Pandemi COVID-19 telah menjadi kasus yang besar bagi negara di dunia sejak awal tahun 2020 silam dan telah merambah ke berbagai sektor termasuk juga sektor perekonomian negara dan warga negaranya. Untuk itu, salah satu cara memulihkan roda ekonomi bagi warga negaranya yang terdampak, pemerintah Indonesia menggulirkan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Program ini dilakukan pemerintah untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak akibat pandemi COVID-19, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang belum tersentuh kredit perbankan sekalipun. Saat ini program pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 1,2 juta yang akan didapatkan oleh para pelaku UMKM.
Pemerintah menargetkan sebayak 12,8 juta pelaku usaha mikro yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 2021 dengan total anggaran yang telah disiapkan adalah sebesar Rp 15,36 triliun.
Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan BLT UMKM 2021 sebesar Rp 1,2 Juta, maka dapat mengajukan secara langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat tingkat kabupaten/kota. Pengajuan ini juga dapat dilakukan secara online, karena beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan pendaftaran berkas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara online. Untuk selanjutnya dari dinas tersebut akan menyampaikan kepada dinas di tingkat provinsi dan dilanjutkan lagi kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM Deputi Bidang Usaha Mikro.
<h3 style="text-align: justify;">Kelengkapan Berkas yang Diperlukan</h3>
Berikut merupakan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses pengajuan atau pendaftaran:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li>
<li>Kartu Keluarga (KK)</li>
<li>Nama lengkap</li>
<li>Alamat tempat tinggal</li>
<li>Bidang Usaha</li>
<li>Nomor telepon</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Syarat yang Perlu Diperhatikan</h3>
Bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan pengajuan atau pendaftaran untuk mencairkan BLT UMKM 2021, maka syarat yang diperlukan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Warga Negara Indonesia (WNI)</li>
<li>Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li>
<li>Memiliki usaha mikro</li>
<li>Tidak terdaftar sebagai PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN, atau BUMD</li>
<li>Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li>
<li>Apabila alamat domisili bagi pelaku UMKM yang tertera di KTP dan domisili usaha berbeda, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).</li>
</ol>
Setelah semua berkas dan syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, maka para pelaku usaha mikro dapat langsung mendaftarkan diri ke kantor Dinas Koperasi dan UKM setempat atau dapat melalui online. 
Nantinya, Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pengusul akan melalukan proses seleksi pembersihan data calon penerima BLT UMKM 2021. Pembersihan data ini akan dilakukan melalui verifikasi identitas kependudukan (NIK) dan pengecekan kelengkapan dokumen yang menjadi syarat lainnya. Apabila semua sudah terpenuhi, maka proses akan dilanjutkan ke Dinas Koperasi dan UMKM setempat sesuai domisili dari pemohon.
<h3 style="text-align: justify;">Pengajuan BLT UMKM 2021 Melalui Online</h3>
Setelah mengetahui alur pengajuan secara langsung ke kantor, maka kini saatnya mengetahui cara pendaftaran atau pengajuan UMKM secara online:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Panduan pengajuan dapat diakses melalui situs <a href="https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil">https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil</a></li>
<li>Melakukan login di OSS v1.1 melalui laman <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> dengan akun yang telah dimiliki</li>
<li>Kemudian klik &lsquo;Perizinan Berusaha&rsquo;, lalu klik &lsquo;Perseorangan&rsquo; dan pilih untuk skala usaha Mikro Lalu klik &lsquo;Pendaftaran NIB Perseorangan Mikro&rsquo;. Sedangkan untuk skala usaha Kecil, maka klik &lsquo;Pendaftaran NIB Perseorangan Kecil&rsquo;</li>
</ol>
<h3>Proses Pembuatan NIB dan Izin Usaha</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pada bagian formulir &lsquo;Data Profil&rsquo;, dilengkapi dengan data/informasi yang sesuai. Kemudian klik &lsquo;Simpan&rsquo; dan &lsquo;Lanjutkan&rsquo;</li>
<li>Untuk formulir &lsquo;Data Usaha&rsquo;, klik &lsquo;Tambah Usaha&rsquo; dan lengkapi data-data yang sesuai. Kemudian klik &lsquo;Simpan&rsquo; dan &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Apabila memiliki lebih dari satu usaha, maka sebelum klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo; dapat melakukan penambahan data/informasi sesuai dengan usaha lainnya yang dimiliki. Kemudian klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Pada formulir &lsquo;Komitmen Prasarana Usaha&rsquo;, bagi usaha skala kecil maka dapat mengajukan permohonan &lsquo;Izin Lokasi&rsquo; dan &lsquo;Izin Lingkungan&rsquo; apabila dipersyaratkan. Kemudian klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Draft NIB&rsquo; dan &lsquo;Izin Usaha&rsquo; calon pemohon dapat melihat rangkuman data NIB dan Izin Usaha yang telah diisi sebelumnya untuk melakukan preview. Jika sudah sesuai, dapat memberi tanda centang pada kotak disclaimer dan kemudian klik &lsquo;Proses NIB&rsquo;</li>
<li>Pada tampilan &lsquo;Output NIB dan Izin Usaha&rsquo; maka dapat melihat cetak dari NIB, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin Usaha yang telah selesai dibuat. Calon pemohon juga dapat mencetak Izin Usaha melalui &lsquo;Preview Izin Usaha QR&rsquo;.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Proses Izin Komersial atau Operasional</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bila calon pemohon membutuhkan untuk Izin Komersial atau Operasional, maka dapat memilih menu &lsquo;Permohonan&rsquo; kemudian &lsquo;IUMK&rsquo; dan &lsquo;Izin Komersial/Operasional</li>
<li>Kemudian dapat klik nomor &lsquo;NIB/Nama Kegiatan Usaha&rsquo; dan klik &lsquo;NIB&rsquo;. Nanti akan muncul daftar kegiatan usaha yang calon pemohon lakukan, kemudian klik &lsquo;Pilih Kegiatan Usaha&rsquo;</li>
<li>Pada formulir &lsquo;Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat memilih Izin Komersial/Operasional sesuai keperluan dan melengkapi data yang diperlukan. Setelah itu klik &lsquo;Lanjut&rsquo; dan &lsquo;Simpan&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Draft Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat klik &lsquo;Preview Izin&rsquo; untuk dapat melihat tampilan draft yang telah dipilih. Kemudian klik &lsquo;Lanjut&rsquo; dan &lsquo;Simpan&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Output Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat klik tombol &lsquo;Preview Izin Komersial/Operasional&rsquo; yang telah diterbitkan oleh OSS dan pilih &lsquo;Simpan&rsquo;.</li>
</ol>
 Berikut merupakan tata cara pendaftaran atau pengajuan BLT UMKM 2021 yang dapat dilakukan secara langsung ke kantor Dinas Koperasi dan UKM maupun melalui online. Semoga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terbantu dengan adanya tata cara yang telah diberikan.

Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan BLT UMKM 2021 sebesar Rp 1,2 Juta, maka dapat mengajukan secara langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat tingkat kabupaten/kota. Pengajuan ini juga dapat dilakukan secara online, karena beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan pendaftaran berkas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara online.

Cara Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta Bagi UMKM Tahun 2021

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit bisnis yang dijalankan oleh orang pribadi maupun sekumpulan orang yang bergerak dalam hal perdagangan dan menyangkut aktivitas atau kegiatan berwirausaha.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ternyata terbukti mampu untuk bertahan di tengah kondisi perekonomian global yang tidak dapat diprediksi ini. Menurut penelitian, nyatanya saat krisis global melanda tahun 1998 dan 2012 lalu, banyak unit usaha dan perbankan yang mengalami kebangkrutan, namun disisi lain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini justru tetap tumbuh dan berkembang.
Dianggap sebagai pemberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dibebankan dengan kewajiban perpajakan oleh pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan pajak lainnya, karena pajak ini memiliki sifat mengikat dan memaksa, maka jenis pajak yang dibebankan kepada UMKM ini juga bersifat memaksa dan mengikat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun bersifat memaksa dan mengikat, namun tarif pajak yang ditetapkan atau dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan disesuaikan dengan kapasitas dari usahanya.
<h3 style="text-align: justify;">Dasar-Dasar Hukum Pajak UMKM</h3>
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan pajak yang dibebankan atau ditetapkan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan pada aturan berikut ini, yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/42/UU/6%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 6 Tahun 1983</a> dan Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8071/UU/16%20TAHUN%202009">Undang-Undang No. 16 Tahun 2009</a> Tentang Ketentuan Umum Perpajakan</li>
</ol>
Dengan adanya Undang-Undang ini menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah atas dasar pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/44/UU/7%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 7 Tahun 1983</a> yang Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 36 Tahun 2008</a> Tentang Pajak Penghasilan</li>
</ol>
Kebijakan atau aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini secara garis besar mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh dari pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dan dari Undang-Undang ini pula lahir besaran tarif pajak yang diberlakukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> Peraturan Pemerintah dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/43/UU/8%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 8 Tahun 1983</a> yang Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Kali Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009">Undang-Undang No. 42 Tahun 2009</a> Tentang Pajak Pertambahan Nilai</li>
</ol>
Kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang ini mengarah pada semua komoditi usaha yang ditetapkan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tidak hanya sebatas penghasilan dan omzet yang didapatkan saja yang akan dikenakan atau dibebankan pajak, namun untuk komoditi barangnya juga akan dikenakan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, Peraturan Pemerintah ini hanya sebagai landasan hukum sementara
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7513/UU/20%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 20 Tahun 2008</a> Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah</li>
</ol>
Dalam Undang-Undang ini, pemerintah menetapkan tarif pajak yang dibebankan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjalan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membantu pembangunan dan pengembangan fasilitas negara.
<h3 style="text-align: justify;">Kriteria UMKM</h3>
Setelah mengetahui dasar-dasar hukum yang mengikat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satu landasan dasar hukum yang disebutkan di atas juga mengatur kebijakan mengenai kriteria penggolongan UMKM berdasarkan dengan jumlah karyawan atau pegawainya. Berikut merupakan kriteria dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7513/UU/20%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 20 Tahun 2008</a> Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Usaha Mikro &ndash; Usaha Rumah Tangga</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini dilakukan oleh perorangan atau badan</li>
<li>Memiliki aset di bawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang mencapai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun</li>
<li>Memiliki karyawan yang tidak lebih dari 4 (empat) orang</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Usaha Kecil</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini memiliki jumlah pegawai antara 5 &ndash; 19 (lima sampai sembilan belas) orang</li>
<li>Memiliki aset yang berkisar antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang berkisar antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000 (dua setengah miliar rupiah) dalam satu tahun</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Usaha Menengah</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini memiliki jumlah karyawan antara 20-99 (dua puluh sampai sembilan puluh sembilan) orang</li>
<li>Memiliki aset bersih sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang berkisar antara Rp 2.500.000.000.000 (dua setengah miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Usaha Besar</li>
</ol>
Selain dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga terdapat usaha besar dengan kriteria:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Usaha ini memiliki jumlah karyawan di atas 100 (seratus) orang</li>
<li style="text-align: justify;">Memiliki total aset yang mencapai lebih dari Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)</li>
<li style="text-align: justify;">Memiliki omzet yang melebihi Rp 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)</li>
</ul>

Dianggap sebagai pemberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka UMKM juga dibebankan dengan kewajiban perpajakan oleh pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan pajak lainnya, karena pajak ini memiliki sifat mengikat dan memaksa, maka jenis pajak yang dibebankan kepada UMKM ini juga bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM.

Dasar Hukum Perpajakan UMKM

Setelah beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas persoalan rencana adanya tax amnesty jilid II di Indonesia, kini Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Fauzi A. Amro angkat bicara terkait wacana kebijakan tersebut.
Beliau mengatakan bahwa dengan berkaca pada data yang didapatkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia per akhir November 2020, dalam data tersebut tercatat penerimaan negara mencapai Rp 1.423 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp. 2.306,7 triliun. Kemudian pada kuartal I tahun 2021, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 144,2 triliun. Defisit ini disebabkan oleh penerimaan negara yang masih sangat minim dan jauh dari target, sementara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jumlahnya melonjak tinggi. Kebijakan tax amnesty jilid II ini dirasanya kurang tepat untuk dilakukan karena seharusnya pemasukan dari pajak itu perlu untuk ditingkatkan bukan untuk dipangkas.
Sebelumnya pun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI), Rachmat Gobel menuturkan permintaannya kepada pemerintah agar memberikan tujuan dan target sasaran yang jelas untuk pemberian kebijakan atas tax amnesty jilid II ini. Beliau menuturkan bahwa kebijakan dari tax amnesty jilid II ini jangan hanya bertujuan untuk memutihkan dana di luar negeri saja, tetapi gagal untuk melakukan repatriasi. Karena menurut beliau, pemberian kebijakan tax amnesty jilid I yang telah berlaku beberapa waktu yang lalu dianggap belum mampu untuk menjaring uang miliki pengusaha yang disimpan di luar negeri untuk dapat kembali ke Tanah Air Indonesia. Maka, untuk wacana kebijakan tax amnesty jilid II nanti harus ada kombinasi antar keduanya.
Rachmat Gobel juga menuturkan bahwa pemberian tax amnesty jilid II nanti jangan hanya fokus pada pengusaha ekonomi besar, tetapi juga perlu memikirkan dan ditujukan kepada pelaku usaha ekonomi kecil, yakni para pelaku UMKM. Pemberian tax amnesty bagi para pelaku UMKM dapat dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah sebab program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan sebelumnya banyak mengalami hambatan dalam proses implementasinya.
Rachmat menjelaskan bahwa hambatan yang terjadi pada proses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut lantaran petani, peternak, nelayan, dan pedagang kecil terkena OJK Checking atau yang dapat dikenal juga sebagai BI Checking. Dengan terkenanya BI Checking ini menyebabkan para pelaku ekonomi kecil tidak berhasil atau gagal untuk mendapatkan kredit yang dapat digunakan untuk membangun usahanya di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, serta beragam usaha mikro, kecil, dan menengah yang lainnya. Maka hambatan ini harus diatasi dan diselesaikan melalui terobosan, keberanian, dan pemihakan yang baik dan adil agar dapat sesuai dengan visi dari Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran dan dari desa dengan menekankan prioritas untuk menata dan memihak ekonomi kecil serta ekonomi desa.
Dengan pembenahan dan penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku ekonomi kecil atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) melalui dukungan yang diberikan pemerintah nantinya diharapkan dapat memiliki efek beragam karena mampu menyerap banyak tenaga kerja yang lainnya juga. Terlebih lagi, pada sektor pertanian dan peternakan dapat menyangkut ketahanan nasional dan fundamental ekonomi nasional karena berkaitan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Rachmat Gobel juga menuturkan bahwa pemberian tax amnesty jilid II nanti jangan hanya fokus pada pengusaha ekonomi besar, tetapi juga perlu memikirkan dan ditujukan kepada pelaku usaha ekonomi kecil, yakni para pelaku UMKM. Pemberian tax amnesty bagi para pelaku UMKM dapat dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah sebab program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan sebelumnya banyak mengalami hambatan dalam proses implementasinya.

Tax Amnesty Jilid II Juga Perlu Membantu UMKM

Di tengah pandemi seperti ini sumber modal merupakan salah satu kendala utama yang dialami bagi UMKM dalam melanjutkan usahanya. Keuntungan yang biasa diperoleh kini menipis bahkan sampai tidak mampu mengembalikan modalnya yang membuat usahanya terancam bangkrut dan tidak mampu melanjutkan usahanya. Tidak semua pelaku UMKM juga dapat mendapatkan pinjaman dari Bank yang umumnya memiliki beberapa persyaratan yang tidak semua pelaku UMKM dapat penuhi dan juga keterbatasan kantor cabang bank yang belum tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia.&nbsp;
Maka dari itu kini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini dapat menggunakan sistem pendanaan dengan skema urun dana berbasis teknologi informasi atau Securities Crowdfunding dalam mengembangkan bisnisnya. Urun Dana atau Crowdfunding sendiri merupakan sistem penggalangan dana yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk keperluan dalam memodali usaha atau suatu proyek yang umumnya dilakukan di Internet yang nantinya investor dapat membeli dan mendapatkan kepemilikannya melalui saham yang diperoleh melalui persentase terhadap nilai besaran kontribusinya, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk).
Reza Avesena selaku Ketua Asosiasi Layanan Urun Dana (ALUDI) mengatakan bahwa terdapat sejumlah syarat utama yang harus dipenuhi UMKM untuk mengajukan pendanaan tersebut, yaitu
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">1. Prospek Usahanya dari sisi keuntungan atau profitabilitas</h3>
Pelaku UMKM harus dapat memastikan bahwa usahanya memiliki prospek keuntungan yang bagus. Hal tersebut dilakukan mengingat pengusaha atau pelaku UMKM tidak berjalan sendiri dalam skema pembiayaan ini, namun terdapat beberapa pihak investor yang bertindak sebagai mitra dalam pembiayaan usaha tersebut.&nbsp;
Dalam acara Webinar Securities Crowdfunding, Reza mengatakan bahwa bisnis yang sedang dijalankan akan dilepaskan ke publik sehingga banyak orang ataupun pihak lain yang ingin bermitra bersama. Maka dari itu pengusaha tersebut harus memastikan bahwa bisnisnya memiliki profit yang bagus.
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">2. Akuntabilitas</h3>
Akuntabilitas sendiri dalam ilmu akuntansi merupakan pertanggungjelasan. Bisa dikatakan suatu usaha memiliki pencatatan keuangan yang lebih rapi. Reza mengatakan bahwa tidak ada aturan khusus mengenai penyusunan pencatatan keuangan tersebut yang setidaknya mengarah pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).&nbsp;
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">3. Bisnis berjangka waktu yang lama</h3>
Untuk yang terakhir, pastikan bahwa usaha yang dijalankan memiliki atau dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama dikarenakan pelaku UMKM tidak berjalan sendirian. Terdapat beberapa investor yang akan bertindak sebagai mitra dalam pembiayaan sehingga pelaku UMKM harus bisa memastikan bahwa bisnisnya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan juga memberikan keuntungan yang sepadan bagi 2 pihak.&nbsp;
Reza bercerita bahwa terdapat seorang pedagang yang memiliki dagangan yang laris manis pada suatu waktu dan membawa hasil jualannya selama seminggu saat pulang kampung pada hari libur dagangnya. Hal tersebut yang dihimbau oleh Reza untuk tidak dilakukan dan lebih profesional dalam menjalankan usaha.

Pelaku UMKM) kini dapat menggunakan sistem pendanaan dengan skema urun dana berbasis teknologi informasi atau Securities Crowdfunding dalam mengembangkan bisnisnya. Urun Dana atau Crowdfunding sendiri merupakan sistem penggalangan dana yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk keperluan dalam memodali usaha atau suatu proyek yang umumnya dilakukan di Internet yang nantinya investor dapat membeli dan mendapatkan kepemilikannya melalui saham yang diperoleh melalui persentase terhadap nilai besaran kontribusinya, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk).

Syarat bagi UMKM Jika Ingin Mengajukan Pembiayaan Urun Dana

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau yang biasa disebut BLT UKM akhirnya diberlakukan kembali pada tahun 2021 ini. Program ini bertujuan untuk membantu dunia usaha, khususnya untuk para pengusaha UMKM di Tanah Air. Sehingga, usaha dari pengusaha UMKM dapat meningkat di tahun 2021.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Keuangan ikut serta dalam membantu para pengusaha mikro&nbsp; dengan melanjutkan program Bantuan Presiden berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 1,2 juta kepada setiap pengusaha mikro yang terkena pandemi. BLT UMKM ini telah dimulai sejak bulan Maret 2021 lalu.
Program ini dilanjutkan karena tingginya antusiasme UMKM dalam penerimaan bantuan tersebut, walau tidak semua pengusaha mikro layak mendapatkan bantuan hibah ini menurut Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UMKM.
Bagi pengusaha UKM yang ingin mendaftarkan usahanya sebagai penerima BLT UMKM, mari simak persyaratan berikut.
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Warga Negara Indonesia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memiliki Usaha Mikro</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN / BUMD</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tidak sedang menerima kredit atau bantuan dana dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bagi pengusaha mikro yang memiliki KTP dengan domisili usaha yang berbeda, perlu melampirkan Surat Keterangan Usaha</li>
</ol>
Pengusaha UMKM yang tidak memiliki rekening bank pun tetap diperbolehkan mendaftar dan berhak menerima dana bantuan BLT. Selain itu, pengusaha ini akan dibuatkan rekening oleh salah satu bank penyalur dana. Bank penyalurnya antara lain adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),&nbsp; PT Bank Negara Indonesia (Persero), dan Bank Syariah Mandiri (BSM).
Apabila ingin mendaftar, pengusaha UMKM dapat mendaftarkan diri atau melakukan pengajuan diri ke pengusul yang sudah ditentukan. Pengusul yang dimaksud adalah dinas yang membidangi koperasi dan UKM, koperasi yang sudah disahkan oleh badan hukum, kementerian/lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiayaan lain yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Calon penerima BLT UMKM harus mendaftarkan diri ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kabupaten/kota di wilayah masing-masing.
Calon Penerima BLT UMKM wajib menyiapkan sejumlah data sebagai berikut.
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nama lengkap</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Alamat tempat tinggal sesuai KTP</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">KTP</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nomor Telepon</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bidang Usaha</li>
</ol>
Penerima BLT UMKM akan diinformasikan melalui pesan singkat (SMS) oleh bank penyalurnya.
Setelah menerima SMS, penerima harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ke bank penyalur agar dapat segera mencairkan dana yang sudah didapat.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Keuangan ikut serta dalam membantu para pengusaha mikro  dengan melanjutkan program Bantuan Presiden berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 1,2 juta kepada setiap pengusaha mikro yang terkena pandemi. BLT UMKM ini telah dimulai sejak bulan Maret 2021 lalu.

Hi Sobat UMKM, Jangan Lupa BLT ada Aturan Baru

Saat ini sudah banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digandeng oleh perusahaan besar. Kolaborasi bisnis tersebut biasanya cukup efektif digunakan guna memiliki koneksi atas penggabungan perusahaan dengan pihak dan kolega lain demi mencapai suatu tujuan.Perlu diingat bahwa kolaborasi bisnis tidak hanya membutuhkan koordinasi atau bahkan komunikasi saja, namun juga harus menetapkan tujuan, rencana bisnis, model bisnis dan rencana detail lainnya.Adapun manfaat yang bisa didapatkan melalui kolaborasi bisnis tersebut diantaranya seperti dapat memperluas jaringan, memperluas ilmu hingga membangun inspirasi pelaku usaha.Melihat hal tersebut, kolaborasi sudah menjadi suatu metode yang umum digunakan hingga kini. Tujuannya tidak lain untuk saling membantu dan maju bersama dalam memulihkan kembali ekonomi nasional.Adapun contoh nyata kolaborasi yang dilakukan antara pihak Gojek dengan tiga UMKM yang diantaranya yaitu Chic N’ Chiz dan Teh Botol Sosro dengan Bakerground.Suryanto Wijaya selaku owner Chic N’ Chiz menceritakan kolaborasinya bersama pihak Gojek. Sejak tahun 2015, pihak Gojek dan usahanya sudah melakukan kolaborasi bisnis melalui layanan GoFood yang merupakan layanan pesan antar makanan atau minuman.Kolaborasi ini tentunya merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi owner terutama Gojek sempat menanggung biaya ongkos kirim atau gratis ongkos kirim. Ongkos kirim yang mencapai ratusan ribu pun ditanggung oleh pihak Gojek. Hal ini tentunya meringankan tanggungan owner&nbsp; Chic N’ Chiz dalam menjalankan bisnisnya.Sekedar informasi, Chic N’ Chiz merupakan sebuah gerai dengan menyajikan ayam dengan bumbu keju sebagai menu utamanya. Tidak hanya daging ayam, tapi gerai ini juga menyajikan daging ikan dan sapi. Dulu, gerai ini hanya menyajikan sembilan menu, kemudian berkembang menjadi 35 pilihan menu makanan dan 35 pilihan minuman. Menu yang disajikan seperti Hot Chic Mozarella, Chiz Cordon Bleu, Chic Schnitzel.Adanya pertambahan dalam menu ini merupakan wujud kolaborasi dengan pihak Gojek. Owner Chic N’ Chiz tersebut mengaku mengalami peningkatan dalam bisnisnya yang kira-kira mencapai 15 hingga 20 persen.Kemudian, sejak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) usahanya juga sempat mengalami tekanan. Tekanan tersebut sempat membuat usahanya dihentikan atau hiatus selama dua bulan. Dalam kondisi usahanya yang tidak beroperasi, Owner bahkan tetap memberikan gaji kepada para pekerja.Dua dari enam outlet Chic N’ Chiz bahkan tutup akibat pandemi. Hanya empat yang masih beroperasi namun masih cukup sulit dalam menjalankan usaha selama pandemi. Owner gerai tersebut mengaku, bahwa usahanya masih bertahan berkat kolaborasi dan tersambung secara online.Tidak menutup kemungkinan, sudah banyak jenis usaha yang tumbang karena tidak tersambung secara online. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa tersambung dengan internet saja sudah menjadi peluang untuk terus mempertahankan usaha UMKM. Lalu, dengan bantuan atau bimbingan dari brand atau perusahaan besar, UMKM dapat mempertahankan usaha mereka apalagi di masa pandemi Covid-19.

Saat ini sudah banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digandeng oleh perusahaan besar. Kolaborasi bisnis tersebut biasanya cukup efektif digunakan guna memiliki koneksi atas penggabungan perusahaan dengan pihak dan kolega lain demi mencapai suatu tujuan.

Suka Duka UMKM Kolaborasi dengan Brand Besar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan peluncuran produk penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi atau lebih dikenal dengan Securities Crowdfunding (SCF). Peluncuran aturan ini dijalankan sesuai amanat dalam POJK Nomor 57/POJK.04 Tahun 2020.Sekedar informasi bahwa ketentuan tersebut menggantikan ketentuan POJK Nomor 37 Tahun 2017 tentang Equity Crowdfunding.Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK Ona Retnesti Swaminingrum menyampaikan bahwa peraturan tersebut dirilis sebagai alternatif sumber pendanaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) unbankable&nbsp; dan pelaku usaha pemula (start-up company) guna menjalankan pengembangan usaha. Selain bersifat ekuitas, menurut POJK 57/POJK.04/2020 tersebut juga mencakup efek bersifat utang.&nbsp;Tidak menutup kenyataan, masih banyak UKM ataupun perusahaan startup yang belum secara resmi berbadan hukum yang mana perusahaan tersebut belum berstatus Persero (PT.). Oleh karena itu, sebagai regulator penting untuk melakukan penyempurnaan konsep pengaturan Layanan Urun Dana seperti yang sudah diterangkan dalam POJK 57/POJK.04/2020.Dengan demikian, peraturan tersebut dapat menjadi peluang bagi UKM atau perusahaan start-up dalam memperoleh pendanaan untuk mengembangkan usaha. Sebab, perolehan dana tersebut sudah tidak hanya diberikan kepada PT.&nbsp; Namun, juga perusahaan dalam bentuk lain seperti CV, Koperasi, dan seterusnya juga bisa mendapatkan kesempatan tersebut.Sekedar informasi, sebelumnya Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersembahkan penawaran efek baru melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal sebagai Securities Crowdfunding (SCF).Layanan tersebut menjadi alternatif sumber pendanaan yang mudah, cepat, dan murah bagi kalangan generasi muda dan&nbsp; UKM unbankable guna melakukan pengembangan usaha mereka terutama UKM mitra Pemerintah.Wimboh Santoso menyampaikan bahwa SCF akan menyediakan pendanaan bagi UMKM penyedia barang dan jasa pemerintah dengan potensi yang cukup besar. Terobosan ini juga dilakukan dengan adanya kolaborasi pemerintah. Tidak hanya itu, Wimboh Santoso juga menyampaikan bahwa kini pengadaan elektronik pemerintah yang melibatkan UMKM tercatat mencapai Rp 74 triliun yang meliputi 160.000 UMKM.Selain itu, OJK juga telah menetapkan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) sebagai asosiasi yang menjaga ekosistem industri layanan urun alternatif sumber pendanaan tersebut. Hal ini juga bertujuan menciptakan iklim layanan urun dana yang sehat dengan merumuskan code of conduct dan melakukan pengawasan terhadap anggotanya.Sekedar mengingatkan bahwa pada peraturan pendanaan yang baru ini, efek yang ditawarkan tidak hanya efek bersifat ekuitas, namun juga memungkinkan penyelenggara dapat menawarkan efek bersifat utang dan sukuk dengan nilai penawaran kurang dari Rp 10 miliar. Bagaimanapun juga efek bersifat ekuitas melarang pelakunya menggunakan lebih dari satu penyelenggara.Sementara itu, EBUS dilarang melakukan&nbsp; penghimpunan dana baru melalui layanan urun dana sebelum penerbit memenuhi kewajiban kepada pemodal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan peluncuran produk penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi atau lebih dikenal dengan Securities Crowdfunding (SCF). Peluncuran aturan ini dijalankan sesuai amanat dalam POJK Nomor 57/POJK.04 Tahun 2020.

Peluang UMKM, OJK Rilis Aturan Securities Crowdfunding

Saat ini, bantuan langsung tunai (BLT) memang sedang beredar secara resmi di antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)&nbsp; guna menangani dan memberikan keringanan perekonomian bagi yang terkena dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).Meski demikian, masyarakat harus tetap waspada dan teliti kembali mengenai informasi terkait BLT UMKM. Sebab, dikutip dari Kompas.com pada Jumat (22/01/2021)&nbsp; diinformasikan bahwa terdapat informasi palsu atau hoax mengenai BLT UMKM. Hal tersebut sudah diverifikasi oleh pihak Kompas.Pada sebuah di sosial media yaitu Facebook beredar sebuah unggahan yang mencantumkan tautan pendaftaran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro Tahap II. Nama akun yang menyebarkan unggahan tersebut bernama Yayah Arsadina Zabier.Pada unggahan tersebut diinformasikan bahwa pendaftaran online mengenai BLT tersebut sudah dibuka dan masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir elektronik pada link yang tersedia di akun tersebut. Pada formulir diminta untuk mengisi data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, nama ibu kandung, atau informasi pribadi lainnya.&nbsp;Menurut hasil penelusuran yang dilakukan Kompas, informasi yang disebarkan melalui unggahan akun Yayah itu tidak benar atau hoax.Adapun konfirmasi yang disampaikan Kompas bahwa terkait beredarnya unggahan hoax tersebut, M. Sahrul selaku Kepada Bagian Humas dan Advokasi Hukum Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menegaskan bahwa informasi pada unggahan di media sosial tersebut tidaklah benar. Kabar ini disampaikan pada Rabu (20/1/2021).Pasalnya, kementerian koperasi dan UKM tidak akan mungkin dan tidak akan pernah meminta data pribadi secara langsung kepada penerima Banpres produktif. Sekali lagi, masyarakat perlu lebih selektif dan berhati-hati dalam membaca informasi, berita atau kabar lainnya terutama terkait BLT UMKM. Sebab, penipuan yang mengatasnamakan Banpres sedang marak di media sosial.Dengan demikian, akan lebih baik apabila masyarakat mengecek langsung media sosial resmi dan situs resmi Kemenkop UKM untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai BLT UMKM. Informasi yang diunggah selain situs resmi Kemenkop UMKM perlu diwaspadai kembali.Kemudian, Sahrul meminta kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk menunggu informasi dari media sosial resmi Kemenkop UKM di @kemenkopukm atau dari Dinas Koperasi di tingkat daerah.&nbsp;Dari artikel ini ditegaskan kembali untuk para pembaca bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan Kompas, unggahan terkait Pendaftaran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro tahap II adalah hoax.Perlu diingat kembali bahwa Kemenkop UKM tidak akan pernah meminta data pribadi secara langsung kepada penerima Banpres produktif.&nbsp;Selain pembahasan hoax terkait BLT UMKM tersebut. Menteri Koperasi dan UKM teten Masduki mengabari bahwa mengenai hasil survei monitoring yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa sebanyak 1.261 responden merupakan pelaku UMKM yang memanfaatkan dana Banpres untuk kegiatan produktif dan pembelian bahan baku.

Masyarakat harus tetap waspada dan teliti kembali mengenai informasi terkait BLT UMKM. Sebab, terdapat informasi palsu atau hoax mengenai BLT UMKM. Hal tersebut sudah diverifikasi oleh pihak Kompas.

Waspadai Hoax Terkait Informasi BLT UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting sebagai tulang punggung ekonomi Tanah Air. Mengetahui fakta tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan terus mendukung digitalisasi UMKM dengan mengajak seluruh inovator muda demi mencapai perubahan tersebut. Pelaku UMKM dapat menggunakan sosial media atau platform digital guna merealisasikan transformasi pasar digital UMKM.Ikhsan Ingratubun sebagai Ketua Asosiasi UMKM Indonesia mewakili permintaan pelaku UMKM bahwa saat ini mereka membutuhkan pengembangan platform khusus bagi UMKM. adapun pengembangan yang dibutuhkan seperti akses internet di daerah hingga sistem pembayaran (payment).Pernyataan Ikhsan Ingratubun disampaikan melalui webinar bertajuk Diskusi Webinar Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional pada Senin (18/01/2021).Seperti yang diketahui, ada berbagai macam produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan mutu yang tidak kalah dari produk asing. Namun, sayangnya masih banyak UMKM khususnya di daerah yang belum mendapat akses internet. Dengan demikian, akan sulit bagi mereka untuk memasuki pasar digital apabila akses internet mereka belum memadai.Selain meminta dukungan pemerintah, Ikhsan Ingratubun juga mengajak pelaku UMKM untuk dapat kreatif dan inovatif dalam mengkreasikan produk-produk yang dimiliki dan melakukan transformasi bisnis dengan tujuan dapat tetap mempertahankan usaha mereka khususnya di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).Seperti yang diketahui, selama pandemi ini berlangsung, ada banyak para pelaku UMKM yang mengalami penurunan dalam bisnis mereka hingga gulung tikar. Hal ini bahkan tidak hanya dirasakan UMKM, karena banyak pihak dari berbagai sektor juga mengalami kondisi tertekan tersebut.Dengan demikian, demi mempertahankan usaha para UMKM, diperlukan suatu reformasi agar roda ekonomi dapat berputar kembali. Pasar digital tersebut dilakukan guna mencapai pasar internasional, sehingga produk-produk Indonesia tidak kalah saing dengan negara lain seperti Amerika, China, Malaysia, dan lain sebagainya.Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa saat ini keterlibatan UMKM Indonesia dalam ekspor hanya mencapai 14,7 persen dan global value chain hanya sebesar 6,3 persen.Sekedar informasi, global value chain atau rantai nilai global merupakan suatu fenomena yang mana masing-masing negara berperan sebagai penyedia bahan baku, produk, dan barang jadi.Menurut riset yang dilakukan Kartika Wirjoatmodjo, terdapat tiga tantangan yang kini masih dihadapi UMKM Indonesia. Pertama, kapabilitas UMKM dalam negeri. Bagaimanapun juga, kapabilitas UMKM terhadap kemampuan seperti mengelola keuangan dan kreasi produk harus ditingkatkan lagi dengan diadakannya pembinaan dan bimbingan.Kedua, akses pembiayaan. Meski demikian, selama lima tahun terakhir akses pembiayaan terhadap UMKM mulai terlihat meningkat. Ketiga, akses pasar domestik dan internasional dengan memanfaatkan akses internet. UMKM daerah membutuhkan akses internet berupa subsidi internet agar dapat menembus pasar digital baik nasional maupun internasional.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan terus mendukung digitalisasi UMKM dengan mengajak seluruh inovator muda demi mencapai perubahan tersebut. Pelaku UMKM dapat menggunakan sosial media atau platform digital guna merealisasikan transformasi pasar digital UMKM.

Asosiasi UMKM Minta Platform Khusus UMKM Kepada Pemerintah

Pada artikel ini pembaca akan diajak untuk mengetahui penghasilan yang tidak akan dipotong PPh Pasal 21. Sebelum memulai pembahasan ada baiknya untuk mengetahui definisi PPh 21. Yuk, disimak!Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan dalam bentuk upah, gaji, honorarium, tunjangan atau suatu pembayaran dengan nama atau bentuk apapun yang diperoleh melalui pekerjaan, jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.Pada definisi tersebut dapat diketahui bahwa apabila sudah memperoleh atau menerima suatu penghasilan, maka wajib pajak orang pribadi perlu membayar pajak PPh 21. Namun, tahukah kalian bahwa terdapat penghasilan yang tidak dipotong PPh 21?Adapun penerima penghasilan yang tidak akan dipotong PPh 21 yaitu sebagai berikut:<ol><li class="ql-align-justify">Penerima penghasilan adalah seorang pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing. Dengan demikian, penerima penghasilan merupakan orang-orang yang dibantu kepada pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia. Adapun syarat dimana penerima tidak akan dipotong PPh 21 apabila penerima seorang warga negara asing dan tidak menerima penghasilan lain di luar pekerjaan atau jabatannya di Indonesia, serta di negara bersangkutan yang memberikan perlakuan timbal balik.</li><li class="ql-align-justify">Pejabat perwakilan organisasi internasional.</li></ol> Kemudian, suatu penghasilan dapat dikategorikan sebagai tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila termasuk dalam kondisi-kondisi :<ol><li class="ql-align-justify">Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, serta beasiswa.</li><li class="ql-align-justify">Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila penerimaan dalam bentuk natura dan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau pemerintah kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan PPh Final dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.</li><li class="ql-align-justify">Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila iuran pensiun, iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaran jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.</li><li class="ql-align-justify">Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang disahkan atau dibentuk pemerintah.</li></ol> Perlu diketahui, dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan kenali juga pihak yang memotong PPh 21, yaitu :<ol><li class="ql-align-justify">Pemberi kerja.</li><li class="ql-align-justify">Bendahara dan pemegang kas pemerintah.</li><li class="ql-align-justify">Dana pensiun.</li><li class="ql-align-justify">Orang pribadi pembayaran honorarium.</li><li class="ql-align-justify">Penyelenggara kegiatan.</li></ol> Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh 21, diantaranya yaitu :<ol><li class="ql-align-justify">Pegawai tetap.</li><li class="ql-align-justify">Tenaga lepas seperti seniman, penceramah, olahragawan, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar, asuransi distributor MLM, dan kegiatan sejenisnya.</li><li class="ql-align-justify">Penerima pensiun mantan pegawai termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua.</li><li class="ql-align-justify">Penerima honorarium.</li><li class="ql-align-justify">Penerima upah.</li><li class="ql-align-justify">Tenaga ahli seperti aktuaris, penilai, notaris, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan)</li></ol>

Penerima penghasilan yang tidak akan dipotong PPh 21 adalah seorang pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Dengan demikian, penerima penghasilan merupakan orang-orang yang dibantu kepada pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia. 

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak

Sekilas Sobat Pajak

Alamat