Dengan berkembangnya teknologi, pemerintah berencana untuk melakukan pembaruan dan pengembangan sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah merencanakan pada tahun 2024 tepatnya bulan mei, sistem perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan dengan adanya implementasi sistem core tax atau lebih dikenal dengan sebutan PSIAP yang merupakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Pengembangan&nbsp;Core Tax Administration System&nbsp;ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembaruan dan pengembangan sistem perpajakan ini memiliki 4 tujuan yaitu:
<ul>
<li>Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien</li>
<li>Membangun sinergi antar lembaga yang optimal</li>
<li>Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak</li>
<li>Meningkatkan penerimaan negara.</li>
</ul>
Salah satu proses bisnis yang akan diimplementasikan dalam sistem core tax adalah penggunaan Taxpayer Account Management (TAM). TAM menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. <a title="Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua " href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/5614/pp-no-46-tahun-2015">PER &ndash; 46/PJ/2015</a> adalah aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengakses data perpajakannya sendiri seperti riwayat aktivitas pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan SPT, hutang pajak, atau piutang pajak.
Penggunaan TAM ini akan memudahkan proses pengurusan perpajakan di Indonesia baik memudahkan pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawas maupun pihak Wajib Pajak yang mengurus perpajakannya masing-masing. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, sistem TAM ini dibuat untuk menjadi sebuah wadah untuk berkomunikasi antara wajib pajak dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam mengurus masalah perpajakan.
TAM ini akan sangat membantu pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi dari Wajib Pajak, karena adanya fitur Tax Clearance. Dengan adanya fitur ini memungkinkan pihak Direktorat Jenderal Pajak melihat dan memeriksa jumlah tunggakan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.
Sistem TAM juga dibuat untuk &nbsp;memudahkan Wajib Pajak untuk mengurus urusan perpajakan. Karena sistem TAM akan memiliki aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam urusan perpajakan. Wajib Pajak akan memiliki akses untuk melihat dan mengurus perpajakan sendiri atau self-assessment. &nbsp;
Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan seperti melakukan pendaftaran, melihat hutang dan piutang pajak, pembayaran pajak, melakukan penyampaian <a title="Perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan" href="https://www.sobatpajak.com/article/62b43c0f1f70cd04219527a8/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">SPT</a>, dan dapat melihat riwayat pelaporan pajak serta nominal yang telah dibayarkan dan disetorkan ke kas negara dengan mudah, karena sistem TAM ini dapat digunakan kapanpun secara online dengan menggunakan browser. Kemudian, jika adanya penyalahgunaan akun oleh pihak lain, Wajib Pajak dapat mengadukannya secara langsung melalui sistem TAM.

Mengenal Taxpayer Account Management (TAM)

Sobat Belajar: Mengenal Taxpayer Account Management (TAM)

Kini, lima negara ASEAN telah menyepakati kerja sama pembayaran lintas negara ASEAN menggunakan QR Code atau e-wallet. Negara tersebut ialah Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Dengan kerjasama tersebut, kelima negara ASEAN menyepakati penggunaan QR Code, data, fast payment, RTGS, dan transaksi mata uang lokal sebagai salah satu metode pembayaran di kawasan.
Perlu diketahui, Bank Sentral dari lima negara ASEAN tersebut ialah Bank Indonesia (BI), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BOT), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), dan Bank Negara Malaysia (BNM). Seluruhnya telah menyepakati kerja sama dalam mewujudkan pembayaran lintas negara ASEAN yang lebih cepat, murah, inklusif, dan transparan.
Dengan adanya kesepakatan ini, setiap bank sentral berkomitmen menggunakan mata uang lokal lintas negara ASEAN sebagai pembayaran resmi yang dikonversikan berdasarkan nilai kurs yang berlaku di masing-masing negara.
Pada Januari 2023, Indonesia dan Malaysia melakukan uji coba sistem pembayaran lintas negara berbasis QR Code. Sistem ini menjadi metode pembayaran resmi lintas negara per tanggal 8 Mei 2023. Sebelumnya, kerjasama pembayaran lintas negara dengan QR Code ini telah berhasil dijalankan di Thailand dan Indonesia.
Adapun, data dari Bank Indonesia menyebutkan jumlah transaksi turis Indonesia yang berbelanja di Thailand dengan Thai QR Codes telah mencapai 14.555 transaksi hingga mencapai nilai transaksi Rp8,54 miliar. Kemudian, terdapat jumlah transaksi turis Thailand di Indonesia dengan QRIS sebanyak 492 transaksi dan nilai mencapai Rp114 Juta.
Oleh karena itu, Bank Indonesia pun mendorong penggunaan <a title="Qris" href="https://www.sobatpajak.com/article/643925e999fb81039b3e60ea/Pembayaran%20Lebih%20Mudah%2C%20Saatnya%20Sobat%20Beralih%20ke%20QRIS!">QRIS </a>sebagai pembayaran resmi lintas negara ASEAN lainnya agar setiap bank sentral dapat melakukan standarisasi pembayaran digital pada berbagai Aplikasi keuangan digital, seperti mobile banking atau e-wallet.
Hal ini mengartikan, QRIS menyatukan berbagai macam QR dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) agar transaksi lebih praktis dan terpusat, sehingga konsumen tidak perlu memiliki akun atau menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang beda. Hal ini membuat transaksi digital melalui QR Code lebih cepat, aman, dan mudah.
Pembayaran mudah dan cepat ini berguna untuk meningkatkan perdagangan ataupun pariwisata di kawasan ASEAN, misalnya wisatawan asal Indonesia bertransaksi di Malaysia, sehingga tidak perlu lagi membawa uang Ringgit karena sistem pembayaran QRIS akan mengonversi saldo dalam bentuk Rupiah ke Ringgit, sesuai kurs yang berlaku saat terjadinya transaksi.
Dengan penggunaan <a title="Qris Usaha" href="https://www.sobatpajak.com/article/63171f05dc605704039a8f5b/Cara%20Mendaftarkan%20QRIS%20sebagai%20Metode%20Pembayaran%20Usaha">QRIS</a> di lintas negara ASEAN ini, negara-negara yang tergabung tidak perlu lagi bergantung dengan nilai Dolar AS. Selain itu, kerja sama negara di ASEAN akan semakin terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat ekonomi di kawasan ASEAN dalam tingkat global.
Pembayaran di berbagai negara ASEAN dengan menggunakan QR Code ini dapat digunakan untuk membayar berbagai hal seperti belanja di toko, mall, dan membeli tiket wisata. Sebelum menikmati kemudahan dalam bertransaksi menggunakan <a title="QRIS Usaha" href="https://www.sobatpajak.com/article/63171f05dc605704039a8f5b/Cara%20Mendaftarkan%20QRIS%20sebagai%20Metode%20Pembayaran%20Usaha">QRIS </a>antarnegara, Anda dapat mengunduh aplikasi perbankan atau jasa keuangan di smartphone dengan langkah-langkah berikut:
<ul>
<li>Buka aplikasi pembayaran dan klik pada menu &lsquo;&rsquo;Scan <a title="Qris" href="https://www.sobatpajak.com/article/643925e999fb81039b3e60ea/Pembayaran%20Lebih%20Mudah%2C%20Saatnya%20Sobat%20Beralih%20ke%20QRIS!">QRIS</a>&rsquo;&rsquo;</li>
<li>Masukkan nominal yang harus dibayar atau ditransfer dalam mata uang negara asal, misalnya 10 baht (฿)</li>
<li>Cek kembali tujuan dan nominal dalam Rupiah (nominal akan otomatis terkonversi ke Rupiah, misalnya dari 10 ฿ berubah menjadi Rp4.500)</li>
<li>Masukkan PIN terdaftar. Apabila berhasil, Anda akan menerima notifikasi bahwa transaksi telah sukses dilakukan</li>
<li>Lalu, pembayaran dengan QRIS antarnegara telah selesai dilakukan.</li>
</ul>

Kini, lima negara ASEAN telah menyepakati kerja sama pembayaran lintas negara ASEAN menggunakan QR Code atau e-wallet.

Kabar Gembira, Kini Pembayaran Seluruh ASEAN Bisa Pakai QRIS!

