|
presentationMitra Resmi
  • Artikel
  • Artikel Sobat Pajak
  • Pengawasan Insentif Pajak

    Dode Surya, a month ago

    Indonesia - Adanya kebijakan insentif pajak saat ini, bagaikan oase ditengah padang pasir bagi wajib pajak. Mengapa demikian? Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari total jumlah 215.255 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima) wajib pajak, terdapat 193.151 (seratus Sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu) wajib pajak mengajukan permohonan pemanfaatan stimulus tersebut. Sisanya, sekitar 22.104 (dua puluh dua ribu seratus empat) permohonan wajib pajak ditolak dikarenakan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tidak memenuhi kriteria persyaratan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Adapun pemanfaatan insentif PPh Final dengan jumlah terbesar yakni 90.604, sedangkan pemanfaatan Pasal pajak lainya sebagai berikut: PPh Pasal 21 sebanyak 62.875, PPh Pasal 22 yakni 2.689, PPh Pasal 22 Impor sejumlah 5.978, PPh Pasal 23 sebanyak 1.275 dan PPh Pasal 25 sejumlah 29.370. Sedangkan untuk jdapat menghitung berapa banayak insentif yang harus ditanggung/ digelontorkan untuk pemanfaatan insentif, baru dapat diketahui setelah wajib pajak menyampaikan laporan realisasinya. Direktorat Jendral Pajak memperkirakan total dari insentif perpajakan ini adalah senilai Rp 64,1 triliun.

    Namun adanya kebijakan seperti ini tak lantas bisa membuat Wajib Pajak bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mengurangi/menghindari perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak akan melaksanakan mekanisme perpajakan yang di bagi menjadi 2 tahap, sebagai berikut:

    Tahap pertama, Ketika wajib pajak (WP) menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam memanfaatan Insentif Pajak sesuai dengan PMK 44/2020. Tahap dimana pihak DJP memberikan keputusan setuju atau menolak pemberitahuan atau Surat Keterangan sesuai dengan kriteria di PMK. Dengan mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usah (KLU) waib pajak dan secara otomatis harus melaporkan SPT Tahun Pajak 2018, dikarenakan KLU tersebut semestinya dicantumkan oleh wajib pajak pada SPT tersebut. Jika wajib pajak tidak mencantumkan KLU pada SPT tersebut KLU ditentukan berdasarkan data terakhir yang tersimpan di database Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan KLU apabila KLU yg dilaporkan pada SPT Tahunan sebelumnya mengalami perubahan, wajib pajak dapat melakukan Pelaporan Pembetulan SPT agar data KLU pada database Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan kode KLU yang seharusnya.

    Tahap kedua, selanjutnya DJP melakukan pengawasan dengan melihat laporan wajib pajak terkait realisasi insentif pajak. Jadi, pada tahap ini, jika pada laporan yang diajukan Wajib Pajak ditemukan ada penyimpangan, pihak Direktorat Jendral Pajak akan menerbitkan SPPDK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) kepada yang bersangkutan. Selain itu, jika wajib pajak yang berhak mendapatkan insentif tidak melaporkan realisasi insentif pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam PMK/44/2020. Dengan diberikannya SPPDK, wajib pajak akan diminta untuk melakukan penghitungan kembali pajaknya tanpa menyertakan fasilitas ditanggung pemerintah. Dan kemungkinan, wajib pajak tersebut harus membayar kekurangan, jika ditemukan potensi masih ada pajak yang harus dibayarkan. Proses dapat bergulir ketahap penelitian hingga pemeriksaan kepada Wajib Pajak, bilamana dalam prosedur lewat SPPDK tidak dijalankan yang bersangkutan.

    Kita semua berharap dengan adanya insentif ini Wajib Pajak dapat bijak memanfaatkanya secara bertanggung jawab dan pemerintah harus memastikan insentif ini dinikmati merata setiap bulannya selama periode yang ditetapkan. Aktivitas perekonomian nasional aktivitasnya meningkat dan membaik seiring dengan wabah pandemic Covid-19 mulai mereda. Bagi wajib pajak yang ingin mengetahui perkembangang terupdate perpajakan silahkan kunjungi website Sobat Pajak sebagai Mitra Resmi Direktorat Jendral Pajak.

    Article is not found