Seringkali kita mendengar istilah Badan Usaha, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, entah itu melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, bahwa badan usaha juga dikenakan kewajiban perpajakan, yaitu salah satunya adalah PPh badan. Untuk mengenal aspek perpajakan atas Wajib Pajak Badan, yuk simak artikel berikut!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Subjek Pajak Badan</h2>
Subjek pajak badan adalah badan usaha yang menerima atau memperoleh penghasilan, sehingga wajib melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek Pajak Badan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
<h3 style="text-align: justify;">1. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri</h3>
Subjek Pajak Badan Dalam Negeri merupakan badan yang didirikan atau badan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang sudah melebihi 183 hari. Tetapi, terdapat unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan dari Subjek pajak badan dalam negeri, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembentukannya berdasarkan perundang undangan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Anggaran Pemerintah Daerah</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak</li>
</ul>
Adapun kewajiban pajaknya, dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sudah melebihi 183 hari, sementara berakhirnya saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
Contoh: Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainya, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik dan lembaga lainnya.
<h3 style="text-align: justify;">2. Subjek Pajak Badan Luar Negeri</h3>
Yang termasuk subjek pajak badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia, baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat menjalankan usaha melalui BUT, atau pada saat menerima dan memperoleh penghasilan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT atau tidak lagi memperoleh penghasilan di Indonesia.
BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau tinggal di Indonesia tetapi kurang dari 183 hari dalam 12 bulan.&nbsp;</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Bukan Subjek Pajak Badan</h2>
Berikut ini adalah badan yang tidak termasuk dalam kategori subjek pajak badan sebagai berikut:
1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Negara Indonesia termasuk anggota dari organisasi internasional tersebut;&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia (hanya memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota).</li>
</ul>
4. Pejabat-Pejabat perwakilan organisasi internasional, sebagaimana dimaksud pada pada huruf c, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
<h2 style="text-align: justify;"> Objek Pajak Badan</h2>
Pada dasarnya, objek pajak badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak Badan. Objek pajak bagi Wajib Pajak Badan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
1. Penghasilan Badan Dalam Negeri
Yang termasuk objek pajak penghasilan badan dalam negeri, yaitu semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, baik bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.
2. Penghasilan Badan Luar Negeri (BUT maupun WPLN Bukan BUT)
Penghasilan WP Badan Luar Negeri terdiri dari:
a. Penghasilan WP Badan Luar Negeri BUT&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Objeknya adalah penghasilan yang bersumber dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Objeknya adalah penghasilan kantor pusat yang bersumber dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan atau dijalankan oleh BUT di Indonesia;&nbsp;</li>
</ul>
b. Penghasilan WP Badan Luar Negeri Non-BUT&nbsp;
Yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Luar Negeri yang tidak berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia, melainkan berupa penghasilan dari penggunaan modal (passive income). Misalnya penghasilan bunga, dividen, hadiah, royalti sewa, maupun capital gain.
&nbsp;
Dari informasi yang telah disebutkan diatas, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Seringkali kita mendengar istilah Badan Usaha, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, entah itu melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, bahwa badan usaha juga dikenakan kewajiban perpajakan, yaitu salah satunya adalah PPh badan. Untuk mengenal aspek perpajakan atas Wajib Pajak Badan, yuk simak artikel berikut!

Sobat Belajar: Subjek dan Objek PPh Badan

Saat ini, franchise sangat digemari oleh banyak orang yang ingin mulai berbisnis, hal ini dikarenakan franchise mudah dilakukan. Banyak juga orang yang memutuskan mengambil franchise, karena merasa bingung ingin memulai dari mana. Ibarat katanya, franchise sudah menjadi jalan pintas atau paket lengkap dalam memulai bisnis. Tapi ternyata mengelola franchise tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga, sebelum mengambil franchise ada beberapa hal yang perlu dipelajari.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Legalitas&nbsp;</h3>
Legalitas dari franchise yang akan diambil menjadi aspek penting yang harus dilakukan. Seperti memastikan apakah franchise yang diincar sudah terdaftar di badan pemerintah. Tidak hanya itu, Sobat juga harus pastikan sudah memahami kontrak yang akan ditandatangani dengan baik. Dalam kontrak tersebut biasanya membahas mengenai kepemilikan franchise, seperti biaya, hak dan kewajiban yang perlu dilakukan , dan persyaratan lainnya.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Biaya&nbsp;</h3>
Penting sekali sebelum memutuskan untuk mengambil sebuah franchise, Sobat mempelajari semua biaya yang berhubungan dengan kepemilikan franchise. Seperti biaya pendaftaran, biaya iklan, biaya pelatihan, royalty, dan sebagainya.&nbsp;&nbsp;
Pikirkan dan pastikan terlebih dahulu bahwa semua biaya tersebut mampu dipenuhi sebelum memutuskan akan mengambil franchise tersebut.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Produk dan Layanan&nbsp;</h3>
Banyak yang tertarik mengambil sebuah franchise karena produk dan layanan nya sudah teruji. Akan tetapi, agar tetap aware, pastikan bahwa produk dan layanan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.&nbsp;&nbsp;
Pastikan kembali apakah produk dan layanan tersebut sudah terbukti berhasil di pasaran sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan atau preferensi pasar lokal.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Manajemen&nbsp;</h3>
Pastikan juga bahwa sistem manajemen yang disediakan oleh franchise tersebut cukup kuat untuk membantu ketika menjalankan bisnis tersebut. Sistem manajemen tersebut harus mencakup pelatihan, dukungan pemasaran, dukungan teknologi, dan sebagainya.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Reputasi&nbsp;</h3>
Hal terakhir dan paling penting sebelum memutuskan untuk mengambil franchise tersebut adalah pastikan bahwa reputasi franchise tersebut baik di pasar dan banyak orang yang merasa puas dengan bisnis franchise tersebut. Sobat bisa melakukan riset secara online dan setelah itu pelajari pengalaman &ndash; pengalaman dari orang lain yang sebelum nya pernah mengambil franchise tersebut.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Itulah beberapa hal yang wajib Sobat perhatikan terlebih dulu sebelum berniat mengambil franchise. Mengambil franchise juga bisa menjadi sebuah pilihan menarik dan menguntungkan jika dilakukan dengan benar.&nbsp;&nbsp;
Tetap perhatikan hal &ndash; hal diatas, sehingga dapat mengurangi tingkat resiko dan lebih memastikan kesuksesan bisnis tersebut. Pastikan juga bahwa Sobat tertarik dengan bisnis yang akan dijalankan nantinya.&nbsp;&nbsp;
Dengan memperhatikan hal &ndash; hal diatas, Sobat bisa memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk berhasil dalam membangun bisnis franchise yang sukses. Good Luck!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Saat ini, franchise sangat digemari oleh banyak orang yang ingin mulai berbisnis, hal ini dikarenakan franchise mudah dilakukan. Banyak juga orang yang memutuskan mengambil franchise, karena merasa bingung ingin memulai dari mana. Ibarat katanya, franchise sudah menjadi jalan pintas atau paket lengkap dalam memulai bisnis. Tapi ternyata mengelola franchise tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga, sebelum mengambil franchise ada beberapa hal yang perlu dipelajari.  

Jangan Ambil Bisnis Franchise, Kalau Belum Tahu Hal ini!

