CIni juga tergantung dari kesepakan antara pemegang saham dan pengurus, apakan nantinya bangunan tersebut akan dibangun dari tanah kosong, memilih untuk menyewa tempat untuk dijadikan kantor atau&nbsp;merenovasi bangunan yang sudah ada. Namun perusahaan harus memperhatikan bahwa ketiganya merupakan objek Pajak yang pajaknya harus disetor ke Negara.Apabila perusahaan memilih untuk membangun bangunan baru dan menggunakan jasa konstruksi, ada yang perlu diperhatikan untuk kewajiban perpajakannya. Biasanya antara Perusahaan dengan Kontraktor akan membuat surat perjanjian atas pembangunan tersebut. Dari deadline pengerjaan sampai ke termin pembayaran akan ada pada perjanjian yang dibuat. Perusahaan harus meminta surat Ijin Usaha Jasa konstruksi ke Kontraktor yang nantinya akan digunakan untuk pelpaoran Pajak. Surat Ijin Usaha jasa Kontruksi adalah surat yang dikeluarakan untuk ijin di bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. SIUJK ini nantinya akan memberikan informasi mengenai jenis kualifikasi dari usaha kontruksi, informasi ini menjadi acuan dalam pemotongan Pajak Penghasilan final atau Jasa konstruksi selain SIUJK surat yang perlu dilampirkan juga SBU atau Surat Badan Usaha yang menyatakan besar dan kecilnya kualifikasi suatu Kontraktor.Perusahaan yang menggunakan jasa konstruksi wajib memotong PPh Final atas penghasilan yang diberikan ke Kontraktor. Sesuai Undang – Undang Pajak Penghasilan ada beberapa tariff yang dikenakan untuk Jasa Kontruksi berdasarkan kualifikasi usahanya. Berikut kualifikasi usaha beserta tariff sesuai dengan peraturan :1. Kualifikasi Usaha Jasa konstruksi sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan antara lain Jasa Perencana Konstruksi, Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi2. Tarif Pajak Konstruksi dilihat dari sertifikat jasa konstruksiDikenakan Tarif 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha yang berkualifikasi kecil kemudian Dikenakan Tarif 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha yang berkualifikasi menengah atau besar dan yang terahir dengan tarif 4% untuk jasa perencanaaan maupun pengawasan yang berlaku baik untukpengusaha berkualifikasi kecil, menegah atau besar).&nbsp;3. Apabila tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 4%&nbsp;untuk jasa Pelaksana Konstruksi dan Tarif 6 % untuk jasa perencana dan pengawasanWajib Pajak akan menentukan tariff sesuai dengan kualifikasi usaha yang diberikan oleh Kontraktor, Pajak atas jasa konstruksi ini terhutang sejak perjanjian di tandatangani atau diterbitkannya faktur. Wajib Pajak yang dimana Perusahaan harus membayar Pajak atas PPh Final yang telah dipotong paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 4(2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.Apabila Surat Pemberitahuan Masa sudah dilaporkan, wajib Pajak memberikan bukti Potong tersebut ke kontraktor yang nantinya akan dilaporkan ke SPT PPh badan si Kontraktor, sedangkan Kontraktor akan memberikan Faktur Pajak ke pemberi penghasilan dan bisa dijadikan sebagai kredit Pajak pada Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai jika si Pemberi penghasilan merupakan Pengusaha Kena Pajak.Apabila perusahaan tidak memilih membangun bangunan menggunakan kontraktor melainkan membangun sendiri, Perusahaan memiliki kewajiban Perpajakan membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan membangun sendiri, untuk Kegiatan membangun sendiri juga diperlukan perjanjian antara perusahaan dengan mandor atau tukang. Tarif Pajak yang dikenakan jika memilih membangun sendiri&nbsp;sebesar 2%. Dan untuk mencari DPP adalah 20% dikali total biaya yang dikeluarkan atas kegiatan membangun sendiri tersebut. Pajak tersebut dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan untuk Pelaporannya tidak diwajibkan karena membayar sudah dianggap sebagai pelaporan apabila wajib Pajak Non PKP dan apabila wajib Pajak PKP atas kegiatan membangun sendiri wajib dilaporkan melalui SPT Pertambahan Nilai.

Salah satu aspek terpenting dalam mendirikan suatu perusahaan adalah Tempat atau bangunan Perusahaan itu nantinya berada. 

