Di saat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia, saat ini pemerintah menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai program prioritas utama untuk masyarakat Indonesia. Program vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan di berbagai daerah secara cepat agar vaksinasi dapat diperoleh masyarakat luas.
Pengadaan vaksinasi massal ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun vaksinasi ini dapat diperoleh gratis oleh seluruh masyarakat berkat uang pajak yang kita bayarkan. Tercatat dana yang dialokasikan pemerintah untuk membeli dan melakukan vaksinasi Covid-19 tergolong besar yakni mencapai Rp 58,11 triliun. Dana ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.
Anggaran sebesar Rp 58,11 triliun tidak hanya untuk pembelian vaksin, namun juga sebagai dana untuk distribusi dan pelaksanaan vaksin tersebut. Pembiayaan ini digunakan untuk memvaksinasi 185 juta penduduk Indonesia dengan dosis dua kali yang artinya membutuhkan sekitar 360 juta dosis vaksin. Negara pun telah mengimpor jutaan dosis vaksin untuk diberikan gratis kepada masyarakat, dan program ini telah berjalan dengan memprioritaskan tenaga medis, lansia, dan pekerja pelayanan publik.

Di saat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia, saat ini pemerintah menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai program prioritas utama untuk masyarakat Indonesia. Program vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan di berbagai daerah secara cepat agar vaksinasi dapat diperoleh masyarakat luas.

Wah, Ternyata Vaksin Gratis Berkat Pajak

Pada awal tahun 2021, melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diumumkan bahwa terdapat perubahan pada skema perhitungan pajak bagi Wajib Pajak yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Bagi UMKM yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat lagi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM tahun 2018 meski omzet dari usaha tersebut belum melebihi Rp 4,8 miliar. Berdasarkan dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018</a> Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam aturan tersebut, kemudahan terwujud dalam penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang awalnya 1% (satu persen) menjadi 0,5% (setengah persen). Dengan penyederhanaan metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu tarif yang dikalikan dengan omzet bulanan, serta jenis Pajak Penghasilan (PPh) Final diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak pelaku UMKM yang belum mahir dalam membuat pembukuan usahanya.
Tetapi, dengan berkaca pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018</a> pula, diketahui bahwa skema perhitungan tersebut hanya dapat digunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Untuk jangka waktu ini terhitung sejak tahun pajak 2018 bagi Wajib Pajak yang terdaftar sebelum kebijakan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018</a> ini berlaku, yaitu per 1 Juli 2018 atau tahun pajak terdaftar bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar setelah kebijakan ini berlaku.
Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan (PPh), yaitu tarif Pasal 17, yaitu tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak badan ini dihitung berasal dari penghasilan neto fiskal yang dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal.
Berikut merupakan tarif yang digunakan oleh Wajib Pajak badan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>25% (dua puluh lima persen) untuk tahun pajak 2019</li>
<li>22% (dua puluh dua persen) untuk tahun pajak 2020 dan 2021</li>
<li>20% (dua puluh persen) untuk mulai tahun pajak 2022</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Bagi UMKM Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)</h3>
Bagi UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tidak dapat lagi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sejak tahun pajak 2021, maka Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu memahami bagaimana menggunakan cara perhitungan angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) karena angsuran ini dapat mengurangi nilai dari Pajak Penghasilan (PPh) badan yang harus dibayarkan pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 nanti.
Pergantian skema bagi UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang digantikan dengan aturan terkait angsuran tahun berjalan ini diatur dalam Pasal 9 PMK-99/PMK.03/2018 yang berlaku sejak 27 Agustus 2018. Adapun skema yang ditetapkan bagi Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Untuk perhitungan besaran angsuran pajak, sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak yang tertera dalam Pasal 25 Ayat (7) Huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)</li>
<li>Untuk perhitungan besarnya angsuran pajak ditetapkan seperti halnya Wajib Pajak baru selain Wajib Pajak yang tertera dalam Pasal 25 Ayat (7) Huruf B dan Huruf C pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), yaitu:</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bank</li>
<li>Badan Usaha Milik Negara</li>
<li>Badan Usaha Milik Daerah</li>
<li>Wajib Pajak masuk bursa</li>
<li>Wajib Pajak lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang harus membuat laporan keuangan secara berkala</li>
</ul>
</li>
</ul>
Untuk itu, Wajib Pajak yang menjalan usahanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu mengetahui posisi perusahaan mereka, apakah termasuk ke dalam Wajib Pajak berdasarkan Pasal 25 Ayat (7) Huruf B atau sebagai Wajib Pajak yang masuk ke dalam golongan yang diperlakukan seperti Wajib Pajak baru. Bagi Wajib Pajak yang sesuai dengan Pasal 25 Ayat (7) Huruf B, maka metode perhitungan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 secara rinci terdapat dalam kebijakan PMK-99/PMK.03/2018. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang diberlakukan seperti halnya Wajib Pajak baru, maka untuk angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 per bulannya akan ditetapkan nihil. Melalui skema ini, maka diharapkan akan memudahkan Wajib Pajak dikarenakan angsuran pajak tahun berjalan yang ditetapkan nihil ini nantinya akan melancarkan aliran dari uang kas.
Namun, di sisi lain untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 (PPh Pasal 29) nilainya akan cukup signifikan karena dampak dari nihilnya angsuran pajak tahun berjalan. Maka, Wajib Pajak diwajibkan untuk lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan dan perencanaan pajak, agar nantinya ada dana yang cukup atau lebih untuk melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badannya.

Bagi UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tidak dapat lagi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sejak tahun pajak 2021, maka Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) perlu memahami bagaimana menggunakan cara perhitungan angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) karena angsuran ini dapat mengurangi nilai dari Pajak Penghasilan (PPh) badan yang harus dibayarkan pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 nanti.

Skema Perubahan atas Tarif PPh UMKM Berbadan PT Tahun 2021

Pandemi COVID-19 tentu telah menimbulkan berbagai kendala bagi wajib pajak, baik UMKM, IKM maupun wajib pajak lainnya dalam menjalankan usahanya sehingga terdapat penurunan produktivitas dalam dunia usaha. Hal ini bukan hanya berdampak bagi pelaku usaha, namun juga bagi perekonomian Indonesia. Persaingan antara pelaku usaha kini semakin sulit, terutama dalam pengeksporan.
Selama pandemi COVID-19, Wajib Pajak akan merasa dibebankan karena sulitnya melakukan kegiatan ekspor, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan, dan secara tidak langsung akan berdampak pada sektor ekonomi Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara Indonesia memberikan sebuah kesempatan kepada para wajib pajak, terutama kepada para pelaku usaha, agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha serta meningkatkan kinerja usaha dibidang ekspor, sampai menembus pasar ekspor.
Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah adalah insentif perpajakan. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan ekonomi nasional yang sudah menurun selama terjadinya pandemi COVID-19. Pemerintah mengharapkan para pelaku usaha dapat memanfaatkan insentif perpajakan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas kinerja usaha terutama dibidang ekspor selama pandemi COVID-19.
Insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah ada berbagai macam, yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), Pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor, Pemotongan Angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan, &nbsp;Penurunan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat.
Para pelaku usaha harus dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut secepat mungkin, dikarenakan insentif perpajakan tersebut tidak bersifat permanen, melainkan memiliki batas waktu. Batas waktu atas pemberian insentif perpajakan tersebut akan berakhir pada Juni 2021. Oleh karena itu, diharapkan para pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut secara maksimal mungkin, sebelum melewati batas waktu, agar dapat meningkatkan produktivitas kinerja dan hasil usaha.
Selain pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ikut turun tangan membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usahanya, agar dapat membantu Negara Indonesia memulihkan keadaan ekonomi nasional, terutama dari bidang ekspor. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sebuah layanan yang disebut dengan Business Development Services (BDS). Dengan adanya BDS ini,&nbsp; Direktorat Jenderal Pajak membantu para UMKM mendapatkan pengetahuan lebih untuk mengembangkan usahanya, serta membantu para UMKN dalam mengembangkan usahanya, yang dimulai dari membantu pemasaran produk para UMKM, membantu keragaman produk para UMKM (diversifikasi produk), serta membantu para UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan ekspansi usaha para UMKM.
Tujuan diadakannya layanan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak selain untuk meningkatkan dan membantu para UMKM dalam melakukan kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap para UMKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sebuah layanan, yang disebut dengan klinik ekspor. Klinik Ekspor bertujuan untuk membantu serta mendukung para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar dapat mencapai pasar ekspor hingga Go International.

Tujuan diadakannya layanan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak selain untuk meningkatkan dan membantu para UMKM dalam melakukan kegiatan ekspor adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap para UMKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sebuah layanan, yang disebut dengan klinik ekspor. Klinik Ekspor bertujuan untuk membantu serta mendukung para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar dapat mencapai pasar ekspor hingga Go International.

Insentif Pajak Genjot Ekspor UMKM

Di era digital ini, banyak bermunculan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diikuti dengan berkembangnya situs e-commerce di Indonesia. Melihat hal ini pemerintah pun akan menggali potensi penerimaan pajak dari UMKM guna memenuhi setoran penerimaan pajak.
Meski saat ini penerimaan pajak dari UMKM tidak sebesar PPh 21, namun partisipasinya kedepan akan terus bertambah, mengingat jumlah pelaku UMKM yang sangat besar.
Tarif yang dipatok pemerintah pada UMKM adalah sebesar 0,5% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) target penerimaan PPh final sebesar Rp 153,3 triliun tumbuh 17,6% dari target tahun 2019.
Pemerintah yakin pada tahun 2021 penerimaan PPh final akan semakin bertambah karena jumlah UMKM terus bertambah seiringnya perkembangan e-commerce. Hal itu terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang melaporkan pada tahun 2019 terdapat 3,79 juta UMKM sudah menggunakan platform online dan menjual produknya. Angka tersebut setara 8% dari total UMKM di Indonesia yaitu 59,2 juta.
Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas mudah untuk pembayaran pajak dengan berbagai macam inovasi. Seperti memperluas kanal pembayaran pajak melalui marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Pada tahun ini pemerintah menargetkan 10 platform baru yang mencakup dua toko ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret.
Saat ini sudah ada peraturan yang mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur kesetaraan antara pedagang online dan offline yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019. Dan diharapkan dengan adanya peraturan tersebut para UMKM yang sudah memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak maka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau belum memenuhi syarat&nbsp; berarti tidak perlu memiliki NPWP. Lalu bukan berarti kalau tidak punya NPWP tidak bisa berjualan di e-commerce, karena ada beberapa pedagang di e-commerce hanya ingin mencoba menjual hasil dari hadiah, barang bekas, dsb.

Tarif yang dipatok pemerintah pada UMKM adalah sebesar 0,5% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) target penerimaan PPh final sebesar Rp 153,3 triliun tumbuh 17,6% dari target tahun 2019.

Penerimaan Negara dari Pajak UMKM: Sudah Sebesar Apa?

Sudah bukan hal baru bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Lebih dari 62,9 juta unit usaha di Indonesia merupakan UMKM, lebih dari 60% Produk Domestik Bruto merupakan kontribusi dari UMKM, dan lebih dari 96% tenaga kerja diserap oleh UMKM. Dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang dilanda pandemi Covid-19, UMKM memiliki potensi untuk menguasai pasar dalam negeri. Khususnya kebutuhan impor yang tidak dapat dipenuhi.
UMKM dapat menjadi &nbsp;solusi strategis untuk mengakomodasi kebutuhan impor yang saat ini tengah macet. Namun, tentunya terdapat berbagai kendala dalam merealisasikan hal tersebut. Contohnya, kegiatan impor bahan baku masih dibuka dan juga terjadi penurunan volume perdagangan UMKM yang melakukan ekspor ke luar negeri. Banyaknya UMKM akan membuat mereka merasakan dampak dari pandemi dan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Prioritas dukungan</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM pada program penanganan COVID &ndash; 19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Memrioritaskan itu dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun dari Rp 695,2 triliun khusus untuk mendukung UMKM. Bentuk dukungan prioritas lainnya adalah upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan banyaknya kementerian yang menangani UMKM. Banyak kementerian yang memiliki program khusus untuk membantu UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Restrukturisasi kredit UMKM</h3>
</li>
</ul>
Kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi kredit UMKM dilakukan dengan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Relaksasi penilaian kualitas aset</li>
<li>Menunda pokok dan subsidi bunga</li>
</ol>
Restrukturisasi yang pertama dilakukan dengan relaksasi penilai kualitas aset berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan 14/PJOK.05/2020. Ditetapkan kualitas aset pada kredit hingga RP 10 miliar dapat hanya berdasarkan pada ketetapan pembayaran pokok/bunga.
Dilakukan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi serta dilakukan tanpa batasan jenis pembiayaan ataupun plafon.
Dilakukan juga penundaan pokok dan subsidi dengan memberikan subsidi bunga atau margin kepada debitur UMKM dengan plafon kredit atau pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar dengan jangka waktu paling lama 6 bulan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kredit modal kerja UMKM</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah memberikan kredit modal kerja berbunga murah dengan cara penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Sebesar Rp 30 triliun rupiah ditempatkan pemerintah di bank umum mitra selama 6 bulan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Dukungan lainnya</h3>
</li>
</ul>
Pemerintah juga memberikan dukungan lainnya untuk membantu UMKM pada masa pandemi. Dikeluarkannya insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan produktif usaha mikro.
Pemerintah menetapkan untuk UMKM dengan penghasilan Rp 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final. Dilakukan juga pemberian banpres produktif usaha mikro (BUM). Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong pekerja UMKM untuk memanfaatkan program Kartu Prakerja.

Banyaknya UMKM akan membuat mereka merasakan dampak dari pandemi dan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM.

Di Masa Pandemi, Bagaimana Peran Pemerintah dalam Membina UMKM?

Kewajiban Pajak yang berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bermacam-macam jenisnya. Salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Pajak Penghasilan Final. Tarif dasar yang dikenakan oleh Pajak Penghasilan Final berbeda dengan pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Artinya, Pajak Penghasilan Final tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan nanti.
Sehingga, penghasilan yang sudah dikenakan PPh tidak akan dihitung lagi PPhnya pada Surat Pemberitahuan (SPT) dengan penghasilan lainnya yang bersifat non final. Walaupun tidak dihitung, tetapi PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Perhitungan PPh Final berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Secara umum ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh Final pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan dari Bunga Deposito dan Tabungan lainnya, Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (SUN), dan Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.</li>
<li>Penghasilan dari Hadiah Undian</li>
<li>Penghasilan yang berasal dari Transaksi Sekuritas, Transaksi Derivatif, Transaksi Penjualan Saham, atau Pengalihan Penyertaan Modal</li>
<li>Penghasilan dari Transaksi Pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan, Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Real Estate</li>
<li>Penghasilan tertentu lainnya</li>
</ol>
UMKM yang dapat memanfaatkan skema Pajak Penghasilan Final ini adalah UMKM yang omzet pendapatannya per tahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Tujuan pemerintah dalam memberlakukan PPh final adalah untuk mengurangi beban Wajib Pajak dan menunaikan kewajiban perpajakan. PPh final diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian rakyat dikarenakan beban pajak yang ditanggung oleh UMKM menjadi lebih kecil.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan dimana UMKM dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 5 PP 23/2018, PPh final berlaku 3 tahun untuk UMKM yang berbentuk PT. Sedangkan pengenaan PPh final beralu paling lama 4 tahun bagi wajib pajak UMKM berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
Awalnya khusus untuk UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT), pemerintah menetapkan bahwa mereka hanya dapat memanfaatkan skema Pajak Penghasilan Final tarif 0,5 % hanya 3 tahun mulai dari 2018 seperti yang disebutkan pada Pasal PP No. 23 tahun 2018. Hal tersebut berarti mulai awal tahun 2021 ini, UMKM berbentuk PT yang terdaftar pada 2018 mulai menggunakan Pajak Penghasilan Badan. Tetapi pemerintah mengeluarkan keputusan baru dimana insentif diperpanjang, sehingga UMKM berbentuk PT masih dapat menggunakan skema Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5 % sampai dengan 30 Juni 2021.

Pajak Penghasilan Final tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan nanti. Sehingga, penghasilan yang sudah dikenakan PPh tidak akan dihitung lagi PPhnya pada Surat Pemberitahuan (SPT) dengan penghasilan lainnya yang bersifat non final. Walaupun tidak dihitung, tetapi PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Perhitungan PPh Final berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Secara umum ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh Final pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008:

Fasilitas PPh Final bagi UMKM di Tengah Pandemi

Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau, hal tersebut juga berarti kalau Indonesia terdiri dari banyak masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia banyak yang membuka usaha mereka sendiri demi keberlangsungan hidup mereka. Banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk mendirikan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau sering dikenal dengan sebutan UMKM.
Data saat ini menunjukkan bahwa terdapat 65 juta UMKM di Indonesia yang sudah tercatat. UMKM sendiri memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dijadikan sarana untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian masyarakat, dan dapat juga memberikan pemasukan devisa bagi negara. Lewat UMKM juga, negara dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Tidak hanya itu, lewat UMKM, negara juga dapat meningkatkan APBN mereka dari pajak yang dibayarkan Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah. Sama seperti pengusaha lainnya, pengusaha UMKM juga memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar pajak. Seperti yang kita ketahui, pajak tersebut merupakan bentuk kontribusi kepada negara dan nantinya pajak tersebut akan digunakan kembali oleh negara untuk kepentingan kita sendiri. Pertanyaannya, bagaimana perbandingan antara banyaknya UMKM di Indonesia dengan UMKM di Indonesia yang sudah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak? Bagaimanakah kesadaran mereka?
Jika dilihat dari data 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara.
Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil.
Penerimaan pajak dari kontribusi UMKM terhadap PDB yang sebesar 60% hanya sebesar Rp 2 triliun. Beberapa aspek yang menyebabkan pembayaran pajak dari UMKM tergolong rendah salah satunya adalah banyaknya UMKM yang masih belum bisa menyusun laporan keuangan sehingga tidak bisa menyusun laporan keuangan dan akhirnya tidak bias melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.
Dari yang telah disebutkan diatasi, kita dapat menarik kesimpulan jika UMKM di Indonesia masihlah rendah tingkat kesadaran pajaknya. Pada 2020 hanya terdapat 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan banyaknya UMKM di Indonesia terdapat 60 Juta. Kontribusi UMKM terhadap pajak pun pada 2021 tergolong sangatlah kecil. Hanya Rp 2 triliun, padahal kontribusinya terhadap PDB sebesar 60%.

Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil.

Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?

Seperti halnya yang kita tahu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang saat ini dapat dikatakan menjadi tombak bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Dianggap dapat membawa pengaruh besar bagi Indonesia, maka pemerintah menetapkan kebijakan yang menjadi dasar dalam pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bagi pelaku UMKM yang masih minim pengetahuannya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan diperlukan pendampingan khusus agar hak dan kewajiban perpajakan dari UMKM yang dimiliki dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Salah satu hal dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan seorang konsultan pajak untuk membantu kegiatan perpajakan dari bisnis UMKM yang dimiliki.
Karena berdasarkan dengan penilaian yang ada, kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah seringkali hanya fokus pada kegiatan usaha yang dijalankannya, namun tidak mementingkan urusan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila suatu saat bisnis dari UMKM tersebut berkembang dan menjadi bisnis yang besar, maka para pelaku UMKM kadang kala dapat merasa kelabakan dan kebingungan dalam proses pengelolaan pajaknya.
Sedangkan di satu sisi otoritas pajak yang berwenang akan selalu memeriksa usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis, termasuk pelaku bisnis UMKM untuk dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan untuk mengenakan pajak secara jabatan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Dengan berdasar pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10464/PER_MENKEU/111/PMK.03/2014">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2014</a> Tentang Konsultan Pajak, yang dimaksud dengan konsultan pajak sendiri merupakan seseorang yang memberikan konsultasi terkait bidang perpajakan kepada Wajib Pajak dengan tujuan untuk meminta hak dan persetujuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
<h3 style="text-align: justify;">Peran Konsultan Pajak Bagi Bisnis UMKM</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sebagai Administrasi Perpajakan</li>
</ol>
Dengan peran ini, konsultan pajak dapat membantu dalam hal pengurusan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang bersangkutan. Contohnya dapat membantu apabila pelaku UMKM hendak mendirikan usahanya, dengan memberikan masukkan terkait pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), EFIN, dan lain sebagainya
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Konsultan Pajak dapat Memberikan Konsultasi Perpajakan</li>
</ol>
Dalam hal ini, konsultan pajak dapat memberikan konsultasi terkait perpajakan yang berkaitan dengan kebijakan peraturan pajak yang sering mengalami perubahan dalam ketentuannya. Maka konsultan pajak dapat bertindak untuk memberikan manajemen pajak yang baik dan benar kepada Wajib Pajak
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Sebagai Perantara</li>
</ol>
Konsultan pajak disini berperan untuk membantu para pelaku UMKM untuk dapat patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, konsultan pajak juga berperan sebagai perantara antara pelaku UMKM dan otoritas pajak yang berwenang. Membantu dalam hal mempersiapkan penyetoran dan pelaporan pajak, meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, dan lain sebagainya
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Memiliki Peran untuk Mewakilkan Wajib Pajak</li>
</ol>
Sebagai Wajib Pajak yang hendak menjalankan kewajiban perpajakannya, pelaku UMKM juga memiliki hak untuk dapat diwakilkan oleh kuasa Wajib Pajak, oleh karena itu konsultan pajak dapat mengambil peran untuk menjadi kuasa bagi Wajib Pajak apabila diperlukan
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Memiliki Peran dalam Mencari Keadilan</li>
</ol>
Konsultan pajak dapat memberikan bantuan kepada Wajib Pajak dalam hal perpajakan yang berkaitan dengan pemeriksaan oleh aparat pajak yang berwenang, mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Membantu dalam Hal Efisiensi Waktu dan Bisnis</li>
</ol>
Dengan adanya konsultan pajak yang membantu dalam hal perpajakan para pelaku UMKM, maka pelaku bisnis akan lebih efisien dalam hal waktu dan bisnis usaha karena urusan perpajakan sudah ada yang mengurusnya.

Kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM adalah seringkali hanya fokus pada kegiatan usaha yang dijalankannya, namun tidak mementingkan urusan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila suatu saat bisnis dari UMKM tersebut berkembang dan menjadi bisnis yang besar, maka para pelaku UMKM kadang kala dapat merasa kelabakan dan kebingungan dalam proses pengelolaan pajaknya.

Peran Konsultan Pajak Bagi UMKM

Pandemi COVID-19 telah menjadi kasus yang besar bagi negara di dunia sejak awal tahun 2020 silam dan telah merambah ke berbagai sektor termasuk juga sektor perekonomian negara dan warga negaranya. Untuk itu, salah satu cara memulihkan roda ekonomi bagi warga negaranya yang terdampak, pemerintah Indonesia menggulirkan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Program ini dilakukan pemerintah untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak akibat pandemi COVID-19, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang belum tersentuh kredit perbankan sekalipun. Saat ini program pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 1,2 juta yang akan didapatkan oleh para pelaku UMKM.
Pemerintah menargetkan sebayak 12,8 juta pelaku usaha mikro yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 2021 dengan total anggaran yang telah disiapkan adalah sebesar Rp 15,36 triliun.
Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan BLT UMKM 2021 sebesar Rp 1,2 Juta, maka dapat mengajukan secara langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat tingkat kabupaten/kota. Pengajuan ini juga dapat dilakukan secara online, karena beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan pendaftaran berkas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara online. Untuk selanjutnya dari dinas tersebut akan menyampaikan kepada dinas di tingkat provinsi dan dilanjutkan lagi kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM Deputi Bidang Usaha Mikro.
<h3 style="text-align: justify;">Kelengkapan Berkas yang Diperlukan</h3>
Berikut merupakan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses pengajuan atau pendaftaran:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li>
<li>Kartu Keluarga (KK)</li>
<li>Nama lengkap</li>
<li>Alamat tempat tinggal</li>
<li>Bidang Usaha</li>
<li>Nomor telepon</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Syarat yang Perlu Diperhatikan</h3>
Bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan pengajuan atau pendaftaran untuk mencairkan BLT UMKM 2021, maka syarat yang diperlukan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Warga Negara Indonesia (WNI)</li>
<li>Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li>
<li>Memiliki usaha mikro</li>
<li>Tidak terdaftar sebagai PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN, atau BUMD</li>
<li>Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li>
<li>Apabila alamat domisili bagi pelaku UMKM yang tertera di KTP dan domisili usaha berbeda, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).</li>
</ol>
Setelah semua berkas dan syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, maka para pelaku usaha mikro dapat langsung mendaftarkan diri ke kantor Dinas Koperasi dan UKM setempat atau dapat melalui online. 
Nantinya, Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pengusul akan melalukan proses seleksi pembersihan data calon penerima BLT UMKM 2021. Pembersihan data ini akan dilakukan melalui verifikasi identitas kependudukan (NIK) dan pengecekan kelengkapan dokumen yang menjadi syarat lainnya. Apabila semua sudah terpenuhi, maka proses akan dilanjutkan ke Dinas Koperasi dan UMKM setempat sesuai domisili dari pemohon.
<h3 style="text-align: justify;">Pengajuan BLT UMKM 2021 Melalui Online</h3>
Setelah mengetahui alur pengajuan secara langsung ke kantor, maka kini saatnya mengetahui cara pendaftaran atau pengajuan UMKM secara online:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Panduan pengajuan dapat diakses melalui situs <a href="https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil">https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil</a></li>
<li>Melakukan login di OSS v1.1 melalui laman <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> dengan akun yang telah dimiliki</li>
<li>Kemudian klik &lsquo;Perizinan Berusaha&rsquo;, lalu klik &lsquo;Perseorangan&rsquo; dan pilih untuk skala usaha Mikro Lalu klik &lsquo;Pendaftaran NIB Perseorangan Mikro&rsquo;. Sedangkan untuk skala usaha Kecil, maka klik &lsquo;Pendaftaran NIB Perseorangan Kecil&rsquo;</li>
</ol>
<h3>Proses Pembuatan NIB dan Izin Usaha</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pada bagian formulir &lsquo;Data Profil&rsquo;, dilengkapi dengan data/informasi yang sesuai. Kemudian klik &lsquo;Simpan&rsquo; dan &lsquo;Lanjutkan&rsquo;</li>
<li>Untuk formulir &lsquo;Data Usaha&rsquo;, klik &lsquo;Tambah Usaha&rsquo; dan lengkapi data-data yang sesuai. Kemudian klik &lsquo;Simpan&rsquo; dan &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Apabila memiliki lebih dari satu usaha, maka sebelum klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo; dapat melakukan penambahan data/informasi sesuai dengan usaha lainnya yang dimiliki. Kemudian klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Pada formulir &lsquo;Komitmen Prasarana Usaha&rsquo;, bagi usaha skala kecil maka dapat mengajukan permohonan &lsquo;Izin Lokasi&rsquo; dan &lsquo;Izin Lingkungan&rsquo; apabila dipersyaratkan. Kemudian klik &lsquo;Selanjutnya&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Draft NIB&rsquo; dan &lsquo;Izin Usaha&rsquo; calon pemohon dapat melihat rangkuman data NIB dan Izin Usaha yang telah diisi sebelumnya untuk melakukan preview. Jika sudah sesuai, dapat memberi tanda centang pada kotak disclaimer dan kemudian klik &lsquo;Proses NIB&rsquo;</li>
<li>Pada tampilan &lsquo;Output NIB dan Izin Usaha&rsquo; maka dapat melihat cetak dari NIB, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin Usaha yang telah selesai dibuat. Calon pemohon juga dapat mencetak Izin Usaha melalui &lsquo;Preview Izin Usaha QR&rsquo;.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Proses Izin Komersial atau Operasional</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bila calon pemohon membutuhkan untuk Izin Komersial atau Operasional, maka dapat memilih menu &lsquo;Permohonan&rsquo; kemudian &lsquo;IUMK&rsquo; dan &lsquo;Izin Komersial/Operasional</li>
<li>Kemudian dapat klik nomor &lsquo;NIB/Nama Kegiatan Usaha&rsquo; dan klik &lsquo;NIB&rsquo;. Nanti akan muncul daftar kegiatan usaha yang calon pemohon lakukan, kemudian klik &lsquo;Pilih Kegiatan Usaha&rsquo;</li>
<li>Pada formulir &lsquo;Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat memilih Izin Komersial/Operasional sesuai keperluan dan melengkapi data yang diperlukan. Setelah itu klik &lsquo;Lanjut&rsquo; dan &lsquo;Simpan&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Draft Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat klik &lsquo;Preview Izin&rsquo; untuk dapat melihat tampilan draft yang telah dipilih. Kemudian klik &lsquo;Lanjut&rsquo; dan &lsquo;Simpan&rsquo;</li>
<li>Pada &lsquo;Output Izin Komersial/Operasional&rsquo; dapat klik tombol &lsquo;Preview Izin Komersial/Operasional&rsquo; yang telah diterbitkan oleh OSS dan pilih &lsquo;Simpan&rsquo;.</li>
</ol>
 Berikut merupakan tata cara pendaftaran atau pengajuan BLT UMKM 2021 yang dapat dilakukan secara langsung ke kantor Dinas Koperasi dan UKM maupun melalui online. Semoga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terbantu dengan adanya tata cara yang telah diberikan.

Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan BLT UMKM 2021 sebesar Rp 1,2 Juta, maka dapat mengajukan secara langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat tingkat kabupaten/kota. Pengajuan ini juga dapat dilakukan secara online, karena beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan pendaftaran berkas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara online.

Cara Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta Bagi UMKM Tahun 2021

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit bisnis yang dijalankan oleh orang pribadi maupun sekumpulan orang yang bergerak dalam hal perdagangan dan menyangkut aktivitas atau kegiatan berwirausaha.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ternyata terbukti mampu untuk bertahan di tengah kondisi perekonomian global yang tidak dapat diprediksi ini. Menurut penelitian, nyatanya saat krisis global melanda tahun 1998 dan 2012 lalu, banyak unit usaha dan perbankan yang mengalami kebangkrutan, namun disisi lain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini justru tetap tumbuh dan berkembang.
Dianggap sebagai pemberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dibebankan dengan kewajiban perpajakan oleh pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan pajak lainnya, karena pajak ini memiliki sifat mengikat dan memaksa, maka jenis pajak yang dibebankan kepada UMKM ini juga bersifat memaksa dan mengikat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun bersifat memaksa dan mengikat, namun tarif pajak yang ditetapkan atau dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan disesuaikan dengan kapasitas dari usahanya.
<h3 style="text-align: justify;">Dasar-Dasar Hukum Pajak UMKM</h3>
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan pajak yang dibebankan atau ditetapkan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan pada aturan berikut ini, yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/42/UU/6%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 6 Tahun 1983</a> dan Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8071/UU/16%20TAHUN%202009">Undang-Undang No. 16 Tahun 2009</a> Tentang Ketentuan Umum Perpajakan</li>
</ol>
Dengan adanya Undang-Undang ini menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah atas dasar pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/44/UU/7%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 7 Tahun 1983</a> yang Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 36 Tahun 2008</a> Tentang Pajak Penghasilan</li>
</ol>
Kebijakan atau aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini secara garis besar mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh dari pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dan dari Undang-Undang ini pula lahir besaran tarif pajak yang diberlakukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> Peraturan Pemerintah dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/43/UU/8%20TAHUN%201983">Undang-Undang No. 8 Tahun 1983</a> yang Mengalami Perubahan Hingga Terakhir Kali Menjadi <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009">Undang-Undang No. 42 Tahun 2009</a> Tentang Pajak Pertambahan Nilai</li>
</ol>
Kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang ini mengarah pada semua komoditi usaha yang ditetapkan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tidak hanya sebatas penghasilan dan omzet yang didapatkan saja yang akan dikenakan atau dibebankan pajak, namun untuk komoditi barangnya juga akan dikenakan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, Peraturan Pemerintah ini hanya sebagai landasan hukum sementara
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7513/UU/20%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 20 Tahun 2008</a> Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah</li>
</ol>
Dalam Undang-Undang ini, pemerintah menetapkan tarif pajak yang dibebankan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjalan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membantu pembangunan dan pengembangan fasilitas negara.
<h3 style="text-align: justify;">Kriteria UMKM</h3>
Setelah mengetahui dasar-dasar hukum yang mengikat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satu landasan dasar hukum yang disebutkan di atas juga mengatur kebijakan mengenai kriteria penggolongan UMKM berdasarkan dengan jumlah karyawan atau pegawainya. Berikut merupakan kriteria dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7513/UU/20%20TAHUN%202008">Undang-Undang No. 20 Tahun 2008</a> Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Usaha Mikro &ndash; Usaha Rumah Tangga</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini dilakukan oleh perorangan atau badan</li>
<li>Memiliki aset di bawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang mencapai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun</li>
<li>Memiliki karyawan yang tidak lebih dari 4 (empat) orang</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Usaha Kecil</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini memiliki jumlah pegawai antara 5 &ndash; 19 (lima sampai sembilan belas) orang</li>
<li>Memiliki aset yang berkisar antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang berkisar antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000 (dua setengah miliar rupiah) dalam satu tahun</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Usaha Menengah</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Usaha ini memiliki jumlah karyawan antara 20-99 (dua puluh sampai sembilan puluh sembilan) orang</li>
<li>Memiliki aset bersih sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)</li>
<li>Memiliki omzet yang berkisar antara Rp 2.500.000.000.000 (dua setengah miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Usaha Besar</li>
</ol>
Selain dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga terdapat usaha besar dengan kriteria:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Usaha ini memiliki jumlah karyawan di atas 100 (seratus) orang</li>
<li style="text-align: justify;">Memiliki total aset yang mencapai lebih dari Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)</li>
<li style="text-align: justify;">Memiliki omzet yang melebihi Rp 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)</li>
</ul>

Dianggap sebagai pemberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka UMKM juga dibebankan dengan kewajiban perpajakan oleh pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan pajak lainnya, karena pajak ini memiliki sifat mengikat dan memaksa, maka jenis pajak yang dibebankan kepada UMKM ini juga bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak