|
presentationMitra Resmi
  • Artikel
  • Artikel Sobat Pajak
  • Pengajuan Insentif PPH 21 DTP Ditolak, Harus Bagaimana?

    Gusti Ayu Sidney, 22 days ago

    Indonesia - Diterbitkannya aturan dibidang perpajakan dengan memberikan keringanan melalui fasilitas insentif pajak sebagai bentuk jawaban terhadap kondisi seperti sekarang ini, dimana akibat menganasnya virus corona telah banyak melumpuhkan aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pemerintah melalui aturannya telah menerbitkan PMK44/PMK.03/2020 sebagai aturan terbaru terkait tanggap darurat Covid-19. Dimana aturan tersebut mengatur mengenai pemberian insentif terhadap beberapa pasal diantaranya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan PPh Pasal 25 dan restitusi PPN yang dipercepat. Melalui pemberian insentif tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat dan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

    Dalam realisasi pelaksanaan dari pemberian insentif tersebut adalah dengan dilaporkannya realisasi pemanfaatan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19 tercantum dalam PMK 44/2020. Melalui surat Surat Edaran No.SE-29/PJ/2020. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghitung jumlah beserta nilai dari insentif yang diberikan. Selain untuk kepentingan pengawasan agar insentif yang diberikan tepat sasaran.

    Melalui PMK44/PMK.03/2020 disebutkan PPh 21 yang di tanggung nantinya oleh pemerintah adalah penghasilan dari pegawai dengan kreteria tertentu (PMK44/PMK.03/2020 pasal 2 ayat 2). Berdasarkan ayat 2, yang dimaksud sebagai pegawai kreteria tertentu tersebut adalah:

    a.   Mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja dengan kreteria:


    • Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha
    • Ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Import Tujuan Ekport (KITE)
    • Mendapatkam ijin terkait pengusaha kawasan berikat, ijin PDKB, dan penyelenggaraan kawasan berikat

    b.    Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak

    c.     Mendapatkan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur tidak lebih Rp 200 juta

    Lalu bagaimana jika perusahaan sudah memenuhi syarat sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 sesuai pasal 2 ayat 2 tapi di tolak? Pertama pastikan dahulu apakah perusahaan memang sudah memiliki KLU dan sudah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Klasifikasi lapangan usaha (KLU ) sendiri digunakan sebagai penentu pemberian insentif pajak dan sudah diatur pada PMK No.23/2020 sebelum PMK44/PMK.03/2020 diterbitkan, dimana perusahaan yang tergolong dari salah satu dari 440 kode KLU dan atau perusahaan yang memiliki KITE. Untuk klasifikasi dari lapangan usaha yang tergolong penerima tersebut adalah:

    a.   Sudah melaporkan SPT Tahunan 2018 perusahaan

    b.   Data yang ada dalam administrasi perpajakan wajib pajak, bagi wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah

    Jadi, apabila memang benar

    Dalam kondisi kode KLU yang dicantumkan kedalam SPT tahunan tahun 2019 tetapi tidak masuk kedalam golongan KLU penerima insentif tetapi sebenarnya memang termasuk kedalam golongan industri penerima fasilitas maka dapat dilakukan pembetulan atas SPT tahunan dengan mengubah kode KLU dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam hal kepemilikan KITE, jika tidak ada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang menetapkan suatu perusahaan sebagai perusahaan KITE maka perusahaan tersebut tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh pasal 21 DTP dengan status perusahaan KITE.

    Dapat disimpulkan jika salah satu dari syarat tersebut terpenuhi baik tergolong perusahaan berstatus KITE yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ataupun tergolong KLU yang masuk ke dalam PMK44/PMK.03/2020, seharusnya perusahaan tersebut dapat menerima dan dapat memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP. Namun apabila masih terdapat kendala terknis diluar kedua syarat tersebut didalam penyampaian surat pemberitahuannya maka perusahaan selaku Wajib Pajak dapat berkonsultasi ke Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dari NPWP tersebut terdaftar. Demikian disampaikan semoga dapat dipahami bersama mengapa meskipun sudah terpenuhi sebagai katagori penerima insentif tetapi ditolak oleh sistem. Semoga bermanfaat.

    Article is not found