<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a2da58c6df9c22701df700/Sobat%20Belajar%3A%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20">Pajak Bumi dan Bangunan</a> adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun&nbsp;badan atas kepemilikan suatu tanah atau bangunan, mendapatkan manfaat atas suatu tanah atau bangunan. PBB sendiri diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=6c97018f03b26fc5JmltdHM9MTY5Mzg3MjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+1+Tahun+2022+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyNDEzL1VVLzElMjBUYWh1biUyMDIwMjI&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</a> tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di Indonesia, PBB dibagi menjadi 2, yaitu PBB-P2 dan PBB-P3. Perbedaan dari kedua PBB ini berada di pihak yang mengelola pajaknya. Untuk PBB-P2 diatur dan dikelola oleh masing-masing pemerintah kota/kabupaten daerah setempat, sedangkan untuk PBB-P3 diatur oleh dan dikelola pemerintah pusat. Untuk lebih lengkap nya, simak artikel ini sampai akhir ya!&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">PBB-P2&nbsp;</h2>
PBB-P2 adalah pengenaan pajak atas kepemilikan suatu tanah atau bangunan atau mendapatkan manfaat atas suatu tanah atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa besaran tarif PBB-P2 memiliki tarif maksimal sebesar 0,5%. Nantinya, masing- masing pemerintah kota/kabupaten dapat menetapkan besaran tarif pada daerahnya sendiri melalui peraturan daerah.&nbsp;
Objek yang akan dikenakan PBB-P2 dapat berupa bangunan di perkotaan atau pedesaan, seperti hotel, rumah, pabrik. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 38 ayat 2 ada beberapa objek yang tidak akan dikenakan PBB, yaitu:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi yang menerpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.&nbsp;</li>
</ol>
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual objek pajak (NJOP).&nbsp; NJOP dapat dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dengan besaran paling rendah sebesar 10 juta rupiah bagi setiap Wajib Pajak. Pada perhitungan PBB-P2 tidak menggunakan nilai jual kena pajak (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/64352ab999fb81039b3e5fab/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20NJOP%20dan%20NJKP">NJKP</a>) dimana NJKP adalah suatu persentase tertentu dari NJOP.&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">PBB P3&nbsp;</h2>
Sedangkan untuk PBB-P3 akan dikenakan pada sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=e8d2ab658dbc3a4bJmltdHM9MTY5Mzg3MjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PER-20%2fPJ%2f2015+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEwODEwL1BFUl9ESVJKRU5fUEpLL1BFUi0yMC9QSi8yMDE1&amp;ntb=1">PER-20/PJ/2015</a> Pasal 2 Ayat 1 sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12415/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%2023/PJ/2021">PER-23/PJ/2021</a>, yang termasuk dalam sektor lainnya pada PBB-P3 adalah perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, kabel telekomunikasi, kabel listrik dan jalan tol. Tarif pajak untuk PBB-P3 hanya memiliki tarif tunggal yaitu sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah menggunakan NJKP paling sedikit 20% dan paling tinggi 100% dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64352ab999fb81039b3e5fab/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20NJOP%20dan%20NJKP">NJOP</a>. NJOPTKP untuk PBB-P3 dikenakan sebesar 12 juta rupiah.&nbsp;
Pasal 1 <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=5de4aaacc9c20d79JmltdHM9MTY5Mzg3MjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4Mg&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PP+No.+25+Tahun+2002+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzQ2NTcvUFAvMjUlMjBUQUhVTiUyMDIwMDI&amp;ntb=1">PP No. 25 Tahun 2002</a> menjelaskan khusus untuk objek pajak PBB pada sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan sebesar akan menggunakan NJKP dengan tarif sebesar 40 % dari nilai NJOP. Untuk sektor lainnya, NJKP nya sebesar 40% dari NJOP, jika nilai dari NJOP sebesar Rp 1 miliar atau lebih. Sedangkan, untuk NJOP dibawah 1 miliar, maka NJKP akan sebesar 20% dari NJOP.&nbsp;
&nbsp;
Demikianlah sekilas pembahasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan tepatnya pada PBB-P2 dan PBB-P3. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi ataupun badan atas kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan, mendapatkan manfaat atas suatu bumi atau bangunan. PBB sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.Di Indonesia PBB dibagi menjadi 2 yaitu PBB-P2 dan PBB-P3. Perbedaan dari kedua PBB ini berada di pihak yang mengelola pajaknya. Untuk PBB-P2 diatur dan dikelola oleh masing-masing pemerintah kota/kabupaten daerah setempat, sedangkan untuk PBB-P3 diatur oleh dan dikelola pemerintah pusat.  

Sobat Belajar: Mengetahui Perbedaan PBB P2 dan PBB P3 

Saat ini, tanda tangan digital semakin sering digunakan, didukung dengan semakin <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629848811f70cd04219525f4/Tantangan%20dalam%20Menghadapi%20Era%20Ekonomi%20Digital">berkembangnya zaman</a> dan semakin sering digunakannya dokumen-dokumen digital. Tanda tangan digital atau elektronik merupakan tanda tangan secara elektronik, baik berupa goresan tangan atau simbol. Jadi, tanda tangan digital sama saja dengan tanda tangan biasa hanya saja tanda tangan digital berformat digital.&nbsp;
Tentunya tanda tangan digital ini hanya dapat digunakan untuk dokumen elektronik saja dan dilakukan secara virtual. Jadi, dengan tanda tangan elektronik, Sobat tidak perlu mencetak dokumen, menandatanganinya secara manual, melakukan scan, dan baru mengirimnya. Cukup langsung tanda tangan di file-nya saja, maka persetujuan yang dilakukan sudah dianggap sah.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Legalitas TTD Digital&nbsp;</h2>
Peraturan mengenai penggunaan tanda tangan digital atau elektronik sendiri telah diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=1ae5006ad69d8b38JmltdHM9MTY5Mzc4NTYwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+11+Tahun+2008+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzczNzUvVVUvMTElMjBUQUhVTiUyMDIwMDg&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008</a> tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, tanda tangan digital ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).&nbsp;&nbsp;
Didalam Peraturan dan Undang-Undang tersebut telah dinyatakan bahwa tanda tangan jenis digital sudah memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.&nbsp; Tentunya, tanda tangan elektronik yang sah perlu memenuhi beberapa persyaratan, diantarnya:&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait pada penanda tangan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada pada kuasa penanda tangan saat prosesnya dilakukan&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">perubahan tanda tangan elektronik setelah penandatanganan dilakukan dapat diketahui&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">perubahan pada informasi elektronik yang ditandatangani secara digital dapat diketahui&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">terdapat cara untuk mengidentifikasi penanda tangan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">terdapat cara untuk menunjukkan bahwa penanda tangan setuju terhadap informasi elektronik yang ada&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kegunaan TTD Digital&nbsp;</h2>
Beberapa contoh penggunaan tanda tangan secara digital dalam berbagai industri, antara lain:&nbsp;&nbsp;
- Bisnis kecil dan menengah&nbsp;
Dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6364d8b8c6df9c22701df380/Mitos-%20Mitos%20dalam%20Menjalankan%20Bisnis">menjalankan bisnis</a> nya, tentu saja kecepatan dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/635b9c8fc6df9c22701df1de/Pentingnya%20Kerjasama%20UMKM%20dengan%20Perusahaan%20Besar%20untuk%20Masuk%20Pasar%20Global">bekerja sama</a> sangat diperlukan, agar usaha bisa berkembang secara pesat. Maka itu, segala pergerakan juga harus lebih cepat. Dengan menggunakan tanda tangan secara elektronik, pelaku usaha lebih mudah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a321c81f70cd04219526ab/Tips%20Meningkatkan%20Target%20Penjualan">meningkatkan siklus penjualan</a>, dan sebagainya. Selain itu, penandatanganan kontrak juga menjadi lebih singkat, cepat dan efektif.&nbsp;&nbsp;
- Hukum&nbsp;
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tanda tangan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, ini bisa digunakan oleh notaris, misalnya ketika menangani kasus penandatanganan wasiat dan kasus hukum lainnya.&nbsp;
- Keuangan&nbsp;
Hal-hal terkait keuangan juga bisa merasakan manfaat penggunaan tanda tangan elektronik. Saat ini, formulir kartu <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64d9f1b5908061a1adf709c1/Apa%20itu%20Kredit%20Multiguna%3F%20Bagaimana%20Cara%20Mengelolanya%20Bagi%20UMKM%20">kredit</a> dan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64ba5783742e2c2df2225e54/Kekurangan%20Modal%20Usaha%3F%20Tenang%2C%20Ada%20Kredit%20Usaha%20Rakyat!%20%20">pinjaman lainnya</a> bisa menggunakan tanda tangan elektronik sehingga lebih mudah bagi orang untuk mendaftar dan mendapat pinjaman.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Keunggulan TTD Digital&nbsp;&nbsp;</h2>
<h3>1. Hemat waktu&nbsp;</h3>
Tanda tangan digital dinilai dapat mempercepat proses tanda tangan. Bahkan untuk membubuhkan tanda tangan elektronik pun, Sobat hanya akan menghabiskan waktu beberapa detik saja dan dokumennya pun langsung siap untuk dikirim tanpa perlu melakukan proses lainnya. Selain itu, tanda tangan secara digital sangat bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan di perangkat manapun. Jadi, jika ada dokumen yang harus secara mendadak ditandatangani, Sobat bisa dengan sigap melakukan ttd nya secara langsung.&nbsp;&nbsp;
<h3>2. Persetujuan dan implementasi keputusan yang lebih cepat&nbsp;</h3>
Jika Sobat bekerja di lingkungan yang serba cepat, maka proses kerja yang sederhana menjadi lebih penting. Salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan tanda tangan secara digital. Karena prosesnya nya jauh lebih cepat, persetujuan terhadap suatu keputusan menjadi lebih singkat juga.&nbsp;&nbsp;
<h3>3. Menekan biaya&nbsp;</h3>
Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, Sobat bisa jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan tanda tangan tradisional. Dalam tanda tangan elektronik Sobat tidak perlu lagi membeli kertas, mencetak dokumen, menggunakan pulpen untuk tanda tangan, atau bahkan mengirimkan dokumen jika pihak penerimanya jauh karena semuanya beralih menjadi digital. Tidak hanya itu, tanda tangan elektronik juga membantu menurunkan biaya yang disebabkan dari kesalahan saat melakukan tanda tangan.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">4. Mengurangi risiko kerusakan dan pemalsuan&nbsp;</h3>
Dokumen dalam bentuk kertas akan jauh lebih berisiko rusak, apalagi jika harus mengirimkannya lewat pos. Nah, dengan tanda tangan digital, Sobat bisa secara langsung menandatangani dokumen di perangkat Sobat dan mengirimkannya melalui email atau cara lainnya tanpa harus khawatir akan rusak. Selain itu, tanda tangan elektronik juga terdapat sistem yang meningkatkan keamanan dokumen karena telah memiliki algoritma enkripsi yang canggih. Jadi, tidak akan ada lagi yang dapat memalsukan tanda tangan.&nbsp;
&nbsp;
Jadi saat ini, semua hal sudah jauh lebih efisien ya, begitu pula dengan tanda tangan yang menjadi hal penting dalam bisnis. Saat ini hampir seluruh dokumen sudah berformat digital sehingga tanda tangan digital pun sangat diperlukan.&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Saat ini tanda tangan digital semakin sering digunakan, didukung dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin sering digunakannya dokumen-dokumen digital. Tanda tangan digital atau elektronik merupakan tanda tangan secara elektronik, baik berupa goresan tangan atau simbol. Jadi, tanda tangan digital sama saja dengan tanda tangan biasa hanya saja tanda tangan digital berformat digital. 

Jauh Lebih Aman dan Efesien Dengan Tanda Tangan Digital 

Pajak adalah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62c2bc1f1f70cd042195286a/Sistem%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">pemungutan</a> yang sifatnya memaksa. Maka dari itu setiap orang ataupun badan yang dikenakan pajak wajib membayarnya. Didalam perpajakan, pajak dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan pemungutannya, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Keduanya memiliki karakteristiknya sendiri.&nbsp;Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut terkait perbedaan keduanya, tetap simak artikel ini sampai habis ya Sobat!&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Langsung&nbsp;</h2>
Pajak langsung berarti pemugutan pajaknya akan langsung dibebankan kepada Wajib Pajak dan harus langsung dibayar dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain. Biasanya pajak langsung ini bersifat teratur atau dilakukan secara berkala. Selain itu, pengenaan pajaknya akan memiliki <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aace433e4ece4dab2445d/Sobat%20Belajar%3A%20%20Mengenal%20Surat%20Ketetapan%20Pajak%20">surat ketetapan pengenaan pajak</a>.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Contoh Pajak Langsung&nbsp;</h3>
1. Pajak Penghasilan (PPh)&nbsp;
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62ecf4991f70cd0421952ad5/Pajak%20Penghasilan%20dan%20Jenis-Jenisnya">Pajak Penghasilan</a> dapat dikategorikan sebagai pajak langsung karena pajak ini akan dikenakan secara langsung kepada penghasilan sesorang, maka dari itu PPh tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain.&nbsp;&nbsp;
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)&nbsp;
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a2da58c6df9c22701df700/Sobat%20Belajar%3A%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20">Pajak Bumi dan Bangunan</a> dikenakan atas kepemilikan suatu bangunan atau tanah. Nantinya pemilik bangunan akan mendapatkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64d203ee908061a1adf7093b/Sobat%20Belajar%3A%20Surat%20Pemberitahuan%20Pajak%20Terutang%20dalam%20PBB%20">Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang</a> setelah pemilik bangunan selaku Wajib Pajak melakukan pemberitahuan dan mendaftarkan objek pajak melalui <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64edbb1e908061a1adf70b07/Sobat%20Belajar%3A%20Kenali%20Apa%20Itu%20Surat%20Pemberitahuan%20Objek%20Pajak%C2%A0">Surat Pemberitahuan Objek Pajak</a>&nbsp;ke pihak DJP. Nantinya, pada surat tersebut akan menginformasikan jumlah pajak yang harus dibayar dan jangka waktu pembayaran. Jadi hanya pemilik bangunan atau tanah yang sah saja yang dapat dibebankan pajak bumi dan bangunan.&nbsp;
3. Pajak Kendaraan Bermotor&nbsp;
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63468720c6df9c22701df0e3/Jatim%20Layani%20Pembayaran%20Pajak%20Bermotor%20Melalui%20Samkopi%20UMKM">Pajak kendaran bermotor</a> dikategorikan sebagai pajak langsung karena pengenaan pajak hanya bisa dikenakan kepada pemilik kendaraan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan. Maka dari itu pajak kendaraan bermotor tidak dapat dibebankan kepada pihak lain&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Tidak Langsung&nbsp;</h2>
Pajak tidak langsung berarti pajak yang proses pembayaran nya dapat dibebankan kepada pihak lain. Sehingga, Wajib Pajak dapat menyerahkan pembayaran pajak dengan menunjuk pihak lain untuk menjadi wakil dalam mengurus perpajakannya. Namun, penunjukan pihak lain untuk menjadi wakil harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian, untuk pajak tidak langsung pemungutannya dilakukan tidak menentu atau tidak secara berkala. Pajak tidak langsung biasanya adalah pajak-pajak yang dikenakan terhadap suatu perusahaan atau badan&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh Pajak Tidak Langsung&nbsp;</h3>
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)&nbsp;
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">Pajak Pertambahan Nilai</a> dikenakan atas suatu transaksi atas penyerahan barang ataupun jasa. Nantinya, pihak pembeli yang akan membayar PPn dan pihak penjual yang akan menyetorkan PPN. PPn dikategorikan pajak tidak langsung karena penanggung pajak yaitu pembeli hanya membayar pajak namun tidak menyetorkan pajaknya. Pihak penjual yang akan menyetorkan pajaknya. &nbsp;
2. Bea Masuk&nbsp;
Pajak <a href="https://www.sobatpajak.com/article/648c273bf949f8b009275d92/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20Serbi%20Pajak%20Bea%20Cukai">Bea Masuk</a> adalah pungutan resmi yang dikenakan atas setiap barang yang masuk ke dalam daerah pabean. Bea masuk dikategorikan pajak tidak langsung karena penanggung pajak atas bea masuk adalah kepada seseorang yang melakukan transaksi tersebut, bukan kepada pihak-pihak yang berkontribusi atas masuknya barang tersebut kedalam daerah pabean, seperti produsen atau freight forwarder.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
3. Pajak Ekspor&nbsp;
Pajak <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64799b9599fb81039b3e65dd/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20%E2%80%93%20Serbi%20Pajak%20Ekspor%20">ekspor</a> merupakan pungutan resemi yang dikenakan atas barang ekspor tertentu. Pajak ekspor dikategorikan sebagai pajak tidak langsung karena dalam melakukan ekspor, pemilik barang dapat menunjuk perwakilan untuk mengurus permasalahan ekspor barang.&nbsp;
&nbsp;
Itulah pembahasan kita kali ini mengenai bedanya pajak langsung dengan&nbsp;pajak tidak langsung. Gimana Sobat? Setelah membaca artikel ini sampai habis, kira-kira Sobat sudah bisa belum nih membedakan yang mana jenis pajak langsung dan juga tidak lansgung.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Pajak adalah pemungutan yang sifatnya memaksa. Maka dari itu setiap orang ataupun badan yang dikenakan pajak wajib membayarnya. Didalam perpajakan, pajak dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan pemungutannya yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Keduanya memiliki karakteristiknya sendiri.  

