Sebagai pilar ekonomi nasional, UMKM memiliki peran penting yang strategis dalam perekonomian rakyat yaitu dalam pemerataan pendapatan, lapangan kerja, serta wadah sosial ekonomi masyarakat. Namun jika dilihat dari critical engine, UMKM belum sepenuhnya tanpa kendala. Terdapat beberapa persoalan yang harus dihadapi baik dari akses permodalan, pemasaran, teknologi, serta kurangnya proteksi dalam liberalisasi perdagangan.
&nbsp;
Critical engine yang dilaksanakan perusahaan dapat memberikan dampak dalam memajukan perekonomian. Selama pandemi Covid-19 yang terjadi, dapat diketahui bahwa terdapat banyak UMKM yang terkena dampaknya. Jika dilihat dari kondisi perekonomian sekarang, bahwa sudah banyak UMKM yang sebelumnya terpuruk, kini telah berhasil beroperasi kembali secara normal.
&nbsp;
Namun, belum seluruh dari UMKM yang terpuruk. Guna mendukungnya, pemerintah berupaya dalam membangun perekonomian yaitu dengan melakukan program pengembangan UMKM Naik Kelas serta Modernisasi Koperasi.
&nbsp;
Di masa pandemi, diketahui UMKM terbukti menjadi critical engine yang memiliki peranan yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah secara berkala menetapkan kebijakan strategis bagi UMKM dengan mewujudkan kesejahteraan serta pemerataan yang salah satunya dapat meningkatkan akses terkait pembiayaan dengan menerbitkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial atau terkait dengan rasio kredit UMKM bagi perbankan.
&nbsp;
Dalam melakukan strategi ini, pemerintah dapat memperluas cakupan terkait dengan pembiayaan kredit UMKM dengan tetap memperhatikan keahlian serta model bisnis bank, termasuk dengan pembiayaan yang dapat langsung dilakukan melalui rantai pasok, lembaga jasa keuangan, pembelian surat berharga, serta pembiayaan lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
&nbsp;
Dalam mempercepat terkait dengan pemulihan UMKM di masa pandemi, pemerintah telah meningkatkan terkait dengan plafon KUR dilakukan sebanyak dua kali pada tahun 2021, yang pertama yaitu sebesar Rp220 triliun ke Rp253 triliun, lalu yang terakhir dengan meningkatkan menjadi Rp285 triliun.
&nbsp;
Besarnya perhatian pemerintah terhadap UMKM yang mana tidak hanya terwujud dalam pemberian suku bunga KUR yang rendah, namun juga memberikan tambahan subsidi bunga dari 6% menjadi 3% pada tahun 2021.
&nbsp;
Dalam hal ini, pemerintah juga menetapkan persyaratan yang mudah serta terdapat Kredit Tanpa Agunan dengan dinaikkan dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Selanjutnya, pemerintah melakukan relaksasi KUR, yang termasuk dalam penundaan angsuran pokok KUR, perpanjangan terkait dengan jangka waktu serta tambahan limit plafon KUR serta relaksasi persyaratan administrasi.
&nbsp;
Terkait dengan penerapan stimulus terhadap UMKM melalui KUR dalam menguatkan ekonomi nasional di masa pandemi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Menko Airlangga, bahwa diperlukan dorongan dari berbagai stakeholders dengan melibatkan akademisi.
&nbsp;
Dilakukannya sosialisasi terkait dengan KUR, baik kepada Universitas atau Perguruan Tinggi diharapkan dapat menjadi alat dalam mengoptimalisasi pusat-pusat pengembangan terkait dengan inkubasi bisnis dalam lingkungan kampus yang dapat didukung dengan melalui pembiayaan KUR.
&nbsp;
Dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam jangka waktu yang panjang dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan Indonesia harus bisa menciptakan para wirausahawan muda.
&nbsp;
Pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam pertumbuhan UMKM. Perkembangan terkait dengan transportasi, listrik, serta konetivitas internet dapat membantu UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Pembentukan terhadap pasar lokal serta rantai nilai yang telah disiapkan dan direncanakan pemerintah sejak lama yang sesungguhnya secara cepat dapat membantu mempromosikan dalam pengembangan UMKM dengan menyediakan saluran yang nantinya dapat diandalkan dalam menjual produk UMKM.
&nbsp;
Kemitraan antara UMKM dengan korporasi yang lebih besar memberikan dampak yang besar dengan memberikan peluang untuk tumbuh dan juga berkembang. Korporasi besar dapat memberikan UMKM dalam akses ke pasar besar, teknologi, pembiayaan yang baru. Pada akhirnya, UMKM dapat memberikan perusahaan besar akses ke pasar kecil dan keahlian lokal.
&nbsp;
UMKM tentu dapat dilihat memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan upaya memberdayakan UMKM dengan akses keuangan, bantuan teknis, pembangunan infrastruktur serta kemitraan dengan perusahaaan besar, seluruh elemen-elemen terkait dengan UMKM yang dapat bekerja dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia.
&nbsp;
Peran DJPb Dalam Pemberdayaan UMKM
DJPb memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan keuangan negara serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai BUN. DJPb berupaya dalam mendorong serta mewujudkan pelaksanaan APBN yang berkualitas dan menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran APBN ke seluruh pelosok wilayah Indonesia.
&nbsp;
Hal ini yaitu dengan mengawali beberapa kegiatan yaitu mengawal APBN dan mewujudkan terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan, akuntabel, yang menjadi tugas utama yang dilaksanakan khususnya dalam masa pandemi Covid-19.
&nbsp;
Guna berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM, DJPb melaksanakan terkait dengan program-program yang terdiri dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi bagian dari sistem aplikasi yang dibangun dalam mempermudah pelaksanaan serta penyaluran program kredit.
&nbsp;
SIKP yang telah dikembangkan oleh DJPb ini diharapkan dapat memberikan early warning system, sehingga terkait dengan penyaluran KUR yang dapat tepat sasaran dan tepat jumlah. SIKP juga menyediakan informasi yang valid terkait dengan debitur dan calon debitur potensial, juga terkait dengan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan, otomatisasi verifikasi tagihan subsidi bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah.
&nbsp;
Strategi yang telah dilaksanakan oleh DJPb dengan membangun SIKP ini memungkinkan terkait dengan penggunaan basis data tunggal (single database) yang telah terhubung dengan para pemangku kepentingan, sehingga dapat memudahkan monitoring, evaluasi, dan penilaian ketepatan sasaran penyaluran KUR.
&nbsp;
Kini, DJPb yang selaku administrator SIKP yang telah menugaskan terkait dengan seluruh kantor wilayahnya dalam memberikan sosialisasi serta pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan penggunaan SIKP kepada seluruh pemerintah daerah sebagai operatornya. Kemudian, SIKP ini digunakan dalam penyaluran terkait dengan pembiayaan UMi.
&nbsp;
Di samping memberikan dukungan terkait dengan pembiayaan kepada UMKM melalui program UMi yang telah dilaksanakan, DJPb juga memberikan berupa dukungan pelatihan serta pemasaran bagi UMKM. Melalui instansi vertikal di daerah, DJPb ini telah menggulirkan atas program yang mendorong terkait dengan UMKM &nbsp;dalam meningkatkan kualitas produk, daya saing, serta membantu dalam pemasaran bagi UMKM.
&nbsp;
Salah satu faktor keberhasilan dalam pengembangan terkait dengan UMKM nasional adalah kemampuan dalam mempertahankan daya saing yang dilaksanakan lewat digitalisasi. Kebijakan dari pembatasan yang telah dilaksanakan pemerintah yang menyebabkan mobilitas masyarakat yang terbatas. Hal ini dapat membuat para pelaku UMKM dapat beradaptasi serta melakukan inovasi dalam melakukan kegiatan operasional serta transaksi secara online yaitu dengan memanfaatkan layanan e-commerce dan cashless payment.
&nbsp;
DJPb yang telah merespons terkait dengan perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi dengan meluncurkan terkait dengan program Digital Payment-Marketplace (Digipay), yang merupakan pembayaran yang dilaksanakan dengan mekanisme overbooking atau pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/Cash Management System (CMS).
&nbsp;
Sedangkan, sistem marketplace yang dilaksanakan yaitu dengan menyediakan layanan daftar terkait dengan penyedia barang atau jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran serta pelaporan yang dilakukan secara elektronik, untuk penggunaan uang persediaan yang telah disediakan oleh bank tempat penyimpanan uang persediaan. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam pemberdayaan serta penguatan UMKM dalam perekonomian nasional di Indonesia.

Critical Engine Perekonomian Nasional dalam Perkembangan UMKM

Di Indonesia, libur akhir tahun seperti sudah menjadi tradisi bagi sebagian orang. Umumnya, masyarakat beserta kerabat dan keluarga berbondong-bondong untuk menghabiskan libur akhir tahun dengan berwisata ke lokasi wisata yang terkenal ataupun yang underrated. Umumnya, momentum libur akhir tahun dimanfaatkan untuk menikmati libur Hari Raya Natal dan malam pergantian tahun.
Perayaan natal di Indonesia adalah salah satu momen penting bagi umat kristiani yang merupakan sekitar 10% dari populasi negara. Gereja-gereja di seluruh negeri dihias dengan lampu dan dekorasi natal serta banyak yang mengadakan ibadah malam natal pada malam 24 Desember.
Tahun Baru di Indonesia biasanya dirayakan dengan pesta dan kembang api di berbagai tempat, termasuk di rumah, hotel, dan tempat-tempat hiburan. Banyak orang yang juga mengadakan pesta khusus di rumah mereka atau berkumpul di tempat-tempat umum untuk menonton kembang api dan merayakan pergantian tahun.
Libur akhir tahun juga adalah waktu yang populer untuk berlibur, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak orang yang memanfaatkan waktu ini untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata populer di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok, atau untuk bepergian ke negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
&nbsp;
Persiapan UMKM Menyambut Libur Akhir Tahun
Libur akhir tahun menjadi momentum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meraup keuntungan maksimal. Banyaknya wisatawan yang menghabiskan libur akhir tahun menjadi peluang untuk menjajakan produknya ke banyak orang. Mulai dari usaha penginapan, kuliner, wisata alam, hingga kerajinan tangan menjadi contoh produk yang laris saat libur akhir tahun.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan UMKM untuk menyambut libur Panjang akhir tahun, di antaranya sebagai berikut.
<ol>
<li>Perencanaan Persediaan</li>
</ol>
Saat libur akhir tahun, permintaan akan produk tertentu cenderung meningkat. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk merencanakan persediaan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Lakukan analisis terhadap penjualan tahun sebelumnya untuk memperkirakan berapa banyak stok yang diperlukan. Jangan lupa untuk memperhitungkan waktu pengiriman dan produksi agar produk dapat tersedia tepat waktu. Untuk UMKM jasa, perlu juga memastikan kesiapan sumber daya manusia untuk menyambut libur akhir tahun.
<ol start="2">
<li>Mengeluarkan Produk Khusus</li>
</ol>
Menawarkan produk atau jasa khusus untuk libur akhir tahun dapat menarik lebih banyak pelanggan. Misalnya, produk makanan bisa dikemas dalam bentuk parcel atau hadiah, atau bisa menawarkan pakaian dan aksesori dengan tema Natal dan Tahun Baru. Perhatikan kualitas dan kreativitas dalam desain produk untuk menarik minat pembeli.
<ol start="3">
<li>Memberikan Promosi dan Potongan Harga</li>
</ol>
Libur akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk menggelar promosi atau memberikan diskon. Contohnya bisa menawarkan diskon untuk produk tertentu, atau memberikan hadiah atau voucher belanja bagi pelanggan yang membeli di atas jumlah tertentu. Gunakan media sosial, website, atau email untuk mempromosikan penawaran kepada pelanggan.
<ol start="4">
<li>Pelayanan Pelanggan</li>
</ol>
Libur akhir tahun adalah waktu yang sibuk, dan banyak pelanggan mungkin memiliki pertanyaan atau masalah terkait produk atau layanan. Pastikan untuk memiliki tim pelayanan pelanggan yang siap membantu dan merespons pertanyaan atau keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional.
<ol start="5">
<li>Strategi Pemasaran</li>
</ol>
Strategi pemasaran dapat direncanakan untu menarik pelanggan atau meningkatkan penjualan. Hal ini bisa mencakup pemasaran digital seperti iklan online, email marketing, atau pemasaran konten. Bekerja sama dengan influencer atau KOL (Key Opinion Leader) juga dapat digunakan untuk mereview produk atau jasa.
<ol start="6">
<li>Pelatihan Karyawan</li>
</ol>
Libur akhir tahun adalah waktu yang sibuk dan bisa sangat menantang bagi karyawan. Pastikan mereka memiliki pelatihan dan sumber daya yang cukup untuk menghadapi peningkatan beban kerja. Berikan motivasi dan apresiasi untuk kerja keras mereka selama periode ini.
Dengan menjalan beberapa program di atas, kini pelaku bisnis tak perlu takut lagi untuk menyambut libur akhir tahun. Dengan persiapan yang matang, tentunya harus bisa dimanfaatkan UMKM untuk meraup omzet maksimal.

Jelang Libur Akhir Tahun, UMKM Perlu Siapkan Ini!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperbaharui aplikasi e-form 1770 sesuai dengan ketentuan UU HPP dan PP 55/2022, untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Adanya penambahan fitur baru pada e-form, diumumkan di Pengumuman Nomor PENG-3/PJ.09/2023 Tentang Penambahan Fitur Pada E-Form Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770 dan 1770S.

E-form Sudah Diupdate! Omzet UMKM Rp500 Juta Bisa Bebas Pajak 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Pasal 10 dijelaskan bahwa terdapat fasilitas pembebasan pemungutan pajak yang diberikan untuk beberapa Jasa Kena Pajak (JKP) yang bersifat strategis. Salah satu jasa dari 13 jasa yang dibebaskan adalah jasa keuangan.
Pada peraturan yang sama di Pasal 14 dijelaskan dengan detail jasa apa saja yang termasuk dalam jasa keuangan. Berikut adalah jasa-jasa yang termasuk dalam jasa keuangan:
<ol>
<li>Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.</li>
<li>Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.</li>
<li>Pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: - Sewa guna usaha dengan hak opsi - Anjak piutang - Usaha kartu kredit</li>
<li>Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia.</li>
<li>Penjaminan.</li>
</ol>
Peraturan tersebut menyebutkan salah satu bentuk dari pembiayaan adalah anjak piutang, sehingga anjak piutang adalah salah satu bagian jasa keuangan. Menurut KBBI anjak piutang adalah sebuah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi usaha.
Kemudian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Pasal 1 angka 7 juga menjelaskan bahwa factoring atau anjak piutang adalah sebuah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
Pada peraturan tersebut juga membagi 2 tipe anjak piutang yaitu anjak piutang dengan menggunakan jaminan dan anjak piutang tanpa menggunakan jaminan. Pada Pasal 10 menjelaskan jika anjak piutang menggunakan jaminan, maka perusahaan pembiayaan dilarang memberikan jangka waktu piutang usaha lebih dari 10 tahun.
Sedangkan, untuk anjak piutang tanpa pemberian jaminan, maka pihak perusahaan pembiayaan dilarang pemberian jangka waktu piutang usaha lebih dari 2 tahun. Pihak perusahaan pembiayaan di sini adalah perusahaan Jasa anjak piutang.
Dalam pelaksanaan Anjak Piutang, teredapat 3 pihak yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan ini, ketiga pihak tersebut adalah:
<ol>
<li>Perusahaan jasa anjak piutang atau yang biasa disebut sebagai factor adalah sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas anjak piutang yang dibeli dari pihak klien atau yang biasa disebut sebagai pihak investor.</li>
<li>Klien, yaitu pihak yang menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak perusahaan jasa anjak piutang atau factor.</li>
</ol>
<ol start="3">
<li>Pemilik Piutang, yaitu pihak yang utang kepada pihak klien.</li>
</ol>
Proses pelaksanaan anjak piutang sendiri berawal dari pihak penjual piutang yang dimiliki kepada perusahaan jasa anjak piutang. Kemudian, pihak factor (perusahaan anjak piutang) melakukan pembelian atas piutang yang dijual.
Atas pembelian yang dilakukan, pihak perusahaan jasa anjak piutang akan memiliki tanggung jawab atas proses administrasi dan penagihan utang pada saat tanggal jatuh tempo. Umumnya, besaran uang yang diterima pihak klien sebagai pihak yang menjual piutang, akan kurang dari nilai keseluruhan utang.
Seluruh proses anjak piutang ini telah memiliki dasar hukum, yaitu Keputusan Presiden (Kepres) No. 61 tahun 1988 pasal 2, dimana pada Keputusan Presiden ini anjak piutang (factoring) diresmikan sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan.
Selain itu, dasar hukum anjak piutang lainnya, adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Berikut adalah manfaat yang diterima setiap pihak yang terlibat dalam proses anjak piutang:
<ul>
<li>Pihak Perusahaan Jasa Anjak (Factor)</li>
</ul>
Perusahaan anjak piutang atau factor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk&nbsp;fee&nbsp;dan biaya-biaya lainnya dari pihak klien.
<ul>
<li>Pihak Klien</li>
</ul>
Klien akan mendapatkan manfaat berupa memperlancar arus kas perusahaan, karena menerima pembiayaan, mempermudah dalam penagihan utang, karena atas penjualan tersebut tugas penagihan dialihkan ke pihak factor, serta memindahkan risiko gagalnya pembayaran ke pihak factor.
<ul>
<li>Pihak Pemilik Utang (Debitur)</li>
</ul>
Pihak pemilik utang atau debitur dapat melakukan pembayaran utang secara kredit.

Mengenal Anjak Piutang

Pajak progresif adalah adalah sebuah sistem tarif pemungutan pajak dengan persentase yang menggunakan dasar jumlah atau kuantitas dari objek pajak atau juga dapat berdasarkan harga atau nilai dengan range tertentu.
Dengan penggunaan tarif pajak progresif membuat tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan. Di Indonesia sendiri sistem pajak progresif digunakan pada pengenaan PPh 21 Orang Pribadi dan Pajak Kendaraan Bermotor.
Dimana wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Kemudian, atas kepemilikan kendaraan yang lebih banyak akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Tentunya, lewat penggunaan pajak progresif ini diharapkan untuk menciptakan aspek keadilan bagi seluruh wajib pajak.
&nbsp;
Pajak Progresif atas Kendaraan Bermotor
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sendiri pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 6, namun Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Besaran tarif pajak kendaraan bermotor akan semakin besar seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki sesorang atau tinggal pada alamat yang sama.&nbsp;
Hal ini dikarenakan, kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau alamat yang sama. Dimana besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Pasal 10 Ayat 1 adalah sebagai Berikut:
<ol>
<li>Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2%</li>
<li>Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%.</li>
</ol>
Namun, untuk besaran pasti dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor akan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah. Contoh dari tarif&nbsp;pajak progresif&nbsp;kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta:
<ul>
<li>Kepemilikan kendaraan pertama tarif pajak dikenakan 2%</li>
<li>Kepemilikan kendaraan kedua 2,5%</li>
<li>Kepemilikan kendaraan ketiga 3%</li>
<li>Kepemilikan kendaraan keempat 3,5%</li>
<li>Kepemilikan kendaraan kelima 4% serta seterusnya hingga kepemilikan kendaraan ke 17 dengan besaran tarif pajak sebesar 10%.</li>
</ul>
Sedangkan, khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan baik untuk umum atau sebagai antar jemput karyawan ataupun sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, serta kendaraan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, hanya dapat dikenakan tarif pajak kendaraan bermotor paling tinggi 0,5%. Hal ini dijelaskan pada pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.
Namun, jika Sobat memiliki 1 motor dan 1 mobil, atas nama dan alamat yang sama, maka tidak akan dihitung sebagai 2 kendaraan sehingga tidak akan dikenakan tarif progresif. Hal ini dikarenakan, kepemilikan kedua untuk pembayaran pajak progresif dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu:
<ul>
<li>Kepemilikan kendaraan roda kurang dari empat</li>
<li>Kepemilikan kendaraan roda empat</li>
<li>Kepemilikan kendaraan roda lebih dari empat.</li>
</ul>
Dengan ini, selama kendaraan tersebut adalah kendaraan pertama pada tipe tersebut, maka perlakuannya akan dihitung sebagai kepemilikan pertama.
&nbsp;
Pajak Progresif atas PPh 21 Orang Pribadi
Pajak progresif juga digunakan pada pengenaan PPh 21 Orang Pribadi. Dimana pada pengenaan pajak PPh 21 Orang Pribadi dibagi dalam 5 lapisan tarif pajak. Dimana semakin besar penghasilan yang dimiliki wajib pajak akan semakin besar pula tarif pajak yang akan dikenakan.
Pada Undang-Undang Nomor Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1 menjelaskan lapisan penghasilan kena pajak serta tarif pengenaan pajak untuk setiap lapisannya Berikut adalah 5 lapisan serta tarif pajaknya:
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="422">
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
</td>
<td width="177">
Tarif Pajak
</td>
</tr>
<tr>
<td width="422">
Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta
</td>
<td width="177">
5%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="422">
Penghasilan di atas Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta
</td>
<td width="177">
15%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="422">
Penghasilan di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta
</td>
<td width="177">
25%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="422">
Penghasilan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar
</td>
<td width="177">
30%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="422">
Penghasilan di atas Rp 5 miliar
</td>
<td width="177">
35%
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Mengenal Pajak Progresif

Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa PPN dari transaksi pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar akan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat membeli rumah serta meningkatkan ekonomi negara. Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani menjelaskan, bahwa insentif PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar akan berlangsung selama 14 bulan dan dimulai pada November ini.
Dimana dari November 2023 hingga Juni 2024, insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 100%. Dan insentif DTP Juli 2024 hingga Desember 2024 yang diberikan sebesar 50%. Pemerintah pun menyiapkan total anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk mendukung proyek ini. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 tahun anggaran. Dimana pada tahun 2023 sebesar Rp 300 miliar dan 1,7 triliun untuk tahun 2024. Namun, apakah itu Pajak yang Ditanggung Pemerintah?
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023, mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban atas pajak ditangung pemerintah. Pajak Ditanggung Pemerintah adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.
Dengan adanya insentif pajak ini, bukan berarti setiap transaksi tidak dilakukan pemungutan pajak. Melainkan, atas transaksi tersebut pajak terutang yang seharusnya menjadi tanggungan pihak pembeli akan dibayarkan oleh pemerintah dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditentukan sebelumnya.
Selain untuk pembelian rumah atau properti dengan harga di bawah Rp 2 miliar, fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah yang masih bisa dinikmati adalah PPN DTP atas transaksi pembelian kendaraan listrik baru baik roda 4 ataupun bus yang memenuhi kriteria persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah ini berlaku dari masa pajak April 2023 hingga masa pajak Desember 2023. Pemberian fasilitas ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Nantinya, setiap pembelian kendaraan listrik roda 4 akan mendapatkan fasilitas PPN DTP sebesar 10% dari harga jual dan 5% dari harga jual untuk pembelian bus.
Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah juga pernah diberikan ketika awal terjadinya pandemi covid-19 untuk PPh pasal 21. Pemberian fasilitas PPh 21 DTP, pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020. Dimana di dalam peraturan ini menjelaskan skema pemberian fasilitas PPh 21 DTP.
Beberapa syarat untuk mendapatkan fasilitas ini adalah pihak pemberi kerja termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang telah ditetntukan untuk mendapatkan insentif PPh 21 DTP atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, memiliki NPWP dan memiliki penghasilan bruto teratur disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta.
Pemberian fasilitasi PPh 21 DTP mengalami beberapa kali pembaharuan, karena mengikuti kondisi pandemi Covid-19. Peraturan-pertaruan tersebut adalah PMK No. 44 tahun 2020, PMK No. 86 tahun 2020, hingga PMK No. tahun 2020. Pada peraturan-peraturan tersebut, menambah kriteria pemberi kerja yang mendapatkan insentif PPh 21 DTP, yaitu pemberi kerja yang berlokasi di kawasan berikat atau pemberi kerja yang telah memiliki izin penyelenggaraan usaha di kawasan berikat.
Kemudian, pada peraturan-peraturan tersebut juga menambahkan kode KLU tertentu, sehingga semakin banyak Wajib Pajak yang mendapatkan manfaat fasilitas PPh 21 DTP. Pada peraturan tersebut, juga memperpanjang fasilitas insentif PPh 21 DTP hingga terakhir kali diperpanjang sampai Masa Pajak Desember 2021.
Dengan diberikannya insentif PPh 21 DTP ini, penghasilan para pekerja yang seharusnya dipotong pajak menjadi tidak dipotong, karena pajaknya ditanggung oleh pemerintah, sehingga penghasilan yang diterima atau Take Home Pay pegawai menjadi lebih besar.

Mengenal Pajak Ditanggung Pemerintah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian global, kontribusi mereka tidak hanya dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
&nbsp;Untuk mendukung perkembangan UMKM, pemerintah seringkali memberikan insentif fiskal. Artikel ini akan membahas secara rinci berbagai insentif fiskal yang dapat dsimanfaatkan oleh UMKM, serta keuntungan yang dapat diperoleh melalui penggunaan insentif ini.
&nbsp;
Pengenalan tentang UMKM dan Peran Pentingnya
UMKM merujuk pada usaha dengan skala kecil atau menengah yang memiliki keterbatasan jumlah karyawan, omset, dan sumber daya. Kriteria umum UMKM melibatkan faktor seperti jumlah pekerja, nilai investasi, dan omset usaha.
&nbsp;
Kriteria Klasifikasi UMKM
<ol>
<li>Mikro Usaha
<ul>
<li>Jumlah karyawan kurang dari 10 orang</li>
<li>Nilai investasi kurang dari jumlah tertentu</li>
<li>Omset usaha yang ditentukan.</li>
</ul>
</li>
<li>Kecil Usaha
<ul>
<li>Jumlah karyawan antara 10 hingga 49 orang</li>
<li>Nilai investasi dan omset usaha tertentu.</li>
</ul>
</li>
<li>Menengah Usaha
<ul>
<li>Jumlah karyawan antara 50 hingga 249 orang</li>
<li>Nilai investasi dan omset usaha tertentu.</li>
</ul>
</li>
</ol>
&nbsp;
Tantangan yang Dihadapi UMKM
<ul>
<li>Keterbatasan Akses ke Pembiayaan</li>
</ul>
UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan yang memadai untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis mereka. Bank dan lembaga keuangan tradisional mungkin menilai risiko UMKM tinggi, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat yang terjangkau.
<ul>
<li>Kurangnya Manajemen Keuangan yang Efektif</li>
</ul>
Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan dapat menjadi hambatan serius bagi UMKM. Kesalahan dalam merencanakan anggaran, mengelola utang, atau melakukan analisis biaya dapat membawa dampak negatif terhadap kesehatan finansial mereka.
<ul>
<li>Tingginya Beban Pajak dan Regulasi yang Rumit</li>
</ul>
Beban pajak yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas UMKM. Selain itu, kompleksitas regulasi pajak seringkali membuat UMKM kesulitan dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka.
&nbsp;
Pengertian Insentif Fiskal
Insentif fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan pajak atau insentif keuangan lainnya kepada sektor bisnis, salah satunya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Insentif ini dirancang untuk merangsang investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung keberlanjutan UMKM. Bentuk insentif dapat mencakup pembebasan pajak, diskon tarif pajak, atau subsidi bunga untuk pembiayaan.
Insentif fiskal memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan memberikan insentif, pemerintah berupaya mengurangi beban fiskal UMKM dan memungkinkan mereka untuk memiliki akses lebih mudah ke sumber daya keuangan. Hal ini menciptakan insentif bagi UMKM untuk meningkatkan produksi, mengadopsi teknologi baru, dan memperluas operasional mereka.
&nbsp;
Jenis Insentif Fiskal untuk UMKM
<ul>
<li>Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh)
<ul>
<li>UMKM dapat diberikan pembebasan atau diskon tarif PPh untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi beban fiskal mereka</li>
<li>Pembebasan ini biasanya berlaku untuk UMKM dengan omset tertentu atau yang memenuhi kriteria tertentu.</li>
</ul>
</li>
<li>Diskon Tarif Pajak
<ul>
<li>Selain pembebasan, pemerintah dapat memberikan diskon tarif pajak kepada UMKM sebagai bentuk keringanan fiskal</li>
<li>Diskon ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan pencapaian tujuan tertentu.</li>
</ul>
</li>
<li>Subsidi Bunga untuk Pembiayaan
<ul>
<li>UMKM dapat mendapatkan insentif fiskal berupa subsidi bunga untuk pinjaman atau pembiayaan yang mereka ambil dari lembaga keuangan</li>
<li>Subsidi ini membantu mengurangi biaya pinjaman dan mendorong UMKM untuk mengakses sumber dana dengan biaya yang lebih rendah.</li>
</ul>
</li>
<li>Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Diskon PPN
<ul>
<li>Beberapa negara memberikan pembebasan PPN atau diskon PPN, khusus untuk UMKM</li>
<li>Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya tambahan yang dikenakan pada produk atau layanan UMKM.</li>
</ul>
</li>
</ul>
&nbsp;
Manfaat Insentif Fiskal bagi UMKM
<ul>
<li>Peningkatan Likuiditas Keuangan
<ul>
<li>Insentif fiskal, seperti pembebasan pajak atau diskon tarif pajak, dapat meningkatkan likuiditas UMKM dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan</li>
<li>Kelebihan likuiditas ini dapat digunakan untuk investasi dalam operasional, pembelian inventaris, atau pelunasan utang.</li>
</ul>
</li>
<li>Stimulasi Investasi dan Pengembangan
<ul>
<li>Insentif fiskal memberikan dorongan finansial bagi UMKM untuk melakukan investasi dalam pengembangan produk, pemasaran, dan teknologi</li>
<li>Membantu UMKM untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah dan mendukung pertumbuhan jangka panjang mereka.</li>
</ul>
</li>
<li>Fasilitasi Akses ke Pembiayaan
<ul>
<li>Subsidi bunga atau insentif lainnya untuk pembiayaan membantu UMKM mengakses sumber dana dengan biaya yang lebih rendah</li>
<li>Peningkatan akses ke pembiayaan dapat mendukung ekspansi bisnis, pembelian peralatan baru, atau diversifikasi produk dan layanan.</li>
</ul>
</li>
<li>Peningkatan Daya Saing Melalui Adopsi Teknologi
<ul>
<li>Insentif fiskal untuk adopsi teknologi mendorong UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk, dan merespons perubahan pasar</li>
<li>Penggunaan teknologi dapat memperkuat daya saing UMKM di pasar yang semakin digital.</li>
</ul>
</li>
<li>Pemberdayaan Ekonomi Lokal
<ul>
<li>Insentif fiskal dapat membantu UMKM memainkan peran lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah</li>
<li>Pertumbuhan UMKM dapat mendukung ekosistem bisnis lokal dan mendorong pengembangan komunitas.</li>
</ul>
</li>
<li>Dukungan untuk Keberlanjutan Bisnis
<ul>
<li>Pembebasan pajak atau insentif lainnya dapat memberikan keberlanjutan finansial, membantu UMKM mengatasi tantangan finansial dan menghindari potensi kebangkrutan</li>
<li>Keberlanjutan bisnis UMKM berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keberlanjutan sumber daya manusia.</li>
</ul>
</li>
<li>Peningkatan Keberlanjutan Lingkungan
<ul>
<li>Beberapa insentif fiskal dapat diarahkan untuk mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan</li>
<li>UMKM yang mengadopsi praktik bisnis ramah lingkungan dapat memperoleh insentif tambahan, mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan.</li>
</ul>
</li>
<li>Mendorong Profesionalisme dan Kepatuhan
<ul>
<li>Insentif fiskal dapat dikaitkan dengan kriteria tertentu, seperti partisipasi dalam program pelatihan atau pematuhan terhadap regulasi bisnis.</li>
<li>Merangsang UMKM untuk meningkatkan profesionalisme dalam operasional dan mematuhi standar bisnis yang berlaku.</li>
</ul>
</li>
<li>Peningkatan Kapasitas Daya Saing
<ul>
<li>Melalui insentif fiskal, UMKM dapat meningkatkan kapasitas daya saing mereka, baik melalui investasi dalam pelatihan karyawan, peningkatan kualitas produk, atau diversifikasi produk dan layanan.</li>
</ul>
</li>
<li>Stabilitas Finansial dan Kesejahteraan Pekerja
<ul>
<li>Insentif fiskal dapat membantu menciptakan stabilitas finansial bagi UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar.</li>
</ul>
</li>
</ul>
&nbsp;
Tantangan dalam Memanfaatkan Insentif Fiskal
<ul>
<li>Ketidakpahaman tentang Insentif
<ul>
<li>Banyak UMKM mungkin tidak sepenuhnya memahami jenis-jenis insentif fiskal yang tersedia, persyaratan untuk memenuhi syarat, atau prosedur pengajuan</li>
<li>Kurangnya pemahaman ini dapat menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan insentif dengan optimal.</li>
</ul>
</li>
<li>Biaya Pengajuan yang Tinggi
<ul>
<li>Proses pengajuan insentif fiskal seringkali melibatkan biaya administrasi dan waktu yang signifikan.</li>
<li>UMKM dengan sumber daya terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam menanggung biaya ini atau melibatkan staf tambahan untuk menangani proses pengajuan.</li>
</ul>
</li>
<li>Kompleksitas Regulasi
<ul>
<li>Regulasi seputar insentif fiskal dapat menjadi kompleks dan sulit dipahami</li>
<li>UMKM mungkin kesulitan mengikuti perubahan peraturan atau memahami ketentuan dengan rincian teknis yang tinggi.</li>
</ul>
</li>
<li>Keterbatasan Kapasitas Administratif
<ul>
<li>Beberapa UMKM mungkin memiliki kapasitas administratif yang terbatas, sehingga sulit untuk memahami, melacak, dan mengelola persyaratan administratif terkait insentif fiskal</li>
<li>Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam hal administrasi pajak dapat menjadi hambatan.</li>
</ul>
</li>
<li>Ketidakpastian Hukum dan Kebijakan
<ul>
<li>Ketidakpastian hukum atau perubahan kebijakan pajak dapat mempengaruhi keputusan UMKM untuk memanfaatkan insentif</li>
<li>UMKM mungkin ragu untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka jika mereka merasa insentif tersebut tidak stabil atau dapat berubah.</li>
</ul>
</li>
</ul>
&nbsp;
Strategi Peningkatan Penggunaan Insentif Fiskal oleh UMKM
<ul>
<li>Pendidikan dan Informasi
<ul>
<li>Memberikan pendidikan dan informasi yang memadai kepada UMKM mengenai jenis-jenis insentif fiskal yang tersedia, kriteria kelayakan, dan prosedur pengajuan</li>
<li>Mengadakan seminar, lokakarya, atau sesi pelatihan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi insentif yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.</li>
</ul>
</li>
<li>Pemahaman yang Mendalam
<ul>
<li>Menggali pemahaman yang mendalam tentang persyaratan dan ketentuan insentif fiskal yang berlaku</li>
<li>Melibatkan ahli pajak atau konsultan keuangan untuk memberikan panduan yang spesifik dan mengatasi kompleksitas administratif.</li>
</ul>
</li>
<li>Pemanfaatan Teknologi
<ul>
<li>Menggunakan teknologi untuk memantau, melacak, dan menyusun dokumentasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan insentif fiskal</li>
<li>Menerapkan sistem pencatatan keuangan yang canggih untuk memudahkan pelaporan dan pengelolaan data.</li>
</ul>
</li>
<li>Konsultasi Profesional
<ul>
<li>Menggandeng konsultan pajak atau ahli keuangan untuk memberikan panduan khusus sesuai dengan kebutuhan bisnis</li>
<li>Memanfaatkan jasa profesional dapat membantu UMKM menghindari potensi kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak.</li>
</ul>
</li>
<li>Pemetaan Insentif dengan Strategi Bisnis
<ul>
<li>Menyesuaikan penggunaan insentif fiskal dengan strategi bisnis jangka panjang UMKM</li>
<li>Memilih insentif yang paling relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan bisnis.</li>
</ul>
</li>
<li>Mengoptimalkan Waktu Pengajuan
<ul>
<li>Menetapkan jadwal pengajuan insentif yang optimal untuk memastikan bahwa UMKM tidak kehilangan peluang dan dapat menghindari potensi penalti atau denda akibat keterlambatan.</li>
</ul>
</li>
<li>Pemantauan Perubahan Hukum dan Kebijakan
<ul>
<li>Membentuk tim atau mengalokasikan sumber daya untuk memantau perubahan regulasi dan kebijakan pajak yang dapat mempengaruhi insentif fiskal</li>
<li>Memastikan kepatuhan dan memanfaatkan peluang yang baru muncul.</li>
</ul>
</li>
<li>Kerjasama dengan Lembaga Keuangan
<ul>
<li>Mendiskusikan potensi insentif fiskal dengan lembaga keuangan yang bekerja sama untuk mendukung UMKM</li>
<li>Beberapa lembaga keuangan mungkin memiliki program atau produk yang sejalan dengan insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan UMKM.</li>
</ul>
</li>
<li>Partisipasi dalam Program Pendampingan
<ul>
<li>Bergabung dengan program pendampingan atau inkubator bisnis yang dapat memberikan bimbingan spesifik terkait insentif fiskal</li>
<li>Kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau organisasi yang mendukung UMKM untuk mendapatkan panduan tambahan.</li>
</ul>
</li>
<li>Pemantapan Hubungan dengan Otoritas Pajak
<ul>
<li>Membangun hubungan yang solid dengan otoritas pajak setempat</li>
<li>Melibatkan diri dalam dialog dan konsultasi dengan otoritas pajak untuk mendapatkan klarifikasi dan panduan yang lebih baik.</li>
</ul>
</li>
<li>Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan</li>
</ul>
Melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap strategi penggunaan insentif fiskal dan melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan kondisi bisnis atau regulasi.

Ini Dia Keuntungan UMKM Gunakan Insentif Fiskal 

Pajak merupakan aspek yang krusial dalam kehidupan bisnis dan keuangan setiap individu. Setiap tahun, wajib pajak dihadapkan pada tanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan Laporan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) sebagai kewajiban fiskal. Namun, dalam realitanya, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang kurang menyenangkan dimana laporan SPT yang gagal atau tidak berhasil terkirim.
Ketika menghadapi kendala ini, tantangan sebenarnya bukan hanya pada ketidakmampuan mengirimkan laporan SPT dengan sukses, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap aturan dan prosedur yang berkaitan. Artikel ini bertujuan untuk menjadi panduan praktis bagi para wajib pajak yang mengalami pahitnya kegagalan dalam mengirimkan laporan SPT, memberikan langkah-langkah konkret untuk menangani situasi tersebut dengan tepat.
Dalam perjalanan membahas panduan ini, kita akan menyelami penyebab umum kegagalan laporan SPT, memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah tersebut, dan membuka pintu pemahaman lebih mendalam terhadap aturan dan regulasi terkait. Dengan demikian, para pembaca akan dibekali dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dengan percaya diri dan mengoptimalkan proses pelaporan pajak mereka.
Mari, kita bersama-sama menjelajahi pandangan yang mendalam tentang cara mengatasi pahitnya laporan SPT yang gagal dan mendapatkan wawasan praktis yang akan membantu setiap wajib pajak mengelola kewajiban fiskal mereka secara efektif.
&nbsp;
Penyebab Umum Kegagalan Laporan SPT
Kegagalan dalam menyusun dan mengirimkan Laporan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) seringkali merupakan kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ini menjadi langkah kritis untuk memahami akar permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat. Beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebab kegagalan laporan SPT melibatkan aspek teknis, kesalahan manusia, dan kurangnya pemahaman terhadap aturan pajak yang berlaku.
<ol>
<li>Kurangnya Pemahaman Aturan Pajak Wajib pajak yang tidak memahami persyaratan dan ketentuan pajak dapat membuat kesalahan dalam pengisian formulir SPT. Kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi juga dapat menyebabkan kesalahan dalam mengikuti prosedur yang baru. </li>
<li>Kesalahan Teknis dalam Pengisian Formulir Adanya kesalahan teknis, seperti kesalahan penulisan atau perhitungan yang tidak akurat dalam formulir SPT, dapat menyebabkan penolakan atau kegagalan pengiriman. Hal ini dapat mencakup ketidaksesuaian antara data yang dimasukkan dengan persyaratan yang berlaku. </li>
<li>Keterlambatan dan Ketidaklengkapan Dokumen Keterlambatan dalam menyusun dokumen yang diperlukan atau ketidaklengkapan data yang disajikan dapat menjadi faktor utama kegagalan. Wajib pajak perlu memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dengan benar dan tepat waktu. </li>
<li>Kendala Teknologi dan Infrastruktur Masalah teknis, seperti gangguan sistem atau kesulitan dalam mengakses platform pelaporan pajak online, dapat menyebabkan kegagalan laporan SPT. Keterbatasan dalam infrastruktur teknologi juga dapat menjadi hambatan. </li>
<li>Kurangnya Keterlibatan Profesional Pajak Tidak melibatkan ahli pajak atau profesional pajak yang berkompeten dapat meningkatkan risiko kegagalan. Profesional pajak dapat memberikan panduan yang tepat dan memastikan ketaatan terhadap aturan pajak yang berlaku.</li>
</ol>
Mengidentifikasi faktor-faktor di atas memberikan landasan untuk mengembangkan strategi penanggulangan kegagalan laporan SPT. Dengan memahami akar permasalahan, wajib pajak dapat mengambil langkah-langkah preventif dan korektif yang efektif untuk memastikan kelancaran proses pelaporan pajak.
&nbsp;
Langkah-Langkah Konkret dalam Mengatasi Kegagalan SPT
<ul>
<li>Gagal Menyusun SPT Tahunan Online atau SPT Masa </li>
</ul>
Dalam proses pembuatan dan penyimpanan SPT Tahunan online melalui e-Filing, seringkali muncul sejumlah kendala teknis yang dapat menghambat kelancaran pelaporan. Salah satu kendala umum adalah munculnya Kode ERROR 405, yang disebabkan oleh kegagalan pembuatan SPT karena status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak. Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah yang dapat diambil adalah dengan menghubungi Account Representative di KPP untuk menangani isu terkait NPWP.
Selanjutnya, NTPN tidak valid juga seringkali menjadi hambatan. Hal ini terjadi ketika Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tidak sesuai dengan sistem. Solusinya adalah mengisi NTPN dengan karakter sensitif dan memastikan Kode Jenis Setor (KJS) dan Kode Akun Pajak (KAP) sesuai. Permasalahan lainnya adalah nomor emindahbukuan tidak valid, yang dapat diatasi dengan mengisi nomor tersebut dengan karakter sensitive dan sesuai dengan format yang ditentukan.
Selain itu, masalah seperti tidak memilih jenis pembayaran, pengisian formulir 1770 SS dengan penghasilan bruto lebih dari Rp60 Juta, NPWP tidak ditemukan saat input Bukti Potong (Bupot), NPWP tidak lengkap, hingga munculnya kode error 302, status code 0, atau bad request, semuanya memerlukan solusi yang spesifik untuk mengatasi permasalahan teknis tersebut.
Tidak dapat masuk ke halaman e-Filing juga menjadi kendala umum, disebabkan oleh nomor telepon pada profil wajib pajak yang belum diisi atau peran e-Filing yang tidak aktif. Solusinya adalah dengan melakukan pembaruan profil pada DJP online atau menghubungi Kring Pajak jika masalah tetap berlanjut. Terakhir, CSV Gagal Decrypt dapat terjadi, karena CSV corrupt atau terdapat karakter yang tidak dapat diterima oleh database. Solusinya adalah dengan membuat ulang CSV untuk melanjutkan proses pelaporan dengan lancar.
&nbsp;
<ul>
<li>Gagal Menyimpan SPT Tahunan Online</li>
</ul>
Dalam proses penyimpanan SPT Tahunan online melalui e-Filing, beberapa masalah umum dapat muncul terutama terkait dengan kelengkapan data yang diisi oleh Wajib Pajak (WP). Pertama, kendala &lsquo;Nihil&rsquo; terjadi ketika WP tidak mengisi data bukti pemotongan dari pemberi kerja atau daftar harta dengan lengkap. Solusinya adalah WP harus mengisi data bukti potong secara komprehensif, melengkapi daftar harta dengan nilai yang tidak boleh 0, dan memilih Kode Harta serta Kode Utang dengan benar.
Selanjutnya, permasalahan &lsquo;Kurang Bayar&rsquo; dapat terjadi jika SPT memiliki status &lsquo;Nihil&rsquo;, WP belum melakukan pembayaran, atau pembayaran yang dilakukan kurang dari nilai kurang bayar pada SPT. Penyelesaiannya melibatkan semua langkah penanganan untuk SPT dengan status &lsquo;Nihil&rsquo;, WP harus sudah melakukan pembayaran, dan mengisi tanggal pelunasan dengan akurat.
Di sisi lain, kondisi &lsquo;Lebih Bayar&rsquo; mungkin muncul dan dapat diatasi dengan menanggapi semua penyebab yang relevan. Sayangnya, teks tidak memberikan informasi lengkap tentang penyebab kondisi &lsquo;Lebih Bayar&rsquo; dan solusi yang diperlukan. Jika informasi tambahan diberikan, solusi yang lebih spesifik dapat diuraikan untuk mengatasi kendala tersebut.
&nbsp;
<ul>
<li>Strategi Pencegahan untuk Masa Depan</li>
</ul>
Dalam menghadapi kendala dan kegagalan dalam proses pelaporan, penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif guna memastikan kelancaran pelaporan di masa depan. Beberapa strategi pencegahan yang dapat diimplementasikan termasuk menyusun rencana cadangan yang kokoh dan komprehensif.
Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi secara jelas setiap tahapan proses pelaporan yang rentan mengalami gangguan atau kegagalan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap potensi risiko, perusahaan dapat merancang rencana cadangan yang sesuai dan spesifik untuk setiap skenario yang mungkin terjadi.
Kedua, implementasikan sistem teknologi yang handal dan terkini sebagai bagian dari strategi pencegahan. Penyediaan perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat mendeteksi secara dini potensi masalah, melakukan backup data secara teratur, dan memiliki kapasitas pemulihan yang cepat akan menjadi langkah-langkah kunci dalam memitigasi risiko.
Selain itu, melibatkan tim internal atau pihak eksternal yang berkompeten dalam pelaporan dan perpajakan dapat menjadi strategi pencegahan yang efektif. Tim ini dapat membantu dalam pemantauan pelaporan, memberikan pelatihan kepada karyawan terkait, serta mengevaluasi dan meningkatkan proses pelaporan secara berkelanjutan.
Penting juga untuk merinci langkah-langkah spesifik dalam rencana cadangan, termasuk kontak-kontak darurat, tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat, dan prosedur pemulihan yang dapat segera dilakukan. Rencana cadangan yang matang akan memastikan bahwa perusahaan dapat dengan cepat dan efisien mengatasi kendala yang mungkin terjadi.
Terakhir, pelibatan pihak manajemen dalam pengawasan dan evaluasi rutin terhadap rencana cadangan merupakan bagian integral dari strategi pencegahan. Evaluasi berkala akan memastikan bahwa rencana tetap relevan, dapat diandalkan, dan dapat diaktifkan dengan segera jika diperlukan.
Dengan menyusun rencana cadangan yang matang dan menerapkan strategi pencegahan yang komprehensif, perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan dalam proses pelaporan dan memastikan kelancaran operasional di masa depan.

Panduan Praktis Laporan SPT Online Gagal dan Memahami Aturannya

Sebelum barang-barang yang Sobat beli dari luar negeri dapat Sobat pakai, barang-barang tersebut akan terlebih dahulu melalui tahapan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak Direktorat Bea dan Cukai.
Pada proses pemeriksaan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen. Proses pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap barang yang masuk ke negara kita adalah bukan barang-barang terlarang atau ilegal.
Untuk memproses pengeluaran barang impor, diperlukan sebuah dokumen yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB). PIB ini wajib dibuat untuk setiap dokumen kontrak seperti invoice, packing list,&nbsp;airway bill atau bill of lading.
Pada dokumen PIB akan memuat rincian dari barang yang diimpor serta jumlah bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor. Perhitungan dari serta jumlah bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor akan menggunakan prinsip self assessment.
Dimana prinsip ini memiliki arti bahwa pembuat PIB akan melakukan perhitungan sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. PIB dapat disampaikan sebelum atau setelah pihak pengangkut menyampaikan Inward Manifest atau Pemberitahuan Pabean pengangkutan lainnya.
Setelah membuat PIB, PIB serta dokumen kontrak yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB dapat diserahkan ke Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean melalui Sistem Komputer Pelayanan. Nantinya, Pejabat pemeriksa Dokumen akan melakukan pemeriksaan setelah PIB memiliki Nomor Pendaftaran.
Hasil penelitiannya akan menentukan apakah barang yang diimpor bisa dikeluarkan dari pabean atau tidak. Setelah itu, barang yang diimpor akan ditentukan apakah termasuk jalur hijau atau merah dalam proses pengeluaran barang impor.
Perbedaan dari kedua jalur tersebut adalah jalur hijau akan memproses pengeluaran barang impor tanpa melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.
Sedangkan, untuk jalur merah akan memproses pengeluaran barang impor dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 Pasal 1 Ayat 21 Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) adalah persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai.
Jika barang impor ditetapkan sebagai jalur hijau maka SKP akan langsung menerbitkan SPPB. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 Pasal 31 Ayat 2 untuk barang impor yang ditetapkan jalur merah, Pejabat Pemeriksa Dokumen akan menerbitkan SPPB jika pada hasil penelitian dokumen:
<ol>
<li>Tarif dan/ atau nilai pabean menunjukkan sesuai.</li>
<li>Barang lmpor untuk Dipakai tidak termasuk barang yang dilarang dan/ atau dibatasi atau telah memenuhi ketentuan larangan dan/ atau pembatasan dalam hal barang Impor untuk Dipakai termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi.</li>
</ol>
Kemudian, pada Ayat 3 menjelaskan jika barang impor ditetapkan jalur merah dan diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat penetapan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), maka Pejabat Pemeriksa Dokumen atau SKP baru akan menerbitkan SPPB, jika:
<ol>
<li>Importir melunasi kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau PDRI</li>
<li>Importir menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, sanksi administratif berupa denda, dan/ atau PDRI dalam hal diajukan keberatan</li>
<li>Importir melakukan penyesuaian jaminan dalam hal jaminan yang diserahkan tidak sesuai.</li>
</ol>
SPTNP dapat diterbitkan jika terdapat kekurangan ataupun kelebihan bayar ataupun adanya kesalahan hitung bea masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor. Sedangkan, SPPJ dapat diterbitkan jika adanya kekurangan atau kelebihan jaminan tarif dan/atau nilai pabean atas barang impor.
Sedangkan, jika barang Impor yang ingin dipakai adalah barang yang ditentukan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi, maka SPPB dan SPTNP baru dapat diterbitkan setelah ketentuan larangan dan/ atau pembatasan terpenuhi.

Mengenal SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)

Bagi pengusaha yang menjalankan bisnisnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), apabila ingin mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, maka wajib membuat dokumen Pemberitahuan Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (PPBJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 Pasal 1 Ayat 24, Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang selanjutnya disebut PPBJ adalah pemberitahuan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak yang bukan penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB.
Dokumen PPBJ ini memiliki masa berlaku yaitu selama 30 hari yang dihitung sejak tanggal pembuatan dokumen PPBJ. Dokumen PPBJ dapat dibuat melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
SINSW sendiri menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 Pasal 1 Ayat 25 adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/ atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
Dokumen PPBJ wajib dibuat paling lambat sebelum Barang Kena Pajak masuk ke KPBPB. Nantinya, dokumen PPBJ yang telah dibuat akan diserahkan kepada tiga pihak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di KPBPB terdaftar, kemudian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Media penyampaian dokumen PPBJ ini akan tetap menggunakan SINSW.
Pada dokumen PPBJ, harus memuat informasi mengenai perolehan Barang kena Pajak (BKP) berwujud. Kemudian, pada dokumen PPBJ juga memiliki salinan atau perjanjian pembelian Barang Kena Pajak berwujud.
Selain untuk mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dokumen PPBJ juga dapat digunakan sebagai bukti pengeluaran/pemasukan sementara barang dari/ke KPBPB yang tidak dikenai PPN (pengganti dokumen PPBBT).
Dokumen PPBJ ini akan menjadi dasar dalam pembuatan faktur pajak. Pihak Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha di KPBPB akan membuat faktur pajak setelah dokumen PPBJ diterima. Setelah menerima dokumen PPBJ, PKP yang menerima dokumen PPBJ wajib untuk memastikan bahwa dokumen PPBJ masih berlaku dan dokumen PPBJ ada di sistem SINSW.
Dalam pembuatan faktur pajaknya akan menggunakan kode 07, yang memiliki arti bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak ke KPBPB mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Selain itu, pada faktur pajak yang dibuat wajib memuat:
<ul>
<li>Jenis barang diisi dengan nama Barang Kena Pajak berwujud sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya beserta kode pos tarif sesuai buku tarif kepabeanan Indonesia.</li>
<li>Nomor PPBJ yang menjadi dasar pembuatan Faktur Pajak.</li>
<li>Kalimat &ldquo;Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2021&rdquo;.</li>
</ul>
Hal ini diatur dalam Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor 4/PJ.09/2022 poin ke empat. Namun, ketika dilakukan pengecekan ternyata dokumen PPBJ tidak terdapat di sistem SINSW ataupun dokumen PPBJ sudah tidak berlaku lagi, maka Pengusaha Kena Pajak wajib untuk memungut pajak yang terutang PPN atau PPN dan PPnBM kepada Pengusaha di KPBPB.
Dokumen PPBJ dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan. Proses pembetulan atau pembatalan hanya dapat dilakukan sebelum pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB. &nbsp;Untuk pembetulan hanya dapat dilakukan atas kesalahan yang terjadi ketika mengisi dokumen PPBJ, sehingga PPBJ tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar.
Kemudian, jika adanya perubahan perjanjian, maka pembetulan PPBJ harus melampirkan salinan perubahan perjanjian tertulis perolehan Barang Kena Pajak berwujud. Sedangkan, jika transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dibatalkan, maka pihak pengusaha harus melampirkan salinan pembatalan perikatan atau perjanjian tertulis perolehan Barang Kena Pajak berwujud.

Mengenal Dokumen PPBJ

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi global. Mereka menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan berkontribusi pada diversifikasi ekonomi.
&nbsp;
Namun, UMKM sering menghadapi tantangan keuangan, terutama akses terhadap pembiayaan yang memadai. Dalam upaya mendorong inklusi keuangan untuk UMKM, salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artikel ini akan membahas potensi penerapan kebijakan PPN untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.
&nbsp;
UMKM dan Peran Strategisnya
UMKM adalah tulang punggung ekonomi di banyak negara. Mereka menyumbang secara signifikan pada PDB, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, akses terbatas terhadap modal merupakan hambatan utama yang dihadapi UMKM. Seringkali, institusi keuangan lebih cenderung memberikan pinjaman kepada bisnis besar, meninggalkan UMKM dengan sedikit opsi untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk berkembang.
&nbsp;
Inklusi Keuangan dan Pajak Pertambahan Nilai
Inklusi keuangan adalah konsep kunci dalam mengatasi tantangan keuangan UMKM. Hal ini mencakup pemberian akses yang lebih luas dan merata terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pembiayaan, asuransi, dan layanan perbankan lainnya. Pajak Pertambahan Nilai dapat menjadi alat efektif untuk mendukung inklusi keuangan ini.
&nbsp;
Potensi Penerapan PPN untuk UMKM
<ol>
<li>Pengurangan Tarif PPN Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah pengurangan tarif PPN untuk produk dan layanan yang berkaitan dengan UMKM. Dengan mengurangi beban pajak, UMKM dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Misalnya, produk-produk UMKM yang mendukung pelestarian lingkungan atau memiliki dampak positif pada masyarakat dapat dikenai tarif PPN yang lebih rendah.</li>
<li>Pembebasan PPN untuk UMKM Kecil Memberlakukan pembebasan PPN sepenuhnya atau sebagian untuk UMKM dengan pendapatan di bawah batas tertentu dapat memberikan insentif langsung. Hal ini tidak hanya memotivasi UMKM untuk tetap beroperasi, tetapi juga memberikan ruang untuk pengembangan usaha tanpa beban pajak yang berlebihan. </li>
<li>Pembebasan PPN untuk Pembiayaan UMKM Pembiayaan merupakan elemen kunci dalam pertumbuhan UMKM. Pemberian pembebasan PPN untuk produk-produk atau layanan keuangan yang mendukung UMKM dapat menjadi solusi efektif. Hal ini dapat mencakup pembiayaan modal kerja, kredit mikro, atau produk asuransi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan UMKM.</li>
</ol>
&nbsp;
Studi Kasus Negara yang Sukses Menggunakan PPN untuk Inklusi Keuangan
<ol>
<li> India India telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung UMKM melalui insentif perpajakan. Program 'Goods and Services Tax' (GST) di India memberikan keringanan pajak untuk usaha kecil dan menengah. Hal ini mencakup kategori UMKM dengan tingkat pajak yang lebih rendah, memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik di pasar. </li>
<li>Brasil Di Brasil, pemerintah telah meluncurkan program untuk memberikan insentif perpajakan kepada UMKM. Pembebasan atau pengurangan tarif PPN diberikan kepada bisnis kecil dan menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.</li>
</ol>
&nbsp;
Tantangan dan Solusi Implementasi PPN untuk UMKM
<ol>
<li> Tantangan 
<ul>
<li>Penentuan Kriteria Kelayakan: Menentukan kriteria kelayakan untuk mendapatkan keringanan pajak dapat menjadi tantangan. Definisi yang tepat tentang apa yang dianggap sebagai UMKM perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa insentif benar-benar diberikan kepada yang membutuhkannya.</li>
<li>Pemantauan dan Penegakan: Sistem yang efektif untuk memantau dan menegakkan keringanan pajak perlu dikembangkan. Pemerintah harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa insentif tersebut tidak disalahgunakan atau dihindari. </li>
</ul>
</li>
<li> Solusi</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Kerjasama Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, bisnis, dan lembaga keuangan, dapat membantu merumuskan kebijakan yang efektif dan memastikan bahwa UMKM mendapatkan manfaat yang diinginkan.</li>
<li>Pendidikan dan Informasi: Memberikan pendidikan dan informasi kepada UMKM tentang kebijakan perpajakan yang ada adalah langkah penting. Hal ini dapat membantu mereka memahami cara memanfaatkan insentif yang tersedia.</li>
</ul>
</li>
</ul>
&nbsp;
Dampak Positif pada Pertumbuhan Ekonomi
Penerapan kebijakan PPN yang mendukung UMKM dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa dampak tersebut meliputi:
<ul>
<li>Peningkatan Produksi dan Penjualan: Dengan beban pajak yang lebih ringan, UMKM dapat meningkatkan produksi dan penjualan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap PDB.</li>
<li>Penciptaan Lapangan Kerja: Pertumbuhan UMKM sering dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja. Dengan mendukung UMKM melalui insentif perpajakan, pemerintah dapat secara tidak langsung membantu mengurangi tingkat pengangguran.</li>
<li>Inovasi dan Kreativitas: Keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM dapat merangsang inovasi dan kreativitas. Dengan mendapatkan akses lebih mudah ke pembiayaan, UMKM dapat mengembangkan produk baru dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.</li>
</ul>
&nbsp;
Kritik Terhadap PPN untuk UMKM
Meskipun, ada potensi besar untuk PPN mendukung UMKM, ada juga beberapa kritik yang perlu diperhatikan:
<ol>
<li> Kesenjangan dalam Kepemilikan dan Akses: Penerapan PPN yang menguntungkan UMKM dapat memunculkan kesenjangan antara UMKM yang mendapatkan manfaat dan yang tidak. Perlu diperhatikan, bahwa kebijakan ini harus dirancang untuk memastikan inklusi keuangan yang merata.</li>
<li> Potensi Penyalahgunaan: Ada risiko penyalahgunaan kebijakan, dimana bisnis mungkin mencoba memanfaatkan insentif perpajakan tanpa memberikan kontribusi yang sebanding pada tingkat inklusi keuangan.</li>
</ol>
&nbsp;
Contoh Penerapan PPN Dalam Mendorong Inklusi Keuangan UMKM
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendorong inklusi keuangan UMKM dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada kebijakan dan kondisi ekonomi negara tertentu. Berikut adalah beberapa contoh penerapan PPN yang dapat mendukung inklusi keuangan bagi UMKM:
<ol>
<li>Pengurangan Tarif PPN untuk Produk UMKM:</li>
</ol>
Negara A memutuskan untuk memberikan pengurangan tarif PPN untuk produk yang diproduksi oleh UMKM. Misalnya, tarif PPN yang berlaku untuk produk-produk UMKM dapat ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan produk-produk dari perusahaan besar. Hal ini bertujuan untuk memberikan insentif fiskal kepada UMKM, yang dapat mengurangi beban pajak mereka dan meningkatkan daya saing di pasar.
<ol start="2">
<li>Pembebasan PPN untuk Pembiayaan UMKM:</li>
</ol>
Negara B memilih untuk memberlakukan pembebasan PPN untuk layanan keuangan yang mendukung UMKM. Ini mencakup produk-produk pembiayaan seperti kredit mikro, pinjaman modal kerja, dan asuransi khusus UMKM. Dengan pembebasan PPN, lembaga keuangan yang menawarkan produk ini dapat menurunkan biaya layanan mereka, yang kemudian dapat menguntungkan UMKM.
<ol start="3">
<li>Pembebasan PPN untuk Pelatihan dan Pendidikan Keuangan:</li>
</ol>
Negara C mengimplementasikan pembebasan PPN untuk layanan pelatihan dan pendidikan keuangan yang ditujukan untuk UMKM. Hal ini mencakup seminar, workshop, atau program pelatihan keuangan yang membantu UMKM meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen keuangan, investasi, dan akses ke pasar keuangan.
<ol start="4">
<li>Penggunaan Pendapatan PPN untuk Dana Inklusi Keuangan:</li>
</ol>
Negara D memutuskan untuk mengalokasikan sebagian pendapatan dari PPN untuk membentuk dana khusus yang mendukung inklusi keuangan UMKM. Dana ini dapat digunakan untuk memberikan bantuan keuangan tambahan, memberikan pelatihan, atau mendukung program-program lain yang meningkatkan keterlibatan UMKM dalam sistem keuangan.
<ol start="5">
<li>Pembebasan PPN untuk Barang atau Jasa yang Mendukung Pembangunan UMKM Berkelanjutan:</li>
</ol>
Negara E memberikan pembebasan PPN untuk barang atau jasa yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan UMKM. Misalnya, produk-produk ramah lingkungan atau yang diproduksi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dapat dikenai tarif PPN yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari PPN.
<ol start="6">
<li>Penggunaan Teknologi untuk Memfasilitasi Proses PPN:</li>
</ol>
Negara F menggunakan teknologi untuk menyederhanakan dan memfasilitasi proses PPN bagi UMKM. Penggunaan sistem digital atau aplikasi khusus dapat membantu UMKM mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien, meminimalkan biaya administrasi, dan mengurangi beban kerja.
<ol start="7">
<li>Kerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Pemerintah Daerah:</li>
</ol>
Negara G mempromosikan kerjasama antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan UMKM untuk meningkatkan inklusi keuangan. Pemerintah dapat memberikan insentif PPN kepada lembaga keuangan yang berkolaborasi dengan UMKM dalam memberikan layanan keuangan, memperluas jaringan distribusi, atau memberikan pelatihan keuangan.
<ol start="8">
<li>Peningkatan Akses UMKM ke Informasi Pajak:</li>
</ol>
Negara H mengembangkan platform digital yang memberikan informasi pajak yang mudah diakses untuk UMKM. Hal ini mencakup panduan pajak, alat perhitungan PPN, dan informasi terkait pajak lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman UMKM tentang kewajiban perpajakan, penerapan PPN dapat menjadi lebih efektif.
&nbsp;
Setiap negara memiliki kondisi dan tantangan uniknya sendiri, oleh karena itu, penerapan PPN untuk mendukung inklusi keuangan UMKM harus disesuaikan dengan konteks lokal. Langkah-langkah ini tidak hanya dapat memberikan insentif keuangan langsung kepada UMKM, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor UMKM secara keseluruhan. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang cermat, PPN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mempromosikan inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem UMKM.

Potensi PPN untuk Mendorong Inklusi Keuangan UMKM

Reseller dan dropshipper adalah dua sistem berjualan yang berbeda, baik secara konsep maupun keunggulannya. Keduanya adalah sistem yang memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing yang dapat menjadi pertimbangan. Dengan mengetahui keduanya, Anda dapat menentukan sistem mana yang lebih menguntungkan dan sesuai bagi usaha Anda.
&nbsp;
Definisi Reseller dan Dropshipper
Reseller sendiri berasal dari dua kata dalam Bahasa Inggris, yaitu re yang berarti ulang dan seller yang berarti penjual. Apabila digabungkan, Reseller memiliki arti seseorang yang menjual ulang suatu barang.
Adapun, Reseller berarti ia membeli barang ke supplier atau pemilik barang untuk dijual kembali. Sementara itu, dropshipper ialah sistem berjualan yang meminta supplier untuk mengirimkan produknya ke pelanggan dropshipper. Pengiriman produk ini pun akan mengatasnamakan dropshipper sebagai pengirimnya.
&nbsp;
Perbedaan Reseller dan Dropshipper
Perbedaan keduanya dapat diketahui berdasarkan lingkup berikut:
<ul>
<li>Cara Kerja</li>
</ul>
Pada dasarnya, dropshipper ialah bisnis yang mendukung pemasaran secara online, sehingga pelaku bisnis pada bidang ini tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan stok barang yang dijual. Jika ada pesanan, dropshipper akan menghubungi supplier dan memintanya untuk mengirimkan barang pesanan ke alamat pelanggan. Sementara itu, reseller menjalankan bisnisnya dengan menjual kembali produk yang dibelinya dari orang lain, baik itu barang ataupun jasa dari distributor.
<ul>
<li>Inventaris</li>
</ul>
Saat menjadi dropshipper, maka Anda tidak perlu membeli barang dari supplier. Hal ini dikarenakan, Anda hanya menjadi pihak ketiga antara pembeli dan supplier. Oleh karena itu, hal paling penting bagi seorang dropshipper ialah mencari pelanggan, membantu proses pemesanan, dan memastikan proses pengiriman dilakukan. Cara ini berbeda dengan reseller yang membeli barang dari supplier dan mengatur stok barang dalam penjualan.
<ul>
<li>Modal</li>
</ul>
Seorang dropshipper tidak perlu menyiapkan modal, karena tidak perlu membeli barang untuk dijual. Namun, setidaknya dropshipper membutuhkan koneksi internet yang stabil, sehingga dapat berkomunikasi dengan lancer. Sementara itu, reseller perlu menyiapkan modal untuk membeli barang yang nantinya ia tawarkan kepada pembeli.
<ul>
<li>Strategi Pemasaran</li>
</ul>
Dalam menawarkan produk kepada calon pembeli, seorang reseller dapat melakukannya secara langsung. Hal ini dikarenakan, ia mengetahui berapa banyak stok yang dimilikinya. Namun, seorang dropshipper tidak dapat melakukan hal yang sama, karena ia tidak mengetahui secara penuh berapa banyak stok yang dimiliki supplier. Hal ini menyebabkan dropshipper lebih disarankan untuk mempromosikan produknya melalui media sosial dan pengirim pesan instan.
Adapun, reseller ataupun dropshipper memilki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini dapat dipertimbangkan untuk Anda, jika ingin memilih menjadi reseller ataupun dropshipper.
&nbsp;
Keunggulan dan Kekurangan Reseller
1. Keunggulan
<ul>
<li>Dapat mengetahui stok barang, karena stok ini dapat disimpan secara pribadi</li>
<li>Dapat menjelaskan kondisi barang secara rinci</li>
<li>Dapat menerima pelanggan secara online atau offline</li>
<li>Memiliki kemungkinan margin laba yang relatif lebih besar, karena pihak distributor sering memberikan diskon khusus reseller atau harga grosir</li>
<li>Memiliki kemungkinan untuk menekan harga jual kembali yang berpotensi menarik lebih banyak pelanggan, karena harga grosir yang diberikan oleh produsen.</li>
</ul>
2. Kekurangan
<ul>
<li>Membutuhkan modal yang lebih banyak</li>
<li>Membutuhkan pengemasan dan proses pengiriman barang</li>
<li>Memerlukan tempat penyimpanan barang yang cukup.</li>
</ul>
&nbsp;
Keunggulan dan Kekurangan Dropshipper
1. Keunggulan
<ul>
<li>Hanya membutuhkan modal yang sedikit, terkadang bahkan tidak memerlukan modal</li>
<li>Tidak membutuhkan pengemasan dan pengiriman, karena seluruh proses dilakukan oleh supplier</li>
<li>Dapat dijalankan dimanapun dan kapanpun, karena komunikasi dengan pelanggan dilakukan secara online</li>
<li>Tidak membutuhkan tempat penyimpanan barang, karena produk dikirimkan langsung oleh supplier ke pelanggan</li>
<li>Meminimalisir risiko kerugian akibat stok barang yang belum laku dijual atau adanya konsumen yang membatalkan transaksi</li>
<li>Mudah dijadikan pekerjaan sampingan atau penghasilan tambahan.</li>
</ul>
&nbsp;
2. Kekurangan
<ul>
<li>Margin laba yang didapatkan tidak terlalu besar, karena umumnya dropshipper hanya menerima potongan atau diskon yang keci dari supplier</li>
<li>Tidak dapat mengetahui kondisi barang yang dijual secara persis, karena barang hanya ada di supplier</li>
<li>Tidak mengetahui stok barang, karena respon yang lambat tidak dapat terhindarkan, sehingga memiliki kemungkinan hilangnya pelanggan</li>
<li>Lebih sulit menghadapi komplain pelanggan, karena tidak mengetahui kondisi barang yang dikirim</li>
</ul>
Memiliki risiko kalah bersaing dengan reseller, karena memiliki kemungkinan untuk menekan harga jual lebih tipis, sehingga lebih mahal.

Ini Dia Perbedaan Reseller dan Dropshipper

Artikel Sobat Pajak