Lebaran sudah semakin dekat, siapa yang sudah tidak sabar untuk pulang ke kampung halaman? Selain untuk bersilahturahmi dan kumpul &ndash; kumpul, tentunya momen mencicipi makanan lebaran asal kampung halaman sudah menjadi momen yang ditunggu &ndash; tunggu kan? Biasanya, menjelang malam sebelum hari Lebaran, seluruh rumah berbondong &ndash; bondong akan memasak berbagai menu untuk lebaran.&nbsp;
Mungkin Sobat sudah familiar dengan menu khas lebaran yang paling popular, yaitu ketupat dan opor ayam. Namun, masih banyak lho hidangan khas lebaran berbagai daerah yang mungkin belum pernah Sobat dengar. Kira &ndash; kira apa saja ya? Yuk simak!&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">8 Hidangan Khas Lebaran yang Berbeda di Berbagai Daerah di Indonesia&nbsp;</h2>
Berikut beberapa menu hidangan nya. Psstt, awas makin kangen kampung halaman ya hihihi&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Bebek Gulai Kurma Khas Aceh&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/Fv1HmjKOJ2-_SZvuAKU-A08k5gs=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2338055/original/042385300_1534989199-146.jpg" alt="" width="400" height="225" />
Menu ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat tanah Rencong. Sekilas mungkin akan terlihat seperti opor, akan tetapi jika dilihat lebih jelas lagi, menu gulai satu ini jauh lebih kental dengan warna kuah yang lebih coklat. Daging yang dipakai adalah daging bebek yang dimasak dengan rempah dan daun pandan. Selain itu, santan dan kelapa sangrai yang ada pada gulai tersebut membuat kuah gulai lebih kental. Rempah &ndash; rempah yang digunakan juga beragam, diantaranya ada cengkeh, biji pala, kayu manis, dan masih banyak rempah &ndash; rempah lainnya sehingga menambah citarasa dan aroma yang kuat.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Gulai Nangka Khas Medan&nbsp;</h3>
&nbsp; <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/s9kjGR0wfRG3gARrxXPbChhh-Eg=/0x0:1600x901/640x360/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2789174/original/070777400_1556260252-gulai_nangka_muda_HL.jpg" alt="" width="400" height="225" />
Hari Raya Idul Fitri rasanya tidak lengkap jika tidak ada menu satu ini bagi masyarakat Medan. Gulai Nangka biasanya disajikan dengan lontong medan atau ketupat. Fakta uniknya, gulai Nangka ini merupakan makanan turun temurun dari masyarakat Melayu Deli. Biasanya Nangka yang digunakan untuk hidangan ini adalah Nangka muda yang segar dan berwarna putih. Bahkan cara memasaknya pun unik, untuk mengupas Nangka, pisau yang digunakan harus dilumasi oleh minyak terlebih dahulu untuk menghilangkan getah. Bumbu dan rempah yang digunakan juga sangat beragam, seperti ketumbar bawang &ndash; bawangan, jahe, kunyit, lengkuas, dan masih banyak lagi.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Lemang Khas Jambi&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://th.bing.com/th/id/OIP._OX2KL1Z93W7EuMCBxRcqAHaEK?pid=ImgDet&amp;rs=1" alt="" width="400" height="224" />
Hidangan ini merupakan makanan khas hari raya idul fitri yang biasa disajikan oleh masyarakat Jambi. Terbuat dari beras ketan lalu digulung dengan daun pisang membuat kudapan ini memiliki wangi yang menarik perhatian. Nggak cuman itu, cara memasak yang unik dengan membakar didalam bambu juga membuat hidangan ini memiliki keunikan tersendiri&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">4. Semur Daging Khas Betawi&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://asset.kompas.com/crops/p9A5RaVryZz-3ptdIOWO84Gevug=/71x46:629x419/750x500/data/photo/2020/12/08/5fcf4c9fb72e1.jpg" alt="" width="337" height="225" />
Semur daging yang identik dengan kuah berwarna coklat pekat ini sudah menjadi hidangan wajib pada hari raya Idul Fitri. Kuah berwarna coklat pekat yang berasal dari kecap manis dengan kedelai hitam asli menjadi bahan yang paling penting untuk memberikan cita rasa semur yang kuat. Selain itu, dengan berbahan utama daging sapi membuat menu ini menjadi favorit banyak orang. Semur ini biasanya ditambah kentang, tahu tampe, atau telur disesuaikan dengan selera masyarakat di tiap daerah.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">5. Ayam Gagape Khas Makassar&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/tK62fCU5xF-pnwxixvhqID3WPaU=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3127847/original/084070700_1589436784-20777.jpg" alt="" width="400" height="225" />
Untuk masyarakat Makassar, rasanya tidak lengkap jika belum menyantap hidangan satu ini pada saat merayakan lebaran Idul Fitri. Mungkin sekilas terlihat seperti opor ayam pada umumnya, akan tetapi dari cara penyajian nya saja ayam gagape sudah berbeda dengan opor ayam. Pada proses akhir memasak, hidangan ayam gagape ini akan ditambahkan parutan kelapa sangrai yang memberikan cita rasa gurih pada hidangan. Nggak hanya itu, kuah dari ayam gagape ini juga jauh lebih kental dibandingkan opor ayam. Uniknya hidangan ini dimakan bersama dengan umbi-umbian rebus walaupun ada juga yang mengonsumsi ayam gagape ini dengan nasi atau ketupat.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">6. Kella Pate Khas Madura&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/jaUdKxh_wkaYN0S9tg_9Ot62c_c=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3090803/original/088392800_1585722538-shutterstock_285561917.jpg" alt="" width="400" height="225" />
Kella pate terbuat dari olahan ikan yang dicampur dengan santan beserta bumbu khas madura. Terdapat banyak rempah yang digunakan untuk membuat hidangan ini, seperti jintan, terasi, kencur hingga belimbing wuluh. Ikan yang digunakan biasanya adalah potongan ikan tenggiri yang digoreng terlebih dahulu, lalu dimasak dengan santan. Jadi, selain hidangan dengan daging ayam, hidangan dengan daging ikan ini selalu ikut serta memeriahkan momen lebaran&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">7. Ayam Woku Khas Manado&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://th.bing.com/th/id/OIP.jbWwidAoXS3JnmiWqXUlpwHaEK?pid=ImgDet&amp;rs=1" alt="" width="400" height="225" />
Hidangan satu ini cukup terkenal dengan rasa yang mirip dengan ayam bumbu rujak. Hidangan asal Manado ini selalu berhasil menarik perhatian karena wangi kemangi yang khas. Ayam woku ini terkenal dengan rasa yang pedas khas Manado dengan tekstur kuah yang kental. Hanya dimakan nasi putih hangat saja sudah dapat terasa kenikmatan dari hidangan ayam woku ini.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">8. Poteng Jaje Tujak Khas Lombok&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1590142923/gvvcspj3ilqfy3abch3q.jpg" alt="" width="333" height="250" />
Poteng Jaje tujak merupakan kudapan yang terbuat dari tape. Fakta uniknya, tape yang digunakan tidak berasal dari singkong, akan tetapi dari ketan yang diberikan ragi untuk fermentasi. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat setempat, pembuatan Poteng jaje tujak ini harus dibuat oleh orang dalam keadaan suci terlebih dahulu. Jika tidak, maka rasa dari Poteng Jaje Tujak ini tidak akan se-enak biasanya. Hmm&hellip; Sobat &ndash; sobat percaya nggak?&nbsp;
&nbsp;
Setiap daerah tentunya memiliki budaya nya tersendiri ya, begitu juga dengan hidangan pada saat hari raya lebaran. Dari daerah &ndash; daerah diatas, kira &ndash; kira mana yang paling menarik perhatian Sobat?&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Lebaran sudah semakin dekat, siapa yang sudah tidak sabar untuk pulang ke kampung halaman? Selain untuk bersilahturahmi dan kumpul – kumpul, tentunya momen mencicipi makanan lebaran asal kampung halaman sudah menjadi momen yang ditunggu – tunggu kan? Biasanya, menjelang malam sebelum hari Lebaran, seluruh rumah berbondong – bondong akan memasak berbagai menu untuk lebaran. 

