Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pada pembayaran pajak daerah. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan tiga buah kebijakan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta dengan harapan dapat memberikan keringanan pada para wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran pajak.Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Edi Sumantri di Jakarta, Senin, 27 April 2020, mengatakan “Kebijakan tersebut diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda akibat bencana wabah covid-19 dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan.”Kebijakan Pertama, Pembebasan dari sanksi administrasi Pajak Daerah yang dikarenakan terjadinya pelanggaran administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, denda, dan lain sebagainya. Hal tersebut diputuskan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak 3 April 2020, Sampai pada tanggal 29 Mei 2020. Selain itu, kebijakan tersebut secara otomatis diberikan oleh sistem untuk seluruh jenis pajak daerah tanpa terkecuali. Para wajib pajak tidak perlu membuat pengajuan permohonan untuk menikmati fasilitas dari kebijakan tersebut.&nbsp;Kebijakan Kedua, Kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020 di tiadakan sehingga disamakan dengan PBB-P2 pada tahun 2019. Penghapusan sanksi seperti kebijakan pertama juga berlaku. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2020.Kebijakan Ketiga, Pengurangan pokok pajak daerah, khususnya untuk para pelaku usaha yang terkena dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pengurangan tersebut berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB). Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, mengatakan bahwa “Pengurangan ini dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB).”Terlepas dari penjelasan kebijakan yang diberikan, Edi Sumantri memberikan himbauan kepada seluruh wajib pajak untuk menggunakan kebijakan yang telah diberikan tersebut dengan bijak. Ia mengatakan “Kami menghimbau kepada wajib pajak untuk aktif dalam memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini. Sehingga dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya, namun juga tetap menaati arahan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah covid-19. Kami juga berharap agar para wajib pajak dengan kesadaran tinggi melakukan pembayaran PBB-P2 tahun 2020 dengan tidak menunggu waktu jatuh tempo.”

Tiga Kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta Selama Masa PSBB 

Pasal 23 A UUD 1945 berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”Pajak bersifat wajib dan memaksa bagi warga negara yang sudah masuk kriteria Wajib Pajak. Warga Negara Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa nantinya akan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.Pernakah terpikirkan bagaimana negara dapat menagih warga negaranya untuk membayar pajak?Pada dasarnya, negara mencoba untuk mencakup seluruh warga negara yang seharusnya membayar pajak dan menjadikan mereka Wajib Pajak. Upaya untuk meningkatkan kesadaran diri Wajib Pajak juga dilakukan oleh negara. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuluhan ataupun dengan pemberian informasi akan pentingnya membayar pajak. Setelah berbagai upaya telah dilaksanakan negara, realitanya masih banyak warga yang melanggar ketentuan pembayaran pajak. Di saat itu, negara perlu hadir untuk menagih haknya akan pembayaran pajak. 3 Jenis Penagihan PajakTerdapat 3 jenis penagihan pemabayaran pajak yang dapat dilakukan negara yaitu :1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penagihan PasifPenagihan pasif adalah penagihan yang dilakukan dengan menerbitkan surat-surat seperti Surat Tagihan Pajak, SK Pembetulan dan lain-lain. Fiskus hanya memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang adanya utang pajak pada proses penagihan pasif ini. Setelah satu bulan sejak pemberian surat tidak ada tindak lanjur dari Wajib Pajak berupa pembayaran, maka fiskus akan melakukan penagihan dengan cara lain.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penagihan AktifPenagihan aktif adalah penagihan yang dilakukan setelah penagihan pasif telah dilakukan. Fiskus sangat berperan aktif dalam proses ini khususnya dalam tindakan sita dan lelang.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penagihan Seketika dan SekaligusPenagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal terakhir pembayaran pajak. Penagihan pajak ini juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak. Penagihan ini dilakukan agar mencegah kemungkinan terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Pada saat pelaksanaan penagihan ini Wajib Pajak masih belum membayar maka fiskus akan menunggu hingga tanggal jatuh tempoProses penagihan pajak1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat TeguranSurat Teguran ini diedarkan setelah tujuh hari pembayaran pajak jatuh tempo. Ini dilakukan agar Wajib Pajak dapat melunasi pembayaran tanpa perlu dilakukan penagihan secara paksa. 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat PaksaSurat Paksa diberikan setelah 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran. Penerbitan surat ini dibebankan biaya sebesar Rp. 25.000. Jika Surat Paksa ini sudah diberikan dan Wajib Pajak tidak melunasi dalam waktu 2x24 jam maka dilakukan tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri bahkan penyanderaan.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat SitaSurat sita menyusul surat paksa setelah 2x24 jam surat paksa diterbitkan. Surat sita ini bertujuan untuk menyita barang milik Wajib Pajak bersangkutan sebagai jaminan untuk pelunasan. Wajib Pajak memiliki waktu 14 hari terhitung sejak penyitaan untuk melunasi pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak belum juga membayar, maka diterbitkan pengumuman lelang.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LelangPembayaran pajak dirasa sangat penting bagi pemerintah karena penghasilan pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi kas negara. Kas negara nantinya digunakan demi kepentingan rakyat. Mulai dari pembangunan, pendidikan dan aspek pendorong ekonomi lainnya. Wajar ketika pembayaran pajak adalah wajib dan bersifat memaksa. Penagihan pajak yang dilakukan oleh negara pun menjadi wajar melihat urgensi alokasi penghasilan pajak itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui peran pajak itu sangat besar dalam pembangunan serta pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pajak merupakan wujud dari keadilan sosial yang di ciptakan oleh negara. ini dia 3 cara negara untuk menagih pajak

3 Cara Negara Menagih Pajak

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) mreupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. IUMK diiharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.Usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam UU No.20/2008.Kriteria usaha mikro dalam UU No.20/2008 adalah: <ul><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan ; atau</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</li></ul> Kriteria usaha kecil dalam UU No.20/2008 adalah: <ul><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan ; atau</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)</li></ul> Terdapat beberapa persyaratan yang diperlukan oleh pelaku UMK untuk mendapatkan IUMK, yaitu:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Melengkapi formulir pendaftaran yang memuat identitas diri dan usaha, seperti: nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, dan jumlah modal usaha.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usahaSetelah melengkapi persyaratan yang dbutuhkan, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh pelaku UMK untuk mendapatkan IUMK, antara lain:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mengajukan permohonan perizinan dari kantor kecamatan2. Mengajukan perizinan secara online melalui <a href="https://www.oss.go.id/oss/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.oss.go.id/oss/</a>.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mengunduh NIB dan IUMK melalui <a href="https://www.oss.go.id/oss/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.oss.go.id/oss/</a>.Segala proses permohonan serta pembuatan perizinan yang dibutuhkan tersebut adalah gratis dan tidak diperbolehkan adanya retribusi. Sehingga para pelaku UMK tidak akan terbebani oleh biaya-biaya yang sering timbul saat melakukan permohonan izin usaha.&nbsp;

Kriteria dan syarat untuk mendirikan usaha mikro di Indonesia bedasarkan UU no.20 Tahun 2008

Pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Perizinan merupakan salah satu hal utama yang diperlukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terdapat beberapa jenis perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM, terlebih untuk pelaku UMKM yang bergerak dibidang makanan ataupun kosmetik yang erat dengan kesehatan manusiaPada Perpres No. 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Biaya pengurusan perizinan yang harus dibayarkan, akan ditanggung oleh APBN atau APBD. Pelaku UMKM hanya harus mengurus izin gangguan dan izin mendirikan bangunan.Terdapat beberapa izin lain yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM dan beberapa daantaranya telah digratiskan oleh pemerintah, yaitu:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat Izin Tempat Usaha (SITU)2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Surat Usaha Industri (IUI)3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanda Daftar Industri (TDI)Pengurusan perizinan dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Pergadangan (Diskoperindag) akan memberikan surat keterangan jika pelaku usaha yang akan membuat surat perizinan merupakan pelaku UMKM yang telah memiliki usaha. Surat keterangan ini diperlukan agar tidak timbul penyalahgunaan izin yang mengatasnamakan UMKM tersebut.Proses perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak memerlukan waktu yang panjang. Pelaku UMK hanya perlu melengkapi surat formulir dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP). Perizinan ini dapat dikeluarkan hingga tingkat Kecamatan agar bisa mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).Proses pembuatan perizinan ini pun tidak dipungut biaya apaun dan tidak diperbolehkan adanya penarikan retribusi karena biaya yang ada sudah ditanggung oleh APBN dan APBD. Untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), izin hanya bisa diterbitkan oleh kabupaten atau kota, serta harus menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peraturan ini diterbitkan agar pelaku UKM mendapatkan perlindungan, kepastian hokum, serta mendapat pendapingan dan kemudahan akses pembiayaan melaui pihak-pihak investor ataupun Lembaga pembiayaan, seperti bank.

