&nbsp;
Pisah harta (PH) merupakan kesepakatan antara suami dan istri yang menghasilkan sebuah perjanjian resmi untuk adanya pemisahan harta, dimana karena adanya perjanjian resmi terkait pemisahan harta, maka pihak suami dan istri sepakat untuk benar-benar memisahkan segala harta, utang, dan penghasilan yang didapatkan oleh masing-masing pihak, baik yang diperoleh sebelum maupun setelah menikah, dan kewajiban perpajakan antara suami dan istri juga akan dilakukan secara terpisah, maka diwajibkan bagi masing-masing pihak suami dan istri harus mendaftarkan diri kembali untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga suami dan istri mendapatkan NPWP yang berbeda dan bukan merupakan NPWP keluarga. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan baca artikel berikut:&nbsp;<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6368d868c6df9c22701df3b6/Mengenal%20Istilah%20Pisah%20Harta%20(PH)%20dalam%20Perpajakan">Mengenal Istilah Pisah Harta (PH) dalam Perpajakan</a>

PH (Pisah Harta)

Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan bahwa akan memberikan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) pada awal September 2022. BLT BBM 2022 merupakan salah satu program dari pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat akibat tekanan naiknya harga kebutuhan pangan di tengah naiknya harga BBM. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
BLT dari pengalihan subsidi BBM akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing sebesar Rp 600.000 yang diberikan secara bertahap dalam dua kali penyaluran atau pembayaran, yakni pada bulan September sampai Desember 2022 nanti. Masing-masing pencairan akan menerima Rp300.000, sehingga jumlah total dana yang bisa didapatkan adalah Rp600.000.
Tentunya penyaluran BLT BBM 2022 oleh Kemensos ini hanya diberikan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat serta kriteria yang ditentukan, yaitu masyarakat yang termasuk kategori penerima dari golongan keluarga miskin, pra sejahtera, dan juga yang terdampak pandemi Covid-19.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Daftar Bansos BLT BBM 2022</h2>
Risma mengatakan, masyarakat dapat mengajukan diri sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Program Usul Sanggah. Program Usul Sanggah ini merupakan fitur di dalam Aplikasi Cek Bansos yang tujuannya sebagai solusi permasalahan data orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan (exclusion error), atau sebaliknya. Melalui fitur ini, pemilik akun dapat mendaftarkan diri, keluarga, warga atau fakir miskin lain secara langsung pada tombol tambah usulan. Apabila pemilik akun mengusulkan keluarga sendiri, status tertulis 1 Kartu Keluarga (KK).
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fitur Usul</li>
</ul>
Fitur usul ini digunakan jika seseorang yang telah memenuhi kriteria untuk BLT UMKM 2022 dan melakukan pengecekan data pengguna namun, belum ditemukan pada Cek Bansos, maka bisa menggunakan fitur usul ini. Berikut cara melakukan fitur usul:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Mengunduh Aplikasi Cek Bansos melalui Play Store untuk Android dan IOS untuk pengguna iPhone.</li>
<li>Melakukan login akun atau jika belum memiliki akun bisa membuat akun terlebih dahulu dengan menyiapkan data-data yang diperlukan (KTP, KK, nomor telepon, email)</li>
<li>Kemudian, klik tombol menu "Daftar Usulan" pada halaman menu.</li>
<li>Klik tombol "Tambah Usulan".</li>
<li>Mengisi formulir sesuai dengan data kependudukan Calon Penerima Manfaat.</li>
<li>Memilih jenis bantuan sosial (BPNT/PKH).</li>
<li>Selanjutnya, mengunggah 2 foto, yaitu KTP dan rumah tampak depan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fitur Sanggah</li>
</ul>
Fitur sanggah digunakan untuk menilai apakah seseorang di sekitar daerah Anda layak mendapat BLT atau tidak. Cara menggunakan fitur sanggah:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Membuka Aplikasi Cek Bansos dan login akun</li>
<li>Klik menu "Tanggapan Kelayakan".</li>
<li>Halaman akan menampilkan data penerima BLT di sekitar tempat tinggal Anda.</li>
<li>Kemudian, berikan tanggapan dengan memilih ikon jempol menghadap ke bawah. Ikon ini untuk menilai penerima tersebut tidak layak mendapatkan BLT BBM. Sementara ikon jempol menghadap ke atas untuk menilai seseorang itu sudah layak.</li>
<li>Isi alasan mengapa orang tersebut tidak layak menerima BLT.</li>
<li>Terakhir, klik "Kirimkan Tanggapan". Setelah mengajukan diri lewat Program Usul Sanggah ini, Kemensos akan memverifikasi data tersebut.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Cek Penerima BLT BBM 2022 </h2>
Bagi masyarakat yang ingin mengecek apakah sudah terdaftar sebagai penerima BLT BBM atau belum, bisa melalui situs <a href="https://cekbansos.kemensos.go.id/">https://cekbansos.kemensos.go.id/</a> caranya adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mengunjungi situs <a href="https://cekbansos.kemensos.go.id/">https://cekbansos.kemensos.go.id/</a></li>
<li>Mengisikan data yang dibutuhkan yaitu nama lengkap sesuai KTP dan informasi wilayah domisili sebagai penerima manfaat.</li>
<li>Kemudian memasukkan kode Captcha yang terdiri dari 8 digit huruf sebagaimana terlihat dalam gambar.</li>
<li>Selanjutnya klik "Cari Data".</li>
<li>Kemudian, jika nama Anda muncul, maka Anda sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat dalam DTKS Kemensos dan berhak mendapatkan BLT BBM 2022 sebesar Rp 600.000.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Penyaluran BLT BBM 2022</h2>
Kemensos sudah bekerja sama dengan PT Kantor POS Indonesia dalam melakukan pembagian BLT BBM 2022. Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat bisa mendatangi Kantor Pos terdekat untuk melakukan pencairan dana BLT, berikut caranya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Datang ke kantor pos yang ditunjukn sesuai dengan jadwal yang tertera di undangan</li>
<li>Mengambil nomor antrean yang ada di kantor pos</li>
<li>Serahkan berkas dokumen (surat undangan, KTP, KK) kepada pegawai Kantor Pos</li>
<li>Jika dokumen Anda dinyatakan valid, maka Anda akan langsung mendapatkan BLT BBM</li>
</ul>
Sebagai catatan untuk para penerima BLT BBM, pastikan untuk datang di Kantor Pos tepat waktu sesuai jadwal yang tertera. Jika tidak, maka pihak Kantor Pos tidak akan melayani kebutuhan Anda. Bansos yang diterima berupa uang tunai ini juga tidak ada potongan apapun.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan bahwa akan memberikan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) pada awal September 2022. BLT BBM 2022 merupakan salah satu program dari pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat akibat tekanan naiknya harga kebutuhan pangan di tengah naiknya harga BBM. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Cara Mendaftar dan Mengecek Penerima Bansos BLT BBM 2022

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Rp 8.574 triliun), serta sebagian besar penyerapan tenaga kerja berasal dari Usaha Mikro (97%). Kontribusi UMKM yang cukup besar tentu harus diseimbangi dengan kesadaran pajak pada UMKM, dimana saat ini masih banyak UMKM yang belum sadar pentingnya membayar pajak. Kesadaran akan membayar pajak harus ditanamkan sejak dini kepada para UMKM, agar nantinya saat berkembangnya usaha UMKM tidak perlu takut untuk menghadapi masalah perpajakan.
Saat ini, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur terkait pengenaan Pajak Penghasilan bagi pelaku UMKM, dimana pada peraturan tersebut menyatakan bahwa besaran pajak yang dikenakan pada pelaku UMKM adalah sebesar 0,5% dari omzet yang didapat selama 1 tahun, tetapi dengan syarat bahawa omzet dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8 Milliar. Tetapi, peraturan tersebut tidak sepenuhnya akan memberatkan bagi para pelaku UMKM, dikarenakan dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa, para pelaku UMKM baru akan dikenakan pajak sebesar 0,5%, apabila akumulasi omzetnya sudah melebihi Rp 500 juta dalam 1 tahun. Dan, apabila akumulasi omzet belum melebihi Rp 500 juta dalam 1 tahun, maka UMKM tidak perlu melakukan pembayaran pajak, tetapi WAJIB untuk tetap melakukan pelaporan perpajakannya, apabila UMKM yang tidak melaporkan perpajakannya maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Dengan adanya keringanan tersebut, diharapkan para UMKM tidak perlu takut atau menghindar dari istilah perpajakan.
Kini telah hadir, aplikasi Konsul Pajak. Konsul Pajak merupakan suatu platform atau aplikasi yang mempertemukan antara 2 pengguna yang berperan sebagai &ldquo;Mitra Konsul&rdquo; dan &ldquo;Sobat Konsul&rdquo;. &ldquo;Sobat Konsul&rdquo; selaku Wajib Pajak dapat melakukan konsultasi secara langsung (via chat) kepada &ldquo;Mitra Konsul&rdquo; terkait isu-isu perpajakan dan Sobat Konsul atau bisa desebut member juga dapat menggunakan layanan &ndash; layanan terkait perpajakan lainnya yang disediakan oleh "Mitra Konsul&rdquo; atau yang disediakan oleh Konsul Pajak. Oleh karena itu, jika para pelaku UMKM memiliki pertanyaan atau masalah terkait perpajakan, silahkan lakukan konsultasi menggunakan aplikasi Konsul Pajak. Dalam aplikasi konsul pajak, selain dapat melakukan konsultasi terkait isu perpajakan, member juga dapat menggunakan layanan &ndash; layanan yang telah disediakan pada aplikasi konsul pajak, seperti buku perpajakan, layanan pengisian dan pelaporan SPT, layanan perhitungan Gaji dan pemotongannya, layanan perhitungan pajak PPH 21, pengingat pajak, serta rekomendasi aplikasi perpajakan. Aplikasi Konsul Pajak ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, dengan memberikan konsultasi secara online dan mudah kepada para UMKM, sehingga konsultasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Segera pakai fitur Konsul Pajak di aplikasi Sobat Buku sekarang!

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Rp 8.574 triliun), serta sebagian besar penyerapan tenaga kerja berasal dari Usaha Mikro (97%).

PH (Pisah Harta)

Artikel Terbaru

Artikel Pilihan