Bikin Kangen Kampung Halaman! Ini Dia 8 Hidangan Khas Lebaran di Setiap Daerah

Pernahkan Sobat melakukan perjalanan jauh menggunakan kapal atau pesawat terbang? Jika iya, pernah terpikirkan nggak sih mengenai pemajakannya? Yuk simak lebih dalam mengenai sistem perpajakan atas perusahaan penerbangan dan pelayaran dalam negeri ataupun luar negeri.&nbsp;
Wajib Pajak yang bergerak di dalam industri penerbangan atau pelayaran, baik dalam negeri maupun luar negeri telah diatur didalam Undang-Undang Pajak Pengasilan Pasal 15.&nbsp;&nbsp;
Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, mencakup sebagai berikut:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>Imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Imbalan yang diterima sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri&nbsp;</li>
<li>Imbalan Charter kapal laut dan/atau pesawat terbang yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang da/atau barang termasuk Charter kapal laut dan/atau pesawat terbang oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri&nbsp;&nbsp;</li>
<li>Imbalan Charter pesawat terbang yang dibayarkan kepada perusahaan penerbangan dalam negeri&nbsp;</li>
</ol>
Pajak atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri dan perusahaan penerbangan dan pelayaran luar negeri bersifat final. Sementara pajak atas penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri dikenakan berdasarkan ketentuan perpajakan secara umum.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPh atas Imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri&nbsp;</h2>
Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 416/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Subjek Pajak&nbsp;</h3>
Subjek Pajak ini adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Objek Pajak&nbsp;</h3>
Objek Pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima perusahaan pelayaran dalam negeri, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, baik dari pengangkutan orang atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:2,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan lainnya di Indonesia&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:2,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pelabuhan di Indonesia ke luar Pelabuhan Indonesia&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:2,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pelabuhan di luar Indonesia ke Pelabuhan di Indonesia&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:2,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pelabuhan di luar Indonesia ke Pelabuhan lain di luar Indonesia&nbsp;</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">3. Tarif Pajak &nbsp;</h3>
PPh terutang = 30% x NPPN&nbsp;
NPPN = 4% x Peredaran Bruto&nbsp;
Sehingga, tarif pajak yang dikenakan atas pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya dan bersifat final.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPh atas Imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan penerbangan dan/atau pelayaran luar negeri&nbsp;</h2>
Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Subjek Pajak&nbsp;</h3>
Subjek Pajak ini adalah Wajib Pajak perusahan penerbangan dan/atau pelayaran luar negeri dan melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.&nbsp;
2. Objek Pajak&nbsp;
Objek Pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima perusahaan penerbangan dan/atau pelayaran luar negeri terkait pengangkutan orang atau barang termasuk charter kapal atau pesawat terbang.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Tarif Pajak&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas pelayaran dalam negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya dan PPh terutang ini bersifat final.&nbsp;
Peredaran bruto yang dimaksud merupakan semua imbalan yang diterima Wajib Pajak perusahaan penerbangan dan/atau pelayaran luar negeri dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu Pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan lainnya di Indonesia, serta dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tidak termasuk pengangkutan orang atau barang dari luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPh atas Imbalan yang dibayarkan kepada perusahan penerbangan dalam negeri&nbsp;</h2>
Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 dan surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Subjek Pajak&nbsp;</h3>
Subjek Pajak ini adalah Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Objek Pajak&nbsp;</h3>
Objek Pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Tarif Pajak&nbsp;</h3>
PPh terutang = 30% x NPPN&nbsp;
NPPN = 6% x Peredaran Bruto&nbsp;
Sehingga, tarif pajak yang dikenakan atas charter penerbangan dalam negeri adalah sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya.&nbsp;&nbsp;
PPh yang telah dibayarkan ini merupakan pembayaran PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang dalam SPT Tahunan Pph untuk pajak yang bersangkutan.&nbsp;
&nbsp;
Semoga informasi diatas terkait pemajakan atas penerbangan dan pelayaran dalam negeri ataupun luar negeri dapat menambah pengetahuan dan wawasan Sobat-Sobat ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>. &nbsp;

Wajib Pajak yang bergerak di dalam industri penerbangan atau pelayaran, baik dalam negeri maupun luar negeri telah diatur didalam Undang-Undang Pajak Pengasilan Pasal 15.  Pajak atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri dan perusahaan penerbangan dan pelayaran luar negeri bersifat final. Sementara pajak atas penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri dikenakan berdasarkan ketentuan perpajakan secara umum. 

