|
presentationMitra Resmi
  • Artikel
  • Artikel Sobat Pajak
  • Tiga Kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta Selama Masa PSBB

    , 2 months ago
    Ilustrasi kota Jakarta

    Jakarta - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pada pembayaran pajak daerah. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan tiga buah kebijakan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta dengan harapan dapat memberikan keringanan pada para wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran pajak.

    Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Edi Sumantri di Jakarta, Senin, 27 April 2020, mengatakan “Kebijakan tersebut diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda akibat bencana wabah covid-19 dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan.”

    Kebijakan Pertama, Pembebasan dari sanksi administrasi Pajak Daerah yang dikarenakan terjadinya pelanggaran administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, denda, dan lain sebagainya. Hal tersebut diputuskan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak 3 April 2020, Sampai pada tanggal 29 Mei 2020. Selain itu, kebijakan tersebut secara otomatis diberikan oleh sistem untuk seluruh jenis pajak daerah tanpa terkecuali. Para wajib pajak tidak perlu membuat pengajuan permohonan untuk menikmati fasilitas dari kebijakan tersebut.

     Kebijakan Kedua, Kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020 di tiadakan sehingga disamakan dengan PBB-P2 pada tahun 2019. Penghapusan sanksi seperti kebijakan pertama juga berlaku. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2020.

    Kebijakan Ketiga, Pengurangan pokok pajak daerah, khususnya untuk para pelaku usaha yang terkena dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pengurangan tersebut berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB). Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, mengatakan bahwa “Pengurangan ini dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB).”

    Terlepas dari penjelasan kebijakan yang diberikan, Edi Sumantri memberikan himbauan kepada seluruh wajib pajak untuk menggunakan kebijakan yang telah diberikan tersebut dengan bijak. Ia mengatakan “Kami menghimbau kepada wajib pajak untuk aktif dalam memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini. Sehingga dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya, namun juga tetap menaati arahan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah covid-19. Kami juga berharap agar para wajib pajak dengan kesadaran tinggi melakukan pembayaran PBB-P2 tahun 2020 dengan tidak menunggu waktu jatuh tempo.”

    Article is not found