4 ijin yang harus dimiliki UMKM SITU(Surat Izin Tempat Usaha), IUI (Izin Usaha Industri), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), TDI (Tanda Daftar Industri)

4 Izin yang harus harus dimiliki untuk memulai UMKM

Sebagai orang Indonesia tentu pemandangan dan aktivitas kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan kita mencari bubur atau kue-kue makanan ringan yang dijual UMKM, membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah, sampai menitipkan anak di&nbsp;playgroupterdekat yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, bahkan ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara&nbsp;online, dan belum memiliki perizinan usaha. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan disekitar kita baik itu saudara, tetangga, teman atau kita sendiri. Dari namanya UMKM memang memiliki kepanjangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun jangan salah si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional!I. Kriteria UMKMDi Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM adalah UU No. 20/2008, dalam UU tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.” Berikut kriteria kekayaan dan pendapatan di dalam UU tersebut.Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omzet<img src="https://api.sobatpajak.com/upload/images/334164d37a95f02b867f39d7337e72c4">Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahUsaha kita dapat dikategorikan ke dalam Usaha Mikro apabila memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun atau sekitar Rp1.000.000 per hari (asumsi beroperasional aktif selama 300 hari/tahun); sementara batas atas omzet untuk Usaha Kecil adalah sekitar Rp8,3 juta per hari; dan batas atas omzet Usaha Menengah adalah sekitar Rp167juta per hari. Kini kita dapat menentukan sendiri apakah usaha yang kita jalankan termasuk dalam usaha skala mikro, kecil, atau menengah dengan merujuk pada kriteria UMKM di atas. II. Bidang Usaha UMKMJumlah UMKM sangat banyak. Jika dibandingkan dengan jumlah unit Usaha Besar yang hanya sekitar 5.000 unit, maka jumlah UMKM lebih dari 10.000 kali lebih banyak! UMKM sebanyak itu, bergerak di bidang usaha apa saja, ya? Berdasarkan paparan dari perwakilan BPS di suatu FGD yang pernah kami selenggarakan bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI (pada 31 Oktober 2017), disampaikan bahwa secara umum bidang usaha UMKM dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Pertanian dan Non-Pertanian. Jumlah usaha di kelompok Pertanian dihitung melalui Sensus Pertanian 2013 (bukan survei); sementara yang non-pertanian dihitung melalui Sensus Ekonomi 2016. Kondisi ini membuat perhitungan total jumlah UMKM menjadi agak membingungkan, karena tidak bisa jumlah angka usaha pertanian (2013) ditambahkan dengan jumlah usaha non-pertanian (2016). Terlebih, pada Sensus Ekonomi 2016, BPS mengkategorikan publikasi datanya ke dalam 2 kelompok: Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB); jadi kita tidak bisa mengetahui rincian per skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Untuk melakukan ini mungkin butuh akses ke database mentah hasil Sensus Ekonomi 2016 tersebut.Alih-alih mempermasalahkan soal data, setidaknya dari hasil Sensus Pertanian BPS 2013, kita bisa mengetahui bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah 26.135.469 unit; diantaranya ada 0.016%atau sekitar 4200 unit yang sudah berbadan hukum. Sementara berdasarkan hasil Sensus Ekonomi BPS 2016, diketahui bahwa jumlah UMK adalah 26.263.649 unit, sementara jumlah UMB adalah 447.352 unit. Bagaimana mengenai Bidang usahanya? Berikut kami sajikan distribusi Bidang Usaha untuk UMK.