Sobat Belajar: Perbedaan Pajak Langsung dan Tidak Langsung 

Sebagai pelaku usaha, pasti istilah pelanggan maupun konsumen sudah sangat melekat dengan Sobat. Dua istilah tersebut sangat terdengar mirip, tapi ternyata memiliki arti yang berbeda. Lalu, apa sebenarnya perbedaan dari konsumen dan pelanggan? Disimak sampai akhir ya!&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pelanggan</h2>
Makna atau arti dari istilah pelanggan ini adalah pihak yang melakukan pembelian sebuah barang atau jasa dalam kurun waktu yang teratur atau tetap dari seorang penjual, serta melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/643925e999fb81039b3e60ea/Pembayaran%20Lebih%20Mudah%2C%20Saatnya%20Sobat%20Beralih%20ke%20QRIS!">pembayaran</a> untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pelanggan bisa menjadi seorang konsumen dan juga bisa menjadi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6492cb5001a1497481d3665e/Ingin%20Jadi%20Agen%20Distributor%20Perantara%3F%20Ini%20Syarat%20Nya!%20">pihak perantara.</a> Maksudnya bagaimana? Seorang pelanggan juga bisa melakukan pembelian sebuah barang atau jasa untuk dijual kembali kepada pihak ketiga yang membutuhkan.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Berbagai Tipe Pelanggan</h3>
Sebagai pelaku usaha, pelanggan memberikan peranan yang penting karena berperan sebagai kunci bisnis agar dapat berjalan dengan baik. Sobat perlu memahami dengan baik berbagai jenis pelanggan Sobat untuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6399a996c6df9c22701df65e/Faktor-Faktor%20Pendorong%20Perkembangan%20Bisnis%20UMKM">membantu bisnis untuk tumbuh berkembang</a> dan mendorong peningkatan laba bisnis. Beberapa jenis pelanggan diantaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Impulsive Customers</li>
</ul>
Jenis pelanggan impulsif biasa cukup sering menjadi penyumbang pendapatan bagi suatu bisnis. Hal ini disebabkan dari kebiasaan mereka dalam membeli produk secara spontan. Spontanitas tersebutlah yang menjadi peluang bagi Sobat untuk dapat menjual produk kepada pelanggan impulsif ini. Menjaga pelanggan impulsif agar terus terikat dengan bisnis Sobat dapat memberikan dampak yang positif kedepannya karena akan sangat membantu dalam meningkatkan<a href="https://www.sobatpajak.com/article/62bd7c571f70cd042195281a/Jangan%20Salah%20Membedakan%20Omzet%20dengan%20Profit"> profit bisnis.</a>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Loyal Customers</li>
</ul>
Seperti artinya, loyal customers adalah para <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6371c74dc6df9c22701df45c/Ini%20Dia%20Cara%20Menjaga%20Loyalitas%20Pelanggan%20Terhadap%20Usahamu">pelanggan yang setia</a> terhadap bisnis Sobat. Pelanggan jenis ini merupakan penyumbang utama pemasukan suatu bisnis. Hal ini disebabkan dari kecenderungan mereka dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6311bca3dc605704039a8f10/Strategi%20Marketing%20Word%20of%20Mouth">merekomendasikan produk</a> Sobat karena keloyalan mereka terhadap suatu produk. Jika Sobat ingin bisnis dapat bertahan lama dan terus bertumbuh dengan baik, maka Sobat wajib memberikan perhatian lebih kepada pelanggan setia ini. Sobat bisa selalu melibatkan pelanggan setia dalam berbagai pertimbangan ketika mengambil keputusan untuk membuat produk-produk inovasi lainnya.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Discount Customers</li>
</ul>
Sobat pasti seringkali mendapatkan pelanggan yang selalu melakukan pembelian saat harga produk Sobat sedang mengalami penurunan harga. Pelanggan tersebut biasanya disebut sebagai discount customer atau pelanggan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6343f9d2c6df9c22701df0c0/Ketahui%20Strategi%20dalam%20Menerapkan%20Diskon">diskon</a>. Jenis pelanggan satu ini diketahui lebih mudah untuk berpaling kepada kompetitor yang memberikan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62de73071f70cd0421952a07/Apa%20itu%20Harga%20Pokok%20Penjualan%3F">harga</a> lebih murah. Akan tetapi, tipe pelanggan seperti ini bisa membantu bisnis Sobat dalam menstabilkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a710251f70cd04219526c4/Mengatur%20Arus%20Kas%20Usaha">arus kas bisnis</a>.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Need-based Customer</li>
</ul>
Pelanggan satu ini berbasis dengan kebutuhan, biasanya jenis pelanggan seperti ini akan melakukan pembelian untuk sebuah produk dengan berlandaskan kebutuhan yang spesifik. Pelanggan seperti ini cenderung membeli produk karena memang sangat dibutuhkan. Pelanggan yang berbasis kebutuhan ini akan sangat jarang melakukan penjualan akan produk yang sudah dibelinya.&nbsp;
Pelanggan tipe ini akan memang termasuk dalam pelanggan yang mudah berpindah haluan kepada produk atau brand lain yang lebih mereka butuhkan. Akan tetapi, pelanggan berbasis kebutuhan ini dapat Sobat pertahankan dengan cara <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62bad7501f70cd04219527f9/Membangun%20Customer%20Relationship%20dengan%20Pelanggan">membangun hubungan yang positif terhadap mereka</a>. Misalnya dari interaksi pada pelayanan yang positif.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wandering Customers</li>
</ul>
Tipe pelanggan seperti ini biasa cenderung memiliki perasaan tidak yakin akan produk yang dibelinya. Pelanggan ini juga cenderung tidak mempunyai kebutuhan khusus atau keinginan akan suatu produk.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Konsumen</h2>
Orang yang menggunakan suatu produk atau layanan jasa ialah konsumen. Motif dari seorang konsumen ketika membeli suatu produk atau jasa adalah untuk digunakan secara pribadi dan bukan untuk dijual kembali. Dan seringkali, konsumen disebut sebagai pengguna akhir dari suatu produk ataupun jasa.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Tipe-Tipe Konsumen</h3>
Selain pelanggan, Sobat sebagai pelaku usaha juga perlu memahami tipe-tipe konsumen itu seperti apa, yang terbagi menjadi:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Organizational Consumer&nbsp;</li>
</ul>
Konsumen organisasi merupakan tipe konsumen yang menggunakan suatu produk atau jasa atas keperluan operasional dari sebuah perusahaan atau organisasi. Contohnya, membeli kertas A4 yang digunakan untuk keperluan perusahaan, seperti mencetak dokumen atau fotokopi dokumen. Tidak hanya produk saja, tipe konsumen ini juga bisa membeli sebuah layanan jasa, seperti konsultasi bisnis, kelas marketing untuk tim pemasaran, dan jasa lainnya yang dapat membantu keperluan operasional dalam sebuah perusahaan/organisasi
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Personal Consumer</li>
</ul>
Tipe konsumen seperti ini biasanya menggunakan atau membeli produk atas kebutuhan pribadinya. Seringkali konsumen individu ini disebut-sebut sebagai end user atau pengguna akhir dari suatu produk barang atau jasa.&nbsp;
&nbsp;
Nah, sekilas itulah perbedaan antara pelanggan dan juga konsumen. Jadi sudah tau kan bahwa kedua hal tersebut berbeda, jangan sampai keliru ya Sobat. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan Sobat sekalian ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Sebagai pelaku usaha, pasti istilah pelanggan maupun konsumen sudah sangat melekat dengan Sobat. Dua istilah tersebut sangat terdengar mirip, tapi ternyata memiliki arti yang berbeda. Lalu apa sebenarnya perbedaan dari konsumen dan pelanggan? Disimak sampai akhir ya! 

