Untuk memulai usaha atau bisnis, penting bagi pengusaha untuk memastikan bahwa mereka memiliki izin usaha yang sesuai, tidak hanya untuk bisnis besar tetapi juga untuk bisnis skala kecil. Izin usaha adalah persetujuan resmi dari otoritas yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis, yang dalam beberapa kasus disebut sebagai Nomor Induk Berusaha (NIB).
&nbsp;
Buat Apa Pelaku Usaha Harus Memiliki Izin Usaha?
Tentu, izin usaha mikro kecil (IUMK) memberikan jaminan hukum dan mendukung pengembangan usaha. Ketika UMKM tidak memiliki izin resmi, mereka kehilangan kepastian hukum dan akses ke sarana yang mendukung pertumbuhan bisnis, hal ini dapat mengakibatkan dampak bertumpuk yang menghambat perkembangan bisnis mereka.
Salah satu dampaknya adalah kesulitan dalam mengajukan modal, yang menjadi salah satu faktor utama dalam memperluas usaha. Tanpa izin usaha resmi, UMKM menghadapi kendala dalam menarik investor atau mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan. Akibatnya, proses pengembangan bisnis menjadi terhambat, membuat sulit bagi UMKM untuk tumbuh menjadi entitas yang lebih besar.
&nbsp;
Bagaimana Cara Mendapatkan Legalitas UMKM dan Syaratnya?
Pertama-tama, yang harus dipersiapkan adalah dokumen berupa:
<ul>
<li>Formulir permohonan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)</li>
<li>Sertakan Surat Pengantar dari Ketua RT dan Lurah</li>
<li>Siapkan salinan KTP</li>
<li>Siapkan salinan NPWP</li>
<li>Siapkan salinan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)</li>
<li>Siapkan dua lembar pas foto ukuran 4x6</li>
<li>Siapkan salinan Kartu Keluarga (KK).</li>
</ul>
&nbsp;
Untuk mendapatkan legalitas UMKM secara offline, berikut cara yang dapat dilakukan pelaku usaha:
<ol>
<li>Pemohon mengajukan dokumen permohonan ke petugas layanan di loket</li>
<li>Petugas layanan memeriksa dokumen. Jika dokumen tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon. Jika lengkap, akan diteruskan ke kepala seksi layanan</li>
<li>Kepala seksi layanan melakukan verifikasi dokumen atau melakukan survei lapangan untuk validasi</li>
<li>Setelah verifikasi oleh kepala seksi layanan, dokumen akan diteruskan ke operator komputer</li>
<li>Operator komputer mencetak Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di kertas berkop dan tanda tangan kepala seksi</li>
<li>Sekretaris Camat memeriksa ulang surat dan menandatangani dokumennya</li>
<li>Camat menandatangani Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)</li>
<li>Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) diserahkan kepada pemohon yang telah selesai diproses dan salinannya diarsipkan.</li>
</ol>
&nbsp;
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pelaku usaha juga bisa mendapatkan legalitas UMKM secara online dengan cara:
<ol>
<li>Akses situs web <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> oleh pelaku usaha</li>
<li>Isi NIK untuk individu atau nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan untuk entitas non-perorangan untuk mendapatkan akses di OSS</li>
<li>Jika memiliki akses OSS, daftarkan diri dengan mengisi data seperti nama, NIK, dan NPWP. Jika Anda belum memiliki NPWP, OSS dapat membantu dalam proses pembuatan</li>
<li>Lembaga OSS akan mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah data terisi lengkap dan NPWP dimiliki.</li>
</ol>
&nbsp;
Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan berikut:
<ol>
<li>Bagi Pelaku Usaha Perorangan</li>
</ol>
<ul>
<li>Nama</li>
<li>NIK</li>
<li>Alamat</li>
<li>Bidang Usaha</li>
<li>Lokasi Penanaman Modal</li>
<li>Besaran Rencana Penanaman Modal</li>
<li>Rencana Penggunaan Tenaga Kerja</li>
<li>Nomor Kontak Usaha</li>
<li>NPWP</li>
<li>Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan, dan/atau Fasilitas Lainnya</li>
</ul>
&nbsp;
<ol start="2">
<li>Pelaku Usaha Non-perorangan:</li>
</ol>
<ul>
<li>Nama Badan Usaha</li>
<li>Jenis Bidang Usaha</li>
<li>Status Penanaman Modal</li>
<li>Nomor Akta Pendirian/Nomor Pendaftaran beserta Pengesahannya</li>
<li>Alamat Korespondensi</li>
<li>Besaran Rencana Penanaman Modal</li>
<li>Data Pengurus dan Pemegang Saham</li>
<li>Negara Asal Penanaman Modal (jika ada investor asing)</li>
<li>Tujuan Badan Usaha</li>
<li>Nomor Telepon Badan Usaha</li>
<li>Alamat Email Badan Usaha</li>
<li>NPWP</li>
</ul>

Pentingkah Surat Izin Usaha bagi UMKM?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2022, pemerintah telah mengubah ketentuan tarif pajak penghasilan UMKM Final. Perubahan ketentuan ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi UMKM, di mana Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan untuk UMKM adalah jumlah peredaran bruto atas penghasilan setiap bulannya.
Perlu kalian ketahui, peraturan pajak UMKM terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang dikenal dengan UU HPP.
&nbsp;
Apa itu UMKM?
UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan jenis usaha bebas serta berdiri sendiri. Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 terdapat tiga jenis yang membedakan UMKM, yaitu:
<ol>
<li>Usaha Mikro: usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), dan hasil penjualan/omzet maksimal Rp300 juta setahun;</li>
<li>Skala Usaha Kecil: Usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50 juta dengan kebutuhan maksimal Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), hasil penjualan/omzet maksimal &gt; Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar;</li>
<li>Usaha Menengah: Usaha yang memiliki kekayaan maksimal &gt;Rp500 juta - Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), hasil penjualan/omzet maksimal &gt; Rp2,5 miliar &ndash; Rp 50 miliar;</li>
</ol>
&nbsp;
Kategori UMKM Berdasarkan Skala Usaha
<ol>
<li>Kategori Usaha Mikro</li>
</ol>
<ul>
<li>Tempat usaha tidak menetap</li>
<li>Jenis produk berubah-ubah</li>
<li>Belum memiliki izin usaha</li>
<li>Tidak memiliki NPWP</li>
<li>Belum melakukan pencatatan keuangan</li>
<li>Keuangan pribadi dan hasil usaha masih tercampur</li>
<li>Belum adanya akses bank, namun memanfaatkan pinjaman non-bank.</li>
</ul>
&nbsp;
<ol start="2">
<li>Kategori Usaha Kecil</li>
</ol>
<ul>
<li>Tempat usaha sudah menetap</li>
<li>Jenis produk tidak mudah berubah</li>
<li>Sudah memiliki pengalaman berusaha</li>
<li>Memiliki izin usaha</li>
<li>Memiliki NPWP</li>
<li>Mengelola administrasi keuangan dengan cara yang sederhana</li>
<li>Sudah dapat memisahkan keuangan pribadi dan uang hasil usaha</li>
<li>Dapat mengakses modal ke bank maupun non bank.</li>
</ul>
&nbsp;
<ol start="3">
<li>Kategori Usaha Menengah</li>
</ol>
<ul>
<li>Tempat usaha sudah menetap</li>
<li>Jenis produk tetap</li>
<li>Memiliki NPWP perusahaan</li>
<li>Memiliki izin usaha</li>
<li>Memiliki pegawai yang berpendidikan</li>
<li>Memiliki manajemen sesuai fungsi dan tugas masing-masing</li>
<li>Melakukan administrasi keuangan dengan sistem akuntansi</li>
<li>Memiliki akses modal ke perbankan maupun non-bank.</li>
</ul>
&nbsp;
Kebijakan Tarif Pajak Penghasilan UMKM Final
Tarif pajak untuk UMKM dikenai tarif PPh final sebesar 0,5% persen dengan maksimal penggunaan selama 7 tahun yang mengacu pada Pasal 4 Ayat 2 PPh. Lebih lanjut tarif 0,5% ini diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Aturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Untuk wajib pajak perseorangan dan badan yang menghasilkan lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan UMKM.
&nbsp;
Kebijakan Baru untuk UMKM
Semua pengusaha UMKM, termasuk pengusaha toko online, harus membayar pajak penghasilan, terutama jika mereka memperoleh keuntungan ratusan hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. UU No. 23 Tahun 2018 menjadi aturan yang mengatur hal tersebut secara resmi.
Pelaku usaha dengan omset lebih dari Rp4,8 miliar per tahun akan diberlakukan tarif pajak UMKM dengan perhitungan pajak yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembukuan atau perhitungan penghasilan neto. Hal ini tercantum pada Pasal 17 ayat 5 UU PPh.
Menurut UU HPP, UMKM dengan pendapatan antara Rp500 juta dan Rp5 miliar per tahun dikenakan tarif PPh terbaru sekitar 30%. Pengusaha yang menghasilkan lebih dari Rp5 miliar akan dikenakan tarif pajak 35%. Namun, ada rencana pembebasan pajak dalam kebijakan tarif pajak penghasilan UMKM terakhir. Dengan pengesahan UU HPP baru, UMKM pribadi dengan omzet kurang dari Rp500 juta akan bebas pajak.
Dengan demikian, mulai 1 April 2022, pengusaha dengan penghasilan tahunan di bawah Rp500 juta dikenakan pajak 0 persen.
&nbsp;
Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan UMKM
<ol>
<li> Penghasilan 20 juta per bulan:</li>
</ol>
<ul>
<li>Pertama WP harus mengetahui penghasilan bruto dalam setahun</li>
</ul>
Penghasilan bruto setahun = Rp20.000.000 x 12 bulan = Rp 240.000.000
<ul>
<li>Dapat diketahui penghasilan bruto dibawah Rp 500 juta, maka UMKM tersebut tidak dikenakan PPh.</li>
</ul>
&nbsp;
<ol start="2">
<li> Penghasilan 100 juta per bulan:</li>
</ol>
<ul>
<li>Pertama WP harus mengetahui penghasilan bruto dalam setahun</li>
</ul>
Penghasilan Bruto Setahun = Rp 100.000.000 x 12 bulan = Rp 1.200.000.000
<ul>
<li>Penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000, maka jumlah tersebut memenuhi syarat penghasilan kena pajak dan UMKM</li>
<li>Di mana PKP tersebut akan dikenakan tarif pajak penghasilan UMKM sebesar 0,5% dari rincian 5 bulan pertama bebas pajak dikarenakan Rp 100.000.000 x 5 bulan = Rp 500.000.000</li>
<li>Sedangkan untuk 6 &ndash; 12 bulan di mana total bulannya adalah 7 bulan tersebut barulah dikenakan pajak 0,5%.</li>
<li>Maka penghasilan bruto Rp 700.000.000 x 0,5% = Rp 3.500.000</li>
</ul>

Tarif Pajak UMKM 2024

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diberikan oleh DJP sebagai identitas resmi atau tanda pengenal bagi setiap Wajib untuk menjalankan kewajiban perpajakan serta hal lain terkait administrasi perpajakan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 28 Tahun 2007. NPWP wajib dimiliki salah oleh setiap orang dewasa yang sudah memiliki penghasilan. NPWP juga wajib dimiliki oleh perusahaan atau badan&nbsp; Indonesia yang mempunyai pendapatan tidak terkecuali bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dikutip dari situs Komwasperpajakan dalam laman resmi Kemenkeu, usaha kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dan kontribusinya terhadap PDB mencapai 61,07% atau Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia antara lain mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan menarik hingga 60,4% dari total investasi.
UMKM yang juga memiliki kewajiban perpajakan penting untuk memiliki kartu identitas pajak atau NPWP yang nantinya dapat mempermudah dalam administrasi perpajakan dan dengan memiliki NPWP UMKM dapat meringankan beban pajaknya, karena bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi.
&nbsp;
Fungsi NPWP Bagi UMKM
<ol>
<li>Mengelola Restitusi Pajak</li>
</ol>
Salah satu keunggulan NPWP UMKM adalah kemampuan memproses SPT yang sudah atau lebih bayar. Wajib Pajak bisa saja melakukan kesalahan pembayaran karena kesalahan penghitungan atau perubahan aturan. Pengembalian dana ini biasanya diproses langsung oleh kantor pajak. Namun, wajib pajak perlu mengetahui bahwa pengembalian ini harus diproses oleh perusahaan yang sudah memiliki NPWP.
&nbsp;
<ol start="2">
<li>Mengetahui Jumlah Pajak yang Harus Dibayar</li>
</ol>
Untuk menghindari kesalahan dalam membayar pajak, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk mempersiapkan dana terlebih dahulu, adanya NPWP dapat digunakan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar.
&nbsp;
<ol start="3">
<li>Dapat Mengajukan Permohonan Keringanan Pajak</li>
</ol>
Pertama, periksa SPT Anda untuk mengetahui berapa jumlah yang harus&nbsp; dibayar. Wajib pajak yang memiliki badan usaha mungkin merasa pajak yang harus dibayar terlalu tinggi dan perlu mengurangi atau disesuaikan jumlahnya. Namun untuk mengklaim keringanan pajak, seorang wajib pajak harus memiliki NPWP.
&nbsp;
<ol start="4">
<li>Tarif Pajak Lebih Rendah</li>
</ol>
Manfaat NPWP UMKM berikutnya yang perlu diketahui sebagai pemilik usaha adalah&nbsp; tarif pajak yang lebih rendah. Jika dibandingkan UMKM tanpa NPWP, pemegang NPWP membayar pajak 20% lebih rendah.
&nbsp;
Syarat Pendaftaran NPWP UMKM
Syarat bagi UMKM untuk mendaftarkan NPWP adalah sebagai berikut:
<ol>
<li>Terdapat akta pendirian perusahaan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian badan usaha</li>
<li>Bila usahanya berbentuk cabang, harus dilampiri surat keterangan kantor pusat</li>
<li>Melampirkan scan KTP atau fotokopi salah satu pejabat atau direksi perusahaan</li>
<li>Salinan atau pindaian NPWP pribadi pejabat eksekutif atau direktur suatu badan</li>
<li>Melampirkan fotokopi atau scan izin usaha yang diterbitkan oleh dinas usaha setempat atau DPMPTSP</li>
<li>Pejabat setingkat Lurah atau Kepala Desa menerbitkan surat keterangan yang menegaskan keberadaan dan keabsahan kegiatan usaha</li>
<li>Melampirkan kuitansi tagihan listrik atau bukti pembayaran</li>
<li>Apabila yang mengelola NPWP bukan pemilik KTP dan NPWP terlampir, dapat disediakan juga surat kuasa bermaterai Rp10.000</li>
<li>Mengisi formulir pendaftaran NPWP secara offline atau online.</li>
</ol>
&nbsp;
Langkah Mendaftarkan NPWP UMKM
Jika sudah memenuhi persyaratan dan dokumen yang sudah dijelaskan di atas maka proses pendaftaran NPWP dapat dilakukan. Pendaftaran NPWP kini tidak perlu lagi mengurusnya langsung ke kantor pelayanan pajak karena sudah dapat dilakukan secara online. Berikut ini merupakan langkah-langkah mendaftarkan NPWP UMKM:
<ol>
<li>Klik situs resmi DJP, <a href="http://ereg.pajak.go.id/%20" target="_blank" rel="noopener">http://ereg.pajak.go.id/</a></li>
<li>Jika sudah memiliki akun maka ketikkan email dan password, jika belum maka lakukan pendaftaran dengan klik &ldquo;Daftar&rdquo;</li>
<li>Ketikkan alamat email dan captcha pada kolom yang tersedia dan tunggu pesan aktivasi yang dikirimkan melalui email</li>
<li>Selanjutnya. lakukan sesuai petunjuk hingga mempunyai akun yang dapat digunakan untuk login dengan akun tersebut</li>
<li>Setelah itu, isi seluruh data yang diperlukan dan pastikan data yang diinput sudah benar, kemudian klik &ldquo;Daftar&rdquo;</li>
<li>Kemudian akan dikirmkan formulir registrasi wajib pajak dan surat terdaftar sementara, cetak dan tanda tangani surat tersebut</li>
<li>Lalu, lampirkan dokumen tadi lengkap dengan dokumen persyaratan lain yang diperlukan</li>
<li>Jika pendaftaran NPWP disetujui, kartu NPWP akan dikirimkan ke alamat pendaftar.</li>
</ol>
&nbsp;

Tata Cara Membuat NPWP untuk UMKM

Di era digital yang dinamis dan menuntut para pelaku usaha bisnis untuk bersaing ketat, pengaturan inventori yang efisien menjadi pondasi vital bagi kesuksesan pelaku usaha bisnis, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Memiliki persediaan atau stok barang yang tepat waktu, terorganisir dengan baik, dan terintegrasi dengan sistem penjualan merupakan kunci utama untuk menjaga kelancaran operasional, meminimalisir kerugian, dan memuaskan pelanggan.
Manajemen inventori tersistematis, dengan perangkat lunak (software) dan strategi yang tepat, menjadi jawaban untuk meningkatkan penjualan produk secara efisien dan menghindari kehabisan stok. Berikut 10 cara untuk membantu UMKM mengoptimalkan inventori dan mendongkrak penjualan.
<ol>
<li> Menggunakan Software Manajemen Inventori</li>
</ol>
Berinvestasi kepada software manajemen inventori dengan teknologi yang mumpuni penting untuk membantu UMKM dalam mengontrol stok dan ketersediaan produk selama berdagang. Manfaat lainnya, software akan membantu pedagang untuk melacak stok secara real-time, mengingatkan pedagang ketika stok rendah, menghasilkan laporan yang membantu pengambilan keputusan, dan membantu integrasi dengan platform e-commerce.
<ol start="2">
<li> Memanfaatkan Data sebagai Perencana yang Akurat</li>
</ol>
Berbagai jenis data dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk pedagang melakukan perencanaan dan perkiraan stok produk lebih akurat. Data yang dapat digunakan diantaranya data historis, tren pasar, dan musim. Dengan memahami pola penjualan, UMKM dapat merencanakan pembelian dan produksi dengan lebih tepat, serta menghindari penumpukan stok yang tidak terjual.
<ol start="3">
<li> Pemesanan Otomatis yang Efisien</li>
</ol>
Dalam software inventori, umumnya terdapat fitur pemesanan otomatis. Sistem ini akan mengeluarkan pesanan pembelian secara otomatis saat stok mencapai titik minimum yang telah ditentukan, gunanya tentu untuk memastikan kelancaran produksi dan menghindari momen kehabisan stok.&nbsp;
<ol start="4">
<li> Pemantauan Real-time yang Sigap</li>
</ol>
Dinamika tren pasar terkadang tidak dapat diprediksi. Pedagang tentunya tidak dapat melakukan pemantauan stok secara manual selama 24 jam. Sehingga diperlukan bantuan software yang dengan fitur pemantauan Real-time melalui perangkat mobile atau komputer. Hal ini memungkinkan pedagang untuk mengambil tindakan segera jika ada masalah atau peluang, meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pasar.
<ol start="5">
<li> Optimasi Siklus Pemesanan</li>
</ol>
Evaluasi dan optimalkan siklus pemesanan Anda. Sesuaikan pesanan dengan siklus penjualan untuk menjaga tingkat stok yang ideal, meminimalisir biaya penyimpanan, dan meningkatkan efisiensi modal.
<ol start="6">
<li> Pemisahan dengan SKU</li>
</ol>
Idealnya, produk-produk dipisahkan berdasarkan karakteristik mereka dan kelola secara terpisah menggunakan SKU (Stock Keeping Unit) atau kode nomor identifikasi unik. Produk dengan rotasi cepat mungkin memerlukan strategi yang berbeda dibandingkan dengan produk dengan rotasi yang lebih lambat, memungkinkan manajemen stok yang lebih terfokus dan efektif.
<ol start="7">
<li> Analisis ABC untuk Prioritas:</li>
</ol>
Berdasarkan pengertiannya, analisis ABC merupakan teknik manajemen inventaris yang mengkategorikan item-item produk berdasarkan nilai dan signifikansinya. Gunakan analisis ABC untuk mengidentifikasi produk-produk yang paling menguntungkan dan berikan perhatian khusus terhadap manajemen stok. Fokus pada produk dengan profitabilitas tinggi dapat meningkatkan ROI (Rerturn On Investment) dan memaksimalkan keuntungan.
<ol start="8">
<li> Pemantauan Kinerja Pemasok</li>
</ol>
Pantau kinerja pemasok dan pastikan mereka dapat memenuhi pesanan tepat waktu. Jika tidak, pertimbangkan alternatif pemasok yang lebih handal untuk menjaga kelancaran produksi dan menghindari penundaan pengiriman.
<ol start="9">
<li> Evaluasi Kapasitas Gudang yang Memadai</li>
</ol>
Pastikan gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan stok barang memiliki kapasitas yang cukup untuk menyimpan stok dengan nyaman. Pertimbangkan perluasan gudang atau penyimpanan eksternal jika diperlukan, untuk menjaga kelancaran operasional dan menghindari kerusakan produk.
<ol start="10">
<li> Pelatihan Tim yang Optimal</li>
</ol>
Pastikan tim memahami dan dapat mengoperasikan sistem manajemen inventori dengan baik. Beri pelatihan kepada tim secara berkala untuk memastikan penggunaan software dan proses otomatisasi yang efisien, guna meningkatkan produktivitas dan meminimalisir kesalahan.
&nbsp;

Cara Mengoptimalkan Inventori untuk Mendongkrak Penjualan UMKM

Salah satu tonggak perekonomian bangsa Indonesia, UMKM mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,5%.
Dalam menjalankan usaha, para UMKM tentu menginginkan legalitas yang bertujuan untuk mempermudah keberlangsungan bisnis. Karena jika usaha yang dijalankan sudah menunjukkan perkembangan, tentu dengan menjadikannya badan usaha akan lebih mempermudah untuk mengembangkan usahanya. Contohnya sebagai syarat memperoleh pinjaman usaha, memperoleh bantuan dari pemerintah, dan lain sebagainya.
Badan usaha yang masih sering digunakan di Indonesia ada 2, yaitu badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV). Sebelum menentukan badan usaha mana yang lebih baik, perlu kita ketahui perbedaan antara PT dan CV.
&nbsp;
Perbedaan Badan Usaha CV dan PT
<ul>
<li>Bentuk Usaha</li>
</ul>
CV merupakan bentuk badan usaha non-hukum karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan, PT sendiri bentuknya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi badan usaha berbentuk badan hukum.
Bentuk badan hukum yang berbeda akan melalui alur pendaftaran dan pengesahan yang juga berbeda. PT harus didaftarkan dan disahkan langsung dibawah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sebagai badan hukum. Sedangkan, CV secara sederhana dapat didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Usaha Kemenkumham.
<ul>
<li>Modal Usaha</li>
</ul>
Modal usaha dalam mendirikan CV sampai saat ini belum terdapat aturan wajib yang mengatur terkait batas modal minimum disetor. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8/2021 dalam Pasal 4 ayat (1), dalam pendirian PT harus disertai modal dasar minimal sebesar Rp50 juta atau sesuai dengan keputusan para pendiri perusahaan.
<ul>
<li>Status Kepemilikan</li>
</ul>
CV dapat didirikan minimal terdiri dari dua orang yang akan berperan sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif dimana kedua pendiri tersebut wajib berkewarganegaraan Indonesia. CV juga dapat didirikan oleh sepasang suami istri, dengan syarat telah membuat perjanjian pisah harta.
Sedangkan, PT juga harus didirikan minimal terdiri dari dua orang yang akan dibagi menjadi bagian saham dan diantara pendiri tersebut diperkenankan berkewarganegaraan asing. Tetapi, jika seluruh pendiri merupakan WNA, maka perusahaan tersebut merupakan Perusahaan Milik Asing (PMA) dan wajib mengikuti aturan khusus yang mengatur terkait Perusahaan Milik Asing.
<ul>
<li>Tujuan Perusahaan</li>
</ul>
Bentuk usaha CV memiliki tujuan yang terbatas di bidang tertentu. Bidang tersebut dapat seperti perdagangan, perbengkelan, perindustrian, pembangunan, pertanian, jasa, dan percetakan.
PT dapat menjalankan usaha sesuai dengan tujuan pendiriannya, sehingga mencakup berbagai bidang dibandingkan CV. Contohnya seperti PT non-fasilitas di bidang perdagangan, pembangunan, jasa, dan sejenisnya maupun PT usaha khusus seperti, pariwisata, perusahaan pers, forwarding, dan lainnya.
<ul>
<li>Kewajiban Perpajakan</li>
</ul>
Kewajiban perpajakan, baik PT maupun CV tentu wajib membayar pajak berupa gaji karyawan, kredit pajak, dan lainnya. Pajak final juga berlaku jika PT atau CV menyewa tanah/bangunan objek pajak.
Tetapi, pengenaan pajak PT dan CV akan berbeda pada saat memperoleh keuntungan. Pada CV, kekayaan pribadi akan sekaligus dihitung sebagai aset perusahaan dalam mendapat keuntungan. Maka dari itu, pengenaan objek pajak dalam CV akan berupa laba usaha.
Sedangkan, dalam PT aset perusahaan terdapat dalam saham yang terbagi oleh masing-masing pemilik saham yang nantinya akan mendapat laba ditahan dengan keuntungan pembagian laba berupa dividen. Maka dari itu, pengenaan objek pajak dalam PT tidak hanya berupa laba melainkan juga dividen.
&nbsp;
Lebih Baik PT ata CV?
Dalam pemilihan bentuk badan usaha, baik PT ataupun CV harus disesuaikan dengan kebutuhan atau perencanaan bisnis.
Pentingnya bagi calon pengusaha untuk mempertimbangkan keberlangsungan bisnis, baik kelebihan maupun kekurangan dari berbagai struktur agar dapat membuat keputusan yang tepat dengan tujuan dan kepentingannya secara maksimal.

UMKM Beromzet Besar, Lebih Baik PT atau CV? 

Bisnis impor di Indonesia memiliki potensi sekaligus tantangan yang besar. Terutama jika dimulai dari modal sedikit, dalam hal ini biasanya dilakukan oleh UMKM, usaha dan biaya yang dikeluarkan biasanya akan lebih tinggi. Kian menjamurnya bisnis barang impor tidak lepas dari meningkatnya daya beli masyarakat di e-commerce dan social commerce. Barang-barang impor umumnya dapat lebih bersaing secara harga karena produsen impor menawarkan harga yang juga jauh lebih murah dibandingkan barang produksi dalam negeri. Hal ini tentu menjadi catatan bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan atau regulasi yang dapat mencegah tergerusnya produk dalam negeri.
Pada dasarnya, pemerintah telah memberlakukan tarif flat untuk setiap barang kiriman impor, yaitu berupa Bea Masuk (BM) sebesar 7,5% dan PPN 11%. Namun, untuk memperkuat perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, pemerintah kemudian mengatur tarif khusus pada beberapa produk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeaan Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
Adapun beberapa produk yang dikenakan tarif khusus tersebut antara lain sebagai berikut.
<ul>
<li>Produk tas yang dikenakan bea masuk sebesar 15% sampai 20%, serta PPh sebesar 7,5% sampai dengan 10% jika tidak terdapat NPWP.</li>
<li>Produk sepeda, dikenakan bea masuk cukup tinggi, yakni sebesar 25% sampai 40%, dan PPh 7,5% sampai dengan 10% jika tidak ada NPWP.</li>
<li>Produk baja, dikenakan bea masuk 0% sampai dengan 20% dan PPh 7,5% sampai dengan 10% jika tidak ada NPWP.</li>
<li>Produk sepatu, sebagai produk fashion juga dikenakan bea masuk sebesar 25% sampai 30%, serta PPh 7,5% sampai dengan 10% jika tidak ada NPWP.</li>
<li>Produk jam tangan dikenakan bea masuk 10% dan PPh 7,5% sampai dengan 10% jika tidak ada NPWP.</li>
<li>Produk buku, bea masuk tergolong cukup rendah, sebesar 0%, dengan PPh 7,5% sampai dengan 10% jika tidak ada NPWP.</li>
<li>Produk kosmetik, dikenakan bea masuk 10% sampai dengan 25% dan PPh 10%.</li>
</ul>
Dalam aturan PMK 96/2023, Kemenkeu memberi kewajiban kepada Pengelola Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) agar bermitra dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk pertukaran data katalog elektronik dan invoice elektronik jika mengimpor lebih dari 1.000 barang kiriman. Katalog tersebut memuat data nama PPMSE, data penjual, spesifikasi barang, negara asal, satuan barang, uraian barang impor, kode barang impor, kategori barang impor, tanggal pemberlakuan harga, jenis mata uang, hingga harga barang dalam cara penyerahan (incoterm) Delivery Duty Paid (DDP), dan tautan Uniform Resource Locators (URL).
Selanjutnya, invoice elektronik memuat telepon penerima barang, URL barang, nilai tukar, jenis mata uang, harga barang dalam cara penyerahan DDP, satuan barang, jumlah barang, kode barang, uraian barang, nomor dan tanggal e-invoice, nama penerima barang, serta tentunya data nama PPMSE.
Untuk melakukan kemitraan, akan ada surat yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pabean dengan tembusan kepada penyelenggara pos pengurus impor barang kiriman PPMSE terkait. Dalam hal ini, PPMSE wajib melakukan kemitraan paling lama 10 hari setelah terbitnya surat pemberitahuan. Proses kemitraan yang tidak terpenuhi berakibat pada transaksi impor barang kiriman tidak dilayani.