Kontraktor Kena Pajak

Lapor Pajak?Di era serba online dan digital melaporkan pajak seharusnya bukan menjadi hal yang&nbsp;memberatkan dan menakutkan apalagi bagi kita yang tergolong sebagai kaum muda ataupun kaum milenial. Kita sebagai kaum milenial jangan sampai mengeluh dengan keadaan dan menjadikan kita sebagai pribadi yang malas untuk mengurus aktivitas perpajakan kita. Justru kita sebagai kaum milenial harusnya menjadi contoh bagi generasi lain untuk selalu melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.Bisakah Lapor Pajak Sambil Rebahan ?Tentu saja bisa, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengantri ke kantor pajak hanya untuk melaporkan atau menyampaikan SPT kita. Berdasarkan peraturan terbaru DJP, bahwa pelaporan pajak bisa dilakukan secara online, real time, dan dimana saja. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan menggunakan fasilitas pelaporan yang bernama e-filing. Dengan menggunakan e-filing maka kita tidak perlu lagi ribet untuk menyiapkan berkas secara manual dan membawanya ke KPP, data pelaporan pajak kita cukup dihitung melalui aplikasi dan dibuat file lapornya dalam bentuk CSV (Comma Separated Values), dimana nantinya file CSV itulah yang kita submit atau upload melalui e-filing. Melalui e-filing data pelaporan kita akan segera dikirim ke server DJP dan kemudian didistribusikan kembali ke masing-masing KPP terdaftar. Jadi semua bisa dilakukan dimana saja, kapan saja, bahkan sambil rebahan pun bisa.Adakah Syarat Menggunakan e-filing?Untuk menggunakan e-filing tentu saja kita sebagai wajib pajak harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu syarat utamanya adalah kita harus memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number), diman EFIN berfungsi sebagai&nbsp;nomor identitas bagi Wajib Pajak dalam melakukan transaksi secara elektronik, salah satunya ialah lapor SPT melalui e-Filing dan juga pembuatan kode&nbsp;billing untuk&nbsp;pembayaran pajak.Bagaimana Cara Mendapatkan EFIN?Menurut ketentuan terbaru dari DJP, untuk memperoleh EFIN dan melakukan aktivasi tentunya kita harus melakukan beberapa langkah baik sebagai wajib pajak pribadi atupun wajib pajak badan wajib melakukan langkah-langkah berikut :Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:1. Mengajukan permohonan nomor EFIN dengan formulir yang sudah ditentukan. Pengajuan permohonan EFIN tidak bisa dikuasakan kepada orang lain. Wajib Pajak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat, atau lokasi lain yang sudah ditentukan2. Menunjukkan kartu identitas asli (KTP) dan juga fotokopi KTP buat orang Indonesia. Sedangkan untuk orang asing dapat menggunakan paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)3.&nbsp;Menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli serta menyerahkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan juga menyampaikan alamat email yang masih aktif.Untuk Wajib Pajak Badan:1. Mengisi permohonan EFIN yang diisi oleh pengurus perusahaan2. Pengurus datang langsung ke KPP terdaftar3. Pengurus menunjukkan surat asli dan juga menyerahkan fotokopi surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan4. Jika pengurusnya adalah orang Indonesia, tunjukkan surat asli dan serahkan fotokopi KTP dan kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus5. Kalau pengurusnya adalah orang asing, tunjukkan surat asli dan serahkan fotokopi Paspor, KITAS atau KITAP, dan NPWP atau SKT-nya6. Menunjukkan NPWP asli dan serahkan atau SKT atas nama wajib pajak badan7. Menyampaikan alamat email yang masih aktif atas badan tersebutSetelah semua langkah sudah dilakukan dan sudah mendapat EFIN maka langkah selanjutnya EFIN tersebut harus diaktivasi terlbih dahulu agar bisa digunakan untuk menggunakan efiling baik efiling yang disediakan oleh pihak DJP ataupun efiling yang disediakan oleh pihak PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan).Dengan semua kemudahan yang sudah diberikan, maka kita sebagai generasi milenial seharusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak melaporkan pajak. Kita harus menjadi panutan bagi semua generasi untuk selalu menyampaikan SPT kita secara rutin dan tidak ada kata malas untuk lapor pajak.&nbsp;

Tentu saja bisa, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengantri ke kantor pajak hanya untuk melaporkan atau menyampaikan SPT kita

