Warung Tegal (Warteg) adalah jenis warung makan atau restoran kecil yang umum ditemukan di Indonesia. Istilah ini berasal dari warung-warung kecil yang awalnya didirikan oleh para pendatang dari daerah Tegal, Jawa Tengah, di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Warteg biasanya menyediakan berbagai jenis masakan rumahan Indonesia yang disajikan secara prasmanan, sehingga pelanggan dapat memilih dan mencampurkan berbagai hidangan yang mereka inginkan. Menu di warteg sering kali mencakup lauk-pauk seperti ayam goreng, rendang, telur dadar, tempe goreng, dan berbagai jenis sayuran serta tumisan. Warteg juga sering menyediakan nasi putih atau nasi uduk sebagai hidangan utama.
Warteg terkenal karena harga makanannya yang terjangkau dan rasa masakannya yang otentik. Oleh karena itu, warteg menjadi pilihan populer bagi berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kelas pekerja kantoran hingga mahasiswa.
Kini, bisnis warteg kian digemari oleh masyarakat Indonesia. Terlebih di daerah dengan padat penduduk seperti area perkantoran, area sekitar kampus hingga kawasan niaga dan bisnis pun sudah mudah untuk menemui warteg. Dahulu kala sistem bisnis warteg menggunakan sistem konvensional, yaitu dengan satu pemillik memiliki satu warteg yang beroperasi. Namun kini, sistem franchise dapat diterapkan dalam bisnis warteg.
Salah satu merk warteg terkenal di Jabodetabek dengan ciri khas berwarna hijau pada kiosnya merupakan salah satu bisnis warteg yang paling awal menerapkan sistem franchise (waralaba). Sistem franchise ini diterapkan oleh pemilik bisnis dengan sistem bagi hasil bergantung kesepakatan. Mitra yang tergabung dalam bisnis ini dapat dengan mudah mengelola wartegnya walaupun belum ada pengalaman sebelumnya di bisnis warteg.
Meskipun mudah, namun sang empunya bisnis (franchisor) harus menerapkan beberapa persyaratan kepada mitra (franchisee). Syarat yang harus dipenuhi oleh mitra antara lain lokasi yang disediakan oleh mitra, membayar biaya franchise dan menyetujui beberapa aspek lainnya.
Dengan demikian, seseorang yang ingin memulai bisnis warteg tanpa repot mengatur banyak aspek di dalamnya, mengambil opsi franchise merupakan salah satu pilihan yang tepat. Hal ini karena prospek bisnis F&amp;B di Jabodetabek yang masih sangat besar, terlebih di daerah padat penduduk. Harga yang ditawarkan oleh franchisor juga bervariasi, mulai dari 130 jutaan belum termasuk biaya sewa lokasi, bisa langsung memulai bisnis warteg.
Namun, meskipun terkesan mudah dan sudah dibantu oleh franchisor, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bisnis warteg dapat berlajan lancar, di antaranya:
<ol>
<li>Pilih Lokasi Strategis: Pilih lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh calon pelanggan, seperti dekat dengan kampus, kantor, atau tempat keramaian lainnya</li>
<li>Pertahankan Kualitas Makanan: Pastikan kualitas makanan yang disajikan tetap konsisten dan memiliki rasa yang lezat. Gunakan bahan-bahan berkualitas dan resep autentik</li>
<li>Sediakan Menu yang Variatif: Sediakan berbagai pilihan menu untuk menarik berbagai kalangan pelanggan. Jangan ragu untuk melakukan inovasi dan menambahkan menu baru sesuai dengan selera pasar</li>
<li>Harga yang Kompetitif: Tentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas makanan yang Anda tawarkan. Jangan terlalu mahal atau terlalu murah</li>
<li>Berikan Pelayanan yang Baik: Berikan pelayanan yang ramah dan cepat. Pelanggan akan merasa nyaman dan senang jika dilayani dengan baik</li>
<li>Promosi dan Pemasaran: Lakukan promosi dan pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan. Franchisee bisa memanfaatkan media sosial, brosur, atau kerjasama dengan aplikasi pemesanan makanan online</li>
<li>Manajemen Keuangan yang Baik: Pantau pengeluaran dan penerimaan dengan baik. Buat laporan keuangan yang rinci agar Anda dapat mengontrol cash flow bisnis dengan baik</li>
<li>Pelatihan Karyawan: Berikan pelatihan yang memadai kepada karyawan, baik dari segi pelayanan maupun teknik memasak, agar mereka dapat bekerja dengan efisien dan memuaskan pelanggan</li>
<li>Kebersihan: Pastikan kebersihan warteg selalu terjaga, baik di area dapur maupun di area pelanggan. Kebersihan adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan.</li>
</ol>

Tips Memulai Bisnis Warteg Franchise

Pada tahun 2022, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan bahwa pemungutan pajak atas transaksi pengadaan barang/jasa yang menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) tidak akan lagi dipungut pajaknya oleh instansi pemeritah, karena kewajiban pemungutan pajaknya akan dialihkan ke pihak lain.
Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 pasal 1 ayat 23 menjelaskan bahwa Pihak Lain adalah Marketplace Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan, yang telah ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah atau yang telah ditetapkan oleh pejabat Instansi Pemerintah yang bertugas untuk membuat pedoman pengadaan barang dan/atau jasa.
Hingga saat ini, marketplace dan retail daring yang sudah termasuk dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) adalah Toko Daring LKPP dan SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) yang dibuat oleh Kemendikbud Ristek. Pada Toko Daring LKPP, sudah terdapat sekitar 70-an mitra yang tergabung dalam SIPP. &nbsp;Contoh Mitra Toko Daring LKPP adalah Grab, Gojek, Blibli.
Hal ini dikarenakan, Pihak Lain ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak, maka Pihak Lain wajib memiliki NPWP, Kemudian Pihak Lain juga wajib melaporkan usahanya ke pihak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk nantinya Pihak Lain ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Nantinya, setiap terjadinya transaksi pengadaan barang oleh Instansi Pemerintah yang menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, Pajak Penghasilan Pasal 22 akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pihak Lain. Jadi kewajiban pemungutan dan pemotongan pajak beralih dari yang sebelumnya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, dengan berlakunya peraturan ini akan dilakukan oleh Pihak Lain.
Pada setiap marketplace dan retail daring memiliki Rekanan yang menjual barang atau dagangannya. Untuk menjadi pihak Rekanan pada suatu marketplace dan retail daring diwajibkan untuk memiliki NPWP serta mendaftarkan usahanya untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun ada pengecualian untuk beberapa pengusaha yaitu:
<ol>
<li>Pengusaha yang hanya melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li>
<li>Orang pribadi yang hanya menyediakan jasa angkutan umum melalui Pihak Lain.</li>
</ol>
Selain itu, pada PMK Nomor 58/PMK.03/2022 pasal 4 ayat 1, pihak Rekanan juga harus menyampaikan salinan dokumen kepada Pihak Lain berupa:
<ol>
<li>Surat keterangan terdaftar atau Nomor Pokok Wajib Pajak</li>
<li>Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, kecuali Rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).</li>
</ol>
&nbsp;
Mekanisme Pemungutan Pajak
Instansi Pemerintah yang melakukan pembelian pada Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah akan melakukan pembayaran secara penuh yaitu harga barang ditambah PPN. Kemudian, pihak Rekanan atau Pihak Lain akan menerbitkan bukti tagihan atau invoice melalui sistem. Nantinya, bukti ini harus dilampirkan pada Surat Perintah bayar (SPBy) pada saat pengajuan penggantian Uang Persediaan (GUP).
Pembuatan bukti tagihan (invoice) wajib dibuat sendiri oleh Rekanan atau dapat dibuat melalui sarana/sistem yang disediakan oleh Pihak Lain atas nama Rekanan. Pada pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa Invoice dari Rekanan wajib setidaknya memuat delapan informasi berikut:
<ol>
<li>Nama dan NPWP Rekanan</li>
<li>Nama dan NPWP Pembeli atau Penerima Jasa</li>
<li>Nama dan NPWP Pihak Lain</li>
<li>Jenis barang dan/atau jasa</li>
<li>Seluruh nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain</li>
<li>Jumlah Pajak Penghasilan yang dipungut</li>
<li>Jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah yang dipungut</li>
<li>Nomor dan tanggal pembuatan dokumen tagihan.</li>
</ol>
Untuk penomoran dokumen tagihan dapat ditentukan sendiri oleh pihak Rekanan, atau dapat dihasilkan melalui sarana atau sistem yang disediakan oleh Pihak Lain.
Setelah transaksi selesai, Pihak Lain wajib untuk melakukan pemungutan PPh dan/atau PPN kemudian menyetorkannya ke kas negara. Khusus untuk PPh yang dipungut oleh Pihak Lain akan menggunakan tarif PPh pasal 22 yang berbeda dengan tarif PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.
Tarif PPh yang dipungut atas transaksi melalui Pihak Lain adalah sebesar 0,5%, sedangkan untuk tarif PPN tetap menggunakan tarif 11%. Kemudian, Pihak Lain melakukan penyetoran pajak yang dipungut dan melakukan pelaporan pada SPT Masa PPN 1107 PUT dan PPh dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

Mekanisme Pemungutan Pajak Belanja Instansi Pemerintah

Perkembangan ekspor di Indonesia telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan yang signifikan dalam sektor ekspor telah menjadi motor utama untuk menggali potensi ekonomi negara ini.
Di tengah persaingan global yang semakin sengit, peran yang semakin penting dimainkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung perekonomian nasional. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga mengenalkan produk-produk Indonesia ke pasar internasional, mempromosikan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia di seluruh dunia.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, perubahan kebijakan yang menjadi sorotan adalah pengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekspor yang dilakukan oleh UMKM. Keputusan ini memicu berbagai diskusi dan pertanyaan tentang dampaknya pada UMKM, sektor ekspor, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Dalam artikel ini, kami akan mendalami lebih lanjut perkembangan fenomena ekspor yang tengah berlangsung di Indonesia dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengenakan PPN pada ekspor oleh UMKM. Kami juga akan mencoba merinci implikasi positif dan negatifnya dalam konteks perekonomian nasional yang sangat dinamis saat ini.
&nbsp;
Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekspor di Indonesia
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu pilar utama dalam menggalakkan pertumbuhan ekspor Indonesia. Mereka memainkan peran penting dalam berbagai aspek ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia ke pasar global. Berbagai aspek berikut menjelaskan betapa vitalnya peran UMKM dalam mendukung perkembangan ekspor Indonesia:
<ol>
<li>Diversifikasi Produk: UMKM sering kali menciptakan produk-produk kreatif dan unik yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Hal ini memberikan kontribusi positif dalam diversifikasi portofolio ekspor negara, mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional</li>
<li>Mendorong Inovasi: UMKM adalah lumbung inovasi. Skala operasional yang lebih kecil memungkinkan mereka lebih fleksibel dalam eksperimen dan pengembangan produk baru. Inovasi ini bisa mencakup penggunaan teknologi terbaru, perancangan produk yang lebih efisien, atau bahkan penerapan model bisnis yang berkelanjutan</li>
<li>Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM memainkan peran utama dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran, mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat</li>
<li>Akses ke Pasar Global: Melalui platform ekspor dan perdagangan internasional, UMKM memiliki akses ke pasar global yang luas. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan produk mereka dan memberikan kontribusi tambahan terhadap perekonomian nasional.</li>
</ol>
Pentingnya UMKM dalam konteks pertumbuhan ekspor Indonesia sangat signifikan. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan harus terus memberikan dukungan dan solusi yang memungkinkan sektor UMKM untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan, termasuk masalah regulasi seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada ekspor.
Dengan bantuan yang tepat, UMKM dapat terus berperan sebagai motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekspor dan mengokohkan posisi ekonomi Indonesia di panggung global.
Kontroversi Pengenaan PPN Ekspor bagi UMKM
Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekspor oleh UMKM telah menjadi topik yang sangat kontroversial dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun, di satu sisi, PPN ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Ada sejumlah isu yang memicu perdebatan mengenai dampak kebijakan ini terhadap UMKM dan ekspor Indonesia secara keseluruhan:
<ol>
<li>Beban Finansial bagi UMKM: Salah satu kritik utama terhadap pengenaan PPN ekspor adalah bahwa ini dapat meningkatkan beban finansial bagi UMKM yang seringkali beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis. Menambahkan pajak ekspor bisa mengurangi daya saing mereka di pasar internasional</li>
<li>Potensi Penurunan Ekspor: Beberapa pengamat khawatir bahwa pengenaan PPN ekspor dapat menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia secara keseluruhan. Jika UMKM kesulitan bersaing di pasar internasional akibat pajak ini, potensi penurunan volume ekspor bisa menjadi kenyataan</li>
<li>Pemerataan Dampak: Penting untuk mempertimbangkan bahwa dampak pengenaan PPN tidak selalu merata di semua sektor UMKM. Beberapa UMKM mungkin lebih rentan terhadap beban pajak ini dibandingkan dengan yang lain, tergantung pada jenis produk, pasar ekspor, dan kapasitas keuangan</li>
<li>Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan ini juga memiliki dampak lebih luas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengurangan ekspor, terutama dari sektor UMKM, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.</li>
</ol>
Dalam mengatasi kontroversi ini, pemerintah harus berusaha untuk menemukan keseimbangan antara meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan UMKM serta ekspor. Hal ini bisa melibatkan pengembangan insentif atau kebijakan yang lebih terfokus untuk membantu UMKM beradaptasi dengan pengenaan PPN, memperkuat daya saing mereka, dan mempromosikan ekspor produk Indonesia di pasar internasional. Kesinambungan pertumbuhan ekspor Indonesia dan kesejahteraan UMKM harus menjadi prioritas untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di tingkat nasional dan global.
Implikasi Pengenaan PPN terhadap Ekonomi Nasional
Dikutip dari Website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), yang mencakup pembebasan PPN dan PPN impor untuk IKM/UMKM yang terlibat dalam pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya akan diekspor. Selain itu, terdapat juga klinik ekspor yang bertujuan untuk memberikan literasi dan edukasi ekspor kepada UMKM/IKM.
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekspor, khususnya yang berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki sejumlah implikasi yang signifikan terhadap ekonomi nasional Indonesia. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan berbagai aspek dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan:
<ol>
<li>Penerimaan Negara: Salah satu dampak yang paling langsung terlihat adalah peningkatan penerimaan negara dari pengenaan PPN pada ekspor. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk mendanai berbagai program pembangunan dan proyek strategis, serta mengurangi defisit anggaran yang mungkin ada</li>
<li>Dampak pada UMKM: Meskipun demikian, pengenaan PPN pada UMKM dapat memengaruhi daya saing mereka di pasar internasional. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan volume ekspor UMKM dan mungkin menghambat pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruha</li>
<li>Kesempatan Diversifikasi Ekonomi: Pemberlakuan PPN pada ekspor juga dapat memaksa Indonesia untuk mencari kesempatan diversifikasi ekonomi lebih lanjut. Negara harus mencari cara untuk meningkatkan daya saing dalam sektor-sektor yang tidak terlalu terpengaruh oleh PPN, seperti sektor jasa atau industri lainnya</li>
<li>Ketahanan Ekonomi: Kebijakan pengenaan PPN ekspor juga dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional. Dengan memvariasikan pendapatan negara, pemerintah dapat memiliki sumber daya tambahan untuk menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak terduga</li>
<li>Perluasan Pasar Ekspor: Bagi produsen UMKM yang masih ingin menjaga tingkat ekspor mereka, pengenaan PPN mungkin memicu pencarian pasar ekspor alternatif atau upaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk mereka, yang pada gilirannya dapat memperluas jangkauan pasar ekspor.</li>
</ol>
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan pengenaan PPN pada ekspor, terutama terhadap sektor UMKM yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam mengambil langkah-langkah berikutnya, penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara mengoptimalkan penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM serta ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pengenaan PPN Ekspor bagi UMKM di Indonesia