Konsumen Berbeda Lho Dengan Pelanggan, Ini Perbedaan Nya!

Sobat pasti tahu bahwa akhir-akhir ini viral banyak video mengenai Mie Gaga dan Indomie di <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f240272defdf03b12189b9/Manfaat%20Media%20Sosial%20untuk%20Berbisnis">media sosial</a>. Banyak konsumen yang membanding-bandingkan produk tersebut hingga kisah antara Mie Gaga dan Indomie pun mulai di bahas. Banyak netizen yang mulai beramai-ramai memperbincangkan kedua brand besar tersebut.&nbsp;&nbsp;
Sengketa akan Mie Gaga dan Indomie pun ramai diperbincangkan. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu Sobat sudah tahu sekali mengenai brand mi instan satu ini, Indomie. Indomie selama ini berhasil menjadi favorit segala kalangan. Akan tetapi, akhir-akhir ini Indomie seringkali dikaitkan dengan mie instan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a3ddd0c6df9c22701df70f/Pengertian%20Merek%2C%20Manfaat%20dan%20Strategi%20Pengembangannya">merek</a> Mie Gaga dan dikatakan bahwa terjadi sengketa bisnis dengan Indomie. Mau tahu fakta-fakta dibalik 2 brand tersebut? Simak sampai akhir ya!&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Fakta Antara Mie Gaga Dan Indomie&nbsp;</h2>
- Asal Mula Indomie&nbsp;
Sejak awal, Indomie merupakan produk mie instan yang dibuat oleh Salim Group tepatnya pada PT. Indofood. Diketahui, Indomie ini muncul dari gagasan seseorang bernama Djajadi Djaja. Sosok Djajadi Djaja tersebut sudah berada dalam dunia bisnis sejak 1959. Beliau sudah menggeluti berbagai bisnis di berbagai bidang, seperti bidang distribusi, rokok, hingga food and baverage. Nah, pada industri food and baverage inilah, beliau dengan rekan bisnisnya membuat produk mie instan yang diberi nama Indonesia Mie atau Indomie.&nbsp;
- Bergabung dengan Salim Grup&nbsp;
Indomie muncul atas gagasan dari Djajadi Djaja dengan keempat rekannya. Mereka pada awalanya merupakan perkumpulan para pengusaha yang berasal dari Medan dan tergabung dalam perusahaan bernama Jangkar Jati Group. Dan gagasan mereka akan Indomie pun <a href="https://www.sobatpajak.com/article/638ef048c6df9c22701df5a8/Bantu%20Kembangkan%20Usaha%2C%20Apa%20Itu%20Iklan%20Pada%20Produk%3F">berkembang</a> sangat pesat di pasaran. Hingga pada akhirnya mereka diajak untuk bergabung dengan Salim Grup yang sebelumnya sudah pernah mengeluarkan produk mie instan dengan merek Sarimie dan Supermie&nbsp;
- Terbitnya Mie Gaga&nbsp;
Setelah ajakan tersebut, Salim Grup dan Djajadi Djaja pun <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6433d60199fb81039b3e5f69/Sobat%20Mau%20Mendirikan%20PT%20dan%20CV%3F%20Yuk%20Ketahui%20Cara%20Pembuatannya!%20">mendirikan PT</a> Bersama dengan nama PT. Indofood Eterna pada tahun 1984 lalu. Akan tetapi, berselang 10 tahun, perusahaan Djajadi justru mengalai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6435292899fb81039b3e5fa6/Tantangan%20dan%20Hambatan%20dalam%20Membuka%20Usaha">kendala</a> keuangan dan membuat Salim harus mengeluarkan Djajadi dari Indofood. Setelah itu, Djajadi kembali melanjutkan bisnis nya dengan mengeluarkan merek mie instan dalam naungan PT. Jakarana Tama (perusahaan yang dikenal mengeluarkan mie gaga, mie gepeng, mie 100 dll)&nbsp;
- Peminat Mie Gaga&nbsp;
Mie Gaga rupanya memiliki cukup banyak penggemar. Banyak netizen yang menyukai Mie Gaga karena varian rasanya yang cukup unik, seperti varian goreng Jalapeno atau kuah Jalapeno. Banyak orang yang menyukai varian ini karena memiliki rasa yang cenderung pedas dengan rasa kuah kaldunya yang gurih dan creamy. Setelah sempat viral, terlihat bahwa peminatnya cukup banyak. Mie gaga sendiri sudah sangat mudah ditemukan di berbagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642170b199fb81039b3e5e0b/Siapakah%20Minimarket%20Terbaik%20Saat%20Ini%3F%20">minimarket</a> atau toko kelontong lainnya. Dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62f0e8194e70de058eed5382/Cara%20Menentukan%20Harga%20Jual%20Produk">harga</a> yang relatif murah, Mie Gaga menjadi salah satu mie instan terlaris dan popular di berbagai minimarket.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Akan tetapi, isu pertikaian tersebut tidak diberikan klarifikasi oleh kedua pihak, dari pihak Djajadi Djaja sendiri mengungkatkan bahwa dirinya tidak pernah membuat, meminta atau menyebarkan isu apapun. Nah, bagaimana menurut Sobat?&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Sobat pasti tahu bahwa akhir-akhir ini viral banyak video mengenai Mie Gaga dan Indomie di media sosial. Banyak konsumen yang membanding-bandingkan produk tersebut hingga kisah antara Mie Gaga dan Indomie pun mulai di bahas. Banyak netizen yang mulai beramai-ramai memperbincangkan kedua brand besar tersebut.  

