Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang enyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki daerah tersebut.
Pemerintah daerah harus berusaha mengoptimalkan sumber penerimaan daerah, dimana salah satunya berasal dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adanya pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah pun akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pajak.
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian BPHTB</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang kemudian BPHTB selanjutnya disebut Pajak.</li>
<li>Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.</li>
<li>Hak atas tanah dan/atau bangunan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Objek Pajak BPHTB:</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pemindahan hak karena:</li>
<li>Jual beli</li>
<li>Tukar-menukar</li>
<li>Hibah</li>
<li>Hibah wasiat</li>
<li>Waris</li>
<li>Pemasukan dalam perseroan</li>
<li>Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan</li>
<li>Penunjukan pembeli dalam lelang</li>
<li>Pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap</li>
<li>Penggabungan usaha</li>
<li>Peleburan usaha</li>
<li>Pemekaran usaha</li>
<li>Hadiah</li>
<li>Pemberian hak baru karena:</li>
<li>Kelanjutan pelepasan hak</li>
<li>Di luar pelepasan hak</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Bukan Objek Pajak BPHTB:</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Perwakilan diplomatik, konsulat</li>
<li>Negara, (penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum).</li>
<li>Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut.</li>
<li>Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lainnya tanpa adanya perubahan nama.</li>
<li>Orang pribadi atau badan karena wakaf.</li>
<li>Orang pribadi/badan untuk kepentingan ibadah.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Subjek dan Wajib Pajak</h2>
Subjek pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Pengenaan Pajak</h2>
Yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang ditentukan sebesar:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Harga transaksi, dalam hal: jual beli.</li>
<li>Nilai pasar objek pajak, seperti:</li>
<li>Tukar-menukar</li>
<li>Hibah</li>
<li>Hibah wasiat</li>
<li>Waris</li>
<li>Pemasukan dalam perseroan</li>
<li>Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak</li>
<li>Peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap</li>
<li>Pemberian hak baru atas tanah (sebagai kelanjutan pelepasan hak)</li>
<li>Pemberian hak baru atas tanah (diluar dari pelepasan hak)</li>
<li>Penggabungan usaha</li>
<li>Pemekaran usaha</li>
<li>Hadiah</li>
<li>Peleburan usaha</li>
<li>Harga transaksi dalam Risalah Lelang dalam hal terdapat penunjukkan pembeli dalam lelang.</li>
<li>Nilai Jual Objek Pajak PBB, apabila besarnya NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB.</li>
</ol>
Contoh:
Nyonya Amira membeli tanah dan bangunan dengan NPOP (harga transaksi) Rp 100.000.000. NJOP PBB Rp 120.000.000, maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp120.000.000.
<h2 style="text-align: justify;">Ilustrasi Penghitungan BPHTB</h2>
Nyonya Sintya membeli tanah dan bangunan dengan NPOP Rp70.000.000. Sedangkan NPOPTKP yang berlaku di Kabupaten tersebut Rp60.000.000 dan tarif pajaknya 5%.
Nilai Perolehan Objek Pajak&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp70.000.000
Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp 60.000.000
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp10.000.000
BPHTB Terutang&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Rp 10.000.000 x 5%)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 500.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Nah, itu dia informasi terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang enyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki daerah tersebut.

Yuk! Cari Tahu Apa Itu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Menurut data dari The Economist Intelligence Unit, Indonesia menjadi negara penghasil sampah makanan (food waste) nomor dua terbesar di dunia. Setidaknya ada 23-48 juta ton sampah makanan sisa yang terbuang setiap tahunnya.
Limbah makanan tergolong sebagai jenis limbah yang tidak begitu membahayakan. Meski tidak berbahaya, jumlah limbah yang dihasilkan sangatlah besar. Pembusukan limbah makanan juga berpotensi mencemari lingkungan hingga membahayakan setiap makhluk di sekitarnya.
Banyak aktivis sosial, lingkungan, dan terutama pebisnis restoran yang menilai bahwa hal ini adalah isu yang penting. Terlebih lagi untuk para pebisnis restoran, menghindari adanya penumpukan sisa makanan adalah salah satu cara yang mampu meningkatkan laba mereka.
<h2 style="text-align: justify;">Tips dalam Mengurangi Limbah Makanan bagi Pengusaha</h2>
<h3 style="text-align: justify;">1. Simpan Makanan di Tempat yang Sesuai agar Memperpanjang Masa Pakai dari suatu Makanan</h3>
Restoran yang baik mempunyai manajemen persediaan yang baik. Oleh karena itu, usahakan untuk menyimpan bahan makanan di tempat yang sesuai. Contohnya, buah dan sayur-sayuran disimpan di kulkas agar tetap segar. Kemudian, daging atau makanan beku yang disimpan di masukkan ke dalam freezer.
Penyimpanan yang dilakukan kurang tepat dapat menyebabkan penurunan kualitas bahan makanan, bahkan makanan yang dibekukan dalam kurun waktu yang lama pun dapat mengalami penurunan kualitas jika tidak disimpan secara tepat.
Perlu diingat, perhatikan juga tanggal kadaluarsa dari setiap kemasan produk bahan baku yang Sobat sudah beli.
<h3 style="text-align: justify;">2. Melakukan Audit Limbah</h3>
Audit limbah adalah cara untuk mengetahui jumlah dan jenis makanan yang berakhir menjadi sampah makanan. Tentu tanpa adanya audit limbah ini, Sobat tidak bisa mengetahui jumlah makanan yang berakhir menjadi sampah makanan.
Pilah semua sampah kertas, plastik, buah dan sayuran, serta jenis-jenis daging. Jika semua sudah dipilah, timbang dan catat beratnya. Kemudian, jumlahkan hasilnya setiap kali Sobat mengumpulkan sampah. Dari sana, Sobat akan mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan oleh bisnis restoran Sobat dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dan bisa mencari tau solusi yang terbaik untuk mengurangi sampah tersebut.
<h3 style="text-align: justify;">3. Melatih Staf untuk Mengurangi Limbah Makanan</h3>
Berilah pelatihan kepada staf Sobat terkait cara untuk mengatasi dan mengurangi sampah makanan. Staf restoran yang bertugas, harus diberi pelatihan agar bisa menangani limbah makanan dengan baik, karena mereka adalah sumber daya yang sangat penting agar bisa mengurangi sampah makanan.
<h3 style="text-align: justify;">4. Memberikan Pelanggan Promo</h3>
Salah satu cara yang paling ampuh dalam mengurangi sampah makanan adalah dengan memberikan program promo. Misalkan, jika minggu ini Sobat terlalu banyak memesan sapi dan jarang ada pengunjung yang membelinya, maka Sobat bisa membuat promo atau potongan harga terhadap menu yang diolah menggunakan daging sapi yang belum terjual.
Sobat juga perlu memberikan menu yang unik untuk para pelanggan, karena menu menjadi pondasi yang penting dalam menjalankan bisnis restoran.
<h3 style="text-align: justify;">5. Melakukan Inventaris Bahan Baku</h3>
Semakin banyak jenis makanan yang dijual dalam suatu restoran, tentunya semakin banyak bahan baku yang perlu dipersiapkan. Oleh karena itu, Sobat bisa memanfaatkan aplikasi manajemen inventaris persediaan yang bisa membantu Sobat dalam memonitoring persediaan bahan baku yang Sobat miliki.
Fitur ini juga mampu melacak stok barang dan makanan Sobat. Sistem ini dapat membantu Sobat untuk mencari tahu berbagai menu favorit dan menu yang kurang disukai oleh pelanggan. Sehingga, Sobat bisa lebih mudah dalam membuat perkiraan terkait produk bahan makanan apa yang harus Sobat sediakan ulang di periode selanjutnya.
Fitur ini dapat Sobat temukan dalam aplikasi Sobat POS. Melalui Aplikasi Sobat POS, Sobat bisa melakukan inventaris kebutuhan bahan baku dengan lebih mudah dan terorganisir, sehingga dapat mengurangi sampah makanan yang dihasilkan.
Itulah beberapa tips dalam mengurangi sampah makanan yang dihasilkan bisnis makanan. Perlu diingat, setiap kali ada bahan makanan yang terbuang, maka seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu hidangan juga akan terbuang secara sia-sia.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Menurut data dari The Economist Intelligence Unit, Indonesia menjadi negara penghasil sampah makanan (food waste) nomor dua terbesar di dunia. Setidaknya ada 23-48 juta ton sampah makanan sisa yang terbuang setiap tahunnya.

Tips Mengurangi Sampah Makanan bagi Pengusaha Kuliner

<h2 style="text-align: justify;">RENCANA USAHA</h2>
"Rencana usaha yang baik akan membuat pelaku usaha tetap fokus untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan dan masalah di tengah perubahan lingkungan dan kondisi usaha."
Selain kerja keras dan semangat yang tak pernah padam, sebuah usaha juga harus dibangun dengan perencanaan yang baik. Rencana sebuah usaha merupakan rancangan mengenai segala hal yang relevan terkait dengan pendirian, pengelolaan, manajemen sumber daya manusia (SDM), produksi, pemasaran, dan keuangan. Rencana usaha digunakan sebagai pedoman bagi pihak internal pelaku usaha, ataupun sebagai alat untuk meyakinkan para pemberi dana terhadap model usaha yang dijalankan.
Merancang perencanaan secara menyeluruh dapat me- nolong pelaku usaha memperkuat ide usaha dan fokus ter- hadap hal-hal spesifik. Pelaku usaha dapat mengidentifikasi masalah-masalah potensial sebelum terjadi. Sejalan dengan riset pasar, seharusnya rencana usaha juga membantu meya- kinkan bahwa ide usaha menjadi jelas, serta dapat dikerja- kan sebelum pelaku usaha menginvestasikan terlalu banyak waktu dan dana. Memiliki sebuah rencana usaha yang baik dan meyakinkan sangatlah penting jika pelaku usaha ingin mencari pendanaan atau pinjaman.
Rencana usaha dapat memuluskan pelaksanaan ide usaha secara konkret melalui tahapan-tahapan yang jelas, serta memetakan setiap aspek dari usaha ke depan yang diperlukan berdasarkan pengamatan terbaik. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk mengamankan kebutuhan data dan informasi sebagai referensi yang diperlukan pada masa mendatang, khususnya ketika harus melakukan penyesuaian atau perbaikan langkah selanjutnya.
Terlepas usaha baru atau sudah berjalan, tetap saja setiap usaha memerlukan perencanaan yang baik untuk menerangkan ide usaha dalam mencapai tujuan, mengukur kinerja, memonitor kemajuan, dan membuat rencana masa depan.
Untuk usaha baru, rencana usaha diperlukan dalam menilai setiap aspek usaha dan menunjukkan bagaimana usaha tersebut akan berjalan secara baik. Apabila usaha baru melibatkan lebih dari satu orang, rencana usaha akan memberikan persepsi yang sama mengenai usaha yang akan dilakukan.
Sedangkan, untuk usaha yang sudah mapan, rencana usaha akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman usaha tersebut. Bagaimana memanfaatkan kekuatan dan peluang, mengatasi dan mengurangi risiko dari kelemahan, atau ancaman akan terlihat dalam rancangan yang ada dalam rencana usaha.
Sementara itu, apabila sebuah usaha yang sedang berjalan memerlukan tambahan dana, rencana usaha harus memuat informasi kelayakan usaha yang ditinjau dari segi kemampuan keuangan, risiko, dan timbal hasil untuk melunasi pinjaman.
Berikut merupakan beberapa hal penting yang layak direnungkan sebelum rencana usaha dibuat secara tertulis:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Apa saja tindakan yang membuat usaha lebih baik dibandingkan pesaing?</li>
<li>Apa kunci sukses dari usaha dan bagaimana posisinya di pasar akan diperkuat?</li>
<li>Apa visi, misi, dan tujuan keseluruhan usaha?</li>
<li>Apa lima sampai enam tujuan utama yang membuat perbedaan signifikan usaha dibandingkan dengan pesaing?</li>
<li>Apa yang ingin dicapai dari usaha dalam hal: Penghasilan dan keuntungan (penjualan lebih ba- nyak dan margin keuntungan lebih baik)? Konsumen (konsumen baru dan tingkat kepuasan konsumen yang lebih tinggi)? Produk (menyempurnakan produk saat ini, meluncurkan produk-produk baru lainnya)? SDM (merekrut tenaga kerja baru, mengembangkan keahlian baru)?</li>
<li>Apa target-target kuantitatif yang ingin dicapai mengenai penghasilan, konsumen, produk, dan SDM?</li>
<li>Bagaimana target-target kuantitatif tersebut akan dicapai?</li>
<li>Apa saja rencana tindakan untuk mencapai keberhasilan secara bertahap?</li>
<li>Apa saja aspek utama dari usaha yang harus dipertimbangkan?</li>
</ol>
Nah, itu merupakan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam proses membuat rencana usaha.
<h2 style="text-align: justify;">MANFAAT RENCANA USAHA</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Tetap berada pada strategi yang telah ditetapkan.</li>
</ol>
Adanya rutinitas dan gangguan sehari-hari menyebabkan pelaku usaha tidak mudah untuk bertahan pada yang telah ditetapkan. Rencana usaha memungkinkan pelaku usaha melihat kembali strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang telah dibuat.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Tujuan usaha menjadi lebih jelas.</li>
</ol>
Tujuan Rencana usaha mendefinisikan dan mengelola usaha secara terukur, seperti jumlah konsumen, jumlah penjualan, margin keuntungan, dan peluncuran produk jasa baru.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Proyeksi usaha menjadi lebih baik.</li>
</ol>
Rencana usaha membantu memperbaiki proyeksi berbagai hal, seperti potensi pasar, penjualan, biaya bahan baku dan pendukung, biaya pemasaran, biaya tenag kerja, dan lain-lain.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Prioritas menjadi lebih masuk akal.</li>
</ol>
Di samping strategi usaha, rencana usaha membantu membuat prioritas usaha lebih jelas, seperti memprioritaskan pertumbuhan untuk kesehatan keuangan dan manajemen, atau efisiensi biaya.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Memahami saling ketergantungan.</li>
</ol>
Rencana usaha membantu melacak apa saja yang dilakukan dan bagaimana mengurutkannya sambil mempertimbangkan saling ketergantungan dari hal-hal yang perlu dilakukan.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Membuat usaha tetap pada jalur sesuai tahapan.</li>
</ol>
Rencana usaha dapat melacak tanggal, tenggat waktu, lokasi, serta sumber daya yang digunakan.
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>Pendelegasian menjadi lebih baik.</li>
</ol>
Rencana usaha adalah tempat ideal untuk mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk pekerjaan tertentu.
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li>Mengelola anggota tim dan melacak hasilnya menjadi lebih mudah.</li>
</ol>
Rencana usaha membantu pemilik usaha untuk memberikan tugas yang jelas serta mengarahkan anggota tim agar memiliki visi misi yang sama, menindaklanjuti perbedaan antara ekspektasi dan hasil yang didapatkan, serta melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu.
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li>Merencanakan dan mengelola arus kas menjadi lebih baik.</li>
</ol>
Rencana usaha merupakan cara tepat menyatukan perkiraan penjualan, biaya, pengeluaran, aset yang perlu dibeli, dan utang yang harus dibayar.
<ol style="text-align: justify;" start="10">
<li>Menjaga usaha dari kegagalan melalui koreksi tertentu.</li>
</ol>
Rencana usaha memberi cara proaktif dalam mengoreksi usaha yang mulai tidak sesuai dengan rencana awal.
Nah, itu dia beberapa tips terkait perencanaan usaha, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Rencana usaha yang baik akan membuat pelaku usaha tetap fokus untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan dan masalah di tengah perubahan lingkungan dan kondisi usaha.

Seberapa Penting Sih, Perencanaan Usaha?

Dalam dunia bisnis, terdapat tiga jenis usaha berbeda yang mempunyai perbedaan dalam bentuk akuntansi dari pencatatan keuangannya. Tiga jenis usaha yang mempengaruhi pencatatan akuntansi tersebut adalah perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur.
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan Akuntansi</h2>
Implementasi akuntansi di tiap jenis perusahaan ini berbeda agar bisa mengakomodir segala pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bisnis. Berikut penjelasan dari setiap jenis usaha dan bagaimana implementasi akuntansinya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan Dagang</li>
</ul>
Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang menjual produk/barang persediaan kepada konsumen. Perusahaan Dagang tidak memproduksi sendiri barangnya, melainkan mengambil atau membeli produk/barang persediaan dari supplier dalam bentuk bahan yang sudah jadi. Perusahaan Dagang bertujuan untuk menjual kembali produk/barang yang telah diambil dari supplier tanpa mengubah bentuk asal dan mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang dilakukan.
Berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan manufaktur:
<ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;">
<li>Terdapat Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga untuk menentukan harga pokok barang dapat dilakukan dengan mudah</li>
<li>Terdapat stok persediaan barang jadi</li>
<li>Pada perusahaan dagang, laporan HPP tidak dipergunakan dan tidak terdapat biaya akuntansi di dalamnya</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan Jasa</li>
</ul>
Perusahaan Jasa merupakan perusahaan yang tidak memproduksi dan menghasilkan barang atau suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan jenis ini tidak mempunyai persediaan barang apapun untuk dijual kepada konsumen. Perusahaan jasa menjual produk yang bersifat tidak berwujud, berbeda halnya dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur atau dapat dikatakan penjualan dalam bentuk jasa atau layanan yang diberikan dari perusahaan itu sendiri.
Berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan manufaktur:
<ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;">
<li>Tidak perlu menentukan harga pokok barang dan tidak perlu membuat laporan mengenai harga pokok produksi sehingga tidak ada biaya akuntansi di dalamnya</li>
<li>Tidak terdapat persediaan barang apapun karena yang dijual berupa jasa</li>
<li>Pembelian yang terjadi akan langsung dimasukkan ke dalam akun peralatan atau akun perlengkapan</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan Manufaktur</li>
</ul>
Perusahaan Manufaktur atau yang biasa disebut pabrik merupakan perusahaan yang memproduksi bahan baku mentah dan mengolahnya menjadi barang/produk setengah jadi ataupun menjadi barang/produk jadi untuk kemudian dijual kepada konsumen. Jadi, barang yang diproses dari bahan baku mentah menjadi barang jadi dapat dikatakan sebagai barang/produk persediaan pada perusahaan manufaktur tersebut.
Perusahaan manufaktur sendiri mengolah bahan mentah hingga menjadi produk jadi tidak hanya untuk perusahaannya sendiri, karena terkadang perusahaan manufaktur mengolah bahan baku untuk diberikan kepada perusahaan lain. Perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menghasilkan barang/produk jadi yang memiliki kualitas dan nilai jual yang tinggi, sehingga dapat diperoleh keuntungan berbisnis.
Berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan manufaktur:
<ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;">
<li>Terdapat Harga Pokok Produksi (HPP) dan untuk menentukan harga pokok dilalui dengan beberapa tahapan perhitungan</li>
<li>Terdapat persediaan bahan baku/mentah dan persediaan bahan pembantu dalam proses produksi</li>
<li>Dalam perusahaan manufaktur, harus membuat laporan harga pokok produksi dan terdapat biaya akuntansi di dalamnya</li>
</ul>
Jika terdapat dua jenis perusahaan dalam satu manajemen seperti perusahaan jasa dan perusahaan dagang, misalnya usaha bengkel yang juga menjual sparepart kendaraan, maka perhitungan biaya dapat dilakukan dengan menggabungkan total biaya pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, kemudian lakukan perhitungan harga pokok penjualan. Hasil perhitungan pada perusahaan jasa dipisahkan sehingga terdiri dari dua penghasilan, yaitu penghasilan dari jasa dan penghasilan dari penjualan barang.
Nah, itu dia informasi terkait perbedaan penerapan akuntansi dalam perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Dalam dunia bisnis, terdapat tiga jenis usaha berbeda yang mempunyai perbedaan dalam bentuk akuntansi dari pencatatan keuangannya. Tiga jenis usaha yang mempengaruhi pencatatan akuntansi tersebut adalah perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur.

Mengetahui Perbedaan Akuntansi Perusahaan Dagang, Jasa, dan Manufaktur

<h2 style="text-align: justify;">Definisi e-Faktur</h2>
e-Faktur merupakan aplikasi sistem elektronik yang telah disediakan dan/atau ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan/atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang ditunjuk oleh DJP untuk membuat faktur pajak. Pengguna aplikasi e-faktur biasanya merupakan Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban dan Saat Pembuatan Faktur Pajak</h2>
Saat apakah Faktur Pajak wajib dibuat oleh PKP? Faktur pajak dibuat oleh PKP setiap:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penyerahan BKP.</li>
<li>Penyerahan JKP.</li>
<li>Ekspor BKP berwujud.</li>
<li>Ekspor BKP tidak berwujud.</li>
<li>Ekspor JKP.</li>
</ul>
Faktur Pajak harus dibuat ketika :
<ul style="text-align: justify;">
<li>Ketika penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.</li>
<li>Ketika penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum saat penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut.</li>
<li>Ketika penerimaan pembayaran dari termin ketika penyerahan sebagian dari tahap pekerjaan.</li>
<li>Ketika ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP.</li>
<li>Ketika hal lain sesuai dengan peraturan PMK yang berlaku.</li>
</ul>
Faktur Pajak Gabungan
Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak yang dibuat berdasarkan lebih dari sekali transaksi dalam satu bulan dengan PKP yang sama dalam satu bulan kalender. Serta harus dibuat paling lama pada akhir bulan dari penyerahan BKP dan/atau JKP.
Pembayaran yang dilakukan, baik sebagian maupun seluruhnya sebelum dari penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan. Faktur Pajak Gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan dari penyerahan BKP dan/atau JKP.
Dalam melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, PKP wajib untuk membuat Faktur Pajak dengan menggunakan lebih dari satu kode transaksi, serta PKP dapat membuat Faktur Pajak Gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap-tiap kode transaksi.
Pengecualian dari Faktur Pajak Gabungan, yaitu tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnbM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyerahan dari BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari Kawasan tertentu.
<h2 style="line-height: 1.4; text-align: justify;">Keterangan dalam Faktur Pajak</h2>
Hal yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak dalam penyerahan BKP dan/atau JKP, yaitu sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Nama, alamat, serta NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP.</li>
<li style="line-height: 1.3;">Identitas dari pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Nama, alamat, serta NPWP bagi Wajib Pajak (WP) dalam negeri badan dan instansi pemerintah.</li>
<li>Nama, alamat, serta NPWP atau NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan peraturan perunang-undangan.</li>
<li>Nama, alamat, serta nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 UU PPh.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="line-height: 1.4;">Jenis barang atau jasa beserta dengan jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.</li>
<li>PPN yang dipungut.</li>
<li>PPnBM yang dipungut.</li>
<li>Kode, nomor seri, serta tanggal pembuatan dari Faktur Pajak.</li>
<li>Nama serta tanda tangan pihak yang berhak dalam menandatangani Faktur Pajak tersebut.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Kode Transaksi Faktur Pajak</h2>
01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP untuk PPN dan/atau PPnBM yang dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
02&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP yang diperuntukkan kepada pemungut PPN suatu instansi pemerintah yang PPN dan/atau PPnBM-nya yang dipungut oleh suatu instansi pemerintah.
03&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP yang diperuntukkan kepada pemungut PPN lainnya (selain dari instansi pemerintah) yang PPN dan/atau PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya.
04&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP yang DPP-nya menggunakan suatu nilai lain cfm. Berdasarkan pasal 8A ayat (1) UU PPN yang suatu PPN dan/atau PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang telah melakukan penyerahan suatu BKP dan/atau JKP.
05&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP yang suatu PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sesuai dengan Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh suatu PKP yang telah melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
06&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan lainnya yang PPN dan/atau PPnBM-nya dipungut oleh suatu PKP yang melakukan penyerahan dari BKP dan/atau JKP dengan menggunakan tarif selain dari Pasal 7 ayat (1) UU PPN, serta penyerahan BKP kepada turis.
07&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP yang suatu PPN dan/atau PPnBM-nya mendapatkan fasiistas yang tidak dipungut ataupun ditanggung pemerintah.
08 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP dan/atau JKP bagi yang mendapatkan fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan/atau PPnBM.
09&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyerahan BKP berupa suatu aktiva yang sesuai dengan tujuan semula yang tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Sesuai dengan Pasal 16D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh suatu PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
Batas waktu dari upload e-Faktur, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-Faktur.
Nah, itu dia informasi terkait Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

e-Faktur merupakan aplikasi sistem elektronik yang telah disediakan dan/atau ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan/atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang ditunjuk oleh DJP untuk membuat faktur pajak. Pengguna aplikasi e-faktur biasanya merupakan Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sobat Belajar: e-Faktur Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa meskipun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut, tetapi bantuan sosial (bansos) akan tetap dilanjutkan.
"Perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023," kata Presiden Jokowi melalui konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (30/12/2022).
<h2 style="text-align: justify;">Bentuk Bansos</h2>
Jokowi juga mengatakan bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, sejumlah insentif seperti insentif pajak akan tetap diterapkan.
"Bantuan vitamin dan obat tersedia di faskes yang ditunjuk. Insentif pajak juga terus dilanjutkan," katanya.
<h2 style="text-align: justify;">PPKM Dicabut</h2>
Sebelumnya, Jokowi juga menjelaskan alasan kebijakan PPKM dicabut oleh Pemerintah lantaran Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan Pandemi Covid-19 dengan baik selama 11 bulan terakhir. Bahkan, disebutnya Tanah Air sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya melalui kebijakan gas dan rem mobilitas masyarakat tersebut yang diyakininya menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian.
Jokowi mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka-angka penanganan pandemi. Dia menyebut jumlah kasus covid-19 di Indonesia kian menurun.
Selain itu, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 juga tinggi. Hal itu disimpulkan dari survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan.
"Saya minta seluruh masyarakat komponen bangsa hati hati dan waspada. Masyarakat harus tingkatkan kesadaran kewaspadaan menghadapi risiko covid. Pemakaian masker di keramaian harus tetap dilakukan," ungkapnya.
Nah, itu dia sekilas berita terkait bantuan bansos saat sudah berakhirnya PPKM, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa meskipun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut, tetapi bantuan sosial (bansos) akan tetap dilanjutkan.

Jokowi Pastikan Bansos Tetap Berjalan Walau PPKM Sudah Berakhir

Musim hujan saat ini sering terjadi di beberapa wilayah. Curah hujan yang tinggi kerap kali menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilakukan, namun tidak sedikit juga kegiatan yang dapat dilakukan saat hujan, seperti irigasi, dan sejenisnya.
Hujan merupakan suatu berkat dari Tuhan yang tidak boleh kita sesalkan. Banyak hal yang harus disyukuri dan banyak hal juga yang dapat dilakukan ketika musim hujan tiba. Semua hal yang terjadi tentunya memiliki dampak positif dan negatifnya.
Namun adakah ide usaha yang menjanjikan di musim hujan?
Ada tentunya. Musim hujan tidak menjadi penghalang bagi kalian untuk membuka suatu usaha
<h2 style="text-align: justify;">Ide Usaha di Musim Hujan</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pakaian Hangat</h3>
</li>
</ol>
Musim hujan tentunya akan berdampak pada cuaca yang dingin. Melakukan kegiatan dengan kondisi yang kedinginan, tentunya akan tidak nyaman bukan? Namun, jangan jadikan alasan tersebut untuk tidak produktif ya Sobat.
Dengan kondisi yang dingin di musim hujan, tentunya membutuhkan pakaian yang hangat, sehingga terdapat peluang bagi Sobat untuk membuka usaha pakaian hangat di musim hujan ini loh. Menjual pakaian hangat tidak harus dengan membuka toko, Sobat bisa memanfaatkan e-commerce sebagai tempat kamu untuk membuka usaha.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Jas Hujan dan Payung</h3>
</li>
</ol>
Musim hujan yang tidak menentu mengharuskan&nbsp; Sobat untuk siap sedia selalu, contohnya yaitu menyediakan jas hujan di motor dan membawa payung ketika bepergian.
Berkendara di musim hujan, tentunya membutuhkan jas hujan agar pakaian terhindar dari basah dan badan tidak dingin, sehingga di musim hujan ini jas hujan menjadi salah satu barang yang banyak dicari oleh masyarakat. Sedangkan payung adalah salah satu barang yang perlu dibawa ketika musim hujan, baik bagi pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor ataupun mobil.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Minuman Hangat</h3>
</li>
</ol>
Menghangatkan tenggorokan akibat musim hujan yang dingin, tentunya minuman hangat adalah hal yang akan dicari oleh masyarakat. Seperti misalnya teh, kopi, wedang jahe, wedang ronde, dan jenis minuman hangat lainnya.
Dengan menghadirkan usaha ini di musim hujan juga menjadi sebuah peluang bagi Sobat para calon wirausahawan. Sama seperti poin pertama, bahwa tidak harus dengan membuka toko, karena minuman hangat tidak harus yang langsung dibuat ditempat penjual, contohnya seperti minuman hangat berbentuk kemasan, sehingga dapat dijadikan stok penghangat tenggorokan bagi para peminatnya.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Makanan Berkuah</h3>
</li>
</ol>
Selain minuman hangat, tentunya ada makanan yang membuat tenggorokan Sobat merasa hangat. Contohnya adalah makanan berkuah yang digemari masyarakat ketika hujan adalah mie instan, soto, rawon,seblak, gulai. Perpaduan dengan dinginnya hujan akan membuat para masyarakat ingin menikmatinya.
Namun, yang harus diperhatikan juga adalah rasa dari makanan yang dijual, tidak hanya status berkuah, namun cita rasa juga perlu diperhatikan, agar dapat membuat para masyakarat juga menikmatinya.
Berjualan makanan berkuah juga bisa dilakukan di rumah, toko, ataupun menjual secara online. Serta, tentukan target pasar dan promosikan dengan baik juga ya Sobat .
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Gorengan</h3>
</li>
</ol>
Siapa yang tidak minat dengan makanan yang satu ini? Bahkan, gorengan merupakan salah satu makanan yang memiliki banyak penggemar loh.
Menjual gorengan di musim hujan, tentunya akan menjadi sebuah peluang, gorengan yang dijual juga sebaiknya gorengan yang fresh dan baru digoreng pada hari itu juga, sehingga akan menambah rasa nikmat dari gorengan tersebut.
Gorengan tidak hanya dijadikan sebagai camilan, gorengan juga dapat dijadikan sebagai tambahan ketika makan makanan yang berkuah.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Jasa Laundry</h3>
</li>
</ol>
Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan pakaian yang membludak karena tidak ada sinar matahari untuk menjemur. Sedangkan, jasa laundry tentunya menyediakan mesin cuci hingga mesin untuk pengering, sehingga tidak perlu untuk menunggu sinar matahari.
Sehingga, ketika musim hujan banyak yang membawa pakaiannya ke laundry daripada harus menunggu sinar matahari dan pakaian yang akan terus menumpuk. Namun, yang perlu diperhatikan dalam membuka jasa laundry adalah modal yang cukup besar karena harus membeli mesin cuci, mesin pengering, setrika, serta alat penunjang lainnya.
Nah, itu dia beberapa ide yang dapat menjadi referensi para Sobat untuk membuka usaha di musim hujan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>

Musim hujan saat ini sering terjadi di beberapa wilayah. Curah hujan yang tinggi kerap kali menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilakukan, namun tidak sedikit juga kegiatan yang dapat dilakukan saat hujan, seperti irigasi, dan sejenisnya.

Ide Usaha Di Musim Hujan

Pada dasarnya, tunjangan adalah komponen di luar pendapatan utama atau gaji. Selain itu, pemberiannya juga dianggap sebagai hak karyawan dan kewajiban bagi perusahaan. Tunjangan bisa diartikan sebagai tambahan gaji yang diberikan kepada karyawan diluar gaji pokok. Pada prinsipnya tunjangan merupakan hak dari setiap karyawan sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dilakukannya.
Tunjangan tidak hanya sebatas berbentuk uang saja namun juga bisa berbentuk program-program yang menguntungkan karyawan. Berbagai detail di dalamnya, baik berupa nominal maupun jenisnya, biasanya akan dituliskan pada slip gaji atau laporan penghasilan dari lembaga pemberi kerja atau perusahaan.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Tunjangan</h2>
Pembagian jenis tunjangan ini berdasarkan pada Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) nomor 7 yang diterbitkan pada tahun 1990 yang lalu. Secara garis besar tunjangan dibagi menjadi 2 jenis yaitu: tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Tunjangan Tetap</h3>
</li>
</ul>
Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara rutin atau berkala oleh perusahaan kepada karyawan. Karyawan tetap menerima tunjangan dalam nominal yang sama, tanpa ada pengaruh faktor lain seperti kehadiran, kehadiran, kinerja maupun prestasi.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Tunjangan Tidak Tetap</h3>
</li>
</ul>
Tunjangan tidak tetap adalah pemberian upah kerja baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pekerja dan keluarganya. Jumlahnya dipengaruhi oleh perhitungan yang sifatnya per jam, harian, atau sesuai kesepakatan. Contohnya adalah tunjangan transportasi dan tunjangan makan. Kedua tunjangan tersebut biasanya diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pekerja.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis - Jenis Tunjangan Karyawan</h2>
Seperti yang telah disebutkan, perusahaan memberikan kompensasi ini kepada karyawan dengan kondisi dan ketentuan tertentu, seperti tunjangan jabatan, pendidikan, kinerja, tetap tidak tetap, dan lain-lain.
Berikut adalah contoh jenis-jenis tunjangan yang diberikan kepada karyawan:
<h3 style="text-align: justify;">1. Tunjangan Umum</h3>
Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan.
Dengan kata lain, dapat dikatakan sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja karyawan secara umum.
<h3 style="text-align: justify;">2. Biaya Insentif Jabatan</h3>
Tunjangan jabatan adalah benefit tambahan yang diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan di suatu perusahaan.
Hal itu dikarenakan karyawan yang memiliki jabatan memikul tanggung jawab yang lebih besar dari karyawan biasa.
<h3 style="text-align: justify;">3. Tunjangan Keluarga</h3>
Tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang sudah berkeluarga.
Contohnya, Tunjangan Istri (diberikan apabila istri dari&nbsp; karyawan tidak memiliki pekerjaan) dan Tunjangan Anak (diberikan kepada anak karyawan yang berusia kurang dari 21 tahun dan belum bekerja).
<h3 style="text-align: justify;">4. Tunjangan Kesehatan</h3>
Bisa dikatakan tunjangan kesehatan paling sering diberikan oleh perusahaan, salah satunya melalui BPJS. Tunjangan ini diberikan dari perusahaan untuk karyawannya dalam kaitannya dengan kesehatan mereka. Tunjangan diberikan untuk menunjang kesehatan para pekerja agar produktivitasnya terjaga. Bentuk tunjangan kesehatan misalnya pembiayaan untuk check-up berkala oleh karyawan agar kondisi kesehatan tetap terjaga sehingga bisa bekerja dengan baik.
<h3 style="text-align: justify;">5. Tunjangan Pensiun</h3>
Tunjangan yang dapat disebut tabungan masa tua ini merupakan contoh tunjangan dan kompensasi yang diberikan dengan maksud menyejahterakan karyawan saat memasuki usia pensiun agar dapat bertahan hidup meski sudah tidak memiliki penghasilan lagi.
<h3 style="text-align: justify;">6. Tunjangan Hari Raya (THR)</h3>
Tunjangan yang paling dikenal oleh masyarakat termasuk mereka yang tidak bekerja yaitu Tunjangan Hari Raya atau THR. Pada umumnya THR diberikan kepada karyawan ketika menjelang Hari Raya. Tujuan dari pemberian THR adalah untuk memberikan kesejahteraan dan bekal pada karyawan agar bisa membeli kebutuhan dalam rangka merayakan hari raya.
<h3 style="text-align: justify;">7. Tunjangan Makan Siang</h3>
Beberapa perusahaan juga memberikan tunjangan makan siang kepada para karyawannya. Tunjangan ini termasuk jenis tunjangan tidak tetap yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pada kehadirannya atau absensi. Karyawan hanya akan menerima tunjangan makan siang bila hadir di kantor pada hari itu. Karyawan yang tidak masuk tidak akan mendapatkan tunjangan ini. Tunjangan makan siang biasa disebut sebagai uang makan walaupun bentuknya bisa saja diberikan berupa makan siang bukan uang.
<h3 style="text-align: justify;">8. Tunjangan Transportasi</h3>
Benefit terkait transportasi juga diberikan berdasarkan absensi kehadiran setiap pegawai dengan tujuan untuk mempermudah pegawai menjangkau lokasi kerja. Tidak selalu berupa uang, namun benefit ini biasanya dapat berupa uang transportasi atau layanan antar-jemput karyawan.
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan Gaji dengan Tunjangan</h2>
Perbedaan gaji dan tunjangan adalah hal umum yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap karyawan. Dilihat dari maknanya saja, keduanya memiliki bentuk serta tujuan berbeda. Gaji merupakan upaya balas jasa atau sebagai bentuk penghargaan dari perusahaan atas kinerja dari para pekerjanya. Sedangkan, tunjangan adalah fasilitas yang diberikan oleh instansi baik berupa uang maupun barang, guna membantu karyawannya dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Adapun, gaji merupakan sesuatu yang pokok dan wajib diberikan oleh perusahaan pada para pekerja rutin setiap bulannya. Sebaliknya, tunjangan adalah dana diluar gaji pokok, pembuatannya pun tidak selalu rutin, beberapa bersifat insidental atau hanya pada waktu tertentu.
Nah, itu dia informasi seputar perbedaan antara &ldquo;Tunjangan&rdquo; dan &ldquo;Gaji&rdquo;, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>&nbsp;

Pada dasarnya, tunjangan adalah komponen di luar pendapatan utama atau gaji. Selain itu, pemberiannya juga dianggap sebagai hak karyawan dan kewajiban bagi perusahaan. Tunjangan bisa diartikan sebagai tambahan gaji yang diberikan kepada karyawan diluar gaji pokok. Pada prinsipnya tunjangan merupakan hak dari setiap karyawan sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dilakukannya.

Mengenal Apa itu Tunjangan dan apa perbedaannya dengan Gaji

Dalam dunia bisnis, Sobat tidak akan pernah terlepas dari yang namanya laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, maka pemilik bisnis bisa mengetahui perkembangan bisnis yang dijalankan. Dalam laporan keuangan, terdapat elemen yang disebut dengan &lsquo;Tutup Buku&rsquo;.
Tutup buku menjadi poin yang juga penting dalam laporan keuangan karena untuk menyimpulkan output dari berbagai ringkasan akun dalam pembukuan selama dalam periode tertentu.
<h1 style="text-align: justify;">Apa itu Tutup Buku ?</h1>
Tutup buku adalah aktivitas akhir tahun di mana laporan bisnis diselesaikan. &ldquo;Buku&rdquo; mengacu pada catatan transaksi perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Transaksi ini memberi tahu pemilik bisnis tentang uang yang masuk dan keluar dari bisnis mereka.
Pada akhir siklus akuntansi, pembukuan harus ditutup untuk memulai siklus baru. Menyesuaikan entri jurnal perlu dilakukan untuk mencatat jumlah yang masih harus dibayar untuk periode yang belum terdaftar dan untuk menghapus item yang ditangguhkan.
Menutup entri jurnal perlu dilakukan untuk membersihkan buku besar dari akun pendapatan dan beban, menghubungkan jumlah tersebut dengan pendapatan dan laba ditahan.
<h1 style="text-align: justify;">Fungsi Tutup Buku pada Laporan Keuangan</h1>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>Fungsi Analisis</h2>
</li>
</ul>
Tutup buku memungkinkan pengusaha untuk bisa menganalisis kondisi keuangan usahanya, misalnya untuk mengetahui laba rugi dan saldo akhirnya.
Menjadi sangat penting melakukan tutup buku karena untuk memastikan apakah perusahaan dikelola dengan baik atau tidak selama satu periode yang telah dilalui. Jadi perusahaan juga bisa tahu apakah mendapatkan laba atau malah rugi. Selain itu, bisa mengetahui mengenai pencapaian target pemasukan dan pendapatan.
Jika memang belum tercapai, maka dilakukan analisis apa saja penyebab kegagalan target selama periode yang telah dilakukan dalam tutup buku.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>Fungsi Pelaporan</h2>
</li>
</ul>
Laporan ini juga memiliki tujuan agar perusahaan bisa tahu keadaan keuangan secara berkala. Ini akan mempermudah apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, seperti pihak eksternal atau internal membutuhkan rekap keuangan perusahaan. Jadi bisa dibilang kegiatan ini menjadi poin penting sebagai data-data pelaporan untuk pemilik usaha, investor, dan perpajakan.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>Fungsi Evaluasi</h2>
</li>
</ul>
Seperti yang sudah sempat disinggung di atas, laporan tutup buku yang dilakukan secara rutin akan mempermudah berbagai pihak untuk bisa mengevaluasi setiap kinerja yang ada di perusahaan. Di dalam tahap analisis ini, kemungkinan akan diperoleh hal-hal yang bisa menghambat dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>Fungsi Pembentukan</h2>
</li>
</ul>
Dalam kegiatan tutup buku, maka akan didapatkan saldo akhir yang nantinya akan digunakan untuk saldo awal periode selanjutnya. Nantinya akan terbentuklah saldo yang baru untuk digunakan keperluan operasional dan administratif perusahaan.
<h1 style="text-align: justify;">Tips dalam Melakukan Tutup Buku</h1>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>Merapikan Data Transaksi dalam Jurnal Penyesuaian&nbsp;</h2>
</li>
</ul>
Jurnal penyesuaian merupakan bagian lain daripada aktivitas Akuntansi. Jurnal ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian dari transaksi yang telah terjadi. Ada beberapa akun yang perlu di-posting dalam jurnal ini, yakni;
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Transaksi pendapatan, baik yang masih ditangguhkan atau yang belum ditagih.</li>
<li>Harga Pokok Penjualan (HPP) serta Aset Persediaan.</li>
<li>Beban yang masih harus dibayarkan atau yang telah dibayar di muka.</li>
</ul>
<ul>
<li>
<h2>Mengevaluasi Transaksi dalam Laporan Keuangan</h2>
</li>
</ul>
Mengingat transaksi perusahaan bisa sangat kompleks, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini diperlukan untuk memudahkan proses tutup buku. Hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah tentang kesesuaian dengan anggaran awal dengan realisasi anggaran yang digunakan.
Dengan mencocokkan antara anggaran awal dengan anggaran yang terealisasi, maka Sobat bisa dengan mudah mengetahui apabila terjadi kesalahan pencatatan, penyimpangan, maupun terdapat akun-akun yang hilang atau terselip.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
<h2>Menetapkan Waktu Tutup Buku</h2>
</li>
</ul>
Terdapat dua waktu yang biasanya dipilih, yakni akhir bulan atau akhir tahun. Proses ini penting untuk ditaati supaya tidak terjadi kesalahan, maupun tumpang tindih pencatatan. Jadi ketika sudah disepakati untuk melakukan tutup buku, maka transaksi yang terjadi setelahnya harus dicatat dalam pembukuan periode selanjutnya.
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar &ldquo;Tutup Buku&rdquo;, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Istilah Tutup Buku dalam Laporan Keuangan

Mendalami Istilah Tutup Buku dalam Laporan Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi memperbarui aturan baru terkait batas penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut aturan yang baru, besar PKP dinaikkan menjadi Rp 5.000.000 dari semula Rp 4.500.000 per bulannya. Perubahan ini tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Aturan ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. Dengan regulasi baru, ada pelebaran untuk lapisan penghasilan paling bawah dan penambahan lapisan dengan tarif baru bagi mereka dengan penghasilan tinggi.
"Perubahan lapisan tarif PPh untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Banyak masyarakat di kelompok menengah bawah justru beban pajaknya lebih turun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sosialisasi UU HPP di Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Sehingga, pekerja dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan atau akumulasi Rp 54 juta per tahun tak lagi dikenakan PPh atau menjadi PTKP. Pajak baru bisa dikenakan pada pekerja atau karyawan yang memiliki gaji minimal Rp 5 juta atau akumulasi Rp 60 juta dalam setahun.
<h1 style="text-align: justify;">Simulasi Perhitungan</h1>
Sri Mulyani mencontohkan, pekerja dengan penghasilan Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta pertahun, maka penghasilan yang dikenai pajak setelah dikurangi PTKP yakni Rp 6 juta per tahun. Sehingga dikenakan tarif 5% dimana besar pajak yang harus dibayar per tahun hanya Rp 300.000.
PPh per tahun = (PKP &ndash; PTKP) x 5%
PPh per tahun = (Rp 60 juta - Rp 54 juta) x 5% = Rp 300 ribu
"Ini penghasilan Rp60 juta per tahun dikurangi Rp54 juta yaitu Rp6 juta dan dikalikan 5%. Ini cuma Rp300.000 setahun bayar pajaknya. Kalau Sobat menikah, maka ada tunjangan negara untuk istri dan kalau ada anak juga ada tambahan lagi," jelas Sri Mulyani saat itu.
Berikut ketentuan tarif PPh Pasal 21 progresif:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Penghasilan kena pajak lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta dikenakan pajak 15%</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Penghasilan lebih dari Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta tarif PPh yang dikenakan 25%</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar sebesar 30 persen&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Penghasilan di atas Rp 5 miliar dikenakan PPh sebesar 35 persen.</li>
</ul>
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar Kebijakan Baru Penghasilan Kena Pajak, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Kebijakan Baru terkait Penghasilan Kena Pajak

Sri Mulyani Umumkan Kebijakan Baru Penghasilan Kena Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan nasib pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (30/12/2022), di Istana Negara, Jakarta, didampingi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Presiden menegaskan, keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian yang panjang dan dengan memperhatikan situasi pandemi di tanah air.
&ldquo;Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita,&rdquo; ujarnya.
Lebih lanjut Presiden memaparkan, dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian sebanyak 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) 4,79 persen, dan angka kematian 2,39 persen.
<h2 style="text-align: justify;">Harus Tetap Waspada</h2>
Meski kebijakan PPKM telah dicabut, Kepala Negara meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada.
Pertama, Presiden mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19.
&ldquo;Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan; kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas; dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan,&rdquo; ucapnya.
Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Presiden pun meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 tetap dipertahankan selama masa transisi.
&ldquo;Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan; pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster; dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespons penyebaran yang cepat,&rdquo; tegasnya.
Nah, itu dia berita sekilas terkait pencabutan aturan PPKM, walaupun peraturan sudah dicabut, tetap harus jaga kesehatan ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan nasib pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (30/12/2022), di Istana Negara, Jakarta, didampingi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Presiden Jokowi Resmi Cabut Aturan PPKM

Pajak merupakan salah satu tulang punggung negara untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Salah satu jenis pajaknya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual dan beli barang dan/atau jasa yang termasuk barang/jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah mendaftarkan dirinya dan memperoleh izin untuk memungut PPN.
Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung pajak terhutang berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009, terdiri dari
<ol style="text-align: justify;">
<li>Harga Jual</li>
<li>Nilai Penggantian</li>
<li>Nilai Impor</li>
<li>Nilai Ekspor</li>
<li>Nilai Lain</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">HARGA JUAL</h2>
&ldquo;Harga jual adalah harga barang yang ditagih oleh penjual. Tidak termasuk PPN dan potongan harga.&rdquo;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh 2.1</h3>
PT. Junaedi menjual kertas kepada PT. Junrari dengan harga jual sebesar Rp 2.220.000 dan sudah termasuk PPN. Untuk menghitung harga jual sebelum dikenakan PPN atau Dasar Pengenaan Pajaknya adalah
DPP PPN = 100/111 X Rp 2.220.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Rp 2.000.000
<h2 style="text-align: justify;">NILAI PENGGANTIAN</h2>
&ldquo;Dasar Penghitungan Pajak Penggantian adalah nilai transaksi akibat penyerahan JKP bukan penyerahan barang kena pajak (BKP)&rdquo;
Yang tidak termasuk DPP penggantian yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak Penjualan yang dipungut pada transaksi ini</li>
<li>Potongan harga dalam transaksi ini</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Contoh 2.2</h3>
PT. Tahun Baru memberikan jasa perbaikan komputer kepada PT. Tahun Lama dengan biaya sebesar Rp 320.000 dan pemakaian komponen seharga Rp 1.000.000 atau biaya total sebesar Rp 1.320.000 sebelum dikurangi potongan 15% sebelum PPN.
DPP Penggantian = Rp 320.000 + Rp 1.000.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Rp 1.320.000
<h2 style="text-align: justify;">NILAI IMPOR</h2>
&ldquo;Dasar Penghitungan Pajak Nilai Impor adalah Nilai Impor yang didapat dari pertambahan Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
<h3 style="text-align: justify;">Contoh 2.3 </h3>
PT. Cakra mengimpor bahan baku industri plastik dari China dengan nilai impor total termasuk didalamnya biaya-biaya berkaitan dan tidak termasuk bea masuk sebesar 1,500 USD, dimana nilai bea masuk adalah sebesar 10% dan bea tambahan sebesar 5%. Nilai kurs Bank Indonesia pada impor sebesar Rp 9.200 per USD, serta nilai kurs Menteri Keuangan sebesar Rp 9.000 per USD.
DPP terhadap impor tersebut sebesar &nbsp;= (1.500+150+75) X Rp 9.000 atau sebesar Rp 15.525.000.
<h2 style="text-align: justify;">NILAI EKSPOR</h2>
&ldquo;Dasar Penghitungan Pajak atas nilai ekspor adalah nilai transaksi penyerahan BKP/JKP yang ditagih oleh eksportir.&rdquo;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh 2.4</h3>
PT. Tujuan Kita mengekspor meubel ke Korea dengan nilai ekspor total, termasuk biaya-biaya yang diminta eksportir sebesar 1,500 USD. Nilal kurs B1 pada saat pelaksanaan ekspor adalah Rp 9.200 per USD, sedangkan nilai kurs Menteri Keuangan adalah Rp 9.000 per USD.
DPP terhadap ekspor tersebut adalah 1.500 X Rp 9.000 yakni sebesar Rp 13.500.000
<h2 style="text-align: justify;">NILAI LAIN</h2>
Nilai lain sebagai DPP yaitu nilai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang, seperti:
<h3 style="text-align: justify;">1. Pemakaian Sendiri </h3>
Dasar Pengenaan Pajak atas pemakaian BKP atau JKP yang dimiliki dan digunakan sendiri, yakni menggunakan nilai lain, sebesar harga jual atau nilai penggantian dikurangi dengan laba kotor, atau sama dengan Harga Pokok Penjualan.
Contoh 2.5
PT. Surani pada bulan April 2021 telah menggunakan produk meubelnya PCIUX untuk keperluan kantor. Harga jual mebel sebesar Rp 1.500.000, dengan laba kotor sebesar Rp 300.000, Besarnya DPP PPN adalah sebesar Rp 1.500.000-Rp 300.000 atau sebesar Rp 1.200.000.
<h3 style="text-align: justify;">2. Pemberian secara Cuma-Cuma</h3>
Pemberian secara cuma-cuma, baik hadiah, sumbangan, ataupun iklan termasuk terutang PPN. DPP pemberian cuma-cuma, yaitu hasil perhitungan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor atau sama dengan Harga Pokok Penjualan.
Contoh 2.6
PT. Sinaka pada bulan Mei 2021 telah memberikan hadiah sofa kepada langganannya dengan harga jual sofa tersebut adalah sebesar Rp 7.200.000 dengan memperhitungkan laba kotor 20%. Besarnya DPP atas pemberian cuma-cuma adalah sebesar (100/120) X Rp 7.200.000 yaitu sebesar Rp 6.000.000.
Nah, itu dia informasi terkait Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Pajak merupakan salah satu tulang punggung negara untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Salah satu jenis pajaknya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual dan beli barang dan/atau jasa yang termasuk barang/jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah mendaftarkan dirinya dan memperoleh izin untuk memungut PPN.

Artikel Sobat Pajak