TikTok Shop adalah platform e-commerce yang diintegrasikan ke dalam aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk dan layanan langsung melalui aplikasi. TikTok Shop diluncurkan oleh perusahaan induk TikTok, ByteDance, sebagai upaya untuk menggabungkan pengalaman belanja dengan konten kreatif di aplikasi tersebut. Platform ini sangat memungkinkan pembeli untuk berinteraksi dengan penjual melalui fitur seperti livestream dan pesan langsung, serta menyediakan berbagai macam produk mulai dari pakaian dan aksesoris hingga makanan dan barang elektronik.
Akan tetapi, pada 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB, Tiktok Shop telah menutup layanannya. Penutupan ini tidak lepas dari peraturan pemerintah yang tidak membolehkan transaksi jual beli ada dalam sosial media. Setelah pemerintah menutup Tiktok Shop, kini banyak masyarakat yang merindukan kehadiran Tiktok Shop untuk kembali lagi. Penutupan Tiktok Shop sendiri merupakan akibat dari pelanggaran regulasi pemerintah Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa media sosial tidak bisa digabung dengan e-commerce. &nbsp;
Salah satu poin yang membuat Tiktok Shop ditutup adalah Tiktok memfasilitasi transaksi jual beli dalam aplikasi. Sementara itu, dalam aturan pemerintah dilarang untuk melakukan transaksi dalam platform media sosial. Social-commerce merupakan penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu untuk pedagang yang bisa memasang penawarah terhadap barang dan/atau jasa.
Menurut pasal 21 ayat (3) Permendag Nomor 31 Tahun 2023, social-commerce dilarang untuk melakukan transaksi dalam platform dna hanya boleh melakukan promosi barang dan jasa yang dijual saja. Meskipun demikian, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka kesempatan bagi Tiktok Shop untuk membuka lagi bisnisnya dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah.
Menurut Permendag Nomor 31 Tahun 2023 pasal 37-38, layanan seperti Tiktok Shop bisa beroperasi kembali dengan cara menunjuk perwakilan di Indonesia atau yang bisa disebut Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A). Pada pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI wajib menunjuk KP3A bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE).
Sementara itu dalam pasal 38, PMSE harus melakukan pendaftaran, termasuk memiliki SIUP3A (Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing). Perusahaan itu juga harus mengajukan permohonan kepada lembaga OSS dengan melengkapi beberapa dokumen seperti bukti penunjukan, bukti diri pimpinan perwakilan di Indonesia, jumlah tenaga kerja dan tanda pendaftaran penyelenggara sistem elektronik.
Dengan melengkapi syarat tersebut, Tiktok Shop dapat membuka keblai layanan yang sempat ditutup dengan berdiri sendiri sebagai platform e-commerce. Di media sosial pun sempat dihebohkan dengan pernyataan netizen terkait pembukaan Kembali Tiktok Shop pada 10 November 2023. Akan tetapi, pemerintah melalui Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan belum ada komunikasi terkait pembukaan Kembali Tiktok Shop pada 10 November mendatang. Pihaknya juga belum menerima pengajuan atau perizinan untuk berbisnis e-commerce dari Tiktok Indonesia.
Tiktok Shop sendiri sebelumnya telah mengalami penutupan di beberapa negara karena masalah regulasi dan kebijakan privasi. Beberapa pemerintah khawatir bahwa data pengguna yang dikumpulkan oleh platform tersebut dapat disalahgunakan atau dibagikan dengan pihak ketiga tanpa izin pengguna. Selain itu, Tiktok Shop juga dihadapkan pada persaingan ketat dengan platform e-commerce lainnya yang telah memiliki nama besar di pasar.
Namun, dengan adanya wacana pembukaan kembali, Tiktok Shop tampaknya telah melakukan perubahan dan peningkatan pada platform mereka untuk mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku dari pemerintah. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat kebijakan privasi dan perlindungan data pengguna. Tiktok Shop juga berupaya untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan para penjual dan pembeli mengenai proses transaksi dan kebijakan pengembalian barang.
Pembukaan kembali Tiktok Shop tentu saja memberikan peluang bagi para penjual kecil dan menengah untuk kembali menjangkau pelanggan mereka melalui platform ini. Banyak dari penjual ini yang telah menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk membangun toko online mereka di Tiktok Shop sebelumnya, dan sekarang mereka dapat melanjutkan bisnis mereka dengan lebih mudah.

Tiktok Shop Bisa Buka Lagi, Apa Syaratnya?

Setiap transaksi yang terjadi, baik itu pembelian Barang Kena Pajak atau pembelian Jasa Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nillai. Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 11% dari nilai transaksi.
Namun ada beberapa transaksi khusus yang ditetapkan pemerintah akan menggunakan tarif PPN sebesar 1%. Hal ini bisa terjadi karena pada perhitungan pengenaan PPN menggunakan nilai lain atau tidak menggunakan nilai transaksi sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
Pada suatu transaksi, biasanya akan menghitung besaran nilai PPN dengan cara mengkalikan harga jual Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dengan tarif PPN yaitu sebesar 11%. Sementara, untuk transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak akan menghitung besaran pengenaan PPN dengan cara berikut:
11% x Dasar Pengenaan Pajak x harga jual Barang/Jasa Kena Pajak
Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 121/PMK.03/2015, terdapat 11 tipe transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Dari 11 transaksi tersebut 3 di antaranya menggunakan nilai dengan besaran sebesar 10% dari jumlah yang ditagih sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Ketiga transaksi tersebut adalah:
<ol>
<li>Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata</li>
<li>Jasa pengiriman paket</li>
<li>Jasa pengurusan transportasi.</li>
</ol>
Adapun, perhitungan besaran pengenaan PPN untuk ketiga tipe transaksi tersebut adalah:
11% x 10% x harga jual Barang/Jasa Kena Pajak atau 1% x harga jual Barang/Jasa Kena Pajak
&nbsp;
Jasa Biro Perjalanan
Setiap penjualan tiket wisata baik untuk wisata dalam negeri maupun luar negeri, pemesanan sarana angkutan, pemesanan sarana akomodasi, serta penjualan produk lainnya akan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 10% dari harga dari nilai peredaran atau omzet. Namun, untuk penjualan tiket angkutan udara dalam negeri tidak termasuk sebagai omzet.
Kemudian, untuk kegiatan lainnya seperti pengurusan dokumen perjalanan, maka Dasar Pengenaan Pajak adalah seluruh nilai peredaran atau omzet dikurangi dengan pungutan yang telah dibayar kepada pemerintah yang besarannya mengikuti ketentuan yang sedang berlaku.
Kemudian, ketika melakukan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan sudah termasuk dalam perhitungan. Maka dari itu, mengkreditkan pajak masukan dari biro perjalanan umum maupun agen perjalanan sudah tidak bisa dikreditkan lagi.
&nbsp;
Jasa Pengiriman Paket
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 yang mengatur terkait Dasar Pengenaan Pajak, setiap terjadinya penggunaan jasa pengiriman paket akan dikenakan PPN dengan menggunakan Dasar Perhitungan Pajak sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Kemudian, pada Pasal 3 menyebutkan Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j tidak dapat dikreditkan.
&nbsp;
Jasa Pengurusan Transportasi
Jasa Pengurusan Transportasti atau biasa disebut dengan freight forwarding menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/ atau udara.
Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2015 menyebutkan bahwa untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
Jadi jika terdapat sebuah biaya transport atas penyerahan jasa pengurusan transportasi, maka PPN 10% yang dikenakan dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih Sedangkan, untuk sisanya yaitu 90% dari jumlah yang ditagi akan dianggap sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Maka dari itu, tarif PPN untuk jasa pengurusan transportasi sebesar 1% dengan mengikuti skema perhitungan 11% x 10% = 1%.

Mengenal Pengenaan PPN 1% Bagi Jasa Khusus

Seiring bertumbuhnya UMKM di Indonesia dengan spesialisasi bisnis yang sama, membuat UMKM harus bersaing dengan cukup keras. Mulai dari kualitas produk, nilai tambah, hingga strategi marketing harus dipikirkan oleh pelaku bisnis UMKM agar bisa berbeda dengan kompetitor. Salah satu aspek yang penting dalam pengembangan bisnis UMKM adalah digital marketing.
Apa Itu Digital Marketing?
Digital marketing adalah salah satu strategi pemasaran yang menggunakan media digital untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Ini adalah cara yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama dalam era digital saat ini dimana banyak orang menghabiskan waktu mereka di internet. Digital marketing melibatkan penggunaan berbagai saluran online seperti media sosial, email, mesin pencari, dan situs web untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih erat dengan mereka.
Salah satu aspek penting dari digital marketing adalah penggunaan teknologi canggih untuk menganalisis data dan mengukur efektivitas sebuah kampanye. Dengan teknologi ini, pelaku bisnis dapat melacak perilaku konsumen dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami audiens mereka dan menciptakan konten yang relevan dan menarik.
Saluran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn menjadi bagian penting dari strategi digital marketing. Melalui saluran ini, pelaku bisnis dapat berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung dan membangun komunitas di sekitar merek mereka. Media sosial juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendengarkan umpan balik pelanggan dan meningkatkan produk atau jasa mereka.
Jenis Digital Marketing
Digital marketing memiliki jenis yang beragam. Tentu saja setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari tujuan kampanye yang dibuat. Beberapa jenis digital marketing yang umum digunakan antara lain:
<ol>
<li>Search Engine Optimization (SEO)</li>
</ol>
SEO adalah proses optimasi situs web dan konten agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peringkat situs web di hasil pencarian organik dan menarik lebih banyak pengunjung ke situs web.
<ol start="2">
<li>Search Engine Marketing (SEM)</li>
</ol>
SEM adalah strategi pemasaran yang melibatkan penggunaan iklan berbayar di sebuah mesin pencari. Ini dapat termasuk Google Ads dan Bing Ads, yang memungkinkan perusahaan untuk menampilkan iklan di halaman hasil pencarian ketika orang mencari kata kunci yang terkait dengan produk atau layanan mereka.
<ol start="3">
<li>Content Marketing</li>
</ol>
Menciptakan dan membagikan konten yang berharga dan relevan untuk menarik dan mempertahankan audiens. Ini dapat mencakup blog posts, artikel, infografis, video, dan konten lain yang memberikan nilai bagi audiens.
<ol start="4">
<li>Social Media Marketing</li>
</ol>
Social media marketing menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa dan berinteraksi dengan pelanggan. Hal ini termasuk posting organik, iklan berbayar, dan strategi pemasaran influencer.
<ol start="5">
<li>Affiliate Marketing</li>
</ol>
Affiliate marketing adalah aktivitas marketing yang menghasilkan pendapatan dengan mempromosikan produk atau jasa orang lain dan mendapatkan komisi atas penjualan yang dihasilkan melalui link afiliasi.
<ol start="6">
<li>Influencer Marketing</li>
</ol>
Bermitra dengan influencer atau individu dengan pengaruh besar di media sosial atau industri tertentu untuk mempromosikan produk atau jasa dan mencapai audiens yang lebih luas.
Manfaat Digital Marketing Bagi UMKM
Sebagai sebuah bisnis, pelaku bisnis UMKM perlu mempertimbangkan untuk memanfaatkan digital marketing untuk mengembangkan bisnis mereka. Berikut beberapa manfaat digital marketing bagi pelaku bisnis UMKM.
<ol>
<li>Jangkauan yang Lebih Luas</li>
</ol>
Dengan bantuan internet, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan secara internasional, tanpa harus memiliki toko fisik di setiap lokasi. Hal ini membuka peluang bagi mereka untuk menjangkau pelanggan yang tidak bisa diakses melalui metode pemasaran tradisional.
<ol start="2">
<li>Biaya yang Lebih Rendah</li>
</ol>
Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, digital marketing umumnya lebih murah. UMKM dapat memulai dengan anggaran yang rendah dan meningkatkannya sesuai dengan pertumbuhan bisnis.
<ol start="3">
<li>Pemasaran yang Dapat Diukur</li>
</ol>
Digital marketing memungkinkan UMKM untuk melacak dan mengukur hasil kampanye mereka secara real-time. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan itu.
<ol start="4">
<li>Peningkatan Brand Awareness</li>
</ol>
Dengan kehadiran online yang kuat, UMKM dapat meningkatkan kesadaran merek mereka di pasar. Hal ini membantu mereka bersaing dengan bisnis yang lebih besar dan meningkatkan reputasi mereka.
<ol start="5">
<li>Interaksi Langsung dengan Pelanggan</li>
</ol>
Media sosial dan email marketing memungkinkan UMKM untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan mereka, membangun hubungan yang lebih erat, dan memperoleh umpan balik langsung dari mereka.
<ol start="6">
<li>Meningkatkan Penjualan</li>
</ol>
Dengan strategi digital marketing yang efektif, UMKM dapat meningkatkan penjualan mereka, baik melalui penjualan online maupun offline.
Dengan memanfaatkan digital marketing, UMKM dapat berkembang ke arah yang lebih positif dan mampu melebarkan pasar lebih luas lagi. Akan tetapi, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menjalankan digital marketing. Perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia agar kita tidak tertinggal oleh pelaku bisnis lain yang sudah lebih dulu menjalankan strategi digital marketing.

Pentingnya Digital Marketing Bagi UMKM

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adanya program KUR bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan sektor UMKM.
Program KUR sendiri diluncurkan pemerintah pada tanggal 5 November 2007. Pembiayan yang disalurkan melalui KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang merupakan penyalur KUR. Jenis dana yang disediakan adalah dana keperluan modal kerja dan investasi yang disalurkan kepada pelaku bisnis UMKM perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang belum memiliki agunan tambahan.
Bagi pelaku bisnis UMKM, dengan adanya KUR sangat membantu keberlangsungan usaha mereka. Program ini membantu memperlebar akses pembiayaan bagi para pelaku bisnis UMKM dan bagi pemerintah, KUR diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah mematok suku bunga KUR untuk UMKM sebesar 3 persen.
Selain penetapan suku bunga yang rendah, pemerintah juga mengarahkan bank penyalur KUR untuk memberikan keringanan berupa bebas dari agunan baik untuk debitur mikro dan supermikro. Aturan ini diberlakukan untuk debitur mikro dan supermikro dengan pinjaman tidak lebih dari Rp100 juta.
Pengajuan KUR sendiri diatur dalam Permenko Perekonomian Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
Akan tetapi, meskipun suku bunga yang ditetapkan kecil, masih sedikit pelaku bisnis UMKM yang meminjam pendanaan melalui KUR. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hingga Agustus 2023 realisasi penyaluran KUR hanya 50,15% dari target yang sudah ditetapkan atau Rp148,95 triliun dari total target Rp297 triliun dengan 2,71 debitur tercatat.
Dari sisi UMKM, adanya opsi KUR yang disediakan pemerintah agaknya menjadi salah satu opsi pengembangan bisnis yang terpercaya. Namun, tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi UMKM agar bisa mengajukan pinjaman bisnis melalui skema KUR. Pelaku bisnis UMKM harus dapat memaksimalkan opsi KUR karena penawaran yang cukup menarik. &nbsp;Beberapa cara dapat dilakukan UMKM untuk memaksimalkan KUR, di antaranya sebagai berikut:
<ol>
<li>Memahami Persyaratan KUR</li>
</ol>
Pertama-tama, pelaku UMKM perlu memahami persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk program KUR, termasuk besaran pinjaman, jangka waktu, dan bunga yang dikenakan.
<ol start="2">
<li>Mengembangkan Rencana Bisnis</li>
</ol>
UMKM sebaiknya memiliki rencana bisnis yang matang. Hal ini akan membantu dalam memutuskan berapa banyak dana yang diperlukan dan bagaimana penggunaan dana tersebut.
<ol start="3">
<li>Bandingkan Bunga Antar Bank</li>
</ol>
UMKM perlu memilih bank atau lembaga keuangan yang menawarkan KUR dengan suku bunga dan persyaratan yang paling sesuai. Bandingkan berbagai penawaran sebelum membuat keputusan.
<ol start="4">
<li>Lengkapi Dokumen</li>
</ol>
Persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti laporan keuangan, identifikasi usaha, dan dokumen perijinan. Dokumen yang lengkap akan mempercepat proses pengajuan KUR.
<ol start="5">
<li>Pengajuan Pinjaman yang Realistis</li>
</ol>
Ajukan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan usaha Anda, bukan terlalu besar atau terlalu kecil. Hal ini akan membantu pengelolaan pinjaman dengan lebih baik.
<ol start="6">
<li>Gunakan KUR untuk Pengembangan Usaha</li>
</ol>
Pastikan dana KUR digunakan untuk pengembangan usaha, seperti pembelian peralatan, modal kerja, atau peningkatan kapasitas produksi. Hindari menggunakannya untuk keperluan pribadi.
<ol start="7">
<li>Berusaha Memulihkan Pinjaman</li>
</ol>
Selalu berkomitmen untuk membayar cicilan tepat waktu. Ini akan membantu membangun rekam jejak kredit yang baik, yang dapat bermanfaat untuk mengakses pembiayaan lebih lanjut di masa depan.
<ol start="8">
<li>Manfaatkan Pelatihan dan Pendampingan</li>
</ol>
Manfaatkan pelatihan dan pendampingan yang mungkin ditawarkan oleh lembaga pemberi pinjaman atau lembaga pendukung UMKM. Hal ini dapat membantu Anda meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha.

Cara Memaksimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM

Usaha minimarket skala kecil atau skala rumahan merupakan sebuah bentuk usaha ritel yang semakin populer di Indonesia. Bisnis ini biasanya dikelola oleh pemiliknya sendiri dan berlokasi di dekat tempat tinggal. Minimarket ini menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Ukuran minimarket skala kecil atau skala rumahan ini relatif lebih kecil dibandingkan minimarket besar.
Usaha minimarket skala kecil atau skala rumahan di berbagai daerah berkembang cukup pesat. Keinginan warga khususnya di daerah pedesaan untuk memberikan akses ke minimarket ke lingkungannya cukup besar. Salah satu faktor yang menyebabkan menjamurnya usaha minimarket rumahan adalah harga yang bersaing dengan raksasa retail yang sudah punya nama besar.
Perkembangan usaha minimarket skala kecil atau skala rumahan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain pertumbuhan jumlah minimarket, peningkatan inovasi dan pelayanan, serta dampak terhadap perekonomian dan masyarakat.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Indonesia, jumlah minimarket skala kecil atau skala rumahan juga terus meningkat. Minimarket ini menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Minimarket skala kecil juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berbelanja tanpa harus pergi ke pasar tradisional atau supermarket besar.
Untuk bersaing dengan minimarket besar, pemilik minimarket skala kecil atau skala rumahan terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan mereka. Beberapa minimarket ini mulai menyediakan fasilitas seperti pembayaran non-tunai, pengiriman barang, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Selain itu, mereka juga mulai menyediakan produk-produk lokal atau khas daerah untuk menarik lebih banyak pelanggan.
Usaha minimarket skala kecil atau skala rumahan memiliki dampak positif terhadap perekonomian dan masyarakat di Indonesia. Bisnis ini membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh minimarket besar. Minimarket skala kecil juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal dengan membeli produk-produk dari produsen lokal dan membayar pajak.
Namun, perkembangan usaha minimarket skala kecil atau skala rumahan juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah persaingan yang ketat dengan minimarket besar yang memiliki modal dan sumber daya yang lebih besar. Minimarket skala kecil juga sering kali kesulitan mendapatkan pasokan barang dengan harga yang kompetitif, karena tidak memiliki daya tawar yang kuat dengan pemasok. Selain itu, minimarket skala kecil juga perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren konsumen yang terus berkembang.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan berbagai organisasi terkait perlu memberikan dukungan dan pelatihan kepada pemilik minimarket skala kecil atau skala rumahan. Salah satu dukungan yang dapat diberikan adalah akses ke pembiayaan dan pelatihan manajemen usaha. Pemerintah juga perlu menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan usaha minimarket skala kecil dan melindungi mereka dari persaingan yang tidak sehat.
Ada beberapa tips bagi masyarakat yang berencana untuk memulai usaha minimarket rumahan, di antaranya:
<ol>
<li>Menyusun Rencana Bisnis</li>
</ol>
Langkah pertama dalam memulai usaha minimarket rumahan adalah membuat rencana bisnis yang baik. Rencana bisnis adalah dokumen yang menjelaskan tujuan bisnis, target pasar, strategi pemasaran, keuangan, dan operasi bisnis. Rencana bisnis akan membantu mengatur langkah-langkah yang perlu diambil dan menyediakan panduan untuk pertumbuhan bisnis
<ol start="2">
<li>Menentukan Lokasi</li>
</ol>
Lokasi sangat penting dalam bisnis ritel seperti minimarket. Pemilik bisnis harus memilih lokasi yang strategis, mudah diakses oleh pelanggan, dan memiliki potensi pasar yang besar. Lokasi yang baik dapat membantu meningkatkan visibilitas minimarket dan menarik lebih banyak pelanggan
<ol start="3">
<li>Mengurus Perizinan</li>
</ol>
Sebelum memulai usaha minimarket rumahan, pemilik bisnis harus memastikan bahwa sudah memiliki semua perizinan yang diperlukan. Hal ini bisa mencakup izin usaha, izin bangunan, izin kesehatan, dan izin lainnya. Pemilik bisnis juga harus mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku di daerah operasional minimarket
<ol start="4">
<li>Penyediaan Stok Barang</li>
</ol>
Salah satu aspek penting dalam usaha minimarket rumahan adalah penyediaan barang. Pemilik bisnis harus memastikan memiliki stok barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemilik juga harus memilih pemasok yang dapat menyediakan barang dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik
<ol start="5">
<li>Penataan Minimarket</li>
</ol>
Penataan toko sangat penting untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Pemilik harus menyusun barang dengan rapi dan menarik, memastikan bahwa barang-barang populer berada di lokasi yang mudah diakses, dan memberikan penandaan harga yang jelas. Pemilik juga harus memastikan bahwa toko dalam keadaan bersih dan nyaman untuk pelanggan
<ol start="6">
<li>Promosi dan Pemasaran</li>
</ol>
Promosi dan pemasaran adalah penting untuk meningkatkan penjualan dan membangun merek. Pemilik dapat menggunakan berbagai cara untuk mempromosikan bisnis, seperti media sosial, iklan lokal, brosur, dan lain-lain. Pemilik juga dapat menawarkan diskon atau promosi khusus untuk menarik pelanggan baru.
&nbsp;

Tips Memulai Usaha Minimarket Rumahan

Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi dalam berbagai sektor industri di seluruh dunia. Salah satu sektor yang telah merasakan dampak besar dari pesatnya perkembangan teknologi adalah industri tekstil. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan transformasi massif dalam cara produksi, desain, distribusi, dan konsumsi produk tekstil. Dengan kemunculan teknologi-teknologi canggih, seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan manufaktur digital, industri tekstil mengalami revolusi yang mendalam.
Perkembangan teknologi ini telah membawa beragam perubahan signifikan yang memengaruhi seluruh ekosistem industri tekstil, dari para produsen hingga konsumen akhir. Sebagai hasil dari transformasi ini, pertanyaan kunci yang muncul adalah, "Apa dampaknya bagi perkembangan usaha tekstil?"
Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi sejumlah dampak yang ditimbulkan oleh massivenya perkembangan teknologi pada industri tekstil, baik dalam konteks produksi, efisiensi, keberlanjutan, hingga tren konsumsi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pertimbangkan beberapa aspek penting yang memandu pemahaman kita tentang perubahan ini.
&nbsp;
Automatisasi Produksi Tekstil
Penting untuk memahami bahwa industri tekstil telah mengalami revolusi besar-besaran dalam hal otomatisasi produksi. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi canggih telah memainkan peran penting dalam transformasi ini, membawa sejumlah keuntungan signifikan bagi produsen tekstil dan, pada akhirnya, konsumen. Berikut beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan:
<ol>
<li> Penggunaan Robotika dalam Produksi</li>
</ol>
Robotika telah mengubah wajah pabrik tekstil modern. Robot yang dilengkapi dengan teknologi penglihatan komputer dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang dulunya memerlukan tangan manusia. Pemasangan, pemotongan, dan penjahitan tekstil semakin diotomatisasi. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, tetapi juga meningkatkan presisi dan konsistensi dalam proses produksi.
<ol start="2">
<li> Otomatisasi Proses Pabrikasi</li>
</ol>
Teknologi telah memungkinkan otomatisasi yang lebih besar dalam proses pabrikasi tekstil, termasuk pemintalan, pewarnaan, dan pengeringan. Mesin-mesin canggih yang terhubung dengan sistem otomatis dapat mengelola produksi dengan efisiensi yang luar biasa. Hal ini telah memangkas waktu produksi dan biaya operasional, yang pada gilirannya memungkinkan produsen untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen.
<ol start="3">
<li> Peran Kecerdasan Buatan (AI)</li>
</ol>
Kecerdasan Buatan (AI) juga memainkan peran penting dalam meningkatkan otomatisasi dalam produksi tekstil. Sistem AI dapat digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan proses produksi, mengidentifikasi potensi cacat pada tekstil, serta mengatur produksi sesuai dengan permintaan pasar. Ini membantu mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi produksi secara keseluruhan.
<ol start="4">
<li> Meningkatkan Kualitas Produk</li>
</ol>
Salah satu dampak paling positif dari otomatisasi produksi adalah peningkatan kualitas produk. Mesin-mesin yang dikendalikan oleh komputer dapat menjahit dan merakit produk tekstil dengan presisi yang tinggi, mengurangi risiko cacat produk. Hal ini juga memungkinkan produsen untuk memenuhi standar kualitas yang lebih ketat.
<ol start="5">
<li> Dampak Sosial dan Tenaga Kerja</li>
</ol>
Namun, seiring dengan berbagai keuntungan otomatisasi, perlu juga memperhatikan dampaknya pada tenaga kerja manusia. Otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan akan pekerja produksi manusia, yang dapat menyebabkan ekhawatiran tentang pekerjaan yang hilang. Oleh karena itu, penting bagi industri untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan ulang bagi pekerja agar mereka dapat mengadaptasi diri dengan perubahan ini.
&nbsp;
e-Commerce dan Pengalaman Konsumen
Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem bisnis tekstil, terutama dalam hal interaksi antara produsen, pengecer, dan konsumen akhir. Mari, kita eksplorasi lebih lanjut bagaimana peran penting e-Commerce dalam industri tekstil menciptakan pengalaman konsumen yang luar biasa:
<ol>
<li> Peran E-commerce dalam Penjualan Produk Tekstil</li>
</ol>
e-commerce atau perdagangan elektronik, telah menjadi tulang punggung penjualan produk tekstil modern. Pengecer tekstil dan produsen telah beralih secara signifikan dari toko fisik ke platform online. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai pasar yang lebih luas, bahkan secara global, tanpa batasan geografis yang signifikan. Konsumen sekarang dapat membeli produk tekstil dari seluruh dunia dengan mudah dan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
<ol start="2">
<li> Personalisasi Pengalaman Konsumen</li>
</ol>
Teknologi memungkinkan perusahaan untuk memahami pelanggan mereka dengan lebih baik melalui pengumpulan dan analisis data. Hal ini memungkinkan personalisasi yang lebih besar dalam pengalaman konsumen. Misalnya, konsumen dapat menerima rekomendasi produk yang relevan berdasarkan riwayat pembelian mereka atau preferensi mereka. Personalisasi ini menciptakan pengalaman yang lebih pribadi dan memuaskan, yang meningkatkan loyalitas pelanggan.
<ol start="3">
<li> Penggunaan Data untuk Mengoptimalkan Persediaan</li>
</ol>
Dengan menggunakan data, produsen tekstil dapat memprediksi tren dan permintaan konsumen dengan lebih baik. Ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan persediaan, menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok yang mahal. Dengan mengintegrasikan analitik data dalam rantai pasokan, perusahaan dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar dan menjaga persediaan yang sesuai.
<ol start="4">
<li> Meningkatkan Efisiensi dalam Proses Penjualan</li>
</ol>
e-Commerce juga menciptakan efisiensi dalam proses penjualan. Konsumen dapat dengan mudah mencari produk, membandingkan harga, dan membaca ulasan pelanggan. Hal ini membantu mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik. Selain itu, proses pembayaran online menjadi lebih cepat dan aman, meningkatkan pengalaman belanja secara keseluruhan.
<ol start="5">
<li> Analitik Data untuk Memahami Tren Konsumen</li>
</ol>
Perusahaan tekstil menggunakan analitik data untuk memahami tren konsumen dan preferensi pasar. Data ini membantu mereka dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen dan menjawab tren yang berkembang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pasar, perusahaan dapat mengarahkan upaya mereka dengan lebih efektif dan mengurangi risiko gagal produk.
<ol start="6">
<li> Meningkatnya Keamanan dan Kepercayaan Konsumen</li>
</ol>
Peran penting lainnya dari e-ommerce adalah peningkatan dalam keamanan transaksi online. Teknologi telah berkembang untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi, termasuk enkripsi data dan perlindungan terhadap penipuan. Hal ini telah membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dalam berbelanja online, yang menjadi faktor penting dalam pertumbuhan e-Commerce dalam industri tekstil.
Secara keseluruhan, e-Commerce dan teknologi yang mendukungnya telah mengubah lanskap bisnis tekstil. Mereka menciptakan pengalaman belanja yang lebih efisien, personal, dan aman bagi konsumen, sambil memberikan peluang baru untuk produsen dan pengecer dalam mencapai pasar global. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi dan perubahan dalam industri ini.
&nbsp;
Peluang dan Tantangan
Dalam dunia yang terus berubah dengan pesat, industri tekstil juga menghadapi serangkaian tantangan dan peluang yang signifikan dalam mengadopsi teknologi baru. Sub-pembahasan ini akan mengulas tantangan utama yang dihadapi oleh industri tekstil, serta peluang yang terbuka dengan mengintegrasikan teknologi dalam operasional mereka.
&nbsp;
Tantangan
<ol>
<li>Biaya Implementasi Teknologi: Salah satu tantangan utama adalah biaya yang terkait dengan mengadopsi teknologi baru. Investasi dalam peralatan dan infrastruktur baru, pelatihan karyawan, serta perangkat lunak dan sistem yang diperlukan dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi perusahaan tekstil, terutama yang berukuran kecil dan menengah.</li>
<li>Perubahan Budaya Organisasi: Mengubah budaya organisasi menjadi lebih terbuka terhadap teknologi baru bisa menjadi tantangan. Seringkali, karyawan yang telah bekerja dalam industri tekstil selama bertahun-tahun mungkin merasa enggan atau kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.</li>
<li>Kebutuhan untuk Kepemilikan Data yang Bijak: Dalam mengumpulkan dan mengelola data konsumen dan operasional, perusahaan tekstil harus menjaga privasi dan keamanan data dengan cermat. Hal ini mengharuskan mereka untuk mengikuti peraturan privasi data yang ketat, seperti GDPR di Eropa, yang dapat menimbulkan tantangan dalam memenuhi kriteria tersebut.</li>
</ol>
&nbsp;
Peluang
<ol>
<li>Efisiensi Operasional yang Lebih Tinggi: Teknologi memungkinkan perusahaan tekstil untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasokan. Dengan otomatisasi dan analitik data, perusahaan dapat mengurangi limbah, mengoptimalkan produksi, dan menghemat biaya operasional.</li>
<li>Potensi Ekspansi Pasar Global: Dengan adopsi teknologi, perusahaan tekstil dapat lebih mudah menjangkau pasar global. e-Commerce dan platform perdagangan internasional memungkinkan akses ke pelanggan di seluruh dunia, membuka peluang ekspansi yang signifikan.</li>
<li>Respons Cepat Terhadap Perubahan Permintaan: Dengan data analitik dan sistem manajemen yang kuat, perusahaan dapat lebih responsif terhadap perubahan dalam permintaan konsumen dan tren pasar. Mereka dapat merancang produk baru dengan cepat atau menyesuaikan produksi untuk memenuhi permintaan yang sedang berubah.</li>
<li>Keberlanjutan: Teknologi juga dapat membantu perusahaan tekstil menjadi lebih berkelanjutan dengan memantau dan mengurangi dampak lingkungan mereka. Ini dapat menciptakan peluang untuk mengikuti tren keberlanjutan yang semakin meningkat dalam preferensi konsumen.</li>
<li>Inovasi Produk: Adopsi teknologi memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dalam desain dan fungsi produk. Teknologi seperti tekstil cerdas, yang terintegrasi dengan sensor atau teknologi koneksi, dapat membuka pintu untuk produk baru yang menggabungkan fungsionalitas tinggi dengan estetika yang menarik.</li>
</ol>
Dalam menghadapi tantangan yang ada, industri tekstil yang siap berinovasi memiliki peluang besar untuk berkembang dan bertahan dalam era teknologi yang terus berubah. Dengan strategi yang bijak dan komitmen untuk mengadopsi teknologi yang sesuai, perusahaan tekstil dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan meraih kesuksesan dalam ekosistem bisnis yang semakin digital ini.

Masifnya Perkembangan Teknologi, Apa Dampaknya Bagi Usaha Tekstil?

Perkembangan teknologi yang begitu cepat, tentu membuat kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih mudah. Sekarang ini semua hal menjadi serba digital, karena proses digitalisasi dilakukan hanya dalam genggaman tangan dengan menggunakan perangkat seluler seperti handphone.
Salah satu contoh dari proses digitalisasi ini adalah banyaknya orang mulai menggunakan dokumen berbentuk digital atau elektronik. Dokumen-dokumen seperti surat perjanjian ini mengalami perubahan, dimana dokumen-dokumen yang tadinya berbentuk fisik berubah menjadi dokumen berbentuk digital atau elektronik.
Tentunya hal ini memudahkan semua orang, karena tidak perlu lagi untuk mencetak dokumen dan mengirimkan dokumen kepada penerima dokumen dengan menggunakan jasa pengiriman dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dapat langsung dikirim oleh pemilik dokumen dan diterima oleh pihak penerima secara instan. Kemudian, dengan menggunakan dokumen berbentuk digital pun dapat mengurangi resiko dokumen hilang ataupun tertukar.
Selain dokumen yang mengalami perubahan bentuk karena proses digitalisasi ini, meterai pun ikut berubah karena proses digitalisasi. Saat ini, meterai sudah ada bentuk digitalnya yaitu e-Meterai. e-Meterai ini sudah dapat digunakan oleh masyarakat luas sejak bulan Oktober 2021 yang lalu. e-Meterai sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021.
Tentunya kehadiran e-Meterai memudahkan masyarakat, karena dapat membeli meterai secara digital tanpa harus keluar rumah maupun mencetak dokumen secara fisik untuk dapat ditempelkan meterai tempel. Namun, Sobat harus waspada terhadap e-Meterai palsu, Sobat harus memperhatikan tempat membeli e-Meterai. Sobat dapat membeli e-Meterai melalui wholesaler resmi seperti Sobat Meterai. Sobat dapat menggunakan Sobat Meterai dengan mengunduhnya di Google Play Store.
Setiap dokumen-dokumen berbentuk digital yang ingin dibubuhi meterai, maka diwajibkan untuk menggunakan e-Meterai. Serta untuk pembubuhan tanda tangan juga harus dilakukan secara digital. Hal ini dikarenakan, e-Meterai yang dicetak hanya berfungsi sebagai sebuah salinan dokumen. Maka dari itu, jika melakukan penandatangan secara basah ke e-Meterai yang dicetak berarti hanya menandatangani salinan suatu dokumen.
&nbsp;
Tanda Tangan Pada e-Meterai
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf; teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf; teraan atau cap nama; tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan; atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.
Ketika Sobat ingin menandatangani suatu dokumen yang dibubuhi atau akan dibubuhi dengan menggunakan e-Meterai, Sobat perlu memperhatikan letak pembubuhan dari tanda tangan Sobat. Hal ini dikarenakan, letak tanda tangan e-Meterai berbeda dengan meterai tempel.
Pada penandatanganan meterai tempel, tanda tangan harus menyentuh bagian atas dari meterai tempel, sedangkan penandatanganan pada e-Meterai tidak disarankan untuk meletakan tanda tangan di atas ataupun menyentuh e-Meterai. Mengapa tidak disarankan untuk meletakan tanda tangan di atas ataupun menyentuh e-Meterai? Hal ini dikarenakan, e-Meterai memiliki QR Code sebagai media validasi. Jika e-Meterai tertutup dengan tanda tangan Sobat, maka dapat menyebabkan e-Meterai gagalnya terbaca oleh sistem, karena tertutupnya QR Code oleh tanda tangan yang mengenai e-Meterai.
Pembubuhan tanda tangan digital pada e-Meterai dapat Sobat posisikan secara berdampingan atau disebelah seperti di samping kiri ataupun kanan dari posisi e-Meterai, namun tidak menyentuh e-Meterai. Sobat dapat melakukan penandatangan secara digital pada dokumen Sobat baik sebelum atapun setelah e-Meterai itu dibubuhkan.
&nbsp;
Pemberian Stempel pada e-Meterai
Selain itu, e-Meterai dapat diberikan stempel digital jika memang diperlukan. Namun, untuk proses pembubuhan stempel digital harus dilakukan terakhir saat seluruh proses pembubuhan e-Meterai dan tanda tangan sudah dilakukan, karena proses pembubuhan stempel digital berfungsi untuk menyegel suatu dokumen.

Ketentuan Tanda Tangan Basah dan Elektronik pada Meterai Elektronik (e-meterai)

Ketentuan Tanda Tangan Basah dan Elektronik pada Meterai Elektronik (e-Meterai)

Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mengusulkan pembentukan Undang-Undang pasar digital. Undang-Undang dirasa penting sebagai regulasi untuk mengejar perkembangan teknologi Indonesia agar tidak terjajah oleh kolonialisme modern khsusnya di bidang ekonomi.
Pembahasan ini merupakan usul dari Presiden Joko Widodo untuk membuat regulasi terkait aktivitas perdagangan di pasar digital. Hal ini langsung disambut oleh KPPU dan Kementerian Koperasi dan UKM yang telah mendiskusikan terkait perlunya suatu undang-undang yang mengatur pasar digital dalam menyamakan kemampuan bersaing usaha mikro, kecil dan menengah.
Ketua KPPU Muhammad Afif Hasbullah menyatakan berdasarkan kajian sejak tahun 2019 hingga sekarang, masih ada ketidakseimbangan kemampuan bersaing antar pelaku usaha di pasar digital. Ketidakseimbangan ini berakibat semakin kuatnya posisi tawar salah satu pihak dan dapat memunculkan potensi prilaku yang tidak sehat seperti penyalahgunaan posisi dominan serta praktik monopoli yang dilakukan pelaku bisnis di pasar digital.
Setidaknya ada dua faktor yang memengaruhi ketidakseimbangan ini, yaitu faktor platform dan faktor perdagangan internasional. Dari sisi platform, big data dan artificial intelligence (kecerdasan buatan) dapat dimanfaatkan untuk iklan produk yang ditarget ke konsumen tertentu serta pengembangan ekosistem di platform dengan cara menggabungkan beberapa jasa layanan dalam satu platform atau aplikasi. Industri platform saat ini memiliki kemampuan predatory pricing, tying, self-preferencing, dan berbagai perilaku anti-persaingan lainnya.
Sementara dari sisi perdagangan internasional, diperlukan antisipasi terkait kebijakan perdagangan ekspor barang dari negara asal yang mengandung beberapa subsisi modal dan logistik serta praktik dumping. Praktik dumping sendiri merupakan praktik impor barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah dengan tujuan untuk menguasai pasar di negara tersebut. Hal inilah yang diantisipasi dari praktik Tiktok Shop yang baru-baru ini ditutup.
KPPU menyatakan dengan adanya peraturan terkait pasar digital, pemanfaatan atau akses data dan permainan algoritma sebuah platform dapat dikendalikan. Hal ini juga disambut baik oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Dengan potensi ekonomi digital sebesar Rp11.250 triliun pada tahun 2030, aturan tentang pasar digital ini dirasa dapat menyelesaikan persoalan ini.
Untuk saat ini, memang dibutuhkan setidaknya dua aturan, aturan atas big data dan aturan atas pasar digital, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan algoritma dan teknologi serta arus keluar masuk barang. Hal ini sedang dikaji oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan berkolaborasi dengan KPPU.
Tanpa regulasi atau aturan yang memadai, prilaku anti-persaingan bisa dengan mudah dilaksanakan oleh pelaku industri di pasar digital. Hal yang paling ditakutkan dengan adanya prilaku anti-persaingan yaitu akan menimbulkan pasar yang terkonsentrasi, tidak efisien, dan tidak kondusifnya iklim usaha dalam menjamin kesmepatan berusaha yang sama untuk pelaku usaha.
Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan ketika adanya regulasi tentang pasar digital, di antaranya adalah.
<ol>
<li>Perlindungan Konsumen: Undang-Undang ini dapat melindungi hak-hak konsumen dengan menetapkan standar kualitas produk dan jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa</li>
<li>Sebagai Regulasi Bisnis: Dengan Undang-Undang ini, pemerintah dapat mengatur kegiatan bisnis di pasar digital, termasuk persyaratan lisensi, standar keamanan data, dan perlindungan hak cipta</li>
<li>Peningkatan Investasi: Dengan adanya kepastian hukum dan regulasi yang jelas, investor akan lebih percaya diri untuk berinvestasi di sektor pasar digital</li>
<li>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi: Pasar digital adalah sektor ekonomi yang sedang berkembang pesat. Dengan regulasi yang baik, sektor ini dapat tumbuh lebih cepat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara</li>
<li>Pengembangan Ekosistem Digital: Undang-Undang ini dapat membantu menciptakan ekosistem digital yang kuat, dengan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan institusi pendidikan</li>
</ol>
Penegakan Hukum: Dengan Undang-Undang ini, pemerintah dapat menindak pelaku usaha yang melanggar regulasi dan menjaga keadilan di pasar digital.

