengenaan pajak. Dengan demikian, ditegaskan kembali bahwa bea meterai merupakan pajak atas per dokumen, bukan pajak atas transaksi.Sekedar informasi, trade confirmation merupakan dokumen elektronik yang penerbitannya dilakukan secara elektronik atau harian terkait keseluruhan transaksi dalam periode seharian.Adapun pemberlakuan bea materai Rp 10.000 ditunda dikarenakan masih terdapat persiapan infrastruktur yang perlu disempurnakan terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan. Adapun hal-hal yang perlu disempurnakan seperti bentuk materai sampai dengan infrastruktur sistem penjualannya.Kemudian, bea materai atas per dokumen juga akan dipertimbangkan kewajaran nilainya. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Keuangan tentunya membutuhkan persiapan matang dan membutuhkan waktu sehingga tidak langsung diberlakukan pada 1 Januari 2021.Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 bahwa pengenaan bea materai untuk dokumen elektronik akan diberlakukan untuk transaksi dengan jumlah di atas Rp 5 juta.Sementara itu, Bursa Efek Indonesia masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait rencana penerapan bea materai guna menjalankan kegiatan pada setiap trade confirmation per harinya.Pada kabar sebelumnya, Bursa Efek Indonesia pernah menyampaikan bahwa mulai 1 Januari 2021 yang akan datang, investor akan dikenakan bea materai untuk setiap trade confirmation per hari. Dengan demikian, pada setiap transaksi yang dilakukan investor setiap hari dapat dikenakan biaya materai senilai Rp 10.000.Rencana ini belum dapat dijalankan karena besaran batas minimal pada transaksi tersebut masih menunggu petunjuk pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak.Sekedar mengingatkan, bea materai senilai Rp 10.000 diberlakukan guna memberikan kepastian hukum pada dokumen elektronik. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan tersebut yaitu untuk memberikan kesetaraan perlakuan antara dokumen elektronik dengan dokumen konvensional.Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengembangan berupa empat sistem channeling demi memberikan dukungan dalam menerapkan materai elektronik. Pertama, pembayaran bea meterai dengan materai elektronik dapat dilakukan secara otomatis.Kedua, dokumen fisik bisa menggunakan materai elektronik. Ketiga, sistem pembubuhan materai elektronik melalui layanan unggah ke satu portal tertentu. Keempat, pengembangan materi temple bisa dicetak berdasarkan nilai materai elektronik.

Kabar terbaru mengenai bea materai senilai Rp 10.000 bahwa tarif tersebut dikabarkan belum berlaku pada 1 Januari 2021 untuk transaksi di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui konferensi pers APBN Kita pada Senin (21/12/2020).