<img src="https://api.sobatpajak.com/upload/images/c506bac43047bda3eb3ca31382790318">Sumber: Sensus Ekonomi 2016,&nbsp;<a href="http://se2016.bps.go.id/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://se2016.bps.go.id</a>, diolah penulisBerdasarkan diagram di atas, berikut ini merupakan 3 bidang usaha UMK non-pertanian yang jumlah pelaku usahanya menempati urutan teratas dalam perekonomian nasional:1. Perdagangan besar &amp; eceranUsaha di bidang perdagangan besar dan eceran adalah penjualan barang tanpa adanya proses merubah bentuk produk yang diperdagangkan, kecuali sebagai kegiatan penyortiran atau pengemasan ulang. Contohnya adalah pedagang buah-buahan yang membeli buah dalam skala besar (truk) untuk dijual kembali secara eceran (kiloan); atau distributor kripik yang mengumpulkan kripik yang diproduksi oleh beberapa ibu rumah tangga, untuk kemudian dikemas, diberi label, dan dijual secara eceran pula.2. Penyediaan akomodasi &amp; penyediaan makan minumUsaha akomodasi dan penyediaan makan minum mencakup jenis usaha restoran, rumah makan, jasa boga (katering), pusat penjualan makanan (food court), kafe dll. Usaha katering yang melayani penyediaan makanan untuk acara atau kebutuhan logistik (misalnya pengadaan makanan atau snack untuk pesawat terbang, kereta api. kapal, dll) juga termasuk ke dalam kategori ini.3. Industri pengolahanIndustri pengolahan meliputi berbagai kegiatan produksi yang mengubah bentuk bahan baku/mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Misalnya industri kain yang mengubah kapas menjadi kain; atau industri konveksi yang mengubah bentuk kain menjadi berbagai jenis pakaian; atau industri minuman dalam kemasan yang mengubah berbagai jenis buah menjadi minuman jus di dalam botol yang siap dikonsumsi. Adapun di kategori Industri Pengolahan ini (manufaktur), terdapat sekitar 3.4 juta pelaku UMKM (BPS, 2015), yang mayoritas bergerak di 5 bidang Industri, yaitu Makanan dan Minuman (44.9%); Kerajinan Kayu dan anyaman (19.9%); Tekstil dan pakaian jadi (14.4%); Barang galian bukan logam seperti industri tepung, mika, dll (6.9%); dan furnitur (3.5%). III. Kontribusi terhadap PerekonomianSecara gabungan, skala kegiatan ekonomi UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap total Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Pada 2017 lalu PDB Indonesia sekitar Rp13600 trilyun. Dengan demikian, artinya total pendapatan UMKM adalah sekitar Rp8160 trilyun! Usaha Mikro menyumbang sekitar Rp5000 trilyun per tahun, Usaha Kecil Rp1300 trilyun, Usaha Menengah sekitar Rp1800 trilyun; dan Usaha Besar sekitar Rp5400 trilyun.Jika angka di atas dibagi dengan jumlah unit UMKM, maka dapat diperkirakan besaran rata-rata omset atau pendapatan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar, yang hasilnya adalah sebagai berikut.<img src="https://api.sobatpajak.com/upload/images/297b2c83dbe9085ef0d1a333018436ff">Sumber: Kemenkop UKM RI 2017, BPS, diolah penulis (note: menurut keterangan tim data Kemenkop UKM RI yang diterima penulis, total pendapatan yang disajikan adalah total PDB nasional 2017 dikurangi dengan kontribusi pemerintah; total PDB Indonesia tahun 2017 adalah sekitar Rp13,600 trilyun).Tabel di atas menunjukkan bahwa produktifitas per unit usaha memang mengalami peningkatan sejalan dengan kategori skala usahanya. Usaha Mikro hanya memiliki rata-rata pendapatan usaha sekitar Rp76 juta per tahun atau Rp253 ribu per hari; Usaha Kecil Rp1,63 milyar per tahun atau Rp.5,4 juta per hari; dan Usaha menengah Rp29.7 milyar per tahun atau sekitar Rp99 juta per hari. Sementara rata-rata pendapatan Usaha Besar adalah sekitar Rp941 milyar per tahun atau Rp3,15 milyar per hari (asumsi 300 hari per tahun). Hal ini berarti