Setelah sukses terselenggara di tahun 2020, acara Pahlawan Digital UMKM kembali digelar tahun ini di bawah program kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dengan staf khusus oleh Presiden Putri Tanjung. Acara ini bertujuan untuk menemukan inovator digital yang berkomitmen untuk membantu anggota UMKM maju dan lebih berdaya melalui berbagai solusi dan inovasi digital.
Sesaat setelah pendaftaran ditutup, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki dan Putri Tanjung mengumumkan 20 besar peserta acara MSME Digital Hero Kick Off 2022 dengan topik &ldquo;Merayakan ransformasi Digital UMKM di Indonesia".
Sejak pendaftaran dibuka pada 29 Agustus 2022, tidak kurang dari 269 inovator digital juga telah mendaftar untuk menjadi pahlawan digital UMKM pada 2022. Kandidatnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari Jabodetabek hingga daerah lain, dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dari total jumlah inovator digital yang terdaftar, lebih dari 60% berasal dari luar wilayah Jabodetabek.
Dalam acara tersebut, Acara ini juga bertujuan mencari generasi muda yang bisa meningkatkan dan mengembangkan teknologi Hal ini bertujuan untuk mendorong UMKM bergerak ke dalam kelas dengan go digital.
Menteri Teten mengatakan setidaknya 20,24 juta UMKM telah go digital pada Agustus 2022, meningkat 12,24 juta sejak awal pandemi, atau 31,1% dari total populasi UMKM, yaitu 67,4% target 30 juta UMKM terintegrasi ke dalam ekosistem digital oleh 2024. KemenKopUKM melalui acara Digital Hero-nya ingin melindungi UMKM termasuk industri. Bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan agar para penggiat digital ini tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat khususnya UMKM.
MenKopUKM mengatakan, bahwa digitalisasi tidak hanya pasar, tetapi juga social commerce, game commerce, TV commerce, dan tempat-tempat lain yang tidak banyak diatur oleh pemerintah.
Kemudian, Asisten Wirausaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Siti Azizah menyampaikan tiga poin penting yang menjadi latar belakang pentingnya penyelenggaraan UMKM Digital Hero 2022.
Presidential Special Officer dan MSME Digital Hero Initiator Putri Tanjung mengapresiasi banyak inovator digital yang telah mendaftar untuk membantu pelaku UMKM memasuki dunia digital. Hal ini membuktikan bahwa banyak inovator digital tertarik untuk mendorong pertumbuhan transformasi digital UMKM di Indonesia.
Putri juga mengapresiasi para inovator digital yang telah melakukan berbagai inovasi untuk membantu para pelaku UMKM.
Setelah peluncuran Digital Hero MSME 2022, 20 peserta teratas akan mengikuti workshop selama kurang lebih satu bulan. Nantinya dalam workshop ini, peserta akan mendapatkan materi penguatan teknis startup digital dari para ahli dan menyesuaikan program dengan program digitalisasi KemenKopUKM. Selain itu, mereka akan melanjutkan ke sesi terakhir MSME Digital Hero 2022 pada 10 November 2022.
20 peserta teratas yang akan maju ke babak final adalah Mindo, Smeshub, Starchain, Panak.id, Modern farm, Surplus, Ciptani, Djoin, Warjali, Crustea, Dagangan, Onstock, Sandangs, Beliayam.com, Aturkuliner, Iam.id, Manganfoods, Mastani, eFishmart, dan Tumbasin.

Setelah sukses terselenggara di tahun 2020, acara Pahlawan Digital UMKM kembali digelar tahun ini di bawah program kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dengan staf khusus oleh Presiden Putri Tanjung. Acara ini bertujuan untuk menemukan inovator digital yang berkomitmen untuk membantu anggota UMKM maju dan lebih berdaya melalui berbagai solusi dan inovasi digital.

269 Inovator Digital Daftar Untuk Dukung UMKM Go Digital

Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali mengenai mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak perseroan perseorangan yang menggunakan PPh final UMKM sesuai dengan PP 23/2018.
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2a) UU PPh s.t.d.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atas bagian omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh final 0,5%. Perlu dicatat, kebijakan ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi.
Seperti diketahui omzet UMKM yang belum melebihi Rp500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Namun, dengan berlakunya ketentuan tersebut bukan berarti membebaskan kewajiban perpajakan seseorang. Usahawan dengan kategori omzet tidak lebih dari Rp500 juta tetap wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan melakukan pencatatan atas omzet yang diperoleh tiap bulan.
<h2 style="text-align: justify;">Kaidah Pencatatan</h2>
Dalam melakukan pencatatan wajib pajak perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan;</li>
<li>Di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</li>
<li>Dalam suatu Tahun Pajak berupa jangka waktu satu tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; dan</li>
<li>Secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto.</li>
</ul>
Pencatatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria tertentu meliputi:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan bruto yang berasal dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, serta biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau</li>
<li>Peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan objek pajak dan/atau dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.</li>
</ul>
Selain melakukan pencatatan atas peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto, Wajib Pajak Orang Pribadi harus melakukan pencatatan atas harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pencatatan dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik.
Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data, wajib disimpan selama sepuluh tahun di Indonesia pada tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak Orang Pribadi.
Dari sisi pajak, pencatatan ini menjadi suatu hal yang sangat krusial karena apa yang dicatat akan menjadi dasar bagi setiap Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, pengisian SPT, dan lain sebagainya.
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Laporan SPT Tahunan</h2>
Selain melakukan pencatatan, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM juga diwajibkan melakukan Pelaporan SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.
Wajib pajak wajib mengisi Daftar Jumlah Bruto dan pembayaran Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 per Masa Pajak serta dari masing-masing tempat usaha yang diisi sesuai dengan pembayaran pada masa tersebut.
Pelaporan dapat dilakukan secara online melalui situs web www.pajak.go.id. Untuk masuk ke DJP Online, sambung Elfi, wajib pajak harus terlebih dulu mempunyai Electronic Filing Identification Number (EFIN).
Peloran SPT Tahunan secara juga dapat dilakukan secara manual dengan datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat, kantor pos, jasa ekspedisi tercatat. Dokumen yang disiapkan untuk mengisi SPT Tahunan di antaranya Bukti Potong Pajak Penghasilan (jika ada), Kartu Keluarga, Daftar Harta, Daftar Utang, Catatan omzet per bulan, dan Bukti penyetoran Pajak Penghasilan Final.

Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali mengenai mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak perseroan perseorangan yang menggunakan PPh final UMKM sesuai dengan PP 23/2018.

DJP Ingatkan Tetap ada Kewajiban Pelaporan untuk PPh Final UMKM

Beberapa waktu belakangan ini, pemerintah telah merilis wacana dalam menerapkan bea meterai sebagai syarat dan ketentuan pada penggunaan platform digital, khususnya e-commerce. Wacana tersebut nantinya akan diterapkan kepada para pelanggan yang belanja di e-commerce, dimana dengan transaksi pembelian di atas Rp. 5 juta maka akan dikenakan bea meterai Rp. 10.000 berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perihal bea meterai.
Kebijakan ini tentunya dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan kas negara, selain itu juga menciptakan level of playing field atau dapat diartikan sebagai kesetaraan dalam berusaha bagi para pelaku usaha digital dengan usaha konvensional. Alih-alih demikian, wacana tesebut justru menjadi ramai diperbincangkan oleh sejumlah pihak, yakni para pelaku usaha UMKM. Pihak pelaku usaha UMKM merasa wacana tersebut sangat bertentangan dengan dukungan pemerintah dalam membangkitkan bisnis para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi, yaitu e-commerce.
Polemik tersebut berhasil menarik perhatian beberapa pihak, salah satunya Yusuf Rendy Manilet selaku Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, dimana beliau menyebutkan bahwa pemerintah harus lebih spesifik atau jelas bagaimana mekanisme mengenai wacana penerapan bea meterai pada e-commerce ini. Hal ini dikarenakan, jika dilihat dari sisi UMKM, justru nasib mereka yang akan dipertaruhkan.
Yusuf kembali menambahkan, dalam konteks UMKM tentunya para pelaku usaha UMKM inilah yang memiliki beban biaya yang cukup banyak dalam menjual produknya kepada konsumen jika melalui platform e-commerce. Apabila wacana tersebut benar-benar dilakukan, maka tentu saja ini akan menjadi disinsentif bagi UMKM yang telah melakukan kegiatan usahanya melalui jasa teknologi seperti e-commerce untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, kebijakan ini juga akan berdampak atau mendistorsi pada pasar digital buatan Indonesia yang sedang tinggi-tingginya saat ini.
Sebagai tambahan, Yusuf maupun para pelaku usaha UMKM berharap kepada pemerintah untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai wacana tersebut, mengingat kebijakan tersebut tidak sejalan dengan dukungan pemerintah dalam mendorong para pelaku usaha UMKM untuk melek digital dengan memanfaatkan e-commerce sebagai pengembangan usaha mengingat e-commerce merupakan salah satu solusi dari pemulihan UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemangku kepentingan/ pemerintah harus lebih mendorong UMKM untuk dapat memanfaatkan serta mengadopsi platform teknologi informasi dalam pemasaran produk atau usahanya.
Yusuf mengatakan, jika tidak menjalankan kebijakan bea meterai untuk e-commerce, maka dapat dilihat tujuan pemerintah dan potensi kebijakannya. Ia juga menilai bahwa kebijakan tersebut tidak selaras dengan upaya pemerintah untuk menggenjot ekonomi digital sebagai alat untuk memajukan perdagangan terutama bagi UMKM.
&ldquo;Saya kira beban dari kenaikan bea masuk ini akan ditambahkan sebagai salah satu komponen dari harga penjualan untuk produk yang dijual melalui e-commerce itu sendiri,&rdquo; tandasnya.
Senada dengan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi yang menilai bahwa kebijakan tersebut juga akan menghambat perkembangan UMKM di Indonesia.
&ldquo;Saran saya kita harus benar fokus untuk dapat membantu UMKM untuk dapat bangkit kembali, jangan malah memberikan hal-hal yang berpotensi menghambat percepatan pemulihan ekonomi nasional disektor riil,&rdquo; ujar Diana kepada Kontan.co.id, Sabtu (19/6).
Menurutnya, banyak hal yang harus pemerintah kaji sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar dapat tepat sasaran dan kapan diberlakukannya. Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan dengan baik secara sistem pada platform, pola pembayaran, hingga kewajiban siapa yang harus menanggung.
&ldquo;Belum lagi apabila kita bicara apabila platform e-commerce ini tidak hanya dapat diakses oleh orang yang berada di dalam Indonesia,&rdquo; jelasnya.
Diana menambahkan, e-commerce merupakan salah satu backbone dari percepatan pemulihan UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid-19, sehingga Ia berpendapat, seharusnya seluruh pemangku kepentingan dapat lebih mendorong UMKM untuk dapat menggunakan dan mengadopsi platform teknologi informasi dalam pemasaran produk-produknya.