Bea Materai Rp 10.000 Belum Berlaku 1 Januari 2021

Siapa sangka bahwa Indonesia bisa menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar dan tercepat di Association of Southeast Asians Nations atau ASEAN?&nbsp;Kabar ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bernama Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau mengklaim bahwa pertumbuhan platform berbasis aplikasi seperti e-commerce, ride hailing, sampai dengan pembayaran digital di Indonesia terjadi begitu pesat.Kabar tersebut merupakan kabar yang amat sangat menggembirakan dan menjadi bentuk peluang besar untuk para pelaku usaha di Tanah Air. Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia telah melampaui negara lain seperti Malaysia dan Singapura.&nbsp;Adapun Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mampu mencapai lebih dari US$ 130 miliar.Menurut analisis Ernst &amp; Young bahwa dilihat dari pertumbuhan yang terjadi pada nilai penjualan bisnis online di Indonesia mengalami peningkatan senilai 40 persen setiap tahunnya. Terdapat sekitar 93,4 juta pengguna internet dari 71 juta pengguna perangkat smartphone di Indonesia. Perilaku yang konsumtif dari sinilah yang mampu mengembangkan ekonomi digital Indonesia.Pada kabar sebelumnya, pemerintah telah menerapkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada 14 Mei 2020. Program tersebut dilakukan demi mendorong dan sebagai bentuk mendukung seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam ekosistem digital.Sejak dilakukannya penerapan program tersebut, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital bertambah menjadi 3,4 juta pelaku usaha. Hal ini terhitung hingga awal Desember 2020. Peningkatan pada jumlah pelaku usaha ini tentunya sangatlah kabar yang patut untuk dibanggakan.Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menolong dan mendukung program tersebut guna menjalankan percepatan UMKM masuk ke ekosistem digital.Adapun upaya yang dilakukan pemerintah antara lain seperti menyediakan&nbsp;promosi produk basis data yang kuat, pemberian pelatihan bagi pelaku UMKM, sampai dengan akses permodalan bagi para pelaku UMKM.Setidaknya pada tahun 2021 yang akan datang, pemerintah dapat mengajak kira-kira 30 juta dari 60 juta unit UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Luhut Binsar Pandjaitan berharap bahwa di tengah keterbatasan pandemic ini, para pelaku UMKM dapat mencapai dan terus semangat dalam melakukan inovasi guna membantu menggerakan roda perekonomian Tanah Air untuk lebih baik lagi.Pada kabar sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo atau akrab dikenal sebagai Pak Jokowi memberikan himbauan dan mengingatkan untuk jangan sampai pembelian produk impor dapat mendominasi transaksi pada industri e-commerce.Presiden mengatakan bahwa produk UMKM domestik harus mendapatkan posisi unggul di pasar domestik dan mampu membanjiri situs perdagangan daring dengan kualitas produk yang baik.Adanya program percepatan transformasi digital diyakini bahwa industri kreatif nasional dapat merebut pasar global dan bersaing dengan negara-negara lain. Serta, menjadi duta besar dan branding di dalam masyarakat internasional.

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia telah melampaui negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Adapun Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mampu mencapai lebih dari US$ 130 miliar.

Kabar Baik, Ekonomi Digital Indonesia Berkembang Pesat!

Pada sebuah usaha, karyawan berperan penting dalam menentukan kesuksesan bisnis usaha tersebut. Sebagai timbal balik, karyawan umumnya diberi penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah segala aspek perpajakannya.Pajak atas penghasilan karyawan pun beragam, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21.<h2 class="ql-align-justify">Apa itu PPh 21?</h2>PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayar PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai Wajib Pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai Objek Pajak.<h2 class="ql-align-justify">Objek Pajak Penghasilan Pasal 21</h2>PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:<ul><li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur</li><li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa</li><li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya</li><li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan</li><li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahan serupa</li><li class="ql-align-justify">Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya.</li></ul> <h2 class="ql-align-justify">Tarif Progresif PPh 21</h2>Menurut Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:<ul><li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000,- adalah 5%</li><li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000, - Rp 250.000.000,- adalah 15%.</li><li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000,- Rp 500.000.000,- adalah 25%.</li><li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000, - adalah 30%.</li><li class="ql-align-justify">Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.</li></ul> Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut:<ol><li class="ql-align-justify"><a href="https://ktln.setneg.go.id/pdf/Fasilitas/UU_7_1983.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983</a> hingga <a href="https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008</a> tentang Pajak Penghasilan.</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/252~PMK.03~2008Per.HTM" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008</a> tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/68TAHUN2009PP.HTM#:~:text=%3A-,PERATURAN%20PEMERINTAH%20TENTANG%20TARIF%20PAJAK%20PENGHASILAN%20PASAL%2021%20ATAS%20PENGHASILAN,HARI%20TUA%20YANG%20DIBAYARKAN%20SEKALIGUS.&amp;text=Dalam%20Peraturan%20Pemerintah%20ini%2C%20yang,1." rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Pemerintah No. 68/2009</a> tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/16~PMK.03~2010Per.HTM" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010</a> tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016</a> tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/111866/PMK%20Nomor%20101%20Tahun%202016.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016</a> tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.</li><li class="ql-align-justify"><a href="http://www.ditkeu.itb.ac.id/wp/wp-content/uploads/2016/07/PMK-102-0102016-Penetapan-Pekerjaan-Peg-Harian-Mingguan-peg-TDK-TETAP-DLL.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016</a> tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.</li></ol>

PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak