Sistem jual beli telah banyak mengalami peningkatan. Dimulai dari dipergunakannya sistem barter atau tukar menukar barang sampai dikenalnya sistem mata uang. Tempat dilakukannya jual beli pun semakin luas. Jika dulu pembeli dan penjual harus bertatap muka, maka kini telah berevolusi sehingga tidak lagi wajib untuk saling bertemu. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, kini transaksi pun dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berada di lokasi yang jauh dan berbeda melalui sistem jual beli secara online. Berbicara tentang bisnis online, pada dasarnya, ada dua cara yang dapat Sobat lakukan untuk mendapatkan barang, yaitu dengan sistem reselling dan dengan sistem dropshipping.

Mengenal Sistem Reselling dan Dropshipper dalam Bisnis Online 

Pernah dengar peribahasa &ldquo;Sekali Mendayung, dua tiga pulau terlampaui&rdquo;? Hal inilah yang menggambarkan Bisnis Berkelanjutan. Jadi, selain membangun bisnis yang mendatangkan cuan atau keuntungan, Sobat juga bisa menjaga lingkungan. Menarik ya!&nbsp;
Dalam mengimplementasikan bisnis ini harus melalui tiga pilar utama, yaitu profit, people, dan planet yang maksudnya bisnis tersebut harus bisa memberikan keuntungan finansial yang seimbang dengan berkelanjutan sosial dan lingkungan. Mau tahu beberapa tips untuk menerapkan prinsip berkelanjutan dalam bisnis Sobat? Yuk simak!&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Lakukan Riset Pasar&nbsp;</h3>
Dalam memulai bisnis, melakukan riset pasar sudah menjadi hal biasa. Akan tetapi, selain faktor pasar, dalam bisnis berkelanjutan, Sobat juga perlu mempertimbangkan faktor lingkungan. Sobat bisa memulai dengan memilih produk &ndash; produk yang ramah lingkungan, dimana produk tersebut tidak akan merusak lingkungan dan dapat membantu menjaga kondisi ekosistem yang ada di bumi. Sobat bisa menggunakan bahan &ndash; bahan yang tidak mengandung bahan kimia atau juga memanfaatkan bahan yang dapat didaur ulang dan tidak akan mencemari tanah.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Manfaatkan Limbah&nbsp;</h3>
Pengelolaan limbah yang paling sering adalah dengan dibakar. Akan tetapi, Sobat bisa gunakan limbah sebagai sumber daya dalam rangka mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan upaya untuk menggunakan kembali limbah sebagai sumber daya. Selain berbahaya bagi kesehatan tubuh, Sobat juga membuang secara sia &ndash; sia bahan baku dengan membakar limbah. Sebagai contoh, Sobat bisa mengelola kembali plastik menjadi bahan pembuatan batako atau bahan kerajinan kreatif lainnya.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Kesejahteraan Karyawan&nbsp;</h3>
Pastikan setiap karyawan bekerja dengan lingkungan yang aman dan sehat karena jika karyawan sakit, maka semua kegiatan bisa terhambat dan membuat kerugian pada perusahaan. Perusahaan bisa memberikan sebuah jaminan kesehatan agar para pekerja terjamin kesehatannya. Selain itu, gaji yang layak dan jaminan kerja juga perlu Sobat perhatikan ya.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Komunitas Lokal&nbsp;</h3>
Bisnis yang dapat memberikan manfaat pada komunitas lokal akan mudah diterima oleh masyarakat. Jadi, bersinergilah dengan komunitas lokal. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap bisnis Sobat. Selain itu, dengan ikut andil dalam program sosial juga bisa memberikan dampak positif pada lingkungan.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Berinovasi untuk Menekan Dampak Lingkungan&nbsp;</h3>
Menyadari fakta bahwa bencana iklim akan menimbulkan tantangan besar, maka bisnis yang bisa menekan dampak lingkungan sangat diperlukan. Selain memberikan dampak positif pada lingkungan, inovasi bisnis berkelanjutan juga bisa meningkatkan citra bisnis terhadap konsumen. Dengan menerapkan bisnis berkelanjutan, maka bisnis Sobat bisa memberikan dampak positif pada lingkungan dan sosial serta meningkatkan keuntungan finansial.&nbsp;&nbsp;
Pelanggan saat ini cenderung memilih produk atau jasa yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial karena kesadaran akan keberlanjutan lingkungan dan sosial semakin tinggi. Selain itu, dengan bisnis berkelanjutan juga bisa meningkatkan loyalitas pelanggan.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Nah Sobat, menerapkan prinsip berkelanjutan dalam bisnis tidaklah sulit ya. Dengan komitmen dan kesadaran untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan Sobat sudah bisa menjalankan sustainable business.&nbsp;
Hal ini didukung juga pada jaman modern ini, bisnis berkelanjutan saat ini mendapatkan perhatian lebih besar dari konsumen dan investor. Maka itu, menerapkan prinsip berkelanjutan dalam bisnis saat ini sudah bukan menjadi pilihan, tapi saat ini sudah menjadi keharusan untuk mendapatkan keberlanjutan bisnis yang sukses.&nbsp;&nbsp;
Jadi Sobat, jangan ragu ya untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam bisnismu!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Pernah dengar peribahasa “Sekali Mendayung, dua tiga pulau terlampaui”? Hal inilah yang menggambarkan Bisnis Berkelanjutan. Jadi, selain membangun bisnis yang mendatangkan cuan atau keuntungan, Sobat juga bisa menjaga lingkungan. Menarik ya! 

Dalam mengimplementasikan bisnis ini harus melalui tiga pilar utama, yaitu profit, people, dan planet yang maksudnya bisnis tersebut harus bisa memberikan keuntungan finansial yang seimbang dengan berkelanjutan sosial dan lingkungan.

5 Tips Bisnis Berkelanjutan  

Iklan merupakan upaya perusahaan untuk mempromosikan, mengingatkan, serta membujuk konsumen agar memiliki minat untuk membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Proses pengiklanan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti koran, televisi, radio, majalah, surat langsung, luar ruang dan internet.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Iklan seperti apa yang dapat merangsang keinginan membeli konsumen?</h2>
Berikut adalah beberapa kriteria iklan yang mampu menguatkan atau merangsang keinginan membeli konsumen, seperti:
<h4 style="text-align: justify;">1. Attention (Iklan harus memiliki daya tarik tersendiri)</h4>
Iklan yang berhasil adalah sebuah iklan yang dapat memenangkan perhatian, memecahkan perhatian dengan penempatan pada posisi yang tepat.
<h4 style="text-align: justify;">2. Interest (Iklan mengandung perhatian dan minat)</h4>
Rasa tertarik dapat dihasilkan dengan mengatur pewarnaan, gambar, atau salinan iklan yang menarik, serta dalam hal penampilan dan penyusunan kalimat.
<h4 style="text-align: justify;">3. Desire (Iklan harus memunculkan keinginan untuk memiliki)</h4>
Konsumen harus didorong untuk menginginkan produk /jasa yang diiklankan.
<h4 style="text-align: justify;">4. Conviction (Iklan harus menimbulkan keyakinan terhadap produk)&nbsp;</h4>
Konsumen memerlukan data-data dan fakta-fakta yang meyakinkan, bukti-bukti dari penampilan, kesaksian dan fakta lainnya yang berkaitan dengan produk atau jasa&nbsp; yang diiklankan.
<h4 style="text-align: justify;">5. Action (Mengarah tindakan untuk membeli)</h4>
Iklan biasanya membutuhkan pendekatan dan perangkat tertentu untuk membuat pembaca melakukan pembelian.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Iklan Online</h2>
Iklan online dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut:
<h4 style="text-align: justify;">1. Iklan Text</h4>
Jenis iklan ini adalah iklan yang ditampilkan berupa teks saja, contohnya iklan tautan (link). Jenis iklan ini lebih difokuskan pada penulisan alamat link iklan dan keterangan singkat dari iklan tersebut.&nbsp;
<h4 style="text-align: justify;">2. Iklan Kontekstual&nbsp;</h4>
Program iklan jenis ini bertopang terhadap teknologi yang dapat mencari pelanggan berdasarkan kata kunci (keyword) yang mereka ketikan di kotak pencarian. Iklan kontekstual (Contextual Advertising) mempunyai sistem membaca teks yang diinput dari kata kunci (keyword) seseorang yang masuk ke situs web lalu akan menyajikan pesan-pesan iklan yang relevan dengan yang dibaca oleh pengunjung.
<h4 style="text-align: justify;">3. Iklan Display</h4>
Merupakan iklan yang ditampilkan dengan kombinasi antara teks, gambar, dan animasi, tetapi tidak interaktif dan setiap tampilan iklan memiliki ukuran yang telah diatur. Terdapat beberapa jenis tampilan iklan, yaitu sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pop-up dan pop-under, iklan pop-up akan muncul di depan jendela aktif. Untuk sebagian orang, iklan ini dianggap sangat mengganggu, maka dari itu, pada browser terdapat pilihan untuk memblok iklan banner jenis ini.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Floating advert, iklan ini terdapat pada lapisan atas konten, akan tetapi tidak pada jendela terpisah. Umumnya, pengguna dapat menutup iklan ini.&nbsp;</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Memasarkan Iklan secara Online</h2>
Pemasaran digital adalah semua upaya yang dilakukan dalam bidang pemasaran menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet dan beragam strategi serta media digital, yang tujuannya agar dapat berkomunikasi dengan calon konsumen. Beragam akses digital pemasaran (marketing) yang dapat Sobat coba, yaitu Website, Media Sosial, Interactive Audio Video (YouTube, Video), Display Ads, dalan lain sebagainya.
Iklan online dapat memanfaatkan bermacam-macam platform seperti:
1. Media sosial (Social Media), dengan memanfaatkan media sosial sebagai media memasang iklan. Mengingat banyaknya pengguna media sosial di seluruh dunia merupakan suatu keuntungan yang dapat dimanfaatkan. Sobat bisa melakukan pengembangan pasar secara tepat dan cepat melalui media sosial. Berikut ini adalah contoh media sosial yang sangat disarankan untuk melakukan pengiklanan:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Facebook</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Instagram</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">TikTok</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Youtube</li>
</ul>
2. Mesin pencarian (search engine),&nbsp; merupakan iklan yang disediakan oleh mesin pencarian yang digunakan sebagai media pemasaran. Contohnya Google yang menggunakan Google Ads.
3. Forum dan website, merupakan iklan yang menggunakan forum dan website sebagai media pemasaran. Sobat dapat memilih ingin menggunakan forum atau website yang sesuai dengan produk ataupun jasa yang Sobat tawarkan.
&nbsp;
Dari sekian banyaknya platform yang dapat digunakan untuk iklan online, kira-kira Sobat sudah pakai yang mana nih?
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.
&nbsp;

Iklan merupakan upaya perusahaan untuk mempromosikan, mengingatkan, serta membujuk konsumen agar memiliki minat untuk membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Proses pengiklanan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti koran, televisi, radio, majalah, surat langsung, luar ruang dan internet.

Maksimalkan Penjualan Sobat dengan Iklan Online

Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data secara objektif dan professional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak, apakah telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Pemeriksaan sesuai dengan pasal 1 ayat (25) ini kemudian disebut dengan pemeriksaan kepatuhan. Sedangkan, yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Sobat Belajar : Mengenal Pemeriksaan dalam Pajak 

Di era pandemi ini, makin banyak orang yang mulai berinvestasi. Berdasarkan data KSEI pada tahun 2021, total investor pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 89.58%. Dimana salah satu instrumen investasi yang dipilih masyarakat adalah saham. Dengan berinvestasi saham, pemilik saham dapat memiliki 2 tipe keuntungan yang salah satunya adalah dividen. Dividen adalah hasil laba yang dibagikan perusahaan untuk para pemegang saham perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Jumah dividen yang dibagikan harus disetujui di rapat umum pemegang saham. Setiap tahunnya dividen dibagikan 1 kali dan paling banyak 2 kali, dengan catatan perusahaan pada tahun tersebut memiliki keuntungan. Namun, ada juga perusahaan yang memiliki keuntungan, tetapi tidak memberikan dividen ke pemegang sahamnya, melainkan keuntungan nya ini diinvestasikan kembali ke modal usaha perusahaan tersebut. Hal ini disebut sebagai laba ditahan. &nbsp;
Atas dividen yang didapatkan oleh para pemegang saham juga akan dikenakan pajak nya lho Sobat, tetapi tidak seluruh dividen dapat diakui sebagai objek pajak.&nbsp;Dengan terbitnya UU Cipta Kerja, peraturan mengenai pengenaan pajak atas dividen berubah. Didalam undang-undang ini, menjelaskan bahwa tidak semua dividen dikenakan pajak. Menurut pasal 4 ayat 3 huruh F, dividen yang tidak dikenakan pajak adalah dividen yang diterima koperasi. Sedangkan, karena undang- undang yang baru, untuk Wajib Pajak Badan berbentuk PT, BUMN, atau BUMD dengan kepemilikan saham berapapun jumlahnya juga tidak dikenakan pajak. Kemudian, jika uang investasi berasal dari dana pensiun itu juga tidak termasuk dalam objek pajak, sehingga tidak dikenakan pajak. Dan, jika dividen berasal dari perusahaan luar negeri yang diterima, baik oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dikenakan pajak jika hasil dividennya diinvestasikan minimal 30% di Indonesia dengan jangka waktu tertentu. &nbsp;
Dan, menurut PMK 18/2021, dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak akan dikenakan pajak apabila atas dividen yang diterima diinvestasikan kedalam 12 opsi instrumen yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, hasil dividen yang diterima juga memiliki jangka waktu untuk direalisasikan menjadi investasi setelah dividen diterima. Sesuai Pasal 36 PMK 18/2021, jangka waktu realisasi investasi dilakukan adalah paling lambat akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak Badan setelah tahun pajak berakhir, tahun pajak diterima atau diperolehnya dividen atau penghasilan lain.&nbsp;
Ada 2 kategori dividen yang dapat dikenakan pajak atau yang termasuk objek pajak, yaitu:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Penerimaan dividen dari saham dalam negeri. Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenai PPh Final 4(2) 10%, kecuali dividen yang diterima diinvestasikan didalam negeri dalam waktu 3 bulan setelah tahun pajak dividen diterima. Dividen yang diinvestasikan tidak bisa dipindahkan atau harus tetap berbentuk investasi selama 3 tahun pajak dihitung sejak tahun pajak dividen diterima. Hal ini juga berlaku untuk dividen yang berasal dari luar negeri. Contoh instrumen investasi saham, emas batangan 99.99%. Jadi, jika Sobat&nbsp;menerima dividen, Sobat bisa membeli sahamnya kembali agar hasil dividen yang Sobat terima tidak dikenakan pajak. &nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pajak atas dividen lainnya, dividen ini akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dan yang terakhir adalah PPh pasal 26, yaitu pengenaan pajak dividen yang diterima Wajib Pajak luar negeri. Pajak dividennya akan dikenakan sebesar 20%.&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
Berikut adalah contoh-contoh kasus agar Sobat lebih mudah pahami dan mengerti terkait pengenaan pajak dividen: &nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh Pertama: &nbsp;</h3>
Ada sebuah koperasi A yang menerima dividen sebesar Rp100.000.000, maka dividen itu tidak dikenakan pajak karena yang menerima adalah badan yang berbentuk koperasi. &nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh Kedua:&nbsp;</h3>
Jika A menerima dividen sebesar Rp100.000.000 dan ingin mencairkan hasil dividen tersebut, maka A harus membayar pajak sesuai PPh Final 4(2) atas dividen sebesar 10% yaitu Rp10.000.000. Jika tidak ingin dikenai pajak, maka A harus berinvestasi lagi menggunakan hasil dividen tersebut.&nbsp;
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar dividen, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Berdasarkan penjelasan diatas, masih bingung nggak nih terkait pengenaan pajak dividen?&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp;

Di era pandemi ini, makin banyak orang yang mulai berinvestasi. Berdasarkan data KSEI pada tahun 2021, total investor pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 89.58%. Dimana salah satu instrumen investasi yang dipilih masyarakat adalah saham. Dengan berinvestasi saham, pemilik saham dapat memiliki 2 tipe keuntungan yang salah satunya adalah dividen. Dividen adalah hasil laba yang dibagikan perusahaan untuk para pemegang saham perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Jumah dividen yang dibagikan harus disetujui di rapat umum pemegang saham. Setiap tahunnya dividen dibagikan 1 kali dan paling banyak 2 kali, dengan catatan perusahaan pada tahun tersebut memiliki keuntungan. Namun, ada juga perusahaan yang memiliki keuntungan, tetapi tidak memberikan dividen ke pemegang sahamnya, melainkan keuntungan nya ini diinvestasikan kembali ke modal usaha perusahaan tersebut. Hal ini disebut sebagai laba ditahan.

Sobat Belajar : Mengenal Pajak atas Dividen 

Laba menurut Charles Thomas Horngren yang merupakan salah satu ahli dalam bidang akuntansi adalah penghasilan perusahaan atau organisasi yang lebih dari total jumlah pendapatan dengan total perbandingan beban atau biasanya disebut keuntungan bersih. Laba sangat dipengaruhi dengan pendapatan, beban, biaya, untung rugi, dan penghasilan. Laba ini sangatlah penting untuk perkembangan perusahaan, karena biasanya investor baru ketika ingin menginvestasikan uangnya akan melihat laporan keuangan perusahaan. Investor akan tertarik dengan perusahaan yang memiliki laba atau keuntungan yang besar. Karena dengan memiliki laba perusahaan, investor meyakini bahwa perusahaan tersebut dapat terus beroperasi dan bisa berkembang. Perusahaan dengan adanya laba dapat membagikan keuntungannya ke pemegang saham melalui dividen atau dapat menahan keuntungannya untuk keperluan perusahan. Bagi para investor, terdapat 2 jenis laba yang perlu diketahui sebelum melakukan investasi, yaitu laba ditahan dan laba berjalan. Untuk ketahui perbedaannya, yuk simak artikel berikut Sobat!&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Laba Ditahan&nbsp;</h3>
Laba ditahan (Retained Earnings) adalah laba yang telah didapat perusahaan pada suatu periode, yang biasanya adalah periode tahunan. Namun, laba ini tidak dibagikan ke investor, tetapi dikembalikan ke kas perusahaan untuk keperluan perusahaan. Perusahaan menahan laba biasanya karena beberapa alasan, seperti:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Karena adanya perubahan yang besar di struktur organisasi perusahaan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Adanya kesalahan pencatatan keuangan pada periode sebelumnya&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Adanya perubahan pada cara perhitungan. &nbsp;</li>
</ul>
Laba yang ditahan tidak selalu berarti buruk, dengan adanya laba ditahan membuat sentimen yang baik bagi para investor karena dengan adanya laba ditahan berarti perusahaan dapat menghasilkan laba yang tidak hanya dibagikan ke investor atau pemegang saham saja, tetapi perusahaan dapat menghasilkan laba yang disimpan untuk keperluan masa depan. Berikut merupakan beberapa manfaat dengan adanya laba ditahan: &nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Bisa menjadi modal&nbsp;atau sumber dana tambahan perusahaan agar bisa&nbsp;melakukan ekspansi seperti membuka cabang baru&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">Laba ditahan juga dapat digunakan perusahaan untuk&nbsp;membayar hutang-hutang karena adanya dana tambahan sehingga aliran dana utama tidak terganggu. &nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="6" data-aria-level="1">Laba ditahan juga dapat digunakan sebagai dana cadangan atau dana operasional perusahaan. &nbsp;</li>
</ul>
Berikut adalah rumus untuk menghitung jumlah laba yang ditahan:&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-style: solid;" border="1%">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 97.9647%; text-align: center;">Laba ditahan = Laba Bersih &ndash; Dividen&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Laba Berjalan&nbsp;</h3>
Laba berjalan (Net Income) adalah laba bersih perusahaan yang telah dipotong beban pajak perusahaan tersebut. Laba dapat dicapai ketika perusahaan memiliki selisih yang positif terhadap pendapatan dikurangi beban. Laba berjalan dapat dihitung dalam periode tertentu seperti per bulan, kuartal, atau tahun. Laba berjalan ini sering dilihat oleh investor sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahan karena laba berjalan ini dapat menunjukan apakah perusahaan ini menguntungkan (profitable) atau tidak, melalui perhitungan seperti Return on Investment (ROI). Dengan laba berjalan positif menandakan bahwa kondisi finansial perusahaan itu bagus dan sehat, sedangkan apabila laba berjalan menunjukkan nilai yang negatif, maka menunjukan perusahaan tersebut sedang bermasalah dan&nbsp;sedang&nbsp;mengalami kerugian.&nbsp;
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar perbedaan dari laba ditahan dan laba berjalan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>&nbsp;&nbsp;

Laba menurut Charles Thomas Horngren yang merupakan salah satu ahli dalam bidang akuntansi adalah penghasilan perusahaan atau organisasi yang lebih dari total jumlah pendapatan dengan total perbandingan beban atau biasanya disebut keuntungan bersih. Laba sangat dipengaruhi dengan pendapatan, beban, biaya, untung rugi, dan penghasilan. Laba ini sangatlah penting untuk perkembangan perusahaan, karena biasanya investor baru ketika ingin menginvestasikan uangnya akan melihat laporan keuangan perusahaan. Investor akan tertarik dengan perusahaan yang memiliki laba atau keuntungan yang besar. Karena dengan memiliki laba perusahaan, investor meyakini bahwa perusahaan tersebut dapat terus beroperasi dan bisa berkembang. Perusahaan dengan adanya laba dapat membagikan keuntungannya ke pemegang saham melalui dividen atau dapat menahan keuntungannya untuk keperluan perusahan. Bagi para investor, terdapat 2 jenis laba yang perlu diketahui sebelum melakukan investasi, yaitu laba ditahan dan laba berjalan.

Sobat Belajar : Mengenal Perbedaan Laba Ditahan dan Laba Berjalan 

<h2 style="text-align: justify;">Apa itu Jasa Konstruksi?&nbsp;</h2>
Di era modern saat ini, bidang jasa konstruksi memegang peranan penting dalam mewujudkan sarana dan prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi didefinisikan sebagai layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Artinya jasa konstruksi dimulai dari tahap awal yaitu konsultasi hingga dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan.&nbsp;
Perlu diketahui dalam Jasa konstruksi terdapat Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Pengguna Jasa konstruksi ini ialah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, sedangkan Penyedia Jasa ialah pemberi layanan jasa konstruksi. Adapun sebagai Pengguna Jasa ataupun Penyedia Jasa, akan selalu berkaitan dengan pajak penghasilan atas jasa konstruksi.&nbsp;
Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi sendiri terbagi atas dua pasal untuk pengenaan pajaknya, yaitu PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2. Dalam PPh Pasal 23, pajak akan dikenakan pada Wajib Pajak dalam negeri yang terdaftar sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi. Sedangkan dalam PPh Pasal 4 ayat 2, pajak akan dikenakan pada bidang usaha jasa konstruksinya.&nbsp;&nbsp;
Perbedaan pengenaan pajak jasa konstruksi pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 terletak pada Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Apabila pengusaha jasa konstruksi telah memiliki surat izin usaha di bidang konstruksi serta memperoleh kualifikasi tertentu, maka terhadap penyediaan jasa konstruksinya akan dikenakan Pajak Penghasilan Final 4(2) (PPh Final 4(2)), tetapi apabila tidak memiliki sertifikasi usaha di bidang konstruksi, maka pengenaan pajak yang digunakan adalah Pajak Penghasilan 23 (PPh Pasal 23) .&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tarif PPh atas Jasa Konstruksi&nbsp;&nbsp;</h2>
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">PPh Pasal 23&nbsp;</h3>
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015, tarif pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi yang dikenakan PPh 23 adalah sebesar 2% yang dihitung dari jumlah brutonya.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">PPh Pasal 4 ayat 2&nbsp;</h3>
&nbsp;Jika mengacu pada PP No 9 Tahun 2022, tarif jasa konstruksi yang dikenakan PPh Final 4(2) dibagi menjadi tujuh, yakni:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat komperensi kerja untuk usaha orang perseorangan;&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat selain sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompentensi kerja untuk usaha orang perseorangan;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">3,5% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompentensi kerja untuk usaha orang peseorangan; dan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">6% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompentensi kerja untuk usaha orang peseorangan.&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar Jasa Konstruksi, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Jangan sampai tertukar menentukan pengenaan pajak nya ya Sobat.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Di era modern saat ini, bidang jasa konstruksi memegang peranan penting dalam mewujudkan sarana dan prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi didefinisikan sebagai layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Artinya jasa konstruksi dimulai dari tahap awal yaitu konsultasi hingga dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan. 

Sobat Belajar : Mengenal Apa itu Jasa Konstruksi 

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Orang Pribadi terdapat beberapa macam formulir, tergantung dari statusnya. Statusnya dilihat dari apakah sebagai pekerja/karyawan atau sebagai pengusaha dan dengan jumlah penghasilan tertentu.
Dalam penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Penyampaian SPT dari Pajak Penghasilan ini dapat dilakukan melalui aplikasi DJP Online ataupun Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang mana mitra resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti Sobat Pajak.
Lalu apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan? Hal yang harus dipersiapkan adalah EFIN (Electronic Filing Identification Number) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lalu, menyiapkan formulir atas bukti potong yang akan digunakan dalam mengisi SPT.
Dalam mengisi SPT, tentu Wajib Pajak harus paham mengenai formulir-formulir dari SPT yang harus diisi. Mari simak artikel berikut untuk mengetahui jenis dari formulir SPT Tahunan Orang Pribadi.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi</h2>
Dalam penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan tiga jenis formulir yang digunakan untuk penyampaian SPT Tahunan, yaitu Formulir SPT 1770, Formulir SPT 1770 S, dan Formulir SPT 1770 SS.
Ketiga formulir yang telah disebutkan diatas diklasifikasikan berdasarkan dengan jumlah serta sumber dari penghasilan yang telah diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam satu tahun pajak. Mari kita bahas mengenai penjelasan dari masing-masing formulir SPT Tahunan.
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770</h3>
</li>
</ol>
Formulir SPT Tahunan 1770 ini diperuntukkan dalam formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status pekerjaan, yaitu sebagai pemilik dari suatu usaha tersebut atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Contohnya, yaitu pengacara, dokter, notaris, katering, konsultan, penulis dan sejenisnya.
Formulir SPT Tahunan 1770 ini juga dapat diperuntukkan bagi seseorang&nbsp; yang memiliki pekerjaan lebih dari satu perusahaan ataupun instansi dengan PPh Final, ataupun memiliki penghasilan,&nbsp; baik dari dalam negeri (royalti, penghasilan dari perbedaan mata uang, serta bunga) mauapun luar negeri. Dapat juga diperuntukkan bagi WPOP yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan. Bersumber dari pendapatan tetap ataupun pekerjaan paruh waktu, upah, ataupun honor.
Untuk WPOP yang tidak lagi memiliki penghasilan, maka dapat menggunakan Formulir SPT 1770 ini dengan menyertakan surat pernyataan di atas meterai dengan mengisi jumlah nominal &ldquo;0&rdquo; pada kolom penghasilan yang telah disediakan.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770 S</h3>
</li>
</ol>
Formulir SPT Tahunan 1770 S diperuntukkan untuk jenis SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan tahunan melebihi Rp60 juta. Serta, diperuntukkan bagi pegawai yang bekerja pada dua atau lebih perusahaan dalam waktu satu tahun.
Tetapi, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan pertahun dibawah dari Rp60 juta, namun memiliki pekerjaan di dua atau lebih perusahaan, maka tetap akan melapor pajak menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 S.
Formulir SPT Tahunan 1770 S terdiri dari dua lampiran yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan benar dan apa adanya. Meliputi, bukti potong, anggota keluarga, data penghasilan, dan lain sebagainya.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770 SS</h3>
</li>
</ol>
Terakhir yaitu Formulir SPT Tahunan 1770 SS diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan tidak lebih atau sama dengan Rp60 juta dalam satu tahun.
Formulir SPT Tahunan 1770 SS juga diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan ataupun instansi&nbsp; selama satu tahun. Penghasilan tambahan yang diperoleh dari bunga koperasi ataupun bunga bank juga merupakan penggunaan formulir 1770 SS.
Formulir SPT 1770 SS ini dapat juga dikatakan dengan memindahkan data dari formulir atau bukti potong 1712 A1 bagi pekerja swasta dan formulir 1712 A2 bagi pekerja sipil.
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar Formulir SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Jangan sampai salah menggunakan formulir SPT Tahunan ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Orang Pribadi terdapat beberapa macam formulir, tergantung dari statusnya. Statusnya dilihat dari apakah sebagai pekerja/karyawan atau sebagai pengusaha dan dengan jumlah penghasilan tertentu.

Sobat Belajar: Mengenal Macam Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi

Pernahkan Sobat mengikuti sebuah undian, baik melalui sosial media yang biasa disebut giveaway atau mengikuti undian suatu acara di televisi yang hasilnya diundi langsung. Jika Sobat pernah memenangkan suatu undian ataupun giveaway tersebut, hadiah atas undian yang diterima akan dikenakan pajak atas hadiah undian, jadi Sobat tidak akan mendapatkan hadiah tersebut 100% karena harus dipotong pajak terlebih dahulu. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas hadiah dan penghargaan, yang dimaksud hadiah dan penghargaan sebagai objek pajak penghasilan adalah:<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
<ol>
<li>Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.</li>
<li>Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.</li>
<li>Hadiah sehubungan dengan kegiatan adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.</li>
<li>Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.</li>
</ol>
&nbsp;
Pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan ini diatur dalam PP 132/2000. Dimana Pasal 2 mengatur bahwa besaran Pajak yang dikenakan&nbsp; atas hadiah undian adalah sebesar 25% dari jumlah bruto. Pengenaan Pajak atas hadiah undian ini bersifat final yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4(2). Jadi, jika Sobat memenangkan 2 hadiah atau lebih dalam 1 undian, tiap hadiah tersebut terkena pajak pemotongannya sendiri. Pemotongan pajak ini akan dilakukan oleh pihak penyelenggara undian atau giveaway. Pihak penyelenggara wajib menyetorkan pajak yang sudah dipotong ke bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan pada SPT sebelum tanggal 20 setelah masa pajak pemotongan selesai. Pihak penyelenggara perlu membuat 3 rangkap bukti pemotongan pajak yang kemudian diberikan kepada pemenang undian, kantor pelayanan pajak, dan pihak penyelenggara sendiri.<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
Contoh Kasus:<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
1. PT ABC baru saja mengumumkan pemenang undian dengan total hadiah sebesar Rp 10.000.000. Dimana hadiah ini dimenangkan oleh Sobat X. Maka perhitungan pajak yang harus disetorkan oleh PT ABC adalah:<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
10.000.000 X 25% = 2.500.000<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
Hadiah yang Sobat X terima:<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
10.000.000 &ndash; 2.500.000 = 7.500.00<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
2. Sobat A baru saja memenangkan undian Laptop dengan harga Rp 20.000.000 serta uang tunai sebesar Rp 5.000.000 dari hasil undian bank XYZ. Maka perhitungan pajak yang harus disetorkan oleh PT ABC adalah:<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
(20.000.000 X 25%) + (5.000.000 X 25%)<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
5.000.00 + 1.250.000 = 6.250.000<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
Hadiah yang sobat terima akan tetap laptop, tetapi uang yang diterima hanya sebesar Rp 3.750.000.<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
&nbsp;
Selain hadiah dari undian, hadiah yang berasal dari sehubungan kegiatan atau penghargaan juga merupakan objek pajak penghasilan yang berarti dikenakan pajak penghasilan. Tetapi, pajak yang dikenakan atas hadiah yang berasal dari kegiatan atau penghargaan berbeda dengan pengenaan pajak atas hadiah undian. Pengenaan pajak atas hadiah sehubungan dengan kegiatan atau penghargaan dikenakan pajak yang tidak bersifat final, dengan ketentuan sebagai berikut:<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
<ol>
<li>Apabila penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) sebesar tarif pasal 17 dari jumlah penghasilan bruto.<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</li>
<li>Apabila penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 (PPh 26) sebesar 20% dari jumlah penghasilan bruto, dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.</li>
<li>Apabila penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4, yaitu sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto.<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</li>
</ol>
<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[5594],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
Itu dia penjelasan&nbsp;seputar pengenaan pajak atas hadiah, baik hadiah atas undian maupun&nbsp;hadiah yang didapat dari kegiatan atau penghargaan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Pernahkan Sobat mengikuti sebuah undian, baik melalui sosial media yang biasa disebut giveaway atau mengikuti undian suatu acara di televisi yang hasilnya diundi langsung. Jika Sobat pernah memenangkan suatu undian ataupun giveaway tersebut, hadiah atas undian yang diterima akan dikenakan pajak atas hadiah undian, jadi Sobat tidak akan mendapatkan hadiah tersebut 100% karena harus dipotong pajak terlebih dahulu. 

Sobat Belajar: Mengenal Pengenaan Pajak atas Hadiah Undian

Pajak merupakan salah satu tulang punggung negara untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Salah satu jenis pajaknya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual dan beli barang dan/atau jasa yang termasuk barang/jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah mendaftarkan dirinya dan memperoleh izin untuk memungut PPN.
Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung pajak terhutang berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009, terdiri dari
<ol style="text-align: justify;">
<li>Harga Jual</li>
<li>Nilai Penggantian</li>
<li>Nilai Impor</li>
<li>Nilai Ekspor</li>
<li>Nilai Lain</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">HARGA JUAL</h2>
&ldquo;Harga jual adalah harga barang yang ditagih oleh penjual. Tidak termasuk PPN dan potongan harga.&rdquo;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh 2.1</h3>
PT. Junaedi menjual kertas kepada PT. Junrari dengan harga jual sebesar Rp 2.220.000 dan sudah termasuk PPN. Untuk menghitung harga jual sebelum dikenakan PPN atau Dasar Pengenaan Pajaknya adalah
DPP PPN = 100/111 X Rp 2.220.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Rp 2.000.000
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">NILAI PENGGANTIAN</h2>
&ldquo;Dasar Penghitungan Pajak Penggantian adalah nilai transaksi akibat penyerahan JKP bukan penyerahan barang kena pajak (BKP)&rdquo;
Yang tidak termasuk DPP penggantian yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak Penjualan yang dipungut pada transaksi ini</li>
<li>Potongan harga dalam transaksi ini</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Contoh 2.2</h3>
PT. Tahun Baru memberikan jasa perbaikan komputer kepada PT. Tahun Lama dengan biaya sebesar Rp 320.000 dan pemakaian komponen seharga Rp 1.000.000 atau biaya total sebesar Rp 1.320.000 sebelum dikurangi potongan 15% sebelum PPN.
DPP Penggantian = Rp 320.000 + Rp 1.000.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Rp 1.320.000
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">NILAI IMPOR</h2>
&ldquo;Dasar Penghitungan Pajak Nilai Impor adalah Nilai Impor yang didapat dari pertambahan Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
<h3 style="text-align: justify;">Contoh 2.3 </h3>
PT. Cakra mengimpor bahan baku industri plastik dari China dengan nilai impor total termasuk didalamnya biaya-biaya berkaitan dan tidak termasuk bea masuk sebesar 1,500 USD, dimana nilai bea masuk adalah sebesar 10% dan bea tambahan sebesar 5%. Nilai kurs Bank Indonesia pada impor sebesar Rp 9.200 per USD, serta nilai kurs Menteri Keuangan sebesar Rp 9.000 per USD.
DPP terhadap impor tersebut sebesar &nbsp;= (1.500+150+75) X Rp 9.000 atau sebesar Rp 15.525.000.
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">NILAI EKSPOR</h2>
&ldquo;Dasar Penghitungan Pajak atas nilai ekspor adalah nilai transaksi penyerahan BKP/JKP yang ditagih oleh eksportir.&rdquo;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh 2.4</h3>
PT. Tujuan Kita mengekspor meubel ke Korea dengan nilai ekspor total, termasuk biaya-biaya yang diminta eksportir sebesar 1,500 USD. Nilal kurs B1 pada saat pelaksanaan ekspor adalah Rp 9.200 per USD, sedangkan nilai kurs Menteri Keuangan adalah Rp 9.000 per USD.
DPP terhadap ekspor tersebut adalah 1.500 X Rp 9.000 yakni sebesar Rp 13.500.000
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">NILAI LAIN</h2>
Nilai lain sebagai DPP yaitu nilai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang, seperti:
<h3 style="text-align: justify;">1. Pemakaian Sendiri </h3>
Dasar Pengenaan Pajak atas pemakaian BKP atau JKP yang dimiliki dan digunakan sendiri, yakni menggunakan nilai lain, sebesar harga jual atau nilai penggantian dikurangi dengan laba kotor, atau sama dengan Harga Pokok Penjualan.
Contoh 2.5
PT. Surani pada bulan April 2021 telah menggunakan produk meubelnya PCIUX untuk keperluan kantor. Harga jual mebel sebesar Rp 1.500.000, dengan laba kotor sebesar Rp 300.000, Besarnya DPP PPN adalah sebesar Rp 1.500.000-Rp 300.000 atau sebesar Rp 1.200.000.
<h3 style="text-align: justify;">2. Pemberian secara Cuma-Cuma</h3>
Pemberian secara cuma-cuma, baik hadiah, sumbangan, ataupun iklan termasuk terutang PPN. DPP pemberian cuma-cuma, yaitu hasil perhitungan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor atau sama dengan Harga Pokok Penjualan.
Contoh 2.6
PT. Sinaka pada bulan Mei 2021 telah memberikan hadiah sofa kepada langganannya dengan harga jual sofa tersebut adalah sebesar Rp 7.200.000 dengan memperhitungkan laba kotor 20%. Besarnya DPP atas pemberian cuma-cuma adalah sebesar (100/120) X Rp 7.200.000 yaitu sebesar Rp 6.000.000.
&nbsp;
Nah, itu dia informasi terkait Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Pajak merupakan salah satu tulang punggung negara untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Salah satu jenis pajaknya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual dan beli barang dan/atau jasa yang termasuk barang/jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah mendaftarkan dirinya dan memperoleh izin untuk memungut PPN.

Sobat Belajar: Mendalami Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Sedangkan NPPKP atau Nomor Pengukuhan PKP merupakan nomor identitas bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah disematkan kepada pengusaha saat sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak melalui Surat Pengukuhan PKP, yang mana juga tertera identitas dari Wajib Pajak lainnya, seperti misalnya Nama, NPWP, KLU, Status Usaha, dan kewajiban pajaknya.
Tentunya NPWP dan NPPKP merupakan dua hal yang berbeda. NPWP merupakan identitas atau bukti dari keikutsertaan dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan. Sedangkan, NPPKP merupakan identitas WP Perorangan atau Badan yang terikat dalam kewajiban perpajakannya untuk PKP.
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi NPWP</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.</li>
<li>Sebagai identitas diri atau pengenal Wajib Pajak dalam hal nya yaitu melaksanakan hak serta kewajibannya di bidang perpajakan.</li>
<li>Diperuntukkan dalam menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan dari administrasi perpajakan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi NPPKP</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Diperuntukkan sebagai identitas bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan, selain dari NPWP.</li>
<li>Diperuntukkan sebagai identitas atau pengenal bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memiliki yang diperuntukkan dalam melaksanakan hak serta kewajibannya dalam perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).</li>
<li>Diperuntukkan sebagai pengawasan dalam sarana administrasi perpajakan</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Untuk Memperoleh Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP)</h2>
Syarat yang harus dimiliki, baik itu pribadi maupun badan adalah Pengusaha Kena Pajak harus memiliki peredaran bruto atau omzet sebesar di atas Rp 4,8 miliar per tahunnya. Bagi PKP yang ingin dikukuhkan sebagai PKP, namun omzet atau peredaran bruto nya belum mencapai Rp 4,8 miliar, maka harus mengajukan permohonan untuk pengukuhan PKP untuk dapat memperoleh surat pengukuhan dan NPPKP.
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Dokumen Persyaratan NPPKP Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Wajib Pajak yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) harus mempersiapkan fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap, atau Kartu Izin Tinggal Terbatas yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang.</li>
<li>Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperoleh dari pihak Pemerintah Daerah, baik itu lurah maupun kepala desa.</li>
<li>Dokumen izin kegiatan usaha yang telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Dokumen Persyaratan NPPKP Untuk Wajib Pajak Badan:</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian serta perubahan bagi WP Badan Dalam Negeri, untuk bentuk usaha tetap dapat melampirkan surat keterangan penunjukan dari kantor pusat yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang.</li>
<li>Fotokopi NPWP dari salah satu pengurus atau paspor dan surat keterangan tempat tinggal yang diperoleh dari Pemerintah Daerah yaitu minimal lurah atau kepala desa.</li>
<li>Dokumen izin usaha ataupun kegiatan yang telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang.</li>
<li>Surat keterangan tempat dari kegiatan usaha tersebut yang diperoleh dari Pemerintah Daerah yaitu minimal lurah atau kepala desa.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Sebagai PKP Secara Spesifik</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Memungut pajak terutang.</li>
<li>Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayarkan yang mana pajak keluaran lebih besar dibandingkan dengan pajak masukan untuk dapat dikreditkan serta untuk menyetorkan PPnBM yang terutang.</li>
<li>Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, wajib melnyetorkan serta melaporkan pajaknya (PPN) paling lambat adalah tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.</li>
</ol>
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar NPWP dan NPPKP, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. 

Sobat Belajar: Mengenal NPWP dan NPPKP

<h2 style="text-align: justify;">Pengertian Retribusi Daerah </h2>
Retribusi merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang telah diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa yang dimaksud dapat dikatakan bersifat langsung, karena hanya bagi yang membayar retribusi yang akan menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh dari retribusi, yaitu retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Bagi setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah, maka harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.
Hal ini berarti hak mendapat jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Saat ini, bahwa hanya Pemerintah Daerah yang dapat memungut retribusi. Sehingga, retribusi yang dipungut di Indonesia ini merupakan retribusi daerah.
Retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah atas kepentingan, baik orang pribadi ataupun badan.
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Ciri &ndash; Ciri Retribusi Daerah</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Retribusi merupakan pungutan yang dipungut sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah yang bersangkutan.</li>
<li>Hasil dari retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah.</li>
<li>Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi, yaitu berupa balas jasa secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang telah dilakukannya.</li>
<li>Retribusi terutang jika terdapat jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.</li>
<li>Sanksi yang dikenakan terhadap retribusi, yaitu sanksi secara ekonomis, maksudnya adalah jika tidak membayar retribusi, maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Objek Retribusi Daerah</h2>
Objek retribusi terdiri dari 3 (tiga) kelompok jasa, yaitu sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li> Jasa umum, merupakan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk kepentingan serta kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang dapat dikatakan jasa umum, yaitu meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang dikecualikan dari jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.</li>
<li> Jasa usaha, merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, mengapa demikian? Karena pada dasarnya disediakan juga oleh sektor swasta. Yang meliputi jasa usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, usaha bengkel kendaraan, penyediaan tempat penginapan, penjualan bibit, dan tempat pencucian mobil.</li>
<li> Perizinan tertentu, merupakan kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan seperti hal nya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan suatu kegiatan, pemanfaatan suatu ruang, penggunaan dari sumber daya alam, sarana, barang, prasarana atau fasilitas tertentu dalam rangka melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Bukan Merupakan Objek Pajak Retribusi Daerah</h2>
Jasa yang dikatakan objek retribusi yaitu jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara langsung. Namun, jika terdapat jasa yang diselenggarakan oleh perangkat Pemerintah Daerah, namun tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, maka jasa tersebut tidak
dikenakan retribusi. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1997 Pasal 19, menjelaskan bahwa jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek dari retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, namun dikatakan sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah, namun dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari Pemerintah Daerah. Maka disimpulkan bahwa, jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka BUMD wajib membayar retribusi daerah
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar Pajak Retribusi Daerah, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Retribusi merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang telah diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa yang dimaksud dapat dikatakan bersifat langsung, karena hanya bagi yang membayar retribusi yang akan menikmati balas jasa dari negara. 

Artikel Sobat Pajak