Cara Mendapatkan Sertifikat Halal bagi Pelaku UMKM

7 months ago | Johan Budi
article-sobat-pajak

Indonesia - Pemerintah akan selalu senantiasa berusaha untuk mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Begitu juga Kementerian Agama yang ikut mendukung kemajuan UMKM di Indonesia dengan membuka pengajuan sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM.

Dalam rangka menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis 2022 bagi UMK (Usaha Mikro Kecil), melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Program Sehati ini sudah berjalan dari bulan Maret dan akan berakhir pada Desember 2022 nanti. Kementerian Agama menyediakan kuota sebanyak 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini. Kuota sebanyak itu hanya diperuntukkan fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare. Self-declare meliputi sejumlah kriteria khusus, seperti produk sederhana dan tidak berisiko, serta proses produksi menggunakan bahan yang dapat dipastikan kehalalannya. Untuk proses pendaftaran program sehati ini bisa dilakukan secara online  dengan mengakses situs https://sehati.halal.go.id/ agar memberikan kemudahan untuk para pelaku usaha yang berada di daerah terpencil.

Syarat Program Sertifikasi Halal Gratis 2022

Dikutip dari situs resmi https://sehati.halal.go.id/ , berikut daftar lengkap syarat syarat untuk mengajukan Program Sehati 2022 Usaha Mikro Kecil (UMK) kategori self-declare:

  • Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
  • Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
  • Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
  • Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
  • Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
  • Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT).
  • Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
  • Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
  • Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
  • Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).
  • Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keptusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
  • Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
  • Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
  • Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
  • Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomaris (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
  • Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).
  • Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Tarif Layanan

Untuk UMK yang menggunakan mekanisme self-declare atau deklarasi halal secara mandiri maka akan dikenakan tarif sebesar 0 rupiah atau bebas biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Untuk para pelaku UMK yang ingin menggunakan layanan regular, para pelaku UKM juga mendapatkan keringanan biaya dimana semulanya biaya yang dikenakan bisa sekitar 3 sampai 4 juta rupiah. Untuk para pelaku UKM hanya dikenakan biaya sebesar Rp 650.000,00 dimana terdiri dari biaya permohonan sertifikat halal barang dan jasa milik UMK adalah Rp300.000,00 ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk UMK oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maksimal sebesar Rp350.000,00. Pendaftaran bisa dilakukan melalui situs https://ptsp.halal.go.id.

Article is not found
Article is not found