Indomie vs Mie Gaga, Dulu Kerjasama Sekarang Malah Bersengketa 

PSAK 14 mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan meliputi penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan nilai persediaan dibawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui.&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian Persediaan&nbsp;</h2>
Pada dasarnya pengertian dan jenis-jenis persediaan yang diakui dalam perpajakan sama dengan akuntansi. Yang dimaksud dengan persediaan barang adalah nilai dari barang- barang yang masih ada/masih dimiliki perusahaan, yang masih tersedia atau belum terjual atau masih belum dipakai sama sekali.&nbsp;
Jenis persediaan barang meliputi:
<ol style="text-align: justify;">
<li> Persediaan barang jadi atau barang dagangan, yaitu persediaan barang-barang yang sudah selesai dikerjakan atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a83e311f70cd04219526d1/Unsur%20dan%20Jenis%20Biaya%20Produksi">diproduksi</a> oleh perusahaan dan sudah siap untuk dijual atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6350f10fc6df9c22701df151/Produk%20UMKM%20RI%20Dipasarkan%20ke%20Pasar%20Eropa">dipasarkan</a> dan didistribusikan.</li>
<li> Persediaan barang dalam proses produksi, yaitu persediaan barang-barang yang masih belum selesai dikerjakan sehingga barang-barang tersebut belum siap untuk dijual atau dipasarkan dan didistribusikan atau masih perlu proses produksi/pengerjaan lebih lanjut</li>
<li> Persediaan bahan baku langsung dan bahan pembantu/tidak langsung. Persediaan bahan baku langsung adalah bahan-bahan yang digunakan langsung dalam proses produksi dan menjadi komponen inti atau terkait langsung dengan suatu produk sehingga biaya bahan baku langsung distribusi menjadi harga pokok produksi secara langsung. Persediaan bahan pembantu adalah bahan bahan pokok bagi produk yang akan diproduksi oleh perusahaan, tetapi bersifat yang bukan membantu memperlancar jalannya proses produksi yang dilakukan perusahaan dan tidak menjadi komponen inti atau tidak terkait langsung dengan suatu produk sehingga biaya bahan baku tidak langsung distribusi menjadi harga pokok produksi dengan alokasi biaya.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Penilaian Persediaan Barang</h2>
Berdasarkan Pasal 10 ayat (6) <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=c454594e600bc09cJmltdHM9MTY5Mzg3MjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4NA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=UU+No.+10+Tahun+1994+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzE1NzgvVVUvMTAlMjBUQUhVTiUyMDE5OTQ&amp;ntb=1">UU No. 10 Tahun 1994</a> Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=c4b0cbad2c2f7e74JmltdHM9MTY5Mzg3MjAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=UU+No.7+Tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">UU No.7 Tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,&nbsp; persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62de73071f70cd0421952a07/Apa%20itu%20Harga%20Pokok%20Penjualan%3F">harga pokok</a> dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama, dimana penghitungan tersebut juga sesuai dengan penghitungan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62de73071f70cd0421952a07/Apa%20itu%20Harga%20Pokok%20Penjualan%3F">harga pokok</a> yang telah diatur dalam PSAK 14. Dalam PSAK 14, disebutkan bahwa terdapat 2 metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Metode FIFO (Fist In First Out)</h3>
</li>
</ul>
Artinya barang yang dibeli lebih awal akan dikeluarkan lebih awal pula, sehingga setiap kali terjadi suatu penjualan, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62de73071f70cd0421952a07/Apa%20itu%20Harga%20Pokok%20Penjualan%3F">harga pokok</a> barang yang terjual dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli lebih awal.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Metode Rata-rata (Moving Average)</h3>
</li>
</ul>
Metode ini dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata barang yang masih ada diperoleh dengan cara membagi jumlah nilai persediaan barang yang masih ada dengan jumlah satuan barang yang bersangkutan. Sehingga, harga pokok barang yang terjual dihitung berdasarkan harga rata-rata barang tersebut.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPN Tertutang atas Persediaan&nbsp;</h2>
Ketika persediaan dijual, selain diperlukannya perhitungan harga pokok, juga akan terdapat unsur perpajakan yang salah satunya adalah unsur <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62eb98901f70cd0421952aad/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a>. Dimana, ketika persediaan dijual, maka akan terdapat unsur pengenaan PPN atas transaksi penjualan persediaan tersebut. Berikut merupakan beberapa kondisi kapan saat terutangnya PPN atas persediaan:&nbsp;
1. PPN terutang atas persediaan (BKP berwujud) terjadi saat:
Penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP Berwujud) terbagi menjadi 2, yaitu:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
Terutangnya PPN atas Penyerahan BKP Bergerak
</li>
</ul>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga atas nama pembeli</li>
<li>Saat barang secara langsung diserahkan kepada juru kirim atau Pengusaha jasa angkutan</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
Terutangnya PPN atas Penyerahan BKP Tidak Bergerak
</li>
</ul>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Saat penyerahan hak untuk menguasai atau menggunakan secara yuridis. </li>
<li>Saat penyerahan hak untuk menguasai atau menggunakan secara nyata.</li>
</ol>
2. Impor BKP
Saat terutangnya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64770cd899fb81039b3e6581/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20-%20Serbi%20Pajak%20Impor%C2%A0">impor</a> BKP adalah pada saat BKP tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pabean.&nbsp;
3. Ekspor BKP
Saat terutangnya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64799b9599fb81039b3e65dd/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20%E2%80%93%20Serbi%20Pajak%20Ekspor%20">ekspor</a> BKP adalah pada saat BKP tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.
4. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64902486f949f8b009275e03/Sobat%20Belajar%3A%20Jenis%20Penyerahan%20yang%20Dikenakan%20PPN%20Dengan%20Besaran%20Tertentu%20">penyerahan </a>BKP. 
5. Pada saat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak, dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
6. Terutangnya PPN atas persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Saat ditandatanganinya Akta Pembubaran oleh Notaris;</li>
<li>Saat diketahui telah bubar secara nyata</li>
<li>Saat diketahui telah bubar berdasarkan dokumen atau data.</li>
</ol>
&nbsp;
Saat terutangnya pajak yang telah disebutkan di atas menjadi saat mulai timbulnya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649aa70d33e4ece4dab24453/Sobat%20Belajar%3A%20Pengakuan%20Pajak%20Sebagai%20Utang">utang pajak</a> yang ditandai dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63088156dc605704039a8e9d/Aturan%20Baru%20Penerbitan%20Faktur%20Pajak">penerbitan faktur pajak</a>, tetapi dengan diterbitkannya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629dcf4f1f70cd0421952636/Apa%20itu%20Faktur%20Pajak%3F">faktur pajak</a>, bukan berarti tanggal yang tertera pada faktur pajak tersebut merupakan batas akhir pembayaran pajak (PPN) ke kas negara. Batas akhir pembayaran atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63fc876199fb81039b3e5a85/Sobat%20Belajar%20%E2%80%93%20Mengenal%20Batas%20Waktu%20Pelaporan%20dan%20Penyetoran%20Pajak%20beserta%20Sanksinya">penyetoran </a>pajak (PPN terutang) ke kas negara adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62b43c0f1f70cd04219527a8/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">SPT Masa</a> PPN dilaporkan.
Untuk WP atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6458c02799fb81039b3e61ff/Sobat%20Belajar%3A%20Apa%20Itu%20Pengusaha%20Kena%20Pajak%3F%20">Pengusaha Kena Pajak</a> (PKP) yang memiliki kantor-kantor cabang harus diperhatikan apakah PKP telah meminta dan mendapatkan persetujuan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64a29bae742e2c2df2225c92/Sobat%20Belajar%3A%20Syarat%20Sentralisasi%20PPN%20dan%20Tata%20Caranya">sentralisasi pemungutan PPN </a>atas penyerahan BKP yang dilakukan setiap kantor cabang PKP. Jika tidak, maka setiap PKP kantor cabang wajib memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak atas penyerahan yang dilakukan.
&nbsp;
Sampai sini dulu pembahasan kita kali ini terkait aspek pajak pada persediaan ya Sobat. Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

PSAK 14 mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan meliputi penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. 

Sobat Belajar: Apa Saja Aspek Perpajakan Pada Persediaan? 

Tepat pada hari ini yaitu tanggal 5 September KTT ASEAN dimulai. Seperti yang diketahui, KTT ASEAN adalah singkatan dari Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang biasanya diselenggarakan secara rutin oleh para anggota ASEAN setiap tahunnya. KTT ASEAN juga dapat disebut sebagai The Association of Southeast Asian Nation Summit atau ASEAN Summit. ASEAN sendiri merupakan perhimpunan dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Tujuan nya untuk mengembangkan hubungan persahabatan, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64ae7958742e2c2df2225d8b/Kompetitor%20Ajak%20Kerja%20Sama%3F%20Siapa%20Takut!%20">kerja sama</a>, dan juga <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62e114f01f70cd0421952a39/Peran%20Mitra%20Bisnis%20dalam%20Berusaha">kemitraan </a>yang saling menguntungkan. Negara ASEAN sendiri terdiri dari 10 negara, diantaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Indonesia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Brunei Darussalam</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kamboja</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Laos</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Malaysia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Myanmar</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Filipina</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Singapura</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Thailand</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Vietnam</li>
</ul>
 