Pemerintah Bersiap Bentuk Undang-Undang Khusus Pasar Digital

Beberapa negara di dunia beberapa tahun ke depan akan dihadapkan dengan resesi yang sangat besar, seperti yang kita tahu resesi adalah sebuah anomali ketika terjadi suatu kontraksi dalam aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu yang lama.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan menjadi 1,7% pada tahun 2023. Hal ini, semakin memperkuat isu tersebut. Resesi yang terjadi ini diprediksi, karena adanya pemicu yakni pandemi serta krisis keuangan global.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia harus memiliki strategi agar tetap mempertahankan konsisi perekonomian domestik. Salah satu instrumen yang bisa digunakan oleh Indonesia untuk mengurangi resesi yaitu meningkatkan penerimaan negara yaitu dalam bidang perpajakan. Objek pajak yang memiliki potensi untuk digali yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
UMKM di Indonesia yaitu faktor kunci dalam penyelesaian resesi yang dihadapi Indonesia. Walaupun memiliki potensi yang besar, namun pada kenyataan masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai penanggung pajak. Hal ini dikarenakan, para pelaku UMKM ini tidak mendaftarkan usahaanya untuk menghindari pajak usaha.
Kontribusi besar UMKM di Indonesia dalam PDB tidak diikuti oleh pencapaian pajaknya yang hanya 0,5% dari total penerimaan pajak Indonesia. Melihat fenomena ketidakpatuhan UMKM ini ditambah lagi terdapat peningkatan tarif PPN mengacu pada penerbitan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Ketidakpatuhan pajak UMKM ini akan diperkirakan semakin meningkat setelah adanya peningkatan terhadap tarif PPN. Akibat yang akan ditimbulkan dari ketidakpatuhan UMKM ini yaitu kurang optimalnya penerapan perpajakan di Indonesia, walaupun telah melampaui target. Perilaku ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal dari pemilik UMKM.
Pemilik UMKM merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha sehingga dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5%, tetapi banyak pelaku UMKM tidak akan merespon positif terkait dengan perpajakan di Indonesia. Misalnya, perubahan tarif PPN dari yang awalnya 10% menjadi 11%. Selain hal tersebut, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran serta pengetahuan wajib pajak terkait dengan kebijakan peningkatan tarif PPN.
UMKM merupakan suatu usaha yang dijalankan baik itu oleh perorangan maupun badan usaha berskala mikro, perkembangan UMKM di Indonesia ini sangat memiliki pengaruh yang signifikan bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, alasannya yaitu UMKM mempunyai potensi dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar, berkontribusi terhadap pembentukan PDB yang memiliki sifat dominan, serta mempunyai keunggulan dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) serta padat karya.
Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021, UMKM di Indonesia dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu mikro, kecil, serta menengah. Sementara itu, menurut PMK No.197/PMK.03/2013, UMKM dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta Non Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). PKP merupakan perusahaan yang telah mempunyai omzet lebih dari 4,8 milliar. Sementara itu, Non PKP merupakan perusahaan yang mempunyai omzet lebih kecil dari 4,8 milliar.
Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah permasalahan utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Kepatuhan pajak diartikan sebagai kemauan seorang wajib pajak dalam mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak (tax compliance) formal dan kepatuhan pajak (tax compliance) material.
Kepatuhan pajak (tax compliance) formal atau yang kita kenal dengan kepatuhan pajak administratif merupakan kepatuhan pajak yang berindikator sejauh mana wajib pajak yang bersangkutan patuh terhadap persyaratan prosedural serta administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Indikator tersebut sudah termasuk syarat pelaporan dan waktu untuk menyampaikan serta melakukan pembayaran pajak tersebut.
Sementara itu, kepatuhan pajak (tax compliance) material atau yang kita kenal dengan sebutan kepatuhan pajak teknis merupakan kepatuhan pajak yang berindikator pada wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan material perpajakan berdasarkan isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang meliputi pendaftaran diri, pelaporan SPT secara benar, lengkap, dan jelas, serta kepatuhan dalam melakukan pembayaran perpajakan.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan istilah yang digunakan dengan hemat ketika mengacu pada konsumsi nasional atas barang maupun jasa tertentu. Dengan kata lain, konsumen akhir sebagai pajak tanggungan tidak perlu membayar segera pajak yang terbebankan, hal ini dikarenakan besaran pajaknya telah disetorkan oleh pedagang barang maupun jasa tersebut.
Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN yang sebelumnya memiliki besaran 10% diubah menjadi 11% per tanggal 1 April 2022 dan rencananya 12% per tahun 2025 mendatang. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% tahun 2022 serta 12% di tahun 2025 ini pun tidak berarti bahwa seluruh kategori barang maupun jasa dikenakan pajak.
Terdapat beberapa kategori produk yang tidak terkena PPN di antaranya yaitu barang kebutuhan pokok untuk khalayak umum, makanan serta minuman yang terdapat di restoran, hasil tambang dan emas, uang, dan surat berharga. Adapun, kategori jasa yang tidak terkena PPN yaitu layanan sosial, kesehatan medis, keuangan, pengiriman surat dengan prangko, luar negeri serta ketenagakerjaan.
Tujuan dari dinaikkannya tarif PPN oleh pemerintah yaitu sebagai upaya penyehatan kembali APBN yang belanjanya sempat mengalami kenaikan drastis selama pandemi Covid-19. Namun, karena sifat PPN Indonesia masih belum netral, maka netralitas PPN berarti dalam pemungutannya tidak memengaruhi keputusan ekonomi dari pelaku bisnis maupun konsumen.
PPN dapat dikatakan netral ketika pembeli akan dipungut PPN di mana pun ia melakukan transaksi jual beli, baik itu secara tradisional maupun modern serta secara offline maupun online. Salah satu belum netralnya PPN Indonesia tersebut diakibatkan, karena tingginya threshold PKP, yaitu sebesar 4,8 miliar. Kenaikan tarif PPN ini juga diikuti dengan perubahan threshold PPh Orang Pribadi serta ketentuan PPh Final UMKM yang menyebabkan kenaikan profitabilitas UMKM.
Profitabilitas yang meningkat ini bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi internal UMKM serta dari sisi konsumen. Dari sisi internal UMKM, berkurangnya beban perpajakan pelaku UMKM akan menyebabkan kelonggaran keuangan yang akan menyebabkan terdorongnya optimalisasi produksi.
Di sisi lain, disposable income konsumen turut bertambah dengan adanya perubahan lapisan tarif PPh Pasal 21 sehingga hal ini akan menyebabkan pendapatan yang bisa dibelanjakan turut meningkat. Hal ini juga mengakibatkan, masyarakat sebagai konsumen tidak akan terlalu terbebani dengan adanya kenaikan tarif PPN karena beban PPh mereka juga menjadi lebih rendah. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan negara, baik dari sektor PPN maupun PPh-nya. Pertama, penerimaan PPh Indonesia akan mengalami peningkatan seiring peningkatan profitabilitas UMKM. Selain itu, penerimaan PPN akan meningkat dengan terjadinya perkembangan bisnis yang berkaitan dengan Usaha Mikro/Kecil menjadi PKP.
Kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM masih mempunyai potensi untuk berubah-ubah. Hal tersebut dikaitkan juga dengan faktor eksternal, misalnya reformasi perpajakan, besaran tarif PPN, manfaat NIB, serta program Go Digital UMKM. Walaupun tarif PPN dinaikkan, potensi kepatuhan wajib pajak UMKM bisa diprediksikan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terdapat pengaruh oleh kebijakan pemerintah lainnya, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi meningkat meskipun terdapat kenaikan tarif PPN.

PPN Meningkat, Seberapa Besar Potensi Kepatuhan Pajak UMKM?

Artikel Sobat Pajak