Sobat Belajar: Penerbangan dan Pelayaran dalam PPh Pasal 15

Sobat pasti sadar kan sekarang ini sistem pembayaran sudah serba cashless, bahkan beberapa toko sudah tidak menerapkan pembayaran secara tunai. &nbsp;Begitu pula dengan para pelanggan yang seringkali tidak menyediakan atau membawa uang tunai. Sistem pembayaran cashless saat ini sudah menjadi sistem pembayaran yang paling efisien. Seluruh bisnis, baik offline maupun online harus memiliki QRIS dalam metode pembayaran nya. Sobat &ndash; sobat semua tahu kan sistem pembayaran menggunakan QRIS? Kalau belum, sini sini biar Mimin Sopa jelasin. Disimak sampai akhir ya!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</h2>
QRIS merupakan standar kode QR Nasional yang berlaku untuk proses pembayaran melalui sistem kode QR di Indonesia yang telah dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada tahun 2019 lalu.
QRIS sudah menjadi metode pembayaran yang diterapkan hampir seluruh pelaku usaha karena proses transaksi nya yang jauh lebih mudah, cepat dan terjaga juga keamanannya. Paket lengkap deh pokoknya! Ditambah QRIS bisa digunakan melalui seluruh aplikasi pembayaran, dari bank maupun non-bank. Jadi mudah banget untuk diakses!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tipe &ndash; tipe Pembayaran yang Menggunakan QRIS</h2>
Dalam menggunakan QRIS sebagai proses pembayaran, ternyata ada beberapa jenis pembayaran yang berbeda, diantaranya:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Merchant Presented Mode (MPM) Statis</h3>
</li>
</ol>
Tipe pembayaran QRIS ini yang paling sering digunakan orang &ndash; orang. Biasanya sering ditemui di toko atau merchant yang memasang kode QRIS yang nantinya akan di scan oleh pelanggan. Proses pembayaran nya pun mudah, pelanggan hanya perlu melakukan scan QRIS, dan secara mandiri memasukkan nominal uang yang harus dibayarkan dan memasukan pin sebagai proses akhirnya. Dengan otomatis toko atau merchant akan mendapatkan notifikasi keberhasilan proses pembayaran tersebut. Tipe ini cocok banget untuk para pelaku usaha kecil dan menengah.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Merchant presented Mode (MPM) Dinamis</h3>
</li>
</ol>
Mirip dengan tipe statis sebelumnya, kode QRIS pada tipe ini juga disediakan oleh pihak toko atau merchant yang biasanya diperoleh dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6311dcf3dc605704039a8f20/Mengenal%20Metode%20Pembayaran%20dengan%20Mesin%20EDC">mesin EDC </a>atau smartphone. Bedanya, pada tipe dinamis ini pelanggan tidak perlu memasukan nominal pembayaran secara mandiri jadi cukup memasukan &nbsp;pin saja dan pembayaran akan otomatis berhasil. Tipe ini cocok untuk pelaku usaha dengan usaha menengah dan besar yang sudah memiliki volume pembayaran yang tinggi.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Customer Presented Mode (CPM)</h3>
</li>
</ol>
Cukup berbeda dari poin &ndash; poin sebelumnya, pada tipe ini pelanggan yang akan menampilkan kode QRIS yang tersedia dari aplikasi pembayaran dan nantinya akan di scan oleh toko atau merchant tersebut. Biasanya tipe ini digunakan untuk transaksi yang memerlukan kecepatan tinggi. Seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Keunggulan menggunakan QRIS</h2>
Selain kemudahan yang ditawarkan, penggunaan QRIS juga memberikan beberapa manfaat lho! Nggak hanya untuk pelanggan saja, pelaku bisnis pun juga mendapatkan imbas nya. Berikut beberapa keunggulan dalam penggunaan QRIS.
Bagi pelanggan, pembayaran menggunakan QRIS tentunya akan memberikan kecepatan dalam proses pembayaran. Pelanggan juga tidak perlu repot untuk membawa uang tunai dan nggak merasa khawatir memikiran QR siapa yang terpasang. Pembayaran melalui QRIS juga terjamin keamanannya sehingga pelanggan akan merasa terlindungi karena semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) QRIS sudah mempunyai izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.
Bagi pelaku usaha, pembayaran menggunakan QRIS ini dapat membantu mengoptimalkan penjualan, karena pelanggan suka segalanya praktis dan kekinian. Pelaku usaha juga akan terhindar dari uang palsu dan nggak perlu pusing menyediakan uang kembalian. Setiap transaksi nya akan secara otomatis tercatat dan bisa diakses kapan saja, sehingga biaya untuk pengelolaan kas pun berkurang.
Bisa dibilang QRIS sudah jadi sistem pembayaran zaman now yang kekinian. Jadi, apakah Sobat tertarik menggunakan QRIS untuk bisnis Sobat? Berikut cara pembuatan nya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Langkah Pembuatan QRIS</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Registrasi</h3>
</li>
</ol>
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pendaftaran melalui laman QRIS (<a href="https://registrasi.qris.id/m/register/now.php?idir=pages/registration.php">qris.id/register</a>). Dan melakukan proses pendaftaran.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Isi Formulir Pendaftaran</h3>
</li>
</ol>
Sobat akan diminta untuk melengkapi formulir pendaftaran. Pastikan semua data terisi lengkap dan tidak ada persyaratan yang terlewatkan. Pastikan juga jenis bisnis yang Sobat pilih sesuai dengan bidang bisnis Sobat saat ini.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Membayar Biaya Pendaftaran</h3>
</li>
</ol>
Setelah formulir tersebut berhasil terisi, selanjutnya Sobat akan diarahkan untuk melakukan pembayaran QRIS yang bisa menggunakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6396eba0c6df9c22701df625/E-Money%20VS%20E-Wallet%2C%20Emang%20Ada%20Bedanya%20ya%3F">e-wallet</a>. Pembayaran tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah pengisian formulir. Jika terlambat, maka formulir akan terulang kembali dan Sobat harus mengisi formulir kembali.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Masuk ke Akun QRIS</h3>
</li>
</ol>
Jika proses pembayaran berhasil, maka Sobat akan mendapatkan username dan password yang dikirimkan melalui email. Username dan password tersebut digunakan untuk log in ke dashboard QRIS
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Lengkapi Data</h3>
</li>
</ol>
Setelah berhasil masuk ke dashboard QRIS, Sobat bisa melengkapi data lanjutan seperti foto KTP pemilik, detail informasi bisnis, informasi akun bank hingga file produk usaha sesuai dengan nama badan usaha, untuk mendapatkan QRIS usaha.
Setelah selesai, maka Sobat akan mendapatkan QRIS dan bisnis Sobat berhasil terdaftar sebagai merchant QRIS. QRIS tersebut dapat Sobat unduh dalam format PDF dengan ukuran A5 dan bisa dicetak untuk dipajang di toko sebagai salah satu metode pembayaran.
Sistem pembayaran jadi lebih aman dan praktis deh, yuk di coba!
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.
&nbsp;

Sobat pasti sadar kan sekarang ini sistem pembayaran sudah serba cashless, bahkan beberapa toko sudah tidak menerapkan pembayaran secara tunai.  Begitu pula dengan para pelanggan yang seringkali tidak menyediakan atau membawa uang tunai. Sistem pembayaran cashless saat ini sudah menjadi sistem pembayaran yang paling efisien. Seluruh bisnis, baik offline maupun online harus memiliki QRIS dalam metode pembayaran nya. Sobat – sobat semua tahu kan sistem pembayaran menggunakan QRIS? Kalau belum, sini sini biar Mimin Sopa jelasin. Disimak sampai akhir ya! 

Pembayaran Lebih Mudah, Saatnya Sobat Beralih ke QRIS!

Di zaman digital ini, ada begitu banyak jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran bisnis yang Sobat jalankan, salah satu media sosial yang banyak digunakan adalah Facebook. Siapa sih yang tidak kenal Facebook? Aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Facebook berisikan layanan fitur canggih dan terus diupdate. Facebook juga memberikan layanan untuk dapat bertukar pesan dengan pengguna lainnya.&nbsp;
Facebook adalah salah satu jejaring sosial yang sangat digemari oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki Facebook menjadi salah satu alasan mengapa menjadi populer. Selain menjadi wadah bersosialisasi di dunia maya, Facebook dapat menjadi daya tarik dan peluang bagi pelaku bisnis untuk memasarkan produknya. Facebook juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk promosi bisnisnya. Promosi produk melalui Facebook memungkinkan penggunanya dapat mengakses bisnis perusahaan setiap saat.
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Fitur Facebook Untuk Mengembangkan Bisnis</h3>
Facebook menawarkan bagi pelaku bisnis untuk memanfaatkan fitur dalam mengembangkan bisnis. Fitur Facebook dikembangkan untuk merevolusi kemampuan iklan, sehingga akan semakin memudahkan Sobat dalam melaksanakan bisnis. Berikut ini penjelasan fitur Facebook yang dapat membantu Sobat dalam mengembangkan bisnis. Mari kita jelajahi berbagai fitur gratis yang bisa Sobat gunakan sebagai media pemasaran.
<ol style="text-align: justify;">
<li> Posting: Dalam menu ini, Sobat bisa memposting gambar, video, polling, dan tonggak prestasi untuk berinteraksi dengan para konsumen.&nbsp;</li>
<li> Cerita: Cerita Halaman Facebook memungkinkan pelaku bisnis dapat berbagi gambar dan video pendek. Gunakan Cerita untuk mengajak pelanggan melihat proses di balik layar.</li>
<li> Kotak Masuk: Menu yang menyimpan seluruh komunikasi pelaku bisnis di satu tempat sehingga tidak akan kehilangan kontak dengan pelanggan.</li>
<li> Messenger: Sobat dapat menggunakan Messenger untuk menjangkau orang dalam skala besar, lalu teruslah berinteraksi dengan mereka secara individu.&nbsp;</li>
<li> Komentar: Kotak Masuk mencakup ulasan/pendapat dari Halaman Facebook dan akun Instagram Sobat (jika terhubung). Jika memilih komentar, Sobat bisa melihat postingan atau gambar mana yang dirujuk.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;"> Kelebihan Pemasaran Melalui Facebook&nbsp;</h3>
Berikut adalah beberapa kelebihan Facebook yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran online perusahaan antara lain:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li> Informasi tentang trend produk, selera konsumen terbaru secara real time dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri.&nbsp;</li>
<li> Menjalin relasi bisnis dengan pelaku bisnis secara intens dengan membentuk forum atau group bisnis.</li>
<li> Menerima kritik saran maupun review dari pelanggan secara real time.</li>
<li> Mendapatkan rekomendasi atau review produk perusahaan dan pesaing.</li>
</ol>
Selain kelebihan yang disebutkan di atas, Facebook juga dapat memberikan banyak manfaat dalam aktivitas pemasaran perusahaan, seperti:
<ol style="text-align: justify;">
<li> Media untuk mendapatkan informasi terbaru</li>
<li> Media untuk berinteraksi dengan pelanggan&nbsp;</li>
<li> Media mempromosikan dan mengiklankan produk perusahaan</li>
<li> Saran untuk menarik konsumen potensial.</li>
</ol>
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Cara Pemasaran Menggunakan Facebook</h3>
Berikut ini adalah cara pemasaran kekinian yang bisa dilakukan dengan media sosial Facebook, antara lain:
<ul>
<li>Mulailah dengan tujuan yang jelas</li>
</ul>
Bila ingin memulai sesuatu haruslah memiliki gambaran atau tujuan yang jelas. Begitu juga dengan pemasaran, harus dimulai dengan tujuan yang jelas untuk dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Sobat.&nbsp;
<ul>
<li>Kenali target market Sobat</li>
</ul>
Tahap selanjutnya adalah mengenali target pasar Sobat. Dengan menentukan target pasar, akan dapat membantu Sobat dalam menentukan anggaran pemasaran hingga jenis konten yang akan di-posting. Mengenai riset pasar Sobat, Sobat dapat memanfaatkan fitur pada facebook yaitu custom audience.
<ul>
<li>Jadwalkan Posting Konten dengan Baik</li>
</ul>
Menjadwalkan postingan konten secara teratur dan konsisten akan meningkatkan engagement. Pemilihan waktu posting yang baik seharusnya dilakukan, karena data menunjukkan bahwa postingan konten yang paling ideal secara global yaitu pukul 09.00-15.00.
<ul>
<li>Monitoring dan Analisis</li>
</ul>
Tahap selanjutnya adalah monitoring, monitoring ini merupakan kegiatan mengamati dan menganalisis komentar yang telah diberikan oleh pengunjung dengan melihat selera pengunjung untuk dapat melakukan evaluasi terhadap produk yang Sobat pasarkan.
&nbsp;
Setelah mendengar penjelasan terkait fitur-fitur yang ada di Facebook, apakah Sobat sudah pernah mencoba melakukan pemasaran melalui Facebook?
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Di zaman digital ini, ada begitu banyak jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran bisnis yang Sobat jalankan, salah satu media sosial yang banyak digunakan adalah Facebook. Siapa sih yang tidak kenal Facebook? Aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Facebook berisikan layanan fitur canggih dan terus diupdate. Facebook juga memberikan layanan untuk dapat bertukar pesan dengan pengguna lainnya. 

Pemasaran Melalui Media Sosial Facebook

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Perpajakan No 10 Tahun 1994, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah pungutan yang dikenakan pajak dengan menggunakan norma penghitungan khusus guna menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum.&nbsp;
Wajib Pajak tertentu yang dimaksud dalam PPh pasal 15 ini, meliputi:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri ataupun luar negeri&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Perusahaan asuransi luar negeri&nbsp;&nbsp;</li>
<li>Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Perusahaan dagang asing&nbsp;</li>
<li>Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (BOT)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="6" data-aria-level="1">Perusahaan jasa maklon internasional dibidang produksi mainan anak-anak&nbsp;</li>
</ol>
Adapun, penetapan norma tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK), sebagai berikut:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">KMK Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto bagi WP Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.&nbsp;</li>
<li>KMK Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungann Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">KMK Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.&nbsp;</li>
<li>KMK Nomor 433/KMK.04/1994 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan yang Diterima Tenaga Asing yang Bekerja pada WP Badan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">KMK Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WP Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.&nbsp;</li>
<li>KMK Nomor 284/KMK.04/1995 tentang Perlakukan PPh Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Built Operate Transfer) atau BOT.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="7" data-aria-level="1">KMK Nomor 543/KMK.030/2001 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan bagi WP yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak.&nbsp;</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Pajak atas PPh Pasal 15&nbsp;</h2>
Pengenaan tarif pajak atas PPh Pasal 15 berbeda-beda tiap jenis industrinya&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Pajak Penghasilan atas Pelayaran Dalam Negeri&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya dan bersifat final.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Pajak Penghasilan atas Penerbangan Dalam Negeri&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas charter penerbangan dalam negeri adalah sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Pajak Penghasilan atas Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas pelayaran dalam negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya dan PPh terutang ini bersifat final.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">4. Pajak Penghasilan atas Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia adalah sebesar 0,44% (nol koma empat puluh empat persen) yang dikalikan dengan nilai ekspor bruto dan bersifat final.&nbsp;
Khusus bagi Kantor Perwakilan Dagang yang berasal dari negara mitra tax treaty atau P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dengan Indonesia, besar tarif pajak terutang akan disesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax (BPT) dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">5. Pajak Penghasilan atas WP yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (BOT)&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (BOT) adalah sebesar 5% (lima persen) yang dikalikan dengan jumlah bruto nilai tertinggi Nilai Pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">6. Pajak Penghasilan atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon dibidang produksi mainan anak-anak&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon dibidang produksi mainan anak-anak adalah sebesar 1,54% (satu koma lima puluh empat persen) yang dikalikan dengan jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang dan tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku.&nbsp;
&nbsp;
Itu dia penjelasan terkait Pengenaan Pajak atas PPh 15, semoga penjelasan tersebut dapat membantu dan menambah wawasan kalian ya Sobat!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>. &nbsp;

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Perpajakan No 10 Tahun 1994, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah pungutan yang dikenakan pajak dengan menggunakan norma penghitungan khusus guna menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum. 

Sobat Belajar: Mengenal Pengenaan Pajak atas PPh Pasal 15 

Dengan berkembangnya teknologi serta terjadinya pandemi covid-19 ini, banyak orang mulai berdagang secara online atau menggunakan e-commerce. Dengan banyaknya orang mulai beralih ke perdagangan online, pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mengatur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019 (PP No. 80 Tahun 2019) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menyebutkan bahwa PMSE adalah sebuah perdagangan yang transaksinya terjadi pada serangkaian perangkat/gawai dan prosedur elektronik. Dalam PP No. 80 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 1 juga menyebutkan bahwa pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ini dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sampai dengan 31 Maret 2023, pemerintah Indonesia telah menunjuk sekitar 144 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikut adalah beberapa pelaku usaha luar negeri yang sudah dikenakan pungutan PPN:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Netflix International B.V</li>
<li>Amazon Web Service Inc.</li>
<li>Spotify AB</li>
<li>Google Asia Pacific Pte. Ltd</li>
<li>Google Ireland Ltd</li>
<li>Google LLC</li>
</ul>
Sejak 1 April 2022, Pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dikenakan tarif sebesar 11% yang dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Aturan tersebut diutarakan pada Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Penyelenggara PMSE ini perlu ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk nantinya menjadi pemungut PPN dari transaksi yang terjadi pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketentuan atau syarat menjadi pemungut PPN PMSE ini ada 2 yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Nilai transaksi terhadap konsumen di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam 1 tahun atau Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau</li>
<li>Jumlah pengguna aktif di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan.</li>
</ol>
Namun, jika kriteria di atas sudah terpenuhi tetapi belum ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjadi pemungut PPN, dapat secara mandiri menyampaikan pemberitahuan ke DJP untuk penunjukkan. Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 5 ayat 2 PER-12/PJ/2020, pengumuman bisa dikirimkan melalui alamat email atau melalui aplikasi atau sistem yang telah ditetapkan dan/atau disediakan oleh DJP. Nantinya,&nbsp; pemberitahuan ini akan dipertimbangkan oleh pihak DJP untuk menunjuk apakah &nbsp;pelaku usaha dapat melakukan pungutan PPN PMSE. Apabila pelaku usaha sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, maka pelaku usaha akan diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan, berupa SKT dan Kartu Nomor Identitas Perpajakan.
Sebagai pemungut PPN PMSE diwajibkan untuk membuat bukti pungut atau bukti potong berupa commercial invoice, order receipt, billing, atau dokumen lainnya. Di dalam dokumen tersebut perlu menyebutkan pemungutan PPN dan sudah dilakukan pembayaran.
Kemudian, atas PPN yang telah dipungut wajib disetorkan oleh pemungut ke kas negara secara online menggunakan kode billing DJP. Untuk kode penyetoran PPN dapat menggunakan kode akun pajak 411219 dan kode jenis setoran 111. Penyetoran ini dapat menggunakan mata uang Rupiah Dollar Amerika atau mata uang lainnya yang ditunjuk oleh DJP. Penyetoran ini dapat melalui bank, kantor pos, atau Lembaga lainnya yang sudah ditunjuk oleh DJP.
Setelah melakukan penyetoran, pemungut juga perlu melaporkan pungutan PPN PMSE setiap tiga bulan sekali selama tiga periode pajak. Batas waktu pengajuan laporan adalah paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah periode tiga bulan berakhir.
Objek pemungutan dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini dapat berupa barang baik fisik maupun digital dan Jasa baik fisik maupun digital. Contohnya seperti e-book, layanan streaming musik, layanan jasa berbasis software.
Contoh Kasus:
Toko A memiliki 2000 pengguna aktif tiap bulannya oleh karena itu Toko A ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan PPN PMSE. Toko A berjualan e-book. Salah satu pembelinya membeli buku dengan harga Rp 500.000. Maka PPN dari transaksi tersebut adalah:
Rp 500.000 X 11% = Rp 55.000
Pembeli tersebut perlu membayar sebesar Rp 555.000
Kemudian Toko A perlu melaporkan pungutan PPN PMSE sebesar Rp 55.000 dan menyetorkannya ke kas negara. Dan melaporkannya sebelum periode tiga bulan berakhir.
&nbsp;
Itu dia penjelasan serta contoh perhitungan mengenai pemungutan PPN PMSE, semoga dapat membantu Sobat &ndash; sobat sekalian ya!
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Dengan berkembangnya teknologi serta terjadinya pandemi covid-19 ini, banyak orang mulai berdagang secara online atau menggunakan e-commerce. Dengan banyaknya orang mulai beralih ke perdagangan online, pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mengatur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019 (PP No. 80 Tahun 2019) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menyebutkan bahwa PMSE adalah sebuah perdagangan yang transaksinya terjadi pada serangkaian perangkat/gawai dan prosedur elektronik. Dalam PP No. 80 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 1 juga menyebutkan bahwa pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ini dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sampai dengan 31 Maret 2023, pemerintah Indonesia telah menunjuk sekitar 144 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Sobat Belajar: Mengenal Apa Itu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim. Bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil diwajibkan untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan.&nbsp;&nbsp;
Dalam Islam terdapat dua jenis zakat yang wajib ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. 
Zakat Fitrah wajib ditunaikan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadan. 
Zakat Mal merupakan zakat harta yang wajib ditunaikan bagi muslim ketika sudah mencapai jumlah tertentu (nisab) dalam satu tahun (haul).&nbsp;
Sobat sudah tahu belum bahwa zakat yang dibayarkan selama satu tahun dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto? Dalam ketentuan perpajakan, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengurangkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib untuk perhitungan pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.03/2010 dan Pasal 9 ayat 1 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Kriteria Zakat Pengurang Pajak&nbsp;</h3>
Berdasarkan Pasal 22 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat yang dikurangkan dari penghasilan bruto ialah zakat yang dibayarkan oleh seseorang&nbsp;kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan oleh pemerintah. &nbsp;Seseorang yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat (muzaki). Dalam Pasal 23 juga disebutkan bahwa&nbsp;BAZNAS atau LAZ, wajib memberikan bukti setoran/pembayaran untuk nantinya digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi Wajib Pajak (pemberi zakat).&nbsp;
Adapun daftar badan atau lembaga amil zakat tersebut dapat dilihat pada lampiran <a href="https://pajak.go.id/sites/default/files/lampiran/Lampiran_PER-15-PJ-2022.pdf">Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2022</a> tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.&nbsp;
Namun, bagi Wajib Pajak yang membayarkan zakatnya kepada lembaga yang belum disahkan oleh pemerintah, maka zakatnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Cara Pelaporan Zakat Pengurang Pajak&nbsp;</h3>
Mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, menyatakan bahwa &ldquo;Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.&rdquo;<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
Bukti pembayaran yang dimaksud dapat berupa bukti penyetoran secara langsung, melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ataupun transfer, dengan sedikitnya berisikan:<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
1. Nama lengkap<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
2. NPWP pembayar<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
3. Jumlah pembayaran<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
4. Tanggal pembayaran<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
5. Nama badan atau lembaga amil zakat yang telah disahkan pemerintah<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
6. Jika pembayaran dilakukan secara langsung, maka diperlukan tanda tangan petugas badan atau lembaga amil zakat terkait<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
7. Jika pembayaran melalui transfer, maka diperlukan validasi petugas bank pada bukti pembayaran<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
&nbsp;
Dengan demikian, bukti pembayaran tersebut dapat langsung dilampirkan pada saat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam tahun pajak saat dibayarkan zakat tersebut. Apabila bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan diatas maka zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:257}">&nbsp;

Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim. Bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil diwajibkan untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan.  

