<p style="text-align: justify;"><em>Tax planning</em> atau perencanaan pajak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Upaya mengurangi pajak yang dilakukan disini adalah dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga legal. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tax planning</em> ini dilakukan tentunya dengan tujuan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak agar biaya yang dikeluarkan bisa ditekan</li>
<li>Memperhitungkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku agar tidak ada sanksi yang membuat pengeluaran pajak lebih besar</li>
<li>Mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak melebihi dari yang seharusnya</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Tax planning </em>bisa berjalan dengan baik jika wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Jika melanggar, maka akan menimbulkan risiko bagi wajib pajak, seperti sanksi dan denda.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Strategi <em>Tax Planning</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Umumnya, ada lima strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam membuat perencanaan pajak:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Tax Avoidance</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Tax avoidance</em> atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak agar memperkecil biaya PPh 21, seperti mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh 21.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Tax Saving</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Upaya efisiensi pajak dengan memilih alternatif pengenaan pajak yang lebih rendah agar laba perusahaan yang menjadi pengenaan pajak bisa diperkecil, contohnya perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menunda terbitnya faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang ditentukan. PPN dapat dilunasi pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP dan/atau JKP.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mencegah Terjadinya Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan harus menguasai dengan baik aturan pajak yang berlaku agar bisa terhindar dari sanksi yang mungkin timbul, seperti denda, bunga, atau sanksi pidana.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan Pengkreditan Pajak</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Banyak perusahaan yang kurang mengetahui bahwa mereka bisa melakukan pengkreditan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;">Para pelaku UMKM juga bisa membuat strategi <em>tax planning</em> agar bisa menekan pengeluaran pajak atas usahanya, contohnya seperti mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) agar tidak dikenakan PPh 23, mempertahankan omzet penjualan tidak melebihi Rp4,8 miliar agar tetap dikenakan tarif PPh Final UMKM, dan masih banyak cara lain. Pelaku UMKM harus memahami dengan baik peraturan pajak yang berlaku agar bisa mencari cara agar pengeluaran pajak bisa diminimalisir sekecil mungkin.</p>

Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Upaya mengurangi pajak yang dilakukan disini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga legal. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Tax Planning Bantu Meminimalisir Pajak

<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, tentu kita ingin pelanggan kita selalu melakukan pembelian berulang (<em>Repeat Purchase</em>) terhadap produk yang kita jual. Tentu pembelian berulang dari pelanggan yang sama akan membantu perusahaan meningkatkan penjualannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Pembelian berulang atau (<em>repeat purchase</em>) merupakan kondisi dimana konsumen membeli barang atau jasa yang sama menggantikan barang atau jasa yang sebelumnya dia beli. Biasanya <em>repeat purchase</em> ini dilakukan oleh pelanggan yang sudah mengenal baik produk yang ia beli. <em>Repeat purchase </em>ini juga menjadi tanda bahwa penjual sudah mendapatkan loyalitas konsumen.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mengapa <em>Repeat Purchase </em>Penting</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menandakan Keberhasilan Strategi <em>Customer Retention</em></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Customer retention</em> adalah berbagai cara yang dilakukan perusahaan agar bisa mempertahankan pelanggannya supaya tetap menggunakan barang atau jasa yang diberikan. <em>Customer retention </em>ini berhubungan erat dengan loyalitas pelanggan. Jika strategi yang digunakan tepat, maka pelanggan tidak hanya akan menaikkan pendapatan usaha, namun juga akan memberikan testimoni yang baik terhadap produk yang dijual.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Menandakan Indikator <em>Customer Lifetime Value </em>(CLV) yang Baik</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Customer Lifetime Value </em>(CLV) merupakan perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan nilai total pendapatan yang bisa didapatkan dari pelanggan tersebut. Sebagai contoh, Pak D membeli kue dengan harga Rp30.000. Pak D akan selalu membeli kue tersebut satu kali setiap bulan selama satu tahun. Maka, CLV dari Pak D adalah Rp360.000. Semakin sering pelanggan melakukan <em>repeat purchase</em>, maka nilai CLV yang didapat akan semakin tinggi.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Lebih Mudah Untuk Berjualan kepada Pelanggan <em>repeat purchase</em> dari pada <em>new purchase</em></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Untuk menarik pelanggan melakukan <em>new purchase</em>, pengusaha tentu membutuhkan biaya <em>marketing</em> yang lebih besar, agar mereka tertarik dan mau mencoba membeli. Pelanggan yang sudah melakukan <em>repeat purchase</em> sudah tahu dengan baik kualitas produk yang dijual, sehingga kesempatan mereka melakukan pembelian akan lebih besar dari pada pelanggan <em>new purchase</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Banyak pengusaha yang terlalu mementingkan cara untuk mendapatkan pelanggan baru. Padahal, pelanggan tetap memberikan banyak keuntungan, tidak hanya dari satu sisi, namun kedua pihak mendapatkan keuntungan. Pihak pelanggan akan merasa senang dengan produk yang didapat dan bisa mendapat potongan harga dan pihak penjual akan mendapatkan penjualan lebih banyak dan bisa menaikkan reputasi penjual.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Dalam berbisnis, tentu kita ingin pelanggan kita selalu melakukan pembelian berulang (Repeat Purchase) terhadap produk yang kita jual. Tentu pembelian berulang dari pelanggan yang sama akan membantu perusahaan meningkatkan penjualannya.