<h2 style="text-align: justify;">Tujuan Keketuaan Indonesia Dalam KTT ASEAN 2023</h2>
Pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 5-7 September 2023, KTT ASEAN akan diselenggarakan di Indonesia. Tujuan keketuaan Indonesia dalam KTT ASEAN 2023 sendiri adalah untuk memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia juga ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia, serta sebagai pusat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/628770c71f70cd0421952496/Peran%20UMKM%20dalam%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia">pertumbuhan ekonomi</a> kawasan dan dunia. Indonesia juga bertekad mengawal menuju ASEAN 2045, yang perlu senantiasa lebih adaptif, responsif, dan kompetitif.&nbsp;
Dari KTT ASEAN ini diharapkan Indonesia dapat:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mendorong <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64c0df03f872d45292b80f01/Manfaat%20Kolaborasi%20Bagi%20Sebuah%20Bisnis%20">kolaborasi </a>sesama anggota dan mitra dialog ASEAN untuk menghadapi berbagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629848811f70cd04219525f4/Tantangan%20dalam%20Menghadapi%20Era%20Ekonomi%20Digital">tantangan perekonomian</a> global saat ini secara bersama&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memperkuat sistem regulasi yang disepakati dan diakui antar sesama anggota dan mitra dialog ASEAN, seperti yang tertuang dalam ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang mengutamakan 4 pilar investasi, yakni liberalisasi, perlindungan, promosi, dan fasilitasi&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Meminimalisasi ketentuan yang mempersulit pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan intra-ASEAN dan mitra dialog lainnya</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memberikan efisiensi yang lebih besar dan implementasi yang efektif dari kegiatan-kegiatan ASEAN dalam mendorong kerja sama regulasi untuk investasi ASEAN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengembangkan potensi kawasan di bidang pariwisata, produk/industri dalam negeri, ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, dan stabilitas keuangan&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Dampak KTT 2023 Bagi Indonesia</h2>
Sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023, tentunya terdapat berbagai keuntungan yang didapatkan Indonesia sebagai penyelenggara acara tersebut, diantaranya:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mendorong roda perekonomian nasional</li>
</ul>
Tentunya KTT ASEAN 2023 akan menarik perhatian dunia dan meningkatkan kunjungan wisatawan, investor, dan pelaku bisnis ke Indonesia. Hal ini akan berdampak positif bagi sektor pariwisata, perdagangan, investasi, dan industri dalam negeri&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memperlihatkan kemajuan pembangunan Indonesia</li>
</ul>
KTT ASEAN 2023 menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan pencapaian akan pembangunan yang telah dilakukan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memimpin arsitektur kawasan</li>
</ul>
Sebagai ketua ASEAN 2023, Indonesia berperan penting dalam mengatur agenda kerja sama regional dan global yang berkaitan dengan isu-isu strategis, seperti pemulihan ekonomi, perubahan iklim, ketahanan energi, perdamaian dan stabilitas, serta hak asasi manusia
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menyiapkan masyarakat ASEAN untuk masa depan</li>
</ul>
KTT ASEAN 2023 akan menekankan pada integrasi dimensi pembangunan sosial dan kelestarian lingkungan dalam kerja sama ekonomi ASEAN. Hal ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat ASEAN, khususnya generasi muda, pekerja migran, dan penyandang disabilitas.&nbsp;
&nbsp;
Menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2023 ini menjadi kebanggan tersendiri bagi kita masyarakat Indonesia. Tentunya pelaksanaan KTT ASEAN 2023 ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap negara. Maka itu, yuk terus dukung Indonesia agar dapat menjadi negara yang lebih maju lagi!&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Tepat pada hari ini yaitu tanggal 5 September KTT ASEAN dimulai. Seperti yang diketahui, KTT ASEAN adalah singkatan dari Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang biasanya diselenggarakan secara rutin oleh para anggota ASEAN setiap tahunnya. KTT ASEAN juga dapat disebut sebagai The Association of Southeast Asian Nation Summit atau ASEAN Summit. ASEAN sendiri merupakan perhimpunan dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Tujuan nya untuk mengembangkan hubungan persahabatan, kerja sama, dan juga kemitraan yang saling menguntungkan.

KTT ASEAN 2023 Mulai Hari Ini! Inilah Dampak Bagi Indonesia!

Seringkali <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6477075c99fb81039b3e656b/Sahabat%20UMKM%2C%20Kini%20Sobat%20Buku%20Hadir%20Versi%20Website!">pembukuan </a>diabaikan atau tidak dianggap terlalu penting sehingga sering terlupakan bagi para pelaku usaha. Akan tetapi, pembukuan justru menjadi kunci penting dalam segala kegiatan komersial maupun perpajakan. Di dalam perpajakan, pembukuan akan menjadi dasar penyusunan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63985abfc6df9c22701df641/Mengenal%20Istilah-Istilah%20dalam%20Laporan%20Keuangan">laporan keuangan</a> (neraca ataupun laba rugi) dimana laporan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghitung besaran pajak terutang.&nbsp;
Aturan mengenai pembukuan sendiri sudah diatur dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dimana dalam aturan sudah jelas dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan harus melakukan pembukuan.&nbsp;
Pengakuan penghasilan (revenue recognition) adalah suatu konsep akuntansi yang mengatur bagaimana perusahaan harus mengakui pendapatan atau penghasilan dari penjualan produk, pelayanan, atau aset lainnya dalam <a href="https://www.sobatpajak.com/article/629f159d1f70cd0421952642/5%20Jenis%20Laporan%20Keuangan%20dan%20Fungsinya">laporan keuangan</a> mereka. Prinsip-prinsip pengakuan penghasilan bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan diakui secara tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai dengan nilai yang diterima atau diharapkan diterima oleh perusahaan.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Stelsel Pengakuan Penghasilan</h2>
Berikut adalah jenis-jenis stelsel pengakuan penghasilan dalam akuntansi pajak, yaitu sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Stelsel Akrual (akrual basis)</li>
</ul>
Metode perhitungan penghasilan dan biaya yang mengakui penghasilan pada waktu diperoleh dan mengakui biaya pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan tersebut diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.&nbsp;
Contoh dari stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan dengan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan, seperti Build Operate and Transfer (BOT) dan real estate.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Stelsel Kas (Cash Basis)</li>
</ul>
Metode perhitungan yang didasarkan dari penghasilan yang diakui pada waktu diterima secara tunai dan biaya yang dibayar secara tunai. Stelsel kas biasa digunakan perusahaan kecil, orang pribadi, dalam bidang usaha jasa transportasi, hiburan, <a href="https://www.sobatpajak.com/article/643534ce99fb81039b3e5fb4/Restoran%20dan%20Kafe%20Dengan%20Konsep%20Anti-Mainstream%2C%20Nomor%205%20Paling%20Aneh!">restoran</a>, dan yang sejenis.
<ul>
<li>Stelsel Campuran</li>
</ul>
Stelsel Campuran adalah sebutan bagi penggunaan stelsel kas dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan. Dalam perhitungan pajak penghasilan, perhitungan bergantung dan dipengaruhi dari besarnya penghasilan, maka dari itu dalam perhitungan pajak penghasilan stelsel kas tidak dapat seluruhnya digunakan, dikarenakan dalam stelsel kas besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas, sehingga dapat mengakibatkan perhitungan yang salah.&nbsp;
Pada pasal 28 ayat 5 UU KUP disebutkan bahwa terdapat 3 hal yang wajib diperhatikan jika ingin menerapkan stelsel kas dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan, antara lain:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62a321c81f70cd04219526ab/Tips%20Meningkatkan%20Target%20Penjualan">penjualan</a> suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik tunai maupun bukan. Penghitungan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62de73071f70cd0421952a07/Apa%20itu%20Harga%20Pokok%20Penjualan%3F">harga pokok penjualan</a> harus memperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645a068a99fb81039b3e6244/%20Sobat%20Belajar%3A%20Pengertian%2C%20Metode%2C%20dan%20Contoh%20Kasus%20dari%20Penyusutan%20dalam%20Pajak">penyusutan</a> dan amortisasi&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten)&nbsp;</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Prinsip-Prinsip Dasar Pengakuan Penghasilan</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pendapatan diakui ketika diterima</li>
</ul>
Pendapatan harus diakui saat diterima oleh perusahaan, biasanya pada saat penjualan barang atau pelayanan dilakukan. Ini berarti pendapatan tidak harus menunggu hingga uang fisik diterima oleh perusahaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Penjualan harus diakui dengan Nilai Wajar</li>
</ul>
Pendapatan harus diakui dengan jumlah yang mencerminkan nilai wajar dari barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan dalam pertukaran. Ini bisa berarti harga jual sebenarnya atau harga yang diharapkan diterima dalam transaksi tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Ketentuan Spesifik untuk Jenis Bisnis Tertentu</li>
</ul>
Beberapa bisnis atau industri mungkin memiliki aturan khusus untuk pengakuan penghasilan, seperti perusahaan konstruksi atau perusahaan yang memberikan layanan jangka panjang. Mereka mungkin menggunakan metode pengakuan yang berbeda.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Metode Pengakuan Penghasilan</li>
</ul>
Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode pengakuan penghasilan, seperti metode persentase penyelesaian, metode penjualan bersih, atau metode persentase penjualan. Pilihan metode ini akan tergantung pada sifat bisnis perusahaan dan peraturan yang berlaku.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pendapatan Tidak Dapat Ditarik Mundur (Unearned Revenue)</li>
</ul>
Jika perusahaan menerima uang di muka untuk produk atau layanan yang akan diberikan di masa depan, pendapatan ini tidak boleh diakui hingga produk atau layanan tersebut telah disampaikan.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pendapatan yang Disepakati (Agreed-Upon Revenue)</li>
</ul>
Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin harus menilai pendapatan yang diharapkan dari kontrak jangka panjang dan mengakui pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian kontrak.
&nbsp;
Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan pendapatan yang sesungguhnya diterima oleh perusahaan selama periode tertentu, sehingga memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, dan regulator. Namun, prinsip-prinsip ini juga dapat kompleks dan bergantung pada jenis bisnis dan peraturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, perusahaan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku di wilayah mereka.
Seperti yang sudah disebutkan, penggunaan metode pembukuan, baik stelsel kas maupun stelsel akrual ini harus dilakukan secara taat asas yang artinya metode yang digunakan dalam metode pembukuan untuk tahun berikutnya harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Sobat juga dapat mengubah metode pembukuan. Misal, Sobat sebelumnya menggunakan stelsel kas dan ingin mengubahnya ke stelsel akrual, maka Sobat bisa mengajukannya kepada Dirjen Pajak sebelum tahun buku yang bersangkutan dimulai, dengan menyampaikan alasan yang logis serta dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Seringkali pembukuan diabaikan atau tidak dianggap terlalu penting sehingga sering terlupakan bagi para pelaku usaha. Akan tetapi, pembukuan justru menjadi kunci penting dalam segala kegiatan komersial maupun perpajakan. Di dalam perpajakan, pembukuan akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan (neraca ataupun laba rugi) dimana laporan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghitung besaran pajak terutang. 

