|
presentationMitra Resmi
  • Artikel
  • Artikel Sobat Pajak
  • 3 Cara Negara Menagih Pajak

    Noer, 4 months ago

    Jakarta - Pasal 23 A UUD 1945 berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

    Pajak bersifat wajib dan memaksa bagi warga negara yang sudah masuk kriteria Wajib Pajak. Warga Negara Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa nantinya akan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

    Pernakah terpikirkan bagaimana negara dapat menagih warga negaranya untuk membayar pajak?

    Pada dasarnya, negara mencoba untuk mencakup seluruh warga negara yang seharusnya membayar pajak dan menjadikan mereka Wajib Pajak. Upaya untuk meningkatkan kesadaran diri Wajib Pajak juga dilakukan oleh negara. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuluhan ataupun dengan pemberian informasi akan pentingnya membayar pajak. Setelah berbagai upaya telah dilaksanakan negara, realitanya masih banyak warga yang melanggar ketentuan pembayaran pajak. Di saat itu, negara perlu hadir untuk menagih haknya akan pembayaran pajak.


    3 Jenis Penagihan Pajak

    Terdapat 3 jenis penagihan pemabayaran pajak yang dapat dilakukan negara yaitu :

    1.     Penagihan Pasif

    Penagihan pasif adalah penagihan yang dilakukan dengan menerbitkan surat-surat seperti Surat Tagihan Pajak, SK Pembetulan dan lain-lain. Fiskus hanya memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang adanya utang pajak pada proses penagihan pasif ini. Setelah satu bulan sejak pemberian surat tidak ada tindak lanjur dari Wajib Pajak berupa pembayaran, maka fiskus akan melakukan penagihan dengan cara lain.

    2.     Penagihan Aktif

    Penagihan aktif adalah penagihan yang dilakukan setelah penagihan pasif telah dilakukan. Fiskus sangat berperan aktif dalam proses ini khususnya dalam tindakan sita dan lelang.

    3.     Penagihan Seketika dan Sekaligus

    Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal terakhir pembayaran pajak. Penagihan pajak ini juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak. Penagihan ini dilakukan agar mencegah kemungkinan terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Pada saat pelaksanaan penagihan ini Wajib Pajak masih belum membayar maka fiskus akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo

    Proses penagihan pajak

    1.     Surat Teguran

    Surat Teguran ini diedarkan setelah tujuh hari pembayaran pajak jatuh tempo. Ini dilakukan agar Wajib Pajak dapat melunasi pembayaran tanpa perlu dilakukan penagihan secara paksa.


    2.     Surat Paksa

    Surat Paksa diberikan setelah 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran. Penerbitan surat ini dibebankan biaya sebesar Rp. 25.000. Jika Surat Paksa ini sudah diberikan dan Wajib Pajak tidak melunasi dalam waktu 2x24 jam maka dilakukan tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri bahkan penyanderaan.

    3.     Surat Sita

    Surat sita menyusul surat paksa setelah 2x24 jam surat paksa diterbitkan. Surat sita ini bertujuan untuk menyita barang milik Wajib Pajak bersangkutan sebagai jaminan untuk pelunasan. Wajib Pajak memiliki waktu 14 hari terhitung sejak penyitaan untuk melunasi pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak belum juga membayar, maka diterbitkan pengumuman lelang.

    4.     Lelang

    Pembayaran pajak dirasa sangat penting bagi pemerintah karena penghasilan pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi kas negara. Kas negara nantinya digunakan demi kepentingan rakyat. Mulai dari pembangunan, pendidikan dan aspek pendorong ekonomi lainnya. Wajar ketika pembayaran pajak adalah wajib dan bersifat memaksa. Penagihan pajak yang dilakukan oleh negara pun menjadi wajar melihat urgensi alokasi penghasilan pajak itu sendiri.

    Article is not found