Beberapa waktu belakangan ini, pemerintah telah merilis wacana dalam menerapkan bea meterai sebagai syarat dan ketentuan pada penggunaan platform digital, khususnya e-commerce. Wacana tersebut nantinya akan diterapkan kepada para pelanggan yang belanja di e-commerce, dimana dengan transaksi pembelian di atas Rp. 5 juta maka akan dikenakan bea meterai Rp. 10.000 berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perihal bea meterai.

E-Commerce Dikenakan Bea Meterai, Bagaimana Nasib UMKM?

Company profile atau profil usaha didefinisikan sebagai penjelasan mengenai suatu usaha yang dibuat secara ringkas yang dapat menggambarkan pekerjaan, kualitas, serta standar yang dijunjung dengan jelas.
Umumnya, profil usaha ini ditampilkan di website usaha, sosial media, atau saat sebuah usaha ingin memberikan proposal usaha kepada calon investor.
<h2 style="text-align: justify;">Hal &ndash; Hal yang Perlu Dimasukkan dalam Profil Usaha</h2>
Dalam menyusun profil usaha, ada beberapa hal yang perlu dicantumkan agar calon pelanggan tertarik dengan usaha anda, berikut beberapa poin yang perlu Anda masukkan ke dalam profil usaha:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Detail usaha</h3>
</li>
</ul>
Hal pertama yang perlu Anda tulis dalam profil usaha adalah informasi mengenai detail dari usaha agar pihak yang mengunjungi website usaha, atau membaca proposal usaha dapat mengetahui usaha Anda secara lebih rinci. Berikut beberapa detail usaha yang sebaiknya dicantumkan:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Nama dan Alamat Usaha</li>
<li>Nomor Telepon</li>
<li>Tanggal Usaha Didirikan</li>
<li>Alamat Situs Web atau website (dalam proposal usaha)</li>
<li>Alamat Email Usaha</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Informasi dasar usaha</h3>
</li>
</ul>
Setelah membuat informasi mengenai detail usaha, selanjutnya, terdapat beberapa informasi dasar yang dapat mendukung detail usaha yang ditulis sebelumnya. Perlu diketahui, informasi-informasi dibawah ini tidak harus dituliskan, namun dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai usaha Anda. Berikut adalah informasi dasar yang dapat dituliskan:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Deskripsi Produk atau Jasa</li>
<li>Sejarah dan Pertumbuhan Usaha</li>
<li>Visi dan Misi</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pencapaian usaha</h3>
</li>
</ul>
Jika usaha Anda sudah berhasil mendapatkan beberapa pencapaian yang dapat dibanggakan, maka sebaiknya Anda tulis pencapaian tersebut ke dalam profil usaha. Terdapat beberapa pencapaian yang dapat Anda tulis dalam profil usaha untuk meningkatkan kredibilitas usaha Anda, yaitu sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Penghargaan</li>
<li>Sertifikasi</li>
<li>Pendapat konsumen dan klien (testimoni)</li>
<li>Pengakuan dari Media atau influencer terkenal</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Informasi tambahan</h3>
</li>
</ul>
Opsi yang satu ini bersifat&nbsp;opsional&nbsp;sehingga Anda tidak diharuskan untuk mencantumkannya. Contoh dari informasi tambahan ini adalah:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Mitra usaha</li>
<li>Foto usaha</li>
<li>Penjualan tahunan</li>
<li>Dan lain sebagainya</li>
</ul>
</li>
</ul>
Itulah beberapa poin yang bisa dimasukkan ke dalam profil usaha bisnis Anda. Pembuatan profil usaha ini tentunya tidak hanya menunjukkan identitas dari sebuah usaha saja, namun juga memiliki fungsi &ndash; fungsi lainnya, seperti:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Sebagai alat pemasaran</h3>
</li>
</ul>
Secara tidak langsung, profil usaha berguna sebagai alat pemasaran bagi usaha karena dalam bagian profil usaha tentu sudah tertera deskripsi produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan demikian, calon konsumen dapat membacanya terlebih dahulu dengan seksama sebelum mereka membeli dan menggunakan produk atau layanan tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memperkuat Branding</h3>
</li>
</ul>
Profil usaha ini juga berguna untuk memperkuat merek usaha yang dipromosikan. Apabila dikemas dengan baik, besar kemungkinan calon pelanggan akan minat terhadap usahamu.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memberikan gambaran umum usaha</h3>
</li>
</ul>
Profil usaha juga berguna untuk memberikan wawasan singkat mengenaii usaha terkait kepada calon pelanggan. Dengan mengetahui sejarah serta pertumbuhan yang sudah dilalui oleh usaha. Hal ini secara tidak langsung dapat memicu calon pelanggan untuk melirik usaha tersebut.
Untuk mencari referensi profil usaha, Anda bisa mencarinya melalui situs website usaha yang Anda ketahui. Buatlah profil usaha yang sesuai dan menarik agar usaha Anda dapat menonjol dibanding pesaing Anda.

Company profile atau profil usaha didefinisikan sebagai penjelasan mengenai suatu usaha yang dibuat secara ringkas yang dapat menggambarkan pekerjaan, kualitas, serta standar yang dijunjung dengan jelas.

Membuat Profil untuk Usaha

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah meluncurkan platform BNI Xpora untuk memperkuat bisnis internasionalnya. Presiden dan Direktur BNI Royke Tumilaar mengatakan, bahwa Xpora berfungsi untuk mendorong pelaku UMKM memasuki pasar internasional yang terhubung dengan jaringan komunitas ekspat.
&nbsp;
&ldquo;Yayasan ini sudah kita bangun dan cukup berhasil, pada semester 1 2022 dengan total portofolio kredit UMKM berorientasi ekspor mencapai Rp 22 triliun. Kami masih melihat banyak peluang, terutama dari jaringan luar negeri kami yang cukup besar,&rdquo; kata Royke, Selasa, 27 September.
&nbsp;
Sementara itu, Direktur Commercial and Enterprise Bank BNI Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa ketahanan UMKM Indonesia telah diuji di masa kritis pandemi Covid-19. Menurutnya, paruh kedua tahun ini merupakan waktu ekspansi bagi pelaku UMKM untuk bisa melaksanakan banyak rencana ekspansi yang tertunda.
&nbsp;
&ldquo;Kita semua tahu bahwa sektor UMKM adalah segmen ekonomi pertama yang mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sebagai agen pembangunan, kami terus memperkuat pembangunan dan menjalin lebih banyak kerjasama. Hal ini dilakukan untuk membantu menghidupkan kembali, mempercepat bahkan memperluas kinerja UMKM untuk Go Global. BNI tentu masih optimistis dengan kelangsungan segmen UMKM di tengah kondisi inflasi yang meningkat,&rdquo; kata Iqbal.
&nbsp;
Iqbal melanjutkan, BNI meyakini potensi pertumbuhan kredit masih cukup baik, meskipun gejolak ekonomi masih belum bisa diprediksi. Terutama di daerah yang banyak menghidupi masyarakat, seperti perdagangan komoditas. &ldquo;Pemberian kredit UMKM BNI ini pun terus tumbuh dengan tingkat yang sangat positif,&rdquo; jelasnya. Ia meyakini bahwa akan bertahan dan terus berkonsolidasi, karena kegiatan ekonomi terus berkembang.
&nbsp;
Iqbal menjelaskan BNI telah berhasil menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM hingga mencapai Rp 100,2 triliun sampai Agustus 2022. Nilai tersebut naik 9,51% year on year dimana sebelumnya Rp 91,5 triliun.
&ldquo;Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit di sektor komersial dan sektor pertanian. Dimana kedua sektor ini berkontribusi lebih dari 50% terhadap struktur kredit UMKM&rdquo; kata Iqbal.
&nbsp;
Sebagai informasi tambahan, portofolio kredit atau portofolio pinjaman dapat dipahami sebagai jumlah aset bank yang terdiri dari pinjaman yang merupakan masalah kebijakan perbankan umum dan merupakan elemen pemandu dari kebijakan pinjaman atau untuk mendapatkan pinjaman.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah meluncurkan platform BNI Xpora untuk memperkuat bisnis internasionalnya. Presiden dan Direktur BNI Royke Tumilaar mengatakan, bahwa Xpora berfungsi untuk mendorong pelaku UMKM memasuki pasar internasional yang terhubung dengan jaringan komunitas ekspat.