Sobat Belajar: Ketahui! Penghasilan Bruto Berkurang Dengan Zakat  

Dalam setiap usaha, baik itu kecil maupun besar keberadaan kontak usaha adalah hal yang sangat penting dan tak bisa diabaikan. Menurut beberapa pakar ahli dalam bidang usaha, kontak usaha memiliki porsi 60% dalam mendukung kesuksesan sebuah usaha, karena hal itulah setiap pelaku usaha tidak bisa menyepelekan peran kontak dengan pelanggan. Setiap pelaku usaha tidak dapat menghindari keharusan memiliki kontak usaha yang luas dan&nbsp; baik. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kontak dengan pelanggan:
<h3 style="text-align: justify;">1. Mengingat Nama</h3>
Mengingat nama kontak adalah hal utama dan penting saat menjalin hubungan dalam kontak usaha setelah berkenalan. Selalu mengingat nama kontak relasi akan memberikan kesan mereka dihargai, diperhatikan, dan kesungguhan Sobat dalam membangun kontak usaha.
<h3 style="text-align: justify;">2. Memberi Perhatian Ketika berbicara&nbsp;</h3>
Memberikan perhatian penuh serta menunjukkan pandangan yang wajar dan tidak berlebihan terkait dengan topik pembicaraan. Perhatian penuh kepada lawan bicara akan memberi kesan penuh kepentingan, minat, keseriusan, serta dapat membuat hubungan menjadi mudah dan lancar.
<h3 style="text-align: justify;">3. Hindari Menyela Pembicaraan&nbsp;</h3>
Menyela pembicaraan sangat tidak dianjurkan, walaupun topik pembicaraan tersebut tidak relevan atau tidak benar. Ada baiknya jika Sobat memberi komentar setelah lawan bicara selesai dapat diiringi dengan menunjukkan bahasa tubuh menghormati, memperhatikan dan menghindari kesalahpahaman atas pembicaraan yang belum selesai diutarakan.
<h3 style="text-align: justify;">4. Memberi Kesan Ramah</h3>
Memberi kesan yang ramah dan tersenyum saat bertemu dan berpisah&nbsp; merupakan hal sederhana namun sangat efektif untuk membangun hubungan kontak usaha dengan calon pelanggan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Membangun Kontak</h2>
<h3 style="text-align: justify;">1. Memiliki Kejelasan Usaha</h3>
Memiliki pengertian jelas perihal apa dan kenapa usaha dikerjakan, untuk siapa, dan apa yang membedakan usaha yang dijalani dengan anggota kontak lainnya akan mempermudah jalinan hubungan dalam kontak usaha, khususnya dalam memperoleh rujukan atau referensi. Kejelasan usaha akan membantu kelancaran dalam menjelaskan kepada orang lain perihal apa yang sedang dicari dari kontak dan bagaimana orang lain dapat memberi bantuan. Kontak sering kali sulit memberi tanggapan apabila tidak ada kejelasan atas usaha yang sedang dijalankan.
<h3 style="text-align: justify;">2. Menetapkan Sasaran Usaha</h3>
Visi yang jelas atas usaha akan menuntun keberhasilan dalam proses pencapaian usaha. Segala yang diinginkan biasanya akan berhasil diperoleh. Penetapan sasaran usaha jangka pendek, menengah, dan jangka panjang akan menghemat waktu berinteraksi dengan kontak, khususnya yang berkaitan erat dengan sasaran yang telah ditentukan.
<h3 style="text-align: justify;">3. Melakukan Komunikasi Reguler&nbsp;</h3>
Memelihara hubungan dilakukan dengan menjalin komunikasi secara reguler dan konsisten dengan individu atau institusi yang tercatat dalam kontak usaha. Melakukan komunikasi secara tatap muka dengan individu atau institusi yang tergabung dalam berbagai kontak usaha sering akan memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya menjalin komunikasi melalui e-mail secara tertutup.
<h3 style="text-align: justify;">4. Memperluas Kontak</h3>
Membangun kontak usaha dapat dilakukan dengan menghadiri berbagai pertemuan, kesempatan atau kegiatan yang diadakan oleh kontak yang berbeda. Pertemuan dengan banyak orang dan kontak dapat menarik menambah anggota kontak baru seperti konsumen, pemasok, kolega, narasumber, penyedia dana, atau teman.
<h3 style="text-align: justify;">5. Memberi Perhatian Tulus</h3>
Memberi waktu, nasihat, khususnya referensi atau rujukan secara ikhlas dapat menimbulkan reaksi atau tanggapan positif dan membuka peluang usaha dari anggota kontak usaha.
<h3 style="text-align: justify;">6. Menghubungi Narasumber</h3>
Banyak narasumber yang tersedia dapat mendukung berbagai hal dalam usaha yang ingin atau sedang Sobat lakukan. Sebuah tim pendukung narasumber yang kukuh bisa terdiri dari berbagai kalangan seperti: keluarga, teman, dan kolega. Membaca buku yang inspiratif dan penuh informasi mengenai kontak dan menggabungkan diri dengan berbagai kelompok kontak merupakan cara tepat untuk mengetahui narasumber yang perlu dihubungi pada saat yang tepat.
<h3 style="text-align: justify;">7. Meminta Kontak Baru</h3>
Jumlah kontak baru akan bertambah dengan meminta kontak baru dari kontak usaha yang sudah terbentuk, seperti pemberi kerja sebelumnya, rekan kerja, teman - teman dan keluarga, teman sekolah dan kuliah, pemasok, konsumen, serta organisasi lainnya.
&nbsp;
Jadi, penting sekali membangun kontak yang baik dengan pelanggan karena dapat memberi dampak baik lho untuk pertumbuhan usaha Sobat! Yuk ikuti beberapa tips diatas!
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Dalam setiap usaha, baik itu kecil maupun besar keberadaan kontak usaha adalah hal yang sangat penting dan tak bisa diabaikan. Menurut beberapa pakar ahli dalam bidang usaha, kontak usaha memiliki porsi 60% dalam mendukung kesuksesan sebuah usaha, karena hal itulah setiap pelaku usaha tidak bisa menyepelekan peran kontak dengan pelanggan. Setiap pelaku usaha tidak dapat menghindari keharusan memiliki kontak usaha yang luas dan  baik.

Membangun Kontak Dengan Pelanggan

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat inovasi dalam sistem perpajakan yaitu dengan membuat e-Billing. E-Billing ini memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak karena e-Billing ini membuat kode billing pembayaran pajak dan kode billing ini dapat digunakan Wajib Pajak untuk membayar pajak di bank, kantor pos, internet banking. Setelah melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara. Berikut adalah pengertian dari Bukti Penerimaan Negara dari berbagai sumber:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah sebuah surat keterangan penerimaan yang dibuat oleh bank persepsi, bank devisa, atau pos persepsi yang berkaitan dengan transaksi penerimaan negara. Didalam Bukti Penerimaan Negara ini mencakup NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank), atau NTP (Nomor Transaksi Pos), dan juga hal-hal lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang memuat transaksi penerimaan negara dari potongan SPM (Surat Perintah Membayar) dengan mencantumkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan).&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, pengertian Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh bank atau kantor pos sebagai bukti atas terjadinya transaksi penerimaan negara dimana isi BPN tercantum NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank), atau NTP (Nomor Transaksi Pos) yang setara dengan SSP (Surat Setoran Pajak) sebagai sarana administrasi lainnya.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, pengertiaan Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Collecting Agent atas terjadinya transaksi penerimaan negara. Didalam Bukti Penerimaan Negara ini tercantum NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), dan NTB (Nomor Transaksi Bank), atau NTP (Nomor Transaksi Pos), atau NTL (Nomor Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya) sebagai sarana administrasi lainnya yang kedudukannya sudah disamakan dengan surat setoran. Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi Valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya Valas yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara.&nbsp;</li>
</ul>
Bukti Penerimaan Negara ini dapat Sobat dapatkan dalam bentuk:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Berbentuk setruk jika Sobat melakukan pembayaran melalui mesin ATM atau EDC&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Berbentuk dokumen fisik jika membayar menggunakan kode di bank&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Berbentuk dokumen digital jika melakukan pembayaran menggunakan internet banking&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Berbentuk teraan elemen pada Surat Setoran Pajak (SSP) jika pembayaran dilakukan melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)&nbsp;</li>
</ul>
Didalam Bukti Penerimaan Negara ini wajib tercantum beberapa informasi seperti berikut:&nbsp;
1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)&nbsp;
2. Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) (Disesuaikan tempat Sobat membayar)&nbsp;
3. Kode billing untuk pembayaran&nbsp;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar&nbsp;
5. Nama Wajib Pajak pembayar&nbsp;
6. Alamat Wajib Pajak pembayar&nbsp;
Dari keenam informasi diatas, terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang merupakan sebuah kode unik yang digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran uang ke kas negara, yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). NTPN terdiri dari kombinasi angka dan huruf yang unik dengan total 16 karakter.&nbsp;
NTPN diperlukan untuk menjadi sebuah bukti yang memvalidasi transaksi perpajakan yang telah dilakukan.&nbsp; Selain itu, NTPN juga merupakan syarat yang harus tercantum pada setiap pelaporan SPT, seperti pelaporan SPT PPh 21, Unifikasi, dan PPn. Oleh karena itu, pastikan NTPN yang diinput sesuai dengan yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) ya Sobat.&nbsp;&nbsp;
Namun jika hasil cetakan BPN kurang jelas sehingga NTPN tidak terbaca, Sobat dapat memeriksanya melalui website DJP Online dengan langkah-langkah sebagai berikut:&nbsp;
1. Sobat dapat mengakses situs DJP Online di www.pajak.go.id&nbsp;
2. Login menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan password Sobat&nbsp;
3. Pilih menu layanan, kemudian klik menu Rumah Konfirmasi Dokumen&nbsp;
4. Klik pada bagian Konfirmasi NTPN, lalu pilih berdasarkan kode billing&nbsp;
5. Masukkan Kode/ID billing Sobat, kemudian isi CAPTCHA dan klik cari.&nbsp;
&nbsp;
Jadi, itu dia pembahasan seputar BPN dan NTPN, semoga penjelasan tersebut dapat membantu dan menambah wawasan kalian ya Sobat!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>. &nbsp;
&nbsp;

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat inovasi dalam sistem perpajakan yaitu dengan membuat e-Billing. E-Billing ini memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak karena e-Billing ini membuat kode billing pembayaran pajak dan kode billing ini dapat digunakan Wajib Pajak untuk membayar pajak di bank, kantor pos, internet banking. Setelah melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara. 

Sobat Belajar: Mari Mengenal BPN dan NTPN 

Pasti bisnis Sobat saat ini sudah menggunakan sosial media untuk berbagai aspek bisnis.&nbsp; Dengan jangkauan pasar yang lebih luas, sosial media bisa digunakan untuk memaksimalkan bisnis. Hampir seluruh bisnis baik dari UMKM hingga bisnis besar sekalipun menggunakan sosial media sebagai tumpuan dalam mengembangkan bisnis. Penggunaan sosial media bukan hanya untuk memposting foto atau video pribadi saja, tapi Sobat juga bisa gunakan untuk berjualan. Jadi nggak sembarang posting yah, ada strateginya juga!&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kenapa Sosial Media Penting Untuk Bisnis?&nbsp;&nbsp;</h2>
Selain untuk menjangkau audiens yang lebih besar, Sobat juga bisa berkomunikasi dengan pelanggan dengan mudah, jadi hubungan dengan pelanggan akan jauh lebih baik deh. Nggak hanya itu, Sobat juga bisa melibatkan dan menjangkau audiens baru sehingga produk atau jasa yang Sobat tawarkan akan dengan mudah dikenali. Secara tidak langsung Sobat juga sembari membangun otoritas, yang artinya Sobat bisa membuat para pelanggan untuk terlibat secara lebih dalam lagi seperti mendorong pelanggan melihat situs web hingga meningkatkan penjualan. Jadi, Sosial media bisa banget bantu Sobat untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis Sobat. Tapi, nggak bisa hanya sekadar memposting foto atau video saja, dalam sosial media ada beberapa tips untuk memaksimalkan bisnis. Simak ya!&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Kepoin Audiens&nbsp;</h3>
Dalam membuat konten sosial media, jangan hanya mengenai promosi produk. Sobat harus bisa membangun relasi baik dengan konsumen. Tapi gimana caranya? Sobat harus bisa mengerti konsumen Sobat. Buatlah konten yang sesuai dengan kehidupan mereka. Seperti&nbsp; ketahui pelanggan sobat sedang tertarik dengan apa? Lagi senang membahas apa? Lagi suka menggosipkan apa sekarang?&nbsp;&nbsp;
Dari hal &ndash; hal kecil seperti itu, Sobat bisa membangun pondasi hubungan yang kuat dengan pelanggan lho! Cari tahu nya gimana? ngobrol dengan pelanggan Sobat. Yup! Ngobrol, karena semuanya pasti dimulai dengan ngobrol. Mudah kan? Buat konten yang dapat membangun interkasi dan bangun suasana yang lebih friendly sehingga konsumen dapat lebih terbuka untuk membagikan kesehariannya. Setelah mengenal lebih dalam para pelanggan, Sobat bisa menyesuaikan jenis konten yang lebih disukai oleh pelanggan.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Aktif dan Eksis di Media Sosial &nbsp;</h3>
Dalam mengembangkan sosial media, Sobat harus dapat mempertahankan sosial media yang aktif dan eksis. Tentunya waktu dan dedikasi yang dibutuhkan begitu besar sehingga seringkali sulit untuk menyesuaikan waktu untuk mengelola segala sesuatu nya secara efisien. Tapi tenang aja! Saat ini sudah banyak kok tools yang bisa membantu untuk menjadwalkan postingan secara otomatis, jadi nggak perlu setiap hari Sobat meluangkan waktu untuk memposting. Sobat bisa membuat konten untuk sebulan penuh dan nantinya di posting secara otomatis setiap harinya. Beberapa tools yang bisa Sobat coba antara lain Meta Business Suite, Hootsuite, Buffer, dan masih banyak lagi. Jadi lebih hemat waktu deh!&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Waktu promosi yang minim&nbsp;</h3>
Memang benar tujuan dari penggunaan sosial media tersebut sebagai tempat untuk berpromosi, akan tetapi hal tersebut berbeda untuk bisnis yang menggunakan media sosial untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Daripada menggunakan media sosial sebagai wadah aktif berpromosi saja, lebih baik jika sosial media digunakan untuk alat dalam membangun komunikasi dan ketertarikan. Dikutip dari inews.id, sebuah bisnis disarankan untuk menggunakan aturan 80/20 dimana 20 persen aktivitas Sobat akan menghasilkan 80 persen dari keuntungan serta menjaga konten promosi hingga 20 persen dan bagian terbesar dari konten harus diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan audiens Sobat.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">4. Konten yang Menarik &nbsp;</h3>
Berhubungan dengan poin sebelumnya, konten yang menarik akan menjadi strategi penting nih bagi Sobat untuk meraih calon pelanggan. Jika postingan yang dibuat monoton atau mengenai promosi bisnis saja, maka dapat menyebabkan pelanggan merasa bosan dan kemungkinan buruknya pelanggan bisa berpindah haluan. Maka itu perlu adanya ide &ndash; ide segar untuk bahan pembuatan konten. Dengan mengetahui apa yang disukai oleh pelanggan, Sobat bisa mengikat pelanggan untuk fokus pada bisnis Sobat. Misal, pelanggan sobat mayoritas menyukai drama korea, maka itu konten yang menggunakan konsep korea akan sangat tepat untuk bisnis Sobat.&nbsp;
&nbsp;
Itulah beberapa cara atau tips yang bisa buat sosial media bisnis Sobat terus ramai pengunjung. Yuk dicoba!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Pasti bisnis Sobat saat ini sudah menggunakan sosial media untuk berbagai aspek bisnis.  Dengan jangkauan pasar yang lebih luas, sosial media bisa digunakan untuk memaksimalkan bisnis. Hampir seluruh bisnis baik dari UMKM hingga bisnis besar sekalipun menggunakan sosial media sebagai tumpuan dalam mengembangkan bisnis. Penggunaan sosial media bukan hanya untuk memposting foto atau video pribadi saja, tapi Sobat juga bisa gunakan untuk berjualan.

Artikel Sobat Pajak