Sobat Belajar: Apa Itu Stelsel Pengakuan Penghasilan? 

Ketika Sobat mendengar atau membaca istilah Tax Holiday, pasti yang muncul pada benak Sobat adalah liburan bukan? Nyatanya Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang diberikan dalam upaya untuk menarik investasi asing. Tax Holiday berbentuk sebagai pembebasan ataupun pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu, sehingga terdapat pembebasan beban PPh badan atau dapat juga berupa pengurangan tarif PPh Badan.  

Sobat Belajar: Apa Benar Tax Holiday itu Pajak Liburan?  

Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan mengenai dolar AS yang sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa negara sebagai mata uang perdagangan. Diketahui, Dedolarisasi merupakan upaya penggantian dolar yang biasanya digunakan sebagai mata uang transaksi bilateral. Hal ini dilakukan sebagai upaya negara untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada mata uang AS tersebut. Hingga saat ini diketahui bahwa Dolar AS masih menjadi mata uang yang paling dominan yang digunakan dalam p<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6304b524dc605704039a8e64/Strategi%20dalam%20Melakukan%20Ekspansi%20Bisnis">erdagangan internasional</a>. Karena itulah, Indonesia mencoba untuk melakukan dedolarisasi yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.&nbsp;&nbsp;
Fenomena ini bisa terjadi karena faktor tingginya <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62d9328e1f70cd04219529d5/Inflasi%20dan%20Dampaknya%20terhadap%20Perekonomian">inflasi</a> serta ketidakpastian global. Selain itu, diketahui juga bahwa Amerika terus mengalami defisit neraca pembayaran pada beberapa tahun terakhir ini. Hal-hal tersebut yang mendorong mata uang AS relatif bergejolak dan sensitif terhadap <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63cfaf2cba966c5bc2d87587/Anda%20Pelaku%20UMKM%3F%20Ketahui%20Strategi%20Memasuki%20Pasar%20Global%20Berikut%20Ini">isu-isu global</a>. Atas fenomena-fenomena tersebut, banyak negara di dunia yang juga memutuskan untuk melakukan dedolarisasi serta mengurangi ketergantungan nya pada dolar AS.&nbsp;&nbsp;
Lalu bagaimana dampaknya buat Indonesia?&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Dampak Dedolarisasi Bagi Indonesia&nbsp;&nbsp;</h2>
Indonesia juga menjadi salah satu negara yang sedang mengupayakan dedolarisasi. Tentunya hal ini memberikan beberapa keuntungan bagi negara, diantaranya:&nbsp;&nbsp;
- Stabilitas Rupiah&nbsp;
Upaya untuk melakukan dedolarisasi dengan mangganti dollar menjadi mata uang lokal sebagai alat tranksasi dapat meningkatkan stabilitas rupiah. Pengurangan dalam penggunaan dollar AS dalam&nbsp; transaksi keuangan dalam jangka panjang bisa membuat rupah menjadi lebih stabil.&nbsp;&nbsp;
Dengan stabilitas rupiah, jumlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64ccd519de5b93042e68f02b/Pebisnis%20Juga%20Perlu%20Berinvestasi%20Lho!">investasi</a> dan kegiatan perdagangan internasional akan jauh lebih meningkat. Dan, pada akhirnya hal tersebut dapat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/628770c71f70cd0421952496/Peran%20UMKM%20dalam%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia">mendorong pertumbuhan ekonomi</a> Indonesia yang solid dalam jangka Panjang.&nbsp;&nbsp;
- Memperat hubungan dagang&nbsp;
Ternyata dengan melakukan dedolarisasi, hubungan dagang dengan negara mitra, tepatnya negara tingkat ASEAN bisa menjadi lebih erat. Mengapa? Seperti yang pernah terjadi, yaitu ketika ekonomi domestik AS sedang terguncang, maka minat <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64799b9599fb81039b3e65dd/Sobat%20Belajar%3A%20Serba%20%E2%80%93%20Serbi%20Pajak%20Ekspor%20">ekspor</a> akan dialihkan ke negara-negara ASEAN atau negara alternatif lainnya sehingga dapat menjaga kinerja ekspor. Hal tersebutlah yang membuat perdagangan internasional menjadi lebih efisien. Dedolarisasi juga memberikan keuntungan kepada para <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64746e3899fb81039b3e652f/Ini%20Dia%20Dokumen%20yang%20Diperlukan%20Dalam%20Ekspor%20Impor%20">eksportir dan importir</a>, karena mereka tidak perlu lagi untuk menukar mata uang lokal atau mengonversinya menjadi dolar AS.&nbsp;&nbsp;
- BIaya Perdagangan Jauh Lebih Hemat&nbsp;&nbsp;
Dedolarisasi dinilai dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Indonesia. Dedolarisasi dapat memberikan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan moneter dengan kondisi ekonomi lokal hingga menyangga terjadinya fluktuasi mata uang dan aliran modal keluar.&nbsp; Selain itu, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral juga akan menghasilkan perdagangan yang hemat biaya sehingga akan mendorong lebih banyak perdagangan serta meminimalkan risiko ketidaksesuaian nilai tukar.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Nah, itulah beberapa dampak yang akan dirasakan oleh negara kita ketika berhasil melakukan dedolarisasi. Kalau Sobat setuju tidak dengan hal ini?&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>&nbsp;

Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan mengenai dolar AS yang sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa negara sebagai mata uang perdagangan. Diketahui, Dedolarisasi merupakan upaya penggantian dolar yang biasanya digunakan sebagai mata uang transaksi bilateral. Hal ini dilakukan sebagai upaya negara untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada mata uang AS tersebut. Hingga saat ini diketahui bahwa Dolar AS masih menjadi mata uang yang paling dominan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Karena itulah, Indonesia mencoba untuk melakukan dedolarisasi yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. 

Artikel Sobat Pajak