Lapor Pajak Sambil Rebahan

Seiiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, kini banyak pengusaha beralih memasarkan produknya melalui e-commerce. Tidak dipungkiri lagi dijaman yang serba teknologi da digital, pemasaran produk usaha melalui teknologi sangat membantu dan efektif. Pemasaran produk melalui e-commerce jangkauannya luas tak terbatas bahkan menjangkau seluruh dunia. Banyak dampak positif yang didapat oleh pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui e-commerce, bahkan manfaat besar juga dirasakan oleh para konsumen atau para pengguna e-commerce. Karena tak terbatas, konsumen bisa menjelajah dan mencari barang yang ia mau atau kebutuhan yang ia perlukan tak hanya pada lingkungan sekitar, di Indonesia melainkan hingga seluruh dunia.	Untuk kamu yang suka banget belanja online, terutama barang-barang import atau dari luar negeri kamu harus tau mengenai peraturan baru bea cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Keuangan menurunkan nilai ambang batas bea masuk untuk transaksi belanja online via e-commerce. Sebelumnya tariff yang dikenakan atas barang impor masuk yaitu maksimal US$ 75 atau setara dengan Rp 1.125.000 (akumulasi kurs Rp 15.000 per US$), kini diturunkan menjadi UD$ 3 (Rp 45.000).&nbsp;Itu artinya, kalau kamu belanja barang import secara online mulai dari Rp 45.000 sudah dikenakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Perlakuan tersebut mulai diberlakukan sejak bulan Januari 2020. Dan perlakuan tersebut berlaku untuk barang yang dikirim dari luar negeri yaa, bukan barang yang dibawa langsung dari luar negeri (hand carry).	Sebelumnya pemerintah sudah dua kali menurunkan nilai pembebasan bea masuk, yang pertama dilakukan pada tahun 2018 batas bea masuk sebesar US$ 100, kemudian diturunkan kembali menjadi sebesar US$ 75 yang terdiri dari bea masuk sebesar 7,5%, PPN sebesar 10%, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 10% untuk yan berNPWP sedangkan 20% untuk yang tidak memiliki NPWP, dan kini diturunkan kembali menjadi US$ 3. Syarif Hidayat mengatakan “Nilai import yang sering dilaporkan pada pemberitahuan impor barang kiriman yaitu sebesar US$ 3,8 per kiriman, sehingga de Penurunan ambang batas bea masuk tersebut diterapkan agar usaha masyarakat Indonesia dapat terlindungi dan memberikan keadilan kepada pelaku usaha mikro menengah dalam negeri, yang kita lihat saat ini timpang antara barang impor dan produk local.	Perlu kalian ketahui perhitungan bea masuk, yaitu perhitungan nilai dasar pengenaan bea masuk, yang terdiri dari harga barang (cost), nilai asuransi beserta ongkos kirim atau biasa kita sebut dengan nilai CIF. Dalam hal ini hanya berlaku pada pembatasan bea masuk saja yaa..sedangkan pungutan dari Pajak Dalam Rangka Impor diberlakukan tidak ada batas ambang bawah. Perlu diketahui juga, memesan barang dari luar negeri dari situs e-commerce dibawah US$ 3 bebas dari bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Pemerintah juga melakukan rasionalisasi tariff dengan menghapus PPh 22, kini hanya manjadi Bea Masuk sebesar 7,5% dan PPN sebesar 10%. Khusus untuk barang impor seperti tas, sepatu beserta produk garment atau tekstil dikenakan dengan tariff yang berbeda. Untuk produk tas dikenakan bea masuk sebesar 15-20%, untuk produk sepatu dikenakan tariff sebesar 25-30%, sedangkan untuk produk garmen atau tekstil dikenakjan tariff sebesar 15-25%.

Seiiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, kini banyak pengusaha beralih memasarkan produknya melalui e-commerce

Bea Masuk Belanja Barang di Luar Negeri

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Pajak. Tanggal 14 Juli 2018 akan diperingati sebagai Hari Pajak Pertama. Kepdirjan tersebut menetapkan bahwa tanggal 14 Juli 1945 diperingati sebagai hari pajak. Secara garis besarnya, latar belakang penetapan Hari Pajak mengacu pada kata pajak yang timbul dalam “rancangan UUD kedua” yang disampaikan pada tanggal 14 Juli 1945 pada Bab VII Hal Keuangan, Pada Pasal 23, pada butir kedua, disebutkan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara adalah berdasarkan Undang-undang. Adapun kutipan dari peraturan tersebut adalah “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.”	Dalam Kepdirjen tersebut dijelaskan bahwa mekanisme peringatan dari Hari Pajak antara lain berupa upacara bendera, kegiatan olah raga, kegiatan seni, kegiatan sosial, dan kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan rasa kebanggaan terhadap tanah air Indonesia serta institusi Direktorat Jenderal Pajak, menguatkan rasa kebersamaan satu sama lainnya, dan juga membantu memberikan nilai manfaat bagi para pemangku kepentingan. Jika diperhatikan, sekilas dari batang tubuh Kepdirjan dan penjelasannya, peringatan Hari Pajak tak ubahnya seperti peringatan Hari Oeang, akan tetapi secara spesifik yang memperingati hanya dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.	Peringatan hari pajak pada tahun 2020 ini hadir dalam suasana yang berbeda dikarenakan terjadinya corona virus disease 2019 atau secara lebih umum dikenal dengan covid-19. Pada tahun 2020 ini, pajak sangat diharapkan untuk menjadi salah satu instrumen untuk membantu memberikan dorongan pada pemulihan ekonomi nasional. Umumnya, pajak lebih sering dilihat dari fungsi penerimaan yang digunakan untuk memberikan pendanaan belanja negara. Pada kali ini, fungsi mengatur dari pajak lebih menonjol. Oleh dikarenakan hal tersebut, pada tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong” dalam peringatan Hari Pajak. Namun demikian, pemerintah tetap mengusahakan agar pendanaan APBN melalui pajak tetap terjaga untuk belanja negara.	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperkuat sinergi dalam rangka menjadikan pajak sebagai instrumen dalam memberikan bantuan dorongan untuk mengumpulkan pendapatan negara, terutama dikarenakan krisis yang dikarenakan pandemi corona virus disease 2019 atau yang secara lebih umum dikenal dengan covid-19. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa dengan sinergi yang dilakukan secara terus menerus, Ia optimis bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan selalu dapat untuk diandalkan dalam hal mengolah penerimaan negara. “Dengan sinergi yang terus kita lakukan bersama, saya optimis bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan selalu bsia diandalkan dalam mengelola penerimaan negara.”	Suryo Utomo juga menyatakan berbagai macam perubahan yang terjadi secara cepat telah memiliki implikasi pada pengelolaan keuangan negara seperti dilakukannya perevisian APBN sampai pada upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa perpajakan memiliki dua fungsi utama. Adapun dua fungsi tersebut adalah budgeter dan regulerend sehingga pengelolaan dengan baik sangat diperlukan untuk memberikan pembiayaan belanja dan juga menentukan besaran jumlah dari pembiayaan yang harus disiapkan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Pajak.