Mengapa Repeat Purchase Penting dalam Berusaha?

<p style="text-align: justify;">Saat ini, penggunaan teknologi dalam berbisnis semakin membantu para pebisnis dalam menjalankan usahanya. Salah satunya, penggunaan teknologi <em>cloud computing </em>yang semakin ramai dalam kegiatan berbisnis. Semakin banyak pengusaha yang mulai menerapkan teknologi <em>cloud computing</em> ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, tidak sedikit yang masih awam dengan adanya penerapan terknologi ini dan apa manfaatnya untuk kegiatan usaha.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cloud computing </em>atau komputasi awan merupakan teknologi dimana kita bisa menyimpan dan mengakses data &amp; program yang tersimpan di <em>cloud</em> melalui internet dimana saja, kapan saja, dan bisa menggunakan perangkat apa saja.</p>
<p style="text-align: justify;">Salah satu implementasi <em>cloud computing</em> yang sering kita gunakan tanpa kita sadari adalah layanan email berbasis website atau aplikasi dimana semua pesan email yang disimpan menggunakan teknologi komputasi awan. Selama kita terhubung dengan internet, kita bisa mengakses pesan email tersebut dimana pun menggunakan perangkat eletronik.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Penggunaan <em>Cloud Computing</em> untuk Bisnis</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Tidak membutuhkan Investasi yang Besar</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pengguna tidak perlu membutuhkan pengeluaran yang besar. Dengan menggunakan penyedia layanan <em>cloud</em>, pengguna tidak perlu membeli perangkat komputer beserta perangkat jaringannya, serta biaya instalasi bisa terhindarkan. Selain itu, perusahaan tidak perlu melakukan</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Akses Mudah dan Aman</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pengguna tidak harus berada di depan komputer jika ingin mengakses aplikasi untuk kepentingan operasional perusahaan. Pengguna bisa menggunakan perangkat elektronik apapun untuk mengakses data dan aplikasi dengan mudah di mana saja dan kapan saja asalkan perangkat terkoneksi dengan internet.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Skalabilitas yang tinggi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Keunggulan menggunakan <em>cloud </em>adalah kemampuan untuk melakukan <em>scale up and down</em> cepat sesuai dengan tuntutan <em>real time</em>. Pengguna bisa meningkatkan kapasitas <em>cloud</em> dengan mudah tanpa harus membeli peralatan tambahan. Pengguna hanya perlu meminta kepada <em>cloud provider</em> untuk menambah kapasitas.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengurangi Biaya Pemeliharaan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan menggunakan teknologi <em>cloud computing</em>, pengguna tidak perlu membayar biaya pemeliharaan (<em>maintenance</em>), pengelolaan, dan peningkatan sistem. Layanan <em>cloud computing</em> sudah termasuk itu semua, jadi biaya pemeliharaan dan gaji untuk karyawan IT dapat diminimalisir.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Membayar sesuai Kebutuhan Penggunaan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Salah satu penyebab banyak perusahaan beralih menggunakan <em>cloud </em>karena dapat menghemat biaya penggunaan. Penggunaan server dalam perusahaan akan memakan biaya listrik yang banyak ditambah ada biaya pemeliharaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Saat ini para pelaku UMKM di Indonesia perlu menyadari pentingnya untuk mengaplikasikan teknologi ke dalam usaha mereka. Namun, masih banyak pelaku usaha yang ragu untuk mempunyai sistem informasi milik mereka sendiri dikarenakan dibutuhkan modal investasi yang besar untuk memilikinya.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, dengan adanya <em>cloud computing</em> ini, para pelaku usaha dapat menyewa jasa layanan tersebut tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Apalagi banyak keuntungan yang diberikan dengan menggunakan <em>cloud computing</em> seperti yang sudah dijelaskan di atas.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya kehadiran teknologi <em>cloud computing </em>ini, para pelaku usaha dapat meminimalisir pengeluaran untuk pengembangan bisnis yang lebih besar di masa mendatang.</p>