produktifitas Usaha Besar 12.394 kali lipat lebih besar daripada Usaha Mikro, 583 kali lipat daripada Usaha Kecil, dan 32 kali lipat daripada Usaha Menengah.Jika dibandingkan dengan batas atas kriteria omsetnya, rata-rata omset Usaha Mikro saat ini hanya sekitar 25% dari batas atas omset Rp300 juta; Usaha Kecil 65%, dan Usaha Menengah 59%. Hal ini seakan menyiratkan bahwa produktifitas Usaha Mikro masih jauh lebih rendah daripada Usaha Kecil maupun Menengah yang membuatnya secara umum lebih rapuh dan mungkin saja mudah tergilas oleh tekanan persaingan. Mau tidak mau memang harus ada pendampingan melekat dan terstruktur agar Usaha Mikro dapat meningkatkan efisiensi produksi, produktifitas, dan daya tahannya dalam menghadapi persaingan. Di sisi lain, pelaku Usaha Mikro juga perlu membuka diri terhadap kebaruan teknologi, khususnya dalam memanfaatkan berbagai solusi digital yang dapat memperluas pasar sekaligus menekan berbagai biaya produksi.Jumlahnya yang sangat-sangat banyak dan besarnya perannya dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi wong cilik yang secara umum tidak berpendidikan tinggi, membuat peran keseluruhan UMKM - khususnya Usaha Mikro - bagi perekonomian amatlah penting! Apakah bisa kita membayangkan betapa chaosnya Indonesia jika puluhan juta pelaku Usaha Mikro tersebut tiba-tiba mogok berhenti berusaha dan mempekerjakan dirinya sendiri, dan menuntut Usaha Besar atau pemerintah memberi mereka pekerjaan?IV. Sehatkah struktur UMKM Indonesia?Ini adalah pertanyaan yang sering saya tanyakan ke diri sendiri juga. Apakah struktur UMKM Indonesia yang sangat didominasi oleh Usaha Mikro ini sehat? Sekitar 98.7% UMKM kita adalah Usaha Mikro, dan struktur seperti ini tidak berubah dari 10 tahun lalu, mengindikasikan bahwa Usaha Mikro kita tak kunjung naik kelas menjadi Usaha Kecil atau Menengah.Akhirnya saya coba mencari tahu struktur UMKM di negara yang sudah lebih maju ekonominya, dan yang saya temukan adalah data struktur UMKM di Uni Eropa.<img src="https://api.sobatpajak.com/upload/images/407b8334dda6d8857f2eedb71b58594c">Sumber:&nbsp;Annual Report of European SMEs 2016/2017Dari data di atas dapat dilihat bahwa ternyata di negara maju jumlah UMKM juga mendominasi proporsi jumlah unit usaha, yaitu 99.8%. Namun jika dilihat komposisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengahnya, ada sedikit perbedaan dengan Indonesia; karena di Uni Eropa proporsi Usaha Mikro hanya 93%; sementara di Indonesia 98.7%. Terlepas terdapat perbedaan kriteria UMKM di Uni Eropa dengan di Indonesia, melalui tulisan ini saya berasumsi bahwa struktur UMKM di negara yang sudah lebih maju sejatinya lebih sehat daripada yang kita miliki saat ini. Terlebih karena saya sepakat dengan fenomena missing middle pada struktur UMKM Indonesia, dimana pelaku usaha terlalu didominasi oleh Usaha Mikro, dan terlalu sedikit di usaha kecil maupun menengahnya. Untuk itu saya ingin mengajak untuk berandai-andai. Jika kita ingin agar struktur UMKM Indonesia menjadi seperti di Uni Eropa, berapa jumlah UMKM yang harus dinaikkan kelasnya?Dengan asumsi total unit usaha sekitar 62.9 juta unit, maka jumlah Usaha Mikro kita agar proporsinya hanya 93% adalah sekitar 58.5 juta unit saja; yang artinya sekitar 4.38 juta Usaha Mikro yang ada di Indonesia saat ini perlu dinaikkan skalanya ke Usaha Kecil. Untuk itu, agar proporsi Usaha Kecil hanya menjadi 5.82% seperti di Uni Eropa, maka jumlah Usaha Kecil yang dibutuhkan adalah sekitar 3.66 juta unit, sehingga kelak jumlah Usaha Kecil yang perlu dinaikkelaskan ke skala Usaha Menengah adalah sekitar 717 ribu unit. Implikasi lanjutannya agar jumlah Usaha Menengah kita sekitar 0.9% dari total