Memperingati Hari Pajak Nasional 2020

Pertanyaan tersebut tentunya sangat mudah untuk dijawab, kita sebagai warga negara harus ataupun wajib untuk membayar pajak. Apabila kita sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak maka tidak alasan untuk tidak membayar pajak. Indonesia menerapkan sistem self assessment sebagai sistem pemenuhan kewajiban pajak bagi warga negaranya. Prinsip&nbsp;self assessment&nbsp;adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung,online,pos,maupun melalui PJAP.Selama ini kita mengenal istilah Wajib Pajak, pernahkan kita berpikir kenapa dinamakan Wajib Pajak? Secara sederhana bisa kita lihat dari kata “wajib” dimana itu berarti harus dilakukan atau dalam kata lain tidak boleh tidak dilaksanakan. Maka daripada itu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk menghitung, bayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tentunya akan ada sanksi yang dikenakan.Apakah sanksi yang dikenakan jika tidak membayar pajak?Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda, dimana besaran denda diatur dalam peraturan perundang-undangan disesuaikan juga dengan jenis pajak yang dibayarkan. Salah satunya menurut undang-undang KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2) yang menyatakan bahwa denda dikenakan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Maka dari itu diharapkan semua Wajib Pajak untuk selalu melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu untuk menghindari terjadinya telat bayar yang bisa berujung pada dikenakan sanksi. Jika sudah terlanjur telat bayar dan dikenakan sanksi maka kita sendiri yang tentunya akan dirugikan.Bagaimana cara agar tidak mengalami telat bayar?Hal ini tentunya sangatlah mudah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa bayarlah pajak sesuai ketentuan waktu yang sudah tercantum dalam undang-undang, dan hindari membayar pajak di waktu-waktu kritis atau mepet dengan batas akhir penyetoran atau pembayaran. Apabila kedua hal tersebut sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin maka tidak akan mungkin mengalami telat setor atau telat bayar. Tentunya kita juga harus&nbsp;mengetahui kapan batas akhir pembayaran atas jenis pajak yang akan kita bayarkan. Untuk pajak penghasilan atau PPh batas akhir penyetorannya adalah di tanggal 10 pada bulan berikutnya, misalnya kita ingin membayar pajak PPh untuk masa April, maka kita akan melakukan pembayaran maksimal di tanggal 10 di bulan Mei. Semua jenis pajak memilki ketentuannya masing-masing yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maka daripada itu kita hendaknya selalu berpedoman pada peraturan tersebut untuk menghindarkan diri dari terjadinya telat bayar.Kita sebagai Wajib Pajak yang baik hendaknya selalu melakukan pembayaran pajak secara disiplin dan menghidarkan diri dari terjadinya sanksi atau denda. Untuk mempermudah dalam proses pembayaran lakukanlah pembayaran secara online dari proses pembuatan kode biling melalui ebiling hingga proses pembayaran ke bank persepsi juga bisa dilakukan secara online. Dengan menggunakan metode secara online tentunya akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran karena metode online akan mempermudah semua proses yang ada dan akan sangat menghemat waktu. Jadi marilah membayar pajak tepat waktu.

Pertanyaan tersebut tentunya sangat mudah untuk dijawab, kita sebagai warga negara harus ataupun wajib untuk membayar pajak

Haruskah Kita Membayar Pajak?

Berkebun adalah suatu kegiatan yang disenangi bagi sebagian orang. Selain dijadikan sebagai hobi, berkebun dapat menghasilkan keuntungan dan pastinya menyehatkan tubuh manusia. Pemerintah pun memiliki aturan untuk sektor perkebunan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yang artinya sektor perkebunan dikenakan pajak atas bumi dan/atau bangunan.Objek PajakObjek pajak PBB Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan tersebut, yaitu:· Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan· Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP).Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, yaitu:· Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan· Wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.Objek Pajak BumiObjek pajak bumi yang dimaksud, yaitu:1. Areal yang dikenakan PBB Perkebunan:a. Areal Produktif : Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan.b. Areal Belum Produktif : Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan.c. Areal Tidak Produktif : Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan.d. Areal Pengaman : Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan.e. Areal Emplasemen : Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diatasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/ atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya.2.&nbsp;Selain kelima areal di atas tidak dikenakan PBB Perkebunan atau berupa Areal Lainnya.Objek Pajak BangunanObjek pajak bangunan yang dimaksud merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.Subjek PajakSubjek pajak untuk PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dart/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perkebunan. Dengan kata lain, subjek pajak tersebut adalah Wajib Pajak PBB Perkebunan.Sebagai Wajib Pajak PBB Perkebunan memiliki beberapa kewajiban pelaporan, yaitu:1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perkebunan atau SPOP adalah surat laporan berupa data objek pajak PBB Perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.2. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perkebunan atau LSPOP adalah formulir untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Perkebunan.Dasar Pengenaan PajakDasar Pengenaan PBB Perkebunan adalah NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak. NJOP adalah hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. NJOP dapat dirumuskan sebagai berikut:1. NJOP bumi = Total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi2. NJOP bumi per meter persegi = Total nilai bumi : total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan3. Total nilai bumi = Luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan x nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud4. NJOP bangunan = Total luas bangunan x NJOP bangunan per meter persegi5. NJOP bangunan per meter persegi = Total nilai bangunan x total luas bangunan6. Total nilai bangunan = Jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan

Berkebun adalah suatu kegiatan yang disenangi bagi sebagian orang

Mengenal Pajak Perkebunan

Diera digital seperti saat ini tentunya perkembangan bisnis sudah semakin pesat dan dibarengi dengan penggunaan teknologi yang selalu terbarukan. Para pelaku bisnis bersaing untuk merebut pangsa pasar dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia, salah satunya adalah melakukan penjualan produk secara online atau melalui e-commerce. Para pelaku bisnis memilih e-commerce tentunya bukan tanpa alasan, melalui e-commerce para penjual akan sangat dimudahkan dalam memasarkan dan menjual produk yang dimilikinya. Bisa dikatakan bahwa para penjual produk tidak memerlukan bangunan fisik untuk memasarkan produknya, cukup bermodalkan foto dan diskripsi produk di e-commerce maka produk tersebut otomatis akan dilihat dan dipesan oleh pembeli secara online melalui gadget atau smartphone mereka. Begitupun dengan proses pembayaran yang saat ini juga sudah bisa dilakukan secara online oleh pembei, dan pada akhirnya pembeli hanya tinggal menunggu barang yang sudah dibeli dikirimkan ke rumah masing-masing.Disisi lain pedagang ataupun penjualan secara konvensional tentunya tidak bisa dilupakan begitu saja. Para pedagang konvensional juga tetap membuka toko seperti biasa dan menawarkan produk yang sama seperti yang ditawarkan di e-commerce, namun tentunya dengan variasi harga yang berbeda. Bila kita bandingkan dengan penjualan secara konvensional tentunya penjulan secara online memberikan kemudahan dan juga efisiensi terhadap waktu dan juga biaya.Pada awalnya proses jual beli di e-commerce masih dianggap sesuatu yang baru sehingga belum dilatarbelakangi atas peraturan-peraturan yang pasti akan transaksi tersebut, termasuk mengenai peraturan dari sisi perpajakan. Peraturan pajak atas transaki di e-commerce masih sering menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat terutama bagi pelaku bisnisnya, sehingga hal itu menyebabkan suatu kegalauan yang terjadi apakah transaksi yang dilakukan akan dikenakan pajak atau tidak.Akibat dari adanya kegalauan tersebut maka otomatis juga akan menimbulkan pro dan kontra dari sisi pedagang online dan pedagang konvensional. Para pedagang konvensional tentunya merasa adanya ketidakadilan terkait proses pemungutan pajak yang ada. Penjual online bisa menjual barangnya dengan bebas dan mendapatkan keuntungan bersih tanpa dipotong pajak sepeser pun, sedangkan dari sisi penjual konvensional mengalami hal sebaliknya. Perbedaan kondisi tersebut tentunya menciptakan suatu ketidakadlilan yang terjadi di dunia bisnis jual beli, terutama bagi pedagang konvensional.&nbsp;Berdasarkan pada pro-kontra tersebutlah maka peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menstabilkan keadaan dan memberikan keadilan bagi kedua pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu asas pemungutan pajak harus didasari atas asas keadilan. Seperti teori yang diungkapkan oleh Adolf Wagner yang menyatakan bahwa&nbsp;“Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula”.&nbsp;Berakar dari permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetpkan jenis pajak baru ataupun tariff baru khusus untuk pelaku bisnis e-commerce, namun&nbsp;peraturan yang dikeluarkan lebih menekankan pada tata cara dan prosedur perpajakan untuk memberikan kemudahan secara administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku bisnis e-commerce demi menciptakan perlakuan yang adil atau setara dengan para pelaku bisnis usaha konvensional.Dalam PMK Nomor 210/PMK.010/2018 menekankan pada kelengkapan secara administrasi dan pengenaan pajak atas omzet yang dimiliki para pelaku bisnis e-commerce baik marketplace ataupun e-commerce di luar marketplace. Untuk marketplace maka sesuai ketentuan para pedagang yang membuka lapak atau toko diwajibkan untuk memiliki NPWP, mengenakan PPh Final atas omzet yang didapatkan pedagang, dan juga pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi pedagang. Sedangkan dari sisi penyedia platform marketplace terdapat juga beberapa persyartan seperti kewajiban untuk memiliki NPWP, pengukuhan sebagai PKP, kewenangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh yang dipungut dari pedagang dan juga bagi penyedia platform marketplace itu sendiri. Terakhir untuk e-commerce di luar platform marketplace terdapat ketentuan bahwa segala bentuk kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui&nbsp;online&nbsp;retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.Pada akhirnya dengan diterbitkannya PMK Nomor 210/PMK.010/2018 dapat memberikan kejelasan administrasi dan pengenaan pajak yang jelas terhadap pelaku bisnis e-commerce atau marketplace. Selain itu dengan dikeluarkannya peraturan tersebut dapat memberikan keadilan pengenaan pajak bagi pihak pedagang online maupun pedagang konvensional.

Para pelaku bisnis memilih e-commerce tentunya bukan tanpa alasan, melalui e-commerce para penjual akan sangat dimudahkan dalam memasarkan dan menjual produk yang dimilikinya. 

Pro-Kontra Pajak E-Commerce

Kita semua tentunya menyadari bahwa keselamatan adalah hal yang utama, terlebih keselamatan tersebut menyangkut kehidupan berbangsa dan negara. Penyebaran pandemi covid 19 atau virus corona menjadi salah satu ancaman serius yang menyerang seluruh populasi yang ada di dunia. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi kesehatan namun juga berdampak ke sektor ekonomi global yang dialami oleh hampir semua negara yang terdampak penyebaran covid 19, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika semakin rendah, terjadinya inflasi, dan juga pendapatan negara yang menurun. Di tengah situasi ekonomi yang tak menentu seperti saat ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif sehingga masyarakat tidak merasa makin terbebani terlebih lagi banyak pekerja yang dirumahkan ataupun di PHK akibat dari kondisi ekonomi saat ini.Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari pemungutan Pajak, namun dengan situasi seperti saat ini tentunya sangat tidak rasional jika pemerintah justru menaikkan tarif pajak yang dikenakan untuk menstabilkan keuangan negara. Pada situasi saat ini yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah diharapkan memberikan keringanan terhadap jumlah pajak yang dibebankan atau dipungut kepada wajib pajak, hal ini tentunya disebabkan karena kemampuan ekonomi dari wajib pajak yang ikut menurun selama pandemi covid 19 menyebar di Indonesia. Jika pemungutan atau pembebanan pajak tetap dipaksakan dipungut dengan tarif normal justru akan memperburuk keadaan, kemampuan beli masyarakat akan menurun sehingga transaksi di pasar juga akan menurun, dan pada akhirnya bisa menimbulkan krisis berkepanjangan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun silam.Berdasarkan pada kondisi tersebut maka pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan menerbitkan stimulus ekonomi untuk meminimalisir efek global yang ditimbulkan akibat pandemi covid 19, salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah pemberian isentif fiskal khususnya isentif perpajakan. Pemerintaj mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020&nbsp;tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dimana di dalamnya terdapat empat kebijakan penting yang diambil diantaranya :a.&nbsp;PPh 21 Ditanggung Oleh PemerintahDalam kebijakan ini dijelaskan bahwa untuk pegawai yang memiliki penghasilan bruto yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 maka wajib pajak tersebut akan dibebaskan dari tanggungan pembayaran PPh 21 dan untuk PPh 21 akan ditanggung oleh pemerintah. Untuk kebijakan ini berlangsung dari bulan April 2020 – September 2020. Hal ini juga tentunya berarti bahwa pegawai yang menerima penghasilan selama bulan tersebut akan mendapat gaji secara full tanpa potongan PPh 21b.&nbsp;Pembebasan PPh 22 Atas ImporInsentif pajak ini diberikan kepada Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan juga Wajib Pajak yang KLU-nya termasuk dalam 102 KLU yang ditentukan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Insentif ini akan dapat dinikmati setelah Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor yang diterbitkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Sama halnya dengan PPh 21, insentif ini juga berlaku selama bulan April 2020 sampai dengan September 2020.c.&nbsp;Pengurangan&nbsp;Angsuran&nbsp;PPh&nbsp;Pasal&nbsp;25Sama halnya dengan PPh 22 Insentif ini diberikan kepada Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Wajib Pajak yang KLU-nya termasuk dalam 102 KLU yang ditentukan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Wajib Pajak mendapat pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari yang seharusnya dibayarkan. Insentif ini juga berlaku selama bulan April 2020 sampai dengan September 2020.&nbsp;d.&nbsp;Batasan&nbsp;Pengembalian&nbsp;Pendahuluan&nbsp;PPN&nbsp;Dinaikkan Insentif ini diberikan kepada Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Wajib Pajak yang KLU-nya termasuk dalam 102 KLU yang ditentukan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) restitusi dengan memilih opsi pengembalian pendahuluan pasal 9 ayat (4c) paling banyak Rp 5.000.000.000 miliar. Batasan nilai lebih bayar ini naik dari sebelumnya Rp 1.000.000.000. Insentif ini juga berlaku selama bulan April 2020 sampai dengan September 2020.Dengan adanya empat kebijakan tersebut, tentunya akan memberikan waktu bernafas kepada wajib pajak yang secara kondisi ekonomi terdampak langsung akibat penyebaran pandemi covid 19. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga patut kita berikan apresiasi, karena pada dasarnya semua kebijakan tersebut dibuat dan dikeluarkan demi kepentingan dan keselamatan bangsa.&nbsp;

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari pemungutan Pajak, namun dengan situasi seperti saat ini tentunya sangat tidak rasional jika pemerintah justru menaikkan tarif pajak yang dikenakan untuk menstabilkan keuangan negara. 

Insentif Perpajakan Ditengah Pandemi COVID-19

Pada bahasan kali ini akan membahas tatacara perhitungan dan ketentuan terkait status kepegawainnya. Kali ini kita akan membahas salah satu katagori dari jenis pegawai yaitu pegawai tidak tetap.Apakah yang Dimaksud Dengan Pegawai Tidak Tetap?Dari pengertiannya menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui PER 16/PJ/2016 dapat diartikan bahwa pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan jika bekerja yang dihitung berdasarkan jumlah hari dan besarnya jumlah unit maupun penyelesaian akan suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Bentuk penghasilan yang diterima biasa disebut dengan upah baik satuan, harian, mingguan maupaun borongan yang umumnya dibayarkan mengunakan system bulanan.Ketentuan Terkait Pegawai Tidak TetapTerkait pemotongan pajak antaar pegawai tidak tetap dengan pegawai tetap terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh 21nya, berikut dapat dijabarkan terkait ketentuan khusus tersebut:1.	Jika penghasilannya belum melebihi 300.000 maka tidak terdapat pemotongan pajak PPh 21 namun jika melebihi 450.000 dalam sehari maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto2.	Jika mendapatkan penghasilan kumulatif dalam sebulan (1 bulan kalender) melebihi 4.500.000 maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto3.	Penghasilan yang diterima biasanya disebut upah yang pembayarannya dapat mingguan, satuan atau borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan4.	PTKP dalam seharinya di hitung dari PTKP pertahun 54.000.000 di bagi dengan 360 hari5.	Jika menerima tunjangan berupa JHT maka iuran yang dibayarkan sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan brutoContoh Dari Perhitungan Pegawai Tidak TetapBapak Bagus bekerja pada perusahaan elektronik Sepatu dan hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari yang diterima adalah Rp 200.000. Bapak Bagus menikah tetapi belum memiliki anak.Penghitungan PPh Pasal 21Upah Januari 2020 = 20 x Rp250.000 = Rp 5.000.000Penghasilan neto setahun = 12 x Rp5.000.000 =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rp 60.000.000PTKP (K/-) adalah sebesar- Untuk WP sendiri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rp 54.000.000- Tambahan karena menikah&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rp 4.500.000Rp 58.500.000Penghasilan Kena Pajak&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rp 1.500.000PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:5% x Rp 1.500.000 = Rp 75.0000PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar:Rp 75.000 : 12 = Rp&nbsp;6.250Jadi, besarnya pajak terutang dari Bapak Bagus adalah Rp. 6.250.Dari perhitungan tersebut dapat dikatakan jika pegawai tidak tetap akan menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan.

	Pada bahasan kali ini akan membahas tatacara perhitungan dan ketentuan terkait status kepegawainnya. Kali ini kita akan membahas salah satu katagori dari jenis pegawai yaitu pegawai tidak tetap. 

Penghitungan dan Ketentuan Terkait Pegawai Tidak Tetap

Apakah itu UMKM?Diantara kita semua tentunya semua pernah mendengar tentang UMKM, dimana UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sesuai dengan namanya UMKM merujuk kepada usaha&nbsp;ekonomi&nbsp;produktif yang dimiliki perorangan maupun&nbsp;badan usaha&nbsp;sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Untuk pelaku bisnis UMKM adalah masyarakat atau pengusaha yang bisa dikatakan baru (newbie) dalam memulai bisnisnya, sehingga dari sisi asset dan pendapatan yang dimilki belum terlalu tinggi. Keberadaan UMKM juga dirasa penting dan menguntungkan bagi masyarakat, selain menguntungkan untuk pemiliknya tentunya juga akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena UMKM dapat menyerap atau menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.Saat ini masih sering terjadi dilema diantara para pelaku bisnis UMKM terkait pajak yang dikenakan atas usaha yang dimilikinya. Para pelaku bisnis UMKM tidak semua mengerti tentang bagaimana proses pengenaan pajak atas usahanya, sehingga banyak diantara mereka memilih untuk diam dan tidak memproses pelaporan pajak atas usaha yang dimilikinya. Hal itu tentunya bisa menjadi permasalahan yang mengglobal jika terus dibiarkan, maka perlu segera dicarikan solusi agar para pelaku bisnis UMKM bisa dipermudah dalam menyampaikan SPT atau pelaporan pajaknya.Terkait pajak untuk UMKM pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tarif sebesar 1%. Namun peraturan tersebut sudah diperbaharui kembali oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan perubahan tarif menjadi 0,5%.Tujuan pemerintah menurunkan tarif tersebut adalah dengan harapan dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku bisnis UMKM dan juga untuk menjaga arus kas yang dimiliki agar dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk melanjutkan usaha. Berdasarkan perubahan peraturan dan tujuan tersebut sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk para pelaku bisnis UMKM untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan penurunan tarif sebesar 0,5% diharapkan dapat merevolusi mental dari para pelaku bisnis untuk lebih disiplin dalam melaporkan pajak atas usaha yang dimilikinya, denga tarif yang bisa dikatakan cukup rendah seharusnya semua pelaku bisnis tidak memanfaatkan hal tersebut untuk menunggak atau malah membuat laporan fiktif atas peredaran bruto yang dimilikinya, malah seharusnya para pelaku bisnis menjadikannya sebagai kesempatan yang bagus untuk melaporkan pajaknya secara jujur dan sesuai peraturan.Seperti yang kita ketahui terkait perhitungan pajak pada UMKM tentunya didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihasilkan atau diterima, dan usaha tersebut juga sebelumnya sudah diurus persyaratan administrasinya salah satunya adalah pengurusan NPWP.&nbsp;Persyaratan yang diperlukan saat mendaftar NPWP bagi para pelaku bisnis UMKM antara lain Fotokopi KTP, Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU), Fotokopi Kartu Keluarga, selain itu dilengkapi juga dengan cara melengkapi formulir pernyataan usaha ditandantangani dan dilengkapi materai Rp. 6000, dan juga mengisi formulir pendaftaran NPWP dengan dilengkapi tanda tangan dari pemohon.&nbsp;Jika pemohon sudah mendapatkan NPWP, maka kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak usahawan tentunya adalah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Untuk pembayaran dapat dilakukan di setiap bulannya dengan memperhitungkan nilai omzet yang diperoleh pada bulan yang bersangkutan atau yang sedang dilaporkan. Kemudian omzet tersebut dikalikan dengan tarif 0,5% berdasarkan tariff terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam hal ini DJP.Omzet yang dilaporkan tidak harus selalu sama pada setiap bulannya, karena pada jumlah omzet akan selalu mengalami fluktuasi. Pembayaran dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya. Hal ini dilakukan agar pada akhir bulan para pelaku bisnis dapat memperhitungkan terlebih dahulu berapa omzet yang didapat pada bulan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.Pembayaran dapat dilakukan secar online maupun offline. Secara online dapat melalui m-banking ataupun melalui aplikasi marketplace agar lebih menghemat waktu. Selain online pembayaran juga dapat juga dibayarkan di bank langsung melalui teller, dan juga kantor pos. Setelah melakukan pembayaran, tentunya yang terakhir dilakukan adalah melakukan pelaporan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan ini dapat dilakukan secara online melalui situs DJP online ataupun melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang bermitra resmi dengan pihak DJP.Jadi, bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai newbie di bisnis UMKM ayo segera lengkapi administrasi perpajakan anda dan segeralah membayar dan melaporkan SPT anda. Jangan takut untuk membayar pajak karena membayar pajak sudah pasti tidak akan membuat usaha anda menjadi bangkrut.

Diantara kita semua tentunya semua pernah mendengar tentang UMKM, dimana UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sesuai dengan namanya UMKM merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Untuk pelaku bisnis UMKM adalah masyarakat atau pengusaha yang bisa dikatakan baru (newbie) dalam memulai bisnisnya, sehingga dari sisi asset dan pendapatan yang dimilki belum terlalu tinggi. Keberadaan UMKM juga dirasa penting dan menguntungkan bagi masyarakat, selain menguntungkan untuk pemiliknya tentunya juga akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena UMKM dapat menyerap atau menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak