|
presentationMitra Resmi
  • Artikel
  • Artikel Sobat Pajak
  • Insentif Perpajakan Ditengah Pandemi COVID-19

    I Made Revi, 25 days ago

    Indonesia - Kita semua tentunya menyadari bahwa keselamatan adalah hal yang utama, terlebih keselamatan tersebut menyangkut kehidupan berbangsa dan negara. Penyebaran pandemi covid 19 atau virus corona menjadi salah satu ancaman serius yang menyerang seluruh populasi yang ada di dunia. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi kesehatan namun juga berdampak ke sektor ekonomi global yang dialami oleh hampir semua negara yang terdampak penyebaran covid 19, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika semakin rendah, terjadinya inflasi, dan juga pendapatan negara yang menurun. Di tengah situasi ekonomi yang tak menentu seperti saat ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif sehingga masyarakat tidak merasa makin terbebani terlebih lagi banyak pekerja yang dirumahkan ataupun di PHK akibat dari kondisi ekonomi saat ini.

    Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari pemungutan Pajak, namun dengan situasi seperti saat ini tentunya sangat tidak rasional jika pemerintah justru menaikkan tarif pajak yang dikenakan untuk menstabilkan keuangan negara. Pada situasi saat ini yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah diharapkan memberikan keringanan terhadap jumlah pajak yang dibebankan atau dipungut kepada wajib pajak, hal ini tentunya disebabkan karena kemampuan ekonomi dari wajib pajak yang ikut menurun selama pandemi covid 19 menyebar di Indonesia. Jika pemungutan atau pembebanan pajak tetap dipaksakan dipungut dengan tarif normal justru akan memperburuk keadaan, kemampuan beli masyarakat akan menurun sehingga transaksi di pasar juga akan menurun, dan pada akhirnya bisa menimbulkan krisis berkepanjangan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun silam.

    Berdasarkan pada kondisi tersebut maka pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan menerbitkan stimulus ekonomi untuk meminimalisir efek global yang ditimbulkan akibat pandemi covid 19, salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah pemberian isentif fiskal khususnya isentif perpajakan. Pemerintaj mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dimana di dalamnya terdapat empat kebijakan penting yang diambil diantaranya :

    a. PPh 21 Ditanggung Oleh Pemerintah

    Dalam kebijakan ini dijelaskan bahwa untuk pegawai yang memiliki penghasilan bruto yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 maka wajib pajak tersebut akan dibebaskan dari tanggungan pembayaran PPh 21 dan untuk PPh 21 akan ditanggung oleh pemerintah. Untuk kebijakan ini berlangsung dari bulan April 2020 – September 2020. Hal ini juga tentunya berarti bahwa pegawai yang menerima penghasilan selama bulan tersebut akan mendapat gaji secara full tanpa potongan PPh 21

    b. Pembebasan PPh 22 Atas Impor

    Insentif pajak ini diberikan kepada Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan juga Wajib Pajak yang KLU-nya termasuk dalam 102 KLU yang ditentukan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Insentif ini akan dapat dinikmati setelah Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor yang diterbitkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Sama halnya dengan PPh 21, insentif ini juga berlaku selama bulan April 2020 sampai dengan September 2020.

    c. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

    Sama halnya dengan PPh 22 Insentif ini diberikan kepada Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Wajib Pajak yang KLU-nya termasuk dalam 102 KLU yang ditentukan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Wajib Pajak mendapat pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari yang seharusnya dibayarkan. Insentif ini juga berlaku selama bulan April 2020 sampai dengan September 2020.

     d. Batasan Pengembalian Pendahuluan PPN Dinaikkan

    Insentif ini diberikan kepada Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Wajib Pajak yang KLU-nya termasuk dalam 102 KLU yang ditentukan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) restitusi dengan memilih opsi pengembalian pendahuluan pasal 9 ayat (4c) paling banyak Rp 5.000.000.000 miliar. Batasan nilai lebih bayar ini naik dari sebelumnya Rp 1.000.000.000. Insentif ini juga berlaku selama bulan April 2020 sampai dengan September 2020.

    Dengan adanya empat kebijakan tersebut, tentunya akan memberikan waktu bernafas kepada wajib pajak yang secara kondisi ekonomi terdampak langsung akibat penyebaran pandemi covid 19. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga patut kita berikan apresiasi, karena pada dasarnya semua kebijakan tersebut dibuat dan dikeluarkan demi kepentingan dan keselamatan bangsa.

     

    Article is not found