Belakangan ini gerai es krim Mixue tengah menjadi perbincangan karena ekspansinya yang cepat. Di Indonesia sendiri gerai Mixue sudah banyak ditemukan di sejumlah titik. Gerai es krim dan minuman kekinian asal China, Mixue, kini sudah mulai menjamur di hampir seluruh wilayah Indonesia. Menjamurnya gerai es krim viral ini sepadan dengan kepopulerannya di masyarakat. Pada akhir Maret 2022, Mixue memiliki 21.582 toko. Bahkan, Mixue disebut-sebut menjadi gerai terbesar kelima di dunia, menyalip total jumlah pembukaan gerai McDonald's, jika dilihat dari kurun waktu selama tiga tahun berdiri. Terlebih, harga es krim dan minuman yang ditawarkan relatif murah.
<h2 style="text-align: justify;">Harga Relatif Murah</h2>
Cukup dengan uang Rp 8 ribu saja, pembeli sudah bisa menikmati satu porsi es krim cone berukuran besar. Tercatat harga paling mahal untuk es krim dari perusahaan asal China ini hanya dibanderol Rp 16 ribu. Sementara untuk milk tea dibanderol dari harga Rp 10 ribu sampai Rp 22 ribu, tergantung varian dan topping. Dipicu oleh harga yang rendah tersebut, Mixue laris-manis. Sebagian besar konsumen mengaku memilih Mixue karena harganya yang murah dan rasanya yang enak.
<h2 style="text-align: justify;">Pemilik Gerai</h2>
Zhang Hongchao adalah sosok di balik populernya Mixue di dunia. Hongchao mendirikan Mixue pada 1997 sebagai kedai es serut ketika dia masih menjadi mahasiswa. Saat itu, Hongchao membuka kedai pertamanya di sekitar sekolah di Zhengzhou, Provinsi Henan, China, yang secara ekonomi belum begitu maju. Bisnis awalnya tidak langsung bernama Mixue dan menjual es krim, melainkan kedai es serut bernama yang menjual es krim, es serut, dan smoothie.
<h2 style="text-align: justify;">Modal Pinjam dari Nenek</h2>
Saat itu, Hongchao bekerja paruh waktu di toko minuman dingin yang menjual es serut. Dia kemudian menemukan peluang bisnis dan memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri. Dikutip dari Food Talks, ide bisnis Hongchao ini terdengar oleh sang nenek. Dengan kerelaan hatinya, nenek Hongchao meminjamkan tabungan hidupnya sebesar 4.000 yuan atau sekitar Rp 9 juta kepada cucunya.
Dengan keterbatasan modal yang ada, toko pertama Hongchao itu hanya memiliki sebuah lemari es, beberapa bangku, dan meja lipat. Bahkan mesin es serut pertamanya merupakan hasil rakitannya sendiri. Saat itu, Mixue Bingcheng menjual tiga produk utama, yaitu es serut, es krim, dan smoothie. Terakhir, Hongchao berinovasi untuk menjual teh susu. Bisnis pertamanya ini, mampu meraup penghasilan lebih dari 100 yuan sehari atau lebih dari Rp 200 ribu per hari.
<h2 style="text-align: justify;">Omzet Sempat Jatuh</h2>
Meskipun usahanya mulai berjalan, namun dia mengalami kendala saat datangnya musim dingin. Usaha es krim dan minumannya mengalami penurunan omzet dibandingkan dengan musim panas. Masalah tersebut membuat Hongchao harus berbesar hati untuk menutup toko pertamanya itu. Setahun kemudian, Hongchao kembali membuka toko es miliknya. Kali ini, toko tersebut bernama Mixue Bingcheng yang berarti "Kastil es yang dibangun dengan salju yang manis". Mulanya, bisnis ini sempat gagal lantaran harga es krim yang naik hingga 10 kali lipat pada 2006. Seolah tak patah semangat, Hongchao justru memutar otak untuk mempelajari resep es krim di restorannya itu.
<h2 style="text-align: justify;">Kunci Sukses Mixue yang Menjamur</h2>
Dilansir dari CNBC Indonesia, salah satu kunci profitabilitas yang stabil adalah strategi pengadaan barang dan produksi. Mixue memiliki dapur pusat di dekat pemasok yang menangani semua mulai dari pembelian dan pemrosesan hingga pengiriman ke franchise.
Dilaporkan, laba franchise hanya menyumbang sekitar 1,9 persen dari pendapatan Mixue. Jumlah tersebut sebagian besar berasal dari penjualan bahan dan peralatan ke toko.
Selain itu, biaya toko juga menjadi salah satu faktor profitabilitas Mixue yang stabil. Berbeda dengan kompetitornya yang membuka gerai di pusat perbelanjaan atau mall, Mixue justru mengambil pendekatan sederhana melalui toko-toko di kota kecil dengan biaya sewa, tenaga kerja, dan biaya operasional yang cenderung lebih rendah.
Hal tersebut yang kemungkinan menjadi pemicu meningkatnya minat para pengusaha atau masyarakat untuk membuka franchise Mixue. Selain itu, strategi tersebut juga menghadirkan lapangan kerja baru.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Belakangan ini gerai es krim Mixue tengah menjadi perbincangan karena ekspansinya yang cepat. Di Indonesia sendiri gerai Mixue sudah banyak ditemukan di sejumlah titik. Gerai es krim dan minuman kekinian asal China, Mixue, kini sudah mulai menjamur di hampir seluruh wilayah Indonesia. Menjamurnya gerai es krim viral ini sepadan dengan kepopulerannya di masyarakat. Pada akhir Maret 2022, Mixue memiliki 21.582 toko. Bahkan, Mixue disebut-sebut menjadi gerai terbesar kelima di dunia, menyalip total jumlah pembukaan gerai McDonalds, jika dilihat dari kurun waktu selama tiga tahun berdiri. Terlebih, harga es krim dan minuman yang ditawarkan relatif murah.

Melirik Toko Es Krim Mixue yang Menjamur di Indonesia

Pos Indonesia terus berperan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri logistik nasional. Kali ini, Pos Indonesia melalui anak perusahaannya Pos Logistik Indonesia bekerja sama dengan Lion Air Group dalam sebuah kolaborasi yang dinamakan Ekosistem Direct Trading.
Pos Indonesia Group melalui anak perusahaannya Pos Logistik Indonesia bekerja sama dengan Lion Air Group meluncurkan 'tol udara' dan 'tol darat' untuk mempermudah UMKM. Fokus utamanya adalah pengiriman serta pendistribusian produk dari petani, peternak, nelayan, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada para konsumen secara langsung.
&ldquo;Jadi karena sudah ada tol laut, kerja sama hari ini saya jawab tambahan &lsquo;tol udara&rsquo; dan &lsquo;tol darat&rsquo;. Jadi port to port (rute penerbangan) dan post to post (jaringan pos darat),&rdquo; kata Direktur Utama Pos Logistik Indonesia Ardian Cholid di Posbloc, Jakarta, Rabu (28/12/2022).
<h2 style="text-align: justify;">Tujuan Adanya &lsquo;Tol Darat&rsquo; dan &lsquo;Tol Laut&rsquo;</h2>
Direktur Utama Pos Indonesia Group Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan kerja sama ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses pendistribusian logistik para pelaku usaha di Indonesia dan upaya mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Ekosistem Direct Trading merupakan kerja sama yang menggabungkan beberapa hal dari sistem pengiriman Pos Indonesia dengan Lion Air Group, antara lain rute penerbangan (port to port), operasional bandar udara, dan jaringan pos darat (post to post).
Di lain sisi, Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi menyambut baik program kerja sama ini. Ia mengatakan kapabilitas masing-masing perusahaan bisa memperlancar arus pengiriman barang.
&ldquo;Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus daya saing produk di pasar regional dan global,&rdquo; ungkap Daniel.
&ldquo;Kolaborasi bersama Pos Indonesia Group dan Pos Logistik Indonesia ini memanfaatkan kapabilitas masing-masing perusahaan dalam memperlancar arus barang dari hasil sektor pertanian, kelautan, peternakan, UMKM sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus daya saing produk di pasar regional dan global,&rdquo; ujar Presiden Direktur Lion Air Group ini.
Direktur Utama Pos Logistik Indonesia, Ardian Cholid menyatakan, besarnya pasar domestik akan sangat menguntungkan bagi konsumen dan produsen Petani, Peternak, Nelayan dan UMKM, jika dihubungkan melalui &ldquo;Ekosistem Penjualan Langsung (Direct Trading)&rdquo; dalam pengiriman hasil produknya sampai kedepan pintu rumah konsumen secara mudah dan murah.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Pos Indonesia terus berperan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri logistik nasional. Kali ini, Pos Indonesia melalui anak perusahaannya Pos Logistik Indonesia bekerja sama dengan Lion Air Group dalam sebuah kolaborasi yang dinamakan Ekosistem Direct Trading.

Pos Indonesia dan Lion Air Merilis ‘Tol Udara’ dan ‘Tol Darat’ Untuk Mempermudah UMKM

Sosial media merupakan salah satu platform bagi masyarakat, baik dalam mengetahui informasi, berbagi informasi, dan membagikan kesehariannya. Bahkan pengguna sosial media tidak hanya di kalangan anak muda saja. Pada era ini,&nbsp; sosial media juga digandrungi oleh anak yang masih dibawah umur hingga dewasa dan lansia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini pun memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Namun, apakah sosial media memiliki pengaruh terhadap suatu usaha?
<h2 style="text-align: justify;">Dampak Positif Sosial Media terhadap Suatu Usaha</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Media Promosi</h3>
</li>
</ul>
Sosial media dapat digunakan sebagai tempat alternatif bagi para pelaku usaha dalam mempromosikan usahanya. Tidak sedikit masyarakat yang mengunjungi dan mengetahui suatu usaha dari sosial media. Mempromosikan suatu usaha di sosial media dapat dilakukan dengan membuat akun sosial media suatu usaha dan memposting usaha beserta dengan produk-produk ataupun jasa yang Sobat jualkan dengan semenarik mungkin. Selain membuat akun sosial media untuk usaha Sobat, dengan memposting testimoni dari pelanggan juga bermanfaat loh. Dengan demikian, para konsumen akan lebih percaya terhadap usaha Sobat dan tidak ragu dalam membeli produk atau menggunakan jasa yang Sobat sediakan. Testimoni atau review dari pelanggan berpengaruh dalam perkembangan usaha Sobat, jadi tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, Sobat harus memperlihatkan dan memberikan versi terbaik usaha Sobat kepada semua konsumen.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memperluas Jangkauan Usaha</h3>
</li>
</ul>
Dengan adanya sosial media, jangkauan bagi usaha tidak hanya disekitaran lokasi usaha atau hanya di kalangan orang terdekat saja. Namun, dengan adanya sosial media, usaha Sobat akan lebih dikenal oleh masyarakat luas, baik itu diluar kota, provinsi, bahkan diluar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, sosial media dapat memberikan dampak yang baik dalam mengembangkan usaha Sobat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Hemat Dalam Biaya Pemasaran</h3>
</li>
</ul>
Mengingat poin pertama, bahwa promosi dapat dilakukan melalui sosial media. Dengan menggunakan sosial media dan memanfaatkannya sebagai media pemasaran, maka Sobat tidak lagi memerlukan biaya yang besar dalam melakukan pemasaran. Sobat tidak perlu lagi melakukan pemasan melalui media cetak atau dengan menyewa suatu tempat dalam melakukan pemasaran. Poin dari melakakukan pemasaran adalah dengan meyakinkan dan adanya bukti nyata mengenai suatu produk ataupun jasa yang diberikan. Dan tentunya produk yang dijual harus dibuat dengan semenarik mungkin.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memperbanyak Sales dan Penjualan Online</h3>
</li>
</ul>
Dengan usaha yang diketahui oleh masyarakat luas, maka penjualan yang terjadi pun akan meningkat, sehingga akan menambah pendapatan bagi suatu usaha. Dengan adanya platform penjualan secara online, tentu juga akan meningkatkan pendapatan dan membantu para konsumen yang jauh dan tidak sempat untuk datang menghampiri tempat usaha Sobat, sehingga akan memanfaatkan sistem online ini. Penjualan yang meningkat tentunya adalah hal yang diinginkan oleh semua pelaku usaha.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa menggunakan sosial media harus dengan hati-hati karena pesatnya informasi yang tersebar dapat membuat semua hal cepat diketahui oleh masyarakat luas. Jika sekalinya reputasi suatu usaha dicap negatif, maka akan berdampak buruk bagi suatu usaha, dan akan susah untuk mengembalikan keadaan. Oleh dari itu, gunakan lah sosial media dengan sebaik-baiknya dengan selalu memperhatikan segala aspek.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di Sobat Buku dan Sobat Pajak, atau melalui media sosial kami di Instragram dan Facebook.

Sosial media merupakan salah satu platform bagi masyarakat, baik dalam mengetahui informasi, berbagi informasi, dan membagikan kesehariannya. Bahkan pengguna sosial media tidak hanya di kalangan anak muda saja. Pada era ini,  sosial media juga digandrungi oleh anak yang masih dibawah umur hingga dewasa dan lansia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini pun memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Namun, apakah sosial media memiliki pengaruh terhadap suatu usaha?

Pengaruh Sosial Media Terhadap Usaha

Di akhir bulan Desember ini, media sosial ramai dengan berita cuaca ekstrem yang akan datang. Pedagang jas hujan memanfaatkan momen ini untuk memanen keuntungan. Selama musim penghujan, para pedagang ini bisa meraup untung hingga ratusan ribu dalam sehari.
Dikutip dari situ CNN Indonesia, Juan (32) yang merupakan pedagang jas hujan sekaligus tukang parkir minimarket di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mendapatkan keuntungan dari hujan. Ia mengaku bisa mendapat untung hingga Rp200 ribu hingga Rp300 ribu sehari.
"(Jas hujan) tudung kan Rp15 ribu, kalau plastik langsungan Rp10 ribu, Saya ambil modalnya kadang goceng (Rp5.000), kadang Rp8.000. Keuntungannya Rp300 ribu ada lah, kan hujan nggak tiap hari juga," kata Juan, Rabu (28/12).
Keuntungan pada bulan Desember meningkat dari bulan-bulan sebelumnya, walau Juan mengaku tidak berdagang jas hujan setiap harinya sebab harus melihat cuaca juga.
Juan bisa menjual dari 15 hingga 30 jas hujan, tergantung waktu hujan berlangsung. Pembeli paling banyak saat hujan turun di jam pulang kantor. Tidak hanya pengendara sepeda motor, namun penumpang ojek online pun juga membeli jas jualannya.
Eko, pemilik warung kelontong di Depok, Jawa Barat juga kecipratan berkah di musim penghujan ini. Setidaknya, ada 5-10 pembeli jas hujan datang ke warungnya.
"Musim hujan ini ada (peningkatan) sih, terutama di awal-awal musim hujan. Sebulan-dua bulan lalu itu lumayan naiknya. Lebih dari 50 persen bahkan," kata Eko.
Menurutnya, kebanyakan pembeli jas hujan adalah orang-orang yang berteduh di warung. Tipe jas hujan yang dibeli kebanyakan yang sekali pakai, sebagian kecil lainnya memilih jas hujan yang lebih awet dan tahan lama.
Eko mengaku keuntungannya berkisar di Rp150 ribu - Rp200 ribu per hari. Keuntungannya meningkat drastis dibandingkan dengan sebelum musim hujan.
"Mungkin kalau sekarang bisa sampai Rp200 ribuan buat keuntungannya. Kalau dulu satu aja yang beli sudah untung. Ini hampir 100 persen bisa lebih peningkatannya," ungkap Eko.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Di akhir bulan Desember ini, media sosial ramai dengan berita cuaca ekstrem yang akan datang. Pedagang jas hujan memanfaatkan momen ini untuk memanen keuntungan. Selama musim penghujan, para pedagang ini bisa meraup untung hingga ratusan ribu dalam sehari.

Musim Hujan Datang, Pedagang Jas Hujan Raup Banyak Untung!

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2, bahwa pertimbangan yang mendasari pengenaan PPh Final yaitu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam memungut pajak, beban administrasi yang dapat diminimalisir baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerataan mengenai pengenaan pajak, serta memperhatikan mengenai perkembangan ekonomi dan moneter.
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian PPh Final</h2>
PPh Final merupakan pajak yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak atau pada saat perhitungan PPh dalam SPT Tahunan. Sehingga pajak yang dipotong, dipungut oleh pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, perhitungan pajaknya harus diselesaikan dan dilunasi dalam masa pajak yang sama ketika menerima penghasilan, maka tidak diperlukan untuk melakukan pelaporan lagi ketika akhir tahun pajak
<h2 style="text-align: justify;">Pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2</h2>
Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu (Wajib Pajak Badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat 2, sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat 2).
Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pajak dari PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pemberi penghasilan juga merupakan pemotong PPh&nbsp; Pasal 4 Ayat 2, maka atas penghasilan tersebut yang telah diterima akan dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2 oleh pihak pemotong tersebut.
Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi maka Wajib Pajak wajib menyetor sendiri atas PPh Pasal 4 Ayat 2 tersebut.
<h2 style="text-align: justify;">Objek PPh Pasal 4 Ayat 2</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bunga deposito dan tabungan lainnya.</li>
<li>Hadiah dari undian.</li>
<li>Transaksi berupa derivatif.</li>
<li>Penghasilan tertentu sesuai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.</li>
<li>Penjualan berupa saham atau pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura.</li>
<li>Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.</li>
<li>Bunga simpanan.</li>
<li>Bunga obligasi dan surat utang negara.</li>
<li>Transaksi dari pengalihan harta.</li>
<li>Tanah dan/atau bangunan.</li>
<li>Usaha real estate.</li>
<li>Usaha jasa konstruksi.</li>
<li>Penyewaan tanah dan bangunan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Tarif PPh PaSal 4 Ayat 2</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tarif sebesar 20% atas bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, SBI, dan diskon jasa giro.</li>
<li>Tarif sebesar 10% atas bunga simpanan yang dibayar koperasi kepada anggota jika &gt; Rp250.000 per bulan, jika &lt; Rp 250.000 maka tarif sebesar 0%.</li>
<li>Tarif sebesar 10% atas deviden.</li>
<li>Tarif sebesar 25% atas hadiah undian, berdasarkan dari jumlah bruto hadiah undian.</li>
<li>Tarif sebesar 2,5% atas transaksi derivatif, berdasarkan margin awal.</li>
<li>Tarif sebesar 0,5% atas penjualan saham pendiri.</li>
<li>Tarif sebesar 0,1% atas penjualan saham bukan pendiri.</li>
<li>Tarif sebesar 2-6% atas jasa konstruksi.</li>
<li>Tarif sebesar 1% dan 5% atas sewa atas tanah dan/atau bangunan (termasuk real estate). 1% digunakan untuk pengalihan Rumah Sederhana dan RUSUN Sederhana.)</li>
<li>Tarif sebesar 0,1% atas transaksi penjualan dan pengalihan saham oleh modal ventura.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Dikecualikan dari PPh Final</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bunga deposito/tabungan/SBI dengan jumlah deposito /tabungan/SBI tidak melebihi Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.</li>
<li>Bunga diskonto yang telah diterima ataupun diperoleh dari bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang bertempat di wilayah Indonesia.</li>
<li>Bunga deposito/tabungan/diskonto SBI yang telah diterima ataupun diperoleh dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sesuai dengan pernyataan pada Pasal 29 UU No. 11 Tahun 1992 mengenai Dana Pensiun.</li>
<li>Selanjutnya, yaitu berupa bunga tabungan yang terdapat pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, ataupun rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Pengecualian Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan</h2>
Kategori yang dapat diberikan pembebasan PPh yang bersifat final yang diberikan atas penerbitan Surat Keterangan Bebas:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah dari PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunannya &lt;Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.</li>
<li>Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan hibah tersebut tidak berhubungan dengan suatu usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.</li>
<li>Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi.</li>
<li>Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan</li>
</ol>
Nah, itu dia informasi seputar Pajak Penghsilaan 4 ayat 2 (PPh 4(2)), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2, bahwa pertimbangan yang mendasari pengenaan PPh Final yaitu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam memungut pajak, beban administrasi yang dapat diminimalisir baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerataan mengenai pengenaan pajak, serta memperhatikan mengenai perkembangan ekonomi dan moneter.

Sobat Belajar – PPh Pasal 4 Ayat 2

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengaku kesulitan mengatasi delapan koperasi bermasalah yang telah merugikan masyarakat senilai Rp26 triliun. Hal ini diakui karena menurutnya di Kemenkop UKM sendiri tidak ada mekanisme untuk menyelesaikan koperasi bermasalah.
"Kami menarik pelajaran cukup banyak dari banyaknya koperasi bermasalah yang diketahui yang cukup besar. Ada 8 koperasi bermasalah dengan total Rp26 triliun, yang harus diakui kami kesulitan untuk menyelesaikan, memitigasi koperasi bermasalah," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Kuningan, Senin (26/12).
Teten mengaku pihaknya mengambil banyak pelajaran dari kejadian koperasi bermasalah ini. Kemenkop UKM dan Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah mencatat saat ini delapan koperasi masih berusaha dalam proses pelaksanaan homologasi/perjanjian perdamaian pasca-penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia.
<h2 style="text-align: justify;">Tidak Ada Pengawasan</h2>
Teten menyampaikan, hal yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan koperasi bermasalah tersebut akibat tidak adanya mekanisme khusus, seperti halnya pada kasus di sektor keuangan, salah satunya perbankan.
Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, kementerian yang ia ampu tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi tersebut. Selama ini, pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh pihak internal sendiri. Namun, metode ini sulit dilakukan jika koperasi yang dijalankan sudah mulai besar. Saat koperasi membesar, hubungan antar anggota koperasinya tidak sekompak atau seideal yang diasumsikan. Maka sistem pengawasan tidak bisa dilakukan untuk menyelesaikan koperasi bermasalah. Untuk itu, Teten melihat aturan tersebut sudah tidak lagi relevan.
<h2 style="text-align: justify;">Solusi yang Bisa Diberikan</h2>
Teten menilai tidak ada solusi jangka pendek untuk menuntaskan masalah koperasi. Ia sudah coba membujuk koperasi-koperasi lain yang sehat untuk ikut menyelesaikan, tapi tidak ada yang mau. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga sudah mencari investor baru untuk masuk mendanai koperasi, namun tidak ada yang menyanggupi.
"Yang kita tawarkan jangka panjang dengan mendorong perbaikan, penguatan regulasi perkoperasian. Kami terus mendalami kelembagaan melalui perkoperasian, progresnya hari ini kami membentuk Pokja untuk membahas naskah dengan stakeholder dan sudah dilakukan koordinasi. Tahun depan revisi RUU perkoperasian kita bisa tuntaskan," tuturnya.
Kini pihaknya tengah melakukan inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem melalui penguatan regulasi RUU Perkoperasian. Progresnya hari ini, kata dia, kementeriannya telah membentuk kelompok kerja untuk membahas legal draft maupun naskah akademiknya. Teten juga mengaku sudah melakukan konsultasi publik dan berkoordinasi dengan para stakeholder yang relevan, termasuk dengan parlemen. Dia berharap revisi RUU Koperasi dapat segera tuntas tahun depan.
<h2 style="text-align: justify;">Koperasi Tidak Mudah Mengajukan Pailit</h2>
Sementara itu, Satgas Penanganan Koperasi bermasalah sudah melakukan koordinasi lintas Kementerian dan lembaga. Mahkamah Agung (MA) pun mendengar dan mengakomodasi masukan dari Satgas lewat Surat Edaran (SE) MA Nomor 1 Tahun 2022. Dalam SE itu, disebutkan permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya bisa dilakukan oleh Menteri yang membidangi koperasi.
"Jadi kalau nanti ada pengurus koperasi yang nakal yang merampok uang anggota, mereka tidak bisa lagi sewenang-wenang mengajukan PKPU atau pailit hanya dengan beberapa anggota dan mengorbankan anggota yang mayoritas. Ini saya kira merupakan sebuah terobosan yang besar," ucap Teten.
Sistem tersebut sama dengan mekanisme pada sektor perbankan, yakni PKPU atau kepailitan pada bank, hanya bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengaku kesulitan mengatasi delapan koperasi bermasalah yang telah merugikan masyarakat senilai Rp26 triliun. Hal ini diakui karena menurutnya di Kemenkop UKM sendiri tidak ada mekanisme untuk menyelesaikan koperasi bermasalah.

Pemerintah Kesulitan Mengatasi 8 Koperasi yang Merugikan Negara

"Tanpa riset pasar, usaha hanya seperti menabur garam ke laut.&rdquo; Menyajikan sesuatu yang sudah ada, akan membuat produk yang dihasilkan memiliki banyak saingan, sehingga mengurangi volume penjualan. Analisis riset pasar terhadap industri dapat mencegah salah sasaran, baik dalam strategi, implementasi, maupun eksekusi usaha.
Perencanaan usaha sebaiknya segera dibuat setelah ide usaha muncul. Salah satu bagian rencana usaha, yaitu melibatkan riset pasar secara menyeluruh. Hal ini menjadi penting untuk meyakinkan ide usaha dapat dilaksanakan dan mencapai hasil sesuai harapan.
Riset pasar secara singkat artinya mencari informasi pasar. Ini adalah sebuah prosedur, serta &nbsp;mencoba untuk mencari tahu jawaban atas suatu masalah secara sistematis dan dengan didukung oleh fakta. Secara lengkap, riset pasar didefinisikan sebagai kegiatan sistematis yang meliputi identifikasi tujuan, pengumpulan data, analisis dan menghasilkan informasi, serta menggunakan informasi tersebut untuk membantu mengambil keputusan.
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat Riset Pasar</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Mendapatkan Konsumen</h3>
</li>
</ol>
&nbsp;Hal pertama yang perlu diperhatikan sebelum memulai suatu usaha adalah mencari konsumen yang akan membeli produk/jasa yang akan ditawarkan. Mendapatkan konsumen dapat dilakukan dengan komunikasi kepada para pembeli sambil menanyakan produk/jasa apa yang paling mereka butuhkan.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> Menganalisis Pesaing</h3>
</li>
</ol>
Bukan hal yang mustahil, ketika akan membuka usaha biasanya sudah ada pihak lain yang menjualkan produk serupa. Merekalah yang akan menjadi pesaing usaha kita. Riset pasar dapat memberikan informasi mengenai perbedaan produk/jasa baru dengan yang sudah ada termasuk fitur, harga, layanan purna- jual, dan keunggulan lainnya.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3> Memanfaatkan Peluang</h3>
</li>
</ol>
Tahap selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada, setelah memahami daya saing dan kebutuhan pelanggan di pasaran. Produk yang Sobat tawarkan harus berbeda, artinya tidak banyak pihak yang memberikan penawaran produk sejenis di lokasi sasaran.
<h2 style="text-align: justify;">Tahapan Riset Pasar</h2>
 
<h3 style="text-align: justify;">1. Menetapkan Masalah dan Tujuan </h3>
Tahap ini merupakan langkah yang terpenting dari keseluruhan tahapan. Kunci dari proses ini adalah memahami pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan dalam sebuah riset pasar. Biasanya, selalu ada masalah penting yang perlu ditindaklanjuti dalam setiap ide usaha yang memerlukan informasi lebih untuk pengambil keputusan.
Contoh masalah riset pasar,
"Berapa harga produk/jasa yang akan diproduksi?" atau
"Fitur-fitur produk mana yang harus diprioritaskan?"
&nbsp;Dengan memahami masalah secara jelas, riset pasar menjadi lebih terfokus dan efektif. Periset perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Memperoleh sudut pandang mengenai tujuan yang ingin diperoleh dari riset pasar.</li>
<li>Mempertimbangkan latar belakang, dan jenis informasi yang relevan.</li>
<li>Memikirkan bagaimana suatu informasi akan memberi manfaat bagi pihak yang melakukan riset pasar.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">2. Menentukan Desain</h3>
Desain riset pasar nantinya akan menggambarkan perencanaan yang akan dilakukan dalam riset berdasarkan masalah riset yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, periset perlu merinci dengan detail prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab masalah riset pasar dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
 
<h3 style="text-align: justify;">3. Merancang Metode Pengumpulan Data</h3>
&nbsp;Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masalah riset, langkah selanjutnya adalah membuat kerangka pengumpulan data yang tepat dan sesuai desain riset.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mencari sumber data yang akurat mengenai siapa saja yang akan dijadikan respondennya, serta bagaimana cara memilih sampel dan berapa jumlah sampelnya.</li>
<li>Menetapkan pendekatan yang dipakai bisa berupa berupa observasi, riset etnografi, riset kelompok, atau melalui data perilaku pelanggan.</li>
<li>Menentukan instrumen riset-apakah berupa kuesioner, pengukuran kualitatif melalui wawancara, atau memanfaatkan teknologi yang bisa memberikan data tertentu.</li>
</ul>
Jenis data yang digunakan dalam riset pasar terdiri dari dua macam, yang diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder. Data primer yakni data yang dikumpulkan langsung oleh periset untuk menjawab masalah riset. Cara mengumpulkan data primer bisa dengan wawancara, diskusi fokus grup, teknik proyeksi, survei, observasi, atau eksperimen.
Sedangkan, data sekunder dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri. Hal ini berarti periset mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut kepada pihak lain yang telah mengumpulkannnya sebelumnya. Misalnya data yang diambil dari buku, internet, perpustakaan, majalah, dan sumber lain yang dianggap relevan.
Nah, itu dia informasi seputar riset pasar yang wajib diketahui oleh pebisnis, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di <a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>

Tanpa riset pasar, usaha hanya seperti menabur garam ke laut.Menyajikan sesuatu yang sudah ada, akan membuat produk yang dihasilkan memiliki banyak saingan, sehingga mengurangi volume penjualan. Analisis riset pasar terhadap industri dapat mencegah salah sasaran, baik dalam strategi, implementasi, maupun eksekusi usaha.

Pebisnis Wajib Tahu, Ini Dia Tahapan dalam Melakukan Riset Pasar

Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengkonfirmasi, tidak ada Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM pada tahun 2023 nanti. Teten mengatakan kondisi UMKM saat ini sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, UMKM tidak lagi membutuhkan hibah BPUM.
"Per hari ini, pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, sudah survive, program hibah BPUM tidak diperlukan lagi," kata Teten di gedung Kemenkop dan UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/12).
Namun demikian, Teten menambahkan, pemerintah akan tetap bersiaga sambil melihat perkembangan yang ada ke depan. Ia tidak memungkiri jika kondisi ekonomi tidak terlalu baik, maka pemerintah bisa saja melakukan penyesuaian.
"Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment program BPUM," ungkapnya.
Di tengah potensi guncangan ekonomi pada 2023, Teten menyebut, hal itu bisa menjadi peluang bagi UMKM untuk mengisi permintaan dalam negeri. Terlebih, UMKM dinilai lebih tahan banting dan mampu beradaptasi dengan baik bahkan ketika pandemi Covid-19 melanda.
&ldquo;Ini yang kita akan terus perkuat bagaimana mendorong kemudahan UMKM mendapatkan akses pembiayaan, baik lewat KUR maupun dana bergulir untuk koperasi, termasuk juga kita membantu mereka menyiapkan produk-produknya supaya lebih berkualitas, lebih kompetitif,&rdquo; kata Teten, dikutip dari Antara.
Besar BLT yang Dibagikan Selama 2022
Sebagai informasi, pemerintah tahun ini memberikan bantuan untuk UMKM yang dinamakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp1,2 juta. Bantuan ini merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan daya saing serta membantu usaha mikro agar bisa berkembang dengan dana bantuan yang telah diberikan. Dana tersebut disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing penerima melalui Bank Himbara seperti Bank BRI, Mandiri, hingga BNI.
Kemenkop UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,8 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp15,26 triliun pada 2021. Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>

Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengkonfirmasi, tidak ada Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM pada tahun 2023 nanti. Teten mengatakan kondisi UMKM saat ini sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, UMKM tidak lagi membutuhkan hibah BPUM.

Pemerintah Resmi Menghentikan BLT UMKM Mulai Tahun Depan

Para pelaku usaha sebaiknya mempunyai kesadaran sejak dini untuk membayar dan melaporkan pajak. Kenapa demikian? Sebab, dengan sadar pajak, pengusaha bisa merencanakan manajemen perpajakan atau penghasilannya, sehingga bisa menghemat keuangan perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Managing Partners &amp; Directors Pajak Online Consulting Group Abdul Koni dalam Seminar Strategi Tax Planning untuk Efisiensi Keuangan Perusahaan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jakarta Timur.
Koni menjelaskan, pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), uang pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Koni juga menuturkan, saat pelaku usaha telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, maka harus membayar pajak. Perencanaan pajak (tax planning) diperlukan pelaku usaha untuk menyusun aktivitas keuangan agar beban pajak menjadi minimal secara legal atau tidak melanggar hukum undang-undang perpajakan yang berlaku.
Di samping itu, Ketua IWAPI Jakarta Timur Isye Faizah mengungkapkan, para pengusaha wanita juga membantu pemerintah mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan cara membayar pajak. Guna menghadapi situasi pandemi memerlukan kegotongroyongan dan kebersamaan.
Pada akhirnya, uang pajak digunakan untuk bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi nasional. Jadi, pajak dihasilkan dari kita dan untuk kita. Menurut Isye, seminar tax planning ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha termasuk anggota IWAPI untuk semakin semangat dalam membayar pajak dan bisa mengatur keuangan perusahaan lebih efisien lagi.
Sebab, upaya menghindari pajak, penggelapan pajak, dan tidak membayar pajak hanya akan membuat pengusaha mengalami banyak kerugian. Bahkan, pengusaha bisa masuk kurungan penjara karena telah melanggar hukum.
Nah, itu dia informasi terkait pentingnya kesadaran pajak bagi para pelaku usaha, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Para pelaku usaha sebaiknya mempunyai kesadaran sejak dini untuk membayar dan melaporkan pajak. Kenapa demikian? Sebab, dengan sadar pajak, pengusaha bisa merencanakan manajemen perpajakan atau penghasilannya, sehingga bisa menghemat keuangan perusahaan.

Tahukah Kamu? Sadar Pajak Bikin Keuangan Perusahaan Jadi Efisien!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis daftar fasilitas perusahaan yang diterima pegawai atau natura yang tidak dipungut pajak alias dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh).
Aturan baru Jokowi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang sudah diteken olehnya pada hari Selasa, 20 Desember 2022 lalu.
"Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud," tulis Pasal 24 aturan tersebut, dikutip Jumat (23/12/2022).
Peraturan tersebut berarti membebaskan fasilitas kantor dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Berikut rincian lima fasilitas natura yang dikecualikan pemerintah dalam pengenaan PPh itu.
1. Pertama, makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. Dalam pasal 25 dirinci makanan dan minuman yang dikecualikan dari pajak, meliputi:
<ul style="text-align: justify;">
<li>makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja;</li>
<li>kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pegawai bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau</li>
<li>bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu.</li>
</ul>
2. Kedua, natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu atau yang perlu dikembangkan, terpencil yang meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja yang secara ekonomis mempunyai potensi layak dikembangkan atau tertinggal untuk pegawai dan keluarganya berupa;
<ul style="text-align: justify;">
<li>tempat tinggal, termasuk perumahan;</li>
<li>pelayanan kesehatan;</li>
<li>pendidikan;</li>
<li>peribadatan;</li>
<li>pengangkutan; dan/atau</li>
<li>olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif, sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak (DJP).</li>
</ul>
Dalam bagian kedua ini, pemerintah menetapkan pembebasan natura dari PPh hanya berlaku di wilayah tertentu atau yang terpencil. Artinya di wilayah lain pemberian rumah hingga mobil masih bisa dikenakan PPh.
3. Ketiga, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan seperti persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi;
<ul style="text-align: justify;">
<li>pakaian seragam;</li>
<li>peralatan untuk keselamatan kerja;</li>
<li>sarana antar jemput pegawai;</li>
<li>penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau</li>
<li>natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.</li>
</ul>
4. Keempat, natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN/APBD. Sama seperti aturan sebelumnya, semua yang berasal dari dana negara tidak dikenakan pajak.
5. Kelima, natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Namun, pemerintah tidak memberikan kepastian dalam PP ini mengenai berapa nilai batasan yang bakal dikenakan atau dikecualikan dari objek PPh.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis daftar fasilitas perusahaan yang diterima pegawai atau natura yang tidak dipungut pajak alias dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh).

Jokowi Bebaskan 5 Fasilitas Kantor dari Pajak Penghasilan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal akan menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun depan, seiring dengan semakin landainya penyebaran kasus covid-19.
"Kemarin kasus harian kita di 1200, dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB dan PPKM kita," ungkap Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Ballroom Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Jokowi mengatakan hingga data terakhir, tren penurunan kasus harian COVID-19 terus terjadi. Jokowi mencontohkan bahwa hingga Selasa (20/12), kasus COVID-19 secara harian sebesar 1.200 kasus. Jumlah itu menunjukkan penurunan drastis dibanding puncak kasus saat varian COVID-19 Omicron yang mencapai 64 ribu kasus.
Tambahan kasus di Indonesia dalam sepekan terakhir (14-20 Desember) mencapai 9.571, turun drastis dibandingkan pekan sebelumnya yang masih mencapai 26.496. Jokowi menuturkan perjuangan Indonesia dalam menghadapi covid-19 luar biasa. Terutama ketika munculnya varian Delta pada pertengahan 2021.
<h2 style="text-align: justify;">Respon Pengusaha</h2>
Kabar ini tentu membuat pelaku usaha di dalam negeri gembira karena bakal membangkitkan ekonomi kembali.
"Kalau diumumkan tidak ada PPKM lagi, berarti konfirmasi dari pemerintah terhadap situasi normal dan ini akan direspons dengan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi lagi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani dikutip Kamis (22/12/2022).
"Kalau nanti diumumkan menjadi endemi, tentu akan sangat baik untuk ekonomi kita. Kemarin sempat turun sampai minus 5 persen lebih karena kegiatan masyarakat dihentikan karena PPKM," tambahnya.
<h2 style="text-align: justify;">Indonesia Sudah pada Fase Endemi</h2>
Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali Airlangga Hartarto menyebut Indonesia telah memasuki fase endemi Covid-19. Airlangga menyebut Indonesia tak lagi menyandang status pandemi Covid-19 karena kasus terus melandai. Menurutnya, Indonesia telah berhasil menurunkan kasus Covid-19 setahun terakhir.
Airlangga menyebut kajian terkait nasib PPKM akan selesai dalam waktu cepat. Ia menyebut pemerintah sedang merampungkan sero survey atau survei mengenai kadar antibodi masyarakat. Airlangga juga menyatakan jumlah kasus di Indonesia terus menurun. Bahkan, jumlah kasus tak mencapai 2.000 kasus per hari dalam beberapa waktu terakhir.
"Sudah hampir satu tahun Indonesia landai, artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1 dan itu sudah 12 bulan artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk, pandeminya sudah berubah menjadi endemi," ujar Airlangga.
<h2 style="text-align: justify;">Antisipasi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru)</h2>
Namun dalam rangka antisipasi untuk menahan laju kenaikan COVID-19 terutama menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 9 Januari 2023. Aturan PPKM terbaru tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022 untuk Perpanjangan PPKM Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2022 untuk Perpanjangan PPKM Wilayah Luar Jawa Bali.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal akan menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun depan, seiring dengan semakin landainya penyebaran kasus covid-19.

Jokowi Beri Sinyal PPKM akan Berakhir Akhir Tahun 2022

Jenis Pajak Penghasilan sangat beragam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23. Tahu kah Sobat mengenai apa itu Pajak Penghasilan Pasal 23? Yuk simak artikel berikut.
<h2 style="text-align: justify;">Definisi PPh Pasal 23</h2>
PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan atas modal, hadiah atau penghargaan, penyerahan jasa, serta penghasilan lain selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.
<h2 style="text-align: justify;">Pemotong PPh Pasal 23</h2>
Yang dapat dikategorikan sebagai pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Badan Pemerintahan meliputi Kementerian, Pemerintah Daerah, dan sebagainya.</li>
<li>Subjek Pajak Badan Dalam Negeri meliputi Perseroan Terbatas (PT), CV, dan sebagainya.</li>
<li>Penyelenggara kegiatan, seperti seminar, lomba, dan sejenisnya.</li>
<li>Badan Usaha Tetap (BUT).</li>
<li>Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.</li>
<li>Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu seperti Dokter, Arsitek, Notaris, Pengacara, Penilai, Aktuaris, Konsultan, dan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pembukuan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Penerima Penghasilan yang Dipotong atas PPh Pasal 23</h2>
Selain daftar pemotong yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tentu terdapat penerima atas pemotongan PPh Pasal 23 yang meliputi sebagai berikut :
<ol style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WPBDN).</li>
<li>Badan Usaha Tetap (BUT)</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Objek dan Tarif PPh Pasal 23</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto dengan objek pajak meliputi deviden, royalti, bunga, diskonto, imbalan sehubungan atas jaminan pengembalian utang, hadiah termasuk penghargaan dan bonus selain yang dipotong oleh PPh Pasal 21.</li>
<li>Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dengan objek pajak meliputi sewa selain dari penggunaan tanah dan bangunan.</li>
<li>Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dengan objek pajak meliputi jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.</li>
<li>Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dengan objek pajak meliputi jasa lain sesuai dengan PMK/No. 141/PMK.03/2015.</li>
</ol>
Apakah yang dimaksud dengan jumlah bruto? Jumlah bruto merupakan seluruh penghasilan yang telah dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau yang telah jatuh tempo. Pembayaran yang dilakukan oleh Badan Pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Badan Usaha Tetap.
Yang tidak termasuk dalam kategori jumlah bruto, yaitu sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pembayaran atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaan, didasarkan atas kontrak yang terjadi dengan pengguna jasa.</li>
<li>Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan</li>
<li>Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa</li>
<li>Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan</li>
</ol>
Objek pajak yang dikecualikan dari PPh Pasal 23 yaitu :
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada instansi bank</li>
<li>Sewa yang dibayarkan atau terutang atas sewa guna usaha dengan hak opsi</li>
<li>Dividen atau bagian laba yang telah diterima atau diperoleh dari perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, BUMD, serta penyertaan modal pada badan usaha yang telah didirikan serta bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat</li>
<li>Dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan</li>
<li>Bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN, BUMD, kepemilikan saham pada badan yang telah memberikan dividen paling rendah sebesar 25% dari jumlah modal yang disetor</li>
<li>Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak inventasi kolektif</li>
<li>SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya</li>
<li>Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan</li>
<li>Penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB pot/put PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pot/put PPh</li>
<li>Penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme Uang Persediaan yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain atas:</li>
<li>sewa dan penghsilan lain sehubungan dengan penggunaan harta</li>
<li>penggunaan jasa</li>
<li>Pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan</li>
</ol>
PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Batas pembayaran atau penyetoran PPh 23 dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran PPh 23, Wajib Pajak juga harus melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bagaimana jika jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur? Maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Nah, itu informasi seputar Pajak Penghasilan 23 (PPh 23), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Jenis Pajak Penghasilan sangat beragam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23. Tahu kah Sobat mengenai apa itu Pajak Penghasilan Pasal 23? Yuk simak artikel berikut.

Artikel Sobat Pajak