unit usaha seperti di Uni Eropa, kita hanya membutuhkan sekitar 592 ribu Usaha Menengah; sehingga sekitar dinaikkelaskan menjadi Usaha Besar yaitu sebanyak 126 ribu unit. Dengan kondisi eksisting saat ini yang diperkirakan jumlah Usaha Besar kita hanya sekitar 5000 unit (0,01% dari total unit usaha), artinya untuk bisa mencapai 0.2% Usaha Besar kita masih perlu 121 ribu UMKM (saat ini) bisa menjadi Usaha Besar! Banyak juga, ya?! V. Epilog: Renungan BersamaDemikianlah potret UMKM nasional, si kecil yang berperan besar, dan merupakan penopang kelancaran dan stabilitas perekonomian nasional Indonesia. Adapun intisari yang ingin disampaikan adalah bahwa terlepas dari besarnya peran yang telah diberikan oleh UMKM untuk perekonomian, efektifitas pemberdayaan UMKM selama ini sepertinya perlu dipertanyakan, karena struktur UMKM kita masih melulu didominasi Usaha Mikro. Selain itu, jika digunakan struktur UMKM di Uni Eropa sebagai benchmark, target pemberdayaan UMKM sangatlah besar. Bagaimana tidak, mendampingi 100 Usaha Mikro untuk naik kelas ke Usaha Kecil dalam 1 tahun saja tidak mudah, success rate 10% saja sudah bagus. Apalagi 4.4 juta? Kalau success rate 20% kan artinya perlu 22 juta pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan?Kalau biaya pendampingan Usaha Mikro selama 1 tahun diasumsikan sekitar Rp10juta per Usaha Mikro, maka akan dibutuhkan anggaran sekitar Rp220 trilyun! Ini hampir 4x lipat dari total anggaran Dana Desa yang Rp60 trilyun itu lho! Jadi, tentunya jelas hampir tidak mungkin perubahan struktural ini dapat dicapai dalam 1 tahun. Bagaimana kalau 10 tahun? Kalau dipukul rata berarti investasi yang dibutuhkan sekitar Rp22 trilyun per tahun.Orang bijak berkata, dimana ada kemauan, disitu ada jalan. Jadi jika ada kemauan, mestinya bisa disusun suatu program pendampingan Usaha Mikro dengan kurikulum yang terstruktur dengan alat monitoring dan evaluasi pendampingan yang juga jelas; dapat pula mungkin dilakukan dengan mengoptimalkan Dana Desa? Tapi siapa yang akan menjadi&nbsp;leading sector-nya? Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kemendes, Kemenko Perekonomian?&nbsp;Road map&nbsp;Kebijakan UMKM Nasional&nbsp;saja kita tidak punya. Ibarat orkestra, kita ini seperti musisi yang bukan saja tidak jelas dirijennya siapa, tapi juga tidak punya partiture. Apakah mungkin kita bisa menghasilkan melodi yang harmoni?Tapi ya sudahlah, saya sudah terlalu banyak berandai-andai. Daripada berandai-andai lebih baik berdoa semoga semakin banyak pihak yang peduli dan memberikan aksi nyata untuk memberdayakan Usaha Mikro, agar lebih banyak yang bisa Naik Kelas. Sejatinya, jika memang pemberdayaan UMKM itu isu penting, maka sejatinya basis data dan dokumen&nbsp;road map&nbsp;itu ada. Tapi sampai sekarang, kita belum punya keduanya. Apakah isu UMKM ini benar-benar penting? Yang jelas, rakyat sudah lelah jargon, karena jargon itu enak di telinga tetapi&nbsp;ga enak&nbsp;di kantong.Terima kasih kepada seluruh pelaku dan penggiat UMKM, karena semangat kemandirian Anda telah membangun pondasi kuat bagi perekonomian kita semua.Referensi:Photo by Firdaus Roslan from unsplash, jumlah UMKM 2017 dari&nbsp;<a href="https://www.ukmindonesia.id/upload/attachment/doc/data_sandingan_UMKM_kemenkop_UKM-20162017.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sini</a><a href="https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">,</a>&nbsp;dan PDB Indonesia 2017 dari&nbsp;<a href="http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/JKRlrV7b-pdb-indonesia-capai-rp13-588-8-triliun-di-2017" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sini</a>&nbsp;(tulisan ini diperbarui pada 29 Juli 2019)

Sebagai orang Indonesia tentu pemandangan dan aktivitas kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan kita mencari bubur atau kue-kue makanan ringan yang dijual UMKM, membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah, sampai menitipkan anak di playgroup terdekat yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, bahkan ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara online, dan belum memiliki perizinan usaha. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan disekitar kita baik itu saudara, tetangga, teman atau kita sendiri. Dari namanya UMKM memang memiliki kepanjangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun jangan salah si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.

Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar

<a href="https://tirto.id" rel="noopener noreferrer" target="_blank">tirto.id</a> - Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali dianggap sama oleh masyarakat. Padahal kedua jenis usaha ini memiliki perbedaan yang didasarkan pada aset dan omset yang dimiliki oleh pelaku usahanya.Besaran aset dan omset yang membedakan antara UKM dan UMKM tertuang dalam berbagai peraturan baik Undang-Undang, Keputusan Presiden, Departemen Perdagangan Indonesia dan juga Bank Indonesia yang menjelaskan tentang perbedaan tersebut.Pengertian mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) didasarkan pada Undang-Undang no.9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang berisikan bahwa UKM merupakan usaha kecil menengah yang merupakan suatu kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.Kekayaan bersih atau hasil penjualan dari jenis usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. Apabila dihitung dalam skala tahunan, UKM memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.Selain menurut Undang-Undang, peraturan atau kriteria mengenai UKM juga dapat ditemui pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia . Keputusan tersebut dapat dilihat dari Surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK). Pada surat edaran tersebut menjelaskan bahwa Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total aset Rp60 juta tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp600 juta. Selain itu, UKM juga ada dalam peraturan Departemen Perindustrian dan perdagangan, yang menjelaskan pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.Sementara UMKM tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.Pada Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa UMKM memiliki beberapa point atau aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Beberapa aturan tentang UMKM tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:1. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.2. Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.3. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;Selain UMKM juga harus berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional pada pendiriannya.Sama seperti kriteria kekayaan bersih yang diberikan pada UKM, UMKM juga memiliki kriteria kekayaan bersih pada bisang usahanya masing-masing. Kriteria kekayaan bersih UMKM termuat pada BAB IV KRITERIA Pasal 6 yang berisikan :1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.2 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataub. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.3 Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataub.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.Baca selengkapnya di artikel "Kenali Perbedaan UKM dengan UMKM Dari Segi Omset dan Aset",&nbsp;<a href="https://tirto.id/ev4x" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://tirto.id/ev4x</a>

Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali dianggap sama oleh masyarakat. Padahal kedua jenis usaha ini memiliki perbedaan yang didasarkan pada aset dan omset yang dimiliki oleh pelaku usahanya.

Artikel

Article Terkini

Hubungi Kami

Sobat Pajak