BNI Catat Portofolio kredit UMKM Berorientasi Ekspor Capai Rp 22 triliun

Mengetahui cara packing barang agar aman sangatlah penting karena kondisi barang yang Anda kirim dapat terjaga dengan baik sampai ke tujuan. Cara yang ada di bawah ini akan semakin penting bagi para pemilik online shop. Karena setiap transaksi yang ada pasti memakai jasa pengiriman paket tersebut.
Apabila konsumen mendapatkan pengalaman negatif saat menerima paket, hal itu berpengaruh pada reputasi dan kelangsungan toko. Oleh karena itu, packing barang yang tepat sangatlah penting untuk diperhatikan.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Packing Barang dengan Benar</h2>
Terdapat beberapa cara agar barang yang dikemas bisa aman dan tidak rusak dalam pengiriman. Cara ini sebaiknya tidak terpisah dengan lainnya agar bisa memberikan keamanan yang tinggi. Cara ini tentunya wajib diterapkan untuk pengusaha online karena yang mayoritas barangnya harus dipacking dan dikirim kepada pelanggan dari berbagai daerah. Berikut beberapa cara mempacking barang agar aman dan terhindar dari kerusakan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memperhatikan Jenis Barang</h3>
</li>
</ul>
Setiap barang pastinya memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak bisa menerima perlakuan yang sama. Hal yang sama juga berlaku ketika Anda akan mengirim barang. Anda perlu memperhatikan material barang, apakah termasuk barang pecah belah, cairan yang rawan bocor, makanan yang mudah hancur, atau lain sebagainya. Selain itu, juga perlu memperhatikan ukuran barang dan carilah kemasan yang sesuai dengan ukuran barang yang akan dikemas.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menggunakan material packing yang tepat</h3>
</li>
</ul>
Setelah mengetahui jenis barang yang akan dikirim, Anda juga harus memakai material packing (pembungkus) yang tepat juga. Untuk produk yang lebih rentan rusak seperti kaca atau elektronik, gunakan packing dengan bahan kayu agar produk tetap aman, tidak pecah, atau bahkan penyok saat terbentur oleh permukaan yang keras saat proses pengiriman.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menggunakan pembungkus ekstra</h3>
</li>
</ul>
Cara packing barang yang aman lainnya, bisa juga menggunakan bubble wrap sebagai pelapis. Ini paling umum digunakan, agar produk yang rentan rusak atau pecah tidak akan mengalami kerusakan di tengah pengiriman.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Bungkus dengan rapi dan rapat</h3>
</li>
</ul>
Tidak kalah penting cara packing selanjutnya adalah pengemasan paket yang rapi dan rapat. Pastikan setiap sisi tidak ada yang terbuka. Jika produk tidak tertutupi sepenuhnya oleh dus atau kemasan, maka sebaiknya ganti kemasan pembungkus atau berikan lapisan tambahan. Selain itu, kerapian kemasan sangat penting untuk barang elektronik atau lainnya dengan bahan yang mudah pecah. Karena celah yang ada bisa membuat barang berpindah posisi dan berisiko tinggi mengalami kerusakan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menggunakan sticker peringatan</h3>
</li>
</ul>
Cara lain yang bisa Anda gunakan adalah memakai stiker peringatan. Sebaiknya untuk barang dalam bungkusan kardus memakai stiker ini agar kurir pengiriman lebih berhati-hati dalam menjaga barang. Umumnya, para kurir seringkali melempar atau membanting barang ketika dalam proses pengiriman. Untuk benda pecah belah, tentunya bisa rusak ditengah pengiriman. Tentunya hal ini tidak diinginkan oleh pihak pembeli dan pihak penjual. Stiker ini biasanya tidak tersedia di semua jasa pengiriman sehingga Anda harus menyiapkannya sendiri.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menyelipkan pesan untuk konsumen</h3>
</li>
</ul>
Untuk membuat pelanggan Anda semakin puas dengan pelayanan bisnis Anda, tidak ada salahnya untuk menyelipkan surat kecil yang mengandung pesan singkat yang personal, seperti &ldquo;Have a nice day!&rdquo;, terima kasih sudah berbelanja di online shop kami, atau hal-hal positif lainnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menulis alamat penerima dengan jelas dan detail</h3>
</li>
</ul>
Cara packaging barang dengan benar selanjutnya adalah tidak boleh salah dalam menulis alamat penerima. Sebelum mengirim paket, pastikan Anda sudah mengecek ulang bila semua informasi dengan benar. Untuk memastikan barang sampai dalam waktu yang cepat, Anda juga pastinya harus mencantumkan alamat yang tepat. Jangan sampai ada nomor rumah yang Anda tulis tertukar atau hal-hal kecil lainnya yang dapat membuat kurir salah alamat.
Itulah beberapa cara penting yang dapat membantu proses pengiriman barang Anda berjalan lancar. Apabila Anda melakukan semuanya dengan sempurna, paket yang Anda kirim tentunya akan membuat pelanggan puas akan pelayanan dan barang yang mereka terima.

Mengetahui cara packing barang agar aman sangatlah penting karena kondisi barang yang Anda kirim dapat terjaga dengan baik sampai ke tujuan. Cara yang ada di bawah ini akan semakin penting bagi para pemilik online shop. Karena setiap transaksi yang ada pasti memakai jasa pengiriman paket tersebut.

Cara Mempacking Barang agar Sampai Tujuan dengan Aman

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bekerjasama dengan SMESCO Indonesia memperkenalkan Growpreneur, salah satu roadmap dalam rangkaian BRI UMKM EXPO (RT) BRILIANPRENEUR 2022, sebuah program untuk mengaktifkan dan memberdayakan usaha menengah dan kecil Indonesia. Growpreneur ini akan menyediakan program aktivasi inkubasi reguler, komunitas, dan skala kecil lainnya.
Program Growpreneur sendiri diluncurkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia, Teten Masduki, di SMESCO Indonesia pada 15 September 2022. Teten mengungkapkan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh UKM sebagai anggota Growpreneur, antara lain ialah speed dating antara penjual dan pembeli, diskusi kelompok, hasil, jejaring, dan kemitraan strategis, showcase merek lokal, pojok kreatif, pendampingan, dan perjodohan bisnis.
Program Growpreneur dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan UMKM Indonesia melalui misinya dalam menginspirasi, berinovasi, dan berjejaring antara UMKM dengan ekosistem startup, industri kreatif, dan infrastruktur digital adaptif. Senada dengan itu, Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budiharto, juga mengatakan bahwa pada masa pemulihan ekonomi ini, usaha kecil, dan menengah harus menunjukkan ketahanan dan mempercepat adopsi teknologi teknis.
&ldquo;Oleh karena itu, BRI melalui Growpreneur menggunakan program yang telah disesuaikan dengan kondisi UMKM saat ini dan akan mampu meningkatkan kapasitas serta kualitas produknya,&rdquo; ujarnya.
&ldquo;Kami berharap program pemberdayaan dan edukasi UMKM seperti Growpreneur dapat terus dilakukan dan kehadiran BRI dapat mendorong UMKM untuk bangkit dan menghidupkan perekonomian Indonesia,&rdquo; ujar Catur.
Selengkapnya, acara peresmian program Growpreneur ini mengusung tema khusus "Ruang Tanpa Isoterm", yang juga menjadi tema bulan pertama Grow Regiur. Hal ini menjadi perhatian SMESCO Indonesia dan BRI, karena hingga 65% Grup Difabel masih berjuang untuk mendapatkan bantuan untuk bisnis atau operasi mereka. Growpreneur mengundang tujuh kolaborator UMKM secara langsung untuk mengikuti rangkaian acara perdana yaitu Cute Monster, Kopi Tuli, Precious One, The Able Art, Ka-Ta (Kartu Disabilitas), Dignityku, Hear Me (App).
Growpreneur merupakan wujud komitmen BRI dalam meningkatkan penciptaan nilai sosial. UMKM peserta program Pengembangan Bisnis dapat memanfaatkan layanan lain yang tersedia, seperti perbankan yang didukung oleh coworking space BRI sebagai tempat kerja atau meeting point bagi usaha kecil dan menengah. Brilianprisur Corner juga menjadi pusat informasi acara signature BRI UMKM EXPO (RT) BRILIANPRENER.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bekerjasama dengan SMESCO Indonesia memperkenalkan Growpreneur, salah satu roadmap dalam rangkaian BRI UMKM EXPO (RT) BRILIANPRENEUR 2022, sebuah program untuk mengaktifkan dan memberdayakan usaha menengah dan kecil Indonesia. Growpreneur ini akan menyediakan program aktivasi inkubasi reguler, komunitas, dan skala kecil lainnya.

Lakukan pendampingan UMKM, BRI kolaborasi dengan Smesco Indonesia hadirkan Growpreneur

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN resmi membatalkan program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik karena menjaga kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19.
PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik untuk periode Oktober-Desember 2022. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan hal ini bertujuan untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.
Selain itu, PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Daya listrik 450 VA juga tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya akan tetap sama untuk masing-masing golongan.
<h2 style="text-align: justify;">Alasan Pembatalan Menurut Pengamat</h2>
Pengamat energi menilai PT PLN (Persero) sengaja membatalkan program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik karena banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan PLN terpaksa membatalkan rencana konversi LPG 3 kg ke kompor listrik secara masif karena timbul gejolak di masyarakat.
Menurut Mamit, PLN sebenarnya sudah siap untuk mengonversi LPG 3 kg ke kompor listrik. Sebab, perusahaan pelat merah itu telah melakukan uji coba di dua kota, yakni Solo dan Denpasar.
Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sedang melakukan uji coba konversi LPG 3 kg ke kompor listrik. Dadan berujar bahwa uji coba dilakukan untuk melihat penerimaan masyarakat sekaligus mempelajari aspek tekniknya, misalnya berapa kapasitas daya tungku yang cocok

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN resmi membatalkan program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik karena menjaga kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19.

PLN Membatalkan Program Kompor Listrik

Pada bulan Oktober 2022, pemerintah kembali mencairkan BLT UMKM. Bantuan sosial (bansos) ini akan diberikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2022.
BLT UMKM 2022 ini juga akan diberikan kepada ojek online dan nelayan. Kebijakan BLT UMKM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penganan Dampak Inflasi Tahun Anggara 2022 yang ditandatangani pada 5 September 2022.
Penyaluran BPUM/BLT UMKM akan dilakukan mulai bulan Oktober 2022 melalui pemerintah daerah (Pemda). Meski demikian, belum diumumkan besaran nilai yang akan disalurkan pada BPUM/BLT UMKM 2022.
Adapun, besaran BPUM/BLT UMKM yang telah dilakukan pada tahun lalu diketahui sebesar Rp 1,2 juta per pelaku UMKM.
Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi Anda untuk mempersiapkan syarat-syarat sebelum mendaftar program BLT UMKM 2022. Berikut adalah syarat dan cara daftar BLT UMKM 2022.
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Daftar BLT UMKM 2022</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI)</li>
<li>Pemohon mempunyai Kartu Identitas Penduduk (KTP) atau e-KTP</li>
<li>Pemohon merupakan pelaku UMKM yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya</li>
<li>Pemohon tidak berstatus sebagai anggota Polri/TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, dan pegawai BUMD</li>
<li>Penerima tidak dalam kondisi menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan kredit usaha rakyat (KUR)</li>
<li>Para pelaku UMKM yang mempunyai KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Daftar BLT UMKM 2022</h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Siapkan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan</li>
<li style="text-align: justify;">Daftarkan diri ke pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) setempat untuk memperoleh surat rekomendasi</li>
<li style="text-align: justify;">Lampirkan dokumen berupa NIK, Nomor KK, nama lengkap, alamat tempat tinggal, dan identitas bidang usaha</li>
<li style="text-align: justify;">Selanjutnya, pihak Diskop UKM akan memproses dan memverifikasi permohonan yang telah diajukan</li>
<li style="text-align: justify;">Silakan pantau status penerimaan permohonan di laman <a href="https://eform.bri.co.id/bpum">https://eform.bri.co.id/bpum</a> dengan memasukkan NIK dan kode verifikasi</li>
</ul>

Pada bulan Oktober 2022, pemerintah kembali mencairkan BLT UMKM. Bantuan sosial (bansos) ini akan diberikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2022.

BLT UMKM Hadir Lagi Bulan Oktober 2022, Ini Dia Cara Daftarnya!

Pada dasarnya, Pemerintah memiliki peranan khusus dalam membantu menstabilkan segala harga dan ketersediaan dari bahan-bahan pokok di pasaran. Hal ini tentunya sebagai upaya pemerintah dalam mendukung dan membantu para pedangan/usaha kecil seperti UMKM bertahan dalam kegiatan usahanya ditengah-tengah kondisi yang kerap kali dipenuhi ketidakpastian.
Sejak diresmikannya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah, Hermawati Setyorinny selaku Ketua Umum dari Asosiasi IUMKM Indonesia atau disingkat AKUMANDIRI, mengatakan bahwa kenaikan pada harga BBM akan memberikan nasib buruk bagi para pelaku usaha UMKM. Dalam kondisi seperti inilah UMKM kembali terpuruk setelah beberapa tahun belakangan ini telah dihantui dengan pandemi Covid-19.
Kenaikan tidak hanya terjadi di BBM saya, sebelum-sebelumnya kenaikan telah terjadi pada harga elpiji non-subsidi, kenaikan daya tarif listrik, hingga kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan tersebut tentunya berdampak secara langsung pada ongkos produksi. Dengan adanya kenaikan, mau tidak mau para pelaku usaha UMKM akan menaikan harga jual produknya. Kendati demikian, itu bukanlah win-win solution, lantaran daya beli masyarakat akan menjadi turun. Kondisi seperti ini, ibarat makan buah simalakama, atau dalam artian apapun yang terjadi harus diterima dan tetap harus bertahan.
Situasi seperti ini mengharuskan para pelaku usaha UMKM memutar otak dengan segala solusi dan inovasi terhadap produk usahanya. Sebagai contoh, mulai dari mengganti bahan-bahan produksi semula dengan alternatif yang lebih murah, mengurangi kuantitas produksi pada barang tanpa mengesampingkan kualitas, atau solusi terakhir ialah hanya mengambil keuntungan yang sedikit.
Hermawati kembali mengatakan bahwa ditengah kondisi seperti ini UMKM terpaksa harus bertahan dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada, hingga akhirnya akan memberikan efek penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan. Dalam kondisi ini, UMKM tidak hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, pemerintah pun juga harus campur tangan sebagai pertanggung jawaban atas kenaikan harga BBM.
Sejauh ini, Pemerintah telah berupaya dengan program insentif BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai subsidi BBM kepada mereka yang terdampak. Besaran subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 150rb yang akan disalurkan selama 4 bulan atau jika diakumulasikan, penerima BLT akan mendapatkan sebesar Rp. 600rb. Program ini telah berlangsung dan akan disalurkan kepada 20,65 juta penerima dengan jumlah anggaran sebsar Rp. 12,4 triliun.
Meskipun demikian, pemerintah tetap harus menemukan kembali solusi-solusi terbaik lainnya bagi pelaku usaha mikro (UMKM) selain dari program BLT Subsidi BBM ini, yakni dengan membantu memudahkan ketersediaan barang atau bahan-bahan kebutuhan pokok hingga pada kestabilan harga.

Pada dasarnya, Pemerintah memiliki peranan khusus dalam membantu menstabilkan segala harga dan ketersediaan dari bahan-bahan pokok di pasaran. Hal ini tentunya sebagai upaya pemerintah dalam mendukung dan membantu para pedangan/usaha kecil seperti UMKM bertahan dalam kegiatan usahanya ditengah-tengah kondisi yang kerap kali dipenuhi ketidakpastian.

Nasib Pelaku Usaha UMKM di Tengah Kenaikan Harga BBM

Menteri BUMN Erick Thohir mengizinkan perusahaan pelat merah memberikan modal usaha kepada UMKM dengan bunga flat 3%. Hal ini tertutang dalam Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 mengenai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.
Sebagai informasi, istilah &ldquo;pelat merah&rdquo; lazim digunakan untuk penyebutan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebenarnya, sebutan &ldquo;pelat merah&rdquo; merujuk pada pelat nomor kendaraan bermotor dinas pemerintah yang memiliki warna dasar merah dengan tulisan putih.
Merujuk pada Pasal 12 ayat (2) bahwa BUMN dapat memberikan modal kerja dalam bentuk pinjaman. Besaran administrasinya adalah 3% per tahun dari saldo awal tahun.
BUMN juga dapat menetapkan suku bunga flat setara 3% per tahun dari saldo awal pinjaman pada awal tahun, atau dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.
Selain itu, BUMN dapat memberikan pinjaman dalam bentuk syariah dengan ketentuan, yaitu jika prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sesuai yang dimaksud pada ayat (2). Kemudian, jika prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% hingga maksimal 50% sesuai dengan perjanjian.
Adapun untuk besaran pinjaman yang berhak diberikan oleh BUMN paling banyak senilai Rp 250 juta. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1).
Lebih lanjut, BUMN juga berhak menambah pinjaman untuk membiayai kebutuhan usaha jangka pendek, dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun dengan jumlah maksimal yang dapat disalurkan senilai Rp 100 juta.

Menteri BUMN Erick Thohir mengizinkan perusahaan pelat merah memberikan modal usaha kepada UMKM dengan bunga flat 3%. Hal ini tertutang dalam Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 mengenai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Kabar Gembira! UMKM Dapat Pinjaman Modal Bunga Flat 3% Dari Menteri BUMN

Meski sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terlihat kecil dengan perputaran modal yang tidak terlalu besar. Namun, pada kenyataannya UMKM justru menjadi tulang punggung roda ekonomi Indonesia. Maka, sudah sewajarnya jika sektor ini harus memperoleh kepastian akses terhadap teknologi dan ekonomi digital.
Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi mengatakan, bahwa mayoritas bentuk usaha di Indonesia masih dalam bentuk UMKM. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika masyarakat terus berupaya mendorong berkelanjutan bagi pengembangan dan ketahanan UMKM, khsusunya dalam hal pengembangan teknologi, ekonomi digital, dan akses modal.
Fathan Subchi menjelaskan bahwa setelah 3 (tiga) tahun dilanda pandemi Covid-19 sektor UMKM sudah mulai bangkit kembali dari keterpurukan. Meskipun demikian, sektor ini masih menghadapi banyak tantangan nyata, mulai dari peningkatan kapasitas, akses teknologi, akses pasar global, akses modal, dan pendanaan alternatif, hingga integrasi mata rantai regional dan global.
Tantangan ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama, sehingga perlu ada kolaborasi dari para stakeholder agar UMKM benar-benar memperoleh dukungan keberlanjutan.
Adapun, situasi ini akan mungkin terjadi jika di awal pelaku UMKM didukung menggunakan berbagai aplikasi digital yang memudahkan transaksi dan komunikasi dengan stakeholder terkait.
Dengan demikian, Fathan Subchi beserta pihaknya terus mendorong para pengguna teknologi digital yang memiliki komitmen kuat ke sektor UMKM.

Meski sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terlihat kecil dengan perputaran modal yang tidak terlalu besar. Namun, pada kenyataannya UMKM justru menjadi tulang punggung roda ekonomi Indonesia. Maka, sudah sewajarnya jika sektor ini harus memperoleh kepastian akses terhadap teknologi dan ekonomi digital. 

Artikel Sobat Pajak