|
presentationMitra Resmi
  • Artikel
  • Artikel Sobat Pajak
  • Pro-Kontra Pajak E-Commerce

    I Made Revi Armana, 3 months ago

    Indonesia - Diera digital seperti saat ini tentunya perkembangan bisnis sudah semakin pesat dan dibarengi dengan penggunaan teknologi yang selalu terbarukan. Para pelaku bisnis bersaing untuk merebut pangsa pasar dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia, salah satunya adalah melakukan penjualan produk secara online atau melalui e-commerce. Para pelaku bisnis memilih e-commerce tentunya bukan tanpa alasan, melalui e-commerce para penjual akan sangat dimudahkan dalam memasarkan dan menjual produk yang dimilikinya. Bisa dikatakan bahwa para penjual produk tidak memerlukan bangunan fisik untuk memasarkan produknya, cukup bermodalkan foto dan diskripsi produk di e-commerce maka produk tersebut otomatis akan dilihat dan dipesan oleh pembeli secara online melalui gadget atau smartphone mereka. Begitupun dengan proses pembayaran yang saat ini juga sudah bisa dilakukan secara online oleh pembei, dan pada akhirnya pembeli hanya tinggal menunggu barang yang sudah dibeli dikirimkan ke rumah masing-masing.

    Disisi lain pedagang ataupun penjualan secara konvensional tentunya tidak bisa dilupakan begitu saja. Para pedagang konvensional juga tetap membuka toko seperti biasa dan menawarkan produk yang sama seperti yang ditawarkan di e-commerce, namun tentunya dengan variasi harga yang berbeda. Bila kita bandingkan dengan penjualan secara konvensional tentunya penjulan secara online memberikan kemudahan dan juga efisiensi terhadap waktu dan juga biaya.

    Pada awalnya proses jual beli di e-commerce masih dianggap sesuatu yang baru sehingga belum dilatarbelakangi atas peraturan-peraturan yang pasti akan transaksi tersebut, termasuk mengenai peraturan dari sisi perpajakan. Peraturan pajak atas transaki di e-commerce masih sering menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat terutama bagi pelaku bisnisnya, sehingga hal itu menyebabkan suatu kegalauan yang terjadi apakah transaksi yang dilakukan akan dikenakan pajak atau tidak.

    Akibat dari adanya kegalauan tersebut maka otomatis juga akan menimbulkan pro dan kontra dari sisi pedagang online dan pedagang konvensional. Para pedagang konvensional tentunya merasa adanya ketidakadilan terkait proses pemungutan pajak yang ada. Penjual online bisa menjual barangnya dengan bebas dan mendapatkan keuntungan bersih tanpa dipotong pajak sepeser pun, sedangkan dari sisi penjual konvensional mengalami hal sebaliknya. Perbedaan kondisi tersebut tentunya menciptakan suatu ketidakadlilan yang terjadi di dunia bisnis jual beli, terutama bagi pedagang konvensional.

     Berdasarkan pada pro-kontra tersebutlah maka peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menstabilkan keadaan dan memberikan keadilan bagi kedua pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu asas pemungutan pajak harus didasari atas asas keadilan. Seperti teori yang diungkapkan oleh Adolf Wagner yang menyatakan bahwa “Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula”.

     Berakar dari permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetpkan jenis pajak baru ataupun tariff baru khusus untuk pelaku bisnis e-commerce, namun peraturan yang dikeluarkan lebih menekankan pada tata cara dan prosedur perpajakan untuk memberikan kemudahan secara administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku bisnis e-commerce demi menciptakan perlakuan yang adil atau setara dengan para pelaku bisnis usaha konvensional.

    Dalam PMK Nomor 210/PMK.010/2018 menekankan pada kelengkapan secara administrasi dan pengenaan pajak atas omzet yang dimiliki para pelaku bisnis e-commerce baik marketplace ataupun e-commerce di luar marketplace. Untuk marketplace maka sesuai ketentuan para pedagang yang membuka lapak atau toko diwajibkan untuk memiliki NPWP, mengenakan PPh Final atas omzet yang didapatkan pedagang, dan juga pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi pedagang. Sedangkan dari sisi penyedia platform marketplace terdapat juga beberapa persyartan seperti kewajiban untuk memiliki NPWP, pengukuhan sebagai PKP, kewenangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh yang dipungut dari pedagang dan juga bagi penyedia platform marketplace itu sendiri. Terakhir untuk e-commerce di luar platform marketplace terdapat ketentuan bahwa segala bentuk kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

    Pada akhirnya dengan diterbitkannya PMK Nomor 210/PMK.010/2018 dapat memberikan kejelasan administrasi dan pengenaan pajak yang jelas terhadap pelaku bisnis e-commerce atau marketplace. Selain itu dengan dikeluarkannya peraturan tersebut dapat memberikan keadilan pengenaan pajak bagi pihak pedagang online maupun pedagang konvensional.

    Article is not found