Tertarik Bisnis Impor Barang? Cek Daftar Barang Impor dengan Tarif Khusus Ini

Kembalinya TikTok Shop di Indonesia mendatangkan angin segar kepada sebagian pedagang, khususnya para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Setelah sempat menghentikan pengoperasiannya selama beberapa bulan, TikTok Shop di Indonesia telah resmi bergabung di bawah PT Tokopedia, dengan membawa kampanye utama bertajuk &lsquo;Beli Lokal&rsquo; yang dirilis pada momen perayaan HARBOLNAS (Hari Belanja Online Nasional) yang jatuh di tanggal 12 Desember 2023 lalu. Terbukti dengan langkah yang lebih memberdayakan pedagang lokal ini, TikTok Shop dan Tokopedia berhasil meningkatkan penjualan produknya dengan pertumbuhan 125%.
Secara global, TikTok masuk dalam lima besar daftar media sosial terpopuler di dunia pada awal 2024, berdasarkan laporan We Are Social. Laporan tersebut menyebutkan total pengguna aktif TikTok hingga Januari 2024 sebanyak 1,56 miliar akun. Aplikasi bentukan ByteDance ini mampu naik pada posisi ke lima setelah sebelumnya di Oktober 2023 berada di posisi ke enam. Diperkirakan sepanjang tahun 2024 jumlah pengguna TikTok berpotensi akan terus meningkat seiring dengan masifnya digitalisasi dan demografis individu berusia muda di seluruh dunia yang sudah menggunakan gadget seperti smartphone dan tablet.
TikTok Shop sebagai platform social-commerce yang dihadirkan TikTok tidak lepas dari pertumbuhan pengguna maupun konsumen. Dengan segala pencapaian progresif yang diraih TikTok sejak muncul hingga kini, serta banyaknya promo yang dihadirkan oleh TikTok untuk bersaing dengan platform lainnya,&nbsp; tentunya tidak salah jika memanfaatkannya untuk mendongkrak bisnis, khususnya untuk UMKM. Berikut Sobat Pajak hadirkan tips dan trik cara meraih sukses di TikTok Shop untuk para UMKM.
<ol>
<li> Mandaftar Akun TikTok Shop</li>
</ol>
Untuk bisa berjualan di platform TikTok Shop, penjual perlu segera mendaftarkan merk dagang atau bisnisnya menjadi akun toko online TikTok Shop. Pergeseran sistem dagang offline menjadi online dapat menjadi alternatif meningkatkan jumlah konsumen.
<ol start="2">
<li>Lengkapi Profil Bisnis</li>
</ol>
Sebagai akun bisnis baru, audiens di TikTok perlu mengenal lebih dalam dan jelas mengenai profil bisnis Anda. Agar bisa stand out dari para kompetitor, profil bisnis perlu dibuat jelas, menarik, dan unik. Hal ini tidak berbeda dengan bagaimana Anda mendesain toko offline. Seluruh informasi penting dari produk, seperti standarisasi produk, keamanan produk, material produk, alamat produksi, hingga keunikannya perlu disajikan secara singkat dan padat pada bio atau deskripsi akun. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan konsumen. Namun selain informasi yang jelas, sebaiknya deskripsi juga ditulis dengan kreatif menggunakan copywriting yang tepat dan bisa dijadikan sebagai identitas bisnis.
<ol start="3">
<li>Kenali Target Audiens yang Tepat</li>
</ol>
Milyaran pengguna aktif TikTok berasal dari latar belakang dan identitas diri yang beragam. Agar produk yang anda tawarkan dapat terjual, penjual harus mampu memetakan target audiens utama. Target utama ini selanjutnya akan berpengaruh kepada pembuatan konten, pembawaan live streamer, dan sebagainya.
Jika sudah mengetahui target audiens, maka berikutnya Anda dapat mempelajari minat hingga tren popular di kisaran umur target, dan kemudian Anda dapat menyesuaikan kepada tahapan-tahapan berikutnya.
<ol start="4">
<li>Membuat Konten yang Menarik</li>
</ol>
Setelah mengetahui dan menyesuaikan target audiens dengan konten yang akan dibuat, penting untuk mengetahui bahwa hampir semua kalangan dan usia menyukai konten-konten yang unik, menarik, dan berhubungan dengan tren terkini. Maka pada setiap konten, prinsip tersebut dapat diterapkan agar audiens yang dicapai bisa kian besar dan bervariasi, sehingga memunculkan audiens-audiens baru, dan bisnis Anda berpotensi lebih dikenal luas.
Adapun beberapa jenis konten yang bisa dihadirkan adalah konten video informational yang kemudian ditambahkan bridging menuju transaksional, hingga membuat ulang konten video parodi dari video-video yang sedang viral di TikTok.
<ol start="5">
<li>Saatnya Jual Produk secara Live Streaming</li>
</ol>
Fitur Live Streaming menjadi senjata pamungkas TikTok Shop dalam meraup audiens sesuai target maupun secara acak. Bahkan pengguna yang sedang tidak berniat untuk berbelanja tetap akan disuguhkan penjualan Live Streaming dari berbagai jenis produk. Selain harga yang sangat bersaing karena dibekali oleh promo-promo menarik oleh TikTok Shop, fitur jasa kirim gratis juga menjadi daya tarik yang kuat untuk audiens berbelanja.
Pelaku bisnis dapat memanfaatkan live streaming secara maksimal, seperti memajang semua produk dan katalog terbaik, kemudian mengedepankan interaksi real-time antara live streamer dan konsumen yang biasanya akan menuliskan request atau pertanyaan di kolom komentar live streaming. Maka, peran live streamer sangat penting, selain akan membawa citra bisnis, juga penting untuk live streamer lihai berkomunikasi dengan pacing yang cepat dan tanggap untuk menarik penonton segera membeli atau check out, juga mencegah audiens meninggalkan live streaming.
Selain itu, menurut berbagai sumber, terdapat waktu-waktu prime atau utama untuk meraup potensi maksimal audiens saat live streaming, yakni pukul 19:00-22:00 WIB, dengan durasi sekitar 1 sampai 2 jam.
Itulah beberapa tips dan trik awal untuk memulai berbisnis dengan memanfaatkan TikTok Shop. Meskipun potensinya sangat besar, diperlukan kesabaran, ketekunan, kretivitas, dan konsistensi dalam melakukan tahapan-tahapan tersebut agar mencapai hasil yang maksimal.

Tips dan Trik Menjadi UMKM Sukses di TikTok Shop

Bagi para pelaku UMKM, pameran dagang bagaikan kesempatan emas untuk mendapatkan peluang bisnis yang gemilang. Tak hanya mendongkrak penjualan, pameran membuka kesempatan UMKM memperkenalkan produk lebih luas, meningkatkan visibilitas, dan memperluas jangkauan konsumen.
Namun, kesuksesan di pameran tak datang begitu saja. Diperlukan strategi jitu untuk menarik perhatian pengunjung dan mengubahnya menjadi pelanggan setia. Goals utama selain memperoleh penghasilan setinggi mungkin di hari pameran, juga tentunya diharapkan pelanggan dapat menjadi pelanggan tetap, atau sekadar mengikuti toko online kita di media sosial. Namun, bagaimana caranya? Yuk, pelajari 6 jurus ampuh untuk melesatkan penjualan UMKM di pameran dagang, serta membangun koneksi dengan pelanggan baru.
<ol>
<li> Perencanaan Matang</li>
</ol>
Jauh-jauh hari sebelum pameran, susunlah perencanaan matang yang menjadi acuan dalam proses Anda menempatkan segala perintilan dan properti stan toko Anda. Pilihlah pameran yang sesuai dengan target pasar Anda. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai, entah itu meningkatkan penjualan, memperluas jaringan, atau memperkuat branding. Buatlah rincian anggaran yang mencakup biaya sewa stan, peralatan, promosi, dan lain sebagainya.
<ol start="2">
<li> Konten Promosi Menarik</li>
</ol>
Desain stan yang menonjol dengan logo yang mudah diingat menjadi daya tarik utama. Lengkapi dengan informasi produk yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Siapkan materi promosi seperti brosur, pamflet, banner, kartu nama, dan spanduk dengan desain profesional. Sampel produk dan demonstrasi langsung juga menjadi senjata pamungkas untuk memikat hati pengunjung.
<ol start="3">
<li> Promosi Prapameran Untuk Membangun Antusiasme</li>
</ol>
Manfaatkan website dan media sosial untuk mengumumkan keikutsertaan Anda di pameran. Sebarkan undangan kepada pelanggan potensial dan lakukan rilis berita di media lokal. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar peluang untuk menarik pengunjung dan meningkatkan potensi bisnis.
<ol start="4">
<li> Lokasi Strategis adalah Kunci Keberhasilan</li>
</ol>
Lokasi stan yang strategis menjadi faktor penting dalam menarik pengunjung. Pilihlah lokasi yang mudah dijangkau, seperti dekat pintu masuk atau area favorit. Hal ini akan meningkatkan visibilitas stan Anda dan mendorong lebih banyak pengunjung untuk datang.
<ol start="5">
<li> Interaksi Memikat Sebagai Dasa Membangun Koneksi</li>
</ol>
Kuasai seni berbicara dengan ramah, informatif, dan tulus kepada pengunjung. Jawab pertanyaan mereka dengan jelas dan ciptakan pengalaman menyenangkan yang mendorong mereka untuk membeli. Kembangkan kemampuan elevator pitch untuk menjelaskan produk secara singkat dan menarik. Dengarkan keluhan calon pelanggan dan berikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan mereka.
<ol start="6">
<li> Follow Up Pelanggan Potensial Untuk Membangun Relasi Jangka Panjang</li>
</ol>
Jangan lupa untuk menindaklanjuti semua pengunjung yang menunjukkan minat terhadap produk Anda. Kumpulkan informasi kontak mereka dan kirimkan ucapan terima kasih disertai penawaran spesial. Bangun relasi dan jadikan mereka pelanggan setia di masa depan. Pada beberapa pameran besar yang baru-baru ini terselenggara, baik vendor penyelenggara dan para penyewa stan biasanya akan berlomba-lomba menawarkan games dengan hadiah yang sangat menarik. Selain games, biasanya brand juga akan memberikan produk secara gratis dengan persyaratan pengunjung harus melakukan dokumentasi atau membuat konten sosial media di dalam stan mereka. Dengan cara ini, brand secara efektif mendapat keuntungan eksposur yang cukup luas.
Pameran dagang bukan hanya tentang penjualan, tapi juga tentang membangun brand awareness, menjalin relasi, dan membuka peluang baru. Dengan menerapkan 6 jurus ampuh di atas dan memanfaatkan berbagai tips tambahan, UMKM dapat memaksimalkan partisipasi mereka di pameran dan mencapai kesuksesan yang gemilang.

Jurus Ampuh Promosi Produk UMKM di Pameran Agar Cuan Maksimal

Era digital membuka gerbang peluang bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan keuntungan. Menurut data lembaga survey Populix di tahun 2023, platform social commerce seperti TikTok Shop menjadi primadona baru bagi para pemburu cuan, dengan 45% masyarakat Indonesia memilih platform ini untuk berbelanja.
Namun, persaingan di dunia digital juga tak kalah sengit. Kembalinya TikTok Shop setelah hiatus selama dua bulan menjadi angin segar bagi para seller online, sekaligus juga menghadirkan tantangan baru untuk kembali bersaing dan menarik perhatian pelanggan dengan berbagai latar belakang usia dan minat yang berbeda.
Maka, salah satu kunci untuk memenangkan persaingan di era digital ini adalah dengan memanfaatkan Data Driven Marketing atau jika dalam Bahasa Indonesia disebut &lsquo;Pemasaran Berbasis Data&rsquo;. Mengutip dari situs web Indeed, Data Driven Marketing adalah strategi pemasaran yang ditujukan untuk mengoptimalkan komunikasi brand dan kegiatan promosi bisnis berdasarkan informasi konsumen. Dalam hal ini, penjual dapat menggunakan data kuantitatif yang akurat, seperti data rentang usia konsumen, tingkat pendapatan, lokasi secara geografis, pola pembelian, dan data-data lainnya. Strategi ini membantu UMKM membuat keputusan bisnis yang terukur dan efektif berdasarkan data dan analisis, bukan hanya berdasarkan insting.
Yosef Aji Baskoro, seorang Marketing Coach, membagikan tips praktis tentang kiat pengaplikasian strategi penjualan berbasis data ini, melalui aplikasi social commerce TikTok Shop. Untuk memahaminya, penjual perlu mengerti tentang dua model algoritma utama TikTok. Berikut penjelasannya.
<ol>
<li> Algoritma Stay Model: Memikat Audiens dan Meningkatkan Interaksi</li>
</ol>
Model Algoritma ini dapat digunakan untuk menciptakan konten yang menarik audiens agar menonton hingga habis, kemudian memberikan respon yang positif. Berikut beberapa data yang perlu diperhatikan.
<ul>
<li>Engagements &amp; Views:&nbsp;Semakin tinggi jumlah engagement (like, comment, share, save) dan views, menunjukkan konten menarik dan relevan.</li>
<li>Search:&nbsp;Fitur ini dapat membantu calon konsumen untuk mencari penjual yang menjual barang sesuai dengan kebutuhan. Agar mudah ditemukan, penjual perlu mengoptimalkan username, foto profil, dan elemen akun lainnya agar mudah ditemukan.</li>
<li>Average Watch Time: Data ini menunjukkan rata-rata waktu audiens menonton konten video dan live stream. Saat ini, rata-rata waktu audiens Indonesia menonton konten video adalah 8 detik. Dengan kata lain, waktu 8 detik menjadi penentu konten akan dikatakan menarik dan relevan bila berhasil menahan audiens untuk menonton dalam 8 detik atau lebih dari waktu tersebut.</li>
<li>Viewers Demographic:&nbsp;Data ini berfungsi untuk memahami dan menyesuaikan target ideal audiens berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, hingga tingkat pendapatan.</li>
</ul>
<ol start="2">
<li> Algoritma Deal Model: Mendorong Audiens untuk Langsung Membeli</li>
</ol>
Algoritma Deal Model berfokus pada konten yang mampu mendorong audiens untuk melakukan pembelian setelah melihat konten promosi. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut.
<ul>
<li>Click Through Rate (CTR) &amp; Page Views:&nbsp;Data CTR dan Page Views dapat menjadi tolak ukur seberapa efektif konten iklan dan promosi menarik perhatian, serta mendorong audiens ke tahap berikutnya, yakni memasukkan barang ke keranjang belanja ataupun langsung melakukan check out. </li>
<li>Halaman Detail Produk &amp; Add To Cart:&nbsp;Di halaman ini, deskripsi produk, gambar, review positif, dan promo/penawaran khusus sangat menentukan dalam meningkatkan konversi atau tingkat penjualan.</li>
<li>Complete Payment: Agar audiens dapat segera melakukan pembayaran, penjual harus menciptakan komunikasi urgensi dengan diskon/promo waktu terbatas, terutama saat live sale di TikTok.</li>
</ul>
Kini, TikTok bukan lagi sekadar platform hiburan, tetapi lahan subur bagi UMKM untuk meraih kesuksesan finansial. Dengan menggabungkan pengetahuan algoritma TikTok dan Data Driven Marketing, UMKM memiliki peluang besar untuk semakin berkembang, meningkatkan interaksi dengan pembeli, dan tentunya meraih keuntungan yang lebih optimal.