Saat ini, penggunaan teknologi dalam berbisnis semakin membantu para pebisnis dalam menjalankan usahanya. Salah satunya, penggunaan teknologi cloud computing yang semakin ramai dalam kegiatan berbisnis. Semakin banyak pengusaha yang mulai menerapkan teknologi cloud computing ini.

Penerapan Cloud Computing untuk Kemajuan Bisnis

<p style="text-align: justify;">Analisis rasio keuangan menjadi metode analisis yang sangat berguna bagi manajemen dan para investor. Melalui analisis ini, pihak manajemen bisa mengetahui keputusan apa yang harus diambil untuk masa depan perusahaannya dan investor bisa mengetahui besar investasi yang akan ditanamkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Analisis rasio keuangan (<em>financial ratio analysis</em>) adalah metode analisis mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu.</p>
<p style="text-align: justify;">Metode analisis ini sangat umum digunakan oleh manajemen perusahaan dan investor dalam mengambil keputusan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Fungsi Analisis Rasio Keuangan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Selain menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pihak pemangku kepentingan (<em>stakeholder</em>), analisis rasio keuangan juga memiliki manfaat lainnya, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mengukur seberapa efektif strategi perusahaan yang diterapkan agar bisa membangun keunggulan kompetitif</li>
<li>Sebagai bahan analisis kekuatan perusahaan dan kemampuan daya saing dengan kompetitor</li>
<li>Sebagai bahan referensi audit internal yang terjadi pada perusahaan</li>
<li>Menilai tingkat kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu</li>
<li>Menentukan nilai kewajaran keuntungan perusahaan</li>
<li>Sebagai keputusan pendukung bagi investor dalam memilih perusahaan untuk diinvestasikan</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis &ndash; Jenis Rasio Keuangan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Umumnya terdapat empat jenis rasio yang digunakan. Berikut jenis-jenis rasio tersebut adalah:</p>
<h3><strong>1. Rasio Likuiditas (<em>Liquidity Ratio</em>)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya melunasi hutang jangka pendek. Rasio likuiditas ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Rasio lancar (<em>Current Ratio</em>)</strong> untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancarnya.</li>
<li><strong>Rasio cepat (<em>Quick Ratio</em>)</strong><em> </em>untuk memprediksi seberapa cepat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.</li>
<li><strong>Kas ratio (<em>Cash Ratio</em>)</strong> digunakan sebagai perbandingan antar kas dan aktiva lancar dengan kewajiban lancar</li>
</ul>
<h3><strong>2. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnisnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Margin laba kotor (<em>Gross Profit Margin</em>)</strong> untuk mengukur persentase antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keadaan keuangan perusahaan.</li>
<li><strong>Margin Laba Bersih (<em>Net Profit Margin</em>)</strong> untuk mengetahui rasio perbandingan laba bersih setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran terhadap penjualan.</li>
<li><strong><em>Operating Income Ratio</em></strong> untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui kegiatan operasional sebelum bunga dan pajak dari penjualan.</li>
<li><strong><em>Return on Investment (ROI)</em></strong> untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang dilakukan.</li>
<li><strong><em>Return on Equity</em></strong><em>, </em>berguna untuk mengukur kemampuan perusahaaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas.</li>
</ul>
<h3><strong>3. Rasio Solvabilitas (<em>Solvability Ratio</em>)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Rasio solvabilitas berguna untuk mengukur bagaimana tingkat pengelolaan sumber dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua jenis untuk rasio ini, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Rasio Utang terhadap Aktiva (<em>Total Debt to Asset Ratio</em>)</strong>, rasio ini untuk menghitung sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva perusahaan. Semakin kecil angkanya maka semakin aman.</li>
<li><strong>Rasio Utang terhadap Ekuitas (<em>Total Debt to Equity Ratio</em>)</strong>, rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah hutang dengan perbandingan modal usaha. Disarankan besar hutang tidak melebihi nilai modal itu sendiri. Semakin kecil perhitungan rasio ini, maka semakin sehat keadaan keuangan perusahaan.</li>
</ul>
<h3><strong>4. Rasio Aktivitas (<em>Activity Ratio</em>)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Perputaran Persediaan (<em>Inventory Turnover</em>)</strong>, rasio ini berfungsi untuk mengukur kualitas dan efisiensi perusahaan mengelola persediaan untuk menghasilkan penjualan dalam satu periode</li>
<li><strong>Perputaran Aktiva Tetap (<em>Fixed Asset Turnover</em>)</strong>, rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan penjualan dari pemanfaatan aktiva tetap, seperti bangunan, peralatan, dan lain-lain.</li>
<li><strong>Perputaran Piutang (<em>Receivable Turnover</em>)</strong>, digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola piutang. Angka ini menunjukkan berapa kali perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya dalam suatu periode tertentu.</li>
<li><strong>Perputaran Aktiva Total (<em>Total Asset Turnover</em>)</strong>, rasio untuk mengukur seberapa baik perusahaan memanfaatkan semua aktivanya untuk menghasilkan penjualan.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan memanfaatkan analisis rasio keuangan ini dalam berbisinis, perusahaan bisa mengetahui seberapa baik kinerjanya dalam berbisnis. Perusahaan juga bisa mengetahui dimana letak permasalahan keuangan yang mereka hadapi dengan analisis rasio ini.</p>

Analisis rasio keuangan menjadi metode analisis yang sangat berguna bagi manajemen dan para investor. Melalui analisis ini, pihak manajemen bisa mengetahui keputusan apa yang harus diambil untuk masa depan perusahaannya dan investor bisa mengetahui besar investasi yang akan ditanamkan.

Analisis Usaha Menggunakan Rasio Keuangan

<p style="text-align: justify;">Sejauh ini, mungkin masih ada beberapa wajib pajak yang belum paham sepenuhnya tentang koreksi fiskal dalam perpajakan. Wajib pajak badan diwajibkan membayar kewajiban pajaknya dan membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan yang disebut laporan fiskal. Jika ada data yang tidak sesuai, maka WP perlu melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian penghasilan WP dan pajak yang harus dikeluarkan agar tidak ada kesalahan.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada dasarnya, koreksi fiskal itu sendiri adalah kegiatan pencatatan, pembetulan dan penyesuaian yang harus dilakukan wajib pajak. Koreksi fiskal ini harus mengikuti kebijakan fiskal yang ada dan pelaporannya akan disampaikan kepada DJP.</p>
<p style="text-align: justify;">Koreksi fiskal itu sendiri bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tujuan Koreksi Fiskal</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut tujuan melakukan rekonsiliasi fiskal:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Sebagai alat untuk memenuhi rancangan laporan keuangan</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Kementerian Keuangan RI mengeluarkan aturan dan regulasi untuk WP. Agar laporan fiskal yang dibuat untuk DJP bisa terpenuhi dengan baik, perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal agar tidak ada kekeliruan pada laporan.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Mengurangi kesalahan dalam menghitung pajak</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Perhitungan pada koreksi fiskal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak. Jika perusahaan melakukan kesalahan dalam membuat perhitungan, hal ini dapat mempengaruhi laporan keuangan dan merugikan perusahaan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis Koreksi Fiskal</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Terdapat dua jenis rekonsiliasi fiskal berdasarkan perbedaanya secara komersial dan fiskal, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Perbedaan beda tetap</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Beda tetap dikarenakan biaya dan penghasilan yang diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak, contohnya sumbangan, sanksi perpajakan, hibah, pajak penghasilan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Perbedaan beda waktu</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Beda waktu dikarenakan adanya faktor perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, pengakuan penghasilan pada akuntansi komersial diterima setelah lebih dari satu tahun, sedangkan menurut undang-undang perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui pada saat yang diterima sekaligus, contohnya seperti biaya sewa, biaya penyusutan, pendapatan lebih selisih kurs.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Koreksi Positif dan Koreksi Negatif</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Koreksi Positif</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Koreksi positif ini dapat terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak yang diatur dalam UU PPh Pasal 9. Sehingga koreksi fiskal positif ini menambah laba komersial. Koreksi ini dapat menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya yang seharusnya diakui secara fiskal.</p>
<p style="text-align: justify;">Beberapa penyebab dari terjadinya koreksi positif adalah sebagai berikut:</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.</li>
<li>Dana cadangan.</li>
<li>Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.</li>
<li>Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.</li>
<li>Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.</li>
<li>Pajak penghasilan.</li>
<li>Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.</li>
<li>Sanksi administrasi.</li>
<li>Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal.</li>
<li>Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.</li>
<li>Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Koreksi Negatif</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sebaliknya dari koreksi positif, koreksi negatif ini menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Koreksi negatif ini muncul dikarenakan pendapatan komersial lebih tinggi dari pendapatan fiskal dan biaya komersial lebih kecil dari biaya fiskal.</p>
<p style="text-align: justify;">Beberapa penyebab terjadinya koreksi negatif:</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.</li>
<li style="text-align: justify;">Selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal.</li>
<li style="text-align: justify;">Penyesuaian fiskal negatif lainnya</li>
</ul>
</li>
</ul>

Sejauh ini, mungkin masih ada beberapa wajib pajak yang belum paham sepenuhnya tentang koreksi fiskal dalam perpajakan. Wajib pajak badan diwajibkan membayar kewajiban pajaknya dan membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan yang disebut laporan fiskal. Jika ada data yang tidak sesuai, maka WP perlu melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian penghasilan WP dan pajak yang harus dikeluarkan agar tidak ada kesalahan.

Koreksi Fiskal dalam Perpajakan

<p style="text-align: justify;">Dalam menjalani kegiatan berbisnis, setiap perusahaan ataupun organisasi memiliki SOP mereka sendiri. SOP ini sangat berguna sebagai panduan untuk organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.</p>
<p style="text-align: justify;">Standar Operasional Prosedur (SOP) itu sendiri adalah panduan kerja yang dibuat agar memudahkan dan menertibkan pekerjaan. Bagaimanapun jenis dan bentuk format SOP ini, setiap perusahaan tentu membutuhkan panduan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi dari setiap unit perusahaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Panduan mengenai SOP ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. 35 Tahun 2012.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Standar Operasional Prosedur</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut manfaat SOP secara umum untuk organisasi menurut Permenpan No. 35 Tahun 2012 adalah:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sebagai standar para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian.</li>
<li>Membantu karyawan menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap manajemen, sehingga mengurangi keterlibatan pimpinan dalam proses kerja.</li>
<li>Meningkatkan akuntanbilitas dengan mendokumentasikan dalam pelaksanaan tugas.</li>
<li>Menciptakan standar ukuran kerja untuk karyawan.</li>
<li>Menciptakan bahan <em>training</em> yang bisa membantu karyawan baru dalam melaksanakan tugasnya.</li>
<li>Menunjukkan kinerja perusahaan yang dikelola efisien dan dikelola dengan baik.</li>
<li>Menjadi pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan setiap harinya.</li>
<li>Mencegah adanya tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan.</li>
<li>Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan sehingga menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Membuat Standar Operasional Prosedur</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan aturan Permenpan, SOP harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam pembuatannya, yaitu kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi kepada pengguna, kepatuhan terhadap hukum, dan kepastian hukum. Dengan memperhatikan asas-asas tersebut, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pengusaha dalam membuat SOP:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pihak manager perlu membicarakan dengan bawahannya dalam menentukan apa yang perlu dibahas dalam membuat SOP.</li>
<li>Dalam pembuatan SOP, perusahaan perlu menentukan format yang ingin digunakan, kemudian membuat <em>template</em>, serta menetapkan alur proses dalam SOP tersebut.</li>
<li>Pihak perusahaan perlu melakukan wawancara kepada setiap bagian unit karyawan agar mengetahui apa saja pekerjaan sehari-hari mereka dan mengetahui bagaimana proses kerjanya.</li>
<li>Setelah melakukan wawancara, pihak pembuat SOP harus mensosialisasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar tidak ada kesenjangan peraturan antar pegawai.</li>
<li>Jika SOP sudah disepakati, maka perlu dilakukan pelatihan agar mengetahui SOP yang sudah dibuat berjalan sebagaimana semestinya.</li>
<li>SOP yang dibuat harus dievaluasi setidaknya setahun sekali agar mengetahui apa yang perlu ditambahkan atau dihilangkan. Dengan melakukan evaluasi, SOP yang dibuat akan jauh lebih efektif.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dengan membuat SOP yang tepat dan memenuhi asas yang sudah disebutkan tadi, SOP bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Tanpa memperhatikan jenis usaha, SOP perlu diterapkan di segala jenis usaha agar usaha bisa berjalan sebagaimana mestinya dan kesalahan dalam menjalankan bisnis bisa terhindari.</p>

Dalam menjalani kegiatan berbisnis, setiap perusahaan ataupun organisasi memiliki SOP mereka sendiri. SOP ini sangat berguna sebagai panduan untuk organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Berbisnis

<p style="text-align: justify;">Dalam perpajakan, terdapat istilah<em> deductible expense</em> (DE). <em>Deductible expense</em> ini adalah biaya yang terjadi karena adanya kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. <em>Deductible expense</em> ini diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6.</p>
<p style="text-align: justify;">Terdapat tiga prinsip untuk menentukan apakah biaya tersebut termasuk ke dalam kategori <em>deductible expense</em> atau tidak, berikut prinsip tersebut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha.</li>
<li>Biaya tersebut diberlakukan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak.</li>
<li>Biaya tersebut <u>tidak</u> digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Berikut jenis-jenis biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha</li>
<li>Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.</li>
<li>Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</li>
<li>Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.</li>
<li>Kerugian selisih kurs mata uang asing.</li>
<li>Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.</li>
<li>Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.</li>
<li>Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang berlaku</li>
<li>Sumbangan penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam PMK No.76 Tahun 2011.</li>
<li>Sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.</li>
<li>Sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial.</li>
<li>Sumbangan fasilitas pendidikan.</li>
<li>Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><em>Non Deductible Expense</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Disamping itu, terdapat juga <em>non deductible expense </em>(NDE), yaitu biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kategori NDE ini diatur dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. Jadi, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan, tidak semua biaya termasuk ke dalam <em>deductible expense</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Salah satu contoh biaya yang termasuk ke dalam NDE, adalah premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja &amp; dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak dan biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang pada dasarnya merupakan kegiatan termasuk ke dalam natura, sehingga dikenakan <em>non deductible expense</em>.</p>

Dalam perpajakan, terdapat istilah deductible expense (DE). Deductible expense ini adalah biaya yang terjadi karena adanya kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. Deductible expense ini diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6.

Apa itu Deductible Expense dan Non- Deductible Expense?

<p style="text-align: justify;">Bagaimana bila kegiatan usaha Wajib Pajak sudah tidak beroperasi atau sudah tidak melakukan pekerjaan bebas, apakah mereka tetap harus membayar dan melapor pajak? Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengajukan Wajib Pajak Non Efektif kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</p>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak non efektif merupakan status ketika wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Status NPWP akan menunjukkan &ldquo;NE&rdquo; yang berarti Non Efektif. Bila wajib pajak sudah berstatus NE, wajib pajak yang biasanya dikenakan pajak penghasilan tidak lagi diwajibkan melapor SPT tahunan karena kewajiban melapor pajaknya sudah gugur selama wajib pajak berstatus non efektif.</p>
<p style="text-align: justify;">Penetapan wajib pajak non efektif dapat dilakukan dengan melakukan permohonan wajib pajak atau secara jabatan dimana penetapan hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kriteria Wajib Pajak Non Efektif</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebelum ingin mengajukan wajib pajak non efektif, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa menjadi wajib pajak non efektif. Kriteria ini tertulis dalam Peraturan Dirjen Pajak No.04/PJ/2020, beberapa kriteria tersebut adalah:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya</li>
<li>Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut;</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7);</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;</li>
<li>Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;</li>
<li>Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP;</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Jika wajib pajak sudah memenuhi semua kriteria di atas, maka wajib pajak dapat mengajukan wajib pajak NE secara elektronik atau tertulis dengan melampirkan formulir Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif dan dokumen pendukung yang menunjukkan wajib pajak memenuhi ktriteria WP NE. Formulir pengajuan permohonan dapat diunduh melalui website <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> atau klik <a href="https://www.pajak.go.id/id/formulir-pajak/formulir-permohonan-penetapan-wajib-pajak-non-efektif-dan-pengaktifan-kembali">di sini</a></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mengaktifkan Kembali NPWP Non Efektif</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak bisa kembali mengaktifkan status wajib pajaknya dengan cara mengajukan kembali permohonan yang dilakukan wajib pajak secara langsung maupun permohonan secara jabatan dan hanya bisa diaktifkan kembali melalui KPP.</p>
<p style="text-align: justify;">Status wajib pajak dapat diaktifkan kembali bila terdapat data yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non efektif. KPP akan membuktikannya dengan melakukan penelitian administrasi perpajakan, seperti memeriksa kebenaran apakah wajib pajak melakukan pemabayaran pajak, menyampaikan SPT, dan kegiatan perpajakan lain.</p>

Bagaimana bila kegiatan usaha Wajib Pajak sudah tidak beroperasi atau sudah tidak melakukan pekerjaan bebas, apakah mereka tetap harus membayar dan melapor pajak? Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengajukan Wajib Pajak Non Efektif kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kenali Istilah Wajib Pajak Non Efektif

<p style="text-align: justify;">Dalam perpajakan, terdapat istilah pencatatan dan pembukuan pajak. Keduanya terlihat serupa, namun ternyata keduanya memiliki artian yang berbeda. Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan dasar kegiatan akutansi pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan definisinya, pembukuan adalah<strong> </strong>suatu proses pencatatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Informasi keuanganya yang dimaksud adalah harta, modal, kewajiban, penghasilan, dan biaya &amp; jumlah pendapatan atas penyerahan barang atau jasa pada periode pajak tersebut. Definisi pembukuan ini tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29.</p>
<p style="text-align: justify;">Definisi pencatatan tertulis dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat 9, dimana pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukuan dan pencatatan saling berkaitan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan Pajak</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Subjek pajak pembuat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor pertama yang membedakan antara pencatatan dengan pembukuan adalah wajib pajak yang membuatnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Pembukuan wajib dibuat oleh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha.</li>
<li>Sementara subjek pajak yang melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetapi peredaran bruto pertahunnya kurang dari 4,8 miliar rupiah.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha tidak diharus melakukan pembukuan, namun tetap harus melakukan pencatatan mengikuti Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NTPN) yang wajib dilaporkan ke DJP dalam kurun waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak terkait</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Syarat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor kedua yang membedakan antara pencatatan dengan pembukuan adalah persyaratan penyelenggaraan.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut syarat &ndash;syarat dalam penyelenggaran pembukuan pajak:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Pembukuan diselenggarakan dengan satuan mata uang rupiah, huruf latin, angka Arab, serta disusun menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa asing dengan seizin Menteri Keuangan</li>
<li>Pembukuan diperbolehkan dalam satuan mata uang asing juga bahasa asing dengan izin dari Menteri Keuangan</li>
<li>Diselenggarakan menggunakan stelsel&nbsp;kas juga akrual&nbsp;serta berprinsip taat pada asas</li>
<li>Minimal berisikan catatan terkait modal, harta, penghasilan, kewajiban juga biaya dan hasil penjualan maupun pembelian untuk bisa menghitung pajak terutang</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Beberapa syarat untuk pencatatan pajak:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Pencatatan dilakukan dalam setahun secara krologis</li>
<li>Pencatatan menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah.</li>
<li>Pencatatan harus memuat peredaran atau penerimaan bruto/dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima/diperoleh serta penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.</li>
<li>Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, maka pencatatan harus mendeskripsikan secara jelas masing-masing jenis usaha, atau lokasi usaha yang bersangkutan.</li>
<li>Wajib pajak orang pribadi diwajibkan melakukan pencatatan atas kewajiban dan hartanya</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Persamaan Pembukuan dan Pencatatan Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak sama-sama berkaitan dengan kegiatan pajak akuntansi yang berfungsi sebagai acuan wajib pajak. Berikut beberapa persamaan dari pembukuan dan pencatatan pajak</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan salah satu kegiatan akutansi pajak yang berfunsgi mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti membuat SPT, perhitungan PKP, PPN, dan PPnBM.</li>
<li style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan kegiatan akuntansi pajak yang berguna untuk menghitung pajak terutang wajib pajak.</li>
<li style="text-align: justify;">Pembukuan dan pencatatan pajak dilaksanakan dalam rangka mengetahui posisi keuangan dari kegiatan hasil usaha.</li>
</ul>

Dalam perpajakan, terdapat istilah pencatatan dan pembukuan pajak. Keduanya terlihat serupa, namun ternyata keduanya memiliki artian yang berbeda. Pembukuan dan pencatatan pajak merupakan dasar kegiatan akutansi pajak. 

Perbedaan Pencatatan dan Pembukuan Pajak yang Perlu Diketahui

<p style="text-align: justify;">Dalam industri manufaktur, kegiatan produksi menjadi kegiatan operasional utama mereka. Biaya produksi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan manufaktur dalam memproduksi barang.</p>
<p style="text-align: justify;">Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses mengolah barang-barang yang di produksi oleh perusahaan tersebut. Disini biaya produksi memiliki perbedaan dengan biaya operasional dimana biaya opersional hanya mengakomodasi sistem manajerial perusahaan, sedangkanbiaya produksi berfungsi untuk menopang kelancaran.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Unsur dalam Biaya Produksi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam kegiatan produksi, terdapat 3 macam biaya yang mencakup proses mengolah bahan baku dari bahan mentah sampai menjadi barang siap jual, biaya tersebut adalah:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Bahan Baku</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh bahan utama dan mengolah bahan tersebut sampai menjadi barang jadi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Tenaga Kerja</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja karyawan. Komponen dalam biaya tenaga kerja tidak hanya mencakup gaji pokok karyawan saja, namun biaya lain seperti tunjangan dan asuransi karyawan juga dimasukkan ke dalam perhitungan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya <em>overhead </em>pabrik</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya <em>overhead </em>adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang proses produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya <em>overhead </em>ini berfungsi untuk membantu proses produksi agar bisa berjalan dengan lancar, contohnya biaya tenaga keamanan, biaya listrik &amp; air, biaya sewa, dan lain-lainnya.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis &ndash; Jenis Biaya Produksi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pengklasifikasian biaya produksi ini sangat penting untuk diterapkan oleh perusahaan agar bisa mengetahui jenis pengeluaran yang dibutuhkan apa saja dalam proses mengolah barang. Pada umumnya terdapat 5 jenis biaya produksi yang digunakan untuk mengakumulasikan pengeluaran saat memproduksi barang. Jenis biaya tersebut sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Tetap (<em>Fixed </em>Cost)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya tetap atau <em>fixed cost </em>adalah biaya yang besar pengeluarannya tidak mengalami perubahan walau kapasitas produksi mengalami peningkatan atau penurunan. Biaya tetap mempunyai sifat yang pasti, sehingga tidak akan mengalami pembengkakan walau proses produksi mengalami kenaikan signifikan. Contoh biaya tetap, yaitu gaji bulanan karyawan dan biaya sewa.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Variabel (<em>Variable Cost</em>)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya variabel adalah biaya yang besar pengeluarannya dipengaruhi oleh besarnya output produksi. Bila produksi barang semakin banyak, maka biaya variabel yang ditanggung juga semakin besar. Biaya variabel hanya akan dipakai saat proses produksi berlangsung, sehingga menjadi dasar pengeluaran per unit yang akan dilaporkan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Rata-Rata (<em>Average Cost</em>)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya rata-rata adalah biaya per unit yang didapat dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output yang diproduksi. Umumnya biaya rata-rata ini digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk produksi kedepannya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Marginal</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya marginal adalah biaya pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui output maksimal yang didapatkan dari proses produksi dengan menambah biaya margin. Dengan biaya marginal, perusahaan bisa mencapai nilai keuntungan maksimal produk secara lebih efisien.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Biaya Total</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Biaya total merupakan biaya yang diperoleh dari penggabungan biaya variabel dan biaya tetap. Biaya total menjadi informasi mengenai jumlah pengeluaran selama proses produksi. Biaya total ini bersifat menyeluruh karena mencakup seluruh pengeluaran yang terjadi selama proses produksi. Biaya seperti bahan baku, administrasi, dan pemasaran masuk ke dalam perhitungan ini.</p>

Dalam industri manufaktur, kegiatan produksi menjadi kegiatan operasional utama mereka. Biaya produksi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan manufaktur dalam memproduksi barang.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak

Sekilas Sobat Pajak

Alamat