Ini 5 Cara Jitu Manfaatkan Data Pelanggan untuk Memaksimalkan Keuntungan

Kegemaran Masyarakat berbelanja online tidak lepas dari berbagai penawaran dan fitur menarik yang memanjakan konsumen, seperti COD (Cash On Delivery). Menurut pengertian, COD atau dalam Bahasa Indonesia disebut &lsquo;Tunai Saat Serah&rsquo; adalah metode pembayaran secara tunai saat menerima paket yang diantar melalui pos dan apabila barang tidak dibayar, maka barang akan dikembalikan kepada penjual. Jauh sebelum masifnya perkembangan Online Shop, metode COD sudah sering digunakan oleh para pedagang eceran ataupun pengusaha UMKM dalam bertransaksi dagang. Umumnya, setelah kesepakatan harga jual terjadi, selanjutnya pedagang dan pembeli akan membuat kesepakatan tempat dan waktu bertemu untuk bertransaksi.
Kini, hampir seluruh platform e-commerce terbesar di Indonesia telah menyediakan fitur COD. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2021, mayoritas pelaku usaha e-commerce Indonesia, yakni sekitar 83,11% pada hampir semua jenis lapangan usaha masih menggunakan metode COD. Angka ini kemungkinan terus naik mengingat kian masifnya transaksi jual-beli online di Indonesia.
Sebagian konsumen menganggap metode COD masih lebih praktis dan terjamin karena pembeli dapat membayar setelah paket tiba di depan rumah. Namun sebaliknya, tidak sedikit penjual online yang menerapkan sistem COD mengalami kerugian diakibatkan konsumen yang enggan membayar barang pesanan. Akibatnya, barang yang tidak dibayar tersebut akan dikirimkan kembali oleh pihak jasa pengiriman kepada penjual, sehingga penjual mengalami kerugian biaya pengemasan dan pengiriman.
Untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh metode pembayaran COD, yuk simak beberapa tips-nya dari Sobat Pajak berikut ini:
<ol>
<li>Konfirmasi Pengiriman Paket</li>
</ol>
Pengiriman paket barang dengan metode pembayaran COD sering terkendala dengan pembeli atau konsumen yang didapati sedang tidak berada di rumah. Hal ini jelas akan mempersulit baik dari pihak jasa pengiriman maupun pihak penjual. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, khusus untuk sistem pembayaran COD, maka sebaiknya penjual melakukan konfirmasi ulang sebelum proses pengiriman demi menghindari kerugian waktu dan biaya yang tidak perlu. Pastikan alamat dan kontak pembeli sudah tertulis dengan jelas, lalu informasikan estimasi paket sampai untuk memastikan pembeli berada di rumah saat paket barang tiba.
<ol start="2">
<li>Periksa Riwayat Pembeli</li>
</ol>
Meskipun sistem pembayaran COD sudah begitu populer di seluruh kalangan masyarakat, tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang belum mengerti prosedur COD yang mengharuskan pembayaran barang sebelum paket dibuka. Hal ini terlihat dari banyaknya video viral yang tersebar di media sosial menampilkan konflik antara jasa pengirim dan konsumen yang enggan membayar sebelum diizinkan membuka paket. Timbul juga beberapa kasus konsumen yang diizinkan membuka paket sebelum membayar, tetapi kemudian menolak menerima pesanan dan meminta uang pembayaran dikembalikan karena berbagai alasan, seperti barang yang dibeli tidak sesuai.
Kelemahan metode COD lainnya, di beberapa platform e-commerce sayangnya masih memungkinkan pembelian tanpa konfirmasi, berbeda dengan metode pembayaran lain, sehingga beberapa orang tanpa sengaja bisa melakukan pembelian dan akhirnya menolak menerima pesanan mereka.
Maka dari itu, pembeli dapat melakukan pemeriksaan riwayat pembeli untuk lebih waspada dan terlebih dahulu mengenal karakteristik konsumen. Dengan begitu, penjual dapat terhindar dari kerugian yang tidak perlu.
<ol start="3">
<li>Batasi Sistem Pembayaran COD di Daerah Tertentu</li>
</ol>
Beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah yang cukup pelosok mempunyai potensi tantangan yang lebih tinggi kepada jasa pengiriman dalam melakukan pengiriman paket barang. Tantangan ini berupa kendala aksesibilitas, waktu, dan terbatasnya tenaga kerja. Oleh sebab itu, daerah dengan akses yang sulit ini dapat meningkatkan resiko tidak sampainya produk, sehingga tentunya penjual menjadi pihak yang mengalami kerugian.
Itulah beberapa tips yang dapat diterapkan oleh para pengusaha UMKM untuk dapat terhindar dari berbagai kemungkinan kerugian akibat sistem pembayaran COD. Sebenarnya, sistem pembayaran COD ini memberikan kemudahan untuk konsumen dalam belanja online. Akan tetapi, ada hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem ini baik oleh konsumen, penjual, atau jasa ekspedisi.

Cara UMKM Hindari Kerugian Pembayaran COD

Mengenal Tarif Efektif PPh 21
Pemerintah akan menerapkan skema yang baru untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Skema pemotongan PPh 21 yang baru ini diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Skema pemungutan yang baru ini mulai digunakan pada 1 Januari 2024. Nantinya, skema pemotongan PPh 21 yang baru ini akan menggunakan 2 tarif. Berikut adalah kedua tarifnya:
<ol>
<li>Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan</li>
<li>Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21</li>
</ol>
Untuk tarif efektif pemotongan PPh 21 sendiri terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.
Penggunaan Tarif pertama (huruf a) hanya akan digunakan khusus untuk pemotongan pada bulan Desember, sedangkan untuk pemotongan bulan Januari hingga bulan November akan menggunakan tarif efektif rata-rata (huruf b). Cara perhitungan tarif efektif rata-rata adalah dengan mengkalikan tarif efektif rata-rata dengan Penghasilan Bruto. Tarif efektif bulanan akan dikategorikan berdasarkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan yang dimiliki.
&nbsp;
Kategori Tarif Efektif Bulanan
Pada PP Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 2 ayat 4 menjelaskan kategori-kategori dari tarif efektif bulanan:
<ol>
<li>Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status&nbsp;Penghasilan Tidak Kena Pajak:
<ol>
<li>Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)</li>
<li>Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)</li>
<li>Kawin tanpa tanggungan (K/0)</li>
</ol>
</li>
<li>Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
<ol>
<li>Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)</li>
<li>Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)</li>
<li>Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)</li>
<li>Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)</li>
</ol>
</li>
<li>Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3)</li>
</ol>
Untuk besaran tarif efektif dapat dilihat pada bagian tabel berikut:
Tarif Efektif Bulanan (TER Bulanan)
TER Kategori A
<img src="https://www.sobatpajak.com/upload/images/17f7af040e7b3930a41089c7829012a3" alt="thumbnail" width="673" height="381" />
<img src="TER A" alt="" />
TER Kategori B
<img src="https://www.sobatpajak.com/upload/images/c06ffd134d3f561ad9bf3cb320380132" alt="thumbnail" width="675" height="378" />
TER Kategori C
<img src="https://www.sobatpajak.com/upload/images/2b4af62b648dd43e2a156981ab67fc34" alt="thumbnail" width="654" height="366" />
&nbsp;
Tarif Efektif Harian
<img src="https://www.sobatpajak.com/upload/images/84146f4faa22fd17a65598705ccf3a5a" alt="thumbnail" width="544" height="225" />
&nbsp;
Perhitungan PPh Menggunakan Skema Tarif Efektif
Pak Andi memiliki gaji sebesar Rp10.000.000 dan dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% serta iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Dengan status belum kawin serta tidak memiliki tanggunan, maka besaran PTKP Pak Andi adalah Rp54.000.000
Penghasilan Pak Andi yang disetahunkan adalah:
Gaji setahun = Rp10.000.000 x 12 = Rp120.000.000
Biaya Jabatan Setahun = (Rp10.000.000 x 5%) x 12 = Rp6.000.000
Iuran Pensiun Setahun = Rp100.000 X 12 = Rp1.200.000
Penghasilan Neto = Gaji &ndash; Biaya Jabatan - Iuran
Penghasilan Neto = Rp120.000.000 &ndash; Rp6.000.000 &ndash; Rp1.200.000
Penghasilan Neto = Rp112.800.000
Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto &ndash; PTKP
Penghasilan Kena Pajak = Rp112.800.000&ndash; Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp58.800.000
PPh Pasal 21 terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak
PPh Pasal 21 terutang = Rp58.800.000 x 5%
PPh Pasal 21 terutang = Rp2.940.000
Maka PPh Pasal 21 per bulannya sebesar:
Rp2.940.000 : 12 = Rp245.000
&nbsp;
Perhitungan PPh Menggunakan Tarif Efektif 
Berdasarkan status PTKP dan jumlah penghasilan bruto Pak Andi, maka Pak Andi masuk sebagai Kategori A dengan tarif sebesar 2%. Maka besaran PPh menggunakan perhitungan PPh menggunakan Tarif Efektif adalah:
Besaran pajak untuk masa pajak Januari &ndash; November:
Rp10.000.000 x 2% = Rp200.000 per bulan
Besaran pajak untuk masa pajak Desember: 
Penghasilan Kena Pajak = Rp58.800.000
PPh Pasal 21 terutang = Rp58.800.000 x 5%
PPh Pasal 21 terutang = Rp2.940.000
Pajak untuk Desember = PPh Pasal 21 Setahun - Jumlah PPh Pasal 21 bulan Januari sampai dengan bulan November yang telah dipotong
Rp2.940.000 &ndash; (Rp200.000 x 11) = Rp740.000
&nbsp;

Mengenal Tarif Efektif PPh 21

Setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan dikenakan PPN. Namun bagaimana pengenaan PPN jika pihak penerima dari BKP ataupun JKP adalah produsen dari barang atau jasa itu sendiri. Atau bagaimana pengenaan PPN atas BKP atau JKP yang diberikan secara gratis atau cuma-cuma. Kedua transaksi tersebut menurut peraturan yang berlaku akan mendapatkan perlakuan pengenaan PPN yang berbeda dari penyerahan BPK dan JKP pada umumnya. Berikut adalah penjelasan perlakuan PPn atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.
&nbsp;
Definisi PPN atas Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Pasal 6 Ayat 1 sampai 3, Pemakaian Sendiri adalah:
<ol>
<li>Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</li>
<li>Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.</li>
<li>Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan Pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.</li>
</ol>
Pada Peraturan Pemerintah ini, Pemakaian Sendiri sudah tidak lagi membagi perlakuan Pemakaian Sendiri yang bersifat konsumtif atau produktif.
Kemudian pada Pasal 6 ayat 5 menjelaskan Pemberian Cuma-Cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
&nbsp;
Penghitungan PPN atas Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma
Besaran PPN atas pemakaian sendiri BKP dan atau JKP dan pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP akan dihitung dengan cara mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif PPN. Di mana besaran tarif PPN yang berlaku saat ini adalah sebesar 11%. Kemudian, pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak yang akan digunakan pada kedua transaksi tersebut adalah dasar pengenaan nilai lain. Dimana Nilai lain yang akan digunakan adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Sehingga rumus besaran PPN atas Barang atau Jasa pemakaian sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma adalah:
PPN = (Harga jual/harga penggantian &ndash; laba kotor) x 11%
&nbsp;
Pengenaan PPN atas Faktur Pajak Digunggung
Kemudian pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Pasal 28 ayat 1, menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak dapat membuat faktur pajak digunggung atau faktur pajak pedagang eceran atas transaksi:
<ol>
<li>Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP yang bersangkutan; dan</li>
<li>Pemberian cuma-cuma atas BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)</li>
</ol>
Yang dimaksud dari konsumen akhir adalah pengguna yang menerima secara langsung pemberian BKP dan atau JKP dan pengguna yang tidak akan menggunakan pemberian atau memanfaatkan BKP untuk tujuan kegiatan usaha.
Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang dapat dibuat tanpa harus mencantumkan identitas dari pihak penerima BKP dan/atau JKP, serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Pada faktur pajak digunggung hanya perlu memuat informasi paling sedikit:
<ol>
<li>Nama, alamat, dan NPWP pihak penjual</li>
<li>Jenis BKP atau JKP serta harga jual atau penggantian dari BKP atau JKP, dan potongan harga (jika ada)</li>
<li>Besaran PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut</li>
<li>Nomor seri, Kode, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.</li>
</ol>
Kemudian untuk kode yang akan digunakan pada faktur pajak pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma adalah 04. Hal ini dikarenakan penghitungan besaran PPN atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma menggunakan DPP nilai lain.

Perlakuan PPN atas